BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Etika Menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti

nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab, karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. self control segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mechanism

akan diperlukan

untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999). Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran

commit to user

11


digilib.uns.ac.id

kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan) manusia.

Etika

tidak

mempersoalkan

keadaan

manusia,

melainkan

mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundangundangan, norma agama berasal dari agama sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika.

2.1.1 Definisi Pengambilan Keputusan Etis Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses menjatuhkan satu pilihan dari beberapa alternatif pilihan yang tersedia dengan melakukan penilaian sebelumnya. Menurut Jones (1991), etika dapat dipersamakan dengan moral. Kata moral berasal dari bahasa latin mos (jamak mores) yang berarti kebiasaan atau adat (Bertens, 1993). Berns (1997) mengemukakan bahwa moralitas mencakup kepatuhan terhadap aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari atau kesadaran diri seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, pengambilan keputusan etis dapat diartikan sebagai proses menilai sampai dengan menjatuhkan pilihan dari beberapa alternatif pilihan dengan mematuhi aturan sosial dan personal yang berlaku di masyarakat. Menurut Trevino (1986) dan Jones (1991), keputusan etis adalah keputusan yang baik secara legal maupun

commit to user

12


digilib.uns.ac.id

moral yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Masalah moral terjadi karena adanya tindakan dari seseorang yang dilakukan secara bebas, namun akan membahayakan atau memberi manfaat bagi orang lain (Velasquez & Rostankowski (1985) dalam Jones (1991)). Dengan kata lain, tindakan atau keputusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap orang lain namun melibatkan pilihan serta kemauan dari si pembuat keputusan. Keputusan etis adalah sesuatu yang legal, maka, keputusan tidak etis adalah sesuatu yang illegal dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Banyak hal yang mendasari pembuatan keputusan etis, salah satunya adalah keputusan etis yang seyogyanya harus mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang salah. Keputusan etis harus mempertimbangkan baik buruknya, serta yang terpenting adalah harus mempertimbangkan hati nurani dan pikiran dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk karena adanya fungsi etika sebagai pengawas, sehingga keputusan yang diambil dapat memenuhi kriteria: manfaat utilitarian, berfokus kepada hak dan keadilan. Sejumlah kerangka teoritis mengenai pengambilan keputusan etis sebuah organisasi telah dibuat. Misalnya, Jones (1991) yang membuat model dengan menggunakan model 4 tahap proses pengambilan keputusan etis dari Rest (1986). Penelitian akuntansi perilaku etis sangat dipengaruhi hasil karya Rest (1986) menjelaskan 4 serangkaian tahap-tahap yang seseorang harus lakukan agar supaya memasukkan dimensi etika dalam setiap pembuatan keputusannya. Tahap-tahap tersebut meliputi: (1) interpretasi situasi melingkupi tindakan dan konsekuensi-

commit to user

13


digilib.uns.ac.id

konsekuensi bagi pihak-pihak yang terpengaruh, (2) menilai moral dari setiap tindakan sesuai dengan beberapa kriteria etis, kemudian mengidentifikasi pilihan moral, (3) menyetujui untuk melaksanakan pilihan itu, dan (4) implementasi pilihan tersebut (Gambar 2.1) Gambar 2.1 Model Pengambilan Keputusan Etis Ethical Sensitivity

Ethical Evaluation

Intention to act

Actual Behavior

Source: Rest (1979) Jones (1991) mencatat bahwa karakteristik situasi etis tertentu yang dihadapi oleh individu akan berdampak pada komponen model Rest (1986). Dia mengidentifikasi enam faktor tersebut (disebut atribut intensitas moral) yang disebut sebagai suatu konstruksi yang menangkap tingkat imperatif masalah moral yang terkait dalam suatu situasi (Rest, 1986). Semakin besar intensitas etika suatu keadaan, semakin besar pula rencana etikanya atau pendekatan akan diikuti. Ketika intensitas etis meningkat, maka akan meningkat pula sesuatu yang diidentifikasikan sebagai situasi etis. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses mengevaluasi alternatif tindakan dengan cara yang etis berlanjut kepada niatan untuk bertindak secara etis (Jones, 1991). 2.1.2 Intensitas Moral Menurut Jones (1991), intensitas moral yang terdiri dari enam dimensi yang melekat dalam semua masalah etika (gambar 2.2), yaitu: besaran konsekuensi (magnitude of consequences), konsensus sosial (social consensus),

commit to user

14


digilib.uns.ac.id

probabilitas efek (probability of effect), kesegeraan temporal (temporal immediacy), kedekatan (proximity), dan konsentrasi efek (concentration of effect). Cohen dan Bennie (2006) menyatakan bahwa isu karakter masih relevan dalam konteks audit. Mereka menemukan bahwa dalam dunia audit, magnitude of consequence merupakan komponen intensitas moral yang paling penting dalam pembuatan keputusan etis. Social consensus dan probability of effect juga sering dianggap sebagai komponen yang tidak kalah penting untuk auditor ketika membuat keputusan etis. Oleh karena itu, magnitude of consequences dan social consensus merupakan dua dimensi yang akan dipakai dalam penelitian ini. Magnitude of consequences adalah sesuatu yang mengacu pada jumlah total kerugian atau manfaat kepada individu dan dipengaruhi oleh keputusan moral. Menurut Jones (1991), dimasukkannya magnitude of consequence ini dalam konstruk intensitas moral didasarkan pada observasi pada perilaku manusia dan bukti-bukti yang diperoleh, seperti keputusan yang menyertakan keinginan si pembawa moral (moral agent). Contohnya adalah berikut ini. 1.

Suatu tindakan yang menyebabkan 1000 orang menderita luka-luka lebih besar magnitude of consequence-nya daripada suatu tindakan yang menyebabkan 10 orang terluka pada kejadian yang sama.

2.

Suatu tindakan yang menyebabkan orang meninggal lebih besar magnitude of consequence-nya daripada suatu tindakan yang menyebabkan seseorang terluka.

commit to user

15


digilib.uns.ac.id

Sebagaimana dicatat oleh Fritzsche dan Becker (1983) bahwa konsekuensi serius lebih mungkin untuk mendorong perilaku etis dari konsekuensi sederhana. Fritzsche (1988), Weber (1990) dan York (1989) mencatat semua asosiasi besarnya konsekuensi dan tindakan etis. Gambar 2.2 Intensitas Moral

Source: Jones (1991)

Selanjutnya, dimensi lain pada ethical evaluation yang dipakai pada penelitian ini adalah social consensus yang mengacu pada tingkat kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan secara moral baik atau buruk, yaitu semakin besar perjanjian, semakin besar tingkat konsensus sosial. Pada akhirnya, titik berat suatu dampak lebih mengacu pada jumlah orang yang terkena keputusan tertentu dengan besaran dampak yang tetap (Heines, Street, Heines, 2007). Jones (1991) berpendapat bahwa tingkat intensitas moral yang diharapkan bervariasi, yaitu pada kondisi yang sama, peningkatan salah satu dari enam dimensi (magnitude of consequences, social consensus, probability of effect, temporal immediacy, proximity dan concentration of effect) akan menghasilkan peningkatan secara keseluruhan dalam intensitas moral suatu masalah (Jones, 1991). Dalam rangka bertindak etis, individu harus menyadari apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Hal itu memang ambigu, namun, hal itu meningkatkan kemungkinan

commit to user

16


digilib.uns.ac.id

bahwa orang akan menyadari keetisan dari situasi tertentu. Social consensus mengurangi ambiguitas (Chia & Mee, 2000; Jones, 1991), karena itu mempertinggi kesadaran etis, penilaian, dan perilaku. Para peneliti telah menemukan bahwa social consensus yang tinggi sekitar masalah etika secara positif mempengaruhi sensitivitas etika (Barnett & Valentine, 2004;. Butterfield, et al., 2000; Chia & Mee, 2000; May & Pauli, 2002; Singhapakdi, et al., 1996). Hal ini dapat diukur dari jumlah orang yang menderita (atau manfaat) atau sejauh mana yang menderita (atau keuntungan). Sebagaimana dinyatakan pula oleh Laczniak dan Inderrieden (1987) bahwasannya agar individu dapat merespon dengan tepat untuk situasi tertentu, kesepakatan harus ada, apakah perilaku tersebut tepat atau tidak. Misalnya, insentif keuangan tertentu yang diberikan kepada mereka yang memberikan layanan mungkin dianggap norma (misalnya memberikan tip untuk pelayan), sedangkan yang lain mungkin dianggap tidak dapat diterima secara sosial (misalnya potensi suap yang diberikan oleh kontraktor untuk petugas pengadaan pemerintah). Konsensus sosial menganggap tips untuk pelayan dapat diterima secara etis sedangkan suap kepada petugas pemerintah adalah tindakan yang tidak etis. 2.1.3 Ethical Evaluation dalam Pengambilan Keputusan Etis Evaluasi etika merupakan salah satu komponen dalam model pengambilan keputusan etis milik Rest (1979) atau disebut juga ethical evaluation atau moral judgement, yaitu sebuah penilaian terhadap alam bawah sadar dan kognitif yang

commit to user

17


digilib.uns.ac.id

dibuat oleh seseorang tergantung pada tingkat atau tahap perkembangan moral mereka (Johnson and Coyle, 2010). Teori perkembangan moral kognitif yang dijelaskan oleh Kohlberg (1981) dan Rest (1986) menjelaskan bagaimana tingkat penalaran moral berkembang seumur hidup manusia dan telah diteliti serta dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Interaksi antara pertimbangan moral dan perkembangan moral telah banyak dipelajari dan berbagai peneliti mencoba untuk mengukur tingkat pertimbangan moral dengan mengidentifikasi tahap hirarkis perkembangan individu tersebut. Hasil penelitian ini

(yang disebut tahap teori) banyak

dipertanyakan, karena temuannya adalah tingkat perkembangan moral berkorelasi dengan usia dan pendidikan. Menurut Krebs et al., (1991), tingkat perkembangan moral meningkat seiring dengan pendidikan, namun tidak dapat menjelaskan apakah orang tersebut berpendidikan atau matang pemikirannya, sehingga hal ini menunjukkan bagaimana penelitian tentang tingkat pertimbangan moral tampaknya memiliki keterbatasan. 2.1.4 Intent to Act dalam Pengambilan Keputusan Etis Faktor lain yang tampaknya konsisten dengan gagasan ethical evaluation adalah intent to act secara etis yang merupakan komponen ketiga dalam model pengambilan keputusan etis Jones (1991) yang dikembangkan dari model empat langkah Rest (1979) (lihat Gambar 2.2). Niatan moral atau intent to act lebih kepada perilaku etis atau tidak etis yang sebenarnya. Hal ini sulit untuk dinilai

commit to user

18


digilib.uns.ac.id

sehingga komponen ini banyak diabaikan dalam penelitian sejenis sebelumnya (Loe et al, 2000) atau bisa dikatakan terlalu dangkal untuk diteliti. Bertindak secara etis didasari oleh evaluasi etis yang diambil individu. Ini membangun keadaan internal pribadi berkaitan dengan sejauh mana seorang individu merasa rasa tanggung jawab untuk bertindak etis (atau tidak etis) ketika dihadapkan dengan situasi etis (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) menerapkan teori yang disebut teori perilaku yang direncanakan, atau disebut juga theory of planned behaviour, untuk penelitian dari berbagai jenis perilaku yang tidak etis. Adanya hubungan yang jelas antara sikap dan niat untuk bertindak, peneliti berpendapat bahwa evaluasi etis bisa dianggap sebagai suatu sikap seorang agen moral tentang tanggung jawabnya untuk bertindak dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa evaluasi etis mendahului niat bertindak etis dan meningkatkan daya prediksi model secara keseluruhan. Peneliti masalah etika terdahulu telah menemukan konsistensi yang juga merupakan dukungan kuat untuk pernyataan bahwa pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan etis mengarah ke individu membentuk niat untuk bertindak secara moral. Pada dasarnya, niat dapat digambarkan sebagai keputusan internal individu dalam kaitannya dengan sebuah permasalahan (Meiland, 1970), dan faktor penentu yang paling berpengaruh dari sebuah perilaku (Ajzen & Fishbein, 1980). Langkah terakhir dalam model pengambilan keputusan empat langkah adalah

commit to user

19


digilib.uns.ac.id

ekspresi dari niatan sebuah perilaku yang dihasilkan, baik itu etis ataupun tidak etis. 2.1.5 Individual Factors dalam Pengambilan Keputusan Etis Faktor-faktor individual mendapatkan perhatian di banyak penelitian mengenai pengambilan keputusan etis sebelumnya. Kategori ini mencakup semua faktor-faktor unik terkait dengan pengambilan keputusan individu. Oleh karena itu, faktor-faktor ini termasuk variabel yang merupakan hasil dari kondisi lahiriah seseorang (jenis kelamin, umur, etnis) dan hasil dari proses pengembangan dan sosialisasi manusia (pengalaman audit, pendidikan, pelatihan). Maka, faktorfaktor ini merupakan jumlah total dari proses pengembangan dan sosialisasi dengan keadaan lahiriah seseorang yang akan dibawa pada proses pengambilan keputusan etis. Beberapa penelitian mengenai faktor individu yang mempengaruhi perilaku etis seseorang dilakukan oleh peneliti yang dirangkum oleh Sasongko (2007) dalam Novius (2008) dan Ford dan Richardson (1994). Hasilnya berbedabeda untuk tiap kategori (umur, tipe pendidikan, tahun pengalaman, agama dan kewarganegaraan dan jenis kelamin). Sasongko (2007) dalam Novius (2008) melakukan penelitian mengenai proses pembuatan keputusan moral dengan responden internal auditor. Dia menggunakan person-situation interactionist model yang dikembangkan oleh Trevino (1986), dengan

mengembangkan

hipotesis yang dipengaruhi oleh orientasi etis, komitmen professional, pengalaman kerja, dan nilai etis perusahaan (corporate ethical values). Hasilnya

commit to user

20


digilib.uns.ac.id

diungkapkan bahwa 1) pembuatan keputusan moral internal auditor dipengaruhi oleh nilai personal dan variabel-variabel lingkungan (pengaruh langsung dan tidak langsung), 2) tiga konstruk (nilai etis perusahaan, orientasi etis dan komitmen professional adalah faktor penyebab yang secara signifikan mempengaruhi pertimbangan internal auditor, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan keputusan, dan 3) pengalaman kerja tidak memiliki hubungan positif dalam proses pembuatan keputusan moral. Ford dan Richardson (1994) dalam penelitiannya yang mengumpulkan riset-riset terdahulu mengenai faktor individu dan memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Ciri yang melekat pada manusia atau yang disebut personal attributes yang meliputi agama, kewarganegaraan, jenis kelamin dan umur. berhubungan erat dengan keyakinan moral individu dan tindakan pengambilan keputusan etis dibeberapa penelitian terdahulu, namun ada beberapa yang tidak berpengaruh. 2. Latar belakang pendidikan dan masa kerja, di beberapa contoh penelitian, tipe dan lama pendidikan serta pengalaman masa kerja berhubungan erat dengan nilai-nilai etika individu dan tindakan pengambilan keputusan. Namun, pada situasi lainnya, keyakinan moral dan pengambilan keputusan etis tidak berpengaruh pada pendidikan dan masa kerja. 3. Kepribadian, keyakinan dan nilai-nilai, merupakan ciri-ciri pribadi dari pembuat keputusan yang terkait dengan keyakinan moral dan perilaku.

commit to user

21


digilib.uns.ac.id

Sifat yang diprediksi memiliki hubungan terkuat secara teoritis (misalnya Machiavellianism) dengan keyakinan etis dan pengambilan keputusan telah dibuktikan dalam penelitian empiris. 2.2 Auditing dan Auditor Pemerintah Sebelum sampai pada pembahasan mengenai pengambilan keputusan etis auditor pemerintah, ada baiknya disampaikan mengenai pengertian auditing dan auditor pemerintah.

2.2.1 Pengertian Auditing Auditing dimana mendengar berarti menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Dengan demikian, agar kegiatan mendengar terjadi, maka empat hal yang terlibat yaitu: harus ada informasi, harus ada media, harus ada alat pendengaran dan yang terakhir ada respon terhadap informasi tersebut, sehingga, dapat disimpulkan bahwa audit atau pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Menurut Arens (2007), auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Menurut Undang-

commit to user

22


digilib.uns.ac.id

Undang no.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Pada prinsipnya, auditing merupakan suatu proses penilaian, dimana penilaian itu pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah sesuatu yang dinilai tadi sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, proses penilaian pada dasarnya merupakan sesuatu kegiatan pembandingan, yaitu membandingkan antara hal yang diaudit dengan patokan atau kriteria mengenai bagaimana hal tersebut dikerjakan. Dalam proses penilaian, secara implisit menunjukkan adanya dua pihak yang terkait, yakni pihak yang melakukan penilaian (auditor) dan pihak yang dinilai yaitu auditi.

2.2.2 Pengertian Auditor Pemerintah Pihak yang melakukan audit disebut auditor. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu

commit to user

23


digilib.uns.ac.id

Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi yang sejajar dengan pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen. Selanjutnya, menurut

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.

PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan bahwa auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: 1. Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

yang

bertanggung jawab kepada Presiden; 2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama) /Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); 3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; 4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

commit to user

24


digilib.uns.ac.id

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian auditor dalam hal ini bisa merujuk pada individu yang melakukan audit dan institusi yang memerintahkan individu tersebut melakukan audit.

2.3 Pengambilan Keputusan Etis Auditor Pemerintah Auditor seringkali mengalami situasi dilematis dalam menjalankan tugasnya, khususnya auditor pemerintah. Disatu sisi, dia harus terhadap pimpinan tempat dia bekerja dan disisi lain dia juga menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan yang jujur sesuai dengan etika profesi. Konflik audit muncul ketika auditor menjalankan aktivitas pemeriksaannya. Hal ini terjadi tidak hanya pada auditor internal pemerintah, namun begitu pula auditor eksternal pemerintah. Jika seseorang mengalami dilema etis atau menghadapi situasi dimana dia harus mengambil keputusan diantara beberapa alternatif, maka pertimbangan dan nilai-nilai pembuat keputusan akan diperlukan. Ketika pembuat keputusan tersebut juga merupakan anggota suatu organisasi atau profesi, maka pertimbangan dan nilai individu akan merefleksikan harapan dan budaya etis profesi atau organisasi (Gutomo, 2003). Kegagalan membuat keputusan etis dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas etika profesi atau organisasi, ketidakmampuan

untuk

menginterpretasikannya

atau

karena

kualifikasi

penyusunannya (Brooks, 1995). Berbagai layanan jasa profesi yang ada selalu disudutkan pada keterbatasan ketentuan yang mengatur mengenai praktek-praktek dalam pembelian jasanya, karena sedemikian luasnya cakupan yang ada. Profesi akuntan

commit to user

25


digilib.uns.ac.id

dalam prakteknya sering menjumpai adanya keputusan dalam pelaksanaan audit yang tidak tercakup dalam kode etik maupun prinsip akuntansi berterima umum. Menghadapi kondisi tersebut, tentunya pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan adalah dengan mengedepankan etika, walaupun tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai macam konflik kepentingan. Misalnya saja dipemerintahan, dalam melakukan audit, auditor BPK diminta untuk melaporkan kewajaran informasi yang disajikan oleh auditi, yang dalam hal ini mempunyai pengaruh besar atas penunjukannya sebagai auditor pemerintah. Begitu pula dalam hal efektifitas audit yang akan sangat tergantung secara signifikan pada informasi yang disajikan oleh auditi. Meskipun auditor berhak atas setiap informasi yang mereka butuhkan, namun auditi bisa tidak cukup jujur sehingga hal tersebut akan dapat mempengaruhi audit yang diperlukan (Brooks, 1995). Menurut Webster (2000) dalam Gutomo (2003), terdapat dua jenis konflik kepentingan, yaitu real conflict dan latent potential conflict. Real conflict adalah konflik yang mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan yang ada, sedangkan latent potential conflict adalah konflik yang bisa mempengaruhi pertimbangan dimasa mendatang. Sangat penting bagi seorang akuntan professional untuk menghindari situasi yang dapat memunculkan konflik kepentingan baik real, potential bahkan imaginary conflict sekalipun. Tujuannya untuk menjaga reputasi professional akuntan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga independensi, integritas dan obyektifitas dalam setiap konflik.

commit to user

26


digilib.uns.ac.id

Konflik juga terjadi pada auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah sebagai pekerja didalam organisasi yang diauditnya akan menjumpai masalah ketika harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak menguntungkan dalam penilaian kinerja atau objek audit yang dilakukannya. Konflik audit ini akan berkembang menjadi sebuah dilemma etika ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang bertentangan dengan independensi dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi atau tekanan disisi lainnya (Winsor dan Askhanasy, 1995, dalam Yuliani dan Abdurrahman. (2011)). Untuk itu, auditor dihadapkan kepada pilihan-pilihan keputusan yang terkait dengan hal-hal keputusan etis dan tidak etis. Konflik audit yang menjadi yang menjadi sebuah dilemma etika tentu akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dibuat oleh auditor pemerintah. Proses pengambilan keputusan tersebut pasti akan berbeda antara auditor satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keputusan etis, maka para auditor pemerintah tersebut dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan yang diperlukan manajer dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka secara efektif. Tujuan akhirnya adalah memberikan jasa yang bernilai tambah bagi Negara serta tidak kehilangan kepercayaan rakyat.

2. 4 Landasan Teori Beberapa teori mendasari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

commit to user

27


digilib.uns.ac.id

2. 4. 1 Teori Penalaran Moral (Moral Reasoning Theory) Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini menggambarkan bekerjanya model penalaran moral Rest (1979) (Gambar 2.1) dan intensitas etika oleh Jones (1991) (Gambar 2.2). Selain kedua model itu, ada satu model yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan etis, yaitu model interaksionis yang dikembangkan oleh beberapa peneliti, yaitu Ferrel & Gresham (1985), Trevino (1986), Jones (1991), Kelley & Elm (2003) dan Johnson & Coyle (2010) (Gambar 2.3). Gambar 2.3 Model Pengambilan Keputusan Dengan Memasukkan Faktor Situasional Dan Individual

Sumber: Johnson & Coyle (2010) Setiono (1982) menjelaskan bahwa, menurut teori penalaran moral, moralitas terkait dengan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana orang sampai pada keputusan bahwa sesuatu dianggap baik dan buruk. Moralitas pada dasarnya dipandang sebagai pertentangan (konflik) mengenai hal yang baik disatu

commit to user

28


digilib.uns.ac.id

pihak dan hal yang buruk dipihak lain. Keadaan konflik tersebut mencerminkan keadaan yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, yakni kepentingan diri dan orang lain, atau dapat pula dikatakan keadaan konflik antara hak dan kewajiban. Kohlberg (1981) mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Penalaran moral dapat dijadikan prediktor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rest (1979) bahwa penalaran moral adalah konsep dasar yang dimiliki individu untuk menganalisis masalah sosial-moral dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukannya. Menurut Kohlberg (1981), penalaran moral adalah suatau pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. Memperhatikan penalaran mengapa suatu tindakan salah akan

commit to user

29


digilib.uns.ac.id

lebih memberi penjelasan dari pada memperhatikan perilaku seseorang atau bahkan mendengar pernyataannya bahwa sesuatu itu salah (Duska dan Whelan, 1975). Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran moral adalah kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah social - moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. 2.4.2 Teori Perilaku yang Direncanakan (Planned Behavioral Theory) Teori perilaku yang direncanakan (Ajzen, 1991) merupakan perluasan dari teori tindakan beralasan (Ajzen & Fishbein, 1980) memiliki dasar dalam psikologi sosial. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketika dihadapkan dengan keputusan perilaku, individu membuat, penggunaan rasional sistematis informasi yang tersedia untuk membentuk niat. Teori tindakan beralasan memiliki tiga asumsi dasar, yaitu: (1) manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal; (2) manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada; dan (3) secara eksplisit maupun implisit, manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Teori ini juga mengatakan bahwa sikap manusia mempengaruhi perilaku melalui satu proses pengambilan keputusan (decision making) yang teliti dan beralasan. Proses pengambilan keputusan ini terbatas pada tiga hal, yaitu: (1) perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu (attitude toward behavior); (2) perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (subjective norms); dan (3)

commit to user

30


digilib.uns.ac.id

sikap terhadap perilaku bersama dengan norma-norma subjektif akan membentuk suatu niat berperilaku (behavioral intention) untuk berperilaku tertentu. Menurut Fishbein dan Ajzen (1980) ada dua faktor yang menentukan niat berperilaku, yakni sikap individual terhadap perilaku (attitude toward) dan norma subjektif (subjective norms). Sikap terhadap perilaku sebagai faktor personal, dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan individual akan akibat jika melakukan perilaku tersebut (behavioral beliefs) dan dipertimbangkan berdasarkan sejumlah penilaian individu akan hasil yang diperolehnya jika ia melakukan perilaku tersebut (outcome evaluation). Norma subjektif sebagai faktor sosial dipengaruhi oleh sejumlah persepsi atau keyakinan individu akan harapan sosial atau pihak lain agar ia melakukan perilaku tersebut (normative beliefs) dan dipertimbangkan berdasarkan motivasi individu yang bersangkutan untuk mematuhi harapanharapan yang dirasakannya dari pihak lain (motivation to comply). Ajzen dan Fishbein (1980) berusaha mengembangkan suatu pemahaman terhadap sikap dan prediksinya terhadap perilaku. Mereka mengemukakan teori tindakan beralasan (theory of reasoned action). Teori ini mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, serta dampaknya terbatas hanya pada tiga hal, yaitu: a. perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu; b. perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif; c. sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Niat, menurut Ajzen

commit to user

31


digilib.uns.ac.id

(1991), juga tergantung pada persepsi pengendalian perilaku individu, yaitu individu harus menemukan perilaku dalam pertanyaan di bawah kontrol kehendak. Teori perilaku beralasan dapat dilihat dari gambar berikut: Gambar 2.4 Teori Perilaku beralasan

Keyakinan bahwa perilaku membawa hasil tertentu

Keyakinan terhadap pendapat orang tertentu yang menjadi acuan

Penilaian Hasil

Sikap terhadap perilaku

Motivasi untuk mematuhi pendapat orang tersebut

Norma Subyektif

Niat Ajzen (1991): Persepsi terhadap pengawasan perilaku

Perilaku

Sumber: Irwan Haribudiman, 2015.

Konsep yang mempengaruhi hal niat untuk bertindak sesuai dengan Rest (1986) yang menyatakan bahwa komponen pertama modelnya, kesadaran, harus dilakukan dengan individu menyadari bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi kepentingan, kesejahteraan, atau harapan lain orang. Teori

commit to user

32


digilib.uns.ac.id

model perilaku yang direncanakan telah digunakan terutama dalam psikologi sosial untuk memeriksa niat individu khususnya terkait untuk berpartisipasi dalam perilaku perbaikan diri seperti penurunan berat badan, olahraga, dan berhenti merokok. Oleh karena itu, niat telah menjadi konstruk prinsip dalam memahami dan memprediksi perilaku etis dalam pengambilan keputusan penelitian dan psikologi sosial. 2.4.3 Teori Persetujuan Moral Teori

persetujuan

moral

adalah

keinginan

untuk

menghindari

ketidaksetujuan moral. Jones, Huber dan Vestegen (1992) berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan moral yang bersifat biologis, sosial, perkembangan atau agama. Ini memotivasi individu untuk memperoleh persetujuan moral dari orang lain dan atau diri sendiri, atau setidaknya untuk menghindari ketidaksetujuan moral. Teori persetujuan moral didasarkan pada 4 komponen dari suatu tindakan : 1. besarnya konsekuensi, 2. kepastian kejahatan, 3. tingkat keterlibatan, 4. tingkat tekanan untuk memenuhi. Besarnya konsekuensi dari suatu tindakan adalah jumlah dari semua kerugian dan atau manfaat yang terkait dengan tindakan tersebut. Semakin besar kerugian yang terkait dengan tindakan, semakin besar tanggungjawab moral pelaku. Tingkat ambiguitas moral dalam situasi ini disebut sebagai kepastian

commit to user

33


digilib.uns.ac.id

kejahatan. Tanggungjawab moral individu lebih besar ketika tindakan ini jelas tidak

bermoral

daripada

secara

moral

ambigu.

Tingkat

keterlibatan

menggambarkan tingkat keterlibatan pribadi yang gagal untuk mencegah tindakan tidak bermoral. Tanggung jawab moral individu secara langsung berkaitan dengan keterlibatan dalam bertindak, misalnya perusahaan Johnson & Johnson telah terlibat dalam keracunan tylenol. Akhirnya, tingkat tekanan untuk memenuhi mengacu pada derajat kebebasan individu ketika terlibat dalam tindakan tidak bermoral. Semakin besar kebebasan, semakin besar tanggung jawab moral. Tekanan eksternal untuk melakukan suatu tindakan dapat meringankan tanggung jawab moral. Tekanan eksternal dapat berupa tekanan ekonomi, fisik atau psikologis. Menurut teori persetujuan moral, tanggungjawab moral yang tinggi cenderung berhubungan dengan tindakan moral karena keinginan pada pengambil keputusan untuk dilihat sebagai moral orang baik. Ketika tanggungjawab moral rendah, resiko yang dinilai tidak bermoral adalah sedikit, dan dengan demikian motivasi untuk bertindak secara moral berkurang. Perilaku tidak etis jauh lebih mungkin ketika tanggungjawab moral yang dirasakan adalah rendah. Jones et al. (1992) berpendapat bahwa orang merespon paling etis resikonya tinggi, tindakan yang dianggap tidak bermoral, mereka terlibat erat dengan keputusan dan tidak ada tekanan untuk bertindak. Ketika seorang auditor melakukan tugasnya dalam pengambilan keputusan etis, salah satu model psikologis yang populer digunakan adalah yang

commit to user

34


digilib.uns.ac.id

dikembangkan oleh Rest (1986). Ia mengidentifikasi empat komponen berurutan dari proses penalaran etis: sensitivitas dalam mengidentifikasi keberadaan sebuah pertanyaan moral, evaluasi etis situasi itu, niat untuk bertindak moral dalam hal masalah itu, dan perilaku moral yang sebenarnya di atasnya. Sensitivitas etis menyangkut kemampuan untuk mengenali apakah situasi tertentu akan ada implikasi etis atau tidak. Evaluasi etika berkaitan dengan bagaimana seseorang mengevaluasi tindakan potensial yang mungkin diambil untuk situasi tertentu. Niat untuk bertindak berkaitan dengan niatan untuk melakukan tindakan etis (sebagai lawan dari tindakan lain yang mungkin akan dilakukan) yang ditentukan oleh seseorang ketika menghadapi situasi tertentu. Perilaku yang sebenarnya berkaitan dengan apakah individu memang akan mengikuti tindakan yang dimaksudkan atau tidak. Peneliti mengakui bahwa mengobservasi subyek sensitivitas etis secara empiris tanpa diketahui bahwa mereka sedang diamati amatlah sulit untuk dilakukan. Selain itu, adanya kesulitan dilapangan dalam mengamati perilaku aktual auditor, seperti halnya penelitian etika lainnya (Schafer et al., 1999, 2001, Sweeneyetal, 2010) membuat penelitian ini hanya berfokus pada komponen kedua dan ketiga yaitu evaluasi etika dan niat untuk bertindak dari suatu proses pengambilan keputusan. 2.5 Penelitian Terdahulu Menurut Rest (1986), dalam model penelitiannya, terdapat 4 komponen perilaku dan keputusan etis individu. Seseorang yang bertindak etis harus: (1)

commit to user

35


digilib.uns.ac.id

mengenali adanya masalah etika atau moral issue, (2) membuat keputusan etis, (3) membangun moral intent dan yang terakhir (4) bertindak atas dasar moral. Dia berpendapat bahwasannya masing-masing komponen secara konsep berbeda dan keberhasilan pada satu komponen bukan berarti sukses untuk komponen yang lain. Misalnya, seseorang dapat membuat keputusan etis (komponen 2), bukan berarti dia dapat membentuk suatu moral intent (komponen 3). Banyak penelitian yang meneliti tentang moral judgement (komponen 2) yang penelitiannya disebut moral development (tahap perkembangan moral) (Kohlberg (1981) dan Rest (1979 dan 1986)) maupun penelitian gabungan antara moral development dan moral action (komponen 4 dari model Rest, 1979). Selanjutnya, Jones (1991) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasannya ke empat

komponen

Rest

(1986)

tersebut

merupakan

karakteristik

dari

permasalahan-permasalahan moral atau disebut juga moral intensity (intensitas moral). Banyak penelitian yang telah menggunakan model yang diajukan oleh Jones (1991), yaitu berbicara tentang intensitas moral, untuk meneliti mengenai isu-isu yang terkait dengan pembuatan keputusan etis. Misalnya Singer et al. (1998) yang menggunakan intensitas moral dalam penilaian etis. Leitsch (2004) meneliti mengenai perbedaan persepsi mengenai intensitas moral dalam proses pembuatan keputusan. Watley dan Mey (2004) yang menggunakan intensitas moral untuk melihat peranan personal dan informasi yang bersifat konsekuensial dalam proses pembuatan keputusan. Hunt dan Vitell (1986) menyatakan dalam

commit to user

36


digilib.uns.ac.id

penelitiannya bahwa persepsi etis meliputi persepsi dalam menyelesaikan masalah di suatu situasi dan serta alternatif penyelesaiannya, konsekuensi, manfaat, probabilitas, dan pentingnya stakeholder yang terkena dampak dari pembuatan keputusan. Isu pengambilan keputusan etis ini sangat menarik untuk diteliti dan dikembangkan. Misalnya, Kohlberg (1976) meneliti moral development (komponen 2). Trevino (1986) mengemukakan model baru yang disebut personsituation interactionist model. Bermula dari adanya dilema etika yang diikuti tahap kognisi dan pada akhirnya mengoperasikan model moral development Kohlberg (1976). Dia juga menyatakan bahwa moral judgements (keputusan moral) pada tahap kognisi dimoderasi oleh dua faktor, yaitu faktor situasi dan faktor

individu.

Faktor-faktor

situasi

meliputi

immediate

job

context,

organizational culture dan characteristic of the work, sedangkan untuk faktorfaktor individu meliputi ego strength, field dependence dan locus of control. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ferrel & Gresham (1985) menghasilkan kerangka kontijensi pengambilan keputusan etis yang menjelaskan bahwa dilemma etika muncul karena lingkungan sosial dan budaya. Kemungkinan faktor yang mempengaruhi para pembuat keputusan adalah faktor individu (pengetahuan, nilai-nilai, perilaku dan niat) dan faktor organisasi (orang yang berpengaruh dan kesempatan). Berbeda dengan Hunt & Vittel (1986) yang menyatakan teori umum etika pemasaran yang terdiri dari beberapa tingkat,

commit to user

37


digilib.uns.ac.id

Ferrel & Gresham (1985) menawarkan model lain

yang disebut

kerangka

kontijensi untuk memahami pengambilan keputusan di marketing. Model interaksi memperluas model keputusan empat komponen Rest (1986) dengan memasukkan faktor perbedaan individu (faktor individu), faktor organisasi, dan faktor-isu tertentu. Beberapa variasi model ini sudah ada seperti penelitian yang dilakukan Jones (1991), Kelley & Elm (2003) dan Trevino (1986). Faktor individu seperti keputusan gaya (Pennino, 2002) dan religiusitas (Barnett et al., 1996) telah dipelajari bersama-sama dengan bagian-bagian model pengambilan keputusan etis ini. Faktor organisasi, seperti hirarki (White, 1998) dan iklim organisasi (Barnett & Vaicys, 2000; Flannery & Mei, 2000;. VanSandt et al., 2006), juga telah dipelajari. Didalam penelitian ini adalah faktor-isu tertentu, yang disebut oleh Jones (1991) sebagai intensitas moral, termasuk besarnya konsekuensi atau manfaat, kemungkinan efek, kedekatan temporal, kedekatan, konsentrasi efek, dan tingkat kesepakatan sosial pada moralitas masalah ini. Sementara arah dan hubungan antara faktor-faktor tersebut dan pembuatan keputusan etis telah menjadi perhatian peneliti selama 20 tahun, banyak faktor kontekstual dan individu dapat diidentifikasi dan terkait dengan proses pengambilan keputusan etis.

commit to user

38

3

Dickerson. C., (2009)

Analisis regresi berganda

Sensitivitas Etika

Faktor Individu (Jenis kelamin, umur, pendidikan), Proximity, konsensus sosial

commit to user

39

Karakter individu jenis kelamin, umur dan pendidikan mempengaruhi secara signifikan kemampuan auditor dalam mengenali sensitivitas etika Masalah yang berhubungan dengan karakter berpengaruh signifikan dengan sensitivitas etika Proximity dan konsensus sosial berpengaruh signifikan dengan sensitivitas etika

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Pengambilan Keputusan Etis Nama dan Tahun Metode Variabel Variabel Variabel No Hasil Penelitian Penelitian Analisis Dependen Independen Kontrol 1 Musbah,Cowton dan ANOVA, Pengambilan Faktor Individu Faktor individu jenis kelamin Tyfa (2014) analisis regresi keputusan (Jenis kelamin, mempengaruhi pengambilan keputusan berganda etis usia,tingkat etis secara signifikan, laki-laki cenderung pendidikan), lebih etis dibanding perempuan di Libya Organisasi dan (negara mayoritas Muslim) Dimensi Faktor individu, usia, tingkat pendidikan intensitas Moral tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis 2 Alleyne et al. (2006) Personal Sensitivitas Umur, Jenis Umur secara positif dan significant Ethical Etika Kelamin mempengaruhi sensitivitas etika Threshold Perempuan lebih bertindak etis daripada (Comer and laki-laki Vega, 2008)

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

5

4

No

Moradi, Shadmehr (2013)

Butterfield (2005)

Nama dan Tahun Penelitian

Tabel 2.1 (lanjutan)

Menyeleksi, mengumpul kan dan menyimpul kan artikelartikel dari jurnal-jurnal Internasional dari tahun 1996-2003 ANOVA, Independent sample T-test

Metode Analisis

Sensitivitas Etis

Kepedulian, Penilaian, Niat dan tindakan

Variabel Dependen

Umur, jenis kelamin,

Jenis kelamin, Pengalaman kerja, Umur, moral intensity, faktor organisasi

Variabel Independen

Pengalaman kerja

Variabel Kontrol

commit to user

40

Semakin tinggi jabatan, sensitivitas etisnya juga semakin tinggi Semakin berumur, sensitivitas etisnya semakin tinggi Sensitivitas etika berdasarkan pengalaman kerja auditor tidak bervariasi di setiap scenario Perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi sensitivitas etika dengan meningkatnya pengalaman kerja

Mayoritas penelitian mendapatkan hubungan positif antara karakter personal dengan sensitivitas etika Banyak penelitian bahwa individu dengan pengalaman kerja yang lebih lama memiliki tingkat penilaian etis yang tinggi Perempuan dengan lingkungan tertentu cenderung lebih etis dibanding laki-laki.

Hasil Penelitian


Awasthi (2008)

8

commit to user

10

Mccullough dan Faught (2005)

Jenny Stewart (2007)

Eweje dan Brunton (2010)

7

9

Chan dan Leung (2003)


6

No


Analisis Regresi

ANOVA


Analisis regresi


Metode Analisis

Sensitivitas Etika

Pengambilan Keputusan Etis

Moral Issue

Sensitivitas Etika

Sensitivitas Etika

Variabel Dependen

Pendidikan, pekerjaan, pengalaman kerja

Pendidikan, pekerjaan, pengalaman kerja Pengamalan kerja, Jenis Kelamin, Fungsi Audit

Umur

Umur

Variabel Independen

Variabel Kontrol

41

Pengalaman kerja cenderung membuat orang bertindak lebih etis

Kekuatan mekanisme governance tidak berpengaruh kepada pengambilan keputusan etis auditor Internal auditor yang berpengalaman bertindak lebih etis dibanding yang lain

Responden lebih peduli dan sensitif terhadap masalah etika

Tidak dapat disimpulkan bahwasannya murid yang lebih tua akan bertindak lebih etis

Umur berkorelasi secara positif dengan sensitivitas etika

Hasil Penelitian


commit to user

Abdurrahman dan Yuliani (2011)

13

Sumber: dari berbagai jurnal

Krombia-Kapardis dan Zopiatis (2008)

Arnold et al. (2013)

11

12


No


Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi

Analisis Jalur dengan SEM

Metode Analisis

Pengambilan keputusan etis

Sensitivitas Etika

Niat untuk bertindak

Variabel Dependen

Orientasi etika, komitmen professional, pengalaman kerja, independensi

Umur

Evaluasi etika

Variabel Independen Konsensus sosial, besaran akibat

Variabel Kontrol

42

Orientasi etika, komitmen professional dan independensi sebagian secara positif mempengaruhi keputusan etis auditor internal Orientasi etika, komitmen professional, independensi dan pengalaman kerja secara simultan mempengaruhi keputusan etis auditor internal Pengalaman kerja tidak mempengaruhi pengambilan keputusan etis

Disetiap kasus (kelompok auditor, sosial konsensus dan besaran akibat mempengaruhi jalur keputusan Untuk konsensus sosial, ditemukan bahwa jalur keputusan dimediasi secara signifikan, terutama di kelompok auditor dari KAP besar, namun untuk KAP kecil dan internal auditor, hasilnya hanya sedikit yang dimediasi secara penuh. Individu dengan umur 30 tahun lebih etis dibanding mereka yang berusia dibawah 30 tahun

Hasil Penelitian



digilib.uns.ac.id

Dalam satu penelitian yang dilakukan Arnold et al. (2013), mereka membandingkan tiga kelompok auditor disektor bisnis (internal, eksternal auditor di perusahaan besar dan eksternal auditor di perusahaan kecil) dan menemukan bahwa dalam semua kasus, konsensus sosial dan besarnya konsekuensi memoderat dan memberikan pengaruh pada keputusan etis. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Arnold et al. (2013), namun cakupan respondennya adalah auditor pemerintah, baik internal maupun eksternal pemerintah. Menurut peneliti, karena budaya kerja sektor bisnis dan pemerintahan berbeda, maka peneliti merasa perlu menambahkan faktor individu sebagai mediasi untuk melihat apakah ada perbedaan hasil diantara masingmasing kelompok auditor pemerintah tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap individual factors. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, Chan dan Leung (2003) menyatakan bahwa umur berkorelasi secara positif dengan sensitivitas etika, namun Eweje dan Brunton (2010) tidak dapat menyimpulkan bahwasannya murid yang lebih tua akan bertindak lebih etis dibanding yang muda. Selain faktor umur, ketidak konsistenan hasil penelitian juga terjadi pada faktor pengalaman kerja, Mcculough dan Faught (2005) mengatakan bahwa pengalaman kerja cenderung membuat orang bertindak lebih etis. Disisi lain, Yuliani dan Abdurrahman (2011) justru menemukan bahwa pengalaman kerja tidak mempengaruhi pengambilan keputusan etis.

commit to user

43


digilib.uns.ac.id

2.6 Perumusan Hipotesis Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh variabel mediasi social consensus, magnitude of consequence dan individual factors dalam memediasi pengambilan keputusan etis tiga kelompok auditor, yaitu auditor internal pemerintah dari pemerintah daerah (internal 2), auditor internal pemerintah dari kementerian (internal 1) dan auditor eksternal pemerintah, yaitu dari Badan Pemeriksa Keuangan. 2.6.1 Social Consensus, Magnitude of Consequence dan Individual Factors Memediasi Jalur Keputusan antara Ethical Evaluation dan Intent to Act Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan atau disebut juga planned behavioral theory, bahwasannya ketika dihadapkan dengan membuat keputusan perilaku, individu, penggunaan rasional sistematis informasi yang tersedia untuk membentuk niat. Teori tindakan beralasan yang merupakan dasar pemikiran teori perilaku yang direncanakan mengatakan bahwa sikap manusia mempengaruhi perilaku melalui satu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Proses pengambilan keputusan ini terbatas pada tiga hal, yaitu: (1) perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu (attitude toward behavior), (2) perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (subjective norms), dan (3) sikap terhadap perilaku bersama dengan norma-norma subjektif akan membentuk suatu niat berperilaku (behavior intention) untuk berperilaku tertentu. Penelitian dari Arnold

commit to user

44


digilib.uns.ac.id

et al. (2013) mengemukakan bahwasannya social consensus mempengaruhi jalur keputusan etis para auditor di KAP besar. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut ini. H1a. Social consensus (SC) berpengaruh dalam memediasi jalur antara ethical evaluation (EE) dan intent to act (IA). Menurut Thomas Jones et al. (1992), manusia memiliki kebutuhan moral yang bersifat biologis, sosial, berkembang atau beragama. Ini memotivasi individu untuk memperoleh persetujuan moral dari orang lain dan atau diri sendiri, atau setidaknya untuk menghindari ketidaksetujuan moral. Teori persetujuan moral didasarkan pada empat komponen dari suatu tindakan yaitu besarnya konsekuensi, kepastian kejahatan, tingkat keterlibatan dan tingkat tekanan untuk memenuhi. Besarnya konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan adalah jumlah dari semua kerugian dan atau manfaat yang terkait dengan tindakan tersebut. Semakin besar kerugian yang terkait dengan tindakan, semakin besar tanggung jawab moral pelaku. Menurut teori ini pula, tanggung jawab moral yang tinggi cenderung berhubungan dengan tindakan moral karena keinginan para pengambil keputusan untuk dilihat sebagai moral orang yang baik. Ketika tanggungjawab moral rendah, resiko yang dinilai tidak bermoral adalah sedikit, dan dengan demikian moticasi untuk bertindak secara moral berkurang. Perilaku tidak etis jauh lebih mungkin ketika tanggungjawab moral yang dirasakan adalah rendah. Jones et al.(1992) berpendapat bahwa orang merespon paling etis, resikonya tinggi, tindakan yang dianggap tidak bermoral, mereka terlibat erat dengan keputusan dan tidak ada

commit to user

45


digilib.uns.ac.id

tekanan untuk bertindak. Berdasarkan asumsi diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. H1b. Magnitude of consequence (MC) berpengaruh dalam memediasi jalur antara ethical evaluation (EE) dan intent to act (IA). Kohlberg (1981) mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilainilai, penilaian sosial dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Penalaran moral dapat dijadikan predictor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Setiono (1982) menjelaskan bahwa menurut teori penalaran moral, moralitas terkait dengan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana orang sampai pada keputusan bahwa sesuatu dianggap baik dan buruk. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. Mempertimbangkan suatu penalaran, mengapa suatu tindakan itu salah, akan lebih memberi penjelasan dari pada memperhatikan perilaku seseorang bahkan mendengar pernyataannya bahwa sesuatu itu salah (Duska dan Whelan, 1975), sehingga faktor individu mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan moral. Miller dalam Murtono (2009) menjelaskan faktor-faktor individu yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Selanjutnya, dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan resiko. Pertama, nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan

commit to user

46


digilib.uns.ac.id

dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua adalah kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus obyektivitas. Beberapa pengambil keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu pengambil keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan resiko adalah kurangnya kendali atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si pengambil keputusan memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun ia tidak dapat mengendalikannya. Lebih sulit membuat keputusan dibawah ketidakpastian dibanding dibawah kondisi bahaya. Di bawah ketidakpastian si pengambil keputusan tidak memiliki dasar rasional terhadap pilihan satu strategi atas strategi lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. H1c. Individual Factors (IF) berpengaruh dalam memediasi jalur antara ethical evaluation (EE) dan intent to act (IA). 2.6.2 Social Consensus, Magnitude of Consequence dan Individual Factors Memediasi Jalur Keputusan etis antara Ethical Evaluation dan Intent to Act dan Berpotensi Berbeda-Beda Pengaruhnya di Setiap Kelompok Auditor

commit to user

47


digilib.uns.ac.id

Penelitian dalam konteks non audit telah menunjukkan dukungan untuk dampak dari social consensus dan magnitude of consequences pada proses keputusan etis (Carlson et al., 2002;. Barnett dan Valentine, 2004), ethical evaluation (Barnett, 2001; Singer dan Singer, 1997; Singhapakdi et al., 1996) dan pada intent to act (Barnett, 2001). Dalam konteks audit, Schafer et al. (2001) menemukan hubungan antara magnitude of consequences dan intent to act secara etis sementara Thorne et al. (2004) menemukan bahwa pengaruh sosial dapat memiliki dampak yang berbeda tergantung pada apakah keputusan ini preskriptif (apa yang harus dilakukan) atau deliberatif (apa realistis dapat dilakukan). Auditor seringkali mengalami situasi dilematis dalam menjalankan tugasnya, khususnya auditor pemerintah. Disatu sisi dia harus terhadap pimpinan tempat dia bekerja dan disisi lain dia juga menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan yang jujur sesuai dengan etika profesi. Konflik audit muncul ketika auditor menjalankan aktivitas pemeriksaannya. Hal ini terjadi tidak hanya pada auditor internal pemerintah, namun begitu pula auditor eksternal pemerintah. Proses pengambilan keputusan pada auditor pemerintah perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi ada kode etik dan standar professional yang mengatur itu semua. Seorang auditor harus independen dalam membuat keputusan audit, namun perilaku auditor dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (subjective norms). Dalam membuat sebuah keputusan, pengaruh konsensus sosial seorang auditor pemerintah yang bekerja tidak pada satu induk lembaga (auditor internal) mungkin akan berbeda dengan

commit to user

48


digilib.uns.ac.id

yang bekerja diluar induk lembaga (auditor eksternal). Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. H2a. Besarnya pengaruh social consensus (SC) dalam memediasi jalur ethical evaluation (EE) dan intent to act (IA) akan berbeda di masing-masing kelompok auditor pemerintah.

Jika seseorang mengalami dilema etis atau menghadapi situasi dimana dia harus mengambil keputusan diantara beberapa alternatif, maka pertimbangan dan nilai-nilai pembuat keputusan akan diperlukan. Ketika pembuat keputusan tersebut juga merupakan anggota suatu organisasi atau profesi, maka pertimbangan dan nilai individu akan merefleksikan harapan dan budaya etis profesi atau organisasi (Gutomo, 2003). Besarnya konsekuensi atau akibat dari suatu keputusan seorang auditor adalah jumlah dari semua kerugian dan atau manfaat yang terkait dengan keputusannya itu. Semakin besar kerugian yang terkait dengan tindakannya, semakin besar tanggung jawab moral auditor. Dalam membuat sebuah keputusan, besarnya konsekuensi seorang auditor pemerintah yang bekerja tidak pada satu induk lembaga (auditor internal) mungkin akan berbeda dengan yang bekerja diluar induk lembaga (auditor eksternal). Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H2b. Besarnya pengaruh magnitude of consequence (MC) dalam memediasi jalur ethical evaluation (EE) dan intent to act (IA) akan berbeda di masing-masing kelompok auditor pemerintah.

commit to user

49


digilib.uns.ac.id

Kegagalan membuat keputusan etis dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas etika profesi atau organisasi, ketidakmampuan untuk menginterpretasikannya atau karena kualifikasi penyusunannya (Brooks, 1995). Masing-masing kelompok auditor memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, maka dilema serta konflik pun akan berbeda untuk setiap kelompok auditor. Oleh karena latar belakang yang berbeda itu, maka cara pandang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan juga akan berbeda. Dengan asumsi tersebut, maka hipotesis untuk menguji perbedaan antara etika proses pengambilan keputusan dari kedua auditor internal dan eksternal pemerintah sebagai berikut. H2c. Besarnya pengaruh individual factors (IF) di jalan keputusan antara ethical evaluation (EE) dan intent to act (IA) akan berbeda di masing-masing kelompok auditor pemerintah. 2.7 Kerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan ethical evaluation sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi intent to act. Penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel yang telah banyak digunakan penelitian terdahulu sebagai variabel mediasi. Adapun variabel mediasi tersebut adalah social consensus dan magnitude of consequence dan peneliti menambahkan satu variabel mediasi, yaitu individual factors. Atas dasar penjelasan diatas dan keterkaitan antar variabel dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut ini.

commit to user

50


digilib.uns.ac.id

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Social Consensus (Latent Variable)

Path C

Path B Ethical Evaluation (Latent Variable)

Path A

Path D

Intent To Act (Latent Variable)

Path E Magnitude of Consequences (Latent Variable)

Path G

Path F Individual Factor

commit to user

51

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti

Recommend Documents