BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Soft Skills
2.1.1
Pengertian Soft Skills Ada dua jenis skill yang perlu kita tingkatkan yaitu soft skill dan hard skill.
Soft skill terkait dengan perbaikan pemikiran, sikap, dan mental. sedangkan hard skill adalah jenis skill yang dibutuhkan oleh pekerjaan kita, selain soft skill dan umumnya terkait dengan skill tertentu yang kita peroleh dari bangku sekolah atau kursus, seperti komputer, akunting, dan lainnya. Hard Skill juga bisa kita pahami sebagai skill teknis yang sesuai dengan pekerjaan/ profesi kita. Soft skills dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata soft dan skills. Menurut John dan Hassan (1987:538): “soft adalah (1) lembek; (2) lunak; (3) lemah; (4) lembut; (5) halus; (6) empuk; (7) mudah, enteng”.
Menurut John dan Hassan (1987:530): “Skills adalah kecakapan, kepandaian, keterampilan.”
Dari kedua pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian bahwa soft skills adalah keterampilan halus atau keahlian halus.
Sedangkan pengertian soft skills menurut Ichsan S. Putra, dkk (2005:5) adalah sebagai berikut: “Soft skills adalah kemampuan interaksi sosial dan pendidikan kepribadian yang diperoleh dari keterampilan-keterampilan tertentu yang bertujuan untuk sukses.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian bahwa soft skills adalah keterampilan halus yang berasal dari interaksi sosial dan pendidikan kepribadian yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. 2.1.2
Atribut-atribut Soft Skills Menurut Patrick S. O’Brien berbagai soft skills penting dapat dikategorikan
ke dalam 6 area. Keenam area tersebut adalah: 1. Communication Skills Communication Skills: Interacting effectively with a variety of individuals and groups to facilitate the gathering, integrating, and conveying of information in many forms. Communication Skills sebagai salah satu atribut soft skills dapat diartikan sebagai kemampuan mengekspresikan pendapat atau perasaan secara lisan maupun tertulis dengan jelas dan mudah dipahami orang lain. Kemampuan berkomunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: a) Komunikasi lisan Komunikasi lisan adalah kemampuan mengekspresikan pendapat atau perasaan secara langsung dan mudah dipahami orang lain. Berdasarkan lawan bicara komunikasi lisan dapat dibagi menjadi: 1)
Komunikasi Personal (one on one)
2)
Presentasi (Presenting)
3)
Diskusi Grup (Group Discussion)
b) Komunikasi tulisan Komunikasi tulisan adalah kemampuan mengekspresikan pendapat atau perasaan dengan bahasa tulis yang jelas dan mudah dipahami orang lain. Terdapat tiga tahapan dalam membuat suatu tulisan yakni: a.
Mencari informasi
b.
Menulis draft
c.
Mengedit dan merevisi
2. Organization Skills Organization skills: Being organized and methodical, especially in workrelated situations. Organization skills sebagai salah satu atribut soft skills dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengorganisasikan atau mengatur waktu dan mengelola semangat dalam bekerja dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Organization skills disini terdiri atas dua komponen sebagai berikut: a) Manajemen waktu Manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan bijaksana dan konsisten pada jadwal dan batas waktu yang disepakati. Konsep manajemen waktu adalah mengelola pelaksanaan kegiatankegiatan sedemikian rupa sehingga dapat selesai dengan kualitas maksimal dan stres yang minimal. b) Meningkatkan motivasi Motivasi merupakan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan tersebut. Motivasi terkait dengan bagaimana seseorang mengelola semangatnya. 3. Leadership Leadership skills: The ability to give direction and guidance to others and to delegate work tasks to peers and subordinates in an effective manner, one that motivates others to do their best. Leadership sebagai salah satu atribut soft skills dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan mengerahkan sejumlah sumber daya untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan aturan dan memotivasi orang lain agar dapat melakukan yang terbaik. Yang dimaksud kepemimpinan disini adalah kepemimpinan efektif
Berikut ini sejumlah karakteristik yang perlu dimilki untuk menjadi pemimpin efektif: 1.
Memiliki visi ke depan
2.
Cakap secara teknis
3.
Membuat keputusan tepat
4.
Berkomunikasi dengan baik
5.
Memberikan keteladanan dan contoh
6.
Mampu menahan emosi
7.
Tahan menghadapi tekanan
8.
Bertanggung jawab
9.
Cekatan dan penuh inovasi
4. Effort Effort dapat diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau sumber daya yang ada dan mau mempelajari hal baru untuk mencapai tujuan dan mampu menghadapi berbagai tekanan. Effort disini terdiri atas dua komponen yaitu: a) Kemampuan dan kemauan belajar Yaitu kesediaan untuk menjalani proses belajar, memperbaiki diri dari praktek, menjalankan konsep baru, teknologi baru atau metode baru. b) Ketahanan menghadapi tekanan kemampuan untuk mengatasi stres pada saat menghadapi batas waktu yang mendesak. Ketahanan menanggung stres adalah kemampuan untuk tetap tenang dan sabar ketika menghadapi masalah tanpa terbawa emosi 5. Group skills Group skills: Working with others to accomplish tasks and make good relating with other people
Sebagai salah satu atribut soft skills, group skills diartikan sebagai kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah tim dan memiliki interpersonal yang baik dengan sesama anggota tim. Group skills disini terdiri atas dua komponen sebagai berikut: a) Kerja sama tim Kerja sama tim adalah kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain secara efektif dan produktif b) Kemampuan Interpersonal Kemampuan Interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan bisa menjalin hubungan secara harmonis dengan orang lain. Kemampuan ini merupakan kemampuan atau keterampilan melakukan kontak sosial dengan seluruh individu di dalam kelompok. 6. Ethics Dalam kaitannya dengan soft skills maka etika berperan penting dalam beberapa atribut soft skills, dua diantaranya yaitu decision making dan conflict management. a) Decision Making Decision Making: Making timely decisions on the basis of a trough assessment of the short-and long-term effects of decisions, recognizing the political and ethical implications, and being able to identify those who will be affected by the decisions made. Pengertian decision making disini adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak untuk jangka pendek dan jangka panjang dengan tepat waktu atas dasar penilaian yang seksama dan dengan sikap yang etis. b) Management Conflict Management Conflict: the ability to identify sources of conflict between oneself and others, or between other people, and to take the steps to overcome disharmony.
Pengertian
management
conflict
disini
adalah
kemampuan
mengidentifikasi sumber konflik antara dirinya dengan orang lain atau antara orang lain dan mampu menyelesaikan konflik tersebut secara konstruktif dengan penilaian yang seksama sesuai dengan moral dan etika agar tercipta keharmonisan.
Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin “eticus” dan dalam bahasa Yunani disebut “ethicos” yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut ilmu normatif, yang dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan seharihari. Etika menurut Rismawaty (2008:64) adalah: “Penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia, dan hal-hal yang baik dan buruk.
Etika menurut K. Bertens (2001:4) adalah: “Ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan”.
Prinsip-prinsip etika umum menurut K. Bertens (2001:47) yaitu: a. Hati Nurani b. Kebebasan dan Tanggung Jawab c. Nilai dan Norma d. Hak dan Kewajiban • Etika Kerja Etika kerja menurut Miller dan Coday, yang dikutip dari buku “Sukses dengan Soft skills” adalah:
“Keyakinan, nilai dan prinsip yang akan membimbing individu berinteraksi dalam kaitannya dengan pekerjaan dan tanggung jawab akan suatu tugas”.
Enam karakter yang mencerminkan perilaku etis yaitu: a. Dapat Dipercaya b. Hormat c. Bertanggung Jawab d. Perhatian e.
Taat Peraturan
• Etika Profesi Kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu professues yang berarti, suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Dari pengertian etika dan profesi yang dijelaskan di atas dapat ditarik pengertian bahwa etika profesi adalah nilai atau norma mengenai kewajiban manusia terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan yang dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Prinsip-prinsip etika profesi menurut Keraf (1993:49-50) adalah: a. Tanggung Jawab b. Kebebasan c. Kejujuran d. Keadilan e. Otonomi
Berdasarkan penjelasan di atas pengertian etika sebagai suatu soft skills adalah keyakinan, nilai dan prinsip mengenai kewajiban manusia dalam membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing individu berinteraksi dalam pekerjaan dan tanggung jawab akan suatu tugas.
Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa karakter inti yang mencerminkan perilaku yang beretika yaitu: a. Tanggung Jawab b. Kebebasan c. Keadilan
Sedangkan menurut Jhon Doe (2001) terdapat 23 Personal Soft Skill Indicator, yaitu: 1. Personal Effectiveness 2. Flexibility 3. Management 4. Creativity/ Inovation 5. Futuristic thinking 6. Leadership 7. Persuasion 8. Goal orientation 9. Continuous learning 10. Decision-making 11. Negotiation 12. Written communication 13. Employee development/ Coaching 14. Problem-solving 15. Teamwork 16. Presenting 17. Diplomacy 18. Conflict management 19. Empathy 20. Customer service 21. Planning / Organizing
22. Interpersonal skills 23. Self-management
Semua jenis dan atribut soft skills yang dikemukakan oleh Jhon Doe telah terakomodir pada atribut soft skills yang dikemukakan oleh Patrick S. O’Brien sehingga penulis menggunakan atribut soft skills seperti yang dikemukakan oleh Patrick S. O’Brien.
2.2
Kinerja Akuntan Publik
2.2.1
Pengertian Kinerja Pengertian kinerja menurut Suryadi Prawiro Sentana (2001:441) yaitu: “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai sekelompok orang dalam satu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:570) definisi
kinerja yaitu: “Kinerja adalah (1) sesuatu yang dicapai dalam periode tertentu; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai sekelompok orang sesuai dengan wewenangnya dan tidak melanggar hukum atau gambaran mengenai tingkat pencapaian prestasi apakah telah sesuai dengan sasaran atau tujuan dalam periode tertentu.
Pengertian akuntan publik menurut SPAP (2001:20000.2) adalah: “Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”.
Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan kinerja akuntan publik adalah hasil tingkat pencapaian prestasi kerja yang dapat dicapai akuntan yang memiliki izin dari menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk menjalankan praktik akuntan publik dan tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.
2.2.2
Pengertian Penilaian Kinerja Evaluasi
kerja
dalam
organisasi
merupakan
peranan
kunci
dalam
pengembangan pegawai dan produktivitas mereka. Penilaian kinerja menurut Mulyadi (2002:415) adalah: “Penilaian kinerja adalah penentuan secara periode efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.
Tujuan utama penilaian kinerja menurut Mulyadi (2002:416) adalah: “Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi serta untuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar memberikan tindakan dan hasil yang diinginkan. Manfaat penilaian kinerja adalah : 1. Mengelola operasional secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria sanksi dan evaluasi program pelatihan karyawan 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan Tahap-tahap penilaian kinerja: 1. Perbandingan antara kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya 2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan-penyimpangan kinerja sesungguhnya yang ditetapkan oleh standar 3. Penetapan penilaian yang digunakan
Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui ukuran finansial maupun non finansial, tetapi penulis hanya akan membahas penilaian kinerja dengan ukuran non finansial. Standar pengukuran kinerja yaitu: 1. Terciptanya penghematan biaya 2. Penggunaan waktu a. Penggunaan waktu oleh auditor b. Waktu untuk melakukan pemeriksaan c. Tanggal target: 1) Penyelesaian pekerjaan lapangan 2) Diskusi temuan audit dengan auditee 3) Penyelesaian draf laporan audit 4) Menerbitkan laporan audit akhir 5) Tanggapan kepuasan manajemen 6) Pelaksanaan audit follow up 3. Pencapaian rencana pemeriksaan tahunan 4. Laporan keberhasilan 5. Kepatuhan terhadap standar
Sedangkan menurut Faustino Cardosa (2001) tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi 2 macam:
1. “Untuk mereward performansi sebelumnya. (to reward past performance) 2. Untuk memotivasi perbaikan performansi pada waktu yang akan datang”. Dalam prakteknya penilaian kerja dapat dilakukan dengan beberapa tipe kriteria kinerja (performance) yaitu: a. Penilaian kinerja berdasarkan hasil (Result-based Performance Appraisal /Evaluation) Merumuskan kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir. Contoh penilaian ini adalah Management By Objective (MBO). Focus MBO penetapan sasaran secara bersama antara supervisor dan bawahan. MBO menerima masukan maksimal dari pegawai, proses konsultasi yang lebih teliti, ada jadwal peninjauan dan perbaikan sasaran. Pada akhir siklus peninjauan atau proyek, atasan dan bawahan menilai kembali hasil kerja sama dan kemudian merencanakan rangkaian sasaran berikutnya. b. Penilaian
kinerja
berdasarkan
prilaku
(Behavior-based
Performance
Appraisal) Tipe kriteria kinerja ini mengukur sasaran (means), pencapaian sasaran (goals) dan bukannya hasil (end result). Kebanyakan
pekerjaan
tidak
mungkin
diberlakukan
ukuran
kinerja
berdasarkan obyektivitas, karena melibatkan aspek-aspek kualitatif.penilaian kinerja tipe ini biasanya dikenal dengan sebutan BARS (Behaviorally Achored Rating Scales) dibuat dari kritikal insiden yang terkait dengan berbagai dimensi performansi. c. Penilaian kinerja berdasarkan Judgment (Judgment-based Performance) Tipe ini mengevaluasi kinerja berdasarkan deskripsi prilaku yang spesifik seperti, quality of work, job knowledge, cooperation, initiative, interpersonal competence, loyalty, dependability, personal qualities, dan yang sejenis lainnya.
2.2.3
Pengukuran Kinerja Menurut Hansen dan Mowen (2000:483) pengukuran kinerja harus
mencakup: 1. “Efisiensi yaitu berfokus pada hubungan antara masukan dan keluaran, dimana cara untuk meningkatkan efisiensi adalah membuat keluaran yang sama dengan menggunakan biaya masukan yang lebih rendah 2. Kualitas yaitu berhubungan dengan pelaksanaan yang benar pada saat dilakukan bila terdapat cacat pada keluaran maka perlu dilakukan proses pengulangan yang menyebabkan biaya yang tidak perlu akan terjadi dan penurunan efisiensi pun tidak dapat dihindari 3. Waktu yaitu waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumberdaya sehingga akan terjadi pemborosan atau inefisiensi”. Auditor sebagai tenaga profesional dalam sebuah Kantor Akuntan Publik tidak luput dari penilaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pekerjaannya terutama mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan yang akan menjadi acuan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja auditor pun menjadi perhatian dalam standar pengendalian mutu auditor yaitu terdapat dalam sistem pengendalian mutu seksi 200 [PSPM No.02] bagian promosi yang mengharuskan KAP melakukan evaluasi personel secara periodik, memberitahukan personel kemajuan mereka, dan menyelenggarakan arsip personel yang memuat dokumentasi mengenai proses evaluasi. Dalam Pernyataan Sistem Pengendalian Mutu (PSPM) No.02 tahun 2001 tentang perumusan dan prosedur pengendalian mutu dalam bagian promosi dinyatakan bahwa untuk mengevaluasi kinerja personal dan keahlian yang diharapkan adalah seperti hal-hal berikut ini: i.
Pengetahuan teknis
ii.
Kemampuan analitik dan judgmental
iii.
Kemahiran komunikasi
iv.
Kemahiran memimpin dan melatih
v.
Hubungan dengan klien
vi.
Sikap mental pribadi dan professional (karakter, intelegensi, pertimbangan dan motivasi)
vii.
Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang keluarkan oleh pihak berwenang untuk promosi ke posisi supervisor
Sedangkan menurut Adrian dan Arnold (2000) terdapat 3 dimensi kinerja auditor yang kemudian diuraikan menjadi 9 unsur kinerja yaitu: 1. Kemampuan Teknik dan Analisis a. Creative yaitu pemikiran inovatif penyesuaian untuk mengubah kondisi serta pertimbangan tujuan audit dan pendekatan alternatif untuk mencapai tujuan b. Effecien and organized yaitu penyelesaian dari penugasan dengan berdasarkan atas waktu dan dengan sedikit supervisi, rajin/tekun, merencanakan dan mengawasi kemajuan dari pekerjaan dan termasuk di dalamnya perencanaan waktu yang baik c. Knowledge of accunting and auditing standard yaitu berdasarkan atas teknik, kemampuan memahami atas teknik, kemampuan memahami atas sesuatu pekerjaan, kemampuan mengidentifikasi lingkup permasalahan dan mampu membandingkan teori dan praktek d. Judgement and common sense yaitu dapat mencapai kesimpulan berdasarkan logika didasarkan atas informasi yang tersedia, memahami maksud dari prosedur dan kerangka kerja dari keseluruhan kegiatan pemeriksaan serta memahami keseluruhan kegiatan pemeriksaan serta materiality 2. Karakter Profesional a. Initiative and ambition yaitu keinginan untuk bertanggungjawab dan mau memberikan kemampuan yang lebih bila diperlukan, sikap profesional dan positif serta mau menerima tantangan
b. Maturity and confidence yaitu sikap profesional yang baik, bertanggungjawab dan menerima secara konstruktif dan belajar dari kritikan serta mempunyai rasa percaya diri yang tinggi c. Interpersonal skills yaitu dapat membangun dan memperkuat dengan staf dan klien dengan baik dalam suatu tim kerja. 3. Kemampuan Komunikasi a. Communication skills yaitu dapat mengeluarkan dengan jelas seluruh ide baik secara ucapan maupun tertulis. b. Working papers yaitu adanya pendokumentasian, klasifikasi, kerapian/kebersihan, pengorganisasian dan semua kesimpulan di dukung dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas, kemampuan teknik dan analisis, karakter profesional, dan kemampuan komunikasi juga termasuk dalam kriteria yang dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja di dalam PSPM (Pernyataan Standar Pengendalian Mutu), sehingga penulis menggunakan ke tiga kriteria seperti yang diungkapkan Adrian Harrel dan Arnold Wright sebagai indikator untuk penilaian kinerja akuntan publik. Setelah diketahui ukuran pencapaian kinerja maka dilakukan proses penilaian kinerja ini dimana proses penilaian kinerja menurut Mulyadi (2002:420) dibagi menjadi dua tahap yaitu: 1. “Tahap persiapan yang terdiri dari: a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggungjawab b. Penetapan kriteria kinerja bagi setiap pusat pertanggungjawaban c. Pengukuran kinerja sesungguhnya 2. Tahap penilaian terdiri dari: a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan pelaporan dengan segera hasilnya b. Penentuan penyebab operasioanl dan perilaku penyimpangan yang merugikan
c. Penegakan perilaku dan tindakan yang diinginkan untuk mencegah terulangnya perilaku yang tidak diinginkan”. Penilaian kinerja ini dilakukan secara periodik dan dilaporkan kepada pihak manajemen yang kompeten untuk menilainya. Dalam melakukan pelaporan kinerja menurut Mulyadi (2002:432) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. “Laporan kinerja untuk manajer tingkat bawah harus berisis informasi yang rinci dan laporan kinerja untuk manajer tingkat atasnya harus lebih ringkas 2. Berisi unsur terkendalikan dan unsur tidak terkendalikan 3. Harus mencakup penyimpangan, baik yang menguntungkan maupun merugikan 4. Sebaiknya diterbitkan paling tidak sebulan sekali 5. Disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman pemakai 6. Penyampaiannya memperhatikan kemampuan penerima dalam memahami laporan tersebut”. 2.3
Akuntan Publik
2.3.1
Pengertian Akuntan Publik Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntan publik, berikut ini
dikemukakan pengertian akuntan publik menurut SPAP (2001:20000.2) adalah: “Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”.
Sedangkan Mulyadi (2002:1) menyatakan bahwa: “Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa akuntan publik adalah akuntan atau pejabat yang berwenang lainnya yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan.
2.3.2
Tipe-tipe Audit Menurut Arens, Elder dkk (2006:13) mengemukakan tiga jenis audit, yaitu
sebagai berikut: “Types of audits: operational audit, compliance audit, and financial statement audit”.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga tipe audit tersebut: 1. Audit operasional (operational audit) Merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan prosedur dan metode-metode yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efektifitas dan /atau efisiensi organisasi. Proses audit operasional meliputi penghimpunan dan evaluasi bukti yang berkaitan dengan suatu aktivitas operasional organisasi dalam kaitannya dengan tingkat efektifitas dan/atau efisiensi organisasi yang bersangkutan. Audit operasional dilakukan untuk menilai prestasi, megidentifikasi kesempatan untuk perbaikan serta perolehan alternatif untuk keperluan pengembangan, perbaikan serta tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, hasil akhir audit operasional adalah suatu rekomendasi kepada pimpinan guna peningkatan efektifitas organisasi agar sesuai dengan yang diharapkan. 2. Audit ketaatan (compliance audit) Bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah mentaati prosedur, kebijakan atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ketaatan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan apakah kegiatan-kegiatan baik kegiatan finansial maupun operasional auditee telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil audit ketaatan adalah laporan mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. 3. Audit laporan keuangan (financial statement audit)
Dilakukan untuk menentukan dan melaporkan apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan sebagaimana mestinya (layak saji). Ukuran kelayakan penyajian laporan keuangan adalah kesesuaiannya dengan standar penyajian laporan keuangan yang di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, yang menjadi asersi atau informasi adalah laporan keuangan dan yang menjadi kriteria yang ditetapkan adalah standar akuntansi keuangan.
2.3.3
Tipe-tipe Akuntan Publik Tipe akuntan publik menurut Arens, Elder dkk (2006:15-16) terdiri dari
empat jenis, yaitu sebagai berikut: “Type of auditors are: certified public accounting firms, general accounting office auditor, internal revenue agents, and internal auditors”
Berikut ini adalah penjelasan mengenai ke empat tipe auditor tersebut: 1. Kantor Akuntan Publik (certified public accounting firm) Kantor Akuntan Publik (CPA Firm) pada umumnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan instansi perusahaan go public. Selain itu KAP juga mengaudit untuk perusahaan-perusahaan baik yang besar maupun yang kecil serta organisasi-organisasi non profit. Dalam praktiknya, istilah auditor sering diartikan sama dengan Kantor Akuntan Publik. KAP sering juga disebut Eksternal Auditor atau Independent Auditor. tipe audit yang biasa dilakukan adalah mencakup berbagai tipe audit terutama audit atas laporan keuangan. 2. Auditor Negara/Pemerintah (general accounting office auditor) Merupakan auditor yang dibentuk oleh Negara dan bertuga melaksanakan audit terhadap instansi-instansi pemerintah. Auditor Negara merupakan lembaga Negara yang independen (di luar) instansi pemerintah (lembaga eksekutif). Di Indonesia auditor yang bertindak sebagai auditor tipe ini adalah
Badan Pengawas Keuangan (BPK). Tipe audit yang dilaksanakan dapat menyangkut audit atas laporan keuangan, audit ketaatan dan audit operasional. 3. Auditor Pajak (internal revenue agent) Merupakan auditor yang bekerja pada Kantor Layanan Pajak. Tugas utamanya adalah melaksanakan audit ketaatan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Tipe audit yang dilaksanakan terutama audit ketaatan. 4. Auditor Internal (internal auditor) Merupakan auditor yang berstatus sebagai karyawan instansi swasta dan bekerja untuk kepentingan instansi yang bersangkutan. Tugas utamanya adalah membantu pimpinan dalam pengendalian organisasi tersebut. Tipe audit yang dilaksanakan adalah audit operasional dan audit ketaatan.
2.3.4 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Menurut Mulyadi (2002:121) tahap-tahap audit atas laporan keuangan meliputi: 1. Penerimaan Perikatan Audit Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari klien. Enam langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, yaitu: 1. Mengevaluasi integritas manajemen . 2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. 3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. 4. Menilai independensi 5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. 6. Membuat surat perikatan audit. 2. Perencanaan Audit
Langkah berikutnya setelah perikatan audit diterima oleh auditor adalah perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Tujuh tahap perlu ditempuh oleh auditor dalam merencanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan, yaitu: 1. Memahami bisnis dan industri klien 2. Melaksanakan prosedur analitik 3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal 4. Mempertimbangkan risiko bawaan 5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama 6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan 7. Memahami pengendalian intern klien. 3. Pelaksanaan Pengujian Audit Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan utamanya adalah
untuk
memperoleh
bukti
audit
tentang
efektivitas
struktur
pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Secara garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga golongan berikut ini: 1. Pengujian analitik (analytical tests). 2. Pengujian pengendalian (tests of control). 3. Pengujian substantif (substantive tests). 4. Pelaporan Audit Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusun laporan keuangan auditan (audited financial statement), penjelasan laporan keuangan (notes to financial statement) dan pernyataan pendapat auditor. Adapun pernyataan pendapat auditor terbagai ke dalam lima macam, yaitu: 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Pernyataan ini merupakan pendapat yang dinyatakan dalam laporan audit bentuk baku. 2. Pendapat
Wajar Tanpa Pengecualian
dengan
Bahasa Penjelasan
(unqualified opinion with explanatory langunge) Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. 3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, meskipun ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 4. Pendapat Tidak Wajar (adverse opinion) Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion) Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, yang bisa disebabkan oleh pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit maupun auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.
2.3.5
Kantor Akuntan Publik Dalam Aturan Etika kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001
(2001:20000.1), disebutkan bahwa: “Kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik”. Dengan kata lain KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Suatu kantor akuntan yang sudah cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang diberikan, misalnya: bagian audit, jasa manajemen, perpajakan, serta penelitian dan latihan. Pembagian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai mengembangkan keahlian mereka ke bagian yang sesuai dengan pengetahuan preferensi mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang lebih baik bagi klien.
2.3.6
Hirarki Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik Suatu KAP yang sudah cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang
diberikan. Kita dapat melihat kantor akuntan yang dibagi menjadi bagian pemeriksaan (audit), bagian konsultasi (management service), dan bagian sistem (system analyst). Pembagian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai profesional mengembangkan keahlian mereka ke jurusan yang sesuai dengan pengetahuan dan referensi mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang lebih baik bagi masyarakat. Kalau KAP sudah cukup besar, setiap kelompok dapat diperlakukan sebagai suatu pusat keuntungan. Partner yang mengepalai kelompok tersebut dapat diberi kompensasi yang sesuai dengan keuntungan yang diperoleh kelompoknya. Menurut Mulyadi (2002:33) umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini: 1.
Partner
Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 2.
Manajer Manajer bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kertas kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior.
3.
Auditor Senior Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu.
4.
Auditor Junior Auditor junior malaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor.
2.3.7
Jasa yang Diberikan Kantor Akuntan Publik Pada dasarnya jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik meliputi:
1. Jasa Assurance Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambil keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan. Profesional yang menyediakan jasa assurance harus memilki kompetensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. Jasa assurance dapat disediakan oleh profesi akuntan publik atau berbagai profesi lain. Contoh jasa assurance yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen, jasa pemeringkatan televisi (television rating), dan jasa pemeringkatan radio (radio rating). 2. Jasa Atestasi (attestation) Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (generally accepted accounting principles). Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi 4 jenis: 1) Audit Jasa audit mencakup perolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi suatu asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa auditing disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan
terhadap laporan keuangan tersebut, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangandan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 2) Pemeriksaan (Examination) Pemeriksaan merupakan jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3) Penelaahan (Review) Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap keuangan suatu entitas dengan tujuan memberikan keyakinan atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya disbanding dengan keyakinan positif yang diberikan akuntan publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan. 4) Prosedur yang disepakati (Agreed-Upon Procedures) Merupakan jasa atestasi atas asersi manajemen yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. 3. Jasa Non-Assurance Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance meliputi: 1) Jasa Kompilasi (accounting and compilation) Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya seperti pencatatan (manual maupun dengan komputer), transaksi akuntansi sampai penyusunan laporan keuangan.
2) Jasa Perencanaan Keuangan (financial planning) Meliputi berbagai jenis jasa yang mencakup menginterpretasi, dan menambah nilai informasi keuangan. Misalnya perencanaan pajak, analisis laporan keuangan sampai dengan strukturisasi investasi portofolio. 3) Jasa Konsultasi Manajemen Jasa ini memberikan kemungkinan pada klien untuk meningkatkan kemampuan dan sumber dayanya dalam rangka mencapai pembenahan system ekonomi sampai dengan keikutsertaan dalam penyusunan strategi pemasaran serta pemanfaatan instalasi komputer.
2.3.8
Standar Profesional Akuntan Publik Standar Profesional Akuntan Publik (2001:001.7) menyatakan bahwa: “Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit”. Semua standar dalam Standar Auditing saling berkaitan erat dan saling
bergantung antara satu sama lainnya. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar yang terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: 1.
Standar Umum 1) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2.
Standar Pekerjaan Lapangan 1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan oertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 3.
Standar Pelaporan 1) Laporan audit harus meyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.
2. 3.9 Tipe Standar Profesional Akuntan Publik SPAP per 1 Januari 2001 terdiri atas enam tipe standar profesional sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu: •
Standar Auditing
Merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. •
Standar Atestasi Memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan oleh jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar Atestasi terdiri dari 11 standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).
•
Standar Jasa Akuntansi dan Review Standar ini memberikan kerangka untuk fungsi untuk non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar ini dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi dan Review (PSAR).
•
Standar Jasa Konsultasi Standar ini memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui KAP.
•
Standar Pengendalian Mutu Standar ini memberikan panduan bagi KAP di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya agar mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik IAI.
•
Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan bagian dari kode etik IAI yang mengatur anggotanya yang menjalankan profesi akuntan publik.
Aturan etika ini ditetapkan oleh rapat anggota IAI Kompartemen Akuntan Publik dan wajib ditaati oleh seluruh anggota serta staf profesional di suatu Kantor Akuntan Publik. Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari: 1) Independensi, integritas, dan objektivitas 2) Standar Umum Prinsip Akuntansi, meliputi Standar umum, Kepatuhan terhadap Standar, serta Prinsip-prinsip Akuntansi. 3) Tanggung jawab kepada klien, meliputi kerahasian informasi klien dan fee professional. 4) Tanggung jawab kepada rekan, meliputi tanggung jawab kepada rekan seprofesi, komunikasi antar Kantor Akuntan Publik, serta Perikatan Atestasi. 5) Tanggung jawab dan praktik lain, meliputi perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.
2.4
Hubungan Soft Skills dengan Kinerja Akuntan Publik IAI sebagai wadah bagi profesi akuntan publik telah menyusun suatu standar
tertentu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa akuntan publik. Akuntan publik sebagai tenaga profesional dalam sebuah kantor akuntan publik tidak luput dari penilaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pekerjaannya, terutama mengenai pemeriksaan laporan keuangan yang akan menjadi acuan bagi banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja akuntan publik pun menjadi perhatian dalam standar pengendalian mutu akuntan publik yaitu terdapat pada sistem pengendalian mutu PSPM seksi 200 (PSPM No.02) bagian promosi yang mengharuskan KAP melakukan evaluasi personil secara periodik, memberitahukan personil kemajuan mereka dan menjelaskan arsip personil yang memuat dokumentasi mengenai proses evaluasi.
Dengan memiliki soft skills diharapkan akuntan publik dapat meningkatkan kinerjanya. Karena akuntan publik merupakan seorang profesional yang dianggap ahli menyangkut pemeriksaan, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang teknik-teknik pemeriksaan tetapi selain keahlian-keahlian tersebut, akuntan publik juga harus membekali dirinya dengan keahlian-keahlian nonteknis yaitu soft skills sehingga akuntan publik dapat meningkatkan kinerjanya.
