BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pengertian Fashion Kata fashion, Bagi orang yang berkecimpung dalam hal busana dan pakaian mungkin sudah sering mendengar kata tersebut. Baik itu desainer, Pemerhati, Praktisi, Pemasar busana dan pakaian bahkan bagi Masyarakat umum. Karena kata fashion sering disebutkan dan atau sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kata fashion ini sudah sangat familiar pada semua kalangan masyarakat, Dan bagi suatu pribadi atau kelompok fashion bisa sangat dibutuhkan. Dari sedikit uraian diatas menunjukkan bahwa kata fashion bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dikalangan Masyarakat. Lalu apa fashion itu?, Berikut adalah pengertian fashion kaitannya dengan busana dan pakaian. Fashion adalah kombinasi atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, Diterima, Digemari dan digunakan oleh mayoritas Masyarakat yang akan bisa memberi kenyamanan dan membuat lebih baik pada satu waktu tertentu. Dari pengertian atau definisi fashion diatas kalau diurai akan terdiri dari perpaduan beberapa kalimat sebagai berikut.
1. Fashion adalah kombinasi atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain.
9
2. Fashion adalah merupakan pilihan yang bisa diterima, Digemari, Dan digunakan oleh mayoritas Masyarakat. 3. Fashion membuat rasa nyaman dan lebih baik pada satu waktu tertentu.
Berik utmasing-masing uraian dari penggalan kalimat diatas. 1. Fashion adalah kombinasi atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain. Fashion adalah merupakan pilihan yang bisa diterima, Digemari, Dan digunakan oleh mayoritas Masyarakat. Dari jilbab instan diatas, Misal Jilbab instan dengan lengan dan ukuran panjang yang menutup dada merupakan jilbab yang dipilih, Diterima, Digemari dan digunakan oleh sebagian besar wanita muslim. 2. Fashion membuat rasa nyaman dan lebih baik pada satu waktu tertentu. Dengan memilih dan memakai jilbab instan dengan lengan dan ukuran panjang yang menutup dada, Wanita muslim akan merasa nyaman dan lebih baik dalam masyarakat1. Malcolm Barnard dalam bukunya Fashion sebagai komunikasi, memulai pengertiannya mengenai fashion dengan mengacu pada Oxford English Dictionary (OED). Menurut Malcolm: “Etimologi kata ini terkait dengan bahasa latin, Factio, yang artinya membuat”. Karena itu, arti asli 1
http://goklatenjualango.blogspot.com/2013/01/definisi-atau-pengertian-dan-arti-kata-dari-fashion-dan-gaya-
busana-secara-umum.html
10
fashion adalah sesuatu kegiatan yang di lakukan seseorang, tidak seperti dewasa ini yang memaknai fashion sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang. Artian asli fashion pun mengacu pada pengungkapan bahwa butir butir fashion dan pakaian adalah komoditas yang paling di fetish-kan (fetish adalah jimat :KBBI edisi 3), yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat kapitalis. Karena itu fashion dan pakaian merupakan cara yang paling signifikan yang bisa di gunakan dalam mengonstruksi, mengalami dan memahami relasi sosial dewasa ini. OED menyusun daftar Sembilan arti berbeda dari kata fashion. Salah satunya, fashion bisa saja di definisikan sebagai sesuatu seperti bentuk dan jenis tata cara atau cara bertindak tertentu. Polhemus dan Procter menunjukan bahwa “dalam masyarakat kontemporer barat, istilah fashion kerap di gunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya dan busana” (Malcolm Barnard, Fashion sebagai komunikasi). Penelusuran pada OED, dalam kata busana sebagai kata kerja dirumuskan dalam arti, membusanai diri sendiri dengan “perhatian” pada efeknya. Artinya lebih dari sekedar membusanai diri, tapi juga berdandan dan termasuk juga mengenakan perhiasan. Jadi bisa di katakan meski semua pakaian itu busana (fashion.red) tapi tidak semua dandanan itu fashionable. Begitu pula halnya meski semua busana atau dandanan akan menghadirkan gaya tertentu, tapi tak semua gaya itu akan menjadi fashion.
11
Malcolm Barnard mengatakan bahwa,”ketika suatu gaya berlalu maka bisa dikatakan ketinggalan jaman alias tidak fashion lagi”. Fashion adalah salah satu cara bagi suatu kelompok untuk mengidentifikasi dan membentuk dirinya sendiri sebagai suatu kelompok. Begitu suatu masyarakat muncul, kemudian masyarakat kapitalis muncul, fashion pun muncul. Dan fashion biasanya mengkomunikasikan atau memiliki kekuatan yang di ketahui secara umum. Dari sini ada beberapa hal yang bisa di pahami. Misalnya orang yang mengenakan potongan rambut cepak, kacamata besar, jeans levi’s, baju polos atau bergaris dan sepatu boot berhak tinggi Doctor Martin menunjukan orang itu adalah anggota skinhead. Kata Malcolm,” dalam hal ini seorang individu awalnya bukanlah skinhead tapi baju baju itulah yang membentuk dirinya sebagai skinhead”.
Menurut Simmel dalam bukunya Fashion, dua kecenderungan sosial yang penting dalam membentuk fashion. Dan bila salah satu kecenderungan
itu
hilang
maka
fashion
tak
akan
terbentuk.
Kecenderungan yang pertama adalah kebutuhan untuk menyatu dan yang kedua adalah kebutuhan untuk terisolasi. Menurut Simmel: individu haruslah memiliki hasrat untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, masyarakat dan individu juga harus memiliki hasrat menjadi sesuatu yang terlepas dari bagian itu. Manusia rupanya perlu untuk menjadi sosial dan individual pada saat yang sama, dan fashion serta pakaian merupakan
12
cara bagi hal itu di negosiasikan. Dan saat kebutuhan untuk membedakan dirinya atu kelompoknya dari yang lain lebih besar maka fashion akan berkembang lebih cepat. Kebalikannya, “bila masyarakat kurang lebih stabil maka fashion kurang memungkinkan untuk berubah2.
2.2
Pengertian Hukum Menurut E. Utrecht3, Hukum adalah Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Menurut Sunaryati Hartono, hukum itu tidak merupakan pribadi sesorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktifitas manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktifitas manusia di dalam hidup masyarakat. Menurut E. Meyers4, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
2
http://duniailmu12.blogspot.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli.html
3
Yulies Tiena, Masriani. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.hlm 6.
4
Ibid. Hlm.7
13
Menurut Immanual Kant, hukum adalah Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain , menuruti peraturan hukm tentang kemerdekaan. Menurut E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam hukum indonesia:”Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.” Menurut Yulies Tiena Masriani,2004;6, Hukum merupakan peraturanperaturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Menurut Soebekti 2008;5, Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama5. 2.3
Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia didalam pergaulan masyarakat.
Hukum Publik adalah hukum yang mengatur
hubunngan antara negara dengan alat-alat atau perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya6.
5 6
Ibid. hal. 5 M. Sadar, Cs. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia. Jakarta Barat.hal.103
14
Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi7. Eksistensi Hukum adalah teori yang menerangkan tentang keberadaan hukum dalam hukum nasional Indonesia. Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen9. Konsumen yang mendapat perlindungan menurut Undang-undang perlindungan konsumen
adalah
konsumen
akhir,
yakni
pemakai,
pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Maka pengertian konsumen dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang dimaksud adalah konsumen akhir.
7 8
9
Ibid. hal.106 Djaja Amalia. 2012. Hukum Perjanjian Khusus. Nuansa aulia. Bandung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
15
Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 2 dikatakan, didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. -
Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.
-
Konsumen Antara adalah Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya10.
2.3.1
Tujuan Perlindungan Konsumen
Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan Perlindungan Konsumen:
1. Meningkatkan
kesadaran,
kemampuan
dan
kemandirian
konsumen untuk melindungi diri; 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 3. Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen
dalam
memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
10
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
16
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi; 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum
untuk
memberikan
perlindungan
kepada
konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun oranglain dan tidak untuk diperdagangkan.
Sesuai
dengan
pasal
3
Undang-undang
Perlindungan
Konsumen bertujuan untuk, yaitu : Meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri Mengangakat
derajat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan pemakaian barang atau jasa yang negatif Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen
dalam
memilih,
menentukan barang atau jasa dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
17
Menciptakan
sistem perlindungan yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi Menumbuhkan
kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha meningkatkan barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
2.3.2
Pengertian konsumen dan perlindungan konsumen a. Pengertian Konsumen Istilah konsumen berasal dari kata consumer (InggrisAmerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan
atau
sejumlah
barang”11.
Amerika
Serikat
mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari consumer berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat
11 M.
Sadar, Cs. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia. Jakarta Barat. Hal.7
18
dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai. Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai ”the person who obtains goods or services for personal or family purposes”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu : (1) konsumen hanya orang dan; (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan ”konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang
yang
disepakati,
menyangkut
harga
dan
pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Ada beberapa batasan tentang konsumen, yakni : a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu; b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat
barang
dan/
atau
jasa
lain
untuk
diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa
19
kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial). Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”12. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsurunsur definisi konsumen : a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah ”orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang 12
Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
20
lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. b. Pemakai Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate consumer). c. Barang dan/ atau jasa UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. d. Yang tersedia dalam masyarakat Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan telah
21
biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan. e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggana (keperluan nonkomersial). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit). 2.4
Pengertian Perjanjian Dan Perikatan
22
Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian
perjanjian
sebagaimana
diatur
dalam
pasal
1313
KUHPerdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain, atau ketika 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian terdiri dari tiga macam, yaitu perjanjian yang obligator, perjanjian campuran, dan perjanjian yang non-obligator. -
Perjanjian obligator yaitu suatu perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.
-
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian.
-
Sedangkan Perjanjian non obligator, yaitu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, Perjanjian Sewa-menyewa adalah
suatu perjanjian dengan mana pihak yag satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang,
23
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya13. Sedangkan
Perjanjian
Sewa-menyewa
menurut
Pasal
1548
KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1541 KUHPerdata Perjanjian Tukar-menukar adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal-balik, sebagai gantinya suatu barang yang lain. Setiap perjanjian maksudnya adalah untuk melaksanakan prestasi dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, artinya bahwa siapapun yang mengadakan perjanjian maka ia harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.14 Perikatan adalah sebuah hukum antara dua orang/dua pihak yang berdasar sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Dalam hal ini, orang yang berhak menuntut disebut kreditur/si berpiutang,
13 14
Soedaryo Soimin. 2010.KUHPer.Sinar Grafika.Jakarta. Lukman Santoso. 2012. Hukum Perjanjian Kontrak. Cakrawala. Yogyakarta.
24
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur/si berhutang. Sementara itu menurut Mariam Darus Badrulzaman, menjelaskan bahwa wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, debitur terlambat memenuhi prestasi, serta debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi15. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah menimbulkan perikatan (perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang). Di dalam ketentuan pasal 1545 KUHPerdata, jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak meminta kembali barangnya itu.
1.5
Syarat Sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320, dimana terjadinya peretujuan yang sah, perlu di penuhi empat syarat, antara lain : 1. Kesepakatan Mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perkataan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang16.
16
15 Djaja Amalia. 2012. Hukum Perjanjian Khusus. Nuansa aulia. Bandung. Soedaryo Soimin. 2010.KUHPer.Sinar Grafika.Jakarta.
25
Sedangkan pada pasal 1321 menjelaskan bahwa, ” Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan17” 1.6
Pengertian Dunia Maya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dunia Maya adalah suatu jaringan untuk saling bertukar pikiran (dunia yang tidak nyata), atau transaksi untuk mendapatkan informasi dalam penggunaan baru, dalam arti penggunaan baru untuk informasi internal, untuk memperkuat hubungan, dan barangkali dapat menciptakan produk-produk baru dari informasi tersebut18. E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Menurut Riduan Syahrani perjanjian jual beli secara elektronik harus ada keseimbangan keadaan antara penjual dan pembeli, dalam arti hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilakukan sehingga tercipta keadilan didalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara elektronik tersebut. Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
18
Adi Nugroho. 2006.E. Commerce “Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya. Informatika. Bandung.
26
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tentang definisi dari perdagangan secara elektronik dalam pasal 1 butir (3) yaitu perdagangan secara elektronik adalah perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya19. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan mengenai definisi dari kontrak elektronik dalam pasal 1 butir (5) yaitu kontrak elektronik adalah dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik. Adapun yang disebut Saham adalah merupakan suatu proses jual beli saham melalui online, dimana uangnya seperti contoh pembelian saham sebesar Rp. 10.000.000 nantinya akan menjadi 2x lipat dari harga saham sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli secara elektronik merupakan suatu serangkaian proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa yang dilakukan antara pihak penjual maupun pembeli dengan menggunakan perjanjian yang dibuat secara elektronik melalui internet dimana para pihak tidak bertemu secara langsung. 2.7
Pengertian Jual Beli Menurut Solahuddin,2007;373, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
19
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronika.
27
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan20. Solahuddin,2007;374, Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepda pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Saham adalah secara umum dan sederhana ialah “surat berharga yang bisa diperjual belikan (Transaksi) oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan”. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. dan Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)21. 2.8
Penemuan Hukum
20 21
Solahuddin, 2007. KUHPerdata,visimedia, jakarta. Hal 373 http://mohamadhanafie.blogspot.com/2011/05/beberapa-pengertian-saham-reksadana.html, 31/12/2013
28
UU No 5 Tahun 1999 hak dilindungi terhadap akibat negatif dari persaingan curang, yaitu larangan praktek monopoli dan perbuatan tidak sehat. Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha 1.
Beritikat baik, Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang beritikat baik dari seorang pelaku usaha
2. Berlaku jujur terhadap konsumen, memberikan informasi jujur dan benar 3. Berkewajiban utuk tidak bersikap diskrimasi, pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen, konsumen harus diperlakukan sama dari seorang pelaku usaha. 4. Menjamin mutu, menjamin barang dan jasa 5. Memberi kesempatan untuk mencoba barang dan jasa 6. Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang dia gunakan dan merugikannya. 7. Ganti rugi dalam bentuk pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha.
Prinsip/teori tentang kedudukan konsumen
1. Let the Bayer beware
Artinya Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen mendapatkan perlindungan yang berlebihan.
29
Hambatannya : - Konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan jasa - Pengetahuan yang terbatas pada konsumen.
2. The Due care theory
Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).
3. The Privity of contrak
Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha. Konsumen yang mendapatkan barang dengan cara adanya perjanjian. Orang yang memiliki barang dengan tanpa perjanjian maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kedudukan pelaku usaha setara dengan konsumen. Kemauan pelaku usaha harus diikuti oleh konsumen. Misal perjanjian standart yang diterapkan oleh pelaku usaha maka konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar karena yang dijanjikan hanya yang besar saja sedangkan masalah kecil dikesampingkan.
4. Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen
30
Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali22. 2.9
Penyelesaian Sengketa Upaya
penyelesaian
sengketa
konsumen
bahwa
mediator/konsiliator dalam proses menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan seperti seorang 'dirigen' dalam suatu konser musik. Memadukan berbagai jenis suara berbeda menjadi sebuah irama menuntut kemampuan dan kepiawaian diri sang dirigen itu sendiri. Menjadi mediator/konsiliator adalah juga seni, tanpa pamrih, fleksibel dan tanpa taring kekuasaan/birokrasi.. Dengan kekuatan inilah kami sewaktu aktif di YLKI telah meletakkan kerangka dasar tata cara dan prosedur ADR di YLKI jauh sebelum BPSK itu ada. Dan Alhamdulillah sukses. Betapa kasus kasus akibat krisis moneter, seperti properti. asuransi, perbankan, kesehatan/medis dan bahkan berhadapan dengan Pertamina ic Bp. Iqbal Hasan/eks. Manager LPG dalam kasus ledakan tabung LPG yg memakan korban manusia dan harta dapat selesai secara baik. mediator/konsiliator untuk mampu membangun/membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha agar sengketa konsumen dapat diselesaikan secara winwin.Ironinya, bagaimana teman teman LSM yang duduk di BPSK menjadi
22
http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-perlindungan-konsumen.html, 1/1/2014
31
mediator/konsiliator, kalau toh selama di LSM belum pernah berhadapan dan atau menyelesaikan sengketa konsumen secara ADR, bukan korespondensi dengan pelaku usaha lalu dianggap selesai dan tuntas. Teman teman wakil konsumen yang duduk di BPSK lah yang harus lebih matang soal menyelesaikan sengketa konsumen dibanding wakil wakil dari pelaku usaha dan pemerintah yang nota bene sebelumnya mereka tidak mengerti apapun soal perlindungan konsumen dalam arti yang sesungguhnya, apalagi untuk menyelesaikan sengketa konsumen. ada beberapa prinsip yang musti harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen: 1) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemenelemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat; 2) Fairness dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (independent) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (public accountability); 3) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara23.
23
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20267/alternatif-penyelesaian-sengketa-konsumen-butuhprogresivitas, 31/12/2013
32
