BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata CoOperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefenisikan seperti berikut: “Koperasi

adalah

suatu

perkumpulan

atau

organisasi

ekonomi

yang

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada;dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Hadhikusuma, 2002:1-2)”. Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 nya dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang

Universitas Sumatera Utara

merupakan

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian Undang-Undang Koperasi No.12 Tahun 1976 Bab III, Bagian I pasal 3 mengatakan “Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan (1998: 28).

Terakhir undang-undang koperasi mengalami

perubahan pada Tanggal 21 Oktober 1992, mendefenisikan “Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azaz kekeluargaan “. (1998 : 29). Bila ditafsirkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 mengandung unsur-unsur politisnya dibanding Undang-Undang ekonominya, juga tampak adanya kecenderungan untuk membawa gerakan koperasi Indonesia ke salah satu aliran politik, yaitu terlihat pada kata menuju sosialisme Indonesia. Sedangkan menurut undang-undang Koperasi No.12 Tahun 1976 telah


dihilangkan pengaruh-pengaruh gerakan politik ke dalam gerakan koperasi Indonesia kesalah satu aliran politik dan juga Undang-Undang ini tidak tersurat istilah prinsip koperasi. Selanjutnya undang-undang koperasi No.25 Tahun 1992 dalam defenisinya tidak menyebut secara eksplisit adanya unsur sosial dalam koperasi, tetepi secara implisit tersirat dalam perinsip ekonomi

dan dalam azaz kekeluargaan, juga

membuat prinsip koperasi yang tidak tersurat dalam undang-undang koperasi No.12 Tahun 1076. Koperasi yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri antara lain: (Zulkarnain 2008:31-32) i.

anggotanya terikat pada satu keperluan dan tujuan,

ii.

semangat berjuang bersama dan saling mendukung,

iii.

pemilikan bersama serta mempertahankannya bersama, dan

iv.

meningkatkan kesejahteraan anggota. 2.1.2. Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip-Prinsip Koperasi 2.1.2.1 Tujuan,Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal (3) UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945”.


Sedangkan di dalam Pasal (4) UU No.25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut: a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2.1.2.2 Prinsip Koperasi Indonesia Dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal (5) UU No.25 Tahun 1992 diuraikan bahwa: 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian.


2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: a. pendidikan perkoperasian b. kerja sama koperasi Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No.25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan

dan tidak dapat

dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya: a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi. Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. b. Adanya prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. c. Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan. Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi. d. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal.


Modal dalam koperasi ini pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. e. Prinsip kemandirian dari koperasi. Ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. f. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi 2.1.3

Jenis-jenis Koperasi Jenis koperasi berdasarkan kepada kebutuhan dan efisiensi dalam

ekonomi, jenis koperasi ini timbul sesuai dengan kebutuhan dan maksud untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonominya. Jadi jenis koperasi ditekankan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Secara garis besar koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu : 1) Koperasi konsumsi 2) Koperasi kredit (Koperasi Simpan Pinjam) 3) Koperasi Produksi 4) Koperasi Jasa 5) Koperasi Serba Usaha


Ad.1. Koperasi Konsumsi “Koperasi konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi (Widiyanti Ninik, 1992 : 51)”. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga layak.

Untuk

melayani

anggota-anggotanya,

maka

koperasi

konsumsi

mengadakan usaha-usaha yaitu membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota, menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak dan membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota. Barang konsumsi yang disediakan koperasi adalah barang-barang yang dibutuhkan setiap hari seperti barang-barang pangan, barang-barang sandang dan barang-barang pembantu keperluan sehari-hari. Ad.2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam) “Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraanya (Widiyanti Ninik, 1992: 54)”. Sesuai dengan undang-undang koperasi No.25 Tahun 1992 Bab IV, pasal 44 tentang lapangan usaha disebut bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan , koperasi lain atau atau anggotanya. Kegiatan koperasi simpan pinjam dapat


dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan koperasi simpan pinjam

diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah. Dalam memberikan pelayanan-pelayanan Koperasi Simpan Pinjam berusaha supaya bunga ditetapkan serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Tujuan Koperasi Kredit: •

Membantu keperluan kredit kepada para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan

•

Mendidik para naggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri •

Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka

•

Menembah pengetahuan tentang perkoperasian (1992:54)

Ad.3. Koperasi Produksi “Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak didalam kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun anggota-anggota koperasi (Widiyanti Ninik, 1992:55)”.

Anggota-anggota

koperasi

terdiri

dari

orang-orang

mampu

menghasilkan suatu barang dan jasa. Ad.4. Koperasi Jasa “Koperasi jasa adalah koperasi yang aktifitasnya bergerak dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum (Widiyanti


Ninik, 1992: 55)”. Contohnya koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perencanaan dan konstuksi bangunan. Ad.5. Koperasi Serba Usaha “Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari suatu macam, misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan konsumen (Widiyanti Ninik, 1993 : 19)”. Intinya kegiatan koperasi serba usaha ini memiliki aktifitas lebih dari suatu macam kegiatan dari keempat lapangan jenis usaha koperasi yang dikemukakan diatas. 2.1.4. Aspek Permodalan Koperasi Besarnya modal yang diperlukan koperasi sudah harus bias ditentukan didalam peroses pengorganisasian atau pada waktu pendirian dengan rinciannya. Menurut klasik, modal diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkadang dalam barang modal. Sumber permodalan koperasi menurut UU No.25/1992 menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, sedangkan dalam UU No.12/1976 ditentukan bahwa modal koperasi itu sendiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pnjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya (ayat 1) Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela (ayat 2). Masing-masing simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu kemudian dibubarkan. Jadi pengertian modal lebih dilihat dari segi wujud atau sebagai bukti:


a. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada watu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian. b. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarkan kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian. c. Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela

tersebut bisa

saja

diadakan misalnya dalam rangka Hari

Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa. 2.2. Pengertian dan Ciri-Ciri Pengusaha Kecil dan Menengah 1. Usaha Mikro Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.


Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut: 1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 4. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausaahan yang memadai. 5. Umumnya tidak/belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir. 6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 7. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang. Contoh usaha mikro yaitu: a.

Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya;

b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengelolaan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat; c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar; d. Peternakan ayam, itik, dan perikanan; e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).


1. Usaha Kecil Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1 milyar pertahun serta dapat menerima kredit dari Koperasi di atas Rp.50 juta sampai Rp.500 juta. Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain: a.

SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata berpendidikan SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,

b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha, c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP, d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perncanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Koperasi,

sehingga

masih

sangat

memerlukan

jasa

konsultasi/pendampingan, e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:


1. Usaha Perorangan. Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. Maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya, harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya. 2. Usaha Persekutuan Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerjasama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalani bisnis. Sedangkan, pada hakekatnya penggolongan usaha kecil, yaitu: 1. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya. 2. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya. 3. Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. 2.3.

Klarifikasi Usaha Kecil dan Menengah Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran yang sangat vital dalam

pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha menengah dapat lebih fleksibel dan beradabtasi terhadap perubahan pasar. Usaha menengah tidak terlalu


terpengaruh oleh tekanan eksternal dan karenanya dapat tanggap menangkap peluang untuk substitusi impor dan meningkatkan supply (persediaan) domestik. Pengembangan Usaha kecil dan menengah dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktur sebagai pra-kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu dalam kaitan dengan investasi modal di usaha kecil dan menengah jauh lebih tinggi dari pada yang terjadi di perusahaan besar. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan elemen kunci dalam setiap strategi penciptaan lapangan kerja dalam negeri. Usaha menengah sebagai pemasok (input) komponen suatu produk dan jasa mempengaruhi daya saing perusahaan besar, sehingga pengembangan Usaha kecil dan menengah sebagai elemen terpadu dalam strategi daya saing Nasional dan terkait dengan kebijakan kegiatan promosi investasi. Usaha kecil dan menengah telah menjadi fokus pemberdayaan baik dari aspek

manajemen

usaha,

jiwa

kewirausahaan

dan

pendanaan

untuk

mengembangkan usahanya, karena berbagai pertimbangan, dimana usaha kecil dan menengah merupakan terbesar dari kegiatan perekonomian masyarakat. Apabila dirangkum secara umum ciri-ciri usaha kecil dan menengah juga mencirikan kelemahan yang perlu diatasi oleh semua pihak, adalah: 1.

Banyak berlokasi di pedesaan, sub-urban dan kota-kota kecil,

2.

Status usaha milik pribadi atau keluarga,

3.

Sumber tenaga kerja dari lingkungan keluarga atau lingkungan sosial budaya setempat,


4.

Pola kerja sering paruh waktu atau usaha sampingan,

5.

Memiliki kemampuan terbatas dalam menerapkan teknologi, atau teknologi sederhana/tradisional,

6.

Pada umumnya manajemen usaha sederhana, tidak ada perencanaan usaha,

7.

Administrasi keuangan sederhana, atau tidak ada pemisahan antara keuangan keluarga dan usaha/bisnis khususnya usaha menengah,

8.

Modal lebih banyak swadana dan berasal dari lingkungan pribadi,

9.

Izin usaha sering tidak dimiliki dan persyaratan legal lainnya tidak dimiliki,

10.

Interaksi usaha/bisnis sangat terbatas antara sektor hulu dan hilir,

11.

Orientasi usaha lebih bersifat subsistem,

12.

Pelaku adalah rakyat dengan status sosial ekonomi rendah, khususnya dalam bidang pendidikan,

13.

Jaringan usaha baik dengan pelaku ekonomi lain, pemerintah, asosiasi bisnis, lembaga pendidikan maupun lembaga keuangan relatif terbatas atau tidak ada sama sekali. Tetapi terdapat keunggulan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi

guncangan krisis ekonomi, dimana terbukti masih menjadi penyelamat ekonomi nasional yaitu: 1.

Penyedia lapangan kerja,

2.

Penyedia barang-barang murah untuk konsumsi rakyat,

3.

Efisiensi dan fleksibilitas menjadi kekuatan yang mampu bertahan hidup,

4.

Usaha kecil sebagai pencetak wirausahawan baru.


Dilihat dari kepentingan perbankan usaha kecil dan menengah adalah segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam meningkatkan intermediasinya, karena usaha kecil dan menengah mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki usaha non-mikro lain: 1.

Perputaran usaha (turn over) umumnya cepat. Kemampuannya menyerap

dana-dana yang relatif mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan bisnis/usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya yang relatif rendah. 2.

Pada umumnya para pelaku usaha kecil dan menengah tekun, sederhana,

serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan tepat. Batasan UKM di Indonesia berdasarkan pada dua unsur utama, yaitu jumlah aset yang dimiliki, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan pertahun dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. 2.4.

Beberapa Masalah yang dihadapi Pengusaha Kecil dan Menengah

1.

Permodalan Masalah permodalan adalah merupakan suatu masalah utama yang

dihadapi pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya pengusaha kecil dan menengah tebentur dalam masalah modal yang akan digunakan dalam mengembangkan usaha, meskipun banyak pengusaha yang mempunyai kemampuan untuk mengolah usahanya tetapi tidak mempunyai modal yang cukup sehingga pengusaha ini dapat mengembangkan usahanya lebih maju. Jelaslah modal merupakan faktor yang utama untuk menentukan arah perkembangan usaha yang dijalankan.


Seperti diketahui modal sangat penting dalam perkembangan usaha karena modal mempunyai 2 fungsi yaitu: a.

Menopang kegiatan produksi dan penjualan dengan jalan menjembatani antara saat pengeluaran untuk pembelian bahan serta jasa yang diperlukan dengan penjualan.

b. Menutup pengeluaran yang bersifat tetap dan pengeluaran yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan produksi dan penjualan.

Jadi

jelaslah modal sangat diperlukan dalam pengembangan perusahaan dan tanpa modal, perusahaan/usaha yang dijalankan tidak dapat beroperasi dengan baik. 2.

Manajemen Masalah manajemen adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh

pengusaha kecil dan menengah umumnya sekali pengetahuan tentang organisasi dan manajemen. Faktor yang perlu sekali diperhatikan dalam manajemen ini tergantung kemampuan dalam keberhasilan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang mampu akan menghasilkan semua kegiatan yang memuaskan, dimana pimpinan yang seperti ini akan selalu dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manajemen.

Sebaliknya ketidakmampuan manajemen banyak menimbulkan

kesulitan-kesulitan perusahaan terutama dalam kesulitan perusahaan. Selain itu kegagalan dalam manajemen dapat juga disebabkan karena kegagalan dalam kelemahan organisasi, dimana organisasi adalah alat bagi manager untuk memimpin, mengendalikan, dan mengemudikan perusahaan.


Organisasi koperasi menurut Zulkarnain adalah “suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersaama-sama dalam suatu wadah koperasi”. Dalam defenisi di atas jelaslah bahwa tata kerja sama yang baik antara sekelompok orang atau pekerja-pekerja adalah sangat penting untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Jika diperhatikan para pengusaha kecil dan menengah, umumnya para pengusaha ini masih mempunyai kelemahan dalam manajemen disertai dengan rendahnya pengetahuan dalam bidang manajemen, yang disebabkan tingkat pendidikan yang dimiliki sangat rendah. 3.

Keterampilan Keterampilan adalah merupakan suatu keahlian yang dimiliki oleh para

pengusaha dalam menghasilkan barang yang menyangkut pekerjaan sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan, dimana dalam hal ini diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik sehingga proses produksi tersebut dapat ditempuh dalam waktu yang tepat dalam menghasilkan barang dalam tingkat mutu yang baik. Jika dilihat pada kondisi pengusaha kecil dan menengah maka dapatlah dikatakan pada umumnya pengusaha kecil dan menengah masih mempunyai keterampilan berusaha yang rendah khususnya dalam menghasilkan barang, disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki.


4.

Pemasaran Berbicara mengenai pemasaran maka pemasaran tidak terlepas dari

masalah kualitas atau mutu dari produk yang dipasarkan, banyaknya barang saingan dan penetapan harga yang wajar, sehingga dapat dijangkau oleh pembeli dari setiap lapisan. Melihat faktor-faktor di atas secara umum dapat dikatakan pengusaha kecil dan menengah umumnya lebih lemah dalam bidang pemasaran terutama hal: a.

Rendahnya mutu barang yang dihasilkan.

b. Lemahnya pengetahuan dari pengusaha kecil dan menengah tentang penilaian pasar. c. Lemahnya pengetahuan tentang sistem pembayaran yang baik.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin

Recommend Documents