LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2003 TENTANG PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INERNATIONAL MONETARY FUND BAB I PENGANTAR Selama dua tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik. Tanda-tanda kepulihan ekonomi sudah terlihat. Pada akhir tahun 2003, inflasi diperkirakan berada di bawah 6%, kurs stabil di sekitar Rp 8.500 per 1 USD, suku bunga SBI 3 bulan mencapai 9% per tahun atau lebih rendah, cadangan devisa melampaui USD 34 miliar dan stok utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun menjadi sekitar 67%. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi mulai naik, terutama ditopang oleh pengeluaran konsumsi masyarakat dan akhir-akhir ini juga oleh tandatanda awal kebangkitan ekspor dan investasi. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sasaran utama kebijakan ekonomi dalam tahun 2004 dan sesudah itu adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kestabilan ekonomi yang tetap terjaga. Dengan latar belakang situasi ekonomi seperti itu, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program dengan IMF pada akhir tahun 2003 ini. Untuk selanjutnya, Pemerintah tidak lagi menerima dana dari IMF beserta fasilitas penjadwalan kembali utang dari Paris Club. Pemerintah juga telah menyiapkan program pemulihan ekonominya, melaksanakannya sesuai jadwal yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan selanjutnya memonitor hasil-hasilnya. Peran IMF adalah memberikan penilaian dan saran mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi Pemerintah berdasarkan Article IV dari Anggaran Dasar IMF yang diberlakukan terhadap semua anggota IMF serta melalui Post-Program Monitoring yang merupakan proses konsultasi sebagaimana lazimnya diterapkan kepada negara-negara yang baru saja menyelesaikan program pemulihan ekonomi dengan IMF. Tanggungjawab kebijakan ekonomi sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.
Dalam rangka pengakhiran program ekonomi dengan IMF tersebut, Pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan terutama dalam tahun 2003 dan 2004 dengan sasaran pokok: a. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai; b. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan c. Meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga sasaran pokok itu dijabarkan ke dalam matriks rencana kerja seperti terlampir. Bersama-sama dengan RAPBN 2004 yang sudah disampaikan kepada DPR-RI, matriks-matriks rencana kerja ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengamankan masa transisi pasca program IMF, agar pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut dalam tahun 2004 dan sesudahnya. BAB II PROGRAM STABLISASI EKONOMI MAKRO A.
Rangkuman Berakhirnya program ekonomi dengan IMF pada akhir Desember 2003 tidak mengubah sasaran. Pemantapan ekonomi makro Pemerintah dalam jangka menengah yang substansinya tertuang dalam Propenas 1999-2004 maupun Repeta 2004. Sasarannya adalah mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (fiscal substainability) dan penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitramitra dagang kita serta terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal diarahkan pada: (a) Penurunan defisit anggaran belanja negara secara bertahap untuk mencapai posisi keseimbangan pada tahun 2005-2006; (b) Pengurangan stok utang pemerintah terhadap PDB hingga mencapai posisi yang aman; (c) Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal; (d) Peningkatan efisiensi belanja negara; (e) Pengembangan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif. Matriks rencana tindak ini merupakan komplemen dari langkah-langkah kebijakan yang diuraikan di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2004. Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia yang meliputi pengendalian inflasi, menjaga kemantapan nilai tukar dan kecukupan cadangan devisa diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia.
Kerangka jangka menengah kebijakan fiskal dan moneter (sampai dengan 2006) telah disusun bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dan akan dilaksanakan dengan koordinasi intensif antara Pemerintah dan Bank Indonesia Perincian dari kebijakan konsolidasi fiskal dan kebijakan menjaga kemantapan neraca pembayaran diuraikan dalam matrik berikut. B.
No. 1.
MATRIKS PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO (a) KEBIJAKAN KONSOLIDASI FISKAL Kebijakan Reformasi Kebijakan Perpajakan
Rencana Tindak Meningkatkan penerimaan pajak, daya saing dan iklim Investasi melalui penyederhanaan jenis pajak dan Struktur tarif dengan memperhatikan tarif yang berlaku di negara-negara lain.
Keluaran
Sasaran Waktu
Amandemen paket Undang-undang (UU) perpajakan menyangkut Tarif, Subyek, Obyek dan Tata Cara Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
− Naskah akademis
− Sept 2003
− Draf RUU
− Des 2003
− Penyampaian draf RUU ke DPR
− Jan 2004
− Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
− Setelah pengesahan UU
Pelaksana
Penanggung Jawab
Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia(Depkeh & HAM), Sekretariat Negara (Setneg).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
2.
3.
Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan
Kebijakan Cukai Rokok
− Melaksanakan KMK No.23 Tahun 2003
Berlanjut
− 250 WP patuh.
Jan 2004
b. Meningkatkan upaya penagihan tunggakan.
Intensifikasi penagihan dengan cara konseling, himbauan, audit, perbaikan SPT, dan paksa badan.
c. Ekstensifikasi WP.
a. Mempermudah persyaratan wajib pajak (WP) patuh dan Mempercepat proses restitusinya.
Depkeu
Menko Perekonomian
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
Tambahan 60 ribu WP orang pribadi dan 50 ribu WP badan.
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
d. Menambah jumlah WP di Tambahan 100 WP Besar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar (Large Tax Payer Official/LTO) untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan perpajakan.
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
e. Mengembangkan sistem administrasi KPP WP Besar.
Penerapan sistem Des 2003 administrasi KPP WP Besar pada Kanwil VII DJP Jaya Khusus.
Depkeu
Menko Perekonomian
f. Mengembangkan sistem Administrasi pajak baru terhadap Kantor WP Menengah dan Kecil (Medium and Small Tax Payer Office).
Uji coba pada Kanwil DJP Jakarta.
Mar 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
a. Intensifikasi pemberantasan rokok tanpa pita cukai
Peningkatan penerimaan negara dari cukai rokok
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
dan/atau cukai palsu Dimulai di Pulau Jawa dan dilanjutkan ke wilayah lainnya. Hasil operasi dan tindak lanjut diumumkan kepada publik dari waktu ke waktu.
4.
5.
Refomasi Sistem Administrasi Kepabeanan
Peningkatan Efisiensi Belanja Negara
b. Mempertahankan pemberlakuan tarif advalorem.
Sda
Tahun Anggaran 2004 & Tahun Anggaran2005
Depkeu
Menko Perekonomian
c. Penetapan target cukai yang rasional dengan memperhatikan kemampuan industri rokok.
Sda
Tahun Anggaran 2004 & Tahun Anggaran 2005
Depkeu
Menko Perekonomian
a. Perluasan jalur prioritas.
Kriteria pemakai jalur prioritas direview dan disinkronisasikan dengan kriteria wajib pajak patuh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
b. Penyempurnaan prosedur verifikasi kepabeanan untuk meningkatkan kepatuhan.
SK Dirjen Bea dan Cukai.
Sep 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
a. Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perbendaharaan Negara
UU Perbendaharaan Negara
Setelah disahkan Depkeu
Menko Perekonomian
b. Revisi Keputusan Presiden (Keppres No.18 Tahun 2000
Keppres
Okt 2003
Menko Perekonomian
Badan Perencanaan
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana, kompetisi, dan transparansi.
Pembangunan Nasional (Bappenas), Setneg
Menko Perekonomian
c. Pengembangan dan Implementasi e-procuremenr untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.
Keppres
Juni 2004
Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kmntr Kominfo); Bappenas; Setneg
Menko Perekonomian
d. Reorganisasi Departemen Keuangan dengan memisahkan fungsi Anggaran dan Perbendaharaan.
Keppres
Mar 2004
Depkeu
Menko
e. Penyusunan draft klasifikasi belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja sesuai dengan standar nasional.
− Draft klasifikasi Belanja Negara
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
f. Menyempurnakan mekanisme pinjaman pemerintah.
− Sosialisasi dan persiapan departemen
2004
Depkeu
Menko Perekonomian
Perekonomian
Revisi KMK No.35/2003 Jan 2004 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah.
Depkeu
Menko Perekonomian
g. Konsolidasi rekening pemerintah ke dalam satu sistem perbendaharaan umum negara.
Trea sure Single Account
Sep 2004
Depkeu, berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI)
Menko Perekonomian
h. Menyusun draft RPP sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
6 Draft RPP a.l.:
Sep 2004
Depkeu, Setneg
− Pedoman sistem penganggaran berbasis kinerja.
Feb 2004
Menko Perekonomian
Depkeu, Setneg
Menko Perekonomian
− Pedoman standar akuntansi keuangan pemerintah. i. Menyusun draft RPP atas RUU Perbendaharaan Negara setelah persetujuan DPR. j. On-line sistem rekening pemerintah melalui tahap:
4 Draft RPP
Sep 2004
6
Konsolidasi Desentralisasi Fiskal
i. Persiapan
Pedoman untuk pilot project
Sep 2004
ii. Pilot project
Pedoman Implementasi
2005
iii. Implementasi
On-line rekening pemerintah
2006
− Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai hubungan antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota.
Draf amandemen Undangundang Nomor 22 Tahun 1999
− Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, mengenai rumusan perimbangan keuangan dan pengawasannya, serta penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.
Draf amandemen Undangundang Nomor 25 Tahun 1999
Depkeu, berkoordinasi dengan BI
Menko Perekonomian
Sep 2004
Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
Menko Polkam
Sep 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
a. Melanjutkan penyempurnaan UU di bidang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
− Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, khususnya mengenai pengenaan pajak dan retribusi daerah berkenaan dengan pemberian diskresi yang lebih besar kepada daerah dalam hal penerimaan sejalan dengan pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dan pemberian kewenangan tersebut tidak menghambat dunia usaha dan investasi.
Draf amandemen Undangundang Nomor 34 Tahun 2000
Jun 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
KMK
Okt 2004
Depkeu, Depdagri
Menko Perekonomian
Privatisasi sekitar 10 BUMN (a.l.: PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, PT Danareksa, dan PT Angkasa Pura I):
2003/2004
Kementrian Badan Usaha Milik Negara (Kmntr BUMN)
Menko Perekonomian
− Konsultasi DPR
Sep-Okt 2003
b. Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu kepada Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 7.
Privatisasi BUMN
− Pelaksanaan
8.
Pemantapan Manajemen Utang Negara
(b) No. 1.
− Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004
2004
a. Merumuskan kebijakan KMK pembatasan pinjaman oleh pemerintah daerah dalam 2004 (sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003).
2004
Depkeu
Menko Perekonomian
b. Pengalihan Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (sesuai reorganisasi Departemen Keuangan).
Mar 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
Keppres
KEBIJAKAN MENJAGA KEMANTAPAN NERACA PEMBAYARAN
Kebijakan
Rencana Tindak
Menjaga kemantapan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor dan
− Mendorong tercapainya transaksi berjalan yang aman dengan dukungan ekspor nonmigas, pariwisata dan jasa TKI yang semakin meningkat.
Keluaran Di bidang Ekspor: Peningkatan ekspor nonmigas. Di Bidang Jasa: − Peningkatan kedatangan dan lama tinggal turis
Sasaran Waktu 2004-2006
Pelaksana Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Penanggung Jawab Menko Perekonomian
memperbaiki kondisi transaksi modal mendorong kecukupan cadangan devisa (lihat Bab IV Program Investasi, Ekspor, dan Penciptaan Lapangan Kerja).
(Depbudpar), Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Depkeh & HAM, Departemen Perhubungan (Dephub), Depkeu, Departemen Pertanian (Deptan), dengan BI.
asing. − Peningkatan penerimaan jasa TKI dengan strata pekerjaan yang semakin baik.
− Meningkatkan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi luar negeri dan arus modal masuk.
− Peningkatan penanaman modal asing (PMA) dan Investasi asing lainnya.
2004-2006
BKPM, instansi terkait Dan berkoordinasi dengan BI
Menko Perekonomian
BAB III PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN A.
Rangkuman Pemerintah menyadari bahwa sektor keuangan memegang peran strategis dalam pemantapan stabilisasi ekonomi dari pemulihan ekonomi. Oleh karena itu program restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan diarahkan untuk:
a.
Memantapkan sistem pengaman sektor keuangan (Financial Safety Net) melalui persiapan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pembakuan mekanisme lender of last resort Bank Indonesia, penguatan sistem keuangan melalui penyiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan; b. Melanjutkan program restrukturisasi dan penyehatan perbankan, baik bank-bank BUMN, bank-bank di bawah BPPN dan bank-bank lainnya; c. Memantapkan penanganan tindak pidana pencucian uang; d. Meningkatkan kinerja pasar modal dan sistem pengawasannya; e. Mengkonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun; f. Meningkatkan kinerja dan governance BUMN-BUMN; g. Memantapkan pengembangan profesi akuntan publik. Langkah-langkah kebijakan yang tercantum dalam matriks ini dilaksanakan dengan koordinasi erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dan, di dalam Pemerintah sendiri, melalui kerjasama intensif antara instansi-instansi yang relevan di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang bersangkutan. Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, yang meliputi penyempurnaan pengaturan bank dan penyempurnaan sistem pengawasan bank diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia. Perincian dari Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan ini diuraikan dalam matriks berikut. B.
No. 1.
MATRIKS PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN (a) KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (FINANCIAL SAFETY NET) Kebijakan
Rencana Tindak
Jaring a. Finalisasi konsep Finansial Safety Net (FSN). Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety
Keluaran Konsep Final FSN (buku putih FSN).
Sasaran Waktu Sep 2003
Pelaksana Tim Perancang Jaring Pengaman Sektor Keuangan - (Depkeu dan berkoordinasi dgn BI)
Penanggung Jawab Menko Perekonomian
Net) b. Pengurangan lingkup penjaminan dan pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Kelompok Kerja Dalam Rangka Pendirian LPS (Setneg, Depkeu,
− Penyampaian RUU LPS dari Presiden ke DPR.
Draft RUU LPS
− Pengumuman pengurangan lingkup penjaminan pemerintah (phasing out) secara bertahap.
Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Sep 2003
− Tahap I, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) dan pinjaman antar bank.
Setelah Lender of Last Resor (LoLR) ditetapkan dalam UU BI, dan buku putih FSN diumumkan
− Tahap II, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) sampai dengan jumlah tertentu.
Bersamaan dgn berdirinya LPS
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berkoordinasi dgn BI)
Menko Perekonomian
− Penggantian blanket guarantee dengan skim penjaminan normal oleh LPS.
Keppres dan KMK.
Setelah LPS beroperasi secara efektif
− Persiapan pendirian LPS.
Bentuk Organisasi dan Business Plan.
Setelah UU LPS disahkan
− Penyusunan rancangan peraturan perundangundangan yang merupakan pelaksanaan dari UU tentang LPS.
PP dan Peraturan LPS.
Setelah UU LPS disahkan
c. Penyusunan draft Amandemen UU BI.
Tim Perancang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Depkeu dan BI)
− Penyusunan kerangka kebijakan LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan FSN.
Pokok-pokok FSN yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI.
Sep 2003
− Penyusunan draft pasal yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI mengenai LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan
Draft pasalpasal yang akan dimasukkan dalam UU BI yang terkait
Sep 2003
Menko Perekonomian
dengan FSN.
(b) No. 1.
dengan FSN.
d. Pembahasan UU BI dengan DPR.
UU BI yang telah di amandemen
Setelah UU BI disahkan
Depkeu
Menko Perekonomian
e. Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Penyiapan organisasi, struktur, anggaran, dan infrastruktur internal dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan pada serta proses transisi kelembagaan, pengalihan kekayaan, dokumen, dan informasi dari otoritas pengawas lama ke OJK.
− Cetak biru struktur Cetak biru struktur organisasi, infrastruktur dan rencana anggaran OJK
Setelah UU OJK disahkan
Tim Penyusun RUU OJK dan Pembentukan OJK (Depkeu, Deperindag, Dep keh & HAM, Setneg, berkoordinasi dgn BI) dgn BI)
Menko Perekonomian
− Work plan dalam rangka pelaksanaan tugas OJK masa transisi
KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYEHATAN PERBANKAN Kebijakan
Divestasi bankbank di bawah BPPN dan asset lain yang belum terjual
Rencana Tindak a. Divestasi lanjutan atas 20% kepemilikan BPPN di Bank Niaga.
Keluaran − Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN − Bank yang lebih
Sasaran Waktu Sep 2003
Pelaksana BPPN, Kmntr BUMN, Depkeu
Penanggung Jawab Menko Perekonomian
sehat dan berkinerja baik b. Divestasi kepemilikan mayoritas BPPN (setelah memperoleh persetujuan DPR):
− Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN
BPPN, Kmntr. BUMN, Depkeu
Menko Perekonomian
Sepanjang 2004
Badan Pengelola Aset Pasca BPPN
Menko Perekonomian
Nop 2003
BPPN, Kmntr. BUMN, Depkeu
Menko Perekonomian
Nop 2003
BPPN, Kmntr.
Menko
− Bank yang lebih sehat dan berkinerja baik
− Bank Lippo
Nop 2003
− BII
Nop 2003
− Bank Permata
Peb 2004
c. Divestasi lanjutan atas saham-saham minoritas BPPN di BCA, Danamon, Niaga, Permata, BII, dan Lippo (setelah memperoleh persetujuan DPR).
− Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN
d. Divestasi aset kredit, quasi ekuitas, dan ekuitas melalui:
− Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN
− Program Penjualan Aset Strategis; − Program Penjualan Aset Kredit. e. Divestasi aset properti
− Bank yang lebih sehat dan berkinerja baik
− Membantu menggerakkan sektor riil Penerimaan dana untuk
melalui Program Penjualan Aset Properti.
kontribusi ke APBN
f. Divestasi aset eks Pemegang − Penerimaan dana Saham Bank melalui untuk kontribusi ke Program Penjualan Aset APBN Investasi.
BUMN, Depkeu
Perekonomian
Nop 2003
BPPN, Kmntr. BUMN, Depkeu
Menko Perekonomian
Kmntr. BUMN
Menko Perekonomian
− Membantu menggerakkan sektor riil 2.
Memperkuat/ memperbaiki governance structure bankbank BUMN
a. Bank Mandiri − Penunjukan Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang pasar modal.
Keputusan RUPS Luar Biasa
Sep 2003
− Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.
Keputusan RUPS
Des 2003
− Penyelesaian roll-out teknologi informasi baru
Penerapan teknologi baru di seluruh cabang
Des 2003
− Pembuatan master plan dalam rangka divestasi anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan kelebihan aktiva property.
Master plan
Des 2003
− Penyempurnaan kualitas kontrol internal dan
− Manual (Pedoman)
Des 2003 Berlanjut
− Penurunan jumlah
audit internal.
fraud
− Penyempurnaan kebijakan perkreditan.
− Manual (Pedoman)
− Penyempurnaan manajemen risiko kredit dan risiko pasar.
− Manual (Pedoman) − Penurunan NPL
Des 2004 Berlanjut
− Perbaikan komposisi pendanaan dengan cara meningkatkan dana murah (tabungan dan giro).
Penurunan biaya dana
Berlanjut
− Peningkatan penagihan kredit yang sudah hapus buku.
Peningkatan hasil penagihan
Berlanjut
− Sistem pemeringkatan kredit yang telah disempurnakan
Okt 2004
− Kualitas portofolio kredit
Des 2004 Berlanjut
b. Bank BNI − Penyempurnaan sistem pemeringkatan kredit dan pelaksanaan rencana tindak rinci untuk mengurangi aset bermasalah.
− Penurunan Aset bermasalah
Kmntr. BUMN
Menko Perekonomian
− Audit kinerja dalam rangka audit kinerja tahap IV (lihat matrik tentang kebijakan governance BUMN dan BPPN).
Rekomendasi Auditor untuk perbaikan kinerja.
Mar 2004
Tim Monitoring Audit Kinerja BUMN: Depkeu, Kmntr. BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Menko Perekonomian
− Model pengukuran resiko kredit.
Des 2004
Kmntr. BUMN
Menko Perekonomian
c. Bank BRI − Pengembangan model Pengukuran resiko kredit, penyempurnaan organisasi di bidang perkreditan termasuk penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional.
− Struktur organisasi yang telah disempurnakan.
− Launching IPO.
Pelaksanaan launching.
Sep 2003
Kmntr. BUMN
Menko Perekonomian
− Listing saham di Bursa Efek Jakarta.
Saham BRI tercatat di bursa.
Nop 2003
Kmntr. BUMN
Menko Perekonomian
− Redefinisi bisnis dan revisi proses bisnis (kredit) yang kritikal.
Manual yang telah disempurnakan.
Okt 2004
Kmntr. BUMN
Menko Perekonomian
− Penyusunan pedoman
Manual (Pedoman).
Apr 2004
− Manual (Pedoman).
d. Bank BTN
kredit untuk industri pendukung perumahan. (c) No. 1.
KEBIJAKAN PENANGANAN PIDANA PENCUCIAN UANG Kebijakan
Penanganan tindak pidana pencucian uang
Rencana Tindak a. Penetapan 4 (empat) Keputusan Presiden yang berkaitan dengan operasionalisasi PPATK yaitu:
Keluaran
Sasaran Waktu
Keppres
Pelaksana Depkeh & HAM, PPATK, Setneg
1) Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
Sep 2003
2) Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Kewenangan;
Sep 2003
3) Keputusan Presiden tentang Sistem Remunerasi; dan
Okt 2003
4) Keputusan Presiden tentang Sistem Kepegawaian.
Okt 2003
Penanggung Jawab Menko Polkam
b. Amandemen Undangundang Nomor15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diamandemen.
Setelah disahkan
Depkeh & HAM, PPATK, Setneg
Menko Polkam
c. Pengesahan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
PP
Okt 2003
Depkeh & HAM, PPATK, Setneg
Menko Polkam
d. Penerbitan Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non-Bank.
− Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Okt 2003
PPATK
Menko Polkam
− Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan NonBank.
e. Pembahasan dan MOU Telah penandatanganan Ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Penegak Hukum (Kepolisian Negara RI (POLRI), Kejaksaan Agung), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP) dan pengawas lembaga keuangan yakni BI, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Depkeu, Ditjen Lembaga Keuangan (DJLK).
Okt 2003
PPATK, POLRI, Kejaksaan Agung, Depkeu (DJBC, Bapepam, DJP, DJLK), berkoordinasi dengan BI
Menko Polkam; Menko Perekonomian
f. Pembangunan sistem TI tahap I dan Rekrutmen staf TI.
Tersedianya IT Infrastructure & Facilities
Okt 2003
PPATK
Menko Polkam
g. Pelaksanaan program sosialisasi.
Pemahaman tentang penanggulangan tindak pidana pencucian uang.
Berlanjut
PPATK
Menko Polkam
h. Pembentukan dan pendeklarasian Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Des 2003
PPATK dan 17 Instansi terkait
Menko Polkam, Menko Perekonomian
(d) No. 1.
i. Penyusunan panduan implementasi Peraturan Bapepam No V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
Panduan Implementasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
Jun 2004
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
j. Penyusunan prosedur pemeriksaan di Perusahaan Efek untuk penerapan peraturan Bapepam No V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
Prosedur pemeriksaan di Perusahaan Efek.
Jun 2004
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
KEBIJAKAN PASAR MODAL Kebijakan
Rencana Tindak
Restrukturisasi a. Penerapan Ketentuan perusahaan efek tentang Modal Disetor dan Untuk memperkuat Modal Kerja Bersih kondisi keuangan Disesuaikan Perusahaan dan Kemampuan Efek Tahap I (sesuai KMK operasional 179/2003). Perusahaan Efek b. Penerapan Ketentuan tentang Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
Keluaran
Sasaran Waktu
Pelaksana
Penanggung Jawab
Seluruh Perusahaan Des 2003 Efek sudah memenuhi ketentuan modal disetor minimal dan modal kerja bersih disesuaikan tahap I.
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
Seluruh Perusahaan Des 2004 Efek sudah memenuhi ketentuan Modal
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
Perusahaan Efek Tahap II (sesuai dengan KMK 179/2003). 2.
Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dalam upaya mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi pasar.
Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan tahap II.
a. Pengkajian demutualisasi bursa.
Laporan kajian
Sep 2003
Depkeu (Bapepam)
Menko perekonomian
b. Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek:
− Laporan restrukturisasi dan demutualisasi
Mei 2004
Depkeu (Bapepam)
Menko perekonomian
− Sosialisasi
2004
− Penyusunan peraturan tentang audit program reksa dana.
Peraturan Bapepam
Okt 2003
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
− Finalisasi konsep grand strategy industri Reksa Dana.
Konsep final grand strategy industri Reksa Dana
Des 2003
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
− memilih alternative model demutualisasi lembaga bursa efek; − mengkaji dan melaksanakan langkahlangkah restrukturisasi lembaga bursa efek; − menyusun business plan dan pelaksanaan demutualisasi bursa efek. 3.
Memperkuat Pengaturan dan pengawasan Industri Reksadana untuk menjaga stabilitas dan
kesinambungan industri
− Penyempurnaan peraturan Reksa Dana.
Peraturan Bapepam yang disempurnakan
− Peraturan Bapepam No. IV.B1 dan IV.B.2 tentang Pengelolaan Reksa Dana.
Des 2003
− Peraturan bapepam No. IV.B.1, IV.B.2, VIII.G.8, IX.C.6, X.D.1, X.G.1 tentang Pelaporan.
Peb 2004
− Peraturan bapepam No. IV.C.2 tentang Standarisasi evaluasi efek.
Jun 2004
− Penerbitan peraturan baru tentang:
Peraturan Bapepam
− Pengaturan iklan dan kegiatan pemasaran.
Apr 2004
− Pengaturan kewenangan dan tanggungjawab Bank Kustodian.
Sep 2004
− Penyusunan Pedoman Praktek-Praktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana.
Pedoman PraktekPraktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana Tahap I
Sep 2004
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
Depkeu (Bapepam)
Menko perekonomian
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
4.
5.
Penerapan Good Corporate Governance sebagai upaya membangun kepercayaan investor
Pengembangan produk-produk Pasar Modal
− Peningkatan pemeriksaan atas Reksa Dana.
2004 − Pemeriksaan rutin mencakup paling tidak 50% dari jumlah Reksa Dana.
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
a. Peningkatan Surat Edaran, No SE 03/PM/2000 tentang komite audit Emiten/Perusahaan publik menjadi Peraturan Bapepam.
Peraturan Bapepam
Des 2003
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
b. Penerbitan peraturan baru tentang tanggung jawab manajemen Emiten/Perusahaan Publik atas Laporan Keuangan Perusahaan.
Peraturan Bapepam
Des 2003
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
Depkeu (Bapepam)
Menko Perekonomian
a. Efek Beragun Aset (EBA)
− Pengkajian peraturan IX.K1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana,
Laporan kajian peraturan EBA
Des 2003
IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. − Penyesuaian peraturan penerbitan efek beragun aset.
Peraturan Bapepam
Mar 2004
b. Produk-produk berbasis syariah
Depkeu (Bapepam)
− Pengkajian pasar modal syariah dan penerbitan blue sprint pasar modal syariah.
− Cetak Biru pasar Agt 2004 modal syariah
− Inventarisasi peraturan, penetapan produk berbasis syariah dan mekanisme perdagangannya.
− Draft peraturan, produk dan mekanisme perdagangan pasar modal syariah
Bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional
Des 2004
c. Option
Depkeu (Bapepam)
− Penyiapan peraturan − Peraturan dan sistem perdagangan. Bapepam dan tersedianya Sistem Perdagangan
Des 2003
− Launching Product.
Agst 2004
− Perdagangan options di bursa
Menko Perekonomian
Menko Perekonomian
di mulai 6.
Reorganisasi Bapepam sebagai upaya meningkatkan dan memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum (e)
No. 1.
Penyusunan organisasi baru Bapepam sesuai dengan reorganisasi Departemen Keuangan.
Keppres
Mar 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
KEBIJAKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN Kebijakan
Rencana Tindak
Restrukturisasi dan reformasi sektor Asuransi
a. Penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dari Undangundang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian melalui penyusunan 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan tentang: − Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; − Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
Keluaran KMK
Sasaran Waktu Sep 2003
Pelaksana Depkeu (DJLK)
Penanggung Jawab Menko Perekonomian
dan Perusahaan Reasuransi; − Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; − Perizinan Usaha Perusahaan Penunjang Perasuransian. b. Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test).
KMK
Sep 2003
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
c. Peningkatan kualitas pengawasan industri asuransi dengan konsep risk-based supervision.
KMK
Sep 2003
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
d. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
PP dan KMK
Setelah UU disahkan
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
e. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penjamin Polis.
2.
Pemantapan Pengelolaan Dana Pensiun
PP
Setelah UU disahkan
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
f. Penyesuaian beberapa KMK Keputusan Menteri Keuangan di bidang perasuransian sehingga menuju pada ketentuan yang selaras dengan standar internasional (IAIS core priciples).
Setelah UU disahkan
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
a. Penyempurnaan program sertifikasi pengetahuan dasar Dana Pensiun bagi calon pengurus.
Program yang disempurnakan
Peb 2004
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
b. Penyempurnaan ketentuan mengenai pendanaan dan investasi Dana Pensiun.
KMK
Apr 2004
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
c. Penyusunan ketentuan tentang program pendidikan berkelanjutan bagi pengurus Dana Pensiun di bidang investasi dan pendanaan.
Keputusan Direktur Jenderal
Jun 2004
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
d. Penyempurnaan ketentuan Mengenai transparansi penyelenggaraan program pensiun.
KMK
Sep 2004
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
(f) No. 1.
e. Perumusan dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dana pensiun.
Surat edaran Direktur Jenderal (SE Dirjen)
Sep 2004
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
f. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana pensiun.
PP dan KMK
Setelah UU disahkan DPR
Depkeu (DJLK)
Menko Perekonomian
KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA BUMN Kebijakan
Audit dan Corrective Action BUMN
Rencana tindak
Keluaran
Sasaran Waktu
a. Penyelesaian audit kinerja tahap III.
Laporan Final Audit Kinerja
Sep 2003
b. Penetapan audit kinerja tahap IV
Press Release
Sep 2003
c. Pengumuman Pemerintah atas hasil audit kinerja BUMN tahap III.
Press Release
Okt 2003
d. Penyelesaian audit kinerja tahap IV.
Laporan Final Audit Kinerja
Jun 2004
e. Pengumuman corrective action audit kinerja tahap
Press Release
Apr 2004
Pelaksana
Penanggung Jawab
Tim Monitoring Audit Kinerja(Depkeu, Kmntr. BUMN, BPKP)
Menko Perekonomian
III.
(g) No. 1.
f. Pengumuman Pemerintah (public expose) atas hasil audit kinerja BUMN tahap IV.
Press Release
Jun 2004
g. Pengumuman corrective action audit kinerja tahap IV.
Press Release
Des 2004
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Kebijakan
Penyusunan peraturan perundangundangan di bidang Akuntan Publik
Rencana tindak Penyampaian draft RUU Akuntan Publik ke DPR.
Keluaran RUU Akuntan Publik
Sasaran Waktu Jun 2004
Pelaksana Depkeu (DJLK)
Penanggung Jawab Menko Perekonomian
BAB IV PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA A.
Rangkuman Tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 4% seperti saat ini tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi guna memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kuncinya adalah peningkatan investasi dan ekspor. Karena sebagian besar investasi dan perdagangan
dilakukan oleh masyarakat, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi. Untuk mengidentifikasi permasalahan konkrit yang dihadapi di lapangan telah dilakukan berbagai dialog dengan pelaku-pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendapat tersebut dan sejauh mungkin menampungnya dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, ditetapkan pokok-pokok kebijakan yang mencakup antara lain: a. Menyempurnakan kerangka kebijakan investasi dan perdagangan melalui antara lain: pelayanan satu atap bagi investor dan pembentukan Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah lintas sektor; b. Meningkatkan kepastian hukum melalui revisi UU Kepailitan dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan nasional; c. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur untuk menjamin ketersediaan pelayanan di bidang listrik, transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air bagi dunia usaha; d. Meningkatkan transparansi pelayanan publik; e. Mengupayakan pemerataan melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Perincian dari Program Peningkatan Investasi, Ekspor dan Penciptaan Lapangan Kerja ini diuraikan dalam matriks berikut. B.
NO. 1.
MATRIKS PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (a) KEBIJAKAN INVESTASI KEBIJAKAN Peningkatan Kepastian Hukum dan Usaha (lihat (e)
RENCANA TINDAK a. Meninjau Daftar Negatif Investasi (DNI).
KELUARAN Keppres
SASARAN WAKTU Des 2003
PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB BKPM, Setneg, dan instansi terkait
Menko Perekonomian
Kebijakan Reformasi Hukum Nomor 3, halaman 63)
b. Mengajukan RUU Penanaman Modal ke DPR.
RUU
Des 2003
BKPM, Depkeh & HAM, Setneg, Bappenas
Menko Perekonomian
2.
Penyederhanaan Perijinan
Menyediakan Pelayanan Satu Atap.
Keppres
Okt 2003
BKPM, Pemerintah Daerah (Pemda), dan instansi terkait
Menko Perekonomian
3.
Penanganan Masalah-masalah Investasi dan Ekspor
Membentuk Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah-masalah investasi dan ekspor, termasuk, termasuk bidang; keamanan dan ketertiban; ketenagakerjaan; sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; perpajakan; kepabeanan; dan prasarana.
Keppres
Okt 2003
BKPM, Depperindag, Setneg,
Menko Perekonomian
(b) NO. 1.
KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KEBIJAKAN
RENCANA TINDAK
Peningkatan promosi Ekspor dan Penetrasi Pasar
a. Meningkatkan penerobosan pasar ke negara-negara non-tradisional melalui pemantapan Lembaga Promosi di Luar negeri dan
KELUARAN − Pembukaan ITPC Johannesburg (Afsel) dan Sao Paolo (Brazil)
SASARAN WAKTU Nop 2003
PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB Depperindag
Menko Perekonomian
peningkatan promosi.
− Peningkatan promosi dan pengiriman misi dagang ke negaranegara non tradisional
b. Meningkatkan ekspor non migas ke negara-negara non tradisional melalui imbal dagang sepanjang berpedoman pada ketentuan APBN. c. Menyusun sistem informasi tentang peta potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan investasi (Tahap I).
2.
Penataan Kelembagaan Pendukung Bisnis
-
Sistem Informasi Geografis di 10 propinsi
Berlanjut
Depperindag
Menko Perekonomian
Berlanjut
Depperindag
Menko Perekonomian
Juni 2004
Depperindag
Menko Perekonomian
d. Memperluas fasilitasi pelayanan promosi ekspor di daerah melalui penataan sistem informasi dan pelatihan eksportir daerah.
-
Berlanjut
Depperindag
Menko Perekonomian
a. Meningkatkan respons Pusat Solusi Bisnis dalam rangka mengatasi hambatan kelangsungan/pengembangan usaha dan pemberantasan penyelundupan.
-
Berlanjut
Depperindag instansi terkait
Menko Perekonomian
Nov 2003
Depperindag, Depkeh & HAM, Setneg
Menko Perekonomian
b. Mengajukan RUU Perdagangan ke DPR.
RUU
c. Pengembangan fasilitasi pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).
Pilot Project Sistem Resi Gudang
Berlanjut
Depperindag
Menko Perekonomian
d. Menyusun landasan hukum Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System).
RUU
Des 2003
Depperindag, Depkeh & HAM, Setneg
Menko Perekonomian
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku pertanian (jagung dan kedelai).
Berlanjut
Depperindag, Deptan
Menko Perekonomian
3.
Pemenuhan Bahan Baku Pertanian bagi Industri di Dalam Negeri.
Meningkatkan produksi dan mutu komoditas pertanian serta mewujudkan kemitraan dengan industri di dalam negeri.
4.
Penyederhanaan Prosedur dan Fasilitasi Ekspor dan Impor.
a. Harmonisasi tarif komoditi impor (termasuk komoditi pertanian) sesuai dengan perubahan daya saing.
-
Berlanjut
Tim Tarif Bea Masuk dan Pajak Ekspor
Menko Perekonomian
b. Mempercepat proses restitusi pajak terhadap Wajib Pajak Patuh (lihat Kebijakan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan BAB II, Nomor 2 huruf a, halaman 5.
-
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
c. Meningkatkan kelancaran prosedur perijinan impor melalui pengembangan on-line system untuk pemrosesan API, APIT, dan NPIK.
Sistem on-line
Des 2003
Depperindag, Depkeu
Menko Perekonomian
5.
Peningkatan Kompetisi dan Transparansi dalam Belanja/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (c)
NO.
Revisi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
Keppres
Okt 2003
Bappenas, Setneg
Menko Perekonomian
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
KEBIJAKAN USAHA KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI KEBIJAKAN
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
1.
Peningkatan Akses Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) terhadap Sumber Daya Produktif
a. Meningkatkan program sertifikasi tanah secara bertahap untuk peningkatan akses UKMK kepada kredit perbankan.
41.600 sertifikat tanah
Berlanjut
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Depdagri, Badan Pertanahan Nasional
Menko Perekonomian
2.
Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UKMK
a. Mengajukan revisi Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
RUU
Jul 2004
Kementrian KUKM, Setneg
Menko Perekonomian
b. Mengajukan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
RUU
Agt 2004
Kementrian KUKM, BPN
Menko Perekonomian
(d) NO. 1.
KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN KEBIJAKAN
Reformasi Perpajakan
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
Pelayanan meningkat
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
Sda
Berlanjut
Depkeu
Menko perekonomian
ii. Penerbitan ketentuan tentang SE Dirjen Pajak Hak Wajib Pajak (Carter of Taxpayers’ Rights)
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
iii. Perbaikan administrasi Pelayanan meningkat perpajakan melalui pengembangan Kode Etik Karyawan DJP, Ombudsman
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
Memperbaiki administrasi perpajakan dengan: a. Memperluas pelayanan sistem administrasi pelayanan Wajib Pajak Besar (lihat Kebijakan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan BAB II Nomor 2. c dan d, halaman 5). b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui: i. Peningkatan upaya penyuluhan, sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak untuk memperjelas interpretasi peraturan perpajakan.
Pajak, dan kajian Tim Modernisasi Administrasi Jangka Menengah. iv. Pembentukan Divisi Pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan khusus menangani pelanggaran kode etik (termasuk pegawai Bea dan Cukai) c. Penyediaan akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengaduan masalah perpajakan (PO Box 111 JKTM 12700 dan Hot-line service. 0-8001172525). 2.
Reformasi Kepabeanan
KMK
Des 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
Pelayanan Meningkat
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
Sda
Mulai Apr 2003 dan Berlanjut
Depkeu, Deptan
Menko Perekonomian
Menetapkan program reformasi komprehensif Ditjen. Bea dan Cukai, yang mencakup antara lain: a. Peningkatan pelayanan di bidang impor melalui pengembangan otomasi pelayanan impor (termasuk pembayaran on-line bea masuk dan pajak (PDRI) dengan single document) serta sistem informasi kepabeanan dan perkarantinaan )KMK
453/2003). b. Peningkatan pelayanan di bidang ekspor melalui pengembangan otomasi pelayanan ekspor serta sistem informasi kepabeanan:
Sda
− Eks Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA) (Sekarang KITE) (KMK 129/2003).
-
Mulai Ags 2003 dan Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
− Di luar eks BAPEKSTA (KMK 557/2003).
-
Okt 2003
Depkeu
Menko Perekonomian
c. Perluasan jalur prioritas melalui review kriteria pemakai jalur prioritas dan disinkronisasikan dengan kriteria Wajib pajak Patuh.
-
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
d. Penyempurnaan selektivitas pemeriksaan pabean (preclearance dan post clearance) berdasarkan manajemen resiko (KMK 453/2003).
Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
e. Peningkatan koordinasi dalam rangka penanggulangan penyelundupan (Keppres 54/2002).
Berlanjut
Instansi terkait
Menko perekonomian
f. Penyempurnaan data base harga untuk menekan praktek under valuation (Prioritas pada 200 komiditi).
(e) NO. 1.
Jan 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
g. Peningkatan kualitas dan integritas SDM serta pemantauan pelaksanaan kode etik (KMK 515/2002).
Pelayanan meningkat
Mulai Apr 2003 dan Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
h. Penyediaan akses informasi kepabeanan dan saluran khusus pengaduan dan penyelesaian masalah kepabeanan (Telp. 0214897777 dan website www.beacukai.go.id).
Pelayanan meningkat
Mulai Apr 2003 dan Berlanjut
Depkeu
Menko Perekonomian
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM KEBIJAKAN
Pemberantasan Korupsi
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
a. Pengangkatan Tim Seleksi Anggota komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keppres
Sep 2003
Depkeh & HAM, Setneg
Menko Polkam
b. Pengangkatan anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keppres
Des 2003
Depkeh & HAM, Setneg
Menko Polkam
c. Meningkatkan kemampuan Jaksa dan Hakim dalam
Peningkatan Profesionalisme
Nov 2003
Kejagung, Depkeh &
Menko Polkam
HAM, Bappenas
menangani perkara korupsi melalui pelatihan, pembuatan pedoman dan kebijakan internal, modul pelatihan dan program asistensi.
2.
3.
Peningkatan Kinerja Pengadilan Niaga
Harmonisasi
d. Penyusunan Cetak Biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Cetak Biru
Nop 2003
Depkeh & HAM, Polri, Kejaksaan Agung, Bappenas
Menko Polkam
e. Pembahasan RUU Komisi Yudisial (Usul inisiatif DPR).
UU
Setelah disahkan
Depkeh & HAM,Setneg
Menko Polkam
f. Pembahasan revisi Undangundang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
UU
sda
Kejaksaan Agung, Depkeh & HAM
Menko Polkam
g. Pembahasan UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
UU
sda
Depkeh & HAM, Instansi terkait
Menko Polkam
a. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU
Setelah disahkan
Depkeh & HAM Kejaksaan Agung, Bappenas
Menko Polkam
b. Pembaruan Cetak Biru Pengadilan Niaga.
Cetak Biru
Nov 2003
Depkeh & HAM, Bappenas
Menko Polkam
Pembatalan peraturan-peraturan
Keputusan Mendagri
Berlanjut
Depdagri,
Menko Polkam
4.
Peraturan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah
daerah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.
Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Aparat Penegak Hukum
a. Pelatihan para penyidik, Jaksa dan Hakim.
Peningkatan Profesionalisme
Berlanjut
POLRI, Kejaksaan Agung, Depkeh & HAM, dan instansi terkait
Menko Polkam
b. Perbaikan dan peningkatan kurikulum pendidikan aparat penegak hukum
sda
Berlanjut
POLRI, Kejaksaan Agung, Depkeh & HAM, dan instansi terkait
Menko Polkam
SASARAN WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
(f) NO. 1.
Depkeh & HAM, Setneg, Bappenas, dan instansi terkait
KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEBIJAKAN
RENCANA TINDAK
Rehabilitasi Prasarana a. Transportasi Jalan dan sarana yang Melanjutkan rehabilitasi Jalan Rusak, dan Lintas Timur Sumatra, Lintas Meningkatkan Pantura Jawa Kemudahan Perpindahan Antar Modal
KELUARAN Peningkatan layanan transportasi
Berlanjut
Departemen Menko Permukiman dan Perekonomian Prasarana Wilayah (Dep. Kimpraswil)
b. Transportasi Kereta Api
-
Berlanjut
Dephub.
Menko Perekonomian
-
Berlanjut
Dephub.
Menko Perekonomian
sda
Berlanjut
Dephub.
Menko Perekonomian
-
Persiapan 2004
Dephub.
Menko Perekonomian
Peningkatan pelayanan transportasi
Berlanjut
Dep.Kimpraswil. Menko Perekonomian
sda
2003-2004
Dep.Kimpraswil. Menko
i. Menangani backlog pemeliharaan prasarana KA secara bertahap: − Lintas Utara Jawa − Lintas Selatan Sumatera ii. Meningkatkan kelancaran angkutan barang ke dan dari pelabuhan Tanjung Priok. c. Transportasi Laut i. Menyelesaikan pembangunan pelabuhan Kupang dan Bitung ii. Rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Periok. 2.
Pembangunan Prasarana Sarana transportasi di Wilayah yang Mempunyai Potensi Ekonomi yang Besar
a. Transportasi Jalan i. Melanjutkan pembangunan lintas Selatan Kalimantan, lintas Barat Sulawesi, dan jalan-jalan yang menunjang Kawasan Perbatasan Kalimantan ii. Melanjutkan pembangunan
Perekonomian
jalan tol JORR (Jakarta Outer Ring Ras) secara bertahap sepanjang 35 km pada tahun 2003 dan 8 km pada tahun 2004 b. Transportasi Kereta Api
sda
2004
Dephub.
Menko Perekonomian
a. Spin off bisnis kereta api jabotabek dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI).
Keputusan Menteri Negara BUMN
2004
Kmtrn BUMN, Dephub
Menko Perekonomian
b. Mengajukan revisi Undangundang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas Angkatan Jalan, Undangundang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undangundang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undangundang Nomor 13 Tahun 1992
RUU
2004
Dephub, Setneg, POLRI, Dep. Kimpraswil
Menko Perekonomian
− Menyelesaikan pembangunan jalur ganda KA di lintas Utara Jawa (Cikampek-Cirebon) dan lintas Selatan Jawa (YogyaSolo) 3.
Peningkatan Peran Serta Swasta dan Masyarakat dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Perkeretaapian, untuk menampung pasal-pasal yang membuka peluang lebih luas bagi swasta berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana. c. Menyelesaikan Cetak Biru Cetak Biru tentang PERHUBUNGAN dan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) (g) NO.
2004
Dephub
Menko Perekonomian
KEBJAKAN TELEKOMUNIKASI KEBIJAKAN
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
1.
Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi
Menyelesaikan masalah kompensasi PP/Kepmen dan restrukturisasi industri telekomunikasi dan mempersiapkan peraturan pendukung pelaksanaan kompetisi untuk menghapus monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Berlanjut, diperkirakan selesai paling lambat 2004
Dephub, Dep.Keu, Kmtrn BUMN, Bappenas
Menko Perekonomian
2.
Peningkatan Efisiensi, Kapasitas dan Pemerataan Distribusi Prasarana Telekomunikasi
a. Pembangunan prasarana telekomunikasi sebanyak 3 juta Satuan Sambungan Telepon (SST) Fixed Line.
3 juta SST Fixed Line
Berlanjut hingga tahun 2006
Dephub, Perusahaan Bidang telekomunikasi
Menko Perekonomian
b. Penyediaan fasilitas
43 ribu SST
Berlanjut
Dephub,
Menko
telekomunikasi di wilayah non kompetisi sebanyak 43 ribu SST di 870 Kecamatan 3.
Peningkatan Tarif sesuai dengan peruntukannya
(h) NO. 1.
Peninjauan kembali struktur tarif yang ada guna mendorong penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah kompetisi dan nonkompetisi
Kepmen mengenai struktur tarif
hingga tahun 2006
BUMN bidang telekomunikasi
Perekonomian
Awal 2004
Dephub, BUMN bidang telekomunikasi
Menko Perekonomian
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
KEBIJAKAN ENERGI KEBIJAKAN
Restrukturisasi Sektor Energi (Bidang Minyak, Gas Bumi, dan Batubara)
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
a. Penetapan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang meliputi: i. Kegiatan Usaha Hulu Minyak PP dan gas Bumi
Des 2003
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep. ESDM), Setneg
Menko Perekonomian
ii. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
PP
Des 2003
Dep. ESDM, Setneg
Menko Perekonomian
iii. Keselamatan Operasi pada Kegiatan Minyak dan Gas
PP
Des 2003
Dep. ESDM, Setneg
Menko Perekonomian
Bumi. iv. Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Migas tentang Bagian Negara, Penerimaan Negara dan Bonus-Bonus.
PP
Des 2003
Dep. Keu Dep. Menko ESDM, Setneg Perekonomian
b. Pembahasan RUU Panas Bumi dengan DPR-RI.
UU
Setelah disahkan
Dep. ESDM, Setneg
Menko Perekonomian
c. Penyempurnaan Undangundang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.
RUU
2004
Dep. ESDM, Setneg
Menko Perekonomian
2.
Penetapan Pola Bagi hasil dan Tarif Energi
d. Peninjauan kembali struktur bagi hasil komoditi energi (migas dan batubara).
Kep. Men. ESDM
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
3.
Penetapan tarif Berbagai Energi
e. Penyesuaian harga energi secara bertahap menuju nilai ekonominya
Tarif yang disesuaikan
Berlanjut
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
(i) NO. 1.
KEBIJAKAN KELISTRIKAN KEBIJAKAN Kebijakan Peningkatan Kapasitas
RENCANA TINDAK a. Pembangunan pembangkit tenaga listrik pada sistem JawaMadura-Bali dan sistem Luar Jawa-Madura-Bali (Berlanjut):
KELUARAN
SASARAN WAKTU
i. Sistem Jawa-Madura-Bali: − PLTA Wonorejo
6,3 MW
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− PLTU Tanjung Jati B
1,320 MW
2006
Swasta
Menko Perekonomian
− PLTA Sipansihaporas
50 MW
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− PLTA Renun
82 MW
Des 2005
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− PLTA Musi
210 MW
Des 2006
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− PLTA Tarahan
200 MW
Des 2006
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− PLTA Bili-bili
20 MW
Des 2005
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
600 MW
Jul 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
416 km
Des 2003
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
ii. Sistem Luar Jawa-MaduraBali:
b. Pembangunan PLTG Muara Tawar. c. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi (Berlanjut): i. Sistem Jawa_Madura-Bali: − Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
500 kV Piton-Kediri − SUTET 500 kV Tj. Jati BPurwodadi-Ungaran
274 km
Des 2005
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− SUTET 500 kV pedan Klaten-RawaloTasikmalaya
612 km
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− SUTET 500 kV Tasikmalaya-Depok
548 km
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− SUTET 500 kV GratiSurabaya Selatan
160 km
Des 2005
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− T/L 150 kV BireunBanda Aceh
372 km
Apr 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− T/L 150 kV (2nd cat) Kisaran-Rantau Prapat dan Sibolga-P.Sidempuan
172 km
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− T/L 150 kV Sulawesi Selatan
788 km
Des 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Interkoneksi Sistem seluruh Sumatra
Terinkoneksi
Des 2007
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
Open acces
Juli 2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
ii. Sistem Luar Jawa-maduraBali:
d. Penerapan open agar pembangkit captive dapat langsung menjual tenaga listriknya ke PLN (jaringan
tegangan tinggi dan menengah) 2.
Restrukturisasi Ketenagalistrikan
a. Penyiapan RPP sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan: i. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan − Ijin Usaha Penyediaan tenaga Listrik (IUPL) dan Ijin Operasi (IO)
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Penetapan Wilayah Kompetisi dan Larangan Penguasaan Pasar
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Jual Beli Tenaga Listrik
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL)
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ketenagalistrikan
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Keselamatan Ketenagalistrikan
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
− Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang dilandasi Transmisi
PP
2004
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
ii. Bidang Keteknikan
Tenaga Listrik
3.
Rasionalisasi tarif Dasar Listrik (TDL) (j)
2.
PP
Des 2003
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
Penyesuaian TDL secara bertahap sampai mencapai nilai ekonominya.
US$ 7 Cent/kwh
Berlanjut
Dep. ESDM
Menko Perekonomian
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR
NO. 1.
b. Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal)
KEBIJAKAN Reformasi Kebijakan Sumber Daya Air
Konservasi dan Rehabilitasi Sumber daya Air dan Irigasi
(k)
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
a. Pembahasan RUU Sumber Daya Air.
UU
Setelah disahkan
Dep. Kimpraswil
Menko Perekonomian
b. Persiapan dan penyelesaian 10 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Sumber Daya Air
PP
Setelah UU Dep. Sumber Daya Kimpraswil Air disahkan
Menko Perekonomian
Rehabilitasi dan konservasi waduk Jatiluhur, waduk Sempor, waduk Wonogiri, waduk Cacaban, waduk Wlingi, waduk Seloredjo, danau Toba, danau Singkarak, danau Limboto, danau Tondano, dan danau Tempe.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Air dan Irigasi
Berlanjut
Menko Perekonomian
KEBIJAKAN KEMANAN DAN KETERTIBAN
Dep. Kimpraswil
NO. 1.
KEBIJAKAN Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
RENCANA TINDAK a. Mencegah dan mengatasi gangguan keamanan dan kejahatan umum berupa:
KELUARAN
SASARAN WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
Keamanan dan Ketertiban meningkat
Berlanjut
POLRI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi terkait
Menko Polkam
sda
Berlanjut
POLRI, TNI, Badan Intelijen Nasional (BIN), Depdagri, Pemda
Menko Polkam
i. Kejahatan konvensional utamanya kejahatan di perkotaan dan berbagai bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat; ii. Kejahatan transnasional; iii. Kejahatan terhadap kekayaan negara; iv. Kejahatan yang menimbulkan kondisi kontijensi yaitu kerusuhan massal dan konflik horizontal maupun vertikal. b. Peningkatan kemampuan penangkalan terorisme: i. Penguatan dan peningkatan sistem keamanan lokal; ii. Peningkatan sistem keamanan pada seluruh instalasi vital, fasilitas-fasilitas publik dan pada seluruh pusat kegiatan;
iii. Sosialisasi yang berkesinambungan tentang pemberantasan dan pendeteksian tindak terorisme yang dilakukan secepat mungkin dan menjadi tanggung jawab pemerintah darah; iv. Peningkatan pendeteksian dini, pemberian pengertian pada masyarakat tentang upaya-upaya pemerintah memberantas terorisme dan kemutakhiran peralatan aparat keamanan dan intelegensi dalam mendeteksi fenomena terorisme; v. Peningkatan kerja sama dengan negara sahabat untuk memberantas terorisme melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan kualitas aparat keamanan. c. Meningkatkan intensitas keamanan dalam rangka menjaga keamanan transportasi termasuk pelabuhan dan bandara udara guna
Keamanan dan ketertiban meningkat
Berlanjut
Polri, BIN
Menko Polkam
meningkatkan keamanan jalur ekonomi.
(l) NO. 1.
d. Melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2004 beserta ekses-eksesnya.
sda
2004
POLRI, TNI
Menko Polkam
e. Membina satuan pengemban fungsi keamanan di lingkungan dunia usaha melalui pendidikan dan latihan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan dengan mengembangkan konsep pengamanan swakarsa dan Community Policing mengajukan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
sda
Berlanjut
POLRI
Menko Polkam
f. Mengajukan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
RUU
Des 2003
Kmtr. Kominfo, POLRI
Menko Polkam
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT KEBIJAKAN Peningkatan Pelayanan Masyarakat
RENCANA TINDAK a. Mengajukan RUU pelayanan Publik ke DPR.
KELUARAN RUU
SASARAN WAKTU 2004
Kementrian Menko Kesra Pendayagunaan Aparatur
Negara (Kmtrn. PAN)
(m)
b. Inventarisasi peraturanperaturan yang menyangkut sistem pelayanan publik dan melakukan deregulasi dan sebirokrasi terhadap peraturan dan kebijakan yang menghambat pelayanan pada masyarakat.
Keputusan Menteri PAN
2004
Kmtrn. PAN
Menko Kesra
c. Mewajibkan bagi instansi pelayanan masyarakat untuk memublikasikan jenis pelayanan tertentu yang diberikan, jangka waktu pelayanan, dan biaya yang dibutuhkannya kepada masyarakat.
Keputusan menteri Negara PAN
Jun 2004
Kmtrn. PAN
Menko Kesra
d. Mempercepat implementasi Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta menyiapkan perangkat pendukungnya.
Berbagai pedoman/Petunjuk Teknis e-Government
Des 2003
Kmtrn. Kominfo
Menko perekonomian
e. Menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
UU
Setelah disahkan
Kmtrn. Kominfo
Menko Polkam
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN
NO. 1.
KEBIJAKAN
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
Pengembangan Iklim a. Pembahasan RUU Penyelesaian Ketenagakerjaan Perselisihan Hubungan Untuk Mendorong Industrial. Perluasan Kesempatan Kerja
UU
Setelah disahkan
Departemen Menko Tenaga Kerja Perekonomian dan Transmigrasi (Depnakertrans)
b. Membahas RUU (inisiatif DPR) tentang Pembinaan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
UU
sda
Depnakertrans
Menko Perekonomian
c. Menyelesaikan aturan Pelaksanaan dari Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentang: i.
Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
ii.
Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
iii.
Lembaga Akreditasi bagi Keputusan Lembaga Pelatihan Kerja; Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
iv.
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
Keputusan Menakertrans
Akreditasi; v.
Tata Cara Penghentian Sementara, Pencabutan Ijin dan pembatalan Pendaftaran Penyelenggara Pelatihan Kerja;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
vi.
Golongan dan Jabatan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dari Pengguna Tenaga Kerja dan Dari Tenaga Kerja;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
vii.
Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
viii.
Jabatan-jabatan Tertentu yang dikecualikan membayar kompensasi di Lembaga Pendidikan;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
ix.
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
x.
Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xi.
Waktu Kerja pada sektor Usaha atau Pekerjaan tertentu;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xii.
Kerja Lembur dan Upah Lembur;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xiii.
Jenis dan Sifat Pekerjaan Bagi Buruh/Pekerja Untuk Bekerja Pada hari Libur Resmi;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xiv.
Tata Cara Penangguhan Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Membayar Upah Minimum;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xv.
Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xvi.
Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Persyaratan serta Tata Cara Pembuatan Perpanjangan, Perubahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xvii. Akibat Hukum dari Keputusan Mogok Kerja Yang Tidak Menakertrans Sah;
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xviii. Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga
Des 2003
Depnakertrans, Depkeh HAM,
Menko Perekonomian
RPP
Kerjasama Tripartit;
Setneg
xix.
Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
Keppres
Des 2003
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
xx.
Tata Cara Pembentukan, Komposisi Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan serta Tugas dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
Keppres
Des 2003
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
xxi.
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Kerja;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxii. Tata Cara Perijinan Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxiii. Ketentuan Mengenai jabatan Tertentu dan Waktu tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing yang dapat dipekerjakan di Indonesia;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxiv. Waktu Kerja pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxv. Kerja Lembur dan Upah
Keputusan
Okt 2003
Depnakertrans
Menko
Lembur;
Menakertrans
Perekonomian
xxvi. Jenis dan Sifat Pekerjaan Keputusan bagi Buruh Pekerja untuk Menakertrans bekerja pada hari libur resmi;
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxvii. Tata Cara Penangguhan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxviii. Tata Cara Pembentukan Keputusan dan susunan keanggotaan Menakertrans lembaga kerjasama Bipartit;
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxix. Tata Cara pembuatan Keputusan dan pengesahan Menakertrans peraturan perusahaan, persyaratan serta tata cara pembuatan perpanjangan, perubahan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxx. Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah;
Keputusan Menakertrans
Okt 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxi. Ketentuan pemberi kerja TKA wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan standar
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
kompetensi bagi pemberi kerja tenaga kerja asing; xxxii. Perubahan dan penambahan syaratsyarat bagi pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain;
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxiii. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat;
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxiv. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat;
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxv. Ketentuan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00s/d 07.00;
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxvi. Hak istirahat panjang bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu;
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxvii. Komponen serta pelaksanaan tahapan
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
pencapaian kebutuhan layak; xxxviii. Struktur dan skala Upah;
Keputusan Menakertrans
Des 2003
Depnakertrans
Menko Perekonomian
xxxix. Tata Cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja;
RPP
Des 2003
Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg
Menko Perekonomian
xl.
Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Independen;
RPP
Des 2003
Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg
Menko Perekonomian
xli.
Bentuk, Mekanisme dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional;
RPP
Jul 2004
Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg
Menko Perekonomian
xlii.
Perluasan kesempatan kerja;
RPP
Jul 2004
Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg
Menko Perekonomian
xliii. Upaya penanggulangan Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja;
RPP
Jul 2004
Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg
Menko Perekonomian
xliv. Penerapan Sistem Manajemen K3;
RPP
Jul 2004
Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg
Menko Perekonomian
xlv.
RPP
Jul 2004
Depnakertrans, Depkeh HAM,
Menko Perekonomian
Penghasilan Yang Layak, Kebijakan Pengupahan,
Setneg
Kebutuhan Hidup Layak dan Perlindungan Pengupahan, Penetapan Upah Minimum dan Pengenaan Denda;
(n)
xlvi. Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Ukuran Kemampuan Perusahaan;
RPP
Jul 2004
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
xlvii. Upaya-upaya Untuk Menumbuhkembangkan Koperasi Pekerja/Buruh;
Keppres
Jul 2004
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
xlviii. Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja;
Keppres
Jul 2004
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
xlix. Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Produktivitas Nasional;
Keppres
Jul 2004
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
Keppres
Jul 2004
Depnakertrans, Setneg
Menko Perekonomian
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NO.
KEBIJAKAN
RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
Kementerian Koord. Kesra/Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Bappenas, Pemda, instansi, dunia usaha, dan masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
1.
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Menyelesaikan penyusunan Strategi Dokumen SPKN dan Penanggulangan kemiskinan SPKD Nasional (SPKN) dengan melibatkan berbagai stakeholder.
Mei 2004
2.
Penataan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
a. Mendorong pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) propinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
Terbentuknya KPKD
Berlanjut s/d Kementerian Mei 2004 Koord. Kesra/KPK, Bappenas, Depdagri, Pemda, dan LPND
Menko Kesra
b. Membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang diharapkan menjadi jembatan antara pengusaha mikro dan kecil dengan perbankan sebagai upaya untuk mendorong perbankan dalam pemberdayaan penduduk miskin produktif.
Terbentuknya KKMB
Jan 2004
Menko Kesra
Kementrian Koord. Kesra/KPK, Bappenas, Departemen dan LPND
3.
Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah
Memantapkan alokasi DAK untuk membantu daerah yang kurang memperbaiki pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi sesuai hasil pembahasan dengan DPR.
KMK
Jan 2004
Depkeu
Menko Perekonomian
4.
Perluasan Kesempatan Usaha dan Kerja Masyarakat Miskin
a. Melaksanakan pembuatan sertifikasi tanah massal.
Di 200 kecamatan
2004
BPN
Menko Perekonomian
b. Melaksanakan pembuatan sertifikasi tanah di lokasi transmigrasi.
50.000 kk
2004
BPN
Menko Perekonomian
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
a. Meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan kegiatan agrobisnis serta usaha mikro dan kecil.
74.000 petani
2004
Depan
Menko Perekonomian
b. Memperluas Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
190 Kabupaten
2004
Depdagri
Menko Perekonomian
c. Memperluas Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP), termasuk di wilayah Kawasan Timur Indonesia
57 Kabupaten/Kota
2004
Depkimpraswil, Depkeu, Bappenas
Menko Perekonomian
d. Memperluas Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, pembudi daya ikan dan masyarakat pesisir lain termasuk melalui
250 Kabupaten/kota
2004
Departemen Kelautan dan Perikanan
Menko Perekonomian
5.
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
6.
7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Miskin
Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan
e. Menyediakan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
1,5 juta jiwa
2004
Dep. Kimpraswil
Menko Perekonomian
f. Pengembangan prasarana perdesaan
4 kabupaten di 4 Propinsi
2004
Depdagri, Deptan
Menko Perekonomian
a. Menyediakan pelayanan kesehatan (obat-obatan, biaya perawatan, dan sarana kesehatan).
383 Kabupaten/Kota
2004
Departemen Kesehatan
Menko kesra
b. Menyediakan pelayanan 8,1 juta murid SD, pendidikan (beasiswa dan sarana SLTP/A pendidikan).
2004
Departemen Pendidikan Nasional
Menko Kesra
Menyediakan kebutuhan pangan (beras) untuk orang miskin
2004
PERUM BULOG
Menko Kesra
Meliputi 30 propinsi
