BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Teori Mediasi Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang artinya
ditengah, yang dapat dimaknai aktivitas seseorang (mediator) dalam menengahi pertentangan yang terjadi di antara dua pihak tanpa memihak kepada salah satu di antara mereka (Yono, 2011). Penjelasan mengenai mediasi akan lebih lengkap jika ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh ahli resolusi konflik: Menurut Boulle dalam Lubis (2014), mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an out come to which of them can assen (Mediasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh mediator, mediator berupaya untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.) Pernyataan Boulle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berkonflik dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. 8
Universitas Sumatera Utara
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2014) dengan judul Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mediasi Konflik studi kasus pada perselisihan antar warga Desa Tolang Jae dengan Dusun Adian Goti di Tapanuli Selatan mengatakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut berjalan buntu dan tidak berhasil meredam konflik, hal ini disebabkan oleh tokoh masyarakat dinilai tidak bersikap adil dan tidak menyerukan kesadaran sosial antara kedua belah pihak yang bertikai. Mediator yang dalam hal ini adalah tokoh masyarakat masih dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang mendominasinya sehingga terkesan membela pihak yang mayoritas dan mengabaikan pihak minoritas. Hal ini tidak sejalan dengan teori mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dimana mediator adalah pihak yang netral dan tidak memihak, karena tugasnya adalah untuk membantu pihak yang berkonflik menemukan keputusan yang diinginkan bersama bukan membela salah satu dari pihak yang berkonflik. Beberapa peran mediator dalam Handoko (2007) dikategorikan sebagai peran yang lemah dan peran yang kuat, adapun peran mediator yang lemah meliputi: 1. Sebagai penyelenggara pertemuan 2. Pemimpin diskusi yang netral 3. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan berjalan baik 4. Pengendali emosi para pihak 5. Mendorong para pihak untuk mengungkapkan pandangan dan gagasannya.
9
Universitas Sumatera Utara
Dan adapun peran mediator yang kuat seperti: 1. Mempersiapkan dan membuat notulasi perundingan 2. Mengartikulasikan titik temu kepentingan para pihak 3. Menumbuhkan kesadaran para pihak bahwa konflik bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan 4. Menyusun pilihan-pilihan pemecahan masalah 5. Membantu para pihak menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah. Jika pada penelitian terdahulu mediator berasal dari tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, maka pada penelitian kali ini proses mediasi dilakukan oleh tim mediasi (mediator) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Nusa Pusaka Kencana Bahilang dengan masyarakat Desa Penggalian. 2.2
Pengertian Mediasi Mediasi adalah salah satu bentuk dari akomodasi. Sebagai suatu proses,
akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan (Soekanto, 1982). Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator (Khairina, 2011). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 10
Universitas Sumatera Utara
penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, yakni: 1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih 2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa 3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Mediasi merupakan salah satu bentuk pengendalian konflik pertanahan yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian secara mediasi mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan menyelesaikan perkara di muka pengadilan. Disamping itu kurangnya kepercayaan masyarakat atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang rumit membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian konflik. Mediasi memberikan kepada para pihak yang berkonflik perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk win-win solution itu ditentukan oleh beberapa faktor : 1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber masalah lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan 11
Universitas Sumatera Utara
catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. 2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lain (Sumarto,2012). Dalam Lubis (2014) dikatakan bahwa tujuan dan manfaat dari mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik adalah: 1. Mempercepat proses penyelesaian konflik dan menekan biaya. 2. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara. 3. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak pihak yang berkonflik dalam proses penyelesaian konflik. 4. Untuk memperlancar jalur keadilan pada masyarakat. 5. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian konflik yang menghasilkan keputusan yang dapat di terima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi. 6. Bersifat tertutup/rahasia. 7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih di mungkinkan terjalin dengan baik.
12
Universitas Sumatera Utara
2.3
Proses Mediasi Dalam Asmawati (2014) mediasi dibagi menjadi 2 kategori, yakni :
1. Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian masalah mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. 2. Mediasi Pribadi, yaitu mediasi yang penyelesaiannya diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Langkah-langkah penyelesaian konflik melalui mediasi adalah : a. Para pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela b. Seleksi terhadap mediator c. Pertemuan mediator dengan para pihak yang berkonflik, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya. d. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut : 1. Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan. 2. Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan. 3. Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu. 4. Kesiapan memecahkan masalah. 5. Kerjasama memecahkan masalah. 13
Universitas Sumatera Utara
6. Membuat suatu persetujuan tertulis. Asmawati (2014) mengatakan bahwa proses mediasi pada asasnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh karena itu pengetahuan tentang proses dan tehnik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisis mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi tersebut dipandang sebagai kekuatan mediasi karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya. Boulle (1996) membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu: 1. Tahapan Persiapan(Preparation) : a.
Prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator (Initianting mediation and the mediator’s entry).
b.
Penapisan (intake and screening).
c.
Pengumpulan dan penukaran informasi (information gathering and exchange).
d.
Ketentuan Informasi para Pihak (provision of information to the parties).
e.
Hubungan dengan para pihak (contact with the parties).
f.
Pertemuan-pertemuan awal (preliminary conference).
g.
Kesepakatan untuk menempuh mediasi (settling the agreement to mediate).
2. Tahapan Pertemuan Mediasi (the stages of mediation meeting) : a.
Pernyataan pembuakaan awal (preliminary mediator’s opening statement). 14
Universitas Sumatera Utara
b.
Penyampaian masalah oleh para pihak ( the party presentation).
c.
Identifikasi hal-hal yang disepakati (Identifying areas of agreement).
d.
Perumusan dan penyusunan agenda perundingan (defining and ordering the issues).
e.
Pembahasan masalah-masalah (exploration of issues).
f.
Tawar menawar dan penyelesaian masalah (negotiation and problem solving).
g.
Pertemuan terpisah (the sparate meetings).
h.
Pengambilan keputusan akhir (final decision making).
i.
Akhir dan pernyataan penutupan (closing statement and termination).
3. Tahapan Pasca Mediasi (post- mediation activities) : a.
Telaah dan pengesahan kesepakatan (ratification and review).
b.
Sanksi (official sanction).
c.
Kewajiban-kewajiban melaporkan (referrals and reporting obligations).
d.
Arahan Mediator (mediator’s debriefing).
e.
Kegiatan lain-lain (other follow-up activities). Berdasarkan mediatornya yang ditinjau dari segi power, ruang lingkup,
dan jenis negosiator (aktor), pelaksanaan mediasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mediasi internal dan eksternal. Mediasi internal yaitu mediasi yang mana mediator berasal dari golongan atau kalangan sejajar dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan mediasi eksternal merupakan mediasi yang mana mediator berasal dari pihak-pihak yang lebih tinggi atau berada di luar ruang lingkup konflik, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mediasi
15
Universitas Sumatera Utara
eksternal dimana yang menjadi mediator (tim mediasi) adalah pihak yang dibentuk oleh Pemerintah setempat yaitu Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan mediasi dapat digolongkan ke dalam tiga jenis berdasarkan cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik, antara lain yaitu content mediation, issue identification, dan, positive framing of the issue (Lewicki, 1999:476). 1.
Content Mediation merupakan jenis mediasi yang dilakukan dimana mediator berusaha mengembalikan situasi negosiasi ke dalam tahap tawar-menawar agar negosiator berpeluang kembali mencapai kesepakatan. Mediator hanya berfungsi untuk mengarahkan negosiator untuk kembali ke akar permasalahan dan arah tujuan dari negosiasi itu sendiri sehingga diharapkan akan dicapai kata mufakat.
2.
Issue
Identification
merupakan
mediasi
yang
dijalankan
dengan
memprioritaskan isu yang akan diselesaikan sehingga kedua pihak sama-sama fokus dalam satu isu dan mencari solusi penyelesaiannya. 3.
Positive Framing of The Issue yaitu mediasi yang dilakukan dengan cara memfokuskan pada hasil yang ingin dicapai oleh pihak-pihak negosiator. Dengan memfokuskan hasil maka diharapkan masing-masing pihak memperoleh titik terang dan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan masalah sehingga mencapai kesepakatan. Penggolongan pelaksaan mediasi tersebut akan menjadi acuan dalam
masalah penelitian tersebut tentang bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh tim mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Nusa Pusaka Kencana Bahilang dengan Masyarakat Desa Penggalian. 16
Universitas Sumatera Utara
2.4
Teori Konflik Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang memiliki arti saling
memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (biasa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Chang dalam Lubis (2011) konflik sosial tidak hanya berakar pada kepada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang dan masalah kekuasaan. Namun menurutnya, emosi manusia sesaat pun bisa memicu terjadinya konflik sosial. Teori konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik adalah pemikiran Karl Marx. Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat dan perjuangannya, menurutnya masyarakat terintegrasi karena adanya struktur kelas dimana kelas borjuis menggunakan negara dan hukum untuk mendominasi kaum proletar. Konflik antar kelas sosial terjadi melalui proses
produksi sebagai salah satu kegiatan ekonomi dimana didalam proses produksi terjadi kegiatan pengekspoitasian terhadap kelompok proletar oleh kelompok borjuis.
17
Universitas Sumatera Utara
Perubahan sosial justru membawa dampak yang buruk bagi nasib kaum buruh (proletar) karena perubahan sosial berdampak pada semakin banyaknya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyulitkan kehidupan kelompok proletar karena tuntutan lapangan pekerjaan akan semakin tinggi sedangkan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak bertambah (konstan). Tingginya jumlah penawaran tenaga kerja akan berpengaruh pada rendahnya ongkos tenaga kerja yang diterima, sehingga kehidupan selanjutnya kian buruk. Sementara kehidupan kelompok kapitalis (borjuis) akan semakin berlimpah dengan segala macam kemewahannya. Gejala inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pangkal pada konflik sosial. Dengan demikian, akar permasalahan yang menimbulkan konflik sosial adalah karena tajamnya ketimpangan sosial dan eksploitasinya. Teori konflik Ralf Dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Marx. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Marx adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastis. Namun, pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. 2.5
Mediasi Sebagai Resolusi Konflik Resolusi konflik merupakan cara untuk mencari jalan keluar untuk
mengatasi konflik, dan berupaya menghasilkan kesepakatan bersama menuju 18
Universitas Sumatera Utara
perdamaian. Secara teoritik untuk menghasilkan resolusi konflik ada peran pihak ketiga atau mediator yang berupaya untuk membantu pihak yang berselisih dengan membingkai ulang situasi konflik, menemukan solusi kreatif, dan diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (Lusia, 2010). Para ahli studi konflik mendefinisikan resolusi konflik dengan penekanannya masing-masing. Menurut Wallerstein (2002) definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan. Mediasi merupakan manajemen konflik, dan manajemen konflik adalah suatu tahapan untuk mencapai resolusi konflik. Peran pihak ketiga sangat tepat dilaksanakan pada sebuah konflik yang berlangsung lama terutama apabila terjadi kebuntuan dalam mencapai penyelesaian konflik. Zartman dan Rasmussen (1997) mengatakan bahwa keadaan buntu tersebut membuat pihak yang saling bertikai berpandangan bahwa mereka tidak bisa menang dengan berperang, tetapi tidak juga memiliki kecenderungan untuk mencari perdamaian. Dalam keadaan inilah 19
Universitas Sumatera Utara
pihak ketiga dibutuhkan untuk memiliki inisiatif guna mencari perdamaian, yaitu menjadi mediator dalam proses negosiasi untuk menghilangkan kebuntuan yang terjadi. Mediasi merupakan suatu bentuk intervensi pihak ketiga dalam konflik. Mediasi bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan konsisten dengan kesepakatan tersebut. Mediasi merupakan upaya menyelesaikan konflik secara damai, yaitu bersifat tidak memaksa (noncoerceive) dan tidak memakai kekerasan (nonviolence) (Lusia, 2010). Mediasi bersifat sukarela, mereka harus diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, hal ini menurut Harris dan Reilly (2000) biasa dikenal dengan kenetralan dan imparsialitas pihak ketiga. Netral di sini bukan hanya sekedar tidak memihak akan tetapi juga bersih dari kepentingankepentingan pribadi. Mediasi adalah suatu cara intervensi dalam konflik dimana mediator dalam konflik ini juga harus mendapat kepercayaan dari pihak yang berkonflik. Untuk mencapai tujuannya, mediasi harus membuat penerimaan menjadi mungkin bagi para penasihat dalam konflik. Namun mediator seringkali menemui penolakan awal dari pihak-pihak yang berkonflik, maka usaha diplomasi awal haruslah mempersuasi pihak-pihak dengan nilai dari pelayanan mereka sebelum proses mediasi dimulai. Mediator menggunakan tiga model untuk mengatur kepentingan semua pihak yang berada dalam konflik, yakni : komunikasi, formulasi dan manipulasi. Ketika mediasi terjadi tanpa adanya keinginan satu atau bahkan kedua belah pihak untuk menang dari lainnya, mediator dapat menempatkan dirinya sebagai komunikator untuk menjembatani kepentingan 20
Universitas Sumatera Utara
masing-masing pihak. Namun ketika terjadi perselisihan antar pihak yang mengikuti mediasi, mediator diharapkan mengambil pilihan kedua sebagai formulator untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Sementara pilihan ketiga hanya akan diambil ketika pihak-pihak tersebut saling berselisih dalam taraf yang ekstrim. 2.6
Defenisi Konsep Dalam
hal
ini
disamping
berfungsi
untuk
memfokuskan
dan
mempermudah suatu penelitian, konsep juga berfungsi sebagai panduan yang nantinya digunakan peneliti untuk menindak lanjuti sebuah kasus yang diteliti dan menghindari terjadinya kekacauan akibat kesalahan penafsiran dalam sebuah penelitian. Adapun konsep yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian ini, antara lain adalah: a. Proses Mediasi : Proses mediasi dalam konteks penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. b. Tim Mediasi (Mediator): Tim mediasi dalam konteks penelitian ini adalah pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak membantu para pihak yang berkonflik untuk mencapai suatu kesepakatan. c. Aktor : Aktor dalam konteks penelitian ini adalah individu yang berperan aktif dan terlibat interaksi dengan individu atau kelompok lain dalam proses mediasi. Aktor yang akan dibahas adalah aktor-aktor dari tim mediasi, pihak perusahaan, dan pihak masyarakat desa penggalian.
21
Universitas Sumatera Utara
d. Hubungan Antar Aktor : Dalam konteks penelitian ini hubungan antar aktor yang dimaksud adalah hubungan yang dibangun karena interaksi yang terjadi selama proses mediasi antara tim mediasi (mediator), pihak perusahaan, dan masyarakat desa penggalian . e. Peran Aktor: Peran aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa tugas dan bagaimana aktor tersebut bertindak dalam kedudukannya sebagai bagian dari para pelaku yang terlibat dalam proses menjalankan mediasi. f. Negosiator : Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan negosiator adalah kedua belah pihak yang berkonflik. Disebut negosiator karena kedua belah pihak yang berkonflik setuju untuk melakukan negosiasi melalui pihak ketiga dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam rangka mendapatkan hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu antara PT. Nusa Pusaka Kencana Bahilang dengan masyarakat Desa Penggalian di Kabupaten Serdang Bedagai. g. Konflik Pertanahan : Konflik Pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Pada penelitian ini, peneliti akan melihat konflik pertanahan yang terjadi pada PT. Nusa Pusaka Kencana Bahilang di Kabupaten Serdang Bedagai.
22
Universitas Sumatera Utara
