BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Implementasi Hukum 1) Implementasi Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam
Birokrasi
Pembangunan
mengemukakan
pendapatnya
mengenai
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.8 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguhsungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.9
8
Prima Wijaya , 20 Oktober 2012, Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (Online), http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html, di akses 18 Juli 2013 9 Muhamad Albar, Tahun 2011-2012, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli (Online), http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, diakses 18 Juli 2012
8
2) Hukum Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pentimpangan terhadapnya.10 Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan.11 Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. 10
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Priss, Jakarta, 2006, h. 3 11 Jimly Asshiddiqie, ibid, h. 4
9
Menurut Chambliss dan Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ada 2 faktor yang menentukan tugas pengadilan, yaitu: 1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu. 2. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat. Masyarakat yang sederhana cenderung untuk memakai pola penyelesaian berupa perukunan. Sedangkan masyarakat yang tinggi cenderung menggunakan penerapan peraturan atau sanksi. Penyelesaian konflik atau sengketa menurut Marwan Mas ada 2, yaitu: 1. Penyelesaian secara litigasi: dilakukan melalui pengadilan 2. Penyelesaian secara nonlitigasi: dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas 4 jenis, yaitu: -
Perdamaian
(settlement),
dilakukan
sendiri
oleh
pihak-pihak
bersengketa. -
Mediasi (mediation), pra pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tidak formal) mediator.
-
Konsiliasi (conciliation), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (ditunjuk oleh MA)
-
Arbitrase (arbitration), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (UU) dan kedudukannya mandiri.12
12
Nabilla afinannisa, 27 Desember 2012, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum (online), http://vinabilla.blogspot.com/2012/12/penegakan-hukum-kesadaran-hukum-dan.html, diakses 21 Juli 2013
10
B. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Disiplin Anggota POLRI 1) Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah merupakan salah satu sumber hukum, Istilah sumber hukum memiliki makna yang variatif ditentukan dari mana sudut pandang, kecenderungan dan latar belakang keilmuan orang yang memberi makna. (Pertanyaan menegenai sumber-sumber hukum tidak dapat dijawab dengan sederhana, karena pengetian sumber hukum ini digunakanan dalam beberapa arti). Pernyataan tersebut melihat realitas, bahwa sumber hukum dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. 13 Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah dan peraturan lain yang kedudukannya berada dibawah undang-undang merupakan peraturan pelaksanaan, artinya sebagai tindak lanjut dan implementasi dari undang-undang. Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan yang bersifat umum, yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.14 Berdasarkan Undang-Undangan No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 menyebutkan, bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 13 14
Sadjijono, op.cit, h. 26 Sadjijono, ibid, h. 36
11
d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.15 2) Kedisiplinan Kedisiplinan adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, kedisiplinan merupakan fungsi operatif keenan dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai seseorang. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi, karena tanpa dukungan disiplin yang baik, maka sulit untuk suatu organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan, dan dalam pelaksanaannya ada banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota dalam suatu organisasi, diantaranya ialah tujuan dan kemampuan, keteladanan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukuman, ketegasan dan hubungan kemanusiaan.16 3) Peraturan Disiplin Anggota POLRI “Peraturan Disiplin Anggota POLRI adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota POLRI”. Disini dikatakan bahwa Peraturan Disiplin Anggota POLRI adalah 15 16
Lihat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 172
12
norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota POLRI berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupannya dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman berperilaku setiap anggota POLRI.17 Didalam Peraturan Disiplin Anggota POLRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah (gebod), yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota POLRI, dan membuat larangan-larangan (verbod), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota POLRI tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang diharuskan dan melakukan suatau perbuatan yang dilarang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, diancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.18 C. Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. 19Penegakan
Hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak
17 18 19
Sadjijono, op.cit, h. 201 Sadjijono, ibid, h. 203 Soerjono Soekanto, op.cit, h. 5
13
mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, menegakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.20 Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.21 Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan bebagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Badan-badan yang tampak berdiri sendirisendri tersebut pada hakekatnya mengenban tugas yang sama, yaitu mewujudakan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat.22 Diantara organisasi penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada
20 21 22
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 1 Satjipto Rahardjo, ibid, h.12 Satjipto Rahardjo, ibid, h.14
14
hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan. Polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan mnanggung resiko mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.23 D. Kepolisian 1) Pengertian Polisi Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebgai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.24 Definisi “Politie” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa“Politie”mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Van Vollenhoven memasukan polisi kedalam salah satu unsur pemerintah dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur),badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintah termasuk didalamnya kepolisian bertugas membuat (orde en rust) dan
23 24
Satjipto Rahardjo, ibid, h.111 Sadjijono, ibid, h. 2
15
mempertahankan hukum, dengan katalain menjaga ketertiban dan ketentraman dan menyelanggarakan kepentingan umum.25 Menurut Charles Reith dalam bukunya The Blind Eye of History, bahwa “Police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence” yang maknanya polisi sebagai tiaptiap usaha untuk memperbaiki untuk menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Momo Kelene mengambil terjemahan dari Polizeirecht mengatakan, bahwa istilah Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawabanjawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.26 2) Tugas dan Wewenang Kepolisian a) Tugas Pokok Kepolisian Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tertang POLRI. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupkaan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan 25 26
Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance, Laksbang Mediatama, 2008, h. 50-51 Sadjijono,op.cit, h. 3
16
dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus bedasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.27 Beranjak dari ketiga tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas, tumpuan negara, bangsa dan masyarakat terletak sepenuhnya dipundak kepolisian. Ketiga tugas pokok tersebut akan menguji kemampuan kepolisian apakah dapat mengembannya, namun tidak dapat dibungkiri, tugas pokok tersebut sengat merepotkan kepolisian disebabkan beberapa faktor antara lain: 1. Terbatasnya anggota Kepolisian Republik Indonesia 2. Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam menjalankan tugasnya 3. Sumber daya manusia yang masih relatif kurang 4. Minimnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian.28 b) Wewenang Kepolisian Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga didalam negara hukum asas
27
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Catatan Ketiga 2006, h. 136 28 Supriadi, ibid, h. 134
17
legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum
yang
menganut “civil law system” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenagan yang diberikan oleh undang-undang.29 Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundangundangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandar. Menurut H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt definisi wewenang tersebut, sengai berikut: 1
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintah. Artinya wewenang atribusi diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
2
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3
Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.30
c) Polisi Sebagai Penegak hukum Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun disini yang dimaksud
29 30
Sadjijono, ibid, h. 115 Sadjijono, ibid, h. 116
18
dengan penegak hukum akan dibatasi pada yang berkecimpung dalam bidang pengakan hukum.31 Secara sosiologis, maka penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedangsedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi yang merupakan peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut: 1
Peranan yang ideal (ideal role)
2
Peranan yang seharusnya (expected role)
3
Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
4
Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan ideal dan peranan seharusnya
datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang seebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.32 Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Disamping itu, di dalam
31 32
Soerjono Soekonto, op. cit, h. 19 Soerjono Soekonto, ibid, h. 20
19
undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. 33Peranan yang ideal dan diharuskan khususnya dalam kepolisian adalah dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 1. Peranan Ideal Pasal 4 yang isinya adalah ”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” 2. Peranan yang seharusnya Pasal 2 yang isinya adalah “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 14 ayat 1 yang isinya adalah Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
33
Soerjono Soekonto, ibid, h. 23
20
(b) Menyelenggarakan
segala
kegiatan
dalam
menjamin
keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) Menyelenggarakan
identifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
21
(k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta (l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.34 E. Fungsi Kepolisian dan Good Governance 1) Fungsi Kepolisian Fungsi kepolisian di Indonesia adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, yakni salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
tertib
dan
tegaknya
hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masayarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.35Hal ini sejalan dengan sumpah atau janji sebagai anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia yakni: “ Demi Allah, saya bersumpah/ beerjanji: Bahwa aya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur, Prasetya, dan Negara Kesatuan Repblik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan
34
Lihat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
35
Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yudisitisia, Yogyakarta, 2010, h. 53
22
yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senatiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
serta
akan
senantiasa
mengutamakan
keepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut peerintah harus saya rahasiakan; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”36 2) Good Governance Good governance dimakanai secara beragam oleh banyak individu maupun lembaga. Bank Dunia member batasan Good Governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan nyang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Komunitas Eropa merumuskan Good Governance sebagai pengelolaan kebijakan social ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang deemokratis, transpransi
36
Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, ibid, h. 63-64
23
pemerintah dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah-langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi. Sedangkan UNDP member pengertian Good Governance sebagai sebuah consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam sebuah negara. Hal ini merupakan sebuah dialog yang melibatkan seluruh partisipan, sehingga setiap orang merasa terlibat dalam urusan pemerintahan. Secara tegas, UNDP mengidentifikasi enam karasteristik Good Governance yakni, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan berkeadilan, mempromosikan supremasi hukum, memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi, dan politik didasarkan pada koseptual dalam masyarakat, dan memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan.37 3) Kepolisian NRI dan Good Governance Salah satu hal yang mendasar keterkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan good governance adalah melekatnya fungsi kepolisan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, malayani masyarakat serta menegakan hukum dan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan
37
Trubus Rahardiansah, Sistem Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Prespektif Politik dan Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, h. 423-424
24
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.38 Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan makna, karasteristik dan indikator-indikator good governance, maka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena tugas dan wewenang kepolisian berhadapan langsung
dengan
masyarakat
dalam
pengayoman dan pelayanan kepada
rangka
pemberian
perlindungan,
masyarakat.39 Oleh karena itu dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika dan moral hukum, bahakan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggara fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju good governance.40 F. Kaidah Disiplin POLRI 1) Kode Etik Kepolisian Kepolisian Negara Republi Indonesia tunduk dan patuh pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 definisi kepolisian yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi: “ Kepolisian segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”41 Juga memegang teguh prinsip-prinsip
yang terkandung dalam kode etik
kepolisian. Kode etik ini merupakan pedoman yang bersifat khusus, karena 38 39 40 41
Sadjijono,Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance,ibid, h. 287 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance ,ibid, h. 295 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance,ibid, h. 296 Lihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
25
mengandung makna dan filosofi yang sangat mendalam bagi kepolisian itu sendiri. Menurut Liliana Tedjosaputro, didalam pedoman pengamalan Bhakti Dharma Waspada, pedoman pengamalan seorang polisi adalah Rastra Sewakottama, Nagara Janottama, Yana Anucasana Dharma.42 Kode etik profesi polisi yang berlaku sekarang berdasarkan pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun2006. Kode etik profesi POLRI merupakan kristalisasi nilai-nilai Tri Bratayang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila seta mencerminkan jati diri setiap anggota POLRI dalam wujud komitmen moral. Kode etik tersebut mencakup empat etika, yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.43 2) Kewajiban Anggota POLRI Adapaun kewajiban-kewajiban tertentu dalam bertindak yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota POLRI, antara lain: (a) Setiap anggota POLRI setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia dan taat pada Negara, dan Pemerintah; (b) Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara; (c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 42 43
Supriadi, op.cit, h. 140 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, op.cit, h,64
26
(d) Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; (e) Hormat-menghormati antar pemeluk agama; (f) Menjunjung tinggi hak asasi manusia; (g) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; (h) Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahyakan dan/ atau merugikan negara/ pemerintah; (i) Bersikap dan bertingkahlaku sopan santun terhadap masyarakat; (j) Berpakaian rapi dan pantas.44 Kewajiban-kewajiban diatas sebagai norma dasar yang harus dilakukan oleh setiap anggota POLRI, kewajiban untuk menjalankan sesuatu mengandung makna kesahrusan yang apabila tidak dijalankan akan masuk kategori melanggar. Namun menjadi sebaliknya dengan larangan (verbod), norma larangan akan dikategorikan melanggar hukum apabila sengaja berbuat, menjalankan atau melakukan. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum disiplin, jika melakukan sesuatu perbuatan, namun justru perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan suatu norma kewajiban hukum. Hukum disiplin POLRI menghendaki kewajiban ini menjadi suatu sikap biasa, artinya dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dan muncul dari keadaran pribadi, sehingga menjadi
44
Lihat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisia Republik Indonesia
27
kebiasaan dalam kehidupan kedinasan maupun diluar kedinasan bagi anggota POLRI.45 3) Larangan-Larangan Bagi Anggota POLRI Beberapa larangan yang harus tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota POLRI menurut Peraturan Disiplin Anggota POLRI dirumuskan, sebagai berikut: (a) Membocorkan rahasia operasi kepolisian; (b) Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan; (c) Menghindarkan tanggung jawab dinas; (d) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi; (e) Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya; (f) Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas; (g) Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit; (h) Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak; (i) Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi; (j) Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; (k) Memanipulasi perkara; (l) Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan; (m) Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
45
Sadjijono, log.cit, h. 205
28
(n) Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara; (o) Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya; (p) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; (q) Menyalahgunakan wewenang; (r) Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; (s) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; (t) Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas; (u) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah; (v) Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kepolisian negara republik indonesia, kecuali karena tugasnya; (w) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; (x) Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas kepolisian negara republik indonesia.46 Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota POLRI, namun sangat terkait hubungan internal, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti: Melakukan tindakan yang 46
Lihat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
29
dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Namun demikian norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota POLRI, walaupun disisi lain masih perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan yang diberikan tersebut.47
Dalam hal ini penyelewengan diatas dapat melanggar etika dan profesi hukum, karena polisi merupakan penegak hukum, dimana etika dan profesi hukum merupakan ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatanya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Dan etika dan profesi polisi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.48
47
Sadjijono, op.cit, h. 208
48
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke tiga 2006, h. 9
30
