BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 2.1.1

Pengembangan Wilayah Konsep Pengembangan Wilayah Wilayah merupakan suatu sistem atau organisme yang bersifat dinamis, didalamnya terdapat interaksi antara sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia dan kegiatan usaha. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu (Alkadri, 1999). Hal senada juga diungkapkan Nugroho dan Dahuri (2002) bahwa perumusan suatu kebijakan ekonomi dan program pembangunan harus mempertimbangkan aspek wilayah, lingkungan dan sosial sebagai satu kesatuan sehingga tercapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (sustainable welfare) (Handayani, 2006). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila wilayah yang bersangkutan mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan. Untuk itu konsep pembangunan suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (Alkadri, 1999). Salah satu konsep pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Mangiri dan Widiati (dalam Alkadri, dkk, 1999) adalah pengembangan wilayah berbasis sumberdaya. Konsep tersebut digunakan karena kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Maka, konsep ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan strategi berikut ini:

13

14

a. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya manusia b. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam c. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya modal dan manajemen d. Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya dan keindahan alam e. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi strategis) Konsep pengembangan wilayah berbasis sumberdaya dapat dikembangkan menjadi local economic development (LED). Blakely (dalam Pamungkas, 2004) menyatakan bahwa LED memiliki ciri yang utamanya adalah adanya kebijakan-kebijakan endogenous development yang menggunakan potensi lokal sumberdaya manusia, institusi dan sumberdaya alam (fisik). Berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, Coffey dan Polese (dalam Pamungkas, 2004) memberikan gambaran bahwa pengembangan lokal dapat diartikan sebagai peningkatan peran elemen-elemen endogenous dalam kehidupan sosial-ekonomi suatu lokalitas, dengan tetap melihat keterikatan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah (region) yang lebih luas. Inti dari LED adalah mendorong munculnya semangat kewirausahaan lokal serta bertumbuhkembangnya perusahaanperusahaan lokal. Konsep pengembangan wilayah yang lainnya adalah pengembangan wilayah yang berbasis ekologi. Konsep ini mulai berkembang sejak adanya kesadaran bahwa pembangunan wilayah yang hanya dinilai dari segi ekonominya saja telah mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Rees (dalam Carley and Christie, 2000), sementara masyarakat bergantung pada bermacam-macam sumberdaya ekologi dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhannya, daya dukung

15

lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh satu sumberdaya yang vital atau fungsi penyediaan ekologi yang paling sedikit. Hal ini merupakan bukti dari Teori Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan pangan mirip deret hitung sedangkan pertambahan populasi mirip deret ukur sehingga terjadi kekurangan sumberdaya atau lack of resources. Dampak eksternalitas yang terjadi juga semakin besar dan menimbulkan biaya-biaya sosial yang luas. Konsep pengembangan wilayah berbasis ekologi merupakan suatu konsep yang memperhatikan aspek ekologis dalam perencanaan wilayah. Seberapa besar wilayah yang harus “dimanfaatkan” atau “disisakan” untuk kepentingan ekologis. Mana saja fungsi ekologis yang tetap harus dipertahankan serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing ruang ditinjau dari aspek ekologis. Konsep pembangunan yang ekologis dapat dilakukan melalui : ƒ preservasi lingkungan alam, memanfaatkan dan memanfaatkan kembali material, energi, air seefisien mungkin dan meminimalkan limbah ƒ penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan bersih melalui ekstraksi dan pengolahan ƒ preservasi dan memperluas pilihan untuk masa kini dan mendatang melalui penyediaan informasi dan alternatif disain yang mendorong penggunaan sumberdaya, teknologi dan metode yang berkelanjutan dan sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dibahas di atas memiliki persamaan yang menitikberatkan pemanfaatan sumberdaya untuk mengembangkan suatu wilayah. Perbedaannya, konsep pengembangan wilayah berbasis sumberdaya dan LED cenderung berorientasi pada aspek ekonomi sedangkan konsep pengembangan wilayah berbasis ekologis berorientasi pada aspek ekologis. Dari uraian mengenai konsep pengembangan wilayah dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah menjadi lebih baik apabila mempertimbangkan potensi

16

yang ada di wilayah tersebut, seperti sumberdaya alam yang dimiliki wilayah itu sendiri. 2.1.2

Potensi Wilayah: Sumberdaya Sumberdaya adalah sesuatu yang mempunyai daya, yaitu kemampuan atau kapasitas untuk berbuat, kata lainnya adalah energi (Prawiro, 1983). Tetapi kata energi ini sekarang lebih banyak digunakan untuk mengatakan tenaga atau kekuatan. Bahasa Inggris memberi istilah “resources” untuk sumberdaya yang mempunyai beberapa perumusan definisi. Salah satunya berbunyi: “kapasitas untuk mengambil keuntungan dari kesempatan, atau untuk membebaskan diri dari kesulitan” (Ziemmermann, 1951 dalam Prawiro, 1983). Resources atau sumberdaya menurut definisi tersebut dapat berupa benda atau keadaan yang memiliki kapasitas untuk memungkinkan berbuat sesuatu, yang dalam definisi di atas sesuatu tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang tersedia, atau untuk membebaskan diri dari kesulitan. Istilah sumberdaya yang lain dikemukakan oleh Reksohadiprodjo dan Pradono (1988): “Sumberdaya adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya”. Menurut Spencer dan Thomas (dalam Jayadinata, 1999), sumberdaya adalah setiap hasil, benda, atau sifat/keadaan, yang dapat dihargai bilamana produksinya, prosesnya, dan penggunaannya dapat dipahami. Sumberdaya alam bisa meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati, berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan penggunaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut mereka sumberdaya merupakan suatu konsep yang dinamis, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna dan bernilai. Sumberdaya juga mempunyai sifat jamak dan karena itu mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu dan tempat.

17

Suparmoko (2006) melihat sumberdaya sebagai bahan baku atau sumber bahan mentah untuk produksi dan konsumsi. Untuk mengukur kelangkaan sumberdaya alam juga bisa dilihat dari biaya produksi. Apabila biaya produksinya semakin meningkat dan semakin mahal, dapat diartikan bahwa sumberdaya alam tersebut semakin langka. Sebaliknya, bila ternyata biayanya semakin murah, maka dapat diartikan bahwa sumberdaya tersebut semakin banyak jumlahnya. Kenaikan biaya produksi dapat dilihat dari kenaikan harga jual apabila permintaannya tidak berubah. Lebih lanjut, Suparmoko (2006) menilai pengukuran kelangkaan sumberdaya alam dengan cara tersebut sebenarnya kurang tepat, mengingat kenaikan harga lebih ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Berdasarkan uraian mengenai definisi sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya memiliki cakupan yang luas. Prawiro (1983) membagi sumberdaya dalam lingkungan hidup menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya kebudayaan. Prawiro (!983) juga mengemukakan bahwa tinggi-rendah nilai sumberdaya banyak tergantung dari interaksi dari tiga aspek, yaitu: alam, manusia dan kebudayaan. Suatu benda atau bahan alam baru berfungsi sebagai sumberdaya apabila menjadi kebutuhan manusia. Bahan itu menjadi kebutuhan apabila ada kepentingan manusia terhadapnya dan ada teknologi yang dapat memanfaatkan. Dalam hal pasok sumberdaya alam terdapat istilah “stock” dan “flow”. Sumberdaya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat dan waktu tertentu disebut “stock” sumberdaya alam, sedangkan “flow” merupakan komoditi sumberdaya alam yang dihasilkan dari “stock” sumberdaya alam. “Stock” menunjukkan apa yang diketahui tersedia untuk penggunaan sampai masa tertentu, sedangkan “flow” merupakan indikasi penggunaan saat ini (Reksohadiprodjo dan Pradono, 1988). Jumlah, keadaan, dan interaksi sumberdaya-sumberdaya yang terdapat dalam lingkungan senantiasa berubah, oleh karena itu nilai penghargaan terhadap sejenis sumberdaya juga berubah.

18

Nilai sumberdaya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan masyarakat (Prawiro, 1983). Sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) (Hagget dalam Jayadinata 1999), yaitu: sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable resources), sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (nonrenewable resources) dan sumberdaya alam lainnya seperti: pemandangan alam untuk pariwisata, iklim dan sebagainya. Sumberdaya alam yang dapat diperbarui adalah sumberdaya alam yang bisa dihasilkan kembali baik secara alami maupun dengan bantuan manusia. Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumberdaya lama yang habis sekali pakai. Voght (dalam Jayadinata, 1999) mengemukakan bahwa istilah renewable resources itu hanya merupakan pengertian teoritis saja, sebab sumberdaya yang dapat diperbaharui itu hanya dapat diperbaharui jika pengelolaan peremajaannya didasarkan kepada asas produksi yang tetap, di mana panen hasil (pengambilan hasil) dibatasi hanya pada sejumlah kapasitas peremajaan saja. Menurut Reksohadiprodjo dan Pradono (1988), konsekuensi dari pembagian sumberdaya alam antara yang renewable dan nonrenewable adalah diperlukannya pendekatan dan model yang berbeda. Namun tujuan akhir dari pendekatan tersebut tetap sama yaitu bagaimana mengelola sumberdaya alam secara optimal dan lestari. Tarigan (2006) menyatakan bahwa potensi wilayah (sumberdaya) berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat permanen. Untuk mencapai hal ini maka pemanfaatan aset tersebut haruslah direncanakan secara menyeluruh dengan cermat. Ia juga mengemukakan bahwa banyak di antara sumberdaya tersebut selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui. Kalaupun ada yang masih mungkin untuk diperbarui, memerlukan waktu yang cukup lama dan biayanya cukup besar.

19

Dari berbagai uraian di atas, yang dimaksud dengan sumberdaya dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai yaitu sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sesuai dengan sifatnya yang jamak, sumberdaya memiliki dimensi jumlah, waktu, kualitas dan tempat. Dimensi – dimensi ini erat kaitannya dengan stock dan flow sumberdaya tersebut yang nantinya mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran pada sumberdaya itu sendiri. Hal itu dapat mengubah nilai sumberdaya tersebut karena adanya faktor kelangkaan dimana sebagian besar sumberdaya yang ada bersifat terbatas. Adanya keterbatasan sumberdaya menuntut efisiensi penggunaan dan pemanfaatan yang optimal. Penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang baik dan bijaksana dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia. Sumberdaya alam banyak dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan, salah satunya berupa lahan. Penggunaan lahan ini sangat erat kaitannya dalam pengembangan wilayah. Efisiensi dan pengelolaan penggunaan lahan yang tepat sangat penting bagi keberlanjutan kegiatan pembangunan. 2.2 2.2.1

Sumberdaya Lahan Pengertian Lahan Pengertian lahan yang diungkapkan oleh para ahli dan peneliti antara lain : a. Lahan pada dasarnya merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena menjadi masukan utama yang diperlukan untuk aktifitas manusia (Kustiawan, 1997 dalam Alit, 2001). b. Lahan merupakan tempat atau lokasi berdirinya suatu kegiatan (Sanggono, 1993 dalam Alit, 2001). c. Lahan merupakan komoditas yang berbeda dengan komoditas lainnya disebabkan karena lahan mempunyai karakteristik yang kompleks, meliputi penyediaannya bersifat tetap, tidak

20

ada biaya penyediaan, bersifat unik, tidak dapat dipindahkan, dan bersifat permanen (Kivell 1993, dalam Pohan, 1999). d. Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, vegetasi dan benda yang ada di atasnya sepanjang berpengaruh terhadap penggunaannya (Manik, 2003). Kaiser, Godschalk, and Chapin (1995) menjelaskan karakteristik lahan yang membedakannya dengan sumberdaya alam yang lain, yaitu: a. Lahan mempunyai sifat tertentu yang berbeda dengan sumberdaya yang lain, meliputi: ƒ lahan merupakan aset ekonomis yang tidak terpengaruh oleh penurunan nilai dan harganya tidak terpengaruh oleh faktor waktu ƒ jumlah lahan terbatas dan tidak dapat bertambah, kecuali melalui reklamasi ƒ lahan secara fisik tidak dapat dipindahkan, sehingga lahan yang luas di suatu daerah merupakan keuntungan bagi daerah tersebut yang tidak dapat dialihkan dan dimiliki oleh daerah lain b. Lahan mempunyai nilai dan harga c. Hak atas lahan dapat dimiliki dengan aturan tertentu Terdapat pandangan yang hampir sama dalam mengemukakan pengertian lahan antara Kustiawan, Sanggono dan Manik. Kustiawan dan Manik menggambarkan pengertian lahan berdasarkan peran lahan bagi manusia sehingga ruang lingkup yang digunakan luas sedangkan Sanggono peran lahan secara spasial bagi manusia. Karakteristik tertentu yang dimiliki lahan dijelaskan oleh Kivell, 1993 dan Kaiser, Godschalk, dan Chapin (1995) sehingga lahan tersebut mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan sumberdaya alam lainnya. Dari pengertian lahan tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting sebagai wadah aktifitas manusia dan mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan sumberdaya alam yang lain. Oleh sebab itu perlu

21

adanya pengaturan tersendiri tentang penggunaan atau pemanfaatan lahan karena melibatkan berbagai macam pihak dan kepentingan yang berbeda. 2.2.2

Tata Guna Lahan dan Perubahan Guna Lahan Tata guna lahan (land use) menurut Jayadinata (1999) adalah pengaturan penggunaan lahan yang meliputi penggunaan permukaan bumi baik di daratan maupun di lautan. Menurut Steigenga (dalam Jayadinata, 1999), dalam penggunaan lahan, Firey menunjukkan pengaruh budaya yang besar dalam adaptasi ruang, dan ia berkesimpulan bahwa ruang dapat merupakan lambang bagi nilai-nilai sosial. Berhubung dengan pendapat Firey itu, Chapin (dalam Jayadinata, 1999), menggolongkan lahan dalam tiga kelompok, yaitu yang mempunyai: a. nilai keuntungan, yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi, dan yang dapat dicapai dengan jual-beli lahan di pasaran bebas. b. nilai kepentingan umum, yang berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat. c. nilai sosial, yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan (misalnya sebidang lahan yang dipelihara, peninggalan, pusaka, dan sebagainya), dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya. Pertimbangan dalam kepentingan lahan di berbagai wilayah mungkin berbeda, bergantung kepada struktur sosial penduduk tertentu akan diberikan prioritas bagi fungsi tertentu kepada lahan (Jayadinata, 1999). Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka kehidupan masyarakat tersebut akan dirugikan. Akibatnya terjadi perubahan guna lahan karena sifat lahan yang terbatas. Perubahan guna lahan atau konversi guna lahan adalah perubahan penggunaan lahan tertentu menjadi penggunaan lahan lainnya. Karena luas lahan yang tidak berubah, maka penambahan guna lahan tertentu akan

22

berakibat pada berkurangnya guna lahan yang lain (Sanggono, 1993). Kustiawan (1997) melihat alih guna, alih fungsi, atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya alam dari satu penggunaan ke penggunaan yang lain. Menurut Zulkaidi (1999) perubahan pemanfaatan lahan dapat mengacu pada 2 hal, antara lain pemanfaatan lahan sebelumnya dan rencana tata ruang. Pemanfaatan lahan yang mengacu pada pemanfaatan lahan sebelumnya adalah suatu pemanfaatan baru atas lahan yang berbeda dengan pemanfaatan lahan sebelumnya, sedangkan perubahan yang mengacu pada tata ruang adalah “pemanfaatan baru atas tanah (lahan) yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disahkan” (Permendagri No.4/1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota, ps. 1. f). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan yang pertimbangannya bergantung kepada struktur sosial penduduk untuk menentukan prioritas bagi fungsi tertentu kepada lahan. Sedangkan perubahan guna lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gabungan dari pengertian perubahan guna lahan yang dikemukakan oleh Sanggono (1993) dan Kustiawan (1997) serta acuan perubahan penggunaan lahan yang dikemukakan oleh Zulkaidi (1999). Acuan perubahan pemanfaatan lahan yang digunakan adalah pemanfaatan lahan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Perkembangan tata guna lahan serta perubahan pemanfaatannya dibatasi oleh faktor fisik alam, salah satunya adalah kemampuan lahan. Kemampuan lahan sangat berpengaruh terhadap kesesuaian lahan tersebut bagi penggunaan tertentu.

23

2.2.3

Kesesuaian Lahan Klasifikasi kemampuan lahan (land capability clasification) adalah penilaian lahan secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Manik, 2003). Evaluasi kemampuan lahan didasarkan pada pertimbangan faktor biofisik lahan dalam pengelolaannya sehingga tidak terjadi degradasi lahan selama digunakan. Makin rumit pengelolaan yang diperlukan maka makin rendah kemampuan lahan untuk jenis penggunaan yang direncanakan. Penilaian aspek kemampuan lahan meliputi pengklasifikasian tanah, yang didasarkan pada faktor-faktor penghambat kerusakan tanah yang bersifat permanen. Penilaian terhadap faktor-faktor pembatas fisik tanah dapat menentukan kelas kemampuan lahan yang menunjukkan intensitas dan macam penggunaan lahan di atasnya. Besarnya kemampuan lahan dapat menentukan sebaran dan ketersediaan ruang beserta sumberdaya penunjang ruang, sehingga dapat direncanakan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan daya tampung ruang suatu wilayah. Kemampuan lahan merupakan kapasitas tanah untuk berproduksi secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemampuan lahan juga dapat diartikan sebagai pengklasifikasian tanah yang didasarkan pada faktor-faktor penghambat kerusakan tanah yang bersifat permanen. Sedangkan klasifikasi kesesuaian lahan (land suitability classification) adalah penilaian dan pengelompokan lahan dalam arti kesesuaian relatif lahan atau kesesuaian absolut lahan bagi suatu penggunaan tertentu (Manik, 2003). Dalam kesesuaian lahan, peruntukan lahan untuk penggunaan tertentu mengutamakan pertimbangan ekonomi, baik untuk konservasi maupun untuk peningkatan produktivitas lahan. Kemampuan lahan dipandang sebagai kapasitas lahan itu sendiri untuk suatu macam penggunaan umum, semakin banyak kapasitas yang dapat diusahakan di suatu wilayah, maka kemampuan lahan wilayah tersebut semakin tinggi. Kesesuaian lahan dipandang sebagai

24

kenyataan kemungkinan penyesuaian (adaptibilitas) sebidang lahan bagi satu macam penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan pada hakikatnya merupakan gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan mengutamakan pada klasifikasi mana yang cocok dg potensi yang dimiliki oleh suatu lahan (Geologi Lingkungan,__,1986). Faktor fisik tanah yang mempengaruhi kemampuan lahan terdiri dari: 1. Lereng atau kemiringan tanah, adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu lahan, dengan kriteria: ƒ Datar (0 – 3 %) ƒ Landai (3 – 8 %) ƒ Bergelombang (8 – 15 %) ƒ Miring berbukit (15 – 30 %) ƒ Agak curam (30 – 45 %) ƒ Curam (45 – 65%) ƒ Sangat curam (> 65 %) 2. Kedalaman tanah, adalah suatu kedalaman yang diukur dari permukaan tanah hingga ditemuinya lapisan kedap air (impermeable), pasir, kerikil, batuan induk. Definisi ini hanya berlaku bagi tanah mineral dan tanah-tanah dengan bahan mineral yang berbeda dengan bahan bergambut. Kriteria: ƒ Dalam (>90 cm) ƒ Sedang (50 – 90 cm) ƒ Dangkal (25 – 50 cm ) ƒ Sangat dangkal (<25 cm) 3. Perbandingan relatif tiga unsur partikel tanah dalam suatu massa tanah, yaitu: pasir, debu dan liat. Kriteria: ƒ Halus (liat dan debu) ƒ Agak halus (liat berpasir, lempung liat berpasir) ƒ Sedang (debu, lempung berdebu, lempung) ƒ Agak kasar (lempung berpasir) ƒ Kasar (pasir berlempung, pasir)

25

4. Drainase, adalah kecepatan perpindahan air dari satu bidang tanah baik berupa aliran air permukaan (run off), maupun peresapan air ke dalam tanah (perkolasi), atau keadaan tanah yang menunjukkan berapa lama dalam setahun tergenang air. Kriteria: ƒ Baik ƒ Agak baik ƒ Agak buruk ƒ Buruk ƒ Sangat buruk. 5. Tingkat erosi, adalah perusakan tanah yang disebabkan aliran permukaan (run off), kelongsoran, dan tingginya curah hujan. Kriteria: ƒ Tidak ada erosi ƒ Ringan (25% lapisan tanah atas hilang) ƒ Sedang (25 – 75% lapisan atas tanah hilang) ƒ Berat (75% lapisan tanah atas hilang dan 25% lapisan tanah bawah hilang) ƒ Sangat berat (>25% lapisan tanah bawah hilang). 6. Faktor pembatas fisik tanah, adalah faktor-faktor khusus yang dapat mengurangi produktivitas tanah, misal tutupan batuan, kerikil, pasir, kedalaman gambut, dan intrusi air asin. Kriteria batu kerikil: ƒ Tidak ada atau sedikit kerikil (0 – 15 % volume tanah) ƒ Sedang (15 – 50 % volume tanah) ƒ Banyak (50 – 90% volume tanah) ƒ Sangat banyak (>90% volume tanah). 7. Bahaya banjir, adalah genangan air dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Kriteria: ƒ Tidak pernah ƒ Kadang – kadang (banjir >24 jam dalam waktu <1 bulan) ƒ Selama 1 bulan secara teratur (banjir >24 jam) 6 bulan atau lebih (banjir >24 jam). Penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan akan menciptakan pemanfaatan ruang yang tepat guna dan

26

berhasil guna guna sehingga penting dilakukan perhitungan terhadap faktor faktor-faktor fisik tanah untuk mengetahui besarnya kemampuan lahan pada suatu kawasan. Semakin tinggi kelas kemampuan lahan lahan, maka semakin baik pula daya dukungnya dan semakin kecil resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan. Terkait dengan kegiatan penambangan pasir maka disusun Pedoman Teknis Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penentuan kawasan budi daya pada Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Isi pedoman tersebut meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, kriteria serta batasan teknis kawasan budi daya, salah satunya adalah kawasan pertambangan. Menurut Pedoman Teknis Pengelolaan Kawasan Budidaya, yang dimaksud dengan kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan di wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B dan C. Adapun karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan untuk kawasan pertambangan golongan bahan galian C adalah: 1) Bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai {kemiringan lereng antara (0° 17°), curam (17° - 36°) hingga sangat curam (>36°)}, pada alur sungai, dan cara pencapaian; 2) Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung; 3) Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi); 4) Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi; 5) Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi; 6) Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya.

27

Adapun kriteria teknis untuk kawasan pertambangan golongan bahan galian C adalah: 1) Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan lindung; 2) Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan; 3) Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1-2 km bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 m bila tanpa peledakan; 4) Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah); 5) Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan lahan dalam penelitian ini adalah kapasitas lahan itu sendiri untuk suatu macam penggunaan umum, semakin banyak kapasitas yang dapat diusahakan di suatu wilayah, maka kemampuan lahan wilayah tersebut semakin tinggi. Penilaian aspek kemampuan lahan didasarkan pada faktor-faktor penghambat kerusakan tanah yang bersifat permanen. Kesesuaian lahan dipandang sebagai kenyataan kemungkinan penyesuaian (adaptibilitas) sebidang lahan bagi satu macam penggunaan tertentu yang pada hakikatnya merupakan gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan mengutamakan pada klasifikasi mana yang cocok dg potensi yang dimiliki oleh suatu lahan. Penentuan kriteria lokasi dan kesesuaian lahan untuk kawasan pertambangan juga dipengaruhi oleh karakteristik sumberdaya bahan tambang itu sendiri. Oleh sebab itu dalam

28

penilaian kesesuaian lahan kawasan penambangan pasir, kualitas lahan dianalisis dan dibandingkan dengan persyaratan penggunaan lahan untuk kegiatan penambangan pasir dan karakteristik sumberdaya pasir itu sendiri sebagai faktor pembatasnya. 2.3 2.3.1

Sumberdaya Pasir Pengertian dan Karakteristik Pasir Pasir (sand) merupakan salah satu jenis butiran tanah (soil). Suripin (2002) menyatakan bahwa pasir merupakan salah satu partikel tanah. Tanah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan salah satu material yang penting dalam kegiatan konstruksi, sehingga sifat-sifat masing-masing bahan sangat penting untuk membedakan bahan yang satu dengan yang lainnya. Secara umum tanah terdiri dari tiga bahan, yaitu butiran tanah itu sendiri, serta air dan udara yang terdapat dalam ruangan antara butir-butir tersebut (Wesley, 1972). Sifat-sifat suatu macam tanah tertentu banyak tergantung kepada ukuran butirannya sehingga besarnya butiran tanah merupakan dasar untuk klasifikasi atau pemberian nama kepada macam-macam tanah tertentu (Wesley, 1972). Menurut Terzaghi dan Peck (1964) tanah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: batu kerikil (gravel), pasir (sand), lanau (silt), dan lempung (clay). Golongan batu kerikil dan pasir seringkali dikenal sebagai kelas bahan-bahan yang berbutir kasar atau bahan-bahan tidak kohesif, sedang golongan lanau dan lempung dikenal sebagai kelas bahan-bahan yang berbutir halus atau bahan-bahan yang kohesif (Wesley, 1972). Pasir sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan tanah yang berbutir kasar. Butir-butir pasir hampir selalu terdiri dari satu macam zat mineral, terutama kwartz (Wesley, 1972). Ukuran butir-butir pasir sangat menentukan sifat dari pasir itu sendiri sehingga distribusi ukuran butir-butir itu adalah satusatunya sifat yang dipakai dalam mengklasifikasikan pasir

29

(Wesley, 1972). Berdasarkan ukuran butirannya, Wesley (1972) membedakan pasir menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: • Pasir kasar (course sand), berukuran 0,6 mm – 2 mm. • Pasir sedang (medium sand), berukuran 0,2 mm – 0,6 mm. • Pasir halus (fine sand), berukuran 0,06 mm – 0,2 mm. Cara lain yang digunakan untuk mengidentifikasi ukuran butiran adalah dengan menggunakan tekstur tanah (Suripin, 2002). Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif dari berbagai golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi liat/lanau, lempung dan pasir. Distribusi partikel tanah ditentukan dengan saringan, untuk partikel yang lebih besar dari lempung, dan dengan hygrometer untuk partikel halus (liat/lanau). Klasifikasi butir-butir primer tanah, terutama untuk kelas pasir menurut Suripin (2002) adalah sebagai berikut: • Pasir sangat kasar, berukuran diameter 2,0 mm – 1,0 mm • Pasir kasar, berukuran diameter 1,0 mm – 0,5 mm. • Pasir sedang, berukuran diameter 0,5 mm – 0,25 mm. • Pasir halus, berukuran diameter 0,25 mm – 0,125 mm. • Pasir sangat halus, berukuran diameter 0,125 mm – 0,062 mm. Pasir yang terdiri dari satu ukuran butiran saja disebut bahan yang “seragam”. Apabila terdiri dari berbagai ukuran butiran mulai dari ukuran yang besar sampai yang terkecil maka disebut bahan yang ber”gradasi-baik”. Pasir terbentuk dari hasil interaksi antara iklim dan jasad hidup dengan suatu bahan induk/batuan (Suripin, 2002). Interaksi ini dipengaruhi oleh waktu dan topografi (relief) tempat tanah/pasir tersebut terbentuk. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan pasir juga merupakan faktor-faktor pembentuk pasir, yaitu: iklim, jasad hidup, topografi dan waktu. Faktor-faktor pembentuk pasir akan mempengaruhi ciri dan perilaku pasir sehingga berbeda antara satu tempat dengan tempat lain dan berubah dari waktu ke waktu (Suripin, 2002). Sifat pasir yang tidak kohesif menyebabkan pasir mudah bergeser sehingga tanah pasir mempunyai kemantapan struktur yang rendah di mana

30

butir-butir pasir tersebut tidak terikat kuat satu sama lain oleh bahan-bahan perekat. Di lain pihak, tekstur pasir tersebut menjadikan tanah tidak mudah terkena erosi yang disebabkan oleh aliran air, sebab ukuran butiran pasir yang besar membentuk rongga-rongga udara sehingga air mudah diserap oleh tanah. Meskipun demikian, pada tanah atau pasir yang kering di mana umumnya cepat jenuh oleh air menyebabkan tanah atau pasir tersebut mudah terangkut oleh aliran air atau mudah terkena erosi. Daerah-daerah yang memiliki topografi yang miring juga meningkatkan terjadinya erosi. Pasir yang memiliki butiranbutiran yang halus cenderung lebih mudah mengalami erosi karena lebih mudah terangkut oleh air sehingga pasir – pasir yang bertekstur halus dapat ditemukan di sekitar sungai atau di dasar sungai itu sendiri. 2.3.2

Erosi dan Sedimentasi Secara umum dapat dikatakan bahwa erosi dan sedimentasi merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain (Suripin, 2002). Daerah pertanian merupakan lahan yang paling rentan terhadap terjadinya proses erosi. Bahaya erosi ini banyak terjadi di daerah-daerah lahan kering terutama yang memiliki kemiringan lereng sekitar 15% atau lebih (Suripin, 2002). Erosi merupakan proses alamiah yang tidak bisa atau sulit untuk dihilangkan sama sekali atau tingkat erosinya nol, khususnya untuk lahan-lahan yang diusahakan untuk pertanian (Suripin, 2002). Tindakan yang dapat dilakukan adalah mengusahakan supaya erosi yang terjadi masih di bawah ambang batas yang maksimum (soil loss tolerance), yaitu besarnya erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Secara teoritis, adalah sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menentukan batas toleransi kehilangan tanah yang dinyatakan sebagai kondisi

31

di mana laju kehilangan tanah sebanding dengan laju pembentukan tanah (Suripin, 2002). Laju kehilangan tanah memang dapat diukur, namun laju pembentukan tanah, yang berlangsung sangat lambat, tidak mudah ditentukan (Suripin, 2002). Menurut Buol, Hole dan McCracken (1973) dalam Suripin (2002), laju pembentukan tanah di seluruh permukaan bumi berkisar antara 0,01 sampai 7,7 mm/tahun. Laju yang sangat cepat merupakan perkecualian, karena rata-rata laju pembentukannya adalah 0,1 mm/tahun (Zachar, 1973 dalam Suripin, 2002). Laju pembentukan tanah sebesar 0,1 mm/tahun setara dengan 0,12 kg/m2/tahun atau 1,2 ton/ha/tahun (Suripin, 2002). Dalam kaitannya dengan laju erosi, Hudson (1976) yang dikutip oleh Suripin (2002) menyarankan besarnya erosi maksimum yang masih dapat dibiarkan berkisar antara 2,5 – 12,5 ton/ha/tahun, terutama untuk tanah-tanah di Amerika Serikat. Untuk tanah tropika yang sangat mudah tererosi, Morgan (1980, dalam Suripin, 2002) menyarankan batas maksimum laju erosi yang dapat diterima sebesar 2,5 kg/m2/tahun. Morgan (1980) juga menyatakan untuk kondisi tanah skala makro, misalnya DAS, batas maksimum laju erosi yang dapat diterima sebesar 0,2 kg/m2/tahun (dalam Suripin, 2002). Mulyanto (2007) menyatakan bahwa tingkat erosi dinyatakan dalam ketebalan permukaan tanah DAS yang akan terkikis dengan satuan mm/th atau ton/ha/th. Pada tingkat erosi : ƒ 0 – 1.5 mm/th atau 0 – 30 ton/ha/th dianggap normal. ƒ 1.5 – 3 mm/th atau 30 – 60 ton/ha/th adalah tingkat erosi sub kritis. ƒ 3 – 5 mm/th atau 60 – 100 ton/ha/th adalah tingkat erosi kritis. ƒ Lebih dari 5 mm/th atau lebih dari 100 ton/ha/th adalah tingkat erosi super kritis. Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin (Suripin, 2002). Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah

32

untuk produksi pertanian dan kualitas lingkungan hidup. Di lain pihak, juga menguntungkan para penambang pasir. Di daerahdaerah tropis yang lembab seperti di Indonesia dengan rata-rata curah hujan melebihi 1500 mm per tahun maka air merupakan penyebab utama terjadinya erosi, sedangkan di daerah-daerah panas yang kering (arid) maka angin merupakan faktor penyebabnya (Suripin, 2002). Menurut Suripin (2002) proses erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi tiga tahap yang terjadi dalam keadaan normal di lapangan, yaitu tahap pertama pemecahan bongkah-bongkah atau agregat tanah ke dalam bentuk butir-butir kecil atau partikel tanah. Tahap kedua pemindahan atau pengangkutan butir-butir yang kecil sampai sangat halus tersebut, dan tahap ketiga pengendapan partikel-partikel tersebut di tempat yang lebih rendah atau di dasar sungai atau waduk. Ada dua penyebab utama pada tahap pertama dan kedua dari proses terjadinya erosi, yaitu tetesan butir-butir air hujan dan aliran permukaan. Tetesan-tetesan butir air hujan yang jatuh ke atas tanah mengakibatkan pecahnya agregat-agregat tanah tersebut, sebab tetesan butir hujan tersebut memiliki energi kinetik (Ek) yang cukup besar. Intensitas hujan yang lebih besar dapat membentuk butir-butir tetesan hujan yang lebih besar lagi dan mengakibatkan aliran air di permukaan lebih banyak (Suripin, 2002). Menurut Russel (1973) yang dikutip oleh Suripin (2002), air hanya akan mengalir di permukaan tanah apabila laju atau jumlah air hujan lebih besar dari kemampuan tanah untuk menginfiltrasikan air ke lapisan yang lebih dalam. Dalam hal in setiap faktor yang dapat mengurangi permeabilitas tanah akan naik sesuai dengan naiknya jumlah air yang mengalir di permukaan. Aliran air di permukaan lebih banyak menghanyutkan tanah yang terangkut banjir dan dilanjutkan terus ke muara atau laut. Baver, et al. (1972, dalam Suripin, 2002), menyatakan bahwa terjadinya erosi tanah tergantung pada beberapa faktor,

33

yaitu: (1) sifat-sifat hujan, (2) kemiringan lereng dari jaringan aliran air, (3) tanaman penutup tanah dan (4) kemampuan tanah untuk menahan dispersi dan untuk mengisap kemudian merembeskan air ke lapisan yang lebih dalam. Menurut Suripin (2002) dalam hal ini Baver tidak memperhitungkan faktor kegiatan manusia, seperti pengolahan tanah, pembuatan teras dan lain-lain, sebagai faktor yang turut menentukan besarnya erosi. Padahal faktor tersebut cukup penting, yaitu dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif apabila berdampak pada pengurangan erosi yang lebih besar, sebaliknya dapat bersifat negatif jika memperbesar laju erosi. Secara keseluruhan terdapat lima faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi, yaitu: iklim, tanah, topografi atau bentuk wilayah, vegetasi penutup tanah dan kegiatan manusia (Suripin, 2002). Faktor iklim yang paling menentukan dalam hal ini adalah hujan yang dinyatakan dalam “nilai indeks erosivitas hujan”. Besar kecilnya laju erosi banyak tergantung juga kepada sifat-sifat tanah itu sendiri yang dinyatakan sebagai faktor “erodibilitas tanah”, yaitu kepekaan tanah terhadap erosi atau mudah tidaknya tanah tersebut tererosi. Besarnya erosi dengan memperhitungkan kedua faktor ini saja, sedangkan faktor lainnya dianggap satu disebut erosi potensial. Dari uraian di atas maka Gabriel (1974, dalam Suripin, 2002), menyimpulkan sebagai berikut: E (tanah yang hilang/erosi) = f (erosivitas x erodibilitas) Erosi percikan (splash erosion) sebagai akibat dari kekuatan tumbukan atau tetesan butir hujan ke tanah dengan nilai indeks erosivitas tertentu, merupakan suatu ukuran dari tanah yang terlepas (soil detachtability), sedangkan jumlah aliran permukaan (run-off) dan tanah yang hilang dianggap sebagai kriteria untuk erodibilitas tanah. Topografi atau rupa muka tanah berperanan penting dalam menentukan kecepatan aliran permukaan yang membawa partikel-partikel tanah tersebut. Sedangkan peranan vegetasi penutup tanah adalah melindungi

34

tanah dari pukulan langsung butir air hujan dan memperbaiki struktur tanah melalui penyebaran akar-akarnya. Faktor kegiatan manusia memegang peranan yang sangat penting terutama dalam usaha-usaha pencegahan erosi, sebab manusia dapat memperlakukan faktor-faktor penyebab erosi lainnya, kecuali faktor iklim yang masih sulit untuk diatasi (Suripin, 2002). Kelima faktor tersebut di atas merupakan faktorfaktor yang diperhitungkan oleh Soil Conservation Service, USDA, dalam menentukan metode pendugaan besarnya erosi tanah dengan rumus yang disebut USLE (Universal Soil Loss Erosion), yang dikemukakan oleh Wischmeier dan Smith (1960, dalam Suripin, 2002). Metode USLE merupakan hasil perkembangan dari persamaan Musgrave, di mana metode ini sangat terkenal dan masih banyak dipakai sampai sekarang (Suripin, 2002). Sungai merupakan mata rantai yang penting dalam siklus erosi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengendapan terakhir atau sedimentasi dari proses erosi terjadi pada daerah yang relatif dangkal seperti di dasar sungai atau waduk. Transportasi sedimen ini tidak akan terjadi langsung dari hulu ke laut seketika, tetapi akan terjadi secara berantai di dalam dan di sepanjang alur sungai. Bagian hulu sungai berfungsi sebagai bagian pengumpul, bagian tengahnya sebagai pengangkut dan bagian hilir bawah sebagai pengendap sedimen hasil erosi dari DAS-nya. Bagian tengah dan bawah sungai juga disebut bagian sungai alluvial, yaitu bagian di mana sungai itu mengalir pada endapan yang dibentuknya sendiri, sehingga memiliki kebebasan membentuk dasar dan alurnya sesuai kebutuhan saat itu. Ada tiga macam angkutan sedimen yang terjadi di dalam alur sungai (Mulyanto, 2007) yaitu: a. “Wash load“ atau sedimen cuci terdiri dari partikel lanau dan debu yang terbawa masuk ke dalam sungai dan tetap tinggal melayang sampai mencapai laut, atau genangan air lainnya. Sedimen jenis ini hampir tidak mempengaruhi sifat-sifat sungai meskipun jumlahnya yang terbanyak dibanding jenis-jenis

35

lainnya terutama pada saat-saat permulaan musim hujan datang. b. “Suspended load” atau sedimen layang terutama terdiri dari pasir halus yang melayang di dalam aliran karena tersangga oleh turbulensi aliran air. Pengaruh sedimen ini terhadap sifatsifat sungai tidak begitu besar. Tetapi bila terjadi perubahan kecepatan aliran, jenis ini dapat berubah menjadi angkutan jenis ketiga. Gaya gerak bagi angkutan jenis ini adalah turbulensi aliran dan kecepatan aliran itu sendiri. Dalam hal ini dikenal kecepatan pungut atau “pick up velocity”. Untuk besar butiran tertentu bila kecepatan pungutnya dilampaui, material akan melayang. Sebaliknya, bila kecepatan aliran yang mengangkutnya mengecil di bawah kecepatan pungutnya, material akan tenggelam ke dasar aliran (lihat Gambar 2.1). Kecepatan rata-rata2 102

m/det butiran bergerak

kecepatan “pick up”

1

10

1:2 1

d:u2

1:1

10-1

butiran tetap diam kecepatan endap

10-2 10

-3

10

-2

-1

10

1

101

102

103 diameter butir

1

Gambar 2.1 Gerakan Butiran-Butiran Di Dalam Saluran Terbuka Menurut Hjulstrom Sumber: Mulyanto, 2007

c. “Bed load”, tipe ketiga dari angkutan sedimen adalah angkutan dasar di mana material dengan besar butiran yang lebih besar akan bergerak menggelincir atau translate, menggelinding atau

36

rotate satu di atas lainnya pada dasar sungai; gerakannya mencapai kedalaman tertentu dari lapisan sungai. Tenaga penggeraknya adalah gaya seret drag force atau tractive force dari lapisan dasar sungai. Dari ketiga jenis angkutan sedimen di atas, jenis suspended load dan bed load sangat berpengaruh terhadap jumlah sedimen yang ada di dasar sungai. Aliran sungai memiliki suatu kapasitas angkut tertentu yang selalu dapat dan harus dipenuhi oleh dasar sungai yang merupakan pemasok material dasar ini (Mulyanto, 2007). Mulyanto juga menjelaskan hubungan yang unik antara debit sungai (Q) dan kapasitas angkut (T), sedemikian hingga apabila Q mengecil, gaya seretnya mengecil pula, kapasitas angkutnya pun akan mengecil dan segera berpengaruh pada dasar aliran. Dasar sungai akan berfungsi sebagai pemasok dan tandon dari material sedimen yang akan diangkut atau diendapkan oleh aliran sesuai dengan naik atau turunnya kapasitas angkut aliran air terhadap sedimen (lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Skema Konsentrasi Sedimen Sumber: Mulyanto, 2007

Laju angkutan sedimen bervariasi secara signifikan terhadap debit air dan sebagian besar sedimen diangkut oleh debit terbesar. Oleh sebab itu pemantauan muatan sedimen dalam kondisi banjir menjadi sangat penting. Pengukuran laju angkutan sedimen suatu sungai diukur pada satu tempat, di mana dilakukan sejumlah pengukuran selama musim hujan untuk suatu rentang

37

debit. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu kurva peringkat sedimen antara muatan sedimen dan debit air bagi setiap tempat. Kurva peringkat sedimen ini kemudian digunakan sebagai input pada batas hulu dari pemodelan numerik. Dikombinasikan dengan debit air, input ini menentukan jumlah sedimen yang dibawa memasuki sistem sungai yang dimodelkan. Pemilihan tempat pengukuran laju angkutan sedimen pada suatu sungai didasarkan pada berbagai faktor termasuk: a. Kecocokan lokasi di dalam aliran sungai. b. Kondisi aliran setempat, termasuk: ƒ Kondisi aliran yang datang. ƒ Keberadaan atau ketiadaan tikungan sungai. ƒ Sifat vegetasi tepi sungai. c. Keberadaan stasiun pengecekan arus di daerah tersebut. d. Kemudahan kerja di tempat tersebut. Sebuah sungai alam terdiri dari rangkaian kelokan/lengkungan atau sering disebut dengan rangkaian meander. Rangkaian meander tersebut umumnya memiliki panjang jari-jari lengkungan yang berbeda-beda. Ketidakteraturan bentuk rangkaian meander disebabkan kondisi topografi dan geologi pada sepanjang lembah sungai yang dilewati aliran tidak homogen. Pada lengkungan sungai, kapasitas alirannya terutama akan terpusat pada bagian sisi luar lengkungan yang dalam. Pada bagian tersebut terjadi pembelokan arah aliran yang akan menuju tebing dan membentuk arus spiral sehingga terjadi gerusan tebing. Sebaliknya, bagian sisi dalam lengkungan akan terjadi pengendapan karena arus spiral mulai menghilang sehingga laju angkutan berkurang. Meander pada sebuah sungai akan selalu berpindah tempat karena proses pengendapan dan penggerusan yang selalu terjadi karena bekerjanya arus spiral di situ (lihat Gambar 2.3). Puncak lengkungan pada suatu meander akan menjalar ke arah hilir, tidak ke arah luar lengkungan, terlihat dari arah penjalaran meander pada Gambar 2.3. Dapat disimpulkan bahwa erosi terbanyak terjadi pada sisi BC dan pengendapan terbanyak terjadi pada sisi B1C1 (lihat Gambar 2.3). Meander

38

yang selalu berpindah tempat perlu dipelajari karena berkaitan dengan penentuan lokasi penambangan pasir di DAS. Kandungan lumpur yang semakin tinggi pada DAS mengindikasikan bahwa laju erosi dan laju angkutan sedimen yang terjadi pada DAS semakin besar. Hal ini menunjukkan ketersediaan sedimen yang banyak bagi kegiatan penambangan pasir. Selain itu juga mengindikasikan kerusakan pada DAS sehingga kualitas DAS tersebut mengalami penurunan. Diketahuinya laju erosi dan laju angkutan sedimen dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan konservasi DAS dan pengendalian kegiatan penambangan pasir. Hal ini disebabkan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali berpotensi memperbesar tingkat erosi. Dengan demikian dapat diketahui besarnya jumlah pasir yang dapat ditambang di DAS setiap tahunnya dengan tingkat kerusakan yang minimal.

Gambar 2.3 Pergerakan Sedimen Pada Lengkungan Sungai Sumber: Mulyanto, 2007

39

2.4 2.4.1

Kegiatan Penambangan Pasir Penambangan Pasir Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumberdaya pasir merupakan salah satu bahan baku yang penting bagi kegiatan konstruksi dalam suatu pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, permintaan sumberdaya pasir semakin meningkat seiring pesatnya kegiatan pembangunan. Sumberdaya pasir diperoleh melalui kegiatan penambangan pasir. Umumnya kegiatan penambangan tersebut dilakukan di sekitar pantai atau di sekitar DAS. Hal ini disebabkan jumlah pasir yang tersedia cukup banyak yang merupakan hasil sedimentasi dan relatif lebih mudah proses pengambilannya. Salah satu aktifitas yang menjadi andalan untuk pembangunan ekonomi adalah pertambangan. 1 Sekilas terlihat aktifitas pertambangan sangat menjanjikan, tetapi Soemarwoto (2005, dalam Maanema dan Berhimpon, 2007) pada saat yang hampir bersamaan menilai bahwa pertambangan mempunyai sebuah reputasi yang buruk karena bersifat merusak lingkungan. Setelah tambang ditutup, masyarakat lokal dapat kehilangan mata pencaharian dan tempat tersebut menjadi kota hantu (ghost town). Hasil studi ahli ekonomi sumberdaya Universitas Harvard (dalam Maanema dan Berhimpon, 2007) menyatakan bahwa semakin sebuah negara bergantung pada sumberdaya alamnya, maka semakin kecil pula laju pertumbuhan ekonominya. Gejala umum ini dalam ilmu ekonomi sumberdaya disebut sebagai Penyakit Belanda (Dutch Disease). Maanema (2004, dalam Maanema dan Berhimpon, 2007) menyatakan hal tersebut sebagai suatu paradoks (sesuatu yang diharapkan sebagai pemicu kemakmuran justru gagal memberi manfaat bagi masyarakat miskin). 1

Lihat Lubis (2005, dalam Maanema dan Berhimpon, 2007) pada

40

Kegiatan penambangan pasir umumnya menggunakan peralatan sederhana dengan modal terbatas serta sering dilakukan oleh masyarakat banyak (Sudradjat, 1999). Kegiatan penambangan yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di dataran. Dataran yang dimaksud adalah suatu wilayah dengan lereng yang relatif homogen dan datar dengan kemiringan lereng maksimum 8% yang dapat berupa dataran aluvial, dataran banjir, dasar lembah yang luas, dataran di antara perbukitan, ataupun dataran tinggi. Adapun yang dimaksud dengan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas adalah bahan galian golongan C yang berupa tanah urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung. 2 Untuk menambang bahan galian golongan C digunakan metode dan teknik pertambangan yang berbeda dari bahan galian golongan lainnya. 2.4.2

Teknik dan Proses Penambangan Pasir Teknik pertambangan bahan galian golongan C sering disebut dengan istilah “Quarry”, yaitu sistem penambangan terbuka yang digunakan untuk menggali bahan galian industri (Pleider, 1972 dalam Parinussa, 2002). Quarry dapat menghasilkan material atau produk dalam bentuk baik “broken rock” maupun dimensional stone. Secara keseluruhan, proses produksi dalam Quarry menurut Boky (1967) terdiri dari lima langkah, yaitu: 1. menyiapkan site/lahan atau tempat untuk lokasi penambangan. 2. mengeringkan dan mencegah masuknya air ke dalam site (dewatering). 3. membuat akses atau jalan masuk menuju lokasi penambangan dengan investasi permanen yang diperlukan.

2

Kepmen Lingkungan Hidup No 43 Tahun 1996 pada

41

4. membersihkan bahan lain yang melekat pada bahan yang ditambang (stripping). 5. penggalian mineral/bahan galian (mineral excavation). Kegiatan menyiapkan site untuk kegiatan penambangan meliputi menebang pohon dan mencungkil akar-akarnya, mengeringkan rawa-rawa atau paya, membelokkan sungai, sungai kecil dan selokan keluar dari area, dan sebagainya. Kegiatan penyiapan site, pengeringan (dewatering), pembersihan (stripping), dan penggalian bahan galian selalu membutuhkan tempat dalam tahapan-tahapannya, sehingga selama kegiatan produksi berlangsung, keempat kegiatan tersebut terjadi secara bersamaan pada lokasi yang berbeda-beda dalam satu site (Boky, 1967). Berdasarkan letak endapan yang digali, sistem penambangan terbuka menurut Pleider (1972 dalam Parinussa, 2002) dibedakan menjadi dua, yaitu: a. side hill type, yaitu sistem penambangan yang dilakukan untuk endapan yang terletak di lereng bukit, dimana sistem penambangan dibuat sedemikian rupa dengan membuat jalan masuk ke arah/atas puncak. b. pit type, yaitu bentuk penambangan untuk batuan atau mineral yang terletak pada daerah relatif mendatar, jadi front kerja digali ke arah bawah, membentuk cekungan (pit). Sistem pertambangan yang digunakan pada penambangan pasir adalah sistem pit type. Berdasarkan jalan masuk ke front kerja, maka pit type memiliki tiga kemungkinan untuk membuatnya (Pleider, 1972 dalam Parinussa, 2002), yaitu: a. jalan masuk berbentuk spiral, apabila endapannya berbentuk kurang lebih bulat atau lonjong. b. jalan masuk berbentuk langsung, apabila endapannya berbentuk memanjang. c. jalan masuk berbentuk zig-zag. Selanjutnya bentuk-bentuk tersebut dapat berkembang dan disesuaikan dengan bentuk topografinya. Sistem penambangan pit type terutama open pit mining merupakan metode skala-besar

42

yang menentukan besarnya tingkat produksi. Sebagian besar hasil pertambangan terbuka (± 60%) dihasilkan melalui metode open pit mining (Martin, 1982 dalam Hartman, 1987). Menurut Boky (1967) dalam kegiatan pembersihan (stripping) dan penggalian juga melibatkan proses kegiatan: menguraikan batuan atau mineral, mengangkutnya dan memuatnya. Mineral atau batuan seringkali dapat langsung digali menggunakan peralatan buldoser tetapi batuan yang keras mungkin memerlukan bahan peledak (Boky, 1967). Metode modern dalam sistem penambang terbuka meliputi penggunaan mesin-mesin mekanik atau sistem hidrolik (Hydraulicking) (Boky, 1967). Unit dasar dari mesin-mesin mekanik adalah alat penggali (excavators), mesin pengebor, dan macam-macam peralatan tangan mekanik. Unit dasar dari sistem hidrolik adalah monitor, pompa, dan pompa endapan atau lumpur (sludge pumps) atau pompa batu kerikil (gravel pumps). Sistem hidrolik dapat digunakan pada tanah yang lembut (Boky, 1967). Alat penggali (excavators) merupakan mesin utama yang digunakan pada proses pembersihan bahan lain (stripping overburden) dan penggalian mineral (Boky, 1967). Sebuah excavators adalah mesin penggali yang digerakkan oleh tenaga mesin, biasanya mudah bergerak (mobile), didesain untuk menggali tanah yang padat atau pecahan batuan (broken rock) dan untuk memindahkannya ke titik pemberhentian. Kegiatan penambangan pasir dapat menggunakan mesin-mesin mekanik seperti excavators maupun sistem hidrolik seperti pompa. Penggunaan excavators membutuhkan biaya yang lebih besar dan membutuhkan lahan yang luas dibandingkan dengan menggunakan pompa untuk menghisap pasir pada dasar sungai. Proses kegiatan penambangangan pasir yang baik harus memperhatikan pula manajemen penambangan. Manajemen penambangan merupakan suatu usaha eksplorasi dan eksploitasi yang terencana, teratur dan terorganisir dengan baik (Nur, 2006).

43

Nur (2006) mengemukakan bahwa dalam kegiatan penambangan pasir sungai perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : 1. Penentuan jumlah cadangan pasir dan kualitasnya. Penentuan jumlah cadangan dan kualitas pasir sangat diperlukan untuk menentukan nilai ekonomis dari pasir itu. Jumlah cadangan yang besar dan kualitas yang baik tentunya bernilai ekonomis bila dieksploitasi. 2. Penentuan tempat yang layak ditambang dan tempat yang tidak layak ditambang. Penambangan pasir yang dilakukan pada tempat yang tidak layak, seperti pada kelokan sungai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa erosi yang sangat intensif dan longsor pada tebing sungai. 3. Waktu penambangan. Waktu penambangan yang paling efektif adalah pada musim kemarau, karena air sungai sedikit, sehingga proses penambangan relatif mudah, dan terhindar dari bahaya banjir. 4. Prioritas tempat penambangan. Tempat yang mudah dan tidak mengganggu kelestarian menjadi skala prioritas. 5. Kecepatan penambangan. Kecepatan penambangan bersifat relatif berdasarkan skala prioritas tempat penambangan. Tempat penambangan prioritas 1 dilakukan relatif lebih cepat dibandingkan prioritas berikutnya. Hal ini untuk mendukung umur penambangan. 6. Cara penambangan. Cara penambangan yang baik dapat mengurangi terjadinya erosi sungai dan longsor pada tebing sungai. Cara penambangan yang cukup ramah lingkungan adalah dengan cara tradisional tanpa menggunakan mesin atau alat berat lainnya. Dalam kegiatan penambangan pasir, proses kegiatan penambangan pasir juga memberikan dampak kepada lingkungannya baik berupa dampak negatif maupun dampak positif. Oleh sebab itu dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan penambangan pasir juga perlu diperhatikan dalam manajemen penambangan.

44

2.4.3

Masalah Lingkungan dari Penambangan Pasir Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Demikian pula dengan kegiatan penambangan bahan galian golongan C. Lokasi quarry yang baik selalu berada di tempat lain yang jauh dari pengguna (Sulistijo, 1998). Menurut Sulistijo (1998) ada beberapa permasalahan lingkungan yang muncul akibat dari quarry, dengan asumsi bahwa lokasi quarry sudah dipilih berdasarkan kondisi site yang baik, yaitu: • Visual impact bentang alam dari quarry dan fasilitas pendukungnya. Misalnya hilangnya pohon-pohonan, adanya bench, dan sebagainya. • Debu dari lalu-lintas. Masalah ini makin meningkat pada waktu musim kering dan berangin serta tidak adanya usaha penyiraman jalan. • Gangguan suara truk. • Pencemaran air tanah terjadi karena adanya buangan oli ataupun bahan kimia lainnya ke pit atau pun open joint yang dekat muka air tanah. • Volume lalu lintas naik di sepanjang jalan desa, kota dan umumnya dilalui oleh truk dengan muatan yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan jalan, keamanan, kebisingan, lumpur di jalan, dan sebagainya. • Penentuan dan pemakaian dari ruang kosong setelah operasi penambangan selesai. Masalah lingkungan dari kegiatan penambangan pasir memerlukan penanganan yang tepat supaya kerusakan lingkungan yang sudah terjadi tidak bertambah parah. Hal ini juga penting bagi keberlanjutan kegiatan penambangan pasir itu sendiri. Kenyataannya, perubahan roman muka bumi yang disebabkan oleh pertambangan terbuka dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan (Sudradjat, 1999). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ansori (2005) yang menyatakan bahwa pengerukan material yang berlebihan pada dasar ataupun meander sungai dapat

45

menyebabkan pola arus alamiah sungai berubah. Akibatnya, erosi horizontalnya bertambah luas. Dapat disimpulkan bahwa penanganan masalah lingkungan dari kegiatan penambangan pasir merupakan hal yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting dalam mencegah dampak eksternalitas yang semakin besar dan menimbulkan biaya-biaya sosial yang luas. 2.5 2.5.1

Pembangunan Berkelanjutan Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Menurut Gilis and Vincent (2000) tidak ada definisi tentang pembangunan berkelanjutan yang dapat diterima secara universal termasuk semua definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang digunakan dalam pedoman praktis untuk para pembuat kebijakan (policymakers). Scheneider (2000) juga mengungkapkan bahwa mendefinisikan kata “sustainability” atau berkelanjutan merupakan pekerjaan yang sulit. Pembangunan berkelanjutan lebih tepat didefinisikan sebagai “development that maximizes the long-term net benefits to humankind, taking into account the costs of environmental degradation” (Gilis and Vincent, 2000). Maksudnya pembangunan yang memaksimumkan manfaat (net benefits) jangka panjang bagi manusia, dilihat dari perhitungan biaya degradasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mewakili usaha untuk melindungi hasil-hasil pembangunan dengan tetap melindungi kepentingan generasi mendatang. World Commision on Environment Development (WCED) dalam laporan yang berjudul Our Common Future mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Menurut konsep pragmatis pembangunan berkelanjutan, nilai pelestarian lingkungan bukan demi kepentingan lingkungan itu sendiri melainkan demi konstribusi lingkungan terhadap kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang (Gilis and Vincent,

46

2000). Dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini merupakan pembangunan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu perlu adanya pelestarian lingkungan dalam kegiatan pembangunan. Definisi tentang pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menentukan tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. 2.5.2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa keempat elemen, yaitu: kebutuhan dasar, ekologi, eko-efisiensi dan kewenangan masyarakat, termasuk elemen transgenerasi betul-betul dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan (Blackburn, 2000). Kunci utama untuk mewujudkan keberlanjutan adalah sumberdaya alam dan fungsi lingkungan tidak dipandang remeh atau kurang berharga, yang mana dalam prakteknya keadaan sebaliknya yang sering kita jumpai (Gilis and Vincent, 2000). Tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Blowers (1995) meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Konservasi sumberdaya Konservasi sumberdaya dapat dilakukan melalui: a. Mempertahankan ketersediaan sumberdaya untuk generasi mendatang. b. Efisiensi penggunaan sumberdaya yang tak terbarui dan sumberdaya mineral melalui: produktivitas yang lebih tinggi, daur ulang, dan mengembangkan teknologi alternatif. Tujuan konservasi sumberdaya adalah untuk mencukupi kebutuhan sumberdaya alam sekarang dan generasi mendatang dengan cara : ƒ Penggunaan lahan yang efisien. ƒ Menghindari pemborosan sumberdaya alam tak terbarui.

47

ƒ

Sedapat mungkin mengganti penggunaan sumberdaya tak terbarui dengan yang terbarui. ƒ Mempertahankan keanekaragaman hayati. 2. Kualitas lingkungan Sasaran dari kualitas lingkungan adalah: ƒ Untuk mencegah atau mengurangi degradasi dan pencemaran lingkungan. ƒ Untuk melindungi regenerative capacity ekosistem. ƒ Untuk mencegah pembangunan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan menurunkan kualitas kehidupan. 3. Kesetaraan sosial Pola perdagangan, bantuan modal, dan investasi dibentuk oleh besarnya permintaan negara terkaya sehingga timbul ketidaksetaraan sosial. Perbedaan-perbedaan (ketidaksetaraan atau kesenjangan) semakin menguat akibat eksploitasi sumberdaya, perusakan ekosistem dan pencemaran. Adanya pembangunan berkelanjutan dapat mereduksi kesenjangan sosial dan menyelesaikan konflik internal maupun antar negara. Sasaran dari kesetaraan sosial adalah untuk mencegah pembangunan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin, serta untuk mewujudkan pembangunan yang mengurangi kesenjangan tersebut 4. Partisipasi Partisipasi dalam pengertian kesetaraan yang lebih besar, berarti : ƒ Perubahan mendasar pada pola konsumsi ƒ Alokasi sumberdaya-sumberdaya ƒ Gaya hidup (life-style) Pola kehidupan di negara-negara maju, yang didasarkan atas sikap individualistik, kompetisi, dan konsumsi menyolok (conspicuous consumption), adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sasaran dari partisipasi politis ini adalah untuk mengubah nilai, perilaku dan kebiasaan, dengan meningkatkan partisipasi dalam

48

pembuatan keputusan politis dan menginisiasi peningkatan kualitas lingkungan mulai dari komunitas lokal sampai ke level yang lebih tinggi Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendapat Blackburn (2000) dan Blowers (1995) memiliki persamaan dalam memandang sumberdaya alam dan fungsi ekologis serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini menjadi landasan dalam menentukan indikator pembangunan berkelanjutan. 2.5.3

Indikator Pembangunan Berkelanjutan Indikator pembangunan berkelanjutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan (Carley and Christie, 2000). Selama beberapa dekade terakhir ini banyak dilakukan penelitian untuk mengembangkan perhitungan sumberdaya dan lingkungan sebagai alat untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut pertama kali dipublikasikan tahun 1993 dalam bentuk pedoman sementara: The System of Environmental and Economic Accounting (SEEA), yang berada di bawah pengawasan The UN’s Statistical Commision (UN, 1993 dalam Giljum, 2006). SEEA menyediakan kerangka yang dapat diterima secara lebar dan komprehensif untuk memasukkan peranan sumberdaya alam dan lingkungan ke dalam perekonomian. SEEA memiliki 4 (empat) komponen utama yang konsepnya, apabila dimungkinkan, mencakup satuan fisik dan satuan moneter (Giljum, 2006) : 1. Perhitungan Aset atau Modal, yang merekam volume dan nilai ekonomi dari persediaan dan perubahan dalam stok sumberdaya alam. 2. Perhitungan Aliran Material, Energi dan Polusi, yang menyediakan informasi pada level industri tentang penggunaan energi dan material sebagai input untuk produksi

49

dan permintaan akhir, serta bangkitan polutan dan limbah padat yang dihasilkannya. 3. Perhitungan biaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya serta transaksi lingkungan lainnya. Yang termasuk dalam perhitungan ini adalah: ƒ biaya–biaya pengadaan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam ƒ pajak, biaya dan utang lainnya, serta hak-hak properti (property rights) yang berkaitan dengan lingkungan. 4. Indikator-indikator lingkungan yang umum dalam pelaksanaan ekonomi makro, yang termasuk indikator keberlanjutan seperti Gross Domestic Product (GDP), dan Net Domestic Product (NDP). Dari keempat komponen tersebut di atas, yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah indikator berdasarkan perhitungan aliran material, energi dan polusi. 2.5.4

Material Flow Accounting Material Flow Accounting (MFA) atau perhitungan aliran material merupakan salah satu indikator pembangunan berkelanjutan dalam SEEA yang memasukkan aspek ekonomi dan lingkungan dalam satu kerangka. Konsep dasar yang mendasari MFA adalah model sederhana hubungan timbal-balik antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan, dalam hal ini aspek ekonomi adalah sub-sistem yang dimasukkan dalam aspek lingkungan dan, mirip kehidupan, bergantung pada hubungan konstan dari material dan energi (England, 2006). Material kasar, air dan udara diekstraksi dari sistem alam sebagai input, berubah menjadi produk, dan akhirnya dikembalikan ke sistem alam sebagai output (limbah dan emisi). Aliran material memiliki beberapa tipe yang berbeda, sehingga perlu dijelaskan perbedaannya. Dalam pedoman metodologinya, EUROSTAT (2001, dalam England, 2006) membedakan beberapa tipe aliran material menjadi:

50

1. Langsung vs Tidak Langsung: aliran langsung adalah bobot produk sebenarnya dan dengan demikian jangan dimasukkan ke dalam perhitungan siklus pada rantai produksi. Aliran tidak langsung adalah semua material yang dibutuhkan untuk kegiatan manufaktur dan terdiri dari material terpakai dan tidak terpakai. 2. Terpakai vs Tidak Terpakai: kategori material terpakai didefinisikan sebagai jumlah sumberdaya yang diekstraksi dan masuk ke dalam sistem ekonomi untuk proses lebih lanjut atau langsung dikonsumsi. Semua material terpakai ditransformasikan ke dalam sistem ekonomi. Ekstraksi tidak terpakai adalah material yang tidak pernah memasuki sistem ekonomi dan dengan demikian dapat dideskripsikan sebagai eksternalitas pasar secara fisik (Hinterberger et al., 1999 dalam England, 2006). Kategori ini terdiri dari sebagian material sisa dan sebagian material yang ikut terangkat dari kegiatan penambangan, material yang ikut tertangkap dari perikanan, kerugian pada kegagalan panen dan kebakaran hutan, juga penggalian tanah dan pengerukan material dari kegiatan konstruksi. 3. Domestik vs Sisanya di Dunia: kategori ini mengenai asal dan atau tujuan aliran material. Dalam pedoman metodologinya, EUROSTAT (dalam England, 2006) juga menyediakan klasifikasi standar material yang dapat digunakan pada kompilasi perhitungan aliran material pada tingkat nasional. Semua input material fisik pada sistem sosial-ekonomi dapat dihubungkan ke dalam tiga sub-kelompok: material padat, air dan udara. Aliran air dan udara, secara umum, melebihi semua input material yang lain dengan faktor sepuluh atau lebih (terutama jika water cooling juga dihitung sebagai input pada aliran air), EUROSTAT menganjurkan untuk memisahkan perhitungan keseimbangan aliran air dan udara dari perhitungan aliran material padat. Meskipun dalam perhitungan standar, air seharusnya hanya bisa dimasukkan ketika menjadi

51

bagian dari produk. Golongan material padat diklasifikasikan menjadi tiga sub-golongan utama input material : ƒ Mineral (biji logam, mineral untuk kegiatanindustri dan konstruksi) ƒ Fosil pembawa energi (batubara, minyak bumi, gas) ƒ Biomass (dari pertanian, perhutanan, perikanan, dan peternakan) Skema keseimbangan material secara umum pada MFA, termasuk semua aliran input dan output yang relevan ditampilkan pada Gambar 2.4. Keseimbangan material menampakkan komposisi metabolisme fisik suatu ekonomi dan menggambarkan ekstraksi material domestic, import dan eksport dalam satuan fisik, pertumbuhan fisik pada infrastruktur ekonomi, dan jumlah material yang dilepaskan kembali ke alam. Material masuk ke dalam sistem ekonomi berupa: 1. terakumulasi di dalam sistem sosial ekonomi (net addition to stock, seperti infrastruktur dan barang-barang yang pemakaiannya tahan lama). 2. dikonsumsi secara domestik selama periode perhitungan (umumnya satu tahun) dan dengan demikian berlawanan dengan batas sistem sebagai limbah dan emisi yang kembali ke alam. 3. diekspor ke dalam perekonomian yang lain. Indikator-indikator pada MFA dibagi empat kategori, yaitu: (1) input, (2) output, (3) konsumsi dan (4) indikator perdagangan. Berikut ini adalah indikator-indikator yang sering digunakan dalam studi MFA pada tingkat nasional (EUROSTAT, 2001 dalam England, 2006): 1. Indikator input, terdiri dari: ƒ Direct Material Input (DMI) terdiri dari semua material yang memiliki nilai ekonomi dan langsung digunakan dalam kegiatan produksi dan konsumsi. DMI sama dengan penjumlahan ekstraksi domestik dan impor. ƒ Total Material Requirements (TMR) meliputi, DMI yang ditambah dengan ekstraksi domestic tidak terpakai dan

52

aliran tidak langsung yang berhubungan dengan imporimpor dalam perekonomian. TMR adalah indikator input material yang paling komprehensif yang terdiri dari semua aliran yang diilustrasikan pada Gambar 2.4. Input

Economy

Ekstraksi Domestik • Bahan bakar fosil • Mineral • Biomass

Ekstraksi domestik yang tidak terpakai

Akumulasi Material

Output

Ke Alam : • Emisi pada air dan udara • Landfill dari limbah • Aliran yang terbuang

Penggunaan Material (per tahun) Ekstraksi domestik yang tidak terpakai

Impor

Ekspor

Aliran tidak langsung yang berhubungan dengan impor

Daur Ulang

Aliran tidak langsung yang berhubungan dengan ekspor

Gambar 2.4 Skema umum untuk MFA, tidak termasuk air dan udara Sumber: EUROSTAT, 2001 dalam England, 2006

2. Indikator output, terdiri dari: ƒ Domestic Processed Output (DPO) sama dengan aliran “output ke alam” dalam Gambar 2.4 dan terdiri dari semua aliran keluar material terpakai dari domestik atau berasal dari luar wilayah tersebut. DPO meliputi emisi ke udara dan air, limbah yang tersimpan dalam landfill, dan aliran yang terbuang. 3. Indikator konsumsi, terdiri dari: ƒ Domestic Material Consumption (DMC) mengukur kuantitas total material terpakai di dalam sistem ekonomi,

53

tidak termasuk aliran tidak langsung. DMC padanan yang paling dekat dengan pendapatan agregat dalam sistem konvensional dari perhitungan nasional. DMC dihitung dengan mengurangi ekspor dari DMI. ƒ Total Material Consumption (TMC) meliputi, DMI yang ditambah dengan aliran tidak langsung yang berhubungan dengan ekspor dan impor. TMC sama dengan TMR dikurangi ekspor dan aliran tidak langsung mereka. 4. Indikator perdagangan, terdiri dari: ƒ Physical Trade Balance (PTB) memperlihatkan apakah impor sumberdaya alam dari luar melebihi ekspor sumberdaya suatu negara atau wilayah dan dengan demikian menggambarkan apakah tingkat konsumsi material domestik disebabkan oleh ekstraksi sumberdaya secara domestic atau oleh impor dari luar. PTB juga dapat disusun untuk aliran material langsung (impor fisik dikurangi ekspor fisik), atau ditambah dengan memasukkan aliran tidak langsung yang diasosiasikan ekspor dan impor. Indikator-indikator yang diasosiasikan dengan MFA (Lange, 2007) dan diperoleh dari SEEA adalah: ƒ TMR : Total Material Requirements ƒ DMI : Direct Material Input ƒ NAS : Net Addition to Stock ƒ TDO : Total Domestic Output ƒ DPO : Domestic Processed Output Dari uraian mengenai MFA dapat diambil beberapa kesimpulan. Pengertian MFA dalam penelitian ini adalah indikator pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk menghitung aliran material. Tipe aliran material yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah tipe aliran terpakai. Indikator-indikator MFA yang digunakan dalam penelitian ini adalah DMI dan DMC yang hanya menggunakan satuan fisik saja. DMI adalah semua material yang memiliki nilai ekonomi dan langsung digunakan dalam kegiatan produksi dan

54

konsumsi. DMC adalah kuantitas total material terpakai di dalam sistem ekonomi. DMI dan DMC yang digunakan pada penelitian ini memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan pengertian sebenarnya. DMI pada penelitian ini adalah semua material yang memiliki nilai ekonomi dan akan digunakan/diambil untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Sedangkan DMC adalah kuantitas total material yang terpakai/diambil dalam kegiatan produksi dan konsumsi. DMI dalam hal ini dipandang sebagai besarnya tingkat produksi dari alam selaku produsen dalam kegiatan penambangan pasir. Adapun DMC dipandang sebagai tingkat konsumsi penambang pasir selaku konsumen dalam kegiatan penambangan pasir. Pengertian DMI dan DMC dalam penelitian ini mengalami penyesuaian, hal ini dilakukan terkait relevansi dengan pendekatan carrying capacity yang ditentukan oleh kemampuan alam dan lingkungan. 2.6 2.6.1

Carrying Capacity Pengertian Carrying Capacity Daya dukung lingkungan atau carrying capacity sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan karena carrying capacity menyangkut jumlah orang yang, berbagi wilayah yang diberikan, dapat didukung basis yang berkelanjutan setiap saat, yang menggunakannya menjadi sumberdaya yang diketahui perhitungannya seperti faktor-faktor sosial budaya (Rees dalam Carley and Christie, 2000). Hal ini menegaskan dua prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, bahwa tingkat pengambilan hasil sumberdaya yang dapat diperbarui harus setara kapasitas regenerasi yang dihasilkan terus menerus. Kedua, tingkat emisi limbah tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi alamiah ekosistem. Kapasitas regenerasi dan kapasitas asimilasi merupakan sumberdaya alam dan kegagalan dalam mempertahannya dipandang sebagai konsumsi sumberdaya yang tidak berkelanjutan.

55

Carrying capacity didefinisikan sebagai kapasitas maksimum tingkat konsumsi sumberdaya dan limbah yang dihasilkannya dalam suatu wilayah tanpa mempengaruhi produktivitas dan integritas ekologi di wilayah tersebut (Carley and Christie, 2000). Menurut Rees (dalam Carley dan Christie, 2000), sementara masyarakat bergantung pada bermacam-macam sumberdaya ekologi dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhannya, daya dukung lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh satu sumberdaya yang vital atau fungsi penyediaan ekologi yang paling sedikit. Carrying capacity secara umum dapat dikatakan sebagai suatu konsep mengenai kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan semua populasi yang ada didalamnya tanpa merusak lingkungan itu sendiri. Carrying capacity dalam terminologi ekologi adalah kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumberdaya dan pelayanan yang diberikan oleh lingkungan tersebut untuk mendukung jumlah populasi atau komunitas yang ada di dalam lingkungan tersebut. 3 Keterbatasan lingkungan dalam mendukung semua populasi yang ada di dalamnya tergantung pada tiga faktor, yaitu: (1) jumlah sumberdaya yang tersedia dalam lingkungan tersebut, (2) jumlah populasi/ komunitas, dan (3) jumlah sumberdaya yang dikonsumsi oleh masing-masing individu dalam suatu komunitas tersebut. Catton (1986, dalam Rees, 1996) menyatakan carrying capacity sebagai “the maximum persistently supportable load of an area” atau jumlah maksimum yang dapat ditampung suatu area secara terus-menerus. Keterbatasan jumlah yang dapat ditampung ini disebabkan oleh: (a) ciri-ciri fisiografik lingkungan alam

3

Lihat

56

(b) teknologi dan kerangka sistem utilitas umum dan sistem transportasi yang ada (c) ketersediaan lahan, (d) nilai guna/manfaat suatu barang yang mengikuti pola deminishing return (e) pola regeneratif yang bersifat runtun dan tertentu. Untuk menentukan carrying capacity suatu wilayah dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu: (a) menentukan luas wilayah studi (b) menentukan sumberdaya yang akan dievaluasi (c) memeriksa konsep-konsep yang berkaitan dengan keterbatasan yang ada pada sumberdaya tersebut (d) menstimulasikan konsep-konsep tersebut ke dalam sistem yang sebenarnya dan (e) membandingkan proyek yang didasarkan pada kapasitas lingkungan dengan proyek yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan. Penentuan ruang lingkup wilayah dan sumberdaya yang akan dievaluasi ini sangat penting untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana kondisi sumberdaya tersebut dan kaitannya dengan lingkungan sekitar. Pemeriksaan konsep-konsep yang berkaitan dengan sumberdaya tersebut dapat menjelaskan bagaimana karakteristik sumberdaya tersebut dan faktor-faktor apa saja yang terkait dengan keterbatasan sumberdaya tersebut. Dengan demikian dapat ditentukan indikator yang dapat digunakan dalam sistem lingkungan yang sebenarnya kemudian dibandingkan dengan kegiatan yang berlangsung saat ini. Dari hasil tersebut dapat dicari alternatif terbaik dalam merumuskan konsep pengelolaan sumberdaya yang lebih baik. Adapun tipe daya dukung antara lain: 1. Daya dukung fisik (physical carrying capacity), suatu kawasan berhubungan dengan ukuran dan jumlah area yang dapat diakomodasi dalam suatu ruang fisik yang layak. Pembatas ruang ini ditentukan oleh geografi fisik kawasan

57

tersebut, perencanaan, dan kebutuhan bagi pengembangan kawasan. 2. Daya dukung produksi (production carrying capacity), merujuk pada kelimpahan stok yang mengikuti panen yang kontinyu dan maksimal. daya dukung jenis ini fokusnya diarahkan pada penentuan panen optimum berjangka panjang (long-term) yang akan ditopang oleh kawasan itu. 3. Daya dukung ekologi (ecological carrying capacity), merupakan tingkat maksimum (baik jumlah maupun volume) pemanfaatan suatu sumberdaya atau ekosistem yang dapat di akomodasi oleh suatu kawasan atau area sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. 4. Daya dukung sosial (social carrying capacity), merupakan tingkat kenyamanan dan apresiasi pengguna suatu sumberdaya atau ekosistem terhadap suatu kawasan area akibat adanya pengguna lain dalam waktu bersamaan. Daya dukung tidaklah tetap, melainkan berkembang sesuai dengan waktu, perkembangan serta dapat dipengaruhi oleh teknik-teknik manajemen dan pengontrolan. Daya dukung dapat berubah sesuai dengan asupan manajemen dan teknologi, sehingga daya dukung lingkungan bukanlah suatu konsep atau formula untuk mendapatkan suatu angka. Batasan-batasannya dipandang sebagai suatu arahan. Carrying capacity merupakan aspek penting dalam pengembangan dan pembangunan wilayah. Hal ini terkait dengan pemanfaatan ruang suatu wilayah. Bentuk tata ruang yang terjadi pada suatu wilayah adalah bentuk yang terjadi dari hasil interaksi komponen supply (penyedia ruang) dan komponen demand (pengguna ruang), berupa tipe-tipe dan perbedaan struktur, sebaran, dan bentuk fisik ruang yang terjadi. Komponen supply dibentuk oleh lingkungan fisik alam dan binaan, sedangkan komponen demand dibentuk oleh aktifitas yang dilakukan manusia di dalamnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan atau carrying capacity dalam penelitian ini gabungan dari daya dukung fisik, daya dukung produksi dan daya

58

dukung ekologi. Batasan-batasan dalam carrying capacity dipandang sebagai suatu arahan pengendalian dalam interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya yang melibatkan perputaran sumberdaya alam (resource flows). Oleh sebab itu dilakukan penentuan kriteria carrying capacity dari sisi supply dan demand. Sisi supply adalah kemampuan fisik sumberdaya alam, sedangkan sisi demand adalah penggunaan sumberdaya alam saat ini. 2.6.2

Penentuan Kriteria Carrying Capacity dari Sisi Supply Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penentuan indikator atau kriteria merupakan kegiatan yang penting karena dari hasil tersebut akan menentukan apakah rumusan konsep pengelolaan sumberdaya akan baik atau buruk. Demikian pula dengan kegiatan penambangan pasir, di mana didalamnya terdapat permintaan dan penawaran akan sumberdaya pasir. Kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan produksi sehingga penentuan kriteria didasarkan pada permintaan dan penawaran akan sumberdaya pasir. Dalam kegiatan penambangan pasir, yang menjadi faktor produksi atau bahan baku adalah stok sumberdaya pasir dan kesesuaian lahan sehingga dapat disebut sebagai komoditi yang ditawarkan (supply). Untuk menentukan kriteria carrying capacity dari sisi supply harus didasarkan pada konsep-konsep yang berkaitan dengan sumberdaya pasir dan kegiatan penambangan pasir itu sendiri. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka mengenai sumberdaya pasir sebelumnya dapat diketahui bahwa stok sumberdaya pasir untuk kegiatan penambangan berasal dari hasil erosi dan sedimentasi. Kegiatan penambangan pasir dari sisi supply berorientasi pada kesesuaian lahan untuk kegiatan penambangan tersebut. Kesesuaian lahan akan berpengaruh pada luas areal penambangan pasir sehingga mampu mengakomodasi proses kegiatan penambangan pasir. Dari hasil tinjauan pustaka sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kriteria carrying capacity dari sisi supply antara lain:

59

1. Stok pasir yang jumlahnya ditentukan dari hasil erosi dan sedimentasi atau DMI pasir. 2. Kesesuaian lahan untuk kegiatan penambangan pasir atau DMI lahan. 2.6.3

Penentuan Kriteria Carrying Capacity dari Sisi Demand Sesudah diketahui kriteria carrying capacity dari sisi penawaran maka harus diketahui pula dari sisi permintaan. Sumberdaya pasir merupakan hasil produksi atau ekstraksi dari kegiatan penambangan pasir sehingga aliran sumberdaya pasir adalah sisi permintaan (demand). Dengan demikian dalam menentukan kriteria carrying capacity dari sisi demand harus didasarkan pada konsep-konsep yang berkaitan dengan aliran sumberdaya pasir yang merupakan indikasi penggunaan sumberdaya pasir saat ini. Selain aliran sumberdaya pasir, pemanfaatan lahan saat ini juga termasuk demand. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan pasir memerlukan lahan sebagai tempat berlangsungnya proses kegiatan penambangan pasir. Dapat disimpulkan bahwa kriteria carrying capacity dari sisi demand adalah: 1. Aliran sumberdaya pasir atau DMC pasir. 2. Kesesuaian lahan pada lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan pasir saat ini atau DMC lahan. Kriteria carrying capacity baik dari sisi supply maupun dari sisi demand digunakan sebagai arahan pengendalian kegiatan penambangan pasir. Konsep-konsep yang berkaitan dengan carrying capacity untuk kegiatan penambangan pasir digunakan untuk merumuskan konsep pengendalian yang sesuai dengan kondisi pada wilayah penelitian. 2.7

Pendekatan Pengendalian Kegiatan Penambangan Pasir Terkait dengan pengendalian kegiatan penambangan pasir, terdapat 2 (dua) pendekatan pengendalian, yaitu:

60

1. Pengendalian Struktural (Pengendalian terhadap Proses Kegiatan Penambangan Pasir) Pengendalian ini dilakukan melalui penentuan metode dan teknik pertambangan; penentuan alat-alat yang digunakan untuk menambang; penentuan jumlah cadangan pasir dan kualitasnya; waktu penambangan; penentuan tempat yang layak dan tidak layak ditambang; prioritas tempat penambangan; serta kecepatan penambangan. 2. Pengendalian Non Struktural (Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang) Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat kegiatan penambangan pasir, yang dilakukan melalui mekanisme perijinan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan (limitasi) pemanfaatan lahan pertambangan. Kedua pendekatan pengendalian kegiatan penambangan pasir di atas harus dilakukan bersama-sama sehingga hasilnya lebih efektif. Pengendalian struktural berorientasi pada carrying capacity dari sumberdaya pasir, sedangkan pengendalian non struktural berorientasi pada carrying capacity lahan untuk kegiatan penambangan pasir. 2.7.1

Pengendalian terhadap Proses Kegiatan Penambangan Pasir Pendekatan pengendalian terhadap proses kegiatan penambangan pasir (pengendalian struktural) merupakan pengendalian yang dilakukan terkait dengan proses kegiatan penambangan pasir. Pengendalian struktural ini meliputi: 1. Penentuan metode dan teknik pertambangan. Metode dan teknik pertambangan yang digunakan untuk menambang pasir pada daerah aliran sungai (DAS) adalah sistem penambangan terbuka (Quarry) yang berupa pit type, yaitu bentuk penambangan untuk batuan atau mineral yang terletak pada daerah relatif mendatar, jadi front kerja digali ke arah bawah, membentuk cekungan (pit). Adapun jalan masuk

61

ke front kerja adalah jalan masuk berbentuk langsung karena endapannya berbentuk memanjang, mengikuti alur sungai. 2. Penentuan alat-alat yang digunakan untuk menambang. Alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir menggunakan alat yang ramah lingkungan dan alat tradisional. Penggunaan alat berat dan mesin dibatasi jumlahnya. 3. Penentuan jumlah stok pasir dan kualitasnya. Penentuan jumlah stok pasir dan kualitasnya dilakukan untuk menentukan nilai ekonomis dari pasir. 4. Waktu penambangan. Waktu penambangan yang paling efektif adalah pada musim kemarau, karena air sungai sedikit, sehingga proses penambangan relatif mudah, dan terhindar dari bahaya banjir. 5. Penentuan tempat yang layak dan tidak layak ditambang. Penentuan tempat yang layak dan tidak layak ditambang dilakukan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir. Tempat yang tidak layak ditambang antara lain: kelokan sungai, lokasi yang berada pada jarak 500 meter sebelum bendungan karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa erosi yang sangat intensif dan longsor pada tebing sungai. 6. Prioritas tempat penambangan. Tempat yang mudah dan tidak mengganggu kelestarian menjadi skala prioritas. 7. Kecepatan penambangan. Kecepatan penambangan bersifat relatif berdasarkan skala prioritas tempat penambangan. Tempat penambangan prioritas 1 dilakukan relatif lebih cepat dibandingkan prioritas berikutnya. Hal ini untuk mendukung umur penambangan. Pengendalian struktural berkaitan dengan teknologi dan manajemen dalam kegiatan penambangan pasir. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa daya dukung dapat berubah sesuai dengan asupan manajemen dan teknologi yang digunakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

62

pengendalian struktural yang tepat dapat mempertinggi carrying capacity untuk kegiatan penambangan pasir. Meskipun demikian, carrying capacity tersebut juga harus didukung oleh pengendalian non struktural atau pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga pengendalian kegiatan penambangan pasir lebih efektif. 2.7.2

Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang Terkait dengan kegiatan penambangan pasir, maka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengendalian yang terkait dengan pemanfaatan lahan untuk kegiatan penambangan pasir. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan penambangan pasir meliputi kesesuaian lahan dan kegiatan pengendalian pemanfaatan lahan. Kesesuaian lahan erat kaitannya kualitas lahan yang sesuai dengan persyaratan penggunaan lahan untuk suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan penambangan pasir. Kesesuaian lahan ini menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang suatu kota/wilayah. Adapun pengendalian pemanfaatan lahan merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan kota/wilayah yang sangat diperlukan oleh manajer kota/wilayah untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruangnya telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka akan dapat diketahui dan sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang tidak terkendalikan dan tidak terarah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Tujuan dari pengendalian pemanfaatan lahan adalah untuk tercapainya konsistensi pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari satu mata uang. Pengendalian pemanfaatan ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas.

63

Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien dan akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang akan berfungsi secara efektif dan efisien bilamana didasarkan pada sistem pengendalian yang menyediakan informasi yang akurat tentang adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi dilapangan dan ditegaskan untuk memberikan reaksi yang tepat bagi penyelesaian simpangan-simpangan yang terjadi di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dipahami dan dipersiapkan dengan mekanisme pengendalian pemanfaatan, baik yang terkait dengan piranti manajemen maupun pengendalian pemanfaatan lahan yang diterapkan untuk menata mekanisme perijinan pembangunan yang berlaku di tingkat daerah (kabupaten dan propinsi). Dalam proses pembangunan kota/wilayah banyak pihak yang berpendapat bahwa pemerintah harus ikut campur dalam mengendalikan dan menata keadaan dengan alasan kegagalan mekanisme pasar untuk menciptakan hasil yang memuaskan masyarakat secara keseluruhan. Kegagalan menghasilkan munculnya eksternalitas negatif dan tidak meratanya pelayanan (Devas dan Rakodi, 1993 dalam Zulkaidi, 1999). Dengan demikian dalam penanganan perubahan pemanfaatan lahan, campur tangan pemerintah ini paling tidak adalah perlindungan kepentingan masyarakat umum, pengaturan kegiatan sektoral melalui peruntukan lahan serta mencegah gangguan. Secara umum ada 3 cara untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan lahan yaitu : a. Pemerintah menyediakan prasarana agar terjadi proses pengembangan yang searah dengan penyediaan prasarana tersebut. b. Pemerintah tidak melakukan pembangunan, tetapi mendorong swasta untuk melakukan pembangunan.

64

c. Pemerintah melakukan perencanaan dampak prasarana dan sarana, yaitu memperkirakan berbagai dampak yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah terpadu untuk mengendalikan atau memanfaatkan dampak tersebut. Perubahan pemanfaatan lahan tersebut bukan merupakan suatu hal yang selalu harus ditolak. Perubahan tersebut merupakan suatu proses alamiah yang berupaya untuk meningkatkan manfaat/keuntungan dari lahan yang bersangkutan. Walaupun tidak harus ditolak, perubahan pemanfaatan lahan merupakan suatu aktifitas yang perlu dikendalikan. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui perijinan, disinsentif dan insentif, perpajakan serta pencabutan ijin. Perangkat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari perijinan, pengawasan dan penertiban. Mekanisme perijinan adalah usaha pengendalian melalui penetapan prosedur dan ketentuan yang ketat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan ruang. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, terdiri dari pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan saksi perdata yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa perangkat pengendalian pemanfaatan lahan yang diterapkan dan telah memiliki dasar hukum adalah : a. Mekanisme Perijinan Mekanisme perijinan merupakan penerapan dari prinsip pencegahan (preventif) berbagai ijin dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang telah diatur, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, misalnya persetujuan

65

prinsip, ijin lokasi, Surat Ijin Usaha (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO) dan AMDAL. Mekanisme perijinan ini digunakan sebagai wujud dari pengendalian perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertambangan. b. Pencabutan Ijin Berdasarkan Ps. 37 UU No.26/2007, ijin pemanfaatan ruang (tempat usaha, lokasi mendirikan bangunan) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dapat dinyatakan batal (atau dicabut) oleh kepala daerah yang bersangkutan. Pembatalan ijin ini dapat dimintakan penggantian yang layak bila dapat dibuktikan ijin tersebut telah diperoleh dengan itikad baik. Pencabutan ijin yang tidak sesuai ini merupakan penerapan dari prinsip penyembuhan (curative). Tindakan yang lebih moderat adalah dengan menghentikan pembangunan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dapat berupa pencabutan ijin, atau bentuk penertiban lainnya yang lebih ringan. Mekanisme pencabutan ijin ini digunakan sebagai wujud dari pengendalian perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertambangan. c. Insentif dan Disinsentif Dalam hal perubahan pemanfaatan lahan, berdasarkan Ps. 38 UU No. 26/2007, supaya pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: 1) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; 2) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 3) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 4) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

66

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: 1) pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau 2) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan c. pemerintah kepada masyarakat. Mekanisme insentif dan disinsentif ini digunakan sebagai wujud dari pengendalian perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertambangan. d. Perpajakan Disamping pengenaan biaya pembangunan yang hanya dikenakan satu kali, sesungguhnya pengenaan disinsentif dapat pula dilakukan setiap tahun dalam bentuk pajak atau retribusi. Saat ini, belum ada peraturan yang mendukung disinsentif ini. Mekanisme perpajakan ini digunakan sebagai wujud dari pengendalian perubahan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertambangan. 2.8

Sintesa Tinjauan Pustaka Pengendalian kegiatan penambangan pasir berdasarkan pendekatan carrying capacity merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Pengendalian ini memasukkan aspek ekologis dalam pemanfaatan sumberdaya untuk mengembangkan suatu wilayah. Konsep carrying capacity dan pembangunan berkelanjutan menilai perlu adanya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan lingkungan dan sumberdaya alam untuk menopang kegiatan yang

67

berlangsung di dalamnya tanpa mengubah kondisi lingkungan dan sumberdaya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan wilayah salah satunya melalui kegiatan penambangan pasir. Keberlangsungan kegiatan penambangan pasir ditentukan oleh dua sumberdaya alam yaitu: sumberdaya lahan dan sumberdaya pasir. Sumberdaya lahan sangat penting bagi kegiatan penambangan pasir sebagai lokasi atau tempat berlangsungnya proses kegiatan penambangan pasir, dalam hal ini kesesuaian lahan untuk kegiatan penambangan pasir. Sumberdaya pasir merupakan faktor produksi sekaligus hasil ekstraksi dalam kegiatan penambangan pasir. Kesesuaian lahan maupun sumberdaya pasir masingmasing memiliki karakteristik yang unik dan faktor-faktor pembatas dalam mendukung kegiatan penambangan pasir. Dari hasil tinjauan pustaka diketahui bahwa faktor-faktor penentu carrying capacity untuk kegiatan penambangan pasir berasal dari sumberdaya alam yang digunakan untuk kegiatan penambangan pasir, yaitu: kesesuaian lahan dan sumberdaya pasir. Adapun kriteria carrying capacity untuk kegiatan penambangan pasir adalah: a. Dari sisi supply, terdiri dari: ƒ Stok pasir yang jumlahnya ditentukan dari hasil erosi dan sedimentasi atau DMI pasir. ƒ Kesesuaian lahan untuk kegiatan penambangan pasir atau DMI lahan. b. Dari sisi demand, terdiri dari: ƒ Aliran sumberdaya pasir atau DMC pasir. ƒ Kesesuaian lahan pada lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan pasir saat ini atau DMC lahan. Diketahuinya carrying capacity untuk kegiatan penambangan pasir digunakan untuk menentukan arahan pengendalian kegiatan penambangan pasir. Dari hasil tinjauan pustaka diketahui 2 (dua) pendekatan pengendalian, yaitu: pengendalian struktural dan pengendalian non struktural.

68

Pengendalian struktural adalah pengendalian terhadap proses kegiatan penambangan pasir sehingga pengendalian ini menggunakan carrying capacity sumberdaya pasir untuk merumuskan arahan pengendaliannya. Adapun pengendalian non struktural adalah pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis pola perubahan pemanfaatan lahan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang menggunakan carrying capacity kesesuaian lahan untuk merumuskan arahan pengendaliannya. Dalam melakukan penelitian ini, hasil sintesa tinjauan pustaka secara diagramatik digambarkan dalam Gambar 2.5. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dapat disimpulkan faktor – faktor penentu carrying capacity untuk kegiatan penambangan pasir adalah sebagai berikut: 1. Faktor Supply, terdiri dari: (a) DMI pasir DMI pasir menggambarkan jumlah stok pasir untuk kegiatan penambangan pasir. DMI pasir ditentukan oleh: a. Laju pembentukan tanah. b. Tingkat erosi c. Kecepatan sedimentasi pada sungai. (b) DMI lahan DMI lahan menggambarkan kesesuaian lahan untuk kegiatan penambangan pasir. DMI lahan ditentukan oleh: a. Lereng atau kemiringan tanah. b. Kedalaman tanah c. Tingkat erosi. d. Tingkat kerawanan terhadap bencana alam seperti bahaya banjir, tanah longsor, gerakan tanah, dan sebagainya. e. Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi. f. Kecepatan sedimentasi pada sungai.

69

g. Pemanfaatan lahan untuk konservasi dan pemukiman. 2. Faktor Demand, terdiri dari: (a) DMC pasir DMC pasir menggambarkan aliran sumberdaya pasir atau tingkat produksi penambangan pasir saat ini. Variabel ini terdiri dari: a. Jumlah atau volume penambangan pasir. b. Kualitas pasir yang ditambang. c. Metode dan teknik penambangan pasir yang digunakan. d. Alat yang digunakan untuk menambang pasir. e. Waktu penambangan pasir. (b) DMC lahan DMC lahan menggambarkan kesesuaian lahan pada lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan pasir saat ini. DMC lahan terdiri dari: a. Lereng atau kemiringan tanah. b. Kedalaman tanah c. Tingkat erosi. d. Tingkat kerawanan terhadap bencana alam seperti bahaya banjir, tanah longsor, gerakan tanah, dan sebagainya. e. Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi. f. Kecepatan sedimentasi pada sungai.

70

Pendekatan Carrying Capacity Konsep Pembangunan Wilayah Berbasis Ekologi

Sumberdaya untuk kegiatan Penambangan Pasir

Kegiatan Penambangan Pasir sebagai Kegiatan Produksi DMI Lahan

Kesesuaian Lahan Pemanfaatan & Pengelolaan Sumberdaya Alam

Supply DMC Lahan

DMI Pasir

Demand

Sumberdaya Pasir DMC Pasir

Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Indikator MFA

Gambar 2.5 Kerangka Teori Penelitian Sumber: Hasil Sintesa Tinjauan Pustaka

Analisis Pola Perubahan Pemanfaatan Lahan

Analisis Carrying Capacity

Arahan Pengendalian Kegiatan Penambangan Pasir