BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Good Governance Konsep pengelolaan pendidikan modern dengan prinsip desentralisasi mencakup dua konsep dasar, yaitu konsep tata pamong yang baik (good governance) dan Konsep Manajemen Efektif (Effective Management). Pengertian Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik (Mardiasmo, 2002:23). Sedangkan
World
Bank
memberikan
definisi
governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of
society”,
sedangkan
dalam
buku
Corporate
Governance Concept and Model (2009:2) menyebutkan bahwa: “kata governance merupakan kata benda (noun) yang bermakna ‘pengelolaan’. Di Indonesia, sebagian literatur menerjemahkan sebagai tata-kelola dan sebagian lainnya tata-pamong”. Dalam hal ini governance dikaitkan dengan keterlaksanaan standar pengelolaan maka dapat diartikan sebagai tata pamong. Dalam hal ini keterlaksanaan standar pengelolaan mengacu pada good governance yang sering diartikan sebagai tata pamong yang baik. Tata pamong yang baik mencakup lima kriteria yaitu
kredibilitas,
transparansi,
akuntabilitas,
tanggungjawab, dan adil (BAN-PT 2010:17). Menurut Bhata
(dalam
Widodo
2011:1)
Karakteristik
Good
governance terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 11
akuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy), keterbukaan (openess), dan rule of law. Sementara menurut Ganie-Rochman (2000:151), menyebutkan ada empat unsur utama yaitu accountability, kerangka hukum (rule of law), informasi, dan transparansi. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana
dikutip
dari
Lembaga
Administrasi
Negara (2000:7) karakteristik “good governance” antara lain: participation, rule of law, trancparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision.
Untuk membangun good governance, sekolah/madrasah harus memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang masa depan). Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara 12
integritas Sekolah/Madrasah. Implementasi good governance tercermin dari baiknya sistem pengelolaan fungsional sekolah/madrasah, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring
dan
evaluasi,
terutama
dalam
penggunaan
sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
2.2 Standar Pengelolaan Pendidikan Dua
konsep
dasar
pengelolaan
pendidikan
modern yaitu: konsep tata pamong yang baik (good governance) dan Konsep Manajemen Efektif (Effective Management), membuat beberapa ahli memberikan pengertian dan sudut pandang yang berdeda-beda dalam mengartikan pengelolaan pendidikan. Namun demikian apabila dicermati subtansinya hampir sama. Hasibuan
(1985:15)
mengatakan,
pengelolaan
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pidarta (2004:3) menyatakan bahwa pengelolaan ialah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Sumber di sini mencakup orang-orang, alat-alat, media, bahan, uang dan sarana. Mulyono (2009:18) mendefinisikan pengelolaan sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan
dan
pengawasan
serta
evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi 13
untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan
demikian
pengelolaan
pendidikan
merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai
tujuan
organisasi
pendidikan
dengan
memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Standar Pengelolaan adalah Standar Nasional Pendidikan
yang
berkaitan
dengan
perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada
tingkat
satuan
pendidikan,
kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Standar pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, harus mampu mencerminkan enam komponen
kegiatan
penting
Standar
Pengelolaan
Pendidikan meliputi: 1) Perencanaan Program, 2) Pelaksanaan Rencana Kerja, 3) Pengawasan dan Evaluasi, 4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah, 5) Sistem Informasi Manajemen, dan 6) Penilaian Khusus. Dalam
pelaksanaannya
akan
disimplifikasi
menjadi tiga yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tidak mengesampingkan komponenkomponen tersebut. Perencanaan program, mengatur tentang visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah/madrasah. Pelaksanaan rencana kerja mengatur halhal yang berkaitan dengan: (1) pedoman sekolah/14
madrasah, (2) struktur organisasi sekolah/madrasah, (3) pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah, (4) kesiswaan, (5) kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (6) pendidik dan tenaga kependidikan, (7) sarana dan prasarana, (8) keuangan dan pembiayaan, (9) budaya dan lingkungan sekolah/madrasah, dan (10) peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah/madrasah. Bagian pengawasan
dan
evaluasi
mengatur
tentang:
(1)
program pengawasan, (2) evaluasi diri, (3) evaluasi dan pengembangan
KTSP,
(4)
evaluasi
pendayagunaan
pendidik dan tenaga kependidikan, dan (5) akreditasi sekolah/madrasah. Dalam penelitian ini akan membahas standar pengelolaan pendidikan pada lima komponen penting yaitu 1) perencanaan program sekolah/madrasah; 2) pelaksanaan
rencana
pengawasan
dan
kerja
evaluasi
sekolah/madrasah;
3)
sekolah/madrasah;
4)
kepemimpinan sekolah; 5) sistem informasi manajemen sekolah/madrasah; pengelolaan
serta
keterlaksanaan
sekolah/madrasah
yang
pedoman merupakan
bagian dari pelaksanaan rencana kerja. Komponen keenam yaitu Penilaian Khusus tidak disertakan dalam penelitian ini karena keberadaan sekolah/madrasah pengelolaannya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 2.2.1 Perencanaan Program Perencanaan program sekolah merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk membangun sekolah agar menjadi sekolah unggulan serta memiliki nilai tambah agar memiliki daya saing. Aminoto (dalam Usman, 15
2011:65) mengungkapkan, bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian perencanaan mengandung unsur: a) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, b) adanya proses, c) hasil yang ingin dicapai, dan d) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 mengatur penyusunan Perencanaan Program mewajibkan pengelola sekolah/madrasah merencanakan program yang diawali
dengan
merumuskan,
menetapkan,
dan
mengembangkan visi sekolah/madrasah yang dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi merupakan gambaran masa depan yang realistik, yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi sekolah/madrasah harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah serta segenap pihak yang berkepentingan. Selain itu juga mensyaratkan bahwa visi sekolah/madrasah dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihakpihak
yang
berkepentingan,
selaras
dengan
visi
institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional, dan visi sekolah/madrasah harus diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite 16
sekolah/marasah.
Visi
sekolah/madrasah
harus
disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, dan ditinjau ulang atau dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Langkah berikutnya adalah penyusunan misi. Muhaimin, et. al. (2011;165) mengungkapkan, bahwa: misi sekolah/madrasah dikembangkan dari kegiatan utama lembaga dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan. Misi harus merupakan hal-hal penting yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam upaya mencapai
visi.
Kejelasan
misi
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan rumusan penugasan (yang merupakan tuntutan tugas dari luar) dan keinginan dari dalam (antara lain berkaitan dengan visi ke masa depan dan situasi yang dihadapi saat ini). Dengan demikian misi
adalah
pernyataan
yang
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan rumusan penugasan dan keinginan dari dalam (berkaitan dengan visi), serta memberi arah yang jelas yang akan ditempuh sekarang dan yang akan datang. Permendiknas No. 19 tahun 2007 mensyaratkan bahwa misi sekolah/madrasah harus memenuhi halhal sebagai berikut: 1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/ madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; 4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/ madrasah; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang 17
berkaitan dengan program sekolah/madrasah; 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat 7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/ madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; 8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
Misi sekolah/madrasah merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mulyono (dalam Haryono, 2010), tujuan merupakan apa yang akan dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan, dan kapan hasil tersebut akan dicapai. Tujuan
sekolah/madrasah
dalam
standar
pengelolaan pendidikan haruslah: 1) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka waktu menengah; 2) Mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; 3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah; 4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingantermasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah; 5) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
Pasal 53 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional
Pendidikan
menyebutkan
bahwa
“setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan 18
yang meliputi masa 4 (empat) tahun”. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah sebagai kategori
rencana
strategik.
Lebih
jauh,
Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 menyatakan bahwa sekolah/madrasah wajib membuat: (1) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan; dan (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah haruslah disetujui oleh dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kota/kabupaten. Pada sekolah/madrasah
swasta
rencana
kerja
disahkan
berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah. Dengan kata lain RKJM dijabarkan secara rinci ke dalam rencana kerja tahunan atau yang dikenal sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M). RKA-S/M merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKA-S/M adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat (bagi sekolah negeri), atau penyelenggara pendidikan/yayasan 19
(bagi sekolah swasta). Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Dengan adanya RKJM dan RKAS yang jelas, semua pihak yang berkepentingan (orang tua, guru, pegawai sekolah, komite sekolah, warga di sekitar sekolah, dan kepala sekolah sendiri) akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa yang perlu dilakukan
untuk
memperbaiki
keadaan
sekolah,
maksud dan tujuan yang akan dilakukan. Standar Pengelolaan Pendidikan yang diperinci ke dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (BSNP Tahun 2012) sebagai berikut: Dalam Perencanaan Program Sekolah, diawali dengan penetapan visi dan misi sekolah. Penetapan visi dan misi tersebut hendaknya memperhatikan masukan dari warga sekolah (orangtua peserta didik, komite sekolah dan tenaga kependidikan). Pengambilan keputusan atas visi dan misi haruslah melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan melibatkan komite sekolah. Visi dan misi harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, dan harus sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan. Tujuan sekolah hendaknya disosialisasi kepada warga sekolah. Peran dewan pendidik dan komite sekolah sangat penting dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek (tahunan) 20
dan rencana jangka menengah (empat tahunan). Keterlibatan dewan pendidik dan komite sekolah dalam penyempurnaan rencana kegiatan dan angaran (kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran tenaga kependidikan dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, peran serta masyarakat dan kemitraan). 2.2.2 Pelaksanaan Rencana Kerja Untuk mencapai tujuan dan sasaran, selanjutnya membuat strategi yang diperinci dalam kebijakan, program operasional dan kegiatan (Akdon, 2007:186). Dalam
menjalankan
kegiatan
di
sekolah
agar
terlaksana dengan baik dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan maka perlu dilakukan upaya penyusunan rencana
kerja
sekolah
sehingga
sekolah
memiliki
rambu-rambu yang bisa dijadikan landasan dalam pengelolaan program, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur. Dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 diuraikan 10 hal yang perlu dilakukan Sekolah/Madrasah dalam Pelaksanaan Rencana Kerja antara lain diuraikan sebagai berikut: 1) Pedoman Sekolah/Madrasah Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait. Pedoman Pengelolaan sekolah/madrasah meliputi: a. Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) b. Kalender Pendidikan/Akademik 21
c. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah d. Pembagian Tugas diantara Guru e. Pembagian Tugas di antara Tenaga Kependidikan f. Peraturan Akademik g. Tata tertib sekolah/madrasah h. Kode etik sekolah/madrasah i. Biaya operasional sekolah/madrasah Pedoman sekolah ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. 2) Struktur Organisasi sekolah Berisi
tentang
administrasi
sistem
yang
penyelenggaraan
diuraikan
secara
jelas
dan dan
transparan 3) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah Dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. 4) Bidang Kesiswaan a. Sekolah/madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik; b. Sekolah/Madrasah meberikan layanan konseling kepada peserta didik; c. melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; d. melakukan pembinaan prestasi ungulan; e. melakukan pelacakan terhadap alumni 5) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran Menyusun: a. Kurikulum Tingkat Satuan 22
b. Kalender Pendidikan c. Program Pembelajaran d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik e. Peraturan Akademik 6) Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan
dengan
memperhatikan
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kembangkan
sesuai
dengan
kondisi
di-
sekolah/
madrasah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan,
dan
pengembangan
profesi
bagi
setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya
secara
profesional,
adil,
dan
terbuka. 7) Bidang Sarana dan Prasarana Menetapkan
kebijakan
program
secara
tertulis
mengenai pengelolaan sarana dan prasarana yang mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal: merencanakan, memenuhi, mendayagunakan, mengevaluasi, memelihara, melengkapi fasilitas, menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pengelolaan dilakukan secara sistematis, memiliki masterplan dan bagimana cara mencapainya secara tertulis. Bidang sarana dan prasarana bertanggung terhadap pengelolaan dan
perpustakaan,
Pengelolaan
pengelolaan
fasilitas
fisik
laboratorium,
untuk
kegiatan 23
ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan
ekstrakurikuler
peserta
didik
dan
mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga
tidak
terjadi
kekeliruan
yang
dapat
menimbulkan kerusakan. 8) Bidang Keuangan dan Pembiayaan Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan
operasional
yang
mengacu
pada
Standar
Pembiayaan. 9) Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sekolah/madrasah
menciptakan
suasana,
iklim
dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam pelaksanaan. Hal ini dapat di wujudkan melalui tata tertib sekolah/ madrasah dan kode etik sekolah/madrasah. 10) Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/ Madrasah Melibatkan
warga
dan
masyarakat
pendukung
sekolah/madrasah dalam pengelolaan akademik dan non-akademik dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. Penyusunan
rencana
kerja
sekolah
akan
memudahkan sekolah untuk mengetahui secara rinci tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan dan kewajiban sekolah tercapai. Dari sisi partisipasi, rencana kerja sekolah memberikan dukungan 24
terhadap
diperhitungkannya
harapan-
harapan para pemangku kepentingan sekolah baik eksternal maupun internal, tanpa mengabaikan kondisi nyata sekolah. 2.2.3 Pengawasan dan Evaluasi Menurut Pidarta (2004:158), sasaran pengawasan ada dua yaitu: perilaku individu sebagai orang-orang yang memproses input menjadi output organisasi, serta output organisasi itu sendiri. Perilaku individu diarahkan agar berperilaku organisasi, sedangkan output organisasi diusahakan agar tidak menyimpang dari rencana semula. Dengan demikian, definisi pengawasan menurut Robbins seperti dikutip oleh Pidarta adalah: Proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumbersumber pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, serta memberikan koreksi apabila tidak tercapai.
Pengawasan
dan
Evaluasi
dalam
standar
pengelolaan pendidikan yang harus dilakukan oleh sekolah antara lain: Program Pengawasan; Evaluasi Diri; Evaluasi dan Pengembangan KTSP; Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan Akreditasi Sekolah. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan
secara
didasarkan
obyektif,
pada
dan
Standar
berkelanjutan
Nasional
dan
Pendidikan.
Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah atau pihak-pihak yang berkepentingan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 25
pengelolaan. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/ madrasah dan pengawas sekolah/madrasah. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurangkurangnya
setiap
akhir
semester
yang
dilakukan
kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua wali peserta didik. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan disekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab
di
bidang
bersangkutan,
pendidikan
setelah
dan
dikonfirmasi
sekolah pada
yang
sekolah
terkait. Pengawas madrash melaporkan hasil pengawasan di madrasah keoada kantor departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah terkait. Setiap pihak yang menerima lapran hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/ madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan. Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan. Evaluasi diri: dalam pelaksanaannya sekolah melakukan evalusi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah; sekolah/madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan; sekolah/madrasah melaksanakan evaluasi 26
proses pembelajaran secara periodik pada akhir semester akademik; evaluasi program kerja tahunan secara secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasarkan data dan informasi yang sahih. Proses Evaluasi dan Pengembangan KTSP: dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel; berkala; integatif dan monolitik; serta menyeluruh dengan melibatkan
berbagai
pihak.
Melakukan
Evaluasi
Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Akreditasi Sekolah/Madrasah: sekolah/madrasah menyiapkan
bahan-bahan
yang
diperlukan
untuk
mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sekolah meningkatkan status akrditasi, dengan menggunakan lembaga eksternal yang memiliki legitimasi; sekolah/madrasah harus terus
meningkatkan
holistik
dengan
kualitas
kelembagaan
menindaklanjuti
secara
saran-saran
hasil
akreditasi. 2.2.4 Kepemimpinan Sekolah Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang
sangat
berperan
dalam
sebuah
organisasi.
Keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan sangat tergantung pada berperannya kepemimpinan.
Kepemimpinan
berkaitan
dengan
kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para 27
guru dalam situasi yang kondusif (Mulyono, 2009:144). Pola
kepemimpinan
yang
diterapkan
oleh
kepala
sekolah sebagai pemimpin akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan yang dibangun. Dalam Permen nomor 19 Tahun 2007, Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan Sekolah Dasar dan Menengah tahun1994, menjelaskan, bahwa: kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan kepala sekolah untuk memberikan pengaruhpengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan pendidikan secara efesien dan efektif
Kepala
sekolah/madrasah
dalam
Permen
19
tahun 2007 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu; b) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai; c) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah/madrasah; d) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu; e) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah f) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. g) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat; 28
h) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik; i) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik; j) Betanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum; k) Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/ madrasah; l) Meningkatkan mutu pendidikan; m) Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang dibeikan kepadanya; n) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah; o) Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan.; p) Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif q) Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/ madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat; r) Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab
Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya. 2.2.5 Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi manajemen saat ini sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi sekolah, 29
dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada semua komponen sekolah, terutama bagi semua siswa, orang tua siswa, guru, dan pengelola sekolah. Sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Systema yang mempunyai arti: (1) suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, dan (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur (Depdiknas, 2007). Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima (Depdiknas, 2007). Sementara itu Hasibuan (2013) menyatakan, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila dikaitkan dengan sekolah, maka sistem informasi manajemen sekolah adalah suatu cara mengatur proses pemanfaatan data yang berasal dari berbagai kegiatan yang dijalankan oleh sekolah antara lain meliputi, penilaian
siswa,
penggajian
guru,
perpustakaan,
administrasi, operasional sekolah dan lain-lain, secara efektif dan efisien agar dapat dipergunakan oleh pihakpihak yang membutuhkan. Agar dapat tercapai hasil yang maksimal, pengelolaan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem komputerisasi bagi masing-masing kegiatan 30
yang
kemudian
digabung
menjadi
satu
kesatuan sistem yang akan mengelola sekolah secara keseluruhan. Kurniawan (2002) menyatakan, bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah sistem terstruktur yang digunakan untuk mengelola data secara komputerisasi. Didalam SIM terdapat beberapa fungsi
yang
dibutuhkan
yaitu
pencarian,
pemu-
takhiran, presentasi data dan penyimpanan data. Dengan demikian dapat diharapkan dengan SIM dapat dikaitkan untuk mempermudah penyusunan informasi manajemen sekolah agar terstruktur dengan baik. Dengan informasi-informasi tersebut dapat membantu untuk menggambarkan keadaan sekolah baik dari segi visi maupun sumber daya manusia yang ikut berpartisipasi. Dengan diterapkannya SIM sekolah/madrasah berbasis teknologi informasi akan memberi peluang: 1) Sekolah/madrasah untuk: a. mengelola mendukung
SIM
yang
administrasi
memadai
guna
pendidikan
yang
efektif, efisien, dan akuntabel; b. menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien, dan mudah diakses; c. menugaskan kependidikan
seorang untuk
guru melayani
atau
tenaga
permintaan
informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan
sekolah/madrasah
baik
secara
31
lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan; dan d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2) Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan
sekolah/madrasah
dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
2.3 Akreditasi Satuan Pendidikan Akreditasi adalah benchmark yang sangat positif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah yang bersifat berkelanjutan. Sekolah bermutu terpadu merupakan bagian dari prinsip Total Quality Manajemen (TQM). Salis
(2006)
menuliskan,
TQM
merupakan
suatu
prinsip yang efisien untuk melakukan pelayanan mutu terus-menerus. Umiarso dan Gojali (2010) berpendapat bahwa peningkatan mutu dalam pendidikan dapat dilakukan
dengan
melalui
prinsip
TQM.
Prinsip
tersebut antara lain fokus pada pelanggan pendidikan, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan pelibatan anggota sekolah dalam kegiatan di luar tanggung jawab proses belajar mengajar serta dibutuhkan perbaikan terus-menerus, perlu juga menjalin hubungan baik antara
pihak
sekolah
dengan
pengguna
jasa
pendidikan. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah 32
ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi pada satuan
pendidikan
memberikan
informasi
bahwa
sebuah sekolah atau program telah memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan. Dalam Pasal 60 Undang-Undang N0.20 tahun 2003
yang
menyebutkan
bahwa
sekolah
perlu
diakreditasi karena: a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program
dan
satuan
pendidikan
pada
jalur
pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. b. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwewenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. c. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah
(2009) menyatakan, bahwa akreditasi dilaksanakan dalam rangka: 1) Memberi informasi bahwa sebuah sekolah atau program telah memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan. 2) Membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu. 3) Membimbing calon peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan individual terhadap pendidikan termasuk mengidentifikasikan sekolah yang 33
memiliki prestasi dalam suatu bidang tertentu yang mendapat pengakuan masyarakat. 4) Membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah transfer peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. 5) Membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi
dana
swasta
dan
donator
atau
bentuk
bantuan lainnya. Bagi Sekolah hasil akreditasi memiliki makna yang penting, karena ia dapat digunakan sebagai: 1)
Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan rencana pengembangan sekolah.
2)
Umpan balik untuk usaha pemberdayaan dan pengembangan
kinerja
warga
sekolah
dalam
rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah. 3)
Pendorong motivasi untuk sekolah agar terus meningkatkan mutu sekolahnya secara bertaha, terencana, gradual dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota,
provinsi,
nasional
bahkan
regional dan internasional; 4)
Bahan informasi bagi sekolah sebagai masyarakat belajar
untuk
meningkatkan
dukungan
dari
pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. (BSNP 2010). Badan
Akreditasi
Sekolah
Nasional
(2004)
mengemukakan prinsip-prinsip dalam melaksanakan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut: 34
1) Obyektif Berbagai aspek yang terkait dengan kinerja dan kelayakan diperiksa untuk memperoleh informasi tentang keberadaan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dibandingkan dengan kondisi yang
diharapkan.
Dalam
prosesnya
digunakan
indikator-indikator yang dikaitkan dengan kriteriakriteria yang diinginkan sebagai dasar penilaian. 2) Efektif Hasil yang diperoleh harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait, seperti kepala sekolah dalam rangka melakukan perencanaan atau peningkatan mutu, dan pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memfasilitasi upaya peningkatan kelayakan dan kinerja sekolah itu. 3) Komprehensif Dalam
pelaksanaan
akreditasi
sekolah
meliputi
berbagai aspek yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan dan kinerja sekolah tersebut. 4) Memandirikan Kewenangan melakukan akreditasi sekolah berada pada lembaga eksternal di luar sekolah itu yang secara teknis bersifat mandiri. Namun demikian, proses analisis meliputi evaluasi diri oleh sekolah dengan menggunakan instrumen yang disediakan oleh lembaga eksternal tersebut. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan 35
sekolah dibandingkan standar kelayakan nasional yang
dijadikan
pagu.
Proses
akreditasi
akan
berdampak bagi sekolah yang bersangkutan untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya, dan berupaya memperbaiki dan meningkatkan mutu kelayakan dan kinerjanya. 5) Keharusan Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun demikian sekolah yang akan diakreditasi dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Badan Akreditasi Sekolah. Sekolah yang belum siap dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan akreditasi.
2.4 Keterlaksanaan
Antara
SMA
Terakre-
ditasi A dengan Terakreditasi B Asmani (2010:175-198) membahas secara tidak langsung kaitan antara keterlaksanaan standar pengelolaan pendidikan dengan akreditasi sekolah. Dua profil sekolah yang dibahasnya di dalam buku yang berjudul Tips
Lulus
Manajemen
Akreditasi Mutu
Sekolah/Madrasah
Sekolah/Madrasah
Panduan
Berorientasi
Kompetitif yaitu SMP Maarif NU Pandaan Pasuruan Jawa Timur, SD Muhammadiyah 15 Surabaya, menunjukkan bahwa sekolah yang terakreditasi A melaksanakan komponen standar pengelolaan pendidikan dengan baik. Terdapat pembahasan mengenai bagian-bagian dari standar pengelolaan pendidikan yang menonjol dari kedua profil sekolah di atas, diantaranya seperti 36
kekuatan
mereka
dalam
mewujudkan
manajemen
profesional yang sangat dominan. Hal ini dilihat dari pola manajemen yang dinamis, efektif, dan antisipatif. Sekolah
tersebut
mampu
merespon
tantangan
eksternal dan internal dengan cepat, bahkan mampu melakukan
ekspansi
keluar
demi
pengembangan
kelembagaan. Selain itu kaderisasi berjalan dengan baik dan monitoring serta evaluasi terus dilakukan. Kepala sekolah sebagai pemegang otoritas tidak otoriter dan sentralistik. Ada pembagian kerja sesuai dengan aturan yang ada sehingga masing-masing pihak bekerja dalam koridor yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih. Penjelasan ini memberi keterangan bahwa sekolah yang terakreditasi A memiliki tata kelola yang baik.
Tidak
ada
pembahasan
yang
menunjukkan
sekolah terakreditasi B dijadikan dasar pembahasan untuk
acuan
keterlaksanaan
standar
pengelolaan
pendidikan. Dasar ini digunakan untuk membentuk sebuah
hipotesis
yang
menunjukkan
bahwa
ada
perbedaan dalam keterlaksanaan standar pengelolaan pendidikan antara Sekolah yang terakreditasi A dan Sekolah terakreditasi B. Dalam melakukan akreditasi sekolah/madrasah, kebutuhan akan data atau dokumen penunjang dalam bentuk bukti fisik sangat mutlak diperlukan. Tanpa adanya data atau dokumen penunjang, BAS-S/M tidak dapat menilai dan memberikan akreditasi terhadap suatu
sekolah/madrasah.
Data
atau
dokumen
penunjang dikembangkan berdasarkan standar dan parameter penilaian yang dikembangkan oleh badan 37
akreditasi.
Data
atau
dokumen
penunjang
berisi
kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat
kependidikan
sekolah/madrasah
secara
berkelanjutan. Yang dinilai adalah: (1) Kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak; (2) Rencana kerja sekolah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasi dengan baik; (3) Rencana kerja sekolah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar; (4) Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid; (5) Pemberian dukungan dan kesempatan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan; dan (6) Masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah. Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil penilaian berupa kualifikasi seperti tampak pada Tabel 2.1. berikut:
38
Tabel 2.1 Kualifikasi Penilaian Akreditasi Aspek Visi dan Misi sekolah
Kualifikasi A Merumuskan dan menetapkan visi dan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan Tujuan sekolah Merumuskan dan menetapkan tujuan sekolah, mudah dipahami dan sering disosialisasikan. Rencana kerja Memiliki rencana jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan. Memiliki pedoman ter- Memiliki 7 aspek tulis yang mengatur atau lebih pengelolaan sekolah Struktur organisasi Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas. Kegiatan sekolah Sebanyak 76% - 100 % kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Kegiatan kesiswaan Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan kesiswaan. Kegiatan pengembang- Melaksanakan 4 an kurikulum dan kegiatan atau lebih. pembelajaran Program pendayaguMelaksanakan 4 naan pendidik dan program atau lebih. tenaga kependidikan. Program sarana dan Mengelola 4 prasarana. program atau lebih. Program pengelolaan Memiliki 4 program pembiayaan atau lebih. pendidikan. Menciptakan suasaMelaksanakan 4 na, iklim, dan lingkegiatan atau lebih. kungan pembelajaran
Kualifikasi B merumuskan dan menetapkan visi, msi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan. Merumuskan dan menetapkan tujuan sekolah, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan. Memiliki rencana jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan belum disosialisasikan. Memiliki 5 atau 6 aspek Memiliki struktur disertai uraian tugas yang jelas
Sebanyak 51% - 75 % kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Melaksanakan 3 kegiatan kesiswaan. Melaksanakan 3 kegiatan. Melaksanakan 3 program. Mengelola 3 program. Memiliki 3 program.
Melaksanakan 3 kegiatan. 39
Aspek yang kondusif. Dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. Program pengawasan Evaluasi diri
Evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Unsur pelaksanaan akreditasi
Kualifikasi A
Kualifikasi B
Memiliki 4 dokumen atau lebih.
Memiliki 3 dokumen.
Memiliki 4 dokumen atau lebih. Melaksanakan evaluasi diri setidak-tidaknya sekali dalam satu semester. Melaksanakan 4 program evaluasi
Memiliki 3 dokumen. Melaksanakan evaluasi diri setidaktidaknya sekali dalam dua semester. Melaksanakan 3 program evaluasi
Mempersiapkan 4 Mempersiapkan 3 unsur pelaksanaan unsur pelaksanaan akreditasi. akreditasi. Tupoksi kepemimMelaksanakan 15Melaksanakan 11pinan kepala sekolah 18 tupoksi 14 tupoksi Sistem informasi Memiliki sistem inMemiliki sistem formasi dan memiinformasi tetapi liki fasilitas dan tidak memiliki petugas khusus. petugas khusus. Sumber: BAN – S/M 2014, Instrumen Akreditasi SMA
Dalam melaksanakan penjaminan mutu Standar Pengelolaan Pendidikan, sekolah perlu memperhatikan dua hal. Pertama, kriteria minimal yang harus dicapai berdasarkan
Permendiknas
No.
19
Tahun
2007,
indikator operasional, dan kriteria pencapaian tujuan. Kedua, sekolah perlu memperhatikan indikator dan kriteria
keunggulan
tingkat
satuan
pendidikan
sehingga sekolah dapat memiliki target yang lebih tinggi daripada kriteria pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
40
2.5 Penelitian-penelitian
sebelumnya
dan
literatur yang mendukung Penelitian tentang Standar Pengelolaan Pendidikan sebelumnya pernah dilakukan oleh Haryono (2010) di SMK Farmasi Semarang, dengan hasil analisis: sekolah belum melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan secara maksimal, sekolah yang diteliti kurang memahami Standar Pengelolaan Pendidikan. Selanjutnya dalam penelitiannya ia menemukan bahwa dari 5 komponen Standar Pengelolaan Pendidikan, yang belum berjalan sama
sekali
adalah
komponen
Sistem
Informasi
Manajemen. Sedangkan Komponen Pelaksanaan Rencana Kerja dan Kepemimpinan Sekolah pelaksanaannya cukup baik (diatas 50%), sedangkan Komponen Perencanaan Program dan Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaannya masih kurang (di bawah 50%). Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa di SMK Farmasi Semarang
terdapat
2
Komponen
dalam
Standar
Pengelolaan Pendidikan yang pelaksanaannya masih kurang baik. Penelitian mengetahui
Subagyo
signifikansi
(2013)
dilakukan
perbedaan
untuk
keterlaksanaan
Standar Pengelolaan Pendidikan SD/MI terakreditasi A dan B di Kota Salatiga Berdasarkan Permendiknas RI Tahun
2007.
Penelitian
ini
menggunakan
Metode
kuantitatif dengan cara mengisi angket tentang standar penge-lolaan penfifikan yang disusun BNSP. Penelitian yang dilakukan pada para kepala SD/MI sebanyak 70 Kepala Sekolah yang terdiri dari 33 orang kepala dari 41
SD/MI terakreditasi A (Sangat Baik) dan 37 orang kepala
dari
SD/MI
terakreditasi
B
(Baik).
Dari
penelitian itu diperoleh: Nilai rerata (Mean) sekolah terakreditasi A adalah 232,667 ada pada kategori Baik, sedangkan nilai rerata (Mean) sekolah terakreditasi B adalah 231,946 ada pada kategori Baik. Nilai tes uji beda (t- test) koefisien t = 0,425; p = 0,674 > 0,05. Hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara SD/MI terakreditasi A dengan SD/MI terakreditasi B dalam keterlaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Kota Salatiga. Dari penelitian tersebut, Subagyo memberi sudut pandang bahwa tidak ada perbedaan keterlaksanaan standar pengelolaan pendidikan di Sekolah terakreditasi A dan B. Sementara haryono menegaskan SMK Farmasi ”Yayasan
Pharmasi”
Semarang
belum
melakukan
pengelolaan pendidikan sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan secara maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan belum terlaksana dengan baik. Sa’ud, et. al dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akreditasi Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Tentang
Pengaruh
Pendidikan
Di
Akreditasi
Sekolah
Terhadap
Menengah
Atas
Mutu Se-Kota
Bandung), Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan SMA di Kota Bandung. Metode yang digunakan
adalah
analisis
korelasi.
Pengujian
hasilnya
menunjukkan
42
deskriptif
hipotesis bahwa
dan
menggunakan akreditasi
analisis uji-F, sekolah
berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan sebesar 63,6%. BSNP (2012) Naskah Standar Pengelolaan Pendidikan ini berisi tentang: Perencanaan Program Sekolah, Pendayagunaan
Guru
dan
Tenaga
Kependidikan,
Pengelolaan Sarana Prasarana, Kegiatan Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar dan Pengawasan di Sekolah/madrasah (BNSP 2012). Literatur di atas menjadi bahan kajian dan pedoman dalam penelitian ini.
2.6 Kerangka Pikir Kerangka pikir penelitian ini dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dalam rangka penjaminan pendidikan bermutu. Pada penelitian Keterlaksanaan Standar Pengelolaan Penidikan Peneliti akan melihat pada sisi yang berbeda dengan melakukan analisis deskriptif dan analisis komparatif dengan Uji t pada SMA Terakreditasi A dan SMA Terakreditasi B di Kabupaten Semarang. Adapun kerangka pemikiran teoretis Keterlaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMA Terakreditasi adalah sebagai berikut:
43
Standar Nasional Pendidikan
Standar Penjaminan Mutu
Standar 6: Standar Pengelolaan Pendidikan 1. Perencanaan Program 2. Pelaksanaan Rencana Kerja 3. Pengawasan dan Evaluasi 4. Kepemimpinan Sekolah 5. Sistem Informasi Manajemen
Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan
StakeHolder dan Pihak Sekolah
Keterlaksanaan Standar PengelolaanPendidikan
SMA Terakreditasi A
SMA Terakreditasi B
Analisis Komparatif: Perbedaan Keterlaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan
Gambar. 2.1 Kerangka Pikir
44
