BAB II. SISTEM LELANG ONLINE MELALUI ipasar KAYU JATI PERUM PERHUTANI DITINJAU DARI ASAS LELANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

17

BAB II SISTEM LELANG ONLINE MELALUI iPASAR KAYU JATI PERUM PERHUTANI DITINJAU DARI ASAS LELANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

1.

LANDASAN TEORI UMUM

1.1. Pengertian Jual-Beli Perkataan “jual-beli” menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop”, yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang yang lainnya “koopt” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “sale” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “krauf” yang berarti “pembelian”.10 Definisi jual-beli menurut Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek (BW) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi diatas mewakilkan dari beberapa unsur yang terkandung didalam jual-beli, yaitu : 1.

Suatu perjanjian

2.

Adanya penyerahan barang

3.

Pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan Esensi dari perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang 10

Prof R. Subekti, Aneka perjanjian,cetakan kesepuluh, hal. 2.

Universitas Indonesia

Sistem lelang..., Melani Ananta, FH UI, 2011.

18

mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi : jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.11 Barang yang dijadikan objek perjanjian jual-beli harus tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat barang tersebut akan diserahkan dari penjual kepada pembeli. Ada saatnya jual-beli untuk barang-barang tertentu dilakukan dengan percobaan atau dicoba terlebih dahulu. Jual beli tersebut dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh.12 Hal ini terjadi karena pada dasarnya, dalam jual beli selain kata sepakat, harus ada unsur saling menguntungkan, dimana si penjual mendapatkan apa yang diinginkan, dan pembeli juga mendapatkan barang dengan kondisi yang baik sesuai harga yang telah dibayar. Seperti contohnya alat-alat elektronik, meskipun harga dan barang sudah disepakati, namun serah-terima ada jika barangnya sudah dicoba dan memuaskan.

1.2. Dasar Hukum Jual-Beli Dasar hukum jual beli maupun perjanjian jual beli tertuang dalam Pasal-Pasal dari bab ke-5 (lima) yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari

11

Ibid.

12

Pasal 1463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan satu syarat tangguh”.



19

jual beli itu sendiri, tentang kewajiban-kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli, tentang hak membeli kembali, kemudian ketentuan-ketentuan khusus mengenai jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh. Jual beli yang menganut asas konsensualisme, merupakan suatu bentuk dari perwujudan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian.13 Dengan hanya disebutkan kata “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu bentuk-cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.14

1.3. Tata Cara Jual Beli Hal ini dilandasi dengan kewajiban-kewajiban dari penjual maupun dari pembeli agar peristiwa jual beli dapat dilakukan secara sesuai. Bagi pihak penjual, ada 2 (dua) kewajiban utama, yaitu : 1.

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

2.

Menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat tersembunyi atas barang yang diperjual-belikan tersebut. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari

13

Syarat-syarat itu adalah : (1) Sepakat, (2) kecakapan, (3) hal tertentu, (4) causa (sebab, isi) yang halal. 14

Op.cit, aneka perjanjian, hal 4.



20

sesuatu pihak. Kewajiban tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi adanya sesuatu yang memberikan ketidaknyamanan pembeli atas barang yang diperjual-belikan oleh si penjual. Dan bagi pihak pembeli, kewajiban utamanya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan menurut perjanjian.

1.4. Pengertian Lelang Asal kata dari lelang adalah Auctio, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.15 Definisi lelang dalam Pasal 1 sub 17 undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Menurut

Christopher

L.

Allen,

Auctioneer

dari

Australia

mendefinisikan lelang sebagai :16 “The sale by auctions involves an invitation to the public for the purchase of real or personal property offered for sale by making successive increasing offers until, subject to the sellers reserve price the property is knocked down to the highest bidder.” 15 16

Terjemahan Pasal 1 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 Lembar catatan perkuliahan Peraturan Lelang, Maret 2009



21

Menurut Mr. M.T.G. Maulenberg, seorang ahli lelang negeri Belanda dari Departement of Marketing and Agricultural Market Research, University of Wageningen menggarisbawahi hal ini dengan mengemukakan bahwa : ”Auction is an intermediary between buyers and sellers. The main objective is price discovery.” Menurut Polderman (Tahun 1913), Penjualan Umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persekutuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun peminat dengan syarat : 1.

Penjualan harus selengkap mungkin

2.

Ada kehendak untuk mengikat diri

3.

Pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya. Sedangkan menurut Roell (Kepala Inspeksi Lelang Tahun 1932),

penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seorang hendak menjual satu atau lebih suatu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap. Dari pengertian menurut Polderman diatas, terdapat perbedaan dengan pengertian menurut Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, yaitu lelang terjadi pada saat tertentu yaitu saat dimana dicapai kata sepakat/persetujuan tentang harga. Kemudian perbedaan Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dengan pengertian lelang menurut Roell adalah lelang merupakan suatu proses yang terjadi antara 2 (dua) titik, yakni saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu/lebih yaitu pada saat dinyatakan/ternyata di muka umum, dan lelang selesai pada saat terjadi/tercapai persepakatan, yakni pada saat diberhentikan atau pada saat diluluskan/terjual. Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau



22

dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh Peserta Lelang, Pemohon Lelang, Pemandu Lelang dan Pejabat Lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian atas pengertian lelang diatas, maka terdapat unsurunsur yang melekat pada pengertian lelang, yaitu : 1.

Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak termasuk dalam pengertian ini)

2.

Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa

3.

Pembeli belum diketahui sebelumnya. Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli.

4.

Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus

5.

Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

1.5. Sejarah Lelang Untuk mengawali pernyusunan suatu rancangan undang-undang, salah satu pertanyaan yang mutlak perlu dijawab lebih dahulu adalah “ Apakah memang perlu ada undang-undang tersebut”. Dalam hal ini apakah undangundang lelang memang perlu harus ada dalam tata hukum di Indonesia. Pertanyaan ini adalah terkait dengan pemahaman bahwa hukum itu adalah dibuat untuk masyarakat, bukan sebaliknya. Itu sebabnya lebih dulu harus dilihat apakah memang ada kepentingan disini yang harus diatur dengan undang-undang. Jadi bukan hanya karena Pemerintah berwenang membuat



23

undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertanyaan ini masih relevan untuk ditegaskan jawabannya meskipun saat ini masih ada Vendu Reglement stb. Staatsblad tahun 1908 nomor 189 sebagai dasar hukum lelang di Indonesia.17 Menurut sejarahnya diperoleh informasi bahwa lelang itu sifatnya sebetulnya adalah suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak sebelum masehi. Pada saat itu lelang yang dikenal di negeri Yunani maupun di kekaisaran Romawi dimanfaatkan untuk menjual barang-barang hasil jarahan perang dari Negara-negara yang ditaklukkan. Lelang juga untuk menjual barang-barang, karya seni, budak berlian, ternak, dan sebagainya. Munculnya cara menjual seperti itu bisa ditebak karena perlunya suatu cara untuk menyiasati watak manusia yang seringkali cenderung serakah, mau menang sendiri. Melalui kompetisi dalam menawar barang yang dilelang maka lelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memberi barang terkait. Karena itu maka mereka yang berani menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang.18 Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal. Peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi, Pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam

bidang

lelang.

Deregulasi

dimaksud,

antara

lain

adalah

dimungkinkannya Balai Lelang Swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang; diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II; serta terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk 17

Berdasarkan artikel perkuliahan lelang berjudul Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia. 18

Ibid.



24

melakukan lelang langsung (direct auction) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri. Dari ketiga contoh terobosan dan deregulasi di atas memberikan ruang yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat. Untuk itulah Balai Lelang Swasta hadir ditengah masyarakat, khususnya kalangan usaha, yang banyak dimanfaatkan jasanya menjadi mitra dalam melakukan lelang sukarela. 1.6. Asas Lelang Lelang memiliki prinsip atau asas-asas yang mendasarinya, prinsip lelang yang berlaku di Indonesia adalah : 1.

Asas Transparansi (transparency) Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling

penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang fair. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih bagus. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (built in control) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes. Wujud dari asas transparansi adalah : a.

Pengumuman Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum.



25

b.

Akses terhadap informasi Peserta lelang dapat meminta penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga, barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak, tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan diperlukan oleh peserta lelang.

c.

Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang, berkaitan dengan objek yang akan dilelang. Dalam arti, Pejabat Lelang bersedia menjawab segala sesuatu pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai barang yang akan dilelang.

2.

Asas Kepastian (certainty) Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk

dan atas nama Negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak, berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.19 Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal: 20

19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,,Pasal 24. 20

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 27.



26

a.

SKT (Surat Keterangan Tanah) untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;

b.

barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;

c.

terdapat

gugatan

atas

rencana

pelaksanaan

Lelang

Eksekusi

berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi; d.

barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;

e.

tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

f.

penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang;

g.

Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet;

h.

Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

i.

keadaan memaksa (force majeur)/kahar;

j.

Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang;

k.

Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.

3.

Asas kompetisi (competition) Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi.

Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan



27

ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis. 4.

Asas Efisiensi (efficiency) Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada suatu

tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan transaksi terjadi pada saat itu juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat, dan barang terjual cepat. Disamping itu, pembayaran harga lelang juga harus tunai yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah lelang dilakukan sehingga terdapat efisiensi waktu. 5.

Asas akuntabilitas (accountablility) Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan

pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan, dan hasilnya harus dituangkan dalam Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparsial yaitu tidak boleh memihak. Asas akuntabilitas tercermin dari : a.

Yang melakukan lelang adalah pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Lelang.

b.

Prosedur lelang harus jelas

c.

Lelang harus diakhiri dengan pembuktian Risalah Lelang (harus akta autentik) sebagai bukti kuat bahwa lelang memang dilaksanakan. Berbeda dengan jual beli barang bergerak yang dapat dilakukan tanpa surat pembuktian, walaupun ada beberapa pelaksanaan jual beli yang juga membutuhkan akta seperti jual beli tanah, pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya yang memerlukan surat-surat bukti.



28

1.7. Perbedaan Lelang dengan Jual Beli. Pada dasarnya, lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual-beli yang dikemas dengan cara yang berbeda. Beberapa perbedaan dari lelang dan jual beli dapat kita lihat sebagai berikut :

Jual beli diatur dalam Kitab 1

Lelang

Jual Beli Biasa

N0

Undang-Undang Hukum Perdata

Lelang diatur dalam peraturan lelang atau Vendu Reglement

Sifatnya tidak transparan, hanya 2

kedua belah pihak yang

Wajib bersifat transparan,

mengetahui, yaitu si penjual dan sesuai asas lelang yang berlaku. pembeli.

3

4

5

Penjualan biasa tidak terdapat

Penjualan lelang dilaksanakan

tenggat waktu.

dengan cepat dan efisien

Pada penjualan biasa tidak

Penjualan secara lelang wajib

selalu memerlukan

didahului dengan adanya

pengumuman terlebih dahulu.

pengumuman

Penjualan biasa, cara

Dalam lelang, harus dilakukan

pembayarannya bebas, baik tunai

dengan tunai, dan dalam jangka

maupun kredit dalam jangka waktu

waktu yang telah ditentukan.21

yang telah disepakati

Salah satu prosedur lelang

6

Dalam jual beli biasa, bebas

adalah bahwa setiap peserta

diperjanjikan atas pembayaran

lelang pada prinsipnya wajib

uang muka atau dikenal dengan

menyetor uang jaminan terlebih

istilah Down Payment

dahulu sebelum mengikuti pelelangan

21

Pembayaran dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah lelang, jika tidak, pemenang lelang dianggap wanprestasi. Pembayaran dapat dilaksanakan dalam lebih dari 3 (tiga) hari apabila ada persetujuan dari Menteri Keuangan.



29

Tidak memerlukan adanya

7

pejabat umum yang

Dalam lelang diperlukan

melaksanakan dan mencatat

Pejabat Lelang untuk

jalannya proses jual beli,

melaksanakan dan mencatat

kecuali tentang tanah atau

jalannya pelelangan, dan

benda lain diwajibkan

menuangkannya dalam Risalah

penjualannya dengan akta

Lelang yang merupakan akta

autentik, seperti Kapal Laut,

autentik

Pesawat Terbang.

Jual beli menganut asas 8

kebebasan berkontrak dan kesepakatan

Lelang menganut asas Transparansi, As Is, Efisiensi, Akuntabilitas, Kompetensi, dan Kepastian serta Kesepakatan.

1.8. Dasar Hukum Lelang Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang Belanda yaitu Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189. Dasar hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di Indonesia ditemui dalam banyak ketentuan, misalnya : 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

4.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5.

Undang-Undang Nomor 49/perpu/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

6.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

7.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan



30

8.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

9.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

11.

Peraturan Pemerintah tentang BPPN Dasar hukum lelang tentang kebendaan, tata cara/prosedur lelang itu

sendiri diatur dengan ketentuan khusus, yaitu : 1.

Peraturan Lelang/Vendu Reglement (stb. 1908 No 189)

2.

Instruksi Lelang/Vendu Instructie (stb 1908 No 190)

3.

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2003, tanggal 31 Juli 2003, tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan Dasar hukum lelang tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam

aturan pelaksanaannya yaitu dalam : 1.

Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2.

Peraturan Menteri Keuangan No 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I

3.

Peraturan Menteri Keuangan No 176/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Balai Lelang

4.

Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II

1.9. Fungsi Lelang Fungsi lelang ada 2, yaitu fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan



31

suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli. Perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang dapat mengakomodir kebutuhan dalam perekonomian seharihari, contohnya kebutuhan untuk menjual secara khusus yang terkait dengan sengketa-sengketa atau eksekusi, serta kebutuhan untuk melakukan transaksi secara cepat, efisien, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki kepastian. Perekonomian pada umumnya membutuhkan sarana penjualan secara cepat dan efisien, terutama di negara maju. Kemudian fungsi publik dalam lelang adalah : 1.

Mendukung Law Enforcement (penegakan hukum) di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dan yang lainnya, yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi suatu putusan

2.

Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara.

3.

Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang Negara dalam bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25, dan BPHTB. Dalam hal ini lelang membantu pemasukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap lelang yang dilakukan harus dipungut Bea Lelang. Lelang juga membantu penerimaan pajak karena penjualan atas tanah dan/atau bangunan wajib dikenakan PPh 5% dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 5%.

4.

Mendukung terwujudnya

Good

Government

mengingat

lelang

mempunyai asas-asas yaitu asas transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.22

22

Berdasarkan catatan perkuliahan Peraturan Lelang.



32

1.10. Sistem Lelang Dalam sistem dikenal sistem lelang Eksekusi dan sistem lelang Non Eksekusi. 1.10.1. Sistem Lelang Eksekusi Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi publik, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disamakan sebagai putusan pengadilan.23 Lelang eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakkan hukum, antara lain lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi barang yang dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi Fidusia, lelang eksekusi Hak Tanggungan, lelang eksekusi Gadai. Lelang eksekusi PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Lelang eksekusi Pengadilan adalah lelang untuk melaksanakan putusan hakim/penetapan pengadilan sebagai tindak lanjut dalam perkara perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang eksekusi Sita Pajak adalah lelang yang dilakukan dalam rangka penagihan piutang pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. 1.10.2. Sistem Lelang Non Eksekusi Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa peraturan perundang-undangan atau atas free will (pilihan sukarela), dan 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2006 Pasal 1 angka 4.



33

dilangsungkan tanpa sengketa (tidak ada unsur penegakan hukum). Sistem lelang non eksekusi ini dibedakan menjadi : a.

Lelang non eksekusi wajib (Compulsary Auction) Lelang yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lelang ini dilakukan untuk penjualan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “penjualan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu”, yang mana oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

b.

Lelang non eksekusi sukarela (Voluntary Auction) Adalah

lelang

untuk

melaksanakan

penjualan

barang

milik

perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual asset miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan (second hand).

1.11. Kantor Lelang Negara Kantor Lelang Negara merupakan suatu lembaga yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



34

Sejak lahirnya Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, unit lelang berada di lingkungan Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda (Inspeksi Urusan Lelang) dengan kedudukan dan tanggung jawab langsung di bawah Menteri Keuangan, kemudian dalam perkembangannya setelah memasuki masa kemerdekaan RI, Unit Lelang Negara ada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pajak (1960) dengan nama Kantor Lelang Negeri dan tahun 1970 diganti namanya menjadi Kantor Lelang Negara (KLN). Sejak tanggal 1 April 1990, Unit Lelang Negara bergabung dibawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang kemudian berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) pada tahun 2000.24 Seiring dengan perkembangan waktu dan penyempurnaan hukum, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

yang

berlaku.25 DJKN berada dibawah Menteri Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Fungsi dari DJKN adalah : 1.

Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang.

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang.

24

http://www.infolelang.host56.com , Sejarah Kantor Lelang, ditulis oleh Admin, Kamis 29 Februari 2010 25 S. Mantayborbir, Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Penerbit Pustaka bangsa Press, Jakarta 2004, Hal 35.



35

3.

Perumusan standar, norma, pedoman, criteria, dan prosedur di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang

4.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang.

5.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam hal operasionalnya di daerah-daerah kota dan kabupaten,

dibentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang saat ini turut berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tugas pokok KPKNL adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menjalankan fungsinya yaitu : 1.

Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara;

2.

Retribusi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;

3.

Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin;

4.

Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;

5.

Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6.

Pelaksanaan pelayanan lelang;

7.

Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;



36

8.

Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

9.

Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

10.

Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

11.

Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

12.

Pelaksanaan

pemberian

pertimbangan

dan

bantuan

hukum

pengurusan piutang Negara dan lelang; 13.

Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;

14.

Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

1.12. Balai Lelang Balai Lelang adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (saat ini berganti menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Balai lelang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Pada dasarnya Balai Lelang sudah dikenal di luar negeri sejak lama kemudian diambil inspirasi oleh Indonesia dan setelah diteliti untuk diterapkan di Indonesia, dalam perkembangannya, masyarakat menganggap bahwa Balai Lelang sama dengan Kantor Lelang Negara, padahal Balai Lelang tersebut bukan Kantor Lelang Negara, adapun tujuan pendirian Balai Lelang adalah untuk melakukan pelaksanaan lelang khusus lelang sukarela.



37

Hak Balai Lelang adalah : 1.

Mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pra-lelang

2.

Mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang kelas II untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang

3.

Mengadakan perjanjian dengan pembeli barang untuk melaksanakan jasa pasca lelang

4.

Menerima Salinan dan Kutipan Risalah Lelang dari Pejabat Lelang

5.

Mengusulkan Pemandu Lelang. Kewajiban Balai Lelang adalah :

1.

Menyerahkan bukti pembayaran uang jaminan penawaran lelang oleh peserta lelang kepada Pejabat Lelang

2.

Mengembalikan uang jaminan penawaran lelang seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli

3.

Menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli

4.

Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang wanprestasi kepada yang berhak

5.

Menyetorkan Perurugi kepada Pejabat Lelang kelas II setelah dipotong PPh Pasal 21 oleh Balai Lelang

6.

Menyetorkan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terhutang dari pemilik barang dan PPh Pasal 21 (atas perurugi) ke Kas Negara

7.

Meminta bukti setor BPHTB dari pembeli lelang

8.

Menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti setor/transfer dan/atau rekening Koran pelunasan harga lelang, bukti setor Bea Lelang dan PPh kepada Pejabat Lelang pada saat meminta Kutipan dan Salinan Risalah Lelang



38

9.

Menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang sesuai dengan perjanjian

10.

Menyerahkan barang, dokumen kepemilikan, kuitansi pembayaran, dan kutipan risalah lelang kepada pembeli lelang setelah kewajiban pembeli dipenuhi

11.

Melaksanakan administrasi perkantoran dan laporan

12.

Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lelang.. Tujuan lelang adalah untuk menjual barang secepat mungkin tanpa

memperhatikan barang yang dijual Untuk itu, penjual pada dasarnya memerlukan jasa promosi, menawarkan, dan mengirimkan barang, namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, berdirinya Balai Lelang adalah untuk memenuhi berbagai unsur lelang yang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Contohnya adalah Balai Lelang membuka jasa pra-lelang dan pasca-lelang yang meliputi pengiriman barang serta pendanaan. Kegiatan pra-lelang yang dilakukan Balai Lelang antara lain : 1.

Meneliti dokumen barang, mengolah data, memilah barang, memberi label, menyiapkan contoh untuk dites atau untuk evaluasi atau untuk lelang

2.

Menyiapkan

barang

sebaik

mungkin,

apabila

perlu

dengan

memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya 3.

Memasarkan barang dengan cara-cara efektif, terarah serta menarik baik dengan pengumuman, brosur, katalog, maupun cara pemasaran lainnya. Balai Lelang dapat bertindak untuk dan atas nama pemilik barang.

Lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang tetap dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, oleh karena Balai Lelang tidak mempunyai Pejabat Lelang, tetapi hanya berfungsi menyelenggarakan atau mengorganisir, termasuk mewakili pihak-pihak yang akan melelang.



39

Yang harus diperhatikan tentang Balai Lelang adalah : 1.

Balai Lelang harus benar-benar efektif berfungsi, karena jika tidak, maka akan dicabut izinnya

2.

Tidak boleh melakukan penjualan selain lelang

3.

Tidak boleh membeli sendiri barang yang dilelang, karena dapat menimbulkan conflict of interest. Balai Lelang dalam hal menjadi kuasa lelang, wajib mengajukan

permohonan ke Kantor Lelang sehingga Balai Lelang akan bertugas sebagai kuasa dari pemilik barang untuk jasa pra-lelang seperti penilaian dan promosi,

tetapi

dalam

hal

Balai

Lelang

tidak

mendapat

kuasa

mengatasnamakan pemilik barang, maka yang menghadap ke Kantor Lelang adalah pemilik barang sendiri, bukan Balai Lelang. Dalam perkembangannya, agar bisnis lelang lebih maju, Balai Lelang diberi ruang dimana lelang yang diselenggarakan Balai Lelang (khusus lelang sukarela) dilayani oleh Pejabat Lelang kelas II yang semula hanya ada di kota-kota kecil untuk membantu Pejabat Lelang kelas I, namun saat ini dimungkinkan di tempat-tempat lain dan terbuka dimana saja meskipun semula hanya di Jakarta Pejabat Lelang kelas II tersebut hanya ditugasi melayani permintaan lelang oleh Balai Lelang dan lelang yang lain juga dilayani hanya sebatas pada lelang sukarela.

1.13. Prosedur Lelang Pada Umumnya Untuk melakukan proses pelelangan, diwajibkan didalamnya telah dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berisikan surat permohonan lelang dari pemohon lelang/penjual, dokumen pendukung keabsahan penjual, dokumen pendukung keabsahan barang, dokumen berkenaan dengan dasar pelelangan, syarat-syarat lelang dari penjual, dan bukti pengumuman lelang. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka proses lelang dapat dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut :



40

Pemohon Lelang

3

1

4

Pengumuman Lelang

7 2

KPKNL

6 Pelaksanaan Lelang

5

Kas Negara

Peserta Lelang

5

Penentuan jadwal Lelang

8 Pemenang Lelang

Keterangan : 1.

Pihak yang ingin melelang asetnya (pemohon lelang atau penjual) mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL beserta dokumen pendukung. (atau dalam hal lelang sukarela, menghubungi Balai Lelang.) - Penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang serta dokumen lelang (Pasal 7 PMK no 40/2006) - Penjual/pemilik barang wajib menyerahkan asli dokumen kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 hari sebelum lelang (Pasal 9 PMK no 40/2006)

2.

KPKNL akan meneliti berkas yang diberikan oleh pemohon lelang, setelah lengkap akan ditentukan jadwal pelaksanaan lelang, termasuk didalamnya hari, tanggal, dan tempat.

3.

Penjual akan mengumumkan pelaksanaan lelang. Pada prinsipnya, pengumuman dilakukan melalui media surat kabar yang terbit di tempat yang barang yang akan dilelang. (Pasal 29 PMK no 40/2006)

4.

Orang-orang/badan usaha/pihak-pihak yang berminat mengikuti lelang akan menyetorkan uang jaminan. Uang jaminan masuk ke rekening



41

KPKNL. (atau Balai Lelang dalam hal lelang diselenggarakan oleh Balai Lelang) 5.

Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang menggunakan cara penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penawaran secara langsung dilakukan dengan cara lisan, tertulis, tertulis dilanjutkan dengan lisan dalam hal belum penawar tertinggi belum mencapai harga limit. Penawaran tidak langsung dilakukan dengan teknologi SMS (Short Message Services), internet, faksimili, dan lainnya. (Pasal 54 PMK no 93/2010) Dalam pelaksanaan lelang ini akan ditunjuk pemenang lelang yang menawar dengan harga tertinggi atau diatas harga limit yang kemudian menjadi pembeli lelang.

6.

Pemenang lelang akan membayar harga pembelian, meliputi : - Pokok lelang,26 - Bea Lelang,27 - Pajak, apabila yang dilelang adalah tanah dan bangunan, maka ada pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli, dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual.

7.

Uang yang masuk kedalam KPKNL akan dibagi kepada : - KPKNL menyetor Bea Lelang dan pajak kepada kas negara - Hasil bersih lelang (pokok lelang dikurangi PPh dalam hal lelang tanah) diberikan kepada penjual

26

Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau Harga Lelang dikurangi Biaya Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif (Pasal 1 nomor 28 Permenkeu no. 93/2010) 27

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada penjual/pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Pasal 1 nomor 31 Permenkeu no. 93/2010)



42

8.

KPKNL menyerahkan kwitansi pembayaran harga lelang barang, dokumen, dan petikan Risalah Lelang kepada pemenang lelang.

1.14. Pengumuman Lelang Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan. Dasar hukum dari pengumuman lelang adalah Bab III bagian kesembilan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 yaitu tentang pengumuman lelang. Pada prinsipnya pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang terbit ditempat barang berada. Bila tidak ada yang terbit di tempat barang berada, melalui surat kabar harian yang terbit di tempat terdekat atau di ibukota provinsi yang bersangkutan. Pengumuman lelang harus dihalaman utama/reguler, dilarang dihalaman suplemen/tambahan khusus Maksud dan tujuan dari pengumuman lelang adalah agar diketahui masyarakat luas (upaya pengumpulan peminat dan marketing), dan memberi kesempatan verzet bantahan dari pihak yang dirugikan. Didalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan no. 93/2010, pengumuman lelang sedikitnya harus memuat : 1.

Identitas penjual

2.

Waktu lelang, termasuk hari, tanggal, dan jam pelaksanaan lelang serta tempat diadakannya lelang

3.

Jenis dan jumlah barang



43

4.

Lokasi, luas tanah,

jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya

bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan 5.

Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak

6.

Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang

7.

Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang

8.

Nilai Limit, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan Lelang Non-eksekusi Sukarela untuk barang bergerak

9.

Cara penawaran lelang

10.

Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93

tahun 2010, Pengumuman lelang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang Nilai Limit keseluruhannya paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, paling singkat 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

1.15. Uang Jaminan Pasal 1 angka 25, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 mengatakan bahwa Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang. Uang jaminan berfungsi sebagai uang muka dalam pelelangan, oleh karena itu setiap peserta lelang wajib menyetor uang jaminan, kecuali lelang



44

kayu jati dan lelang yang diselenggarakan melalui Balai Lelang. Besarnya uang jaminan tidak ditentukan secara pasti oleh penjual. Pada Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 dijelaskan bahwa uang jaminan ditetapkan kepada peserta lelang dengan jumlah sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari perkiraaan harga minimal barang yang dilelang atau dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit itu sendiri. Uang jaminan ditentukan oleh penjual dengan memperhatikan saran dari Kantor Lelang, sehingga tidak ada ketentuan pasti dalam menentukan besarnya uang jaminan tersebut. Ketentuan dari uang jaminan adalah : 1.

Bila peserta berhasil menjadi pemenang lelang, uang jaminan diperhitungkan dalam pelunasan

2.

Bila peserta kalah, uang jaminan dikembalikan tanpa potongan apapun

3.

Bila pemenang lelang wanprestasi, uang jaminan disetor kedalam kas negara. Khusus lelang melalui Balai Lelang, uang jaminan jadi milik Balai Lelang dan/atau pemilik barang lelang.

4.

Bila pemenang lelang wanprestasi, lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas II, maka uang jaminan akan jadi milik Balai Lelang dan/atau pemilik barang sesuai kesepakatan Balai Lelang dengan pemilik barang. Tujuan adanya uang jaminan ini adalah untuk menjaring pembeli

potensial dan untuk mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi dari peserta lelang. Lelang eksekusi diwajibkan adanya uang jaminan, sedangkan lelang sukarela tidak diwajibkan.

1.16. Nilai Limit Nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkan penjual untuk dicapai dalam pelelangan sebagai dasar disahkannya pemenang lelang. Nilai limit diatur dalam Pasal 35 s/d 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/2010,



45

dan menurut Pasal 21 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 yang merupakan salah satu persyaratan penjual. Pada dasarnya nilai limit tidak bersifat rahasia dan dicantumkan dalam pengumuman, tetapi bisa saja apabila dilakukan sebaliknya, sesuai dengan keinginan penjual. Bila tidak rahasia, nilai limit diumumkan dalam pengumuman, sedangkan bila rahasia, nilai limit diberikan kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 mengatakan bahwa, Untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela atas barang tidak bergerak nilai limit wajib bersifat terbuka, yaitu dengan diumumkan jumlah harga limitnya, dengan tujuan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Nilai limit pada lelang eksekusi ini ditentukan oleh penjual, baik pemilik barang maupun pemohon lelang, yakni orang/badan/pihak-pihak/instansi yang berwenang (Pengadilan Negeri) yang oleh peraturan perundang-undangan dikuasakan untuk itu. Sedangkan untuk lelang sukarela, yang menetapkan harga limit adalah pemilik barang lelang, dan bebas dalam penentuannya. Harga limit pada prinsipnya ditentukan berdasarkan permintaan penjual (dalam lelang sukarela) berdasarkan hasil penilaian terhadap barang yang akan dilelang tersebut, tetapi untuk lelang barang dengan harga jual diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) penilaian atas barang yang dilelang harus dilakukan oleh penilai independent (independent appraisal), atau dapat juga dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar dalam hal yang dilelang adalah tanah kosong. Setelah ditentukan nilainya kemudian diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.28 Fungsi nilai limit bagi Pejabat Lelang adalah sebagai patokan harga terendah pada saat pelaksanaan lelang ketika barang akan dilelang. Fungsi kedua

adalah

merupakan

pedoman

bagi

Pejabat

Lelang

untuk

menahan/melepas barang yang dilelang dan menetapkan pemenang lelang.

28

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002, Pasal 23.



46

Sedangkan fungsi nilai limit bagi pemilik barang/pemohon lelang adalah untuk mendapatkan harga penjualan barang lelangnya, minimal seharga nilai limit yang ditetapkan, dan untuk menghindari kemungkinan barang yang dilelang terjual dengan harga yang terlalu rendah jauh dibawah harga standar dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik barang/peserta lelang. Cara menentukan nilai limit adalah dengan memperhatikan kondisi barang dan informasi dari instansi yang terkait ataupun dari perusahaan penilai. Tetapi pada akhirnya yang menentukan nilai limit dan juga bertanggung jawab adalah pemohon lelangnya itu sendiri.

1.17. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Lelang 1.17.1. Pemohon Lelang Pemohon lelang berasal dari istilah owners/sellers/vendors Pemohon lelang adalah orang/badan/pihak yang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pejabat Lelang untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang. Permohonan lelang diajukan dengan disertai identitas pemohon lelang, dasar permintaan lelang, serta dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010. Pemohon lelang tidak selalu merupakan pemilik barang, tetapi dapat juga sebagai pemegang kuasa pemilik barang (Balai Lelang), instansiinstansi atau badan-badan yang menurut Undang-Undang diberi kewajiban untuk bertindak sebagai pemohon lelang. Pemohon lelang juga memiliki beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab dari pemohon lelang adalah : 1.

Keabsahan status barang

2.

Tuntutan ganti rugi yang timbul jika terjadi permasalahan atas barangnya



47

3.

Wajib menguasai fisik dari barang yang dilelang (untuk barang bergerak) Selain tanggung jawab, pemohon lelang juga memiliki kewajiban-

kewajiban yaitu : 1.

Menentukan nilai limit dari barang yang dilelang

2.

Memberikan akses informasi atas barang yang dilelang

3.

Mengumumkan lelang

4.

Membayar Bea Lelang dan pajak lain yang terhutang

5.

Menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen kepemilikan barang Sedangkan hak-hak dari pemohon lelang adalah :

1.

Menentukan nilai jaminan

2.

Memilih cara melelang

3.

Menerima uang hasil penjualan

4.

Menerima salinan Risalah Lelang

1.17.2. Pemandu Lelang Pemandu lelang, atau yang biasa disebut dengan afslager adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan serta menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang. Tugas dari pemandu lelang adalah menawarkan dan membuat tawar menawar yang terjadi dalam lelang menjadi lebih dinamis. Dalam hal ini, pemandu lelang dianggap telah mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan Pejabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan lelang dan/atau penawaran lelang oleh pemandu. Pemandu lelang dapat berasal dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) ataupun dari luar DJPLN, dan diusulkan oleh penjual/Balai Lelang kepada Kepala KP2LN dan/atau Pejabat Lelang yang akan melaksanakan lelang. Persyaratan menjadi pemandu lelang adalah wajib sehat jasmani dan rohani, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang



48

sederajat, serta bagi pemandu lelang yang berasal dari DJPLN wajib lulus diklat pemandu lelang dan mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang. 1.17.3. Peserta Lelang Peserta lelang berasal dari kata attenders, bidders, the highest bidders, buyers/purchasers yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai peserta, penawar, penawar tertinggi/pemenang lelang, pembeli lelang. Menurut Pasal 1 Nomor 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, pengertian dari peserta lelang adalah orang atau badan usaha yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti lelang yang sebelumnya sudah ditentukan dalam pengumuman lelang. Perorangan atau badan usaha dapat menjadi peserta/pembeli lelang, kecuali nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku seperti Hakim, Jaksa, Panitera, Pengacara, Pejabat Lelang, Juru Sita, dan Notaris yang menangani pokok perkara yang barangnya akan dilelang. Peserta lelang yang bertindak untuk orang lain atau badan hukum atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya. Kewajiban-kewajiban dari para peserta lelang adalah 29 : 1.

Menyetor uang jaminan kepada Pejabat Lelang, bila disyaratkan demikian

2.

Peserta/kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang

3.

Mengisi surat penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang tertutup/tertulis

29

http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktek diakses pada tanggal 21 Oktober 2010



49

4.

Membayar pokok lelang, Bea Lelang, dan pajak/pungutan lainnya (contoh : BPHTB) bila ditunjuk sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang

5.

Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang Hak-hak dari para peserta lelang adalah 30 :

1.

Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang yang akan dilelang

2.

Melihat dan memeriksa barang yang dilelang

3.

Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang

4.

Meminta petikan/salinan/grosse Risalah Lelang dan kwitansi lelang bila ditunjuk sebagai pembeli lelang

5.

Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang

1.17.4. Pejabat Lelang Pejabat Lelang berasal dari istilah Auctioneer, Vendumeester yang diterjemahkan menjadi Pejabat Lelang atau Juru lelang. Pengertian Pejabat Lelang menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat Lelang diangkat dan khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pejabat Lelang yaitu melaksanakan pelayanan lelang di wilayah kerjanya. Termasuk didalamnya, Pejabat Lelang bertanggung jawab terhadap administrasi penyelenggaraan lelang yang dilaksanakannya. Pejabat Lelang mempunyai tugas melakukan persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan membuat laporan pelaksanaan lelang. 30

Ibid.



50

Fungsi dari Pejabat Lelang adalah : 1.

Penelitian dokumen lelang. Dalam penelitian ini, Pejabat Lelang melihat dan mempelajari dokumen-dokumen lelang lebih kepada kebenaran formil, bukan dari kebenaran materiil.

2.

Pemberi informasi lelang. Fungsi ini berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan lelang, dalam hal ini Pejabat Lelang memberi informasi kepada pengguna jasa lelang.

3.

Pemimpin lelang. Pejabat Lelang berfungsi untuk mejamin ketertiban, keamanan, dan kelancaran serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.

Pejabat Umum. dalam hal ini Pejabat Lelang bertugas untuk membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang di wilayah kerjanya.

5.

Juri atau Hakim. Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang harus bertindak adil dan bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan lelang.

6.

Saksi. Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang juga sebagai saksi untuk menjamin kepastian hukum dari masyarakat.

7.

Bendahara. Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang menerima, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan uang hasil lelang.

Wewenang dari Pejabat Lelang terdiri dari : 1.

Meminta kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan melakukan analisis yuridis terhadap dokumen tersebut serta dokumen barang yang akan dilelang.

2.

Meminta bantuan aparat keamanan, apabila diperlukan

3.

Menegur/mengeluarkan peserta lelang apabila melanggar tata tertib lelang



51

4.

Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidak-tertiban atau ketidak-amanan dalam pelaksanaan lelang

5.

Menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang

6.

Mengesahkan atau membatalkan surat penawaran lelang

7.

Menetapkan pemenang lelang

8.

Membatalkan pemenang lelang apabila wanprestasi

9.

Menerima hasil lelang dari pemenang lelang

10.

Menyerahkan hasil lelang dari pemenang lelang

11.

Menyerahkan hasil lelang kepada bendaharawan penerima atau langsung kepada penjual bagi Pejabat Lelang kelas I

12.

Menyerahkan hasil lelang kepada Balai Lelang atau pemilik barang bagi Pejabat Lelang kelas II

13.

Memberikan kuasa kepada pihak lain dalam hal terjadi kekosongan bagi Pejabat Lelang kelas II Pejabat Lelang harus memimpin pelaksanaan lelang dengan baik,

meneliti apakah ada permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, memperhatikan asas-asas yang penting (seperti transparansi), memastikan lelang dipublikasikan dengan baik, dan semua aturan serta prosedur dipatuhi. Pejabat Lelang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu Pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang kelas II : 1.17.4.1. Pejabat Lelang kelas I Menurut Pasal 1 Nomor 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, Pejabat Lelang kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktoran Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Menurut Vendu Instructie Pejabat Lelang kelas I adalah pejabat pemerintah yang diangkat khusus sebagai Pejabat Lelang, dan sebagai



52

penerima uang kas Negara yang ditugaskan sebagai Pejabat Lelang, kewenangan dari Pejabat Lelang kelas I adalah melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang. Pejabat Lelang adakalanya tidak dapat melayani permohonan lelang karena luasnya wilayahnya Indonesia, oleh karena itu ada Pejabat Lelang kelas II untuk melayani lelang di daerah-daerah terpencil dan khusus untuk melayani lelang sukarela. Tetapi pada saat ini Pejabat Lelang kelas II hanya ditugaskan untuk pelaksanaan lelang sukarela yang dilakukan melalui Balai Lelang. 1.17.4.2. Pejabat Lelang kelas II Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, Pejabat Lelang kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Hanya orang-orang tertentu yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang, yang berasal dari Penilai, Pensiunan PNS BUPLN, Notaris, dan lainnya. Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Lelang kelas II yang kemudian setelah diangkat oleh Menteri Keuangan sebagai Pejabat Lelang kelas II dapat berwenang membuat Risalah Lelang. Menurut Vendu Instructie Pejabat Lelang kelas II adalah Pejabat Lelang Negara selain Pejabat Lelang kelas I yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Lelang, dan orang-orang yang khusus diangkat sebagai Pejabat Lelang, yang berasal dari swasta yang melayani lelang-lelang sukarela. Kewenangan Pejabat Lelang kelas II adalah melaksanakan lelang bekerjasama dengan atau yang diselenggarakan oleh Balai Lelang. Kewenangan Pejabat Lelang kelas II dibatasi, karena mereka termasuk pengembangan profesi awal yang berorientasi profit. Jika sudah ada Pejabat Lelang kelas II di suatu daerah, maka Pejabat Lelang kelas I tidak diperbolehkan melayani lagi lelang sukarela, kecuali belum ada Pejabat Lelang kelas II.



53

Perbedaan dari Pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang kelas II adalah :

Pejabat Lelang I

1. Pegawai organik dari KPKNL

2. Wilayah kerja luas

3. Gaji dari Pemerintah

4. Berkantor di KPKNL yang dibiayai Pemerintah

5. Harus melaksanakan lelang sendiri (Ps. 29 VI), artinya

tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain.

6. Berwenang melelang segala jenis pelelangan

Pejabat Lelang II

1. Mandiri / bukan Pegawai Negeri

2. Wilayah kerja lebih sempit dibandingkan dengan

Pejabat Lelang kelas I

3. Gaji dari Perurugi

4. Berkantor sendiri atas biaya sendiri

5. Dapat Gedelegeerde (Pasal 32 VI) yaitu dapat

dikuasakan kepada orang lain apabila Pejabat Lelang

kelas II berhalangan

6. Hanya berwenang melelang barang-barang dari jenis

lelang sukarela yang diselenggarakan melalui Balai

Lelang

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa :



54

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Dalam ketentuan dari Pasal 15 tersebut diatas, terdapat unsur-unsur pembuatan Risalah Lelang dalam Jabatan Notaris, yaitu : 1.

Yang berwenang membuat akta autentik harus Pejabat Umum

2.

Akta Autentik di bidang keperdataan, Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuatnya, kecuali akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam peraturan perundangan. Dalam arti, wewenang Notaris bersifat umum, sedangkan Pejabat Umum lainnya bersifat khusus (PPAT, Pejabat Lelang)

3.

Akta Autentik menjamin kepastian tanggalnya yang berarti tanggal diresmikannya akta, dibacakannya akta, ditandatangani para pihak, Pejabat Umum, dan dimana dibuatnya.

1.18. Risalah Lelang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Risalah Lelang merupakan akta autentik, yang mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan



55

undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.” Akta autentik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas dapat dipersamakan dengan Risalah Lelang, seperti apa yang telah tertulis dalam Pasal 35 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 (VR), yaitu : “Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri.” Tiap penjualan di muka umum oleh Juru Lelang atau kuasanya dibuat berita acara tersendiri seperti tersebut diatas, bentuknya ditetapkan seperti dimaksud dalam Pasal 37, 38, dan 39 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, dan berita acara lelang yang dimaksud dalam Pasal 35 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 (VR) tersebut adalah Risalah Lelang, yang merupakan akta autentik. Selanjutnya mengacu pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.” Istilah Risalah Lelang menurut Pedoman Administrasi Umum Departemen Keuangan dapat diartikan bahwa : 1.

Berita acara adalah risalah mengenai suatu peristiwa resmi dan kedinasan yang disusun secara teratur dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan bukti tertulis bilamana diperlukan sewaktu-waktu. Berita acara ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2.

Risalah adalah laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh si pembuat, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebutkan didalamnya.



56

Dari kedua pengertian tentang berita acara dan risalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelang adalah berita acara yang merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh Pejabat Lelang dan para pihak (penjualan dan pembelian) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat. Kekuatan pembuktian Risalah Lelang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut : 1.

Kekuatan pembuktian formal, yaitu kepastian bahwa kejadian dalam Risalah Lelang benar-benar dilakukan oleh Pejabat Lelang

2.

Kekuatan pembuktian material, yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam Risalah Lelang merupakan pembuktian yang sah dan sempurna bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli, kecuali bila terbukti sebaliknya

3.

Kekuatan pembuktian keluar, yaitu Risalah Lelang dapat berfungsi sebagai akta autentik dan alat bukti yang berlaku umum apabila syaratsyarat formal yang diperlukan telah terpenuhi. Jika syarat formal tidak terpenuhi, maka Risalah Lelang dapat turun

derajat kekuatannya menjadi akta bawah tangan. Namun jika syarat material tidak terpenuhi, maka lelang dianggap cacat hukum dan dapat digugat untuk dibatalkan.

1.18.1. Kegunaan Risalah Lelang Suatu peristiwa penting yang mempunyai akibat hukum, contohnya jual-beli atau perikatan lain, perlu ada pembuktian sebagai kesaksian dari yang melihat peristiwa tersebut. Pembuktian tidak selalu mengandalkan saksi hidup, karena saksi hidup mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Oleh karena adanya kelemahan pembuktian dari saksi hidup tersebut, maka para pihak yang berkepentingan mulai menyadari pentingnya bukti tertulis.



57

Mereka mulai mencatat dalam suatu surat atau dokumen dan ditanda tangani oleh pihak- pihak yang bersangkutan sekaligus saksi. Guna Risalah Lelang itu sendiri yang berlaku untuk saat ini adalah : 1.

Bagi penjual Risalah Lelang merupakan bukti bahwa penjual telah melaksanakan penjualan dengan baik secara lelang.

2.

Bagi pembeli Risalah Lelang merupakan bukti sah bahwa ia telah melaksanakan jualbeli sesuai dengan prosedur lelang dan dinyatakan sebagai pemenang lelang atau pembeli.

3.

Bagi pihak ketiga; - Bagi Bendaharawan barang sebagai dasar penghapusan atas barang yang dilelang dari daftar inventaris - Bagi Kejaksaan/Pengadilan Negeri sebagai bukti bahwa telah melaksanakan penjualan barang sesuai dengan porsedur lelang - Bagi Bank, sebagai dasar untuk meroya/mencoret Hipotik - Apabila lelang yg dilakukan merupakan lelang atas tanah, maka bagi Kantor Pertanahan, Risalah Lelang berfungsi sebagai dasar hukum balik nama (peralihan) suatu hak atas tanah.

4.

Bagi KPKNL Risalah Lelang berfungsi sebagai dasar perhitungan Bea Lelang dan pertanggung jawaban hasil lelang

1.18.2. Materi Risalah Lelang Didalam pembuatan Risalah Lelang, harus dijelaskan tentang apa yang dilelang, mengapa dilelang, dimanakah terjadinya lelang, bilamana



58

dilakukannya lelang, bagaimana terjadinya lelang, dan siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam lelang. Uraian dari penjelasan diatas antara lain adalah : a.

Apa yang dilelang. yaitu penjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan dalam lelang baik model, jenis, maupun spesifikasi dari barang tersebut.

b.

Mengapa dilelang. Yaitu penjelasan tentang latar belakang atau alasan sampai dilakukannya pelelangan tersebut, hal ini sangat penting untuk dijelaskan terutama dalam lelang eksekusi.

c.

Dimana terjadinya lelang. Bagian ini menjelaskan dimana tempat lelang tersebut dilaksanakan

d.

Bilamana

dilakukannya

lelang,

menjelaskan

mengenai

waktu

pelelangan, memuat hari, tanggal, dan pukul (waktu) pelaksanaan lelang. e.

Bagaimana terjadinya lelang. Bagian ini menjelaskan tentang proses terjadinya penawaran sampai dengan ditunjuknya pembeli lelang.

f.

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam lelang, menjelaskan pihakpihak yang terlibat dalam pelelangan, siapa pemohon atau penjual lelang, siapa saja para penawar, dan siapa pemenang atau pembeli lelang. Setiap Risalah Lelang harus ditandatangani oleh para pihak baik

Pejabat Lelang, penjual, maupun pembeli. Tiap lembar pada sudut kanan atas Risalah Lelang harus ditandatangani oleh Pejabat Lelang, kecuali pada lembar terakhir, karena pada lembar terakhir ini berarti terdapat bagian kaki atau penutup dari Risalah Lelang yang harus ditandatangani oleh Pejabat Lelang yang dibubuhi pula oleh materai. Risalah Lelang ditandatangani oleh penjual, Pejabat Lelang, dan pembeli. Dalam hal penjual tidak menandatangani Risalah Lelang agar



59

dicatat pada bagian penutup Risalah Lelang yang berlaku sebagai pengganti tanda tangan penjual.

1.18.3.

Notaris, sebagai Pejabat Lelang kelas II berwenang membuat

Risalah Lelang Pejabat Lelang kelas II dimaksud berasal dari kalangan swasta. Pejabat Lelang ini berwenang menerbitkan Risalah Lelang, namun hanya dalam lelang yang bersifat sukarela (voluntary auction). Notaris merupakan salah satu pejabat yang termasuk kedalam pihak yang mempunyai wewenang atas pembuatan Risalah Lelang sukarela tersebut. Pemberian kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan akta Risalah Lelang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g undang-undang

Nomor

30

Tahun

2004

tentang

Jabatan

Notaris,

menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di bidang lelang. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan tersebut tumpang tindih dengan kewenangan Pejabat Lelang sebagai pelaksana lelang berdasarkan Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dan Vendu Instructie Staatsblad 1908 Nomor 190. Namun demikian kewenangan Notaris membuat akta Risalah Lelang ini tidak dapat secara otomatis diterapkan begitu saja. Hanya Notaris yang telah ditetapkan dan diangkat sebagai Pejabat Lelang kelas II saja yang berhak dan berwenang memimpin pelaksanaan lelang dan membuat akta Risalah Lelang. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang kelas II. Pengaturan hukum bagi Notaris yang ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Lelang kelas II diatur dalam Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dan Pasal 7 Vendu Instructie Staatsblad 1908 Nomor 190 jo Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II. Rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang kelas II ini bukanlah suatu



60

rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di bidang lelang maupun di bidang kenotariatan. Pasal 3 huruf g jo Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang kelas II.

1.19. Pengertian Tentang Media Internet Sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupun teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting bagi para profesional. Internet adalah jaringan informasi komputer mancanegara yang berkembang sangat pesat dan pada saat ini dapat dikatakan sebagai jaringan informasi terbesar di dunia. Secara harafiah, internet (interconnected-networking) adalah hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, salelit, dan lainnya.. Internet adalah sistem komputer umum yang terhubung secara global.dan menggunakan suatu program sebagai protokol pertukaran paket. Cara menghubungkan rangkaian tersebut dinamakan internetworking. Perkembangan teknologi informasi yang sedikit ajaib terutama dalam bidang internet secara langsung mampu menggeser bahkan mengubah sistem dan pola hidup manusia. Perkembangan tersebut memicu munculnya aspek-aspek sosial yang dapat dikatakan baru, atau aspek-aspek sosial lama yang muncul dengan cara baru. Salah satu contoh adalah sumber informasi menjadi lebih beragam dan luas; jarak dan waktu bukan lagi kendala yang utama; munculnya sistem pembelian dan pembayaran on-line; mengadakan rapat secara bersamaan dan langsung dari berbagai tempat; perubahan dalam bidang hukum dan perundangan; pertukaran dan asimilasi nilai-nilai budaya tersebut cepat sampai. Perubahan nilai yang muncul dari aspek sosial internet menuntut pergerakan dengan cepat menyiapkan infrastruktur dan faktor-faktor yang bersangkutan dengan bidang tersebut. Bila tidak kita akan



61

tertinggal, karena internet merupakan salah satu jembatan penting untuk masuk dalam kancah dunia.31 Internet memungkinkan kita untuk menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam mendapatkan Informasi. Dari segi ekonomi, internet merupakan sebuah jawaban yang sangat efisien, efektif dan relatif murah bila dibandingkan dengan hasil yang akan didapat.32 Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang memiliki akses internet, yaitu adanya informasi tentang kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial (untuk kehidupan pribadi) ; kemudian juga ada informasi mengenai sains, teknologi, perdagangan, saham komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi (untuk kehidupan professional atau pekerja). Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.33

1.20. Jual Beli Barang Secara Online Melalui Internet (E-Commerce) Perjanjian dalam transaksi elektronik (electronic commerce) pada dasarnya tidak berbeda dengan transaksi secara konvensional, kedua jenis transaksi tersebut penjual sama-sama menawarkan produk atau jasanya, beserta harga dan kondisi tertentu kepada calon pembeli yang bebas tanpa paksaan melakukan pemilihan, menegosiasikan harga, dan melakukan 31

http://info.g-excess.com/id/info/internetduniamaya.info diakses tanggal 23 oktober 2010 32

Ibid.

33

http://www.elektroindonesia.com/elektro/no3b.html diakses pada tanggal 23 oktober 2010.



62

perjanjian khusus tertentu (misalnya pelayanan purna jual dan garansi). Setelah kesepakatan terjadi, transaksi dilakukan dengan melibatkan beberapa dokumen dan produk yang dipesan akan diberikan secara langsung atau dikirimkan ke tempat pembeli sesuai dengan kesepakatan. Perbedaaannya hanya bahwa perjanjian elektronik (e-commerce) dilakukan melalui media elektronik, syarat sahnya perjanjian pun dilakukan dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan yang selama ini digunakan sebagai bukti adanya kesepakatan para pihak dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital atau digital signature, yaitu suatu prosedur tekhnis untuk menjamin bahwa para pihak tidak bisa “mengingkari keberadaannya” sebagai subyek hukum dalam perjanjiaan transaksi elektronik. artinya fungsi digital signature tersebut dapat menjadi dasar sahnya suatu perjanjian yang merupakan sumber perikatan bagi para pihak, walaupun secara fisik para pihak tidak bertemu muka. Peminat lelang secara online-pun kian hari kian berkembang, hal ini didasari atas efisiensi lelang secara online yang tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan banyak biaya, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan atas keuntungan lelang secara online, yaitu : a.

Tempat terjadinya lelang tidak terbatas Apabila kita berbicara mengenai dunia internet, tidak akan habis batas akses menuju suatu halaman yang akan dituju, dan siapapun dapat melakukan akses tersebut. Pada lelang yang dilakukan melalui internet, para peserta lelang tidak perlu datang ke tempat terjadinya lelang tersebut sehingga mereka tidak saling bertatap muka dalam melakukan penawaran.

b.

Jumlah penjual dan peserta lelang yang besar Peserta lelang atau penawar pada sebuah situs online tergolong berjumlah besar karena efisiensi tempat dan waktu dari pelaksanaan



63

online tersebut. Maka lelang online menyediakan ruang yang cukup sekalipun mencakup peserta dari seluruh dunia dalam berpartisipasi. Akibat dari jumlah peserta yang besar, tentu memicu penjual untuk memasang barangnya, tentunya dengan didukung oleh kemudahankemudahan yang disediakan oleh website yang bersangkutan. c.

Jaringan ekonomi yang luas Dampak positif dari banyaknya peserta/penawar lelang, maka hal tersebut memicu berkembangnya penjual, demikian pula sebaliknya. Hal ini tentunya akan menciptakan siklus ekonomi supply and demand sehingga menjadikan sebuah sistem yang berguna bagi peserta, dan berguna bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa pelaksanaan lelang secara tidak langsung dalam lelang non-eksekusi melalui internet, harus memenuhi ketentuan tersebut dibawah, tetapi tidak terbatas pada : 1.

penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (software) yang dapat dioperasikan untuk penyelenggaraan lelang melalui internet dengan harga semakin meningkat;

2.

peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang (login) dan sandi akses (password) tertentu agar dapat melakukan penawaran;

3.

penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan penutup penawaran (closing time) secara berkesinambungan;

4.

harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (website);

5.

peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan; dan



64

6.

Pejabat Lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (software) lelang melalui internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (closing time).

1.21. Aspek-Aspek Hukum dari E-Commerce Karena besarnya kemampuan yang dimiliki dunia internet, bermacammacam bentuk kejahatan dan penyimpangan fungsi terjadi. Oleh karena itu disusunlah sebuah peraturan yang membatasi pergerakan para 'penjahat internet' sekaligus untuk memberikan rasa aman pada pengguna internet lainnya. Dengan banyaknya jenis layanan informasi yang disediakan oleh dunia internet, bentuk-bentuk kejahatan maupun tindakan-tindakan amoral dalam kemasan baru pun lahir. Hal ini memang tidak dapat dibendung karena banyaknya kepentingan yang 'diemban' oleh Internet. Selain itu, dunia maya tidak memiliki batasan geografis (misalnya negara) yang selama ini dikenal dalam sistem hukum konvensional. Jika terjadi pelanggaran hukum, sangat sulit menentukan hukum negara mana yang akan dipergunakan mengingat secara mekanisme, pihak-pihak dan sarana/fasilitas perdagangan dapat dalam suatu saat berada di sejumlah negara yang berbeda; kecuali jika sebelumnya, pihak-pihak yang mengadakan transaksi telah menyetujui untuk mempergunakan sistem hukum negara mana seandainya terjadi pelanggaran terhadap kontrak. Di Indonesia, mengenai transaksi elektronik melalui internet telah diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tersebut. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di



65

wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik kegiatan transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah. Namun

khusus

dalam

penulisan

ini,

penulis

tidak

membahas

permasalahannya dari sudut pandang melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. 2. LELANG KAYU JATI 2.1. Penjelasan Tentang Kayu Jati Kayu jati merupakan kayu kelas satu karena kekuatan, keawetan dan keindahannya. Secara teknis, kayu ini memiliki kelas kekuatan I dan kelas keawetan I. Kayu ini sangat tahan terhadap serangan rayap. Meskipun keras dan kuat, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk membuat furniture dan ukir-ukiran. Kayu yang diampelas halus memiliki permukaan yang licin dan seperti berminyak. Pola-pola lingkaran tahun pada kayu jati nampak jelas, sehingga menghasilkan gambaran yang indah. Dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu mewah. Oleh karena itu, jati banyak diolah menjadi mebel taman, mebel interior,

kerajinan, panel, dan anak tangga yang berkelas. selain dimanfaatkan sebagai bahan baku furniture, kayu jati digunakan pula dalam struktur bangunan. Rumah-rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo Jawa Tengah, menggunakan jati di hampir semua bagiannya: tiang-tiang, rangka atap, hingga ke dinding-dinding berukir. Sekalipun relatif mudah diolah, jati



66

terkenal sangat kuat dan awet, serta tidak mudah berubah bentuk oleh perubahan cuaca.

2.2. Lelang Kayu Jati Perhutani Yang Dilakukan Secara Konvensional Lelang kayu jati merupakan lelang yang dilakukan dalam rangka menjual produk dari Perhutani yang berasal dari hasil-hasil hutan pemerintah atau Negara yang dikelola oleh Perhutani dimana Perhutani membuat kebun jati yang menerapkan pola tebang pilih. Penjualan kayu oleh Perhutani sebagaimana diatur terakhir dengan Surat Keputusan Perum Perhutani No. 2982/KPPS/DIR/1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Pedoman Penjualan Kayu Milik Perum Perhutani, maka terdapat 4 (empat) cara penjualan kayu oleh Perum Perhutani, yaitu : 1.

Ekspor;

2.

Perjanjian atau Kontrak;

3.

Lelang, yang dibagi menjadi : a. Lelang Besar Kayu b. Lelang Kecil Kayu

4.

Lain-lain seperti pembelian langsung, retribusi dan sebagainya Dalam lelang Perhutani dikenal istilah Lelang Besar Kayu, pengertian

besar disini untuk membedakan kecil dalam pengertian Lelang Kecil Kayu yang sementara ini didelegasikan kewenangan pelaksanaan lelangnya kepada Kantor Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani. Lelang Kecil kayu yang diselenggarakan sendiri oleh KPH perum Perhutani adalah pelelangan kayu dengan batas diameter 30 (tiga puluh) cm kebawah. Sedangkan pelelangan kayu dengan diameter diatas 30 (tiga puluh) cm dan volume yang dilelang diatas 600 m3 (enam ratus meter persegi) adalah Lelang Besar Kayu, yang kewenangan

pelelangannya

dilaksanakan

oleh

KP2LN

setempat.

Kebanyakan kayu yang dilelang adalah kayu jati dan sebagian kecil terdiri dari kayu mahoni dan pinus.



67

Dalam Lelang Besar Kayu selalu diterapkan dengan penawaran terbuka secara lisan dengan harga semakin meningkat (bij op bod). Hal ini atas dasar pertimbangan : 1.

Efisiensi pelaksanaannya, sebab peserta lelang dalam lelang tersebut cukup besar dan dapat mencapai 500 (lima ratus) peserta lelang. Apabila pelaksanaannya dilakukan secara penawaran tertulis dalam sampul tertutup tentunya akan memakan waktu, disamping biaya kertas sampul dan materai. Dengan sistem op bod, waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dan tidak dibutuhkan biaya kertas sampul dan materai. Penawaran

secara

lisan

dipandu

oleh

Pejabat

Lelang

yang

bersangkutan. 2.

Harga lelang lebih optimal dibanding dengan secara penawaran tertulis. Hal ini disebabkan karena dengan cara ini akan menimbulkan suasana penawaran yang kompetitif dari peserta dan dapat dipastikan kalau kayu yang ditawarkan kualitasnya prima, maka akan mencapai kurang dari 50 % (lima puluh persen) sampai 100% (seratus persen) dari harga limit yang ditentukan penjual (Perum Perhutani) Dalam lelang kayu Perhutani, terdapat sedikit perbedaan dari lelang

yang biasa dilakukan pada umumnya. Jika dalam lelang biasa, salah satu prosedur pelaksanaan lelang adalah bahwa para peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sebagai tanda minatnya untuk mengikuti lelang. Namun pada lelang kayu, masyarakat yang berminat mengikuti lelang tidak perlu menyetorkan uang jaminan lelang, langsung datang pada waktu yang telah ditetapkan dan mengikuti acara pelelangan. Penerapan uang jaminan oleh sebagaimana diharuskan pada setiap lelang sulit diterapkan pada pelaksanaan lelang ini, sebab akan memakan waktu yang lama dan memerlukan banyak tenaga untuk mengaturnya karena pesertanya cukup banyak jumlahnya. Disamping hal tersebut diatas, kesulitan lain adalah para peserta datangnya tidak bersamaan namun tahap demi tahap bertepatan saat kayu-



68

kayu dari KPH tertentu yang diminati ditawarkan. Walaupun uang jaminan tidak ada, namun selama ini tidak terdapat peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang melakukan wanprestasi dalam pelunasan pembayarannya. Selain tentang uang jaminan, terdapat perbedaan lain antara lelang pada umumnya dan lelang kayu Perhutani, yaitu mengenai harga limit. Harga limit sebagai acuan bagi Pejabat Lelang untuk melepaskan barang yang dilelang, ditetapkan oleh Perhutani. Pada lelang besar kayu ini harga limit atas permintan Perum Perhutani dan peserta tidak dirahasiakan. Hal ini disebabkan bahwa tanpa dirahasiakanpun selama ini hasil lelangnya tetap optimal dan suasana penawaran kompetitif dalam arti fair competition tetap dapat terjaga. Keadaan yang demikian disebabkan masing-masing peserta mempunyai kemandirian dan keinginan besar untuk mendapatkan objek lelang kayu, sehingga hampir tak terjadi kolusi dikalangan mereka. Peserta lelang yang satu dengan yang lainnya tidak dapat saling mempengaruhi bahkan kalau objek lelang berupa kayu dengan kualitas prima, maka suasana akan lebih kompetitif lagi Prosedur lelang Perhutani adalah sebagai berikut :

3

Perhutani

1

2

7

KP2LN

4

Pengumuman

6

Kas Negara

5

Peserta Lelang



69

Keterangan : 1.

Perhutani mengajukan surat permohonan lelang. Perhutani mengajukan rencana lelang dalam waktu 1 (satu) tahun untuk setiap bulan secara tertulis kepada KPKNL. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.4.2.1.12 tanggal 13 Oktober 1966, yang berhak melaksanakan lelang Perhutani adalah Pejabat Lelang kelas I yang bekerja di KPKNL. Pejabat Lelang kelas II tidak berwenang melaksanakan lelang Perhutani. KPKNL kemudian menetapkan tanggal dan waktu pelelangan untuk setiap bulannya.

2.

KPKNL menetapkan hari dan tanggal lelang.

3.

Perhutani mengumumkannya dalam harian surat kabar dan media lainnya tentang adanya pelelangan kayu dan membuat harga limit. Pengumuman adalah salah satu persyaratan pada setiap pelaksanaan lelang, sesuai fungsi dan sifat dari lelang itu sendiri, yaitu penjualan di muka umum. pengumuman sebagai salah satu cara untuk menghimpun para peserta, sehingga dapat tercipta suatu kondisi umum yang disyaratkan dalam setiap pelelangan. Dalam lelang besar kayu ini, pengumuman dilakukan cukup 1 (satu) kali melalui surat kabar harian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan lelang sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

4.

Pelaksanaan Lelang/penetapan pemenang lelang Pelaksanaan lelang dipimpin oleh seorang Juru Tawar (afslager) atau Pemandu Lelang. Pertama-tama lelang dibuka dengan pembacaan Kepala Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dihadapan para peserta lelang. Setelah itu diberikan kesempatan bertanya kepada para peserta mengenai objek lelang, tata cara lelang dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan penawaran kayu-kayu yang dilelang per-KPH dan per-kavling yang dipandu oleh afslager. Dalam penawaran, para peserta cukup menunjukkan jarinya saja untuk menawar dan juru tawarlah yang berteriak menawarkan posisi harga yang semakin naik



70

sehingga pada suatu tahapan lelang dimana kavling kayu yang ditawarkan cukup prima, maka banyak peserta menunjukkan jarinya. Pada akhir penawaran dimana tinggal beberapa peserta yang menunjukkan jarinya, ada yang menutupi telunjuk jarinya dengan telapak tangan dalam menawar terhadap peserta yang lainnya.34 Pemenang lelang adalah mereka yang masih tetap menunjukkan jarinya sendirian pada posisi harga tertentu, sementara yang lain sudah menurunkan jarinya karena tidak berani menawar pada harga tersebut. 5.

Peserta lelang membayar uang lelang. Pelunasan pokok lelang, Bea Lelang pembeli/penjual dan uang miskin dilakukan oleh pemenang lelang dan penjual kepada Bendaharawan Penerima KPKNL setelah lelangnya selesai

6.

KPKNL menyetorkan Bea Lelang ke kas negara

7.

KPKNL menyerahkan uang lelang yang telah dikurangi Bea Lelang penjual.

2.3. Perkembangan Lelang Kayu Jati Secara Online Melalui Internet Perhutani mengadopsi penjualan secara lelang karena dianggap efektif. Penjualan secara lelang dapat mengumpulkan para peminat kayu dan masing-masing berusaha untuk mendapatkannya dengan cara menawar harga kayu yang ditawarkan dengan setinggi-tingginya. Selama ini, Perhutani melelang kayu jati melalui pasar lelang tradisional dengan cara menghadirkan penawar dan pembeli yang berminat membawa kayu jati, seperti yang dilakukan pada lelang konvensional pada umumnya. Tetapi cara tersebut makin hari semakin dikurangi, pada era teknologi informasi seperti sekarang ini, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin praktis, efisien dan ekonomis, maka Perum Perhutani mulai memodifikasi mekanisme lelang kayu dengan menggunakan sistem online yang memungkinkan penjualan kayu melalui internet yang disediakan oleh iPASAR. Dengan adanya hal ini maka lingkup perdagangannya akan 34

Disini dibutuhkan kejelian mata Pejabat Lelang untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan masih menawar.



71

tersebar luas, tidak lagi bersifat lokal, tetapi mencakup ruang peredaran nasional, bahkan global. Kinerja lelang kayu Perhutani yang dilakukan secara online terus menunjukkan perkembangan, penjualan kayu jati secara lelang melalui iPASAR terus mendapatkan perhatian dari para peserta lelang untuk berpartisipasi dan mengikuti penjualan kayu tersebut. Pada simulasi lelang online hari pertama kayu jati bundar di iPASAR mampu membukukan transaksi Rp.882 juta atau lebih rendah dari target awal Rp. 2 miliar.35 Tidak tercapainya target transaksi senilai Rp. 2 miliar pada simulasi perdana lelang online kayu jati di iPASAR ini karena masih banyak pembeli yang masih canggung menggunakan perangkat internet dalam bertransaksi online, mereka belum terbiasa dengan cara perdagangan yang dilakukan melalui internet. Oleh karena itu, bagi para peserta yang belum mahir melakukan jual beli secara online akan dipandu oleh perusahaan provider lelang online melalui internet tersebut, dalam hal ini iPASAR. Antusiasme para anggota pembeli distimulasi dengan diadakannya sosialisasi oleh iPASAR, para anggota dibantu untuk melakukan transaksi elektronik. Dengan adanya edukasi terhadap pembeli diharapkan di kemudian hari mulai terbiasa menggunakan media internet dalam melakukan transaksi pembelian kayu jati. Dengan adanya pemanduan atas lelang tersebut membuat masyarakat menjadi nyaman dalam proses jual beli, kemudian perlahan-lahan dapat menerapkan sistem jual beli kayu secara lelang melalui internet, dan bahkan saat ini sudah mulai terbiasa menggunakan internet dalam melakukan pembelian kayu. Karena pada dasarnya lelang kayu jati secara online melalui internet dapat mengurangi biaya dan resiko perdagangan yang dilakukan dengan pola konvensional

35

http://web.bisnis.com , simulasi lelang kayu jati cetak Rp. 882 juta, oleh Berliana Elisabeth S. diakses tgl 24 oktober 2010



72

2.4. iPASAR PT. iPASAR INDONESIA atau iPASAR adalah perusahaan swasta nasional yang menyelenggarakan Pasar Komoditas Fisik dengan kualitas yang diperdagangkan yang mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Penjaminan PT. Kliring Berjangka Indonesia (untuk selanjutnya dapat disebut KBI) untuk kepastian pembayaran dan serah-barang kepada Peserta Lelang.36 iPASAR adalah pasar yang memperdagangkan kontrak lelang

komoditi

pertanian,

perkebunan,

kehutanan,

kelautan,

dan

pertambangan, dengan demikian maka iPASAR tidak hanya melelang kayu jati. iPASAR menawarkan kontrak lelang dengan jatuh tempo penyelesaian transaksi 3 (tiga) hari lelang. Selain dengan KBI, iPASAR bekerja sama dengan PT. Bhanda Ghara Reksa (selanjutnya dapat disebut BGR) mengenai pengelolaan gudang, komoditas, dan quality surveyor. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk menciptakan dan mewujudkan Pasar Fisik Komoditas yang teratur, wajar, eefisien, dan efektif dengan penjaminan penyelesaian transaksi komoditas untuk kepastian pembayaran dan serah terima barang.37 Dalam pernjanjian ini, BGR memiliki peran yang cukup strategis yaitu sebagai penguji kualitas barang serta sebagai pengelola Gudang-Serah dengan beberapa lingkup pekerjaan antara lain menerima, menyimpan dan merawat komoditas; melakukan uji mutu terhadap kualitas dan kemasan komoditas; serta menjamin keamanan dan keutuhan komoditas selama penyimpanan dan pengeluaran komoditas dari Gudang-Serah. Dengan jumlah komoditas pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kelautan di Indonesia dan pelanggan yang mencapai critical mass, merupakan suatu potensi pasar yang besar, namun pasar yang ada saat ini tidak cair dan tidak terorganisir sehingga timbul risiko ketidakpastian harga,

36

iPASAR, Kayu Bundar Jati/Teak, September 2010.

37

www.bgrindonesia.com, Perjanjian Kerjasama Antara iPASAR-KBI-BGR



73

pasokan dan panjangnya rantai intermediasi distribusi dan perdagangan (ekonomi biaya tinggi).38 Upaya Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait dan kontribusi dari Non-Government Organization (NGO) baik dari domestik maupun luar negeri guna meningkatkan kemampuan pemasaran, daya saing, pembiayaan dan pendapatan petani, Usaha Kecil Menengah (UKM) belum membuahkan hasil yang cukup karena tidak adanya pasar (marketplace) bagi komoditas fisik yang efisien dan cair (liquid).39 Untuk mengikuti lelang melalui iPASAR, setiap orang wajib menjadi partisipan. Partisipan adalah anggota/peserta lelang dan

anggota

penjaminan, partisipan yaitu perorangan/badan hukum/usaha yang telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara iPASAR, sebagai anggota lelang, dan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagai anggota penjaminan untuk melakukan kegiatan perdagangan di iPASAR. iPASAR mempunyai Peraturan Tata Tertib (PTT) tersendiri, tidak seperti lelang konvensional lainnya, bahkan iPASAR tidak bertanggung jawab atas pelaporan berkala kepada DJKN. Namun, dalam pembuatan aturan-aturan PTT yang dikeluarkan oleh iPASAR, acuan yang mereka gunakan tetap pada ketentuan-ketentuan peraturan lelang di Indonesia. PTT yang

digunakan

iPASAR

merupakan

suatu

peraturan

yang

mengakulturasikan peraturan lelang tidak hanya dari domestik namun menggunakan peraturan lelang dari negara-negara lain juga, agar dapat melaksanakan proses lelang secara efisien, mengingat peraturan lelang di Indonesia tidak membahas secara rinci mengenai sistem lelang secara online malalui internet. Bagi anggota yang akan melakukan penjualan, terdapat ketentuan agar mereka mendepositkan komoditi (dalam hal ini kayu jati) yang sesuai persyaratan ke gudang yang terakreditasi sebagai Gudang Serah untuk 38

iPASAR, Pasar Fisik Komoditas Indonesia, vol 1-01, 2010, hal. 3

39

Ibid.



74

diperiksa oleh independent Surveyor tentang kualitas, kuantitas, dan kemasan komoditi selambatnya pada jatuh tempo tanggal penyelesaian. Jika memenuhi persyaratan komoditi akan disimpan di gudang dan pihak pengelola gudang menerbitkan bukti penyimpanan barang berupa Berita Acara Penyimpanan. Dalam hal ini, perusahaan yang bekerja sama dengan iPASAR sebagai Gudang Serah bertanggung jawab atas penilaian barang yang diserahkan penjual untuk dilelang, dan juga bertanggung jawab untuk mempertahankan mutu barang. Apabila barang yang diterima oleh pemenang lelang kualitas dan mutunya tidak sama dengan yang tercantum pada pengumuman barang, maka pemenang lelang dapat mengklaim barang tersebut kepada Gudang Serah tersebut. Untuk peserta lelang yang melakukan pembelian, wajib melunasi pembayaran atas transaksi ke Rekening Penjaminan di Lembaga Kliring dan Penjaminan selambatnya pada tanggal jatuh tempo tanggal penyelesaian yaitu 3 (tiga) hari setelah pengumuman pemenang lelang

3. Pelelangan Kayu Jati Perhutani oleh iPASAR dihubungkan dengan Asas Lelang yang Berlaku di Indonesia 3.1. Prosedur Lelang iPASAR iPASAR merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam memasarkan dan memperdagangkan kontrak lelang komoditi pertanian, perkebunan, perhutanan, kelautan dan pertambangan. iPASAR merupakan suatu wadah pertemuan antara penjual sebagai pemohon lelang, dan para calon pembeli lelang. Sistem lelang secara online yang dilakukan oleh iPASAR tergolong sebagai suatu hal yang baru bagi Perusahaan Umum Perhutani yang selama ini melakukan penjualan lelang kayu jati secara konvensional. Dalam lelang secara konvensional dikenal dengan adanya istilah Pejabat Lelang dan Risalah Lelang, berbeda dengan lelang yang dilakukan melalui iPASAR secara online. Karena metode penjualan iPASAR termasuk hal yang baru dan hal tidak biasa dalam pelelangan resmi,



75

maka dalam hal ini penulis mengkaji prosedur lelang yang digunakan iPASAR dengan asas-asas lelang yang berlaku di Indonesia. Prosedur dari lelang yang dilakukan iPASAR adalah : 40

Pemohon Lelang 1 1a Gudang Serah / Penilai Barang 1b

2

Pengumuman

iPASAR

3 5 Lelang

Peserta Lelang/ Anggota iPASAR

6

4

7Pemenang 7 Lelang

1.

KBI

Pemohon lelang mengajukan permohonan penjualan barang miliknya Pada dasarnya, setiap orang/badan yang berminat untuk mengikuti sistem dan pelayanan yang diberikan oleh iPASAR, baik pemohon lelang maupun calon pembeli lelang wajib terlebih dahulu menjadi anggota dari iPASAR. a.

Pemohon lelang dapat memohon pelelangan barangnya kepada iPASAR, yang mana kemudian dilakukan penilaian atas kualitas 40

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak iPASAR pada tanggal 17 Desember 2010.



76

nilai barang tersebut. Penilaian atas kualitas barang tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yaitu BGR, sebagai pihak yang bekerja sama dengan iPASAR yang berkompeten untuk mengkaji dan mempunyai keahlian dalam menilai mutu barang yang akan dilelang. b. Kemudian BGR menyampaikan informasi atas barang yang diistilahkan sebagai “Berita Acara” kepada iPASAR mengenai bagaimana mutu barang tersebut, agar kemudian iPASAR dapat mencantumkannya dalam halaman informasi dari spesifikasi barang yang akan dilelang. 2.

Pengumuman lelang dan barang lelang - Didalam sistem lelang iPASAR ini tidak diumumkan adanya pelelangan seperti yang dilakukan pada lelang konvensional, yang mana dalam lelang konvensional pengumuman diumumkan pada surat kabar untuk ditujukan kepada siapapun dari masyarakat yang berminat mengikuti lelang. Pada dasarnya, dalam sistem lelang iPASAR setiap hari dalam 2 (dua) sesi selalu diadakan lelang, yaitu sesi pertama waktu lelang dilakukan pada pukul 10.00 – 12.00 WIB dan sesi berikutnya waktu lelang dilakukan pada pukul 13.30 – 16.00 WIB. Setiap pengguna situs ini atau anggota iPASAR sudah cukup mengetahui hal tersebut sejak awal mereka resmi menjadi anggota iPASAR, sehingga tidak diperlukan lagi pengumuman lelang dengan hari, jam, tanggal, dan waktu yang khusus. - Dalam hal pengumuman spesifikasi barang, iPASAR mencantumkan gambar, dan detail lainnya yang mendeskripsikan barang yang dilelang sesuai dengan Berita Acara yang telah disampaikan oleh pihak penilai mutu barang, dan juga pada akhir spesifikasi dicantumkan pula nilai limit barang tersebut.

3.

Keikutsertaan calon pembeli lelang Tidak jauh berbeda halnya dengan pemohon lelang, para calon pembeli lelang yang berniat mengikuti lelang yang difasilitasi oleh iPASAR wajib menjadi anggota iPASAR terlebih dahulu dengan cara mendaftar



77

sebagai anggota tanpa ada biaya pendaftaran. Cara pendaftaran dilakukan dengan melengkapi data-data yang diisyaratkan dalam formulir keanggotaan agar dapat mendapatkan user id (identitas pengguna) dan password (kata sandi) untuk dapat mengakses masuk ke halaman website live iPASAR. 4.

Uang jaminan/uang deposito - Para calon pembeli lelang yang tertarik atas barang yang ditawarkan dalam situs iPASAR, wajib terlebih dahulu menyetorkan uang jaminan. Cara penyetorannya adalah peserta lelang yang sebelumnya telah tercatat sebagai anggota dapat menyetorkan sejumlah uang kepada KBI sebagai lembaga penjaminan yang juga bertugas menyimpan uang jaminan. Setelah uang tersebut disetor melalui bank atau transfer melalui ATM, maka saat itu juga secara otomatis nama penyetor uang tersebut masuk kedalam daftar peserta lelang dan dapat mengikuti lelang. Uang jaminan disini kurang-lebih sama halnya dengan uang untuk deposito para calon pembeli lelang. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam PTT iPASAR, Uang jaminan yang disetor adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari ratarata harga barang yang akan dilelang dengan minimal penyetoran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Contohnya apabila harga kayu yang dilelang ditaksir dengan perkiraan harga Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), maka para calon pembeli wajib menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juga rupiah), namun bila harga kayu yang dilelang ditaksir dengan perkiraan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka calon pembeli lelang tidak dapat menyetor hanya dengan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena minimal uang jaminan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). - Dalam hal ini apabila calon pembeli kalah lelang dan tidak keluar sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan dikembalikan seluruhnya sebagaimana halnya calon pembeli menyetorkan uang jaminan dengan jumlah yang sama.



78

5.

Cara penawaran Proses penawaran melalui iPASAR dapat dilakukan dengan cara : a.

Masuk kedalam website iPASAR

b.

Kemudian masuk ke halaman penawaran dengan klik kata live

c.

Calon pembeli lelang memasukkan user id dan password

d.

Kemudian masukkan kode verifikasi yang tertera, setelah itu klik “masuk”

e.

Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan nomor rekening transaksi

f.

Setelah itu calon pembeli lelang dapat melihat keseluruhan barang yang ditawarkan. Untuk melihat secara detail atas barang yang ditawarkan, calon pembeli lelang dapat melihat melalui halaman eResi, yaitu halaman yang mencantumkan informasi lengkap spesifikasi barang, seperti mutu, volume, lokasi gudang serah, dan lainnya.

g.

Jika calon pembeli lelang tertarik atas barang yang ditawarkan tersebut, maka calon pembeli tersebut dapat langsung klik kotak “Tawar” dalam kotak status yang telah disediakan oleh iPASAR. Jumlah penaikkan harga untuk menawar barang adalah setiap kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)

6.

Pemenang/Pembeli lelang - Pemenang lelang atau pembeli lelang adalah orang yang dinyatakan akan mendapatkan barang lelang karena penawarannya dinilai telah sesuai dengan permintaan pemohon lelang, atau bahkan lebih tinggi, dan tidak ada pihak lain yang menawar lebih tinggi lagi. - Pemenang lelang diputuskan pada waktu sesi lelang telah selesai. - Pemenang lelang tidak dicantumkan dalam pengumuman, tetapi kepada pemenang diberitahukan secara privat oleh pihak iPASAR. Hal ini tidak lain adalah merupakan kebijakan dari iPASAR itu sendiri untuk kepentingan privasi.



79

7.

Pembayaran lelang Apabila sudah diputuskan siapa yang menjadi pemenang lelang, maka pemenang wajib melunasi uang pokok lelang dalam 3 (tiga) hari setelah diputuskannya sebagai pemenang lelang. Selain membayar pokok lelang, pemenang lelang juga dikenakan biaya lelang. Cara pembayaran lelang melalui iPASAR adalah dengan melunasi harga barang lelang dikurangi dengan uang jaminan yang telah dibayarkan sebelumnya. Pelunasan uang pokok dan biaya lelang dilakukan pada saat telah diumumkannya Pemenang Lelang saat itu juga dengan jarak waktu sampai 3 (tiga) hari setelah pengumuman Pemenang, dengan menyetorkan uang sisa pembayaran yang telah dikurangi dengan uang jaminan kepada Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai Penjamin lelang dan sebagai wadah perbendaharaan proses lelang, yang telah bekerja sama dengan iPASAR. Penyetoran dapat dilakukan melalui bank/transfer ATM, atau pembayaran langsung yaitu datang ke kantor KBI. iPASAR tidak memungut Bea Lelang untuk disetor kepada kas negara dari hasil penjualannya. Didalam sistem lelang yang disediakan oleh iPASAR ini tidak mengenal adanya Bea Lelang, yang merupakan penerimaan kas negara bukan pajak, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli/pemenang lelang hanya pokok lelang dan biaya lelang.

3.2. Kaitan Prosedur Lelang iPASAR dengan Asas Lelang. Setelah apa yang telah dijabarkan diatas mengenai prosedur lelang kayu jati yang dilakukan oleh iPASAR, baik dari pengajuan permohonan sampai pada pembayaran lelang, dapatlah kita kaitkan dengan asas-asas lelang yang berlaku di Indonesia 3.2.1. Asas Transparansi Asas transparansi seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab sebelumnya merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, dimana segala akses informasi bagi para calon pembeli



80

lelang tidak ada yang disembunyikan, dan masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Esensi dari asas Transparansi itu sendiri ada 3, yaitu : 1.

Adanya pengumuman kepada publik agar barang cepat terjual.

2.

Adanya akses informasi bagi para calon pembeli lelang dari pemilik barang/pemohon lelang lainnya mengenai barang yang akan dilelang

3.

Adanya keterbukaan atas informasi barang apabila dipertanyakan oleh peserta lelang. Dalam hubungannya dengan prosedur lelang iPASAR diatas, dapat kita

peroleh informasi bahwa, dalam pelaksanaan lelang tersebut, telah dilakukan pengumuman terlebih dahulu mengenai barang-barang hasil hutan yang akan dilelang dan para calon pembeli diberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai spesifikasi kayu yang akan dilelang secara mendetail dimana didalam suatu halaman pada situs iPASAR terlebih dahulu sudah ditampilkan gambar kayu yang akan dilelang beserta detail spesifikasi kayu secara lengkap, berikut dengan pencantuman harga awal dan nilai limit. Dalam pelelangan kayu melalui situs ini, nilai limit termasuk hal yang selalu diumumkan dan tidak dirahasiakan demi kenyamanan para calon pembeli yang sudah menjadi anggota.

3.2.2. Asas Kepastian Hukum Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada kepastian untuk melindungi masyarakat, terutama para peserta lelang. Asas kepastian mencakup kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak, berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan prosedur lelang iPASAR diatas, sesuai dengan esensi dari asas kepastian hukum : 1.

Apakah lelang jadi terlaksana atau tidak. Hal ini menyangkut pembatalan lelang.



81

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak iPASAR, pada pelelangan kayu jati yang dilakukan oleh iPASAR tidak pernah terjadi pembatalan lelang. Hal ini disebabkan bahwa semua pelelangan kayu jati Perhutani yang dilakukan oleh iPASAR sudah dilakukan melalui sistem yang dilaksanakan setiap hari, dengan cara yang teratur dan rapi melalui perangkat lunak yang sebelumnya telah diatur dan diprogram untuk jalan sesuai dengan prosedur iPASAR. 2.

Tempat pelaksanaan lelang Tempat pelaksanaan lelang hanya terdapat pada situs iPASAR itu sendiri, tidak ada situs lain yang mewakili keberadaan iPASAR.

3.

Kaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayar oleh calon pembeli lelang. Di dalam iPASAR tidak pernah terdapat pembatalan lelang secara umum, namun telah diatur secara preventif apabila terjadi kegagalan seperti gagal bayar atau gagal serah yang kemungkinan dapat terjadi agar dapat diselesaikan permasalahannya. Apabila terjadi gagal bayar, yaitu pembeli tidak membayar pokok lelang ketika hari pembayaran telah menyampai batas bayar, maka uang jaminan yang telah dibayar oleh pembeli/pemenang lelang sebelum

mengikuti

lelang

langsung

diserahkan

kepada

penjual/pemohon lelang. Apabila terjadi gagal serah, dimana mutu dari penjualan barang dibandingkan dengan barang aslinya ketika akan diserahkan kepada pembeli ternyata berbeda dan tidak sesuai, maka jaminan untuk pembeli tersebut adalah diberikan discount atau potongan harga untuk meringankan beban pembeli. Potongan harga dimaksud ditentukan sesuai mutu barang tersebut, yang sebelumnya dinilai terlebih dahulu oleh pihak ketiga dalam hal ini BGG, sebagai pihak yang independen dan tidak berpihak.



82

3.2.3. Asas Kompetisi Pada pelaksanaan lelang selalu terdapat kompetisi didalamnya, karena dalam lelang, setiap penawar, baik perorangan maupun badan hukum berlomba-lomba mendapatkan harga terbaik agar mereka mendapatkan barang yang diinginkannya tersebut. Lelang dilakukan untuk membentuk harga terbaik dari suatu barang yang dinilai baik pula oleh para peminatnya. Kaitannya dengan prosedur lelang iPASAR diatas, bahwa benar didalam proses penawaran barang iPASAR tersebut sangat jelas terdapat kompetisi pengajuan penawaran dari para calon pembeli dengan cara seperti yang telah ditulis pada pembahasan mengenai prosedur lelang iPASAR poin 5 huruf g. Dalam penentuan pemenang lelang, setiap waktu lelang baik sesi pertama maupun sesi kedua ditutup, saat itu juga pemenang lelang langsung terpilih. Pemenang Lelang terpilih secara otomatis oleh sistem yang telah diprogram oleh iPASAR pada saat waktu lelang telah selesai.

3.2.4. Asas Efisiensi Asas efisiensi, seperti yang telah dijelaskan pada teori asas lelang, adalah asas yang menyangkut dalam hal tempat pelaksanaan lelang serta waktu lelang yang telah ditentukan, serta mengenai transaksi lelang. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka : 1.

Tempat pelaksanaan lelang melalui lelang online yang diwadahi oleh iPASAR hanya dilakukan didalam situs iPASAR, tidak ada situs lain yang mewakili iPASAR.

2.

Mengenai tempat keberadaan para calon pembeli untuk melakukan penawaran, lelang ini sifatnya lebih praktis, karena dapat dilakukan dimana saja, dikantor, dirumah, dan di berbagai tempat dimana tersedia layanan internet, tidak perlu berkumpul pada suatu tempat seperti lelang konvensional

yang mengharuskan

para calon

pembeli

berpindah-pindah, terlebih jika perlu mengeluarkan biaya. Contoh : apabila lelang dilakukan di kota Surabaya sedangkan calon pembeli lelang berdomisili di kota Malang, maka hal tersebut dinilai kurang



83

efisien karena perlunya extra effort dari calon pembeli baik dari transportasi, energi, dan biaya. Sedangkan melalui iPASAR calon pembeli lelang tidak perlu melakukan hal tersebut, karena proses bidding dapat dilakukan dimana-pun calon pembeli berada selama terdapat jaringan internet. 3.

Waktu lelang Yang kita ketahui secara umum, dalam lelang konvensional kayu jati Perhutani dilakukan secara berkala dalam 1 (satu) waktu dan 1 (satu) tempat berlakunya lelang sesuai pengumuman yang telah diumumkan kepada masyarakat, misalkan hanya pada tanggal tertentu dan hanya di tempat tertentu saja dimana para peserta lelang dikumpulkan untuk melakukan penawaran. Dalam lelang yang diwadahi oleh iPASAR ini, pelaksanaan lelang kayu tidak terpaut dalam 1 (satu) waktu saja, melainkan bahwa lelang terjadi setiap hari dan dalam 1 (satu) hari terdapat 2 (dua) sesi. Hal ini sudah pasti terjadi setiap harinya, selalu ada lelang kecuali hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Maka dari itu para peserta lelang tidak perlu menunggu pengumuman lelang terlebih dahulu, cukup dengan membuka situs iPASAR pada setiap sesi yang diinginkan.

4.

Transaksi pembayaran lelang Pembayaran pokok lelang dari pemenang lelang dilakukan pada hari ketiga setelah dilakukan lelang, sesuai tata tertib yang di keluarkan oleh iPASAR itu sendiri. Dalam 3 (tiga) hari setelah ditentukannya pemenang lelang, pemenang wajib membayar pokok lelang dan biaya Lelang, apabila wanprestasi, maka uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dapat langsung secara otomatis menjadi milik penjual/pemohon lelang. Yang menentukan terjadinya wanprestasi adalah KBI sebagai lembaga penjaminan dan wadah perbendaharaan sistem lelang iPASAR. KBI dapat melihat apabila ada pemenang atau pembeli lelang yang tidak membayar, karena KBI selalu secara continue memonitor laju gerak pembayaran dan penyerahan barang, dan juga bekerja sama dengan bank untuk menerima laporan-laporan



84

dan bukti pembayaran pokok dan biaya Lelang. Dalam arti, setiap ada pemenang lelang yang membayar harga lelang setelah diumumkannya sebagai pemenang lelang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari dan pembayaran tersebut dilakukan dengan penyetoran melalui bank atau dilakukan dengan transfer, maka bank tersebut yang terikat kerja sama dengan KBI akan langsung melapor dan/atau langsung masuk dan tercatat secara otomatis kedalam data KBI tersebut.

3.2.5. Asas Akuntabilitas Dalam asas ini, ditentukan bahwa lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang, dan hasilnya harus dituangkan dalam Risalah Lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, dalam pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggung jawabkan. Asas akuntabilitas tercermin dari : a.

Yang melakukan lelang adalah pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Lelang.

b.

Prosedur lelang harus jelas

c.

Lelang harus diakhiri dengan pembuktian Risalah Lelang (harus akta autentik). Perbedaan pelaksanaan lelang secara umum dengan lelang yang

diakukan oleh iPASAR adalah : 1.

Dalam sistem lelang yang diwadahi oleh iPASAR tidak dikenal adanya istilah Pejabat Lelang, dalam iPASAR tidak menggunakan jasa Pejabat Lelang tetapi yang in charge dalam pengurusan lelang adalah pihak internal dari iPASAR yang memandu anggota/peserta lelang yang belum mengerti proses lelang melalui iPASAR untuk mengikuti jalannya lelang secara online yang disediakan oleh iPASAR itu sendiri. Bukan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri keuangan sebagaimana lelang pada umumnya. Hal ini disebabkan segala sesuatunya telah berjalan otomatis secara komputerisasi melalui internet sehingga tidak diperlukan adanya Pejabat Lelang.



85

2.

Prosedur lelang yang dijalankan oleh iPASAR cukup jelas baik dari cara pemohon memohonkan barangnya untuk dijadikan objek lelang sampai pada transaksi pembayaran lelang bagi pemenang lelang. Jalannya proses lelang iPASAR ini kurang lebih sesuai dengan lelang pada umumnya.

3.

Seperti halnya Pejabat Lelang, dalam iPASAR juga tidak digunakan Risalah Lelang sebagai dokumen resmi dari jalannya pelelangan, tetapi dokumen tercatat yang digunakan adalah Surat Konfirmasi Pemenang Lelang, yang dibuat sebanyak 3 (tiga) salinan, yaitu untuk pemenang lelang, untuk iPASAR sebagai arsip, dan untuk KBI sebagai Penjamin. Surat konfirmasi ini sudah merupakan bukti paling kuat kepemilikan barang lelang terhadap pemenang lelang atas barang yang menjadi objek lelang. Setelah apa yang telah dianalisa diatas, dapat dilihat bahwa sistem

lelang kayu jati Perum Perhutani oleh iPASAR kurang lebih hampir sama dengan lelang pada umumnya yang mengacu pada asas lelang yang merupakan cerminan dari Peraturan Lelang di Indonesia. Sistem

Lelang

iPASAR

dalam

penerapannya

terhadap

Asas

Transparansi sudah terpenuhi, bahwa lelang dilakukan dengan transparan tanpa ada yang dirahasiakan, adanya pengumuman dan akses keterbukaan informasi atas barang lelang yang diperlukan bagi peserta lelang. Hal ini sudah memenuhi esensi dari asas Transparansi yang merupakan cerminan dari Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010. Untuk penerapan terhadap Asas Kepastian demi perlindungan terhadap masyarakat, terutama anggota iPASAR yang mempunyai akses untuk mengikuti lelang online sudah terpenuhi pula. Dalam iPASAR, pelaksanaan lelang tidak pernah terjadi pembatalan; kemudian tempat lelang hanya terdapat didalam situs iPASAR itu sendiri, tidak pernah ada situs lain yang menjadi perwakilan untuk melaksanakan lelang; dan mengenai uang jaminan untuk lelang yang dibatalkan pelaksanaannya, sesungguhnya dalam iPASAR



86

tidak pernah ada pembatalan lelang, namun iPASAR sudah menyediakan cara-cara penyelesaian masalah sebagai tindakan represif apabila terjadi gagal bayar atau gagal serah. Dari penjelasan tersebut, esensi dari Asas Kepastian Hukum sudah cukup terpenuhi pula. Bagaimanapun jalannya lelang dan dalam bentuk apapun, penerapan dari Asas Kompetisi pasti selalu ada didalamnya. Asas Kompetisi itu sendiri mempunyai pengertian tentang persitiwa tawar-menawar sehingga terbentuk harga yang terbaik yang dilakukan oleh para peserta lelang baik perorangan maupun badan hukum sebagai peserta lelang. Lelang yang dilakukan oleh iPASAR juga tidak lepas dari pengertian Asas Kompetisi diatas, dalam pelelangan tersebut juga terjadi tawar menawar antara anggota iPASAR yang menjadi calon pembeli lelang, bahkan salah satu misi yang ditegakkan oleh iPASAR adalah untuk membentuk indeks atau harga yang tepat dalam setiap penjualan kayu dan yang lainnya. Maka dari itu, sistem lelang iPASAR juga sudah memenuhi esensi dari Asas Kompetisi sesuai Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010. Selain Pasal 60 ayat (1), iPASAR juga sudah mengikuti aturan yang diterapkan didalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, yaitu Penawaran lelang tidak langsung dalam lelang noneksekusi sukarela melalui internet, harus memenuhi ketentuan dibawah ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada : a.

Menggunakan

perangkat

lunak

yang

yang

khusus

untuk

penyelenggaraan lelang melalui internet dengan harga semakin meningkat b.

Peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang dan sandi akses (password) sehingga dapat melakukan penawaran

c.

Penawaran dilakukan secara berkesinambungan sejak waktu yang ditetapkan

sampai

dengan

penutupan

penawaran

sebagaimana

disebutkan dalam pengumuman lelang



87

d.

Nilai limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus ditayangkan dalam situs

e.

Peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan, dan

f.

Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai pembeli berdasarkan cetakan rekapitulasi yang diproses perangkat lunak lelang melalui internet pada saat penutupan penawaran. Hampir seluruh isi dari ketentuan Pasal 58 Ayat (1) tersebut telah

sesuai dengan pelaksanaan lelang iPASAR kecuali mengenai Pejabat Lelang yang mengesahkan penawaran tertiggi sebagai pembeli dan mengenai tiadanya Risalah Lelang. Perbedaan ini sangat mencolok mengingat Pejabat Lelang dan Risalah Lelang merupakan 2 (dua) unsur lelang yang terpenting. Dengan tidak terdapatnya 2 unsur penting tersebut, sehingga pelaksanaan lelang oleh

iPASAR bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010. Selanjutnya mengenai ketiadaan Pejabat Lelang dan Risalah Lelang akan dibahas pada sub-bab berikutnya. Kemudian berikutnya, sistem lelang iPASAR memenuhi unsur efisiensi dalam penjualan barang secara lelang yang termaktub pada Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010. Efisiensi diwujudkan dalam transaksi yang dilakukan pada saat itu juga dan pembayaran harus tunai dan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain efisiensi waktu, juga praktis bagi para anggota iPASAR sebagai calon pembeli lelang dalam keikutsertaan proses lelang. Para anggota tidak perlu khusus datang ke tempat penyelenggaraan lelang seperti lelang konvensional, pada lelang online iPASAR, dimanapun para anggota berada, mereka dapat mengikuti jalannya lelang pada sesi yang sedang berjalan. Tidak seperti asas-asas tersebut diatas yang sesuai dengan proses lelang pada iPASAR, Asas Akuntabilitas tidak terdapat pada lelang online ini. Lelang melalui iPASAR berbeda dengan lelang pada umumnya yang



88

dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dan tidak diikuti dengan pembuatan Risalah Lelang. Maka hal ini tidak sesuai dengan penerapan Asas Akuntabilitas sebagai salah satu asas lelang yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1a vendu Reglement staatsblaad tahun 1908 nomor 189 yang mengatakan bahwa penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain dihadapan juru lelang, dan apabila bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka terdapat sanksi berupa denda. Walaupun mengenai Pejabat Lelang ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, namun sebaiknya tidak lantas diberhentikan pengoperasian sistem lelang melalui iPASAR ini, tetapi lebih baik dibina dan diarahkan, karena sistem ini mempunyai potensi yang baik dalam pelelangan di Indonesia. Hal lain yang tidak diterapkan dalam sistem lelang iPASAR adalah tidak adanya Bea Lelang yang disetor kepada kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Tidak seperti lelang konvensional pada umumnya yang terdapat Bea Lelang, iPASAR tidak melakukan penyetoran Bea Lelang kepada negara sebagai penerimaan bukan pajak. Dalam lelang iPASAR, pemenang lelang/pembeli hanya membayar harga pokok lelang ditambah dengan 0.6% (nol koma enam persen) sebagai biaya lelang kepada iPASAR, dimana biaya lelang ini sama sekali bukan merupakan Bea Lelang. Ketiadaan Bea Lelang ini menurut penulis bertentangan dengan peraturan yang sudah ada yaitu Pasal 74 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010. Walaupun iPASAR tidak tunduk pada 1 (satu) hukum tertentu (dalam hal ini peraturan lelang yang ada di Indonesia), tetapi Bea Lelang sebaiknya tetap diberlakukan dan disetor kepada kas negara, terlebih lagi apabila yang menjadi objek lelang adalah kayu jati Perum Perhutani yang merupakan perusahaan milik negara. Tujuan dari pembayaran Bea Lelang itu sendiri tidak lain agar untuk memajukan pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan swasta-pun ikut berperan dalam kemajuan perekonomian negara.



89

3.3. Unsur Pejabat Lelang dan Risalah Lelang Dalam Sistem Lelang Secara Online Melalui Internet oleh iPASAR Seperti apa yang telah dikemukakan diatas mengenai penerapan asasasas lelang yang berlaku di Indonesia, sistem lelang online yang diwadahi oleh iPASAR cukup memenuhi ketentuan dan nilai pokok dari Asas Transparansi, Asas Kepastian Hukum, Asas Kompetisi, Asas Efisiensi, namun tidak dengan Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas berisikan nilai pokok bahwa dalam setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Setelah lelang dilaksanakan harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Asas ini menekankan bahwa setiap lelang wajib diberikan bukti yang berupa akta autentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti autentik. Kewenangan Pejabat Lelang untuk mengeluarkan grosse Risalah Lelang yang berkekuatan sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut yang menegaskan pelaksanaan akuntabilitas tersebut, itulah yang merupakan esensi dari asas yang tidak diterapkan dalam pelaksanaan lelang online melalui internet oleh iPASAR ini.

3.3.1.

Pejabat Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 diatur

mengenai keberadaan Pejabat Lelang dalam suatu jalannya pelelangan, yang berbunyi : “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Oleh karena tercantum dalam Peraturan, maka sejatinya Pejabat Lelang wajib ikut serta dalam pelaksanaan lelang. Dalam lelang yang dilakukan oleh iPASAR tidak terdapat adanya Pejabat Lelang yang mengurus jalannya lelang. Ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan tidak diperlukannya Pejabat Lelang, salah satunya adalah karena iPASAR menggunakan teknologi internet yang saat ini sudah hampir seluruh

lapisan

masyarakat

dapat

memakainya,

sehingga

semua



90

kepengurusan lelang berjalan secara otomatis sesuai dengan program yang diterapkan oleh iPASAR, dan tidak perlu ada pihak yang khusus mengontrol dan mengurus proses lelang seperti pada lelang konvensional yang sudah banyak dilakukan di Indonesia. Sistem lelang iPASAR yang tergolong lebih modern ini memang sedikit berbeda dengan sistem lelang yang diterapkan di Indonesia saat ini, dimana sistem lelang konvensional yang menganut kewajiban bahwa lelang yang dilaksanakan harus dengan kepengurusan Pejabat Lelang dari awal dimulainya proses lelang sampai pada tahap akhir. iPASAR-pun juga dalam menjalankan proses lelang tidak terpaku pada 1 (satu) peraturan tertentu sehingga terlihat lebih fleksibel dan mengikuti arus perkembangan kehidupan manusia yang semakin hari semakin maju seiring dengan penemuan-penemuan teknologi yang maju pula. Hal ini dibuktikan dengan sistem lelang yang dilakukan secara online yang teratur, rapi, dan terprogram, menggambarkan seorang Pejabat Lelang yang berbentuk “elektronik”, sehingga dengan tidak menggunakan Pejabat Lelang dalam arti sesungguhnya – pun, lelang dapat berjalan sesuai prosedur pelaksanaan lelang. Bahkan sesuatu yang sifatnya komputerisasi adakalanya lebih sempurna dibandingkan sikap, akal dan pikiran manusia yang terkadang melakukan kecerobohan ataupun ketidak-sesuaian. Dilihat dari sudut fungsi Pejabat Lelang, sistem lelang iPASAR sudah mencakup fungsi-fungsi tersebut, seperti penelitian dokumen, iPASAR bekerjasama dengan BGR yang berwenang sebagai quality surveyor yaitu melihat dan mempelajari dokumen-dokumen lelang baik dari segi formil maupun materiil. Fungsi selanjutnya adalah memberi informasi lelang, dalam hal ini iPASAR memberi informasi mengenai barang lelang secara terbuka kepada para anggota yang menjadi peserta lelang sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan secara optimal. Kemudian dalam fungsi sebagai penjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lelang, sistem lelang iPASAR telah menerapkan fungsi tersebut. Secara otomatis fungsi tersebut mengikuti cara-cara dan proses yang sudah diprogramkan oleh iPASAR untuk pelaksanaan lelang melalui internet.



91

Fungsi berikutnya adalah Pejabat Lelang harus bertindak adil dan bijaksana, fungsi ini juga sudah diterapkan dalam lelang secara online yang telah diprogram oleh iPASAR, seluruh kegiatan dan pelaksanaan lelang melalui iPASAR dilakukan secara teratur dan rapi, dan terus seperti itu setiap dilaksanakannya lelang. Sehingga dengan sendirinya tindakan adil dan bijaksana tersebut dapat menjamin

kepastian

tercipta. Kemudian

hukum,

iPASAR

dalam fungsinya untuk

menjamin

segala

kepastian

terlaksananya lelang, dan menjamin kepastian bagi pemenang lelang untuk menjalankan haknya atas penguasaan barang yang sudah dimenangkannya dalam lelang, dan kepastian pemenang tersebut dibuktikan dalam Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang merupakan bukti yang paling kuat sebagai pemenang lelang. Fungsi terakhir dari Pejabat Lelang adalah sebagai bendahara. Dalam fungsinya sebagai bendahara, iPASAR bekerjasama dengan KBI yang berwenang sebagai penerima, penyimpan, penjamin, dan sebagai pihak yang mempertanggung jawabkan uang hasil lelang. Seluruh fungsi ini dilakukan baik secara otomatis melalui perangkat elektronik yang telah terprogram, maupun secara manual yang dilakukan melalui perjanjian antara iPASAR dengan para pihak ketiga seperti KBI dengan BGR. Beberapa fungsi terlaksana dengan baik tetapi belum sempurna mengingat ada 1 (satu) fungsi dari Pejabat Lelang yang tidak dipenuhi oleh iPASAR yaitu fungsi sebagai pejabat umum, yang bertugas untuk membuat akta autentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya. Fungsi tersebut tidak diterapkan sama sekali oleh iPASAR, sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan iPASAR tidak mencakup seluruh fungsi dari Pejabat Lelang. Jelas terlihat bahwa iPASAR tidak hanya menyadur 1 (satu) undangundang saja kedalam Peraturan Tata Tertib sistem pelelangannya, bahkan iPASAR menerapkan sistem lelang yang dilakukan diluar negeri. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya campur tangan Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang secara online yang dilakukan, sehingga tidak sesuai



92

dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2010. Namun, walaupun sistem lelang iPASAR mengesampingkan penerapan Pasal 2 yang membahas tentang kewajiban adanya Pejabat Lelang dalam suatu pelelangan tersebut, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan prosedur serta segala sesuatunya berjalan lancar, maka tidak akan ada masalah atas hal tersebut, mengingat pula bahwa iPASAR tidak melakukan pelaporan jalannya lelang kepada DJKN sehingga tidak harus terpaku kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 dan Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, serta Vendu Instructie Staatsblad tahun 1908 nomor 190. Walaupun bertentangan dengan beberapa pasal dari Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 93 tahun 2010 dimana pelaksanaan lelang oleh iPASAR tidak dihadapan Pejabat Lelang, tetapi apabila lelang tersebut terlaksana dengan baik tanpa adanya cacat dalam prosesnya, dalam arti tidak terdapat suatu kesengajaan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan, ataupun complaint dari setiap pihak, baik penjual, iPASAR, pembeli, maupun pihak ke-3 (tiga) seperti KBI dan BGR (atau disebut juga win-win solution bagi semua pihak, yaitu semua pihak cukup puas atas hasil yang didapat), maka proses lelang ini tetap dapat dilaksanakan, dan tetap sah untuk dilakukan, tanpa perlu adanya pembatalan akan karena tidak terdapatnya Pejabat Lelang. seumpama seperti jual beli kayu, namun dengan cara lelang, tanpa adanya Pejabat Lelang, melainkan diatur dengan suatu sistem yang telah terprogram dengan baik. Namun, sistem lelang semacam ini akan lebih baik apabila mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar dibuatkan suatu aturan yang spesifik mengenai jual-beli secara lelang melalui internet, agar di masa depan setiap pelelangan dalam bentuk online melalui internet ini tetap bertanggung jawab kepada 1 (satu) peraturan yang jelas. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur berkembang sebelum adanya peraturan mengenai lelang secara online, sebaiknya dapat perhatian dari pemerintah untuk dibina, agar perusahaan-perusahaan tersebut hanya berpaku pada aturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan yang melaksanakan kegiatannya seperti ini sama sekali tidak perlu dihapus,



93

karena secara tidak langsung berpotensi untuk ikut membangun pergerakan ekonomi negara.

3.3.2.

Risalah Lelang Tidak banyak berbeda dengan Pejabat Lelang diatas, Risalah Lelang

juga tidak diterapkan dalam lelang kayu online melalui internet yang dihadirkan oleh iPASAR, melainkan hanya terdapat Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang berisikan segala bukti pembelian barang lelangnya. Surat Konfirmasi Pemenang Lelang tidak menjabarkan tentang proses terjadinya penawaran yang terjadi, tetapi hanya merupakan suatu surat sebagai pernyataan bahwa si pemenang lelang adalah pihak yang berhak atas barang lelang karena telah melakukan penawaran dengan harga yang paling baik dan tidak ada pihak lain yang menawar lebih tinggi dari pemenang lelang. Risalah Lelang berupa suatu rangkaian tulisan yang berkekuatan sama seperti akta, yaitu terdapat bagian kepala risalah, badan risalah, sampai pada kaki risalah. Pada bagian kepala risalah lelang memuat : a.

Hari, tanggal, dan jam lelang

b.

Nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang

c.

Nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, dan nomor/tanggal surat tugas khusus untuk Pejabat Lelang kelas I

d.

Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat kedudukan/domisili penjual

e.

Nomor/tanggal surat permohonan lelang

f.

Tempat pelaksanaan lelang

g.

Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang

h.

Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan status hak atau surat-surat lain yang merupakan bukti kepemilikan; SKT dari kantor pertanahan; keterangan lain yang membebani apabila ada



94

i.

Dalam hal yang dilelang barang bergerak, barus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang

j.

Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual

k.

Cara penawaran lelang

l.

Syarat-syarat lelang Pada badan risalah memuat mengenai banyaknya penawaran yang

masuk dan sah; nama, merek, jenis, tipe, dan jumlah barang yang terjual; nama, pekerjaan, dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain; harga lelang; daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi. Kemudian pada bagian kaki Risalah Lelang memuat : a.

Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang

b.

Banyaknya barang yang laku/terjual

c.

Jumlah harga barang yang telah terjual

d.

Jumlah harga barang

e.

Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang

f.

Jumlah perubahan yang dilakukan, maupun tidak ada perubahan

g.

Tanda tangan Pejabat Lelang dan penjual/kuasa penjual, dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa pembeli, dalam hal lelang barang tidak bergerak. Pada Surat Konfirmasi Pemenang Lelang, keterangan yang ditulis tidak

lebih lengkap dari Risalah Lelang, tetapi pada intinya didalam Surat Konfirmasi Pemenang Lelang juga terdapat hal-hal yang telah disebutkan dalam badan Risalah Lelang diatas, yaitu berisi mengenai spesifikasi barang yang terjual; pada hari, tanggal, dan waktu lelang, yaitu sesi lelang ke-berapa barang tersebut terjual; harga terjualnya barang; serta alamat pembeli, penjual, dan kelengkapan surat lainnya. Surat Konfirmasi Lelang tidak



95

memuat keterangan lengkap seperti Risalah Lelang (yang berisikan kepala risalah, badan risalah, dan kaki risalah), melainkan hanya surat yang diterima oleh pembeli/pemenang lelang sebagai bukti bahwa pihak tersebut telah resmi menjadi pemenang lelang. Surat konfirmasi tersebut dibuat menjadi 2 (dua) salinan, untuk pemenang dan untuk disimpan sebagai dokumen iPASAR, dan pemenang lelang juga dicatatkan namanya didalam KBI sebagai bukti bahwa pemenang lelang telah melakukan kewajibannya dalam pembayaran pokok dan Biaya Lelang. Apabila melihat sifat dari Surat Konfirmasi Pemenang Lelang melalui sudut pandang fungsi Risalah Lelang, maka sesuai dengan fungsi Risalah Lelang bagi penjual adalah bukti bahwa penjual telah melaksanakan penjualan dengan baik secara lelang. Surat Konfirmasi Pemenang Lelang juga mempunyai fungsi sebagai bukti bahwa iPASAR telah melaksanakan penjualan barangnya dengan baik secara lelang, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 3 (tiga) rangkap Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang diberikan kepada pemenang lelang, iPASAR, dan KBI. Kemudian sesuai dengan fungsi Risalah Lelang bagi pembeli, Risalah Lelang adalah merupakan bukti sah bahwa ia telah melaksanakan jual beli sesuai dengan prosedur lelang dan dinyatakan sebagai pembeli. Hal yang sama juga telah diterapkan bahwa Surat Konfirmasi Pemenang Lelang merupakan bukti yang paling kuat dalam keikutsertaan lelang yang disediakan oleh iPASAR, dan peserta lelang tersebut telah dinyatakan sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang. Berikutnya adalah penerapan kegunaan Risalah Lelang bagi pihak ketiga. Dalam lelang konvensional, fungsi Risalah Lelang bagi pihak ketiga dapat berupa fungsi bagi bendaharawan barang sebagai dasar penghapusan atas barang yang dilelang dari daftar inventaris, atau bagi bank sebagai dasar untuk meroya/mencoret hipotik. Dalam sistem lelang iPASAR ini, kegunaan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang salah satunya diserahkan kepada KBI ini adalah suatu surat pembuktian yang diterima oleh KBI untuk arsip



96

yang disimpan, sebagai bukti pembayaran dan/atau pelunasan uang jaminan barang lelang yang dibayarkan sebelumnya oleh pemenang lelang. Berdasarkan hal tersebut diatas memang terlintas bahwa iPASAR tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan dan Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 mengenai Pembuatan Risalah lelang yang diwajibkan dalam suatu pelaksanaan lelang, tetapi dalam hal sistem yang diterapkan iPASAR atas penerbitan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang tersebut diatas, adalah merupakan suatu bukti yang kuat terhadap pemilikan atas barang yang dimenangkannya dalam lelang. Karena dengan adanya Surat Konfirmasi tersebut, hal demikian adalah alat bukti bahwa nama pemenang telah membayar pokok dan Bea Lelang dan telah tercatat pada PT. Kliring Berjangka Indonesia serta sudah tersimpan didalam arsip yang dimiliki oleh iPASAR, sehingga sejak saat itu pula pemenang lelang dapat menguasai sepenuhnya atas barang yang telah didapat dalam pelelangan. Tidak ada yang lebih kuat sebagai kekuatan pembuktian bagi pemenang lelang kecuali Surat Konfirmasi Pemenang Lelang yang diterima olehnya. Alat bukti semacam Surat Konfirmasi Pemenang Lelang memang tidak sesuai dengan penjabaran atas isi dari kepala risalah, badan risalah, dan kaki risalah yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010, namun apabila tidak terdapat suatu malfunction dan/atau cacat cela atas Surat Konfirmasi tersebut, maka Surat konfirmasi Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh iPASAR tetap dapat diberlakukan. Mengingat pada lelang secara online ini tidak terdapat Pejabat Lelang yang salah satu wewenangnya adalah membuat Risalah Lelang. Tidak jauh berbeda dengan saran penulis seperti yang telah dikatakan diatas mengenai Pejabat Lelang, sebaiknya Pemerintah mengatur suatu aturan baru tentang tata cara lelang secara online melalui internet, sehingga jelas pengaturannya dalam hal pembuatan Risalah Lelang, apakah masih tetap akan diberlakukan seperti lelang konvensional (tentunya pembuatan Risalah ini dilakukan dengan cara-cara tersendiri karena tidak ada Pejabat



97

Lelang dalam lelang yang dilakukan secara online), ataukah khusus untuk lelang secara online tidak perlu diberlakukan Risalah Lelang seperti iPASAR yang hanya memberlakukan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang, dimana Surat Konfirmasi Pemenang Lelang tersebut isinya kurang-lebih sama dengan badan Risalah Lelang. Hal ini agaknya perlu diperhatikan, selain untuk

mengurangi

tumbuhnya

perusahaan-perusahaan

yang

mengatasnamakan lelang namun tidak sepenuhnya menerapkan peraturan lelang yang dikeluarkan pemerintah, tetapi di lain pihak hal ini juga perlu diperhatikan pula karena tumbuh kembang hukum dan perekonomian negara akan tercipta secara dinamis dan selaras dengan cara-cara yang praktis seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

\



BAB II. SISTEM LELANG ONLINE MELALUI ipasar KAYU JATI PERUM PERHUTANI DITINJAU DARI ASAS LELANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

Recommend Documents