BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Retribusi Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak yang diharapakan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan
daerah
untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Definisi retribusi menurut beberapa ahli dan berbagai sumber adalah sebagai berikut : a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. b. Menurut Mardiasmo (2011:100), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. c. Menurut Siahaan (2005:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan
21
22
oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang meneikmati balas jasa dari negara. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki pokok sebagai berikut : a. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang –Undang. b. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. c. Imbalan dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi dan juga dapat dipaksakan. d. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
B. Objek Retribusi 1. Objek Retribusi Jasa Umum Objek retibusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah
Daerah
untuk
tujuan
kepentingan
dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a.
Retribusi Pelayan kesehatan.
b.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
c.
Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
d.
Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat.
e.
Retribusi Pelayanan Pemakaman.
f.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
23
g.
Retribusi Pelayanan Pasar.
h.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
i.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
j.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
k.
Retribusi Tera/Tera Ulang.
l.
Retribusi Pelayanan Pendidikan.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi : a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. b. Retribusi Terminal. c. Retribusi Tempat Khusus Parkir. d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. e. Retribusi Rumah Potong Hewan. f. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
24
3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. c. Retribusi Izin Gangguan. d. Retribusi Izin Trayek.
C. Dasar Hukum dan Retribusi pasar 1. Dasar Hukum Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup
potensial
sebagai
sumber
pembiayaan
menunjang
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah maka perlu ditetapkan dasar hukum tentang retribusi pasar. a. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima b. Peraturan Daerah Kota Surakarta No.9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
25
c. Peraturan Walikota Surakarta No. 5 tahun 2011 tentang Penataan dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern d. Peraturan Daerah kota Surakarta No. 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisonal 2. Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum karena memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan
kepada
daerah
dalam
pelaksanaan
atas
asas
desentralisasi. b. Jasa tersebut memberikan manfaat badi orang pribadi atau badan yang membayar retribusi. c. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Pasar tradisional daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
26
a. Jenis retribusi pasar a) Retribusi pelayanan pasar terdiri dari plataran ,kios dan los. b) Fasilitas umum terdiri dari retribusi MCK dan pemanfaatan listrik tambahan. c) Pendapatan kontribusi
penempatan los/kios terdiri dari
penenmpatan los/kios baru dan pemindahan sewa los/kios lama. d) Lain-lainnya terdiri dari Biaya balik nama, pungutan retribusi pemasangan reklame di pasar, pungutan retribusi bongkar muat barang dipasar, pungutan retribusi terhadap penggunaan kelebihan tempat dasaran, pengelolaan MCK dan titipan sepeda. b. Subyek Retribusi Pasar Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pasar. c. Obyek Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 29 Obyek Retribusi pasar adalah
jasa
pelayanan
penggunaan
fasilitas
pasar
tradisional/sederhana, berupa plataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan dari obyek retribusi adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
27
d. Dasar Pengklasifikasian Pasar Pengklasifikan pasar dikota Surakarta dibagi menjadi 3 kelas dengan menentukan score. Pembagian kelas pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : a) Letak Pasar. b) Luas Lahan. c) Jenis Bangunan. d) Jumlah Pedagang. e) Income. f) Omzet. g) Jumlah Los. h) Jumlah Kios. i) Jumlah Pelataran. j) Waktu Efektivitas. k) Fasilitas Pasar. Dengan semua faktor diatas rumus perhitungan kelas pasar adalah nilai letak pasar + luas lahan + jenis bangunan + income + omzet + jumlah los + jumlah kios + jumlah Pelataran + waktu efektivitas + fasilitas pasar.
28
Tabel 2.1 Penetapan Kelas Pasar KELAS PASAR
JUMLAH NILAI
IA
1.142 – 1.047
II B
1.046 – 951
II A
950 – 855
II B
854 – 759
III A
758 – 663
III B
662 – 567
Sumber: Peraturan Walikota Surakarta e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian dan pemakaian daya listrik lingkungan.
29
Berikut Tarif Retribusi Pasar di Kota Surakarta: Tabel 2.2 Tarif Retribusi Pasar No. 1.
Jenis Tempat
Besarnya Retribusi
Pelataran : Kelas I
Rp. 500,-/m2/hari
Kelas II
Rp. 300,-/m2/hari
Kelas III
Rp. 200,-/m2/hari
2
Los
0.1 0/00 x TNTD*
3
Kios
0.1 0/00 x TNTD*
Sumber: Peraturan Walikota Surakarta *TNTD : Taksiran Nilai Tempat Dasaran *0.1 0/00 : Nol koma satu per mil Keterangan : a) Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan. b) Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang dan jasa. c) Kios adalah tempat berjualan ddi dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain
30
mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang ataupun jasa. f. Tata cara pembayaran Retribusi Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas d Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD, STRD atau dokumen lainnya. a) SSRD (Surat
Setoran
Retribusi
Daerah)
adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah. b) SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. c) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. g. Masa Retribusi dan Saat retribusi Terutang a) Masa Retribusi Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar.
31
b) Saat Retribusi Terutang
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ). h. Tata Cara Penagihan a) Surat Teguran atau Surat Peringatan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo penyetoran. b) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. c) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud Pada no. 1 ini dikeluarakan oleh Pejabat yang ditunjuk. i. Tata Cara Pemungutan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pejabat yang menerima pembayaran retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah atau sekarang disetor ke BPD selambat-lambatnya 1 x 24 jam. j. Keberatan Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD dengan cara : a) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang
32
ditunjuk selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterbitkan. b) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi. c) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima harus sudah memberikan keputusan. d) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
