BAB II TINJAUAN PUSTAKA. perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi 2.1.1 Pengertian Evaluasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , evaluasi memiliki arti penilaian. Penilaian berarti pengukuran atau penentuan manfaat dari pada suatu kegiatan. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data

yang

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya (http://id.wikipedia.org /wiki/Evaluasi diakses pada tanggal 16 juni 2013 pukul 21.44 WIB). Viviane dan Gilbert de Lansheere dalam bukunya menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program melalui indikator yang khusus, tekhnik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan (Siagian dan Agus, 2010:117).

Universitas Sumatera Utara

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Serta penilaian bersifat kualitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut (Arikunto, 2009:3). Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima dari pihak-pihak yang mendukung maupun tidak mendukung suatu rencana (Sirait, 1990:30). Dari rumusan evaluasi yang dikemukakan tersebut maka dapat diartikan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) sebuah program dengan menggunakan indikator yang khusus, tekhnik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.


2.1.2 Jenis-jenis Evaluasi Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 1. Evaluasi Pada Tahap Perencanaan Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka memilihdan menentukan sebuah program dan tujuan. Untuk itu diperlukan metode-metode yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri. 2. Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini, hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya seperti program, tujuan dan metode-metode harus dianalisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana dimana evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti sarana yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, selain itu dalam melaksanakan evaluasi pada tahap pelaksanaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihakpihak yang melaksanakan evaluasi diantaranya adalah: a. Melakukan pengukuran kuantitatif maupun kualitatif terhadap program secara tekhnik. b. Melakukan analisa obyektif dan menghindari analisa subyektif terhadap tujuan. Dengan demikian evaluasi dapat diterapkan


sebagai salah satu program yang sangat penting dalam manajemen program (Sirait, 1990:159). 3. Evaluasi Pada Tahap Pasca Pelaksanaan Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya bahwa yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai efektivitas dan efisiensi dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009:537).

2.1.3 Tolak Ukur Evaluasi Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang biasa dijadikan penilaian terhadap program yang telah berlangsung tersebut. Berhasil atau tidaknya suatu program berdasarkan tujuan yang dimiliki tolak ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya, diantaranya: 1. Tolak ukur dalam evaluasi pada tahap perencanaan adalah: a. Mempunyai sebuah program yang akan disosialisasikan. b. Mempunyai sebuah tujuan yang akan disosialisasikan. c. Mempunyai

metode-metode

yang

akan

digunakan

untuk

disosialisasikan. 2. Tolak ukur dalam evaluasi pada tahap pelaksanaan adalah: a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah direncanakan. b. Apakah tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.


c. Apakah metode-metode sesuai dengan yang telah direncanakan. d. Apakah sarana yang ada dapat mencapai tujuan yang telah direncakan. 3. Tolak ukur dalam evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan adalah: a. Apakah hasil yang diperoleh (efektivitas dan efisiensi) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Suwito, 2002:16).

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Evaluasi Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan

tujuan

khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen (Arikunto, 2002:13). Menurut Crawford (2000:30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah : 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis (http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/ 19622/4/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 16 juni 2013 pukul 23.53 WIB).


2.1.5 Teknik Evaluasi Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik nontes (alternative test). Terdapat dua jenis pengelompokan tes, yaitu: 1.

Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor secara objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (judgement) dari korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa opsi untuk dipilih peserta tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian dari korektor tes. Jenis ini antara lain: tes esai, lisan.

2. Menurut ragamnya; tes esay dapat diklasifikasikan menjadi tes esay terbatas (resricted esay), dan tes esay bebas (extented esay). Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga , yaitu: tes benarsalah (true-falses), tes menjodohkan (matching), dan tes pilih ganda (mulitiple choice). Tekhnik notes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa diantaranya adalah: angket (quesionaire), wawancara (interviev), pengamatan (observation), skala bertingkat (rating scale), sosiometri, paper,

portofolio,

kehadiran

(presence),

penyajian

(presentation),

partisipasi (participation), riwayat hidup, dan sebagainya.


2.1.6 Standar Evaluasi Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu;

1. Utility (manfaat) Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusanatas program yang sedang berjalan. 2. Accuracy (akurat) Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi. 3. Feasibility (layak) Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak (Umar, 2002 : 40).

2.2 Evaluasi Program Evaluasi program merupakan suatu langkah, yaitu awal dalam supervisi yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu: 1. Penilain atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menetapkan prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan sebelumnya


2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, di dalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya drencanakan

2.3 Jaminan Sosial Kata “jaminan sosial” berasal dari social dan security. Security diambil dari Bahasa Latin “ se-curus” yang bermakna“se” (pembebasan atau liberation) dan “curus” yang berarti (kesulitan atau uneasiness). Sementara itu, kata “social” menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (society). Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan” (Suharto, 2009). Sementara itu, Jaminan sosial menurut ILO (1998) yang mengacu pada Konvensi ILO No. 102 (1952) dalam UU SJSN (2006: 33), adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem Jaminan Sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, cacat, hari tua dan kematian dini, perawatan medis termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.


Dalam Undang-undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ditegaskan, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, yang dimaksudkan adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sistem jaminan sosial dirancang untuk mampu menyinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta. Program jaminan sosial diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial, dan atau tabungan wajib yang bertujuan untuk dapat memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk, guna memenuhi kebutuhan dasar hidup layak (UU. No. 40:11-12). Jaminan kesejahteraan sosisal dikelompokkan kedalam tiga model,yaitu: a. Jaminan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan sosial (social assistance), yakni skema publik yang diberikan oleh negara terutama kepada warganya yang sangat rentan dan tidak termasuk angkatan kerja (anak-anak, jompo, penyandang cacat yang tidak dapat bekerja) b. Jaminan kesejahteraan sosial dalam bentuk asuransi sosial dalam bentuk asuransi sosial (social insurance), jika bantuan sosial didanai dari pihak pajak dan diberikan tanpa memperhatikan apakah si penerima memberikan

kontribusi

(premi).

Asuransi

sosial

secara

umum

menyaratkan bahwa peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap sebagiannya dapat disisihkan untuk membayar premi


c. Jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (micro and area based schemes) yang dikembangkan untuk merespon beberapa kekurangan yang ada pada skema formal (bantuan sosial dan asuransi sosial), yang sasarannya adalah komunitas pedesaan dan perkotaan yang tidak memeliki atau belum tercakup oleh mekanisme perlindungan sosial formal (Suharto, 2007:18-20). Jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah asuransi sosial (compulsory social insurance) yang dibiayai

dari

kontribusi/premi

tersebut

harus

dikaitkan

dengan

tingkat

pendapatan/upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (insurance assistance) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dari sumber pemberian negara dan bantuan sosial dari masyarakat lainnya. Jaminan sosial diberikan kepada seluruh warga negara baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja namun demikian tetap mengacu pada pilar jaminan sosial yang ada, yaitu: 1. Pilar pertama yang terbawa adalah pilar bantuan sosial (social assitance) bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk meemenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh Pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mamapu dapat tetap menjadi peserta SJSN. Bantuan sosial diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok atau komunitas sebagai pengganti


atas kehilangan fungsi-fungsi sosial ekonominya, baik secara permanen maupun untuk sementara waktu. Bantuan sosial permanen diberikan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang cacat ganda sedangkan bantuan sementara diberikan kepada mereka yang ditimpa bencana alam dan bencana sosial. 2. Pilar kedua adalah pilar asuransi sosial yang mempunyai penghasilan (diatas garis kemiskinan) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Pendekatan ini merupakan upaya negara untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengikutsertakan secara aktif tanggung jawab dalam bentuk iuran. Asuransi sosial diberikan kepada: a. Mereka yang bekerja pada sektor formal dijamin dalam program Jamsostek bagi tenaga kerja swasta yang diatur dengan UndangUndang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kemudian, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), yang secara khusus diatur dalam UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kemudian, untuk program Asuransi Kesehatan (ASKES) secara khusus diatur dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 43


Tahun 1999, dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan PNS Departemen pertahanan/TNI/POLRI

beserta

keluarganya

telah

dilaksanakan

program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang secara khusus diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. b. Bagi mereka yang bekerja pada sektor informal/mandiri, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal/mandiri maka Departemen Sosial mengembangkan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS). Askesos didefenisikan sebagai suatu sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan/pertanggungan bagi warga masyarakat terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama meninggal, mendertia sakit, mengalami kecelakaan, dan berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga (Dit.Jamkesos, 2007 :13). c. Pilar ketiga adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta/privat yang berbasis sukarela/dagang). Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat dilakukan oleh perorangan atau


kelompok seperti investasi saham, reksa dana, atau membeli properti sebagai

tabungan

bagi

dirinya

atau

keluarganya

(http://

kebijakansosial.wordpress.com/2010/02/09/jaminan-sosial-merupakan tanggung-jawab-kita-semua/ diakses pada tanggal 17 juni 2013 pukul 16.33 WIB). Pada pilar pertama tanggung jawab jaminan sosial lebih mengutamakan tanggung jawab pemerintah, pilar kedua berupa asuransi sosial tanggung jawab relatif lebih berimbang untuk program Jamsostek tanggung jawab berupa premi dibebankan kepada pekerja dan perusahaan. Pada program Askes pegawai negeri, Taspen dan Asabri tanggung jawab dibebankan kepada negara sebagai pemberi kerja bagi PNS/TNI dan PNS/TNI itu sendiri. Sedangkan pada pilar ketiga tanggung jawab penuh perorangan atau kelompok. Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan fondasi Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik). Kedua pilar ini juga terakomodasi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (pasal 1 ayat 11). Kemudian diatur lagi pada pasal 9 ayat 1,2 dan 3 Jaminan Sosial yang dimaksud untuk: a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita


penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosialekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. c. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan (http://kebijakansosial. wordpress. com/2010/02/09/jaminan-sosialmerupakan-tanggung-jawab-kitasemua/diakses pada tanggal 17 juni 2013 pukul 16.50 WIB). Asuransi sosial memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan, diantara kelebihannya antara lain: peserta memiliki hak untuk menerima manfaat (mengajukan klaim) sebagai balasan atas premi yang dia bayar, dimana hak tersebut lebih kuat daripada hak yang diberikan oleh sistem bantuan sosial. Berkaitan dengan sumbersumber pendanaan, beban pembiayaan lebih mudah diterima secara logis, karena beban asuransi dan tingkat manfaat (pertanggungan) berhubungan erat. Hal ini berbeda dengan sistem bantuan sosial yang mengandalkan pajak dengan mana antara pembayar dan penerima seringkali tidak berkaitan tuntutan-tuntutan yang bersifat mementingkan diri sendiri, seperti: “saya ingin lebih banyak manfaat, tetapi tidak ingin lebih banyak menanggung beban premi” dapat dihindari. Sedangkan kekurangannya adalah kecenderungan terhadap keseragaman, bentuk-bentuk manfaat


yang tetap (fixed), dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan manfaat (the abuse of

benefits)

(http://puslit.kemsos.go.id/download/pdf/evaluasi-program-jaminan-

kesejahteraan-sosial.pdf diakses pada tanggal 17 juni 2013 pukul 17.18 WIB). Terkait konsep Asuransi Sosial, terdapat konsep asuransi mikro (micro insurance), yang seolah-olah ada asuransi makro dan asuransi mikro. Asuransi mikro adalah bentuk jaminan sosial berbasis komunitas dimana anggotanya yang berjumlah terbatas secara sukarela memusatkan sumber dana berupa premi ke dalam wadah kelompok untuk kemudian mendapat manfaat dari kontribusi itu (Gaol, 2008:13).

2.4 Program Asuransi Kesejahteraan Sosial 2.4.1 Latar Belakang Askesos Askesos adalah salah satu sistem jaminan sosial untuk memberikan perlindungan/pertanggungan bagi kelompok miskin dan hampir miskin terutama di kalangan pekerja sektor informal dan pekerja sektor informal dan pekerja mandiri dimana

pencari

nafkah

berpotensi

mengalami

resiko

menurunnya

tingkat

kesejahteraan sosial akibat meninggal dunia, menderita sakit, mengalami kecelakaan dan berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga. Dana klaim peserta Askesos di bayar oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial RI. Sasaran

program

Askesos

adalah

Pekerja

informal

yaitu

pekerja

yang

penghidupannya miskin dan hampir miskin, berpenghasilan dibawah Upah Minimal Provinsi (UMP), terdiri atas:


1. Pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar dan pedagang keliling 2. Pekerja informal yang bekerja pada orang lain 3. Pemilik suatu usaha kecil yang mempekerjakan satu dua orang pekerja Dalam

melaksanakan

program

Askesos

maka

kementerian

Sosial

mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak diantaranya: 1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibina oleh Kementerian Sosial maupun yang tidak. 2. Orsos, Yayasan, Lembaga Sosial yang memenuhi syarat. 3. Instansi pemerintah terkait, diantaranya dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran lokasi yang akan dioperasikanlkan program Askesos adalah wilayah yang memiliki data populasi pekerja sektor informal di wilayah perkotaan, sub urban, pesisir, dan perbatasan amtara negara. Sasaran lokasi Askesos untuk pengembangan lokasi selanjutnya bisa diarahkan ke lokasi yang mempunyai kriteria kemiskinan termasuk sekitar industri, daerah terpencil dan pinggiran hutan (Dit. Jamkesos, 2010:5-6). Program Askesos ini berbeda dari asuransi sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, lebih memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah bertindak sebagai fasilisator dan motivator, karena masyarakat lebih sadar pada masalah sosial dan kondisi di lapangan. Askesos telah mencapai 33 provinsi, 314 kabupaten/kota, 1378 lembaga sosial/organisasi mitra kinerja dan 275.600


peserta. Besaran dana Askesos ini dialokasikan sekitar Rp 22 miliar, termasuk juga untuk program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permaen (BKSP), bagi anggota masyarakat miskin yang termasuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti lanjut usia, penyandang cacat mental dan fisik, dan penyandang psikotik atau eks penyakit kronis yang terlantar. Lembaga pelaksana Askesos adalah lembaga yang memiliki legalitas dan berpengalaman memberikan pelayanan sosial dan memiliki usaha ekonomis produktif, dengan legalitas sebagai berikut: 1. Lembaga Sosial yang berbadan hukum dan terdaftar pada Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Kelompok Usaha Bersama (Kube), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi, dan kelompok sosial masyarakat lain yang dibentuk dan dibina oleh Kementerian Sosial RI. 3. Lembaga

Sosial

Lokal

yang

legalitas

diakui

oleh

pemerintah

desa/kelurahan setempat. 4. Lembaga Sosial yang ditunjuk sebagai Pelaksana Askesos: a. Untuk kegiatan yang didukung dana subsidi cadangan klaim APBN ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial b. Untuk kegiatan yang didanai dari subsidi dana cadangan klaim melalui dana dekonsentrasi dan/atau APBD I maka ditetapkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah


c. Untuk kegiatan yang didukung subsidi dana cadangan klaim APBD II ditetapkan oleh Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota/ atas nama Bupati/Walikota. d. Untuk kegiatan yang didanai swadaya masyarakat, maka legalitasnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota atas ama Bupati/Walikota setempat (Dit. Jamkeos, 2010:15-16).

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Askesos Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Askesos ini adalah: 1. Memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesejahteraaan sosial kepada pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal dari kemungkinan risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama

mengalami sakit, kecelakaan,dan meninggal

dunia. 2. Memperkuat ketahanan keluarga rentan terhadap risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial melalui pemeliharaan pendapatan (income maintenance). 3. Meningkatkan

partisipasi

sosial

masyarakat

dalam

menyediakan

perlindungan sosial berbasis masyarakat. Manfaaat program Askesos yag diharapkan adalah: 1. Sebagai pengganti pendapatan keluarga apabila mengalami risiko atau musibah akibat sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. 2. Sebagai tabungan sesuai jumlah premi atau iuran yang dibayarkan.


3. Mempertahankan pendapatan apabila pencari nafkah utama mengalami musibah. 4. Mendorong

pola

hidup

hemat

dan

membiasakan

menabung

(http://puslit.kemsos.go.id/download/pdf/evaluasi-program-jaminankesejahteraan-sosial.pdf diakses pada tanggal 17 juni 2013 pukul 22.18 WIB).

2.4.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan Askesos Pengelolaan Askesos dilaksanakan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Legalitas, yakni pengelolaan Askesos dilaksanakan berdasarkan azas yuridis-formal atau mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku 2. Berbasis masyarakat dan sumber daya lokal, yakni pengelolaan Askesos dilakukan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat potensi sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitarnya 3. Transparansi, yakni pengelolaan Askesos dilaksanakan berdasarkan azas keterbukaan 4. Objektif, yakni bersikap adil dan tidak menunjukkan keberpihakan 5. Partisipatif, yakni pengelolaan Askesos melibatkan berbagai lapisan dalam komponen masyarakat 6. Keterpaduan, yakni pengelolaan Askesos merupakan program lintas sektor


7. Profesional dan akuntabel, yakni pengelolaan Askesos dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan dapat dipertanggung jawabkan 8. Kemandirian, yakni pengelolaan Askesos diarahkan pada peningkatan kemampuan swakelola dan swadana 9. Keberlanjutan, yakni pengelolaan Askesos harus mampu menumbuhkan peranserta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus 10. Pelaksanaan sesuai prosedur (panduan Dit. Jamkesos, 2010:21-22).

2.4.4 Prosedur Penyelenggaraan Askesos Secara kelembagaan, pelaksanaan Askesos didukung oleh keorganisasian yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya. Pada tingkat pelaksana, masing-masing memiliki struktur organisasi yang berbeda sesuai jenis, bentuk dan karkteristik/keunikan lembaga. Mengacu pada pedoman dan ketentuan yang berlaku, maka setiap lembaga pelaksana berkewajiban untuk membentuk Tim pengelola. Tim pengelola tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam struktur organsisasi lembaga pelaksana Askesos. Kelembagaan Askesos a. Lembaga pelaksana 1. Fungsi: Lembaga pelaksana mengemban fungsinya sebagai penanggung jawab pelaksana Askesos.


2. Tugas pokok a. Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola b. Menunjuk dan menetapkan Pendamping c. Bersama Tim Pengelola menyeleksi dan menetapkan peserta Askesos d. Menghimpun data dan melakukan pemetaan populasi pekerja di sektor informal e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi f. Memberikan bimbangan motivasi g. Melaksanakan operasional kegiatan Askesos h. Menyediakan Askesos

sarana/prasarana

(kantor,

perlengkapan

pendukung

pelaksanaan

administrasi,

peralatan

komunikasi dan transportasi) i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Askesos secara berjenjang. a.

Tim pengelola dan pelaksana terdiri dari: 1. Ketua a. Fungsi: Ketua Tim Pengelola berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan Askesos. b. Tugas Pokok: 1. Mempertanggung jawabkan pengelolaan Askesos 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan Askesos


3. Memelihara dan mengembangkan hubungan baik serta kerjasama dengan jajaran Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT, tokoh masyarakat serta Lembaga Sosial/LSm setempat 4. Bersama lembaga pelaksana menyeleksi calon peserta Askesos. 2. Sekretaris a. Fungsi: berfungsi sebagai pelaksana tata kegiatan administrasi perkantoran dalam pengelolaan Askesos. b. Tugas pokok: 1. Melaksanakan surat-menyurat kegiatan Askesos 2. Melaksanakan administrasi kegiatan Askesos 3. Melaporkan kegiatannya kepada Ketua Tim 3. Bendahara a. Fungsi: berfungsi sebagai pengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan Askesos. b. Tugas Pokok: 1. Menerima dan menjaga dana subsidi cadangan klaim untuk kemudian dicatat dan dibukukan 2. Membuat buku kas umum dana Askesos 3. Melaksanakan administrasi keuangan Askesos 4.

Melakukan pembukuan bukti setoran premi

5. Menerima setoran premi dari urusan premi dan keuangan


6. Menyetorkan premi ke bank dan melakukan pembayaran kalim 7. Membuat laporan keuangan secara berkala sesuai keputusan tim 8. Melaporkan kegiatannya kepada ketua tim. 4. Urusan Pemasaran dan Pembina Peserta a. Fungsi: berfungsi sebagai perekrutan dan pemberdayaan peserta Askesos. b. Tugas Pokok: 1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/pemasaran sosial Askesos 2. Merekrut calon peserta Askesos 3. Memberikan bimbingan motivasi 4. Melaporkan kegiatannya kepada ketua tim. 5. Urusan Premi dan Keuangan a. Fungsi: berfungsi sebagai pengelola keuangan premi Askesos. b. Tugas Pokok: 1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan premi 2. Melakukan pembukuan keuangan premi 3. Melakukan pembukuan bukti setoran premi 4. Menerima setoran premi dari peugas lapangan 5. Membuat laporan pertanggung jawaban setoran premi


6. Melakukan pengisian dan penyerahan polis Askesos kepada peserta yang berhak menerimanya 7. Melaporkan kegiatannya kepada ketua tim. 6.

Urusan klaim dan Pertanggungan a. Fungsi:

berfungsi

untuk

mengelola

klaim

dan

administrasi

klaim

dan

pertanggungan Askesos b. Tugas Pokok: 1. Melaksanakan

kegiatan

pertanggungan Askesos 2. Menerima ajuan klaim dan pertanggungan dari peserta Askesos 3. Memeriksa serta memverifikasi ajuan klaim dan pertanggungan dari peserta Askesos 4. Memberikan persetujuan atau penolakan ajuan klaim dan pertanggungan dari peserta Askesos 5. Menyalurkan dana klaim dan pertanggungan kepada yang berhak sesuai ketentuan 6. Melaporkan kegiatannya kepada ketua tim. 7. Petugas lapangan a. Fungsi: berfungsi sebagai ujung tombak dalam pengelolaan Askesos


b. Tugas Pokok: 1. Mengadakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada calon peserta tentang manfaat Askesos dengan pendekatan individu, home visit dan melalui media tradisional secara berkala 2. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan jajajran Pemerintah

Kecamatan,

Desa/Kelurahan,

RW/RT,

tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Sosial/LSM guna mendapat dukungan bagi pelaksana Askesos 3. Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Askesos 4. Memberikan pelayanan, cepat tanggap terhadap calon peserta yang berminat dan peserta yang bertanya atau mengajukan kalim 5. Mengisi formulir daftar kolektif peserta 6. Menerima uang premi dari peserta tepat waktu 7. Menyetorkan uang premi/iuran kepada urusan premi dan keuangan 8. Mendorong

peserta

Askesos

untuk

memebentuk

kelompok 9. Mendorong

upaya

pengembangan

usaha

peserta

Askesos 10. Melaporkan kegiatannya kepada ketua tim.


c. Peserta Askesos a. Fungsi: berfungsi sebagai penerima pelayanan sosial Askesos b. Tugas Pokok: 1. Mendaftarkan diri sebagai calon peserta Askesos 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Membayar premi 4. Menerima dan menyimpan polis 5. Mengajukan klaim/dana pertanggungan sesuai ketentuan 6. Menerima

dan

memanfaatkan

dana

klaim

sesuai

keperuntukannya. d. Pendamping a. Fungsi: berfungsi sebagai fasilisator, mediator, advokator dan motivator bagi peserta dalam mengakses pelayanan sosial Askesos. b. Tugas Pokok: 1. Mengadakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada calon peserta dan peserta Askesos 2. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan jajajaran Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW/RT, tokoh masyarakat, Lembaga Sosial/LSM dan sistem sumber lainnya guna mendapat dukungan bagi peserta Askesos dalam memperoleh pelayanan sosial 3. Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Askesos 4. Mendorong peserta Askesos untuk memebentuk kelompok


5. Mendorong upaya pengembangan usaha peserta Askesos 6. Melaporkan kegiatannya kepada Lembaga Pelaksana Askesos (Dit. Jamkesos, 2010:11-18). Tanggung jawab Lembaga Pelaksana: 1. Melaksanakan keg iatan Askesos sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Membuat data dan pemetaan populasi pekerja di sektor informal b. Memebentuk tim pengelola c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi d. Memberikan bimbangan motivasi 2. Melaksanakan operasional kegiatan Askesos 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Askesos secara berjenjang. Kriteria Lembaga Pelaksana Askesos: 1. Memiliki legalitas 2. Berpengalaman memebrikan pelayanan sosial 3 tiga tahun berturut-turut 3. Memiliki kelengkapan program 4. Memiliki kelengkapan Sistm Manajemen 5. Melengkapi kelengkapan sarana dan prasarana 6. Memiliki kelengkapan SDM/pelaksana (berpengalaman, pendidikan minimal SLTA) 7. Sanggup memebentuk tim pengelola Askesos 8. Memiliki jaringan kerja yang baik dengan pemerintah, dunia usaha dan badan sosial lainnya


9. Mempunyai target rencana sasaran peserta di lingkungan minimal 200 peserta.

2.4.5 Tahapan Penyelenggaran Program Tahap persiapan sebagai langkah perencanaan dalam pengelolaan Askesos dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi: 1. Persiapan a. Penjajakan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal yang terkait dengan pengelolaan Askesos, terutama dari segi kelayakan lokasi. Penjajakan dilakukan oleh petugas dari Lembaga Pelaksana agar memenuhi kelayakan lokasi Askesos tersebut. Kelayakan lokasi harus memenuhi syarat yaitu: memiliki data populasi pekerja sektor informal pada lokasi setempat dengan penghasilan pencari nafkah utama minimal sebesar Rp 300.000 dan atau dibawah upah minimum regional (UMR), kemudian Lingkungan setempat mendukung pelaksanaan Askesos, dan yang terakhir kemampuan masyarakat dalam membayar premi b. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dimaksudkan sebagai pendekatan awal dalam memperkenalkan atau menginformasikan kegiatan Askesos kepada calon peserta. Sosialisasi dilakukan oleh petugas dari lembaga pelaksana (Orsos) agar masyarakat yang bekerja pada Sektor Informal di lokasi tersebut memahami Askesos sebagai bentuk perlindungan


sosial yang bermanfaat bagi mereka. Pelaksanaan sosialisasi disesuaikan situasi dan kondisi setempat c. Identifikasi dan Seleksi Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginvetarisasi dan menyeleksi calon peserta Askesos serta sumber lain sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Askesos d. Pemantapan Tim Pengelola dan Pendamping Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

memberikan

dan

membangun

pemhaman, kesepakatan serta kesatuan kerangka pikir dalam pelaksanaan kegiatan Askesos. Pemantapan Tim Pengelola dilakukan oleh pusat dan untuk Pendamping pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat e. Pembekalan Kemampuan Manajerial Tim Pengelola dan Pendamping Tahap

ini

bertujuan

meningkatkan

pengetahuan,

sikap

dan

keterampilan tekhnis yang berkaitan dengan pengelolaan Askesos. Pembekalan kemampuan Manejerian tim pengelola dilakukan oleh pusat dan untuk pendamping pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat f. Bimbingan Motivasi Tahap ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kesediaan untuk menjadi peserta Askesos. Waktu dan tempat pelaksanaan disesuaikan dengan ketepatan waktu masyarakat dan memanfaatkan momentum kegiatan kemasyarakatan yang ada


g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Askesos Penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan Askesos meliputi: 1. Menyediakan kelengkapan kantor, yaitu ruang kantor, peralatan kantor, peralatan informasi dan komunikasi dan yang terakhir peralatan transportasi. 2. Kelengkapan

administrasi

berupa

formulir

sesuai

dengan

kebutuhan. 2. Pelaksanaan dan Pengelolaan a. Pemasaran Bertujuan memperkenalkan Askesos kepada para pekerja sektor informal, sehingga mereka memahami manfaat Askesos serta hak dan kewajibannya sebagai peserta. Adapun kewajiban dan hak peserta Askesos sebagai berikut: 1) Kewajiban Peserta adalah: a) Mendaftarkan diri kepada lembaga yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Askesos. b) Membayar premi/iuran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan selama masa pertanggungan 3 tahun c) Mematuhi peraturan dan ketentuan Askesos. 2) Hak Peserta adalah: a) Mendapatkan Polis Askesos dan Kartu Tanda Peserta b) Mendapatkan klaim/dana pertanggungan sebagai berikut:


1. Tertanggung sakit atau kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat mencari nafkah akan di berikan dana pertanggungan sebesar Rp. 250.000,-, hanya 1(satu) kali per-tahun dengan ketentuan: Minimal 10 (sepuluh) hari berturut-turut yang dibuktikan dengan surat dari ketua RT dan RW serta Kelurahan, dan yang terakhir 3 (tiga) hari rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan Rumah Sakit. 2. Tertanggung meninggal dunia akan diberikan dana pertanggungan sebesar: •

Rp. 400.000,- jika tertanggung meninggal dunia di tahun pertama

•

Rp. 600.000,- jika tertanggung meninggal dunia di tahun kedua

•

Rp. 800.000,- jika tertanggung meninggal dunia di tahun ketiga.

3. Setelah masa pertanggungan (3tahun) berakhir, maka: •

Seluruh dana premi peseta baik yang mengalami atau tidak mengalami resiko akan dibayarkan sesuai dana yang disetor


•

Bersamaan dengan waktu tersebut peserta berhak

mendapatkan

polis

untuk

masa

pertanggungan 3 (tiga) tahun berikutnya. 4. Bila

peserta

pertanggungan

mengundurkan berakhir,

diri

maka

sebelum

premi

masa

dibayarkan

sebesar jumlah yang disetorkan. b. Perekrutan Peserta Bertujuan menjaring pekerja disektor informal untuk menjadi peserta Askesos. Persyaratan untuk menjadi peserta Askesos yaitu: 1) Pekerja sektor informal 2) Pencari nafkah utama dengan penghasilan dibawah atau setara UMP (Upah Minimum Provinsi) 3) Umur 21 s/d 60 tahun dan atau telah menikah 4) Memiliki identitas diri atau surat keterangan domisili dari pemerintah setempat 5) Mengisi formulir peserta yang telah disediakan 6) Bersedia membayar premi sebesar Rp. 5.000,- perbulan atau sesuai selama masa pertanggungan selama 3 (tiga) tahun. c. Penyaluran Dana Cadangan Klaim Dana cadangan klaim disediakan oleh Pemerintah (Kementerian Sosial RI). Penyaluran dana klaim dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:


1) Lembaga

Pelaksana

Askesos

yang

telah

ditetapkan

mengajukan penyaluran dana cadangan klaim kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah (dana dekon Provinsi) dilengkapi

dengan

dokumen

yang

dibutuhkan

(Surat

Keputusan, kuitansi, dsb) 2) KPA di Provinsi yang bersangkutan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) setempat 3) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) kepada Bank Persepsi yang telah ditunjuk. 4) Bak Persepsi melakukan transfer dana ke rekening Lembaga Pelaksana Askesoso yang telah ditentukan. d. Pengumpulan Dana premi Pengumpulan dana premi sebagai bentuk partisipasi peserta dalam mengakumulasi dana pertanggungan atas dana cadangan klaim yang disediakan Pemerintah. Pengumpulan dana premi dilakukan oleh Petugas Lapangan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pelaksana. Hasil pengumpulan premi dibukukan dan dananya disimpan pada rekening tersendiri atas nama Lembaga Pelaksana Askesos dengan pecimen tandatangan oleh Ketua dan Bendahara. Proses pengumpulan dana premi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:


1) Petugas Lapangan melakukan penagihan premi kepada peserta setiap bulan. Besarnya dana premi setiap peserta sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan 2) Petgas Lapangan melakukan pencatatan terhadap pembayaran premi oleh peserta 3) Uang tagihan premi yang telah diterima dari peserta disetor kepada Kepala Urusan Premi/Iuran dan Keuangan paling lama 1 (satu) hari kerja 4) Kepala Urusan Premi/Iuran dan Keuangan setelah menerima dan mencatat setoran premi seegera menyetor uang premi kepada Bendahara paling lama 1 (satu) hari kerja 5) Bendahara menerima uang setoran dari Kepala Urusan Premi/Iuran dan Keuangan dan membukukannya dalam Buku Premi kemudian menyetor uang premi tersebut ke rekening khusus pada Bank yang telah dibuka paling lambat 1 (satu) hari kerja dan membukukannya pada Buku Bank. e. Pembayaran dana klaim Bertujuan menyediakan dan membayarkan dana klaim untuk peserta Askesos yang mengalami resiko alamiah seperti sakit, kecelakaan dan meninggal dunia sesuai dengan prosedur. 1) Jenis pertanggungan yang diberikan meliputi: a) Pertanggungan Pengganti Penghasilan.


Peserta yang menderita sakit dan kecelakaan hanya diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun dan besarnya sesuai ketentuan yang diatur pada hak peserta b) Pertanggungan Santunan Kematian. Pertanggungan santunan kematian hanya diberikan kepada ahli warisnya dan besarnya nilai pertanggungan santunan seperti diatur pada hak peserta. 2) Pembayaran Dana Klaim dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Peserta mengalami resiko (sakit, kecelakaan dan meninggal dunia) yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Polis Askesos b) Peserta mengisi dan mengajukan Surat Permitaan Pembayaran

Klaim

sesuai

formulir

yang

telah

disediakan sekretariat c) Kepala urusan klaim dan pertanggungan melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Klaim dari peserta Askesos beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan, kemudian diteruskan kepada sekretaris. d) Sekretaris memeriksa kembali kelengkapan berkas Klaim peserta Askesos kemudian diajukan kepada


Ketua Tim Pengelola Askesos untk mendapatkan persetujuan pembayaran klaim sesuai ketentuan e) Pembayaran Klaim dilaksanakan oleh Bendahara melalui Kepala Urusan Klaim dan Pertanggungan 7. Proses pembayaran klaim selambat-lambatnya dilakukan selama 2 (dua) hari kerja (Dit. Jamkesos, 2010:22-31). 3. Kemitraan Bertujuan untuk: meningkatkan hubungan kerjasama lintas pelaku Askesos,

membangun

kolaborasi

dan

koordinasi

pada

tingkat

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan peserta Askesos. Sasarannya yaitu: Instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Lembaga Sosial yang terkait dan yang terakhir Dunia Usaha (berupa pemberian pelatihan, pemasaran, pendampingan, bantuan modal, dan lain-lain) (http://puslit.kemsos.go.id /download/pdf/evaluasiprogram-jaminan-kesejahteraan-sosial.pdf diakses pada tanggal 19 juni 2013 pukul 21.15 WIB). 4. Pengendalian a. Pemantauan: permasalahan

perkembangan, pelaksanaan

keberhasilan, di

lapangan,

penyimpangan dan

dan

langkah-langkah

perbaikan yang dilakukan b. Penyeliaan: bimbangan tekhnis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Askesos c. Evaluasi: tingkat keberhasilan dan dampak pelaksanaan Askesos


d. Pelaporan: bahan informasi keberhasilan pelayanan Askesos pada setiap tahap kegiatan. Kelayakan lokasi 1. Memiliki data populasi pekerja mandiri di sektor informal baik di pedesaan maupun di perkotaan 2. Lingkungan setempat mendukung pelaksanaan Askesos 3. Adanya Orsos sesuai dengan kriteria dan dapat dijadikan sebagai pelaksana Askesos 4. Adanay kesanggupan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Pengendali kabupaten/Kota.

2.4.6 Pendampingan Sejalan dengan permasalahan dan tantangan di lapangan, perlu dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan Askesos. Kegiatan pendampingan diarahkan untuk memfasilitasi peserta Askesos dalam rangka pelayanan sosial. a. Hakekat Pendampingan Pendampingan dilakukan agar kegiatan Askesos terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Pendampingan dalam hal ini adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan peserta Askesos dalam rangka memperkuat dukungan, memecahkan masalah, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhannya dalam melaksanakan kegiatan Askesos.


b. Tujuan Pendampingan 1) Meningkatkan kemampuan peserta Askesos dalam menemukenali permasalahan, potensi dan sumber daya sosial ekonomi yang ada di lingkungannya 2) Meningkatkan kemampuan peserta Askesos dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 3) Meningkatkan akses peserta Askesos dalam mengembangkan kegiatan usaha c. Prinsip-prinsip Pendamping Yaitu: kesetaraan dan berkeadilan, kepercayaan, penghargaan dan harkat martabat, disiplin dan yang terakhir konsistensi d. Peranan Pendamping 1) Konsultan,

memberikan

masukan-masukan

dalam

rangka

meningkatkan pelaksanaan kegiatan Askesos 2) Motivator, memotivasi dan menumbuhkan kesadaran berusaha dalam rangka kesejahteraan sosial sasaran pelayanan, kerja sama dan akses pelayanan sosial 3) Fasilisator,

memfasilitasi

peserta

Askesos

dalam

rangka

mengoptimalkan kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif dan kegiatan lainnya 4) Kualisator, menjembatani dan mendorong hubungan antara peserta Askesos dengan Tim Pengelola, dengan warga masyarakat, pihak dunia usaha dan pihak Pemerintah


e. Kriteria Pendamping Pendampingan dilaksanakan oleh Petugas Pendamping lokal yang berasal dari Lembaga Pelaksana Askesos. Pendamping diangkat dengan surat keputusan pimpinan Lembaga Pelaksana Askesos

(Dit. Jamkesos,

2010:37-39).

2.4.7 Pengelolaan Dana Askesos Bertujuan meyediakan dana klaim bagi peserta yang mengalami sakit, kecelakaan dan meninggal dunia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengelolaan dana Askesos menggunakan aturan yang telah ditetapkan dengan melakukan penatausahaan sesuai berbagai formulir yang disediakan. Pengelolaan dana Askesos meliputi kegiatan: a. Pembukaan rekening di Bank atas nama Lembaga Sosial dan harus ditandatangani oleh 2 orang pengurus (Ketua dan Bendahara) dan atau penanggung jawab yang ditunjuk telah membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak menyalahgunakan dana program. b. Lima puluh persen (50%) dana cadangan klaim wajib disimpan dalam rekening bank, atas nama Askesos. Sedangkan lima puluh persen (50%) lainnya dapat dikelola dengan status dipinjamkan untuk mendukung kegiatan

usaha

ekonomi

produktif

dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan peserta (mekanisme tekhnis peminjaman melalui MOU antara Direktorat Jamkesos dengan Lembaga Pelaksana Askesos).


c. Hasil usaha yang diperoleh dari jasa pinjaman 50% dana cadangan klaim tersebut, sebesar enam puluh persen (60%) disetorkan ke rekening bank untuk mengakumulasi cadangan dana klaim dan empat puluh persen (40%) sisanya dapat dipergunakan untuk mendukung operasional Askesos d. Premi yang diterima dari peserta wajib disetorkan dan di simpan pada bank e. Lembaga Pengelola Askesos berkewajiban menjaga kemanan dana yang ada (Dit. Jamkesos, 2010:31-32). Adapun Indikator keberhasilan Askesos antara lain: 1. Kelembagaan Pengelola Askesos a. Sumber Daya Manusia: SDM memadai dan memiliki kemampuan pelaksana asuransi kesejahteraan sosial b. Struktur Organisasi / Pengurus: pembagian tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dalam setiap unsur atau komponen kegiatan asuransi. 2. Kesejahteraan Sosial a. Administrasi: pengadministrasian yang lengkap, jelas terhadap kegiatan ASKESOS secara berkelanjutan dengan data, dokumentasi (foto / gambar) b. Perlengkapan: tersedianya peralatan (gedung, kantor, komputer, mesin tik, lemari, ATK, sarana komunikasi) c. Sumber dana memiliki modal dan sumber dana lain untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial dan tidak ketergantungan terhadap pihak lain.


3. Kepesertaan a. Memiliki sumber penghasilan b. Diutamakan yang telah berkeluarga c. Mampu membayar premi d. Sebagai pencari nafkah utama dan keluarga e. Memiliki kartu anggota dan polis Aspek berkelanjutan Askesos meliputi: 1. Kemandirian a. Meningkatnya kepercayaan para peserta kepada pelaksana Askesos b. Mengembangkan hasil kerja Askesos yang terukur c. Cara pengelolaan yang transparan 2.

Kemitraan Kesetaraan,

keterbukaan,

kejujuran,

saling

menguntungkan,

berkesinambungan dan berkolaborasi. 3. Jejaring Untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan kegiatan Askesos dengan: Instalasi Pemerintah, dunia usaha, lembaga donor nasional maupun Internasional dan yang terakhir masyarakat. Bentuk jaringan yang perlu dikembangkan: a. Pertukaran Informasi b. Peningkatan Kapasitas Pelayanan


c. Memperjuangkan kebijakan yang memihak dan berdasarkan kepentingan peserta Askesos d. Memperluas kerjasama di berbagai tingkat lokal, provinsi, nasional maupun dan global.

2.4.8 Peranan Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Askesos Pekerja sosial yaitu seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Kepmensos No. 10/HUK/2007). Profesi di bidang pekerja sosial terfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan manusia, baik secara individual maupun masyarakat. Dalam kaitannya dalam pelaksanaan Askesos maka tugas pekerja sosial yang diperlukan oleh masyrakat dalam hal ini mencapai kesejahteraan masyarakat melalui Askesos. Peranan pekerja sosial dalam hal ini adalah saat mana ada suatu wilayah yang tidak mendapatkan atau belum pernah merasakan program Askesos dengan jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal yang banyak di wilayah tersebut. Dengan demikian sasaran pertolongan pekerja sosial adalah masyarakat yang ada di daerah kawasan Askesos dilaksanakan.


2.5 Kesejahteraan Sosial 2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (http://www.kemsos.go.id/unduh/UU-Kesos-No11-2009.pdf diakses pada tanggal 20 juni 2013 pukul 00.55 WIB). Kesejahteraan Sosial juga merupakan sistem yang terorganisir dari pelayananpelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasirelasi

pribadi

dan

sosial

yang

memungkinkan

mereka

mengembangkan

kemampuannya seoenunh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan dan keluarga masyarakat (Muhidin, 1992:1). Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kesejahteraan Sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itaau dibidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, ataupun kehidupan spiritual.


2.5.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kebijakan menyangkut pada segala sisi dan aspek dari pemerintahan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, pembangunan dan lain-lain. Adanya kebijakan ini tidak lain adalah agar dapat memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kebijakan sosial adalah suatu aspek dan politik kajian yang memiliki ruang lingkup luas dan global. Peranan pekerja sosial dalam menghadapi fenomena perkembangan suatu negara sangat diperlukan dan peran serta aktif pula dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah yang memang memiliki otoritas dan peranan dalam melakukan suatu kebijakan. Seperti yang terdapat dalam defenisi tersebut, kebijakan sosial berfungsi melakukan suatu kesejahteraan bagi penduduk di suatu negara. Pekerja sosial sebagai tenaga yang sangat dibutuhkan kontribusinya dapat pula berfungsi dengan berperan serta ikut aktif menentukan dan membuat rancangan kebijakan sosial strategi tidak hanya dalam ruang lingkup lokal melainkan dalam mantra global. Pekerja sosial haruslah aktif dalam merespon situasi perubahan dan perkembangan kondisi global, sehingga dapat bersama dengan permerintah melakukan rancangan yang efektif dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah dapat mempengaruhi kejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang telah disusun dan diterapkan, ketiga langkah tersebut adalah: 1. Pemerintah membuat kebijakan yang bersifat spesifik dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh: Pemerintah


mungkin saja mencoba memperbaiki kondisi sosial penduduknya denganmemperkenalkan bentuk program kebijakan yang baru. 2. Pemerintah mempengaruhi kesejahteraan sosial melalui kebijkan sosial dengan melihat sisi ekonomi, limgkungan atau kebijakan lainnya. Walaupun begitu mereka memiliki perhatian terhadap suatu kondisi sosial. Contoh: Kebijakan sosial dengan menambah hubungan relasi perdagangan atau mengundang investor dari negara lain lalu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membangkitkan pemasukan yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakt dengan melihat tumbuh suburnya jumlah investor perdagangan lain-lain. 3. Kebijakan

sosial

pemerintah

yang

mempengaruhi

kesejahteraan

masyarakat secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Suatu kebijakan terfokus pada salah satu grup tetapi pada kenyataanya justru mendatangkan keuntungan yang tidak terduga pada aspek yang lain (http://erizco.wordpress.com/2010/04/18/kebijakan-sosial-dalammenanggulangi-masalah-kemiskinan/ diakses pada tanggal 20 juni 2013 pukul 01.46 WIB).

2.6 Pelayanan Sosial Pelayananan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial. Dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan


di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatankegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuantujuan mereka. Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mamapu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pelayanan sosial dibedakan kedalam dua golongan, yaitu: 1. Pelayanan-pelayanan sosial yang sangat rumit dan komperhensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pelayanan ini anatara lain pendidikan, bantuan sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan rakyat. 2. Pelayanan sosial yang jelas ruang lingkupnya dalam pelayananpelayanannya walaupun selalu mengalami perubahan. Pelayanan ini dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial dalam perubahan rakyat dan pekerjaan sosial. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Sedangkan pelayanan sosial dalam arti sempit adalah pelayanan sosial yang mencakup pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789 /35599/3/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 20 juni 2013 pukul 21.50 WIB).


Berkaitan dengan tujuan pelayanan sosial, Anthony H. Pascal, seperti dikutip M.R. Siahaan (2004), mengemukakan lima bentuk tujuan pelayanan sosial, yaitu: a. Memberikan perlindungan kepada orang yang mengalami kehilangan kemampuan b. Menyediakan pilihan-pilihan kepada penerima pelayanan c. Mengembangkan keberfungsian sosial d. Meningkatkan keadilan untuk memperoleh kesempatan dan memelihara terpenuhinya kebutuhan minimal. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pelayanan sosial disediakan: sebagai perlindungan sosial bagi orang yang berada dalam kondisi tidak berdaya agar tidak semakin terpuruk; pelayanan sosial disediakan dalam berbagai alternatif, tidak dipaksakan seragam; pelayanan sosial dimaksudkan disediakan untuk menolong orang agar dapat menjalankan tugas (fungsi) sosial; pelayanan sosial diselenggarakan untuk keadilan, memberi kesempatan bagi semua orang; pelayanan sosial dilakukan untuk menjamin agar semua orang memperoleh kebutuhan minimal untuk dapat tetap eksis/mempertahankan hidup. Demikian pun dalam konteks penelitian ini, akan diupayakan agar pelayanan sosial memenuhi seluruh hakekat tersebut

(http://puslit.kemsos.go.id/download/pdf/persiapan-pemberdayaan-sosial-

masyarakat.pdf diakses pada tanggal 20 juni 2013 pukul 22.05 WIB).


Sedangkan menurut fungsinya pelayanan sosial dapat dibedakan menjadi lima (Soetarso, 1980), yaitu: a. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak masalah bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas b. Rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan

dan

memulihkan

kehidupan

masyarakat,

pembangunan rumah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan fasilitas publik c. Pengembangan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan d. Perlindungan,

yaitu

serangkaian

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan e.

Suportif, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan sektor terkait (http://puslit.kemsos.go.id/download/pdf/persiapan-pemberdayaansosial-masyarakat.pdf diakses pada tanggal 20 juni 2013 pukul 22.12 WIB).

2.7 Kerangka Pemikiran Sistem jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyatdapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. Sistem jaminan


sosial dirancang untuk mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta. Dalam hal ini, Askesos sebagai salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial merupakan sistem jaminan asuransi sosial untuk memberikan perlindungan pertanggungan bagi warga masyarakat terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami resiko sakit, kecelakaan atau meninggal dunia. Program Askesos menjadi strategis karena selama ini belum ada program pemeliharaan penghasilan (income maintenance) yang berskala nasional bagi masyarakat miskin seperti pekerja informal dan pekerja mandiri. Tujuan program Askesos adalah memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial kepada pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal dari kemungkinan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan dan meninggal dunia. Memperkuat ketahanan keluarga rentan terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial melalui pemeliharaan pendapatan, dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial berbasisis masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial berbasis masyarakat dalam rangka mengefektifkan upaya perlindungan sosial kepada pekerja informal. Keseluruhan program yang dibuat pemerintah pasti membutuhkan tahap evaluasi dari masyarakat di dalam pelaksanaannya. Begitu juga program Askesos yang di buat pemerintah di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.


Untuk

memperjelas

alur

pemikiran,

penulis

membuat

bagan

yang

menggambarkan isi dari pemikiran:

Bagan Alir Pemikiran

YAKMI

Program Askesos

Perlindungan Sosial bagi: • Pekerja mandiri • Pekerja sektor informal

Evaluasi pelaksanaan program dilihat dari: • Masukan (input) • Proses (process) • Keluaran (output) • Pengaruh (impact)


2.8 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.8.1 Defenisi Konsep Suatu konsep adalah sejumlah pegertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal lain-lain yang sejenis. Konsep diciptakan dengan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Silalahi, 2009:112). Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang yang akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Evaluasi adalah sebuah proses penilaian dan pengukuran untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu program dengan melihat dampak atau hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program tersebut. 2. Pekerja mandiri dan pekerja di sektor informal adalah pekerja atau pelaksana dalam kelompok usaha ekonomi yang tidak berbadan hukum dan tidak mempunyai hubungan kerja formal, baik mempunyai majikan maupun tidak dan tidak terjangkau oleh Sistem Jaminan Sosial 3. Askesos adalah suatu program jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial untuk memberikan perlindungan/pertanggungan bagi warga masyarakat terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama didalam keluarga meninggal dunia, menderita sakit,


mengalami kecelakaan dan berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga 4. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial individu agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

2.8.2 Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsepkonsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009:120). Melihat transformasi yang berlaku, maka defenisi operasional sering disebut suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionaliasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Jika konsep adalah bersifat dinamis maka akan memungkinkan untuk dioperasikan. Wujud operasionaliasi konsep adalah dalam bentuk sajian yang benar-benar terperinci, sehingga makna dan aspek-aspek yang terperangkum dalam konsep tersebut terangkat dan terbuka (Siagian, 2011:141). Dalam penelitian ini, Evaluasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Oleh Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dapat diukur dari indikator sebagai berikut:


1. Lembaga pelaksana: a. Ketepatan seleksi peserta Askesos b. Ketepatan data dan pemetaan populasi dan pekerja mandiri dan pekerja sektor informal c. Intensitas kegiatan sosialisasi program d. Intensitas pelaksanaan bmbingan motivasi e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program f. Kemudahan pembayaran klaim peserta Askesos g. Keterlibatan sumber daya lokal dalam pengelolaan Askesos h. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus dan pelaksana program i. Tingkat transparansi (keterbukaan) pengelolaan Askesos j. Intensitas kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) k. Kelengkapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidangnya 2. Peserta Askesos a. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan program Askesos b. Kepatuhan dalam pembayaran dana premi c. Kesesuaian pengajuan klaim terhadap kondisi peserta d. Kesesuain dalam pemanfaatan dana klaim e. Kepemilikan kartu anggota dan polis f. Kemampuan peserta dalam pembayaran premi g. Jumlah penghasilan per bulan


h. Kepemilikan sumber penghasilan i. Usia peserta j. Status pserta: berkeluarga/belum berkeluarga, dan pencari nafkah utama/tidak 3. Kelayakan Lokasi Pelaksanaan Program a. Ketepatan data populasi pekerja mandiri / pekerja sektor informal b. Tingkat penghasilan pencari nafkah utama pada lokasi setempat c. Mendukung

atau

tidaknya

lingkungan

setempat

terhadap

pelaksanaan Askesos 4. Kesesuaian Hasil Pelaksanaan Program Dengan Tujuan Yang Ingin Dicapai


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas

Recommend Documents