BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Uraian Teoritis 1.1.1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) 1.1.1.1. Ruang Lingkup SAPP Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang berlaku untuk seluruh Unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan Unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah Pemerintah Daerah (sumber dana berasal dari APBD) dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAPP terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu : a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari : 1) Sistem Akuntansi Kas Umum (SAKUN) Sistem Akuntansi Kas Umum (SAKUN) adalah subsistem SiAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca Kas Umum Negara (KUN). 2) Sistem Akuntansi Umum (SAU) Sistem Akuntansi Umum (SAU) adalah subsistem SiAP yang menghasilkan laporan realisasi anggaran pemerintah pusat.

Universitas Sumatera Utara

b. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UPH) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta penerimaan hibah.

c. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi penerusan pinjaman.

d. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.

e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi transfer ke daerah.


f. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (SABSBL) Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (SABSBL)

adalah serangkaian prosedur

terkomputerisasi

mulai

dari

manual

pengumpulan

maupun

data,

yang

pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat

pada

Kementerian

Negara/Lembaga dan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan transaksi khusus.

h. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) Akuntansi Badan Lainnya adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan badan lainnya.

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.


2.1.1.2. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk : 1. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi – instansinya melalui pencatatan, pemprosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum; 2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas; 3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

2.1.1.3. Ciri – Ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Ciri – ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat antara lain : 1. Basis Akuntansi Cash toward accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.


2. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

3. Dana Tunggal Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

5. Bagan Perkiraan Standar SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

6. Sistem Akuntansi Pemerintah SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan

pengakuan,

penilaian,

pencatatan,

penyajian,

dan

pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.


2.1.1.4. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

APBN.

Sebelum

disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

2. Neraca Pemerintah Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan ini menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.

3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

4. Catatan atas Laporan Arus Kas Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.


Gambar 2.1 Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

2.1.2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu : 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan milik kementerian negara/lembaga. 2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yaitu subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun Neraca dan Lapoaran Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.


Gambar 2.2 Alur SAI

2.1.2.1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Sistem

Akuntansi

Keuangan

(SAK)

seperti

halnya

SAU,

menghasilkan LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan pada tingkat kementerian negara/lembaga.dikarenakan dalam struktur organisasi kementerian negara/lembaga sangat berjenjang dimulai dari kementerian negara/lembaga sampai dengan satuan kerja (satker), maka dalam pelaksanaannya dibentuk Unit akuntansi keuangan pada jenjang – jenjang tersebut. Proses akuntansi diawali dari penyusunan laporan keuangan pada Unit akuntansi terendah (satker) sampai pada Unit akuntansi di atasnya untuk digabung. Demikian seterusnya, sehingga akan diperoleh laporan keuangan pada tingkat kementerian negara/lembaga. Unit akuntansi pada SAK terdiri atas : 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1); 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W); 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).


2.1.2.2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang, tidak ternasuk surat dan surat berharga. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah. Contoh perolehan lainnya yang sah adalah hibah atau rampasan/sitaan. Tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang – barang yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemda (bersumber dari APBD), BUMN/BUMD, serta Bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Unit akuntansi barang pada SIMAK BMN terdiri atas : 1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1). 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W). 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

2.1.2.3. Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan/Barang 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) UAPA/B merupakan Unit akuntansi pengguna anggaran/barang pada tingkat

kementerin

negara/lembaga.

Penanggungjawabnya

adalah

Menteri/Pimpinan Lembaga. 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) UAPPA/B-E1 merupakan Unit akuntansi pengguna anggaran/barang pada tingkat eselon 1. Penanggungjawabnya adalah pejabat eselon 1. 3. Unit

Akuntansi Pembantu

Pengguna

Anggaran/Barang

Wilayah

(UAPPA/B-W)


a. UAPPA/B-W merupakan Unit akuntansi pengguna anggaran/barang pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan

seluruh

UAKPA/B,

instansi

vertikal

kementerian

negara/lembaga di wilayahnya. UAPPA/B-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satker sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA/B-W. b. Koordinator UAPPA/B-W Dekonsentrasi merupakan Unit pengguna anggaran/barang akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Dekonsentrasi di

laporan

keuangan

wilayahnya.

seluruh

UAPPA/B-W

Penanggungjawabnya

adalah

Gubernur. c. UAPPA/B-W Dekonsentrasi merupakan Unit akuntansi pengguna anggaran/barang

pada

tingkat

wilayah

yang

melakukan

penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B Dekonsentrasi yang berada di bawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawabnya adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga. d. Koordinator UAPPA/B-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama merupakan Unit akuntansi pengguna anggaran/barang pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA/B-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama di wilayahnya. Penanggungjawabnya

adalah

Kepala

Daerah

(Gubernur/Walikota/Bupati). e. UAPPA/B-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama merupakan Unit akuntansi pengguna anggaran/barang pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang berada di bawahnya.


Setiap dinas pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan/Uusan Bersama ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA/B-W Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama. Penanggungjawabnya

adalah Kepala Dinas Pemerintah

Daerah (provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga,

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) UAKPA/B merupakan Unit akuntansi pada tingkat satker (kuasa pengguna anggaran/barang) yang memiliki wewenang menguasai anggaran/barang

sesuai

Penanggungjawabnya

dengan

UAKPA/B

penanggungjawabnya

ketentuan adalah

UAKPA/B

yang

Kepala

berlaku.

Satker

dan

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan/Urusan Bersama adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.1.3. Rekonsiliasi Data 2.1.3.1. Definisi Rekonsiliasi Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian rekonsiliasi ialah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan; kemudian pengertian lainnya adalah penetapan pos – pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing – masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain; dan dalam pengertiannya yang lainnya diartikan sebagai ikhtisar yang memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2007 tanggal 23 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.


2.1.3.2. Dasar Hukum Rekonsiliasi Dasar hukum pelaksanaan rekonsiliasi antara satuan kerja (satker) sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Instansi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Umum (SAU) adalah : 1. Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-36/PB/2009 Tanggal 28 Juli 2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.

2.1.3.3. Tahapan Rekonsiliasi Pelaksanaan rekonsiliasi data antara satker di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan KPPN selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dilalui melalui dua tahap, yaitu : 1. Rekonsiliasi internal Rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi data yang dilakukan dalam lingkup internal kantor satker di lingkungan BMKG. Rekonsiliasi ini merupakan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) antara Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuannya menyesuaikan dan memastikan


data BMN yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) telah sesuai dengan aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Pelaksanaan rekonsiliasi BMN dilaksanakan setiap bulan.

a. Dokumen Sumber Dokumen sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal, meliputi: 1) Dokumen transaksi BMN, terdiri atas : a) Surat Perintah Membayar (SPM) realisasi belanja pembentuk BMN; b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) realisasi belanja pembentuk BMN; c) Penetapan/persetujuan dari pengelola barang; d) Keputusan pengguna barang; e) Berita Acara Serah Terima (BAST); f) Risalah lelang; g) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Pengelolaan BMN.

2) Laporan – laporan, terdiri atas : a) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) beserta Arsip Data Komputer (ADK); b) Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LK-KPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

3) Dokumen lain yang dianggap perlu, terdiri atas : a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), khususnya yang terkait BMN; b) Rekapitulasi data mutasi BMN perjenis transaksi; c) Daftar SPM/SP2D pembentuk BMN periode berjalan.


b. Jenis Rekonsiliasi BMN 1) Rekonsiliasi Saldo Awal Membandingkan nilai persediaan, BMN intrakomptabel per akun neraca dan akun pembalik jurnal korolari dari SPM belanja modal yang diinput di SIMAK BMN dengan akun – akun neraca yang terkait dengan BMN dan jurnal korolari dari belanja modal yang diinput di SAKPA. Nilai – nilai yang dibandingkan tersebut adalah nilai per tanggal akhir bulan sebelum isian parameter bulan (contoh rekonsiliasi saldo awal bulan April berarti yang di rekon adalah akumulasi nilai sampai dengan akhir bulan Maret).

2) Rekonsiliasi Periode Berjalan Membandingkan nilai persediaan, BMN intrakomptabel per akun neraca per jenis transaksi dan akun pembalik jurnal korolari dari SPM belanja modal yang diinput di SIMAK BMN dengan akun – akun neraca yang terkait dengan BMN dan jurnal korolari dari belanja modal yang diinput di SAKPA yang dibukukan pada bulan sesuai dengan isian parameter bulan (Contoh : rekonsiliasi bulan April berarti yang di rekon adalah nilai persediaan, BMN intrakomtabel per akun dan jenis transaksi, akun korolari dari transaksi yang dibukukan dan diposting di bulan April).

3) Rekonsiliasi SPM BMN Membandingkan nilai dan akun SPM/SP2D yang diinput di SIMAK BMN dan SAKPA pada periode/bulan sesuai dengan isian parameter bulan rekonsiliasi (Contoh : rekonsiliasi bulan April, berarti yang di rekon adalah SPM/SP2D pendukung BMN yang dibukukan di bulan April dengan SPM/SP2D belanja modal yang diposting di SAKPA di bulan April ).


c. Prosedur Rekonsiliasi BMN 1) Pengiriman dari SIMAK BMN a) Login ke Aplikasi SIMAK BMN Proses login ke aplikasi SIMAK BMN dilakukan dengan mengisi kolom “Username, Password, dan Thn Anggaran”, kemudian klik “Masuk”.

b) Proses Penginputan Penginputan/pengentryan data transaksi BMN berasal dari dokumen sumber seperti SPM/SP2D, BAST baik transfer masuk maupun hibah.


c) Pengiriman ke UAKPA Pengiriman ke UAKPA terdiri atas pilihan menu kirim tahun berjalan dan kirim saldo awal. Menu kirim tahun berjalan digunakan untuk pengiriman dalam bulan bersangkutan di tahun berjalan, sedangkan menu kirim saldo awal digunakan untuk pengiriman saldo tahun lalu, sebelum tahun anggaran berjalan (dilakukan dalam kondisi nilai BMN belum pernah tercatat di aplikasi SAKPA).

d) Pengiriman data bulanan. Pengiriman data bulanan dilakukan setelah proses penginputan data transaksi selesai dilaksanakan. Pengiriman ini dilakukan dengan mengisi “Periode” bulan yang diinput dan “Lokasi Data” yang dipilih sebagai tempat penyimpan ADK yang akan dikirm.


e) Daftar SPM/SP2D dan Jurnal Tampilan jurnal transaksi mutasi BMN dan daftar transaksi SPM dan SP2D yang diinput dalam SIMAK BMN, bisa dilihat sebagai bahan monitoring sebelum pengiriman ke UAKPA dilakukan, guna memastikan semua data SPM/SP2D telah terekam dengan lengkap dan benar.


f) Proses pengiriman Pengiriman data BMN ke UAKPA dilakukan dengan mengklik “Proses”

kemudian

sistem

akan

memproses

pengirimannya.


g) Register Pengiriman Register pengiriman merupakan bukti bahwa pengiriman data rekonsiliasi bulanan telah selesai dilaksanakan.

2) Penerimaan pada UAKPA a) Login ke Aplikasi SAKPA Proses login ke aplikasi SIMAK BMN dilakukan dengan mengisi kolom “Username, Password, dan Thn Anggaran”, kemudian klik “Masuk”.


b) Penerimaan Data BMN Untuk penerimaan saldo awal aset BMN dapat melalui pilihan “Terima Saldo Awal Aset dari UAKPB”, sedangkan untuk pelaksanaan rekon bulanan dapat melalui pilihan “Penerimaan Aset dari UAKPB”.

c) Penerimaan ADK dari UAKPB Untuk penerimaan data BMN, silakan diisi parameter “Bulan” dan “Lokasi”. Jika penerimaan data pertama kali dilakukan, silakan klik “Terima”,

namun

jika

penerimaan

data

dikarenakan

koreksi/perbaikan data maka silakan klik “Batal Terima” terlebih dahulu agar tidak terdapat data yang ganda, kemudian klik “Terima”.


d) Tampilan Penerimaan ADK Proses penerimaan ADK dari SIMAK BMN


e) Register Penerimaan Register penerimaan data SIMAK BMN merupakan bukti bahwa penerimaan data BMN telah berhasil.

f) Proses Posting Proses posting dilakukan dari menu “Proses”. Posting dilakukan untuk setiap penginputan data dan penerimaan data (ADK) pada aplikasi SAKPA guna memastikan bahwa data – data yang masuk telah berada pada pos yang seharusnya.


Untuk proses posting, silakan klik pada “Periode” bulan terjadinya transaksi atau penerimaan data BMN.


g) Proses Rekonsiliasi BMN Setelah proses posting selesai, berikutnya proses rekonsiliasi BMN dapat dilakukan dengan memilih menu “Rekonsiliasi BMN”. Nantinya akan terdapat tiga pilihan proses rekonsiliasi, yaitu : rekonsiliasi saldo awal, rekonsiliasi periode berjalan, dan rekonsiliasi SPM BMN.

h) Rekonsiliasi Saldo Awal Proses rekonsiliasi saldo awal dapat dimulai dengan mengisi parameter bulan, lalu klik “Proses”.


Hasil rekonsiliasi saldo awal dapat dicetak untuk memudahkan melihat apakah terdapat selisih antara rupiah SIMAK dengan rupiah SAK.

i) Rekonsiliasi Periode Berjalan Pada rekonsiliasi periode berjalan dapat memilih rekonsiliasi “Per Bulan” atau “Dari Bulan S/D Bulan” jika ingin melihat untuk beberapa periode bulan, lalu klik “Proses”.


Untuk melihat lebih detil rincian ataupun selisih yang terjadi, dapat mengklik “Cetak".

j) Rekonsiliasi SPM BMN Pada rekonsiliasi SPM BMN dapat memilih rekonsiliasi “Per Bulan” atau “Dari Bulan S/D Bulan” jika ingin melihat untuk beberapa periode bulan, lalu klik “Proses”.


Untuk melihat lebih detil rincian ataupun selisih yang terjadi, dapat mengklik “Cetak".


d. Hasil Rekonsiliasi BMN Hasil rekonsiliasi berupa nilai BMN yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dengan dilampiri: 1. Register pengiriman/penerimaan data SIMAK BMN ke SAK, yang telah ditandatangani oleh petugas SIMAK BMN dan petugas SAK. 2. LBKP periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab UAKPB atau dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran periode berjalan, yang telah ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab UAKPA atau yang dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Data dan dokumen lain yang dianggap penting. BAR ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB dan UAKPA, atau pejabat/staf yang ditunjuk/dikuasakan. BAR merupakan lampiran dari LKKL KPA dan LBKP yang disampaikan oleh satuan kerja kepada KPPN, KPKNL, dan unit akuntansi pada jenjang diatasnya.


2. Rekonsiliasi eksternal Rekonsiliasi eksternal adalah rekonsiliasi data antara satker di lingkungan BMKG dengan KPPN selaku BUN. Rekonsiliasi ini dilaksanakan dengan tujuan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses oleh aplikasi SAI oleh satker di lingkungan BMKG dengan aplikasi SAU yang dikelola oleh KPPN. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan, dengan penyampaian BAR paling lama 7 hari kerja bulan berikutnya.

a. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk proses rekonsiliasi dengan KPPN adalah : 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 2) Daftar Revisi DIPA; 3) Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); 5) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); 6) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) seperti Laporan BMN dan Neraca BMN.

b. Kelengkapan Rekonsiliasi Kelengkapan rekonsiliasi yang dipersiapkan oleh petugas SAK dalam melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN adalah : 1) File ADK kiriman ke KPPN; 2) Register Kiriman; 3) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR); 4) Laporan Neraca: 5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA Belanja):


6) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (LRA Pengembalian Belanja); 7) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah (LRA Pendapatan); 8) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan (LRA Pengembalian Pendapatan); 9) Rekening Koran

c. Proses Pengiriman ADK ke KPPN Medan II 1) Proses Perekaman dan Rekonsiliasi BMN Proses rekonsiliasi diawali dengan perekaman data transaksi keuangan pada menu “Transaksi”. Perekaman data meliputi perekaman dokumen SPM/SP2D pada “Daftar SPM”, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada “Pendapatan”, Revisi DIPA pada “Daftar Revisi DIPA”, dan dokumen sumber lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan pada kantor BBMKG Wilayah I Medan. Kemudian, diakhiri dengan proses rekonsiliasi BMN dengan petugas SIMAK BMN.


2) Proses Backup Sebelum pengiriman ADK ke KPPN, petugas SAK diharapkan untuk dapat melakukan proses backup sebagai antisipasi bilamana terjadi kerusakan data atau aplikasi yang dimiliki. Silakan pilih menu “Utility”, lalu plih “Back-up”.

Untuk proses backup pilih lokasi tujuan backup, lalu klik ”Proses”


Register backup merupakan tampilan yang menunjukkan jumlah file yang berhasil dibackup.

3) Proses Kirim ADK Pengiriman ADK dapat dilakukan dengan memilih menu “Utility” kemudian klik “Pengiriman ke KPPN”.


Proses pengiriman data ke KPPN (ADK) dilakukan dengan mengisi parameter “Bulan, KPPN, dan Copy Ke”, lalu klik proses.

Register pengiriman adalah bukti pengiriman ADK ke KPPN telah

berhasil,

yang

nantinya akan dilampirkan sebagai

kelengkapan berkas rekonsiliasi.


d. Prosedur Pelaksanaan Rekonsiliasi Rekonsiliasi data pada tingkatan yang paling rendah adalah rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN. Adapun prosedur rekonsiliasi adalah : 1) Subbagian

Umum

menerima

Surat

Pengantar,

Register

Pengiriman, Daftar Buku Besar, dan Arsip Data Komputer (ADK) – General Ledger Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (ADK – GL UAKPA) dari satuan kerja setiap bulan, kemudian dikirimkan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan upload Arsip Data Komputer – General Ledger Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (ADK – GL UAKPA) dengan Menerima ADK – GL UAKPA dari

Subbagian

Umum,

melakukan

pengecekan

kelengkapan dan kebenaran ADK – GL UAKPA dengan register pengiriman. Apabila terdapat perbedaan antara ADK – GL UAKPA dengan register pengiriman, maka ADK – GL UAKPA bersama register dikembalikan ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kembali ke satuan kerja serta memasukkan ADK – GL UAKPA ke data base KPPN. 3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan rekonsiliasi data SAU dengan data SAI dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi

(SIA)

KPPN.

Adapun

unsur

–

unsur

yang

direkonsiliasi adalah :


a) Rekonsiliasi Esetimasi Pendapatan Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data BUN-P dan KPPN dengan data UAKPA.

b) Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.

c) Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Bandingkan data BA, Es1, Kode Satker, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. • Pendapatan Pajak Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak belum dapat dilakukan, namun demikian untuk meyakini kebenaran Laporan Realisasi Penerimaan Pajak pada satker Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pada saat rekonsiliasi diwajibkan untuk melampirkan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak yang dihasilkan dari bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) sebagai bahan pencocokan dengan Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang dihasilkan oleh SAI. Hal ini dilakukan karena Satker merekam penerimaan pajak pada aplikasi SAI dengan menggunakan dokumen sumber yang dihasilkan dari PDI.


• Pendapatan Negara Bukan Pajak Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -

Pada saat rekonsiliasi antara satker dan KPPN, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai

NTPN/NTB)

sebagai

bahan

untuk

melakukan

pencocokan; -

Apabila penyetor melakukan penyetoran pada bank yang bukan merupakan bank persepsi mitra kerja KPPN bersangkutan, satker harus dapat membuktikannya dengan melampirkan

Bukti

Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB). Atas transaksi di atas harus dijelaskan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

d) Rekonsiliasi Realisasi Belanja Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. Lalu bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data KPPN dengan data UAKPA.

e) Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA; (dari potongan SPM/SP2D). Lalu bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data KPPN dengan data UAKPA.


f) Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.

4) Apabila hasil rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) final yang ditandatangani oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan apabila hasil rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan BAR sementara. Perbedaan tersebut ditelusuri ke unsur elemen data transaksi untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan. Untuk meyakinkan penyebab perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) sudah sesuai antara SAI dengan SAU maka dibuatkan BAR yang ditandatangani pihak KPPN dan pihak satuan kerja. BAR dan LHR dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan ke satuan kerja dan 1 (satu) rangkap diarsipkan.

5) Selanjutnya setelah rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilakukan, maka rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan dilanjutkan rekonsiliasi antara

Kementerian

Negara/Lembaga

dengan

Departemen

Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan.


Gambar 2.3 Bagan Alur Proses Rekonsiliasi


2.1.3.4. Sanksi Keterlambatan Rekonsiliasi Pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN dilakukan dengan jangka waktu penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Sesuai dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan, sanksi yang dapat dikenakan terhadap satker atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke KPPN adalah : 1. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran belum menyampaikan laporan keuangan, KPPN menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). 2. Jika sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan, KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan satker yang bersangkutan dengan disertai penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S). Penundaan SP2D dikenakan atas SPM UP/TUP/GUP maupun LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran. Penundaan SP2D dikecualikan terhadap SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. 3. Pengenaan sanksi tidak membebaskan Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada KPPN. 4. Apabila satker telah menyampaikan laporan keuangan setelah batas waktu (lima hari kerja setelah menerima SP2S), KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S).


Gambar 2.4 Sanksi Bagi KPA

2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 2.1.4.1. Defenisi Kompetensi Kompetensi didefenisikan (Mitrani et.al, 1992; Spencer and Spencer, 1993) sebagai an underlying characteristic’s of an individual which is causally related

to

criterion-referenced

effective and

or

superior

performance in a job or situation, atau karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Selanjutnya

menurut

Spencer

and

Spencer

(1993),

kompetensi dapat dibagi atas dua kategori yaitu threshold competencies dan differentiating competencies. Threshold competencies adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak untuk membedakan seseorang yang berkinerja tinggi dan rata – rata. Sedangkan differentiating competencies adalah faktor – faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Misalnya seorang dosen harus mempunyai kemampuan utama mengajar, itu berarti masuk tataran threshold competencies. Selanjutnya apabila dosen dapat mengajar dengan baik, cara mengajarnya mudah dipahami, dan


analisisnya tajam sehingga dapat dibedakan tingkat kinerjanya, maka hal itu sudah masuk kategori differentiating competenciesI. Catano (1998) menjelaskan pengertian kompetensi dari berbagai sumber. Beberapa diantaranya adalah: 1. Kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja (Boyatzis, 1982, dalam Catano, 1998). 2. Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai – nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan (Linkage, Inc., 1996: 5, dalam Catano, 1998). 3. Keterampilan dan sifat – sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan (Manisfield, 1996, dalam Catano, 1998). 4. Keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk terlaksananya tugas pekerjaan (Mirabile, 1995: 13, dalam Catano, 1998). 5. Perilaku yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan untuk meningkatkan prestasi kerja lebih tinggi (Miyawaki, 1996, dalam Catano, 1998). 6. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang kausal berkaitan dengan kinerja yang efektif dan/atau superior kriteria direferensikan dalam pekerjaan atau situasi (Spencer & Spencer, 1993). Definisi

lain

menyatakan

kompetensi

sebagai

pengetahuan,

keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari performance yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Cracklin & Carroll, 1998). Kompetensi merupakan aspek – aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior (LOMA.s Dictionary, 1998).


2.1.4.2. Sumber Daya Manusia (SDM)\ Telah lama diakui bahwa manusia merupakan komponen penting dari kekayaan suatu bangsa. Schultz (1961) dan Lewis (1955) dalam Teori Human Capital (HCT), menekankan peranan penting dari “Human Capital” (seperti pendidikan, kesehatan, dan kesuburan) dalam pertumbuhan dan perkembangan baik individu maupun masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan dan kesuburan adalah pra-syarat untuk pertumbuhan. Pada dasarnya, Teori Human Capital merupakan teori ekonomi yang menekankan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan keterampilan adalah bentuk-bentuk modal, yaitu “modal manusia”. Investasi dalam modal manusia menghasilkan return di masa depan. Perkembangan Teori Human Capital diperluas dari individu (yaitu, investasi pribadi dalam human capital, seperti, pendidikan dan pelatihan) kepada organisasi dan bangsa. Shultz, (1961) berpendapat bahwa modal manusia mungkin merupakan salah satu alasan penting yang menjelaskan perbedaan dalam pertumbuhan (misalnya, pendapatan dan produktivitas) manusia. HCT mencoba menjelaskan bahwa bukan hanya individu ‘tetapi juga’ perilaku bangsa yang dipengaruhi oleh modal manusia, misalnya, perbedaan tingkat pertumbuhan di negara-negara berkembang dapat dilihat dari perbedaan dalam investasi modal manusianya (Flamholtz dan Lacey, 1981). Teori pertumbuhan menyatakan bahwa modal manusia merupakan salah satu elemen penting untuk pertumbuhan. Oleh karena itu, berdasarkan dua teori tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa modal manusia (termasuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan) merupakan salah satu faktor penting penentu pengembangan akuntansi pemerintah. Beberapa peneliti juga melihat aspek sosial dari pengembangan e-government. Misalnya, Burn dan Robins (2003) berpendapat bahwa faktor-faktor manusia seperti kemampuan belajar dan pengetahuan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengembangan system akuntansi pemerintah. Robinson dan Harun (2004) melibatkan sumber daya manusia, teknologi informasi ,dan


sistem informasi akuntansi. Sumber daya manusia merupakan pelaksana dari sistem yang digunakan, sementara teknologi informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil yang berupa laporan keuangan.

2.1.4.3. Kompetensi yang Dibutuhkan Menilik dalam organisasi ada tingkatan manajemen dimana poada posisi yang paling atas biasa disebut eksekutif, kemudian manjer, selanjutnya adalah karyawan. Tentunya kompetensi yang dibutuhkan berbeda satu dengan yang lainnya, palin tidak dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Tingkat Eksekutif Pada tingkatan eksekutif diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan strategic thingking dan charge leadership management. Strategic thingking

adalah

kompetensi

untuk

memahami

kecenderungan

perubahan lingkungan yang begitu cepat, melihat peluang pasar, ancaman,

kekuatan,

dan

kelemahan

organisasi

agar

dapat

mengidentifikasikan strategic response secara optimum. Sedangkan, change leadership adalah kompetensi untuk mengkomunikasikan visi dan strategi perusahaan dan dapat mentransformasikan kepada pegawai.

2. Tingkat Manajer Pada tingkat manajer kompetensi yang diperlukan meliputi aspek – aspek felksibilitas, change implementation, interpersonal understanding, and empowering. Aspek fleksibilitas adalah kemampuan mengubah struktur dan proses manajerial apabila strategi perubahan organisasi diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Dimensi interpersonal understanding adalah kemampuan untuk memahami nilai dari berbagai tipe manusia. Aspek pemberdayaan adalah kemampuan mengembangkan

karyaan,

mendelegasikan

tanggung

jawab,


memberikan saran umpan balik, menyatakan harapan –harapan yang positif untuk bawahan dan memberikan reward bagi peningkatan kinerja.

3. Tingkat Karyawan Pada

tingkat

fleksibilitas,

karyawan diperlukan kualitas menggunakan

dan

mencari

kompetensi seperti

berita,

motivasi,

dan

kemampuan untuk belajar, motivasi berprestasi, motivasi kerja di bawah tekanan waktu, kolaborasi, dan orientasi pelayanan kepada pelanggan. Dimensi fleksibilitas adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatau kesempatan yang menggembirakan daripada sebagai ancaman. Aspek mencari informasi, motivasi, dan kemampuan belajar adalah kompetensi tentang antusiasme untuk mencari kesempatan belajar tentang keahliaan teknis dan interpersonal. Dimensi motivasi berprestasi adalah kemampuan untuk mendorong inovasi, perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dan produktivitas yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan kompetensi. Aspek motivasi kerja dalam tekanan waktu merupakan kombinasi felsibiltas, motivasi berprestasi, menahan stres, dan komitmen organisasi yang membuat individu bekerja dengan baik di bawah permintaan produk – produk baru, walaupun dalam waktu yang terbatas. Dimensi kolaborasi adalah kemampuan bekerja secara kooperatif di dalam kelompok yang multi disiplin, menaruh harapan positif kepada yang lain, pemahaman interpersonal, dan komitmen organisasi. Sedangkan, dimensi yang terakhir untuk karyawan adalah keinginan yang besar untuk melayani pelanggan dengan baik dan inisiatif untuk mengatasi masalah –masalah yang dihadapi pelanggan.


2.1.4.4. Manfaat Kompetensi Mengacu pada pendapat Ryllat,et.al;1993 kompetensi memberikan beberapa manfaat kepada karyawan, organisasi, industri, ekonomi daerah, dan nasional. 1. Karyawan • Kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui, dan potensi pengembangan karier; • Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan melalui akses sertifikasi nasional berbasis standar yang ada; • Penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karier; • Kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan; • Pilihan perubahan karier yang lebih jelas untuk perubahan pada jabatan baru, sehingga seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka sekarang dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. Kompetensi baru yang dibutuhkan mungkin hanya berbeda 10 % dari yang telah dimiliki; • Penilaian kinerja yang lebih obyektif dan umpan balik berbasis standar kompetensi yang ditentukan dengan jelas; • Meningkatnya keterampilan dan marketability sebagai karyawan.

2. Organisasi • Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang ada dan dibutuhkan; • Meningkatnya efektivitas recruitment dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar; • Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kesenjangan keterampilan dan persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih khusus;


• Akses pada pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dari segi biaya berbasis kebutuhan industry dan identifikasi penyedia pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal berbasis kompetensi yang diketahui; • Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan; • Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan akan leboih reliable dan konsisten; • Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan.

3. Industri • Identifikasi dan penyesuaian yang lebih baik atas keterampilan yang dibutuhkan untuk industri; • Akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan sektor publik yang relevan terhadap industri; • Ditetapkannya dasar pemahaman yang umu dan jelas atas hasil pendidikan dan pelatihan industri melalui sertifikasi pencapaian kompetensi individu; • Percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah terpenuhi sebagai hasil penilaian berbasis standar; • Ditetapkannya dasar sistem kualifikasi nasional yang relevan untuk industri; • Efesiensi penyampaian yang lebih besar dan berkurangnya usaha pendidikan dan pelatihan ganda; • Meningkatnya tanggung jawab dunia pendidikan dan penyedia pendidikan dan pelatihan atas hasil pendidikan dan pelatihan; • Mendorong pengembangan keterampilan yang luas dan relevan di masa depan.


4. Ekonomi Daerah dan Nasional • Meningkatnya format keterampilan untuk bersaing di pasar domestic dan internasional; • Mendorong investasi internasional baru pada industri dimana angkatan kerja terampil sangat diperlukan; • Lebih efesien dari segi biaya, pendidikan kejuruan, dan standar pendidikan dan pelatihan yang relevan dan bertanggung jawab; • Akses individu pada industri yang diakui dan kompetensi yang relevan serta sesuai dengan keinginan industri; • Penilaian yang konsisten secara nasional mengenai standar industri yang relevan menjadi mungkin; • Meningkatnya modal dan akses individu melalui diketahuinya kebutuhan industri yang jelas dan melalui pengakuan pembelajaran sebelumnya terhadap standar yang ada.

2.1.5. Sarana dan Prasarana Pendukung 2.1.5.1. Pengertian Sarana dan Prasarana Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar BI, 2002:999) dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek,dsb), (Kamus Besar BI, 2002:893). Sedangkan, menurut Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah


bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut : 1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu; 2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa; 3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin; 4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku; 5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin; 6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan; 7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir ( 2000 : 120) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut : 1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya; 2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan; 3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.


2.1.5.2. Teknologi Informasi Teori Pertumbuhan adalah teori ekonomi yang menyelidiki alasan untuk pertumbuhan dan pembangunan. Menurut Adam Smith, teori tersebut telah dikembangkan selama lebih dari dua ratus tahun. Teori pertumbuhan dapat dibedakan menjadi Teori Pertumbuhan Klasik, Teori Pertumbuhan Neoklasik, dan Teori Pertumbuhan Baru. Teori Pertumbuhan Klasik menganggap peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai alasan utama untuk pertumbuhan, sedangkan Teori Pertumbuhan Baru memperluas alasan pada kemajuan teknologi dan kreativitas (Lucas, 1988). Teori Pertumbuhan Baru mempercayai bahwa teknologi merupakan variabel endogen dan bukan eksogen (seperti yang diyakini pada Teori Pertumbuhan Neoklasik). Ada tiga unsur kunci yang diperlukan untuk pertumbuhan: peningkatan modal manusia, peningkatan penelitian, dan perumusan kebijakan pertumbuhan pro-perdagangan. Teori Pertumbuhan Baru mendukung ekonomi berbasis pengetahuan, dan mengakui pentingnya informasi dan teknologi komputer. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Baru, maka dapat dinyatakan bahwa informasi dan teknologi komputer (ICT) memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah perlu untuk memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Bellamy dan Tylor (1998), dan Heeks (1999) menyoroti bahwa informasi dan teknologi komputer telah memainkan peran yang semakin penting dalam administrasi publik. Istianingsih dan Wijanto (2009) memperoleh bukti bahwa penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasaan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup


adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

2.2. Kerangka Konseptual Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang menjadi variabel utama dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan. Dua variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen adalah Rekonsiliasi Data, Kompetensi SDM, serta Sarana dan Prasarana Pendukung. Ketiga variabel independen tersebut dianggap memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada satker di lingkungan BMKG. Sesuai Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lemaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan dapat memiliki karakteristik kualitatif yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga guna menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi, maka diperlukan data akuntansi yang akurat dan terpercaya. Untuk memperoleh data akuntansi yang akurat dan terpercaya maka perlu dilaksanakan rekonsiliasi data. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Perdirjen Perbendaharaan No. 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara merupakan sumber hukum yang menjadi dasar pelaksanaan

rekonsiliasi

pada

satker

di

Kementerian

Negara/Lembaga.

Pelaksanaan rekonsiliasi data dilakukan melalui dua tahapan, yang terdiri atas rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Pelaksanaan rekonsiliasi internal


dilaksanakan pada tingkat internal dari masing – masing satker. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan antara SIMAK BMN dengan SAK untuk mencocokkan data akuntansi berupa Barang Milik Negara (BMN). Rekonsiliasi dilakukan untuk mendapatkan kesamaan data BMN yang terdapat pada laporan Neraca BMN dengan Neraca SAKPA. Sehingga laporan keuangan Neraca menampilkan kondisi BMN yang sebenarnya yang dimiliki oleh satker yang bersangkutan. Sedangkan, rekonsiliasi eksternal merupakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh satker dengan KPPN selaku BUN. Rekonsiliasi data dengan KPPN dilakukan untuk menyamakan data akuntansi sehubungan pengeluaran anggaran yang telah dilakukan. Kesamaan data akuntansi antara satker dengan KPPN akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Burn dan Robins (2003) berpendapat bahwa faktor – faktor manusia seperti kemampuan

belajar

dan

pengetahuan

merupakan

faktor

penting

yang

mempengaruhi pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah. Robinson dan Harun (2004) melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi, dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sumber daya manusia merupakan pelaksana dari sistem yang digunakan, sementara teknologi informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil yang berupa laporan keuangan. Sehubungan dengan audit yang telah dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga mulai Tahun 2006 s.d. 2010, menunjukkan peningkatan opini terhadap laporan keuangan BMKG. Dimana sejak Tahun 2008 s.d. 2010, BMKG telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan perolehan WTP murni pada Tahun 2010 (Tahun 2008 s.d. 2009 memperoleh WTP – Dengan Paragaraf Penjelasan). Peningkatan diperoleh dimana sebelumnya di Tahun 2006 memperoleh opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan di Tahun 2007 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengindikasikan kompetensi SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan BMKG.


Menurut Adam Smith, Teori Pertumbuhan Baru mempercayai bahwa teknologi merupakan variabel endogen dan bukan eksogen (seperti yang diyakini pada Teori Pertumbuhan Neoklasik). Berdasarkan Teori Pertumbuhan Baru, maka dapat dinyatakan bahwa informasi dan teknologi komputer (ICT) memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah perlu untuk memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Bellamy dan Tylor (1998), dan Heeks (1999) menyoroti bahwa informasi dan teknologi komputer telah memainkan peran yang semakin penting dalam administrasi publik. Istianingsih dan Wijanto (2009) memperoleh bukti

bahwa

penggunaan

teknologi

informasi

dalam

akuntansi

dapat

mempengaruhi kepuasaan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan. Dukungan teknologi informasi akan memberi kemudahan bagi satker untuk dapat melakukan koordinasi terhadap KPPN terkait pelaksanaan rekonsiliasi melalui layanan electronik mail (email) dan proses updating data keuangan (seperti update aplikasi, peraturan keuangan, dan informasi keuangan lainnya. Namun, di samping dukungan teknologi informasi sebagai sarana pendukung, maka kondisi prasarana pendukung seperti kondisi ruangan yang nyaman dan tertata rapi juga dianggap perlu guna meningkatkan motivasi kerja para petugas SAI. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung juga dianggap sebagai salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan satker di lingkungan BMKG.


Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, tampak pada diagram sebagai berikut : Rekonsiliasi Data Kompetensi SDM

Kualitas Laporan Keuangan

Sarana dan Prasarana Pendukung

Variabel Independen

Variabel Dependen

Gambar 2.5 KerangkaKonseptual

2.3. Perumusan Hipotesis Berdasarkan kerangka kerangka konseptual yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : H1

: Pelaksanaan rekonsiliasi data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan;

H2

: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan;

H3

: Ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents