BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ASEAN SINGLE MARKET. ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah sebuah organisasi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ASEAN SINGLE MARKET

1. ASEAN Economic Community Blueprint Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang biasa kita sebut ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah sebuah organisasi regional yang pada awal pembentukannya pada 8 Agustus 196711lebih ditujukan untuk membangun rasa saling percaya antar negara ASEAN dan kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian kedamaian dan keamanan dikawasan Asia Tenggara. Dimulai dari 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bergabung kemudian, yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja (1999). Kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial dikawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai12. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk : pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta 1. Mempercepat pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai; 11

ASEAN Declaration, Bangkok, 8 Agustus 1967. Sjamsul Arifin, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman, Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Memperkuat Sinergi ASEAN ditengah Kompetisi Global, P.T Elex Media Komputindo, Jakarta,2008, h. 1 12

12 Skripsi

BAGUS MAULANA YUNUS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DI INDONESIA


13

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negaranegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalahmasalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi; 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi; 5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka; 6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan 7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) pada tahun 1976 adalah: (i) Saling menghormati, (ii) kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, (iii) non interference, (iv) penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, (v) menghindari ancaman dan penggunaaan kekuatan/senjata dan (vi) kerjasama efektif antara anggota. Lebih dari 45 tahun keberadaannya, ASEAN telah menandatangani banyak deklarasi dan pernyataan yang menyatukan tujuan-tujuan dan kesepakatankesepakatan perhimpunan ini. Kerja sama regional ASEAN memiliki karakteristik tersendiri antara lain tercermin dari baru dibentuknya sekretariat ASEAN hampir 10 tahun setelah pendiriannya (1976) dan komitmen kerja sama yang lebih

Skripsi



14

didasarkan pada “ASEAN way”13. Dengan berjalannya waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerja sama regional termasuk krisis ekonomi ditahun 1997, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan Preferential Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC pada tahun 2015 adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-614. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AIA)15. Pada tahun 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi (ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision

13

Ibid. “ASEAN way” adalah diplomasi berdasar konsultasi, dialog dan konsensus, tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference) dan saling menghormati (mutual respect). 14 Departement Perdagangan Republik Indonesia, Buku menuju ASEAN Economic Community 2015, h. 3 15 Ibid. h.4

Skripsi



15

2020 yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN Political-Security Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community (ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003)16. Pada tahun 2004,

ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar

ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA ) dalam sektor barang (Goods). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority Integration Sector (PIS) yaitu untuk secara aggresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA (Goods). Pada bulan Januari 2007, para Kepala Negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEANChina FTA (Services), dan ASEAN-Korea FTA (Services)17. Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blueprint mulai diimplementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku 16 December 2008. Pada waktu yang sama, ASEAN-Japan CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA); ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA (Goods), ASEAN-Korea FTA (Investment), ASEAN-China FTA (Investment) dan AEC Scorecard. Adapun proses menuju kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN sebagai berikut18:

16

Ibid. h.4 Ibid. h.4 18 Ibid. h.5-11 17

Skripsi



16

1. ASEAN Vision 2020 Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin negara ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu: “…as a concert of southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies”. Tujuan Visi ASEAN 2020 antara lain sebagai berikut19: a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial- ekonomi. b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa. c. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. 2. Hanoi Plan of Action

Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi – Vietnam, para pemimpin ASEAN mengesahkan rencana aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action /HPA) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN. Rencana Aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 200420. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Statement on Bold Measures dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.

19

Ibid. h.5 Ibid.

20

Skripsi



17

3. Roadmap for integration of ASEAN (RIA) Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain: a. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternative untuk liberalisasi.; b. Mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai; c. Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di kawasan ASEAN; d. Menyelesaikan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (MRA) untuk bidang jasa profesional.

4. Bali Concord II Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada periode 1997–1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Community merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), di Bali, bulan Oktober 2003.

Skripsi



18

Kemudian, ASEAN baru mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (mutual respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), konsensus, dialog dan konsultasi. Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja utuk mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan program tersebut, High Level Task Force (HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan

sekaligus

merupakan

kelanjutan

dari

HPA

guna

merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN 2020 dan Deklarasi Bali Concord II. Pencapaian

ASEAN

Community

semakin

kuat

dengan

ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the

Skripsi



19

Establishment of an ASEAN Community by 2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007.

Para

Pemimpin

ASEAN

juga

menyepakati

percepatan

pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan. 5. ASEAN Charter (Piagam ASEAN) Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN menyusun ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai ”payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara Negara- negara Anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN.

Skripsi



20

Lahirnya piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya Vientiane Action Programme (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada tahun 2004. KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter yang bertugas merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi Eminent Person Group (EPG) on the ASEAN Charter. Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Anggota ASEAN pada KTT ke13 di Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua negara anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-Undang No. 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). 6. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar

Skripsi



21

yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Penandatanganan AEC Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter). AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat kerangka utama, yaitu: a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse; c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negaranegara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen perndekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dalam AEC blueprint perlindungan konsumen juga diatur akan tetapi pengaturannya tidak terlalu komperhensif, AEC blueprint mengatur bahwa dalam pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi.

Skripsi



22

Upaya perlindungan konsumen terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan. Tindakan yang dilakukan: i.

Memperkuat perlindungan konsumen ASEAN melalui pembentukan

ASEAN

Coordinating

Committee

on

Consumer Protection (ACCCP); ii.

Membentuk

jaringan

antar-lembaga

perlindungan

konsumen untuk memfasilitasi pertukaran informasi iii.

Menyelenggarakan kursus pelatihan bagi para pemimpin dan pejabat di bidang perlindungan konsumen dalam rangka persiapan integrasi pasar ASEAN.

2. ASEAN single market Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh Negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam AEC Blueprint. Setelah ini akan dibahas mengenai karakteristik dari arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang akan diwujudkan dalam AEC 2015, namun pembahasan mengenai arus bebas barang dan jasa akan dibahas lebih mendalam dari yang lainnya mengingat kedua hal tersebut yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang menjadi bahasan utama dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi



23

2.1 Free Flow Of Goods Free Flow Of Goods atau Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama AEC Blueprint dalam mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan produksi regional ASEAN akan terbentuk dengan sendirinya. AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA). AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih meaningful dari CEPT- AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan ASEAN Single Window (ASW), serta mengevaluasi skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), Rules of Origin (ROO), maupun melakukan harmonisasi standard dan kesesuaian (standard and conformance)21.Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand22. ASEAN Trade in Goods Agreement(ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (trade in goods). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti CEPT 21 22

Skripsi

Ibid. h.18 Ibid.



24

Agreement serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint terkait dengan pergerakan arus barang (free flow of goods) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional23. ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (nondiscrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, national treatment), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), dan kebijakan pemulihan perdagangan (safeguards, anti-dumping, countervailing measures). ATIGA

yang

diharapkan

mulai

berlaku

efektif

180

hari

setelah

penandatanganannya pada tanggal 27 Februari 2009 bertujuan untuk: 1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC Blueprint; 2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara negaranegara anggota ASEAN; 3. Menurunkan biaya usaha; 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi; 5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di negara-negara anggota ASEAN; dan 6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.

23

Skripsi

Ibid. h.19



25

Dengan adanya ATIGA, diharapkan Indonesia akan mendapatkan manfaat di bidang perdagangan antara lain24: 1. Terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan barang; 2. Terbukanya peluang untuk meningkatkan volume ekspor barang dari Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN lainnya; 3. Terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif dengan diterapkannya penghapusan ekonomi biaya tinggi dan penyederhanaan perijinan; 4. Meningkatnya produktivitas secara internal untuk memperkuat daya saing; 5. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha di ASEAN melalui pemanfaatan berbagai kerja sama ekonomi yang disepakati; 6. Adanya kemudahan dan penyederhanaan prosedur kepabeanan, perijinan, dan imigrasi bagi para pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini; 7. Terciptanya perdagangan barang yang lebih terprediksi, adil , transparan, dan terstandarisasi; 8. Terciptanya lapangan kerja baru dan berkurangnya kesenjangan sosial masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya penanaman modal di Indonesia; 9. Terbukanya peluang pemanfaatan teknologi diantara negara anggota; 10. Meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam perdagangan barang sehingga peran serta Indonesia nyata dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Komitmen-komitmen utama dalam ATIGA25: 1. Penurunan dan penghapusan tarif Penghapusan tarif seluruh produk intra ASEAN, kecuali produk yang masuk dalam kategori Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL), dilakukan sesuai jadwal dan komitmen yang telah ditetapkan dalam Persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam the Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) yaitu pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CLMV (Tabel 1) dan komposisi jumlah pos tarif dan tingkat tarif produk masing-masing negara 24 25

Skripsi

Ibid. h.20 Ibid. h.21-29



26

anggota yang masuk kategori Inclusion List (IL), SL, HSL, Temporary Exclusion List (TEL), dan General Exceptions List (GEL). Tabel 1. Jadwal penghapusan tarif produk kategori Inclusion List (IL) negara ASEAN Negara ASEAN

Tahun Penghapusan Tarf IL 60% Pos Tarif

80% Pos Tarif

100% Pos Tarif

ASEAN-6

2003

2007

2010

Vietnam

2006

2010

2015

Laos & Myanmar

2008

2012

2015

Cambodia

2010

-

2015*

Catatan: * fleksibilitas higga 2018 Disamping itu, ATIGA juga mengamanatkan liberalisasi untuk 12 (dua belas) Priority Integration Sector (PIS) yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan apparel, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik pada tahun 2007 untuk ASEAN6 dan tahun 2012 untuk CLMV, sebagaimana diamanatkan dalam Framework (amandement) Agreement for the PIS. Untuk produk-produk dalam kategori SL dan HSL, harus masuk ke dalam skema Inclusion List sesuai dengan jadwal yang disepakati. Setelah masuk ke dalam skema Inclusion List, maka tarif produkproduk tersebut diturunkan menjadi 0-5% selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan 1 Januari 2017 untuk Kamboja, sesuai dengan

Skripsi



27

ketentuan dalam Protocol on Special Arrangements for Sensitive Products. Beberapa negara anggota ASEAN melakukan reservasi terhadap produkproduk sensitifnya. Indonesia melakukan reservasi terhadap produk beras dan gula sebagaimana tercantum dalam Protocol to Provide Special Consideration on Rice and Sugar. Terdapat 16 pos tarif untuk gula dan beras yang diatur tersendiri melalui Protocol to Provide Consideration for Rice and Sugar. Produk-produk tersebut akan masuk dalam Inclusion List pada tahun 2015. ASEAN juga menyepakati pemindahan produk kategori General Exceptions List (GEL) ke dalam Inclusion List. Indonesia saat ini memiliki 96 pos tarif yang masuk dalam GEL (contohnya produk minuman beralkohol). 2. Rules of Origin (ROO) Fasilitas yang diberikan dalam kerangka CEPT hanya dapat dinikmati oleh produk-produk yang berasal dari negara anggota ASEAN, yang dibuktikan dengan Certificate Rules of Origin (Form D). Disamping itu, ROO juga bermanfaat untuk : (i) implementasi kebijakan “anti-dumping” dan “safe guard”; (ii) statistik perdagangan; (iii) penerapan persyaratan “labelling” dan “marking”; dan (iv) pengadaan barang oleh pemerintah. Prosedur permohonan untuk memperoleh Certificate of Origin (CO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) Barang harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memenuhi Regional Value Content (RVC). 2. Memenuhi kriteria “Change in Tariff Classification (CTC)” sebagai kriteria alternatif untuk menikmati tingkat CEPT bagi

Skripsi



28

produk yang tidak dapat memenuhi 40% kandungan lokal/ASEAN. Kriteria CTC, dapat berupa (i)

Change in Chapter (CC);

(ii) Change in Tariff Heading (CTH); dan (iii) Change in Tariff Sub-Heading (CTSH). 3. Memenuhi kriteria “Specific Process”, seperti diterapkan pada tekstil dan produk tekstil (TPT) serta produk-produk kimia. Kombinasi kriteria 2 atau 3 tersebut di atas.

3. Penghapusan Non-Tariff Barriers (NTBs) ASEAN sepakat bahwa dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi menuju 2015, seluruh hambatan non tarif akan dihapuskan. Untuk itu, masingmasing negara anggota diminta untuk: a. Meningkatkan transparansi dengan mematuhi ASEAN Protocol on Notification Procedure; b. Menetapkan ASEAN Surveillance Mechanism yang efektif; c. Tetap pada komitmen untuk standstill and roll-back; d. Menghapus hambatan non-tarif yang dilakukan melalui 3 tahap yaitu: • ASEAN-5 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand)

Skripsi

- Tahap I

: 2008

- Tahap II

: 2009

- Tahap III

: 2010



29

• Filipina : - Tahap I

: 2010

- Tahap II

: 2011

- Tahap III

: 2012

• CMLV : - Tahap I

: 2013

- Tahap II

: 2014

- Tahap III

: 2015/2018

e. Meningkatkan transparansi Non-Tariff Measures (NTMs); f. Konsisten dengan International Best Practices.

4. Trade facilitation Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong integrasi ekonomi ASEAN menuju pasar tunggal untuk barang, jasa, dan investasi serta berbasis produksi tunggal ASEAN, diperlukan mekanisme perdagangan dan kepabeanan, proses, prosedur dan arus informasi terkait yang simpel, harmonis dan terstandar. Dengan adanya fasilitasi perdagangan ini diharapkan akan tercipta suatu lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi bagi transaksi perdagangan internasional sehingga dapat meningkatkan perdagangan dan kegiatan usaha termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta menghemat waktu dan mengurangi biaya transaksi.

Skripsi



30

5. Customs Integration (Integrasi Kepabeanan) Rencana Strategis Pengembangan Kepabeanan untuk periode 2005 – 2010 difokuskan pada: a. Pengintegrasian struktur kepabeanan, b. Modernisasi klasifikasi tarif, penilaian kepabeanan dan penentuan asal barang serta mengembangkan ASEAN e-Customs, c. Kelancaran proses kepabeanan, d. Penguatan kemampuan sumber daya manusia, e. Peningkatan kerjasama denganorganisasi international terkait, f. Pengurangan perbedaan sistem dalam kepabeanan diantara Negara-negara ASEAN, dan g. Penerapan teknik pengelolaan resiko dan kontrol berbasis audit (PCA) untuk trade facilitation.

6. ASEAN Single Window Indonesian National Single Window (INSW) atau National Single Window (NSW) merupakan sistem elektronik yang akan mengintegrasikan informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang akan menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis yang meliputi sistem kepabeanan, perijinan, kepelabuhan/kebandarudaraan dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Melalui sistem ini penyelesaian prosedur ekspor-impor dan kepabeanan dapat dilakukan secara tunggal, penyampaian dan sinkronisasi pengolahan data dan informasi tunggal

serta

penetapan

keputusan

mengenai

penyelesaian

(clearance)

kepabeanan kargo secara tunggal sehingga waktu penyelesaian kepabeanan dapat berlangsung lebih cepat, demikian halnya dengan biaya dan waktu transaksi berkurang.

Skripsi



31

Hal ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi perdagangan dan daya saing. Selanjutnya, ASEAN Single Window (ASW), sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint, merupakan suatu lingkungan di mana NSW dari 10 (sepuluh) negara anggota beroperasi dan berintegrasi. Dengan terintegrasinya NSW masingmasing negara anggota melalui ASW, diharapkan alur data dan informasi pemerintah dan pelaku usaha terkait proses ekspor dan impor negara ASEAN dapat berlangsung secara cepat dan mudah. Oleh karenanya, untuk membuat dan mengoperasikan ASEAN Single Window diperlukan kesiapan National Single Window dari tiap negara anggota ASEAN.

Diagram mekanisme pengintegrasian 10 NSW ke portal ASW

Diagram NSW seluruh negara anggota terinegrasi dengan portal ASW

Skripsi



32

Dengan demikian, keberadaan National Single Window diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat kelancaran arus barang dan dokumen, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparasi dan akuntabilitas, kepastian biaya, pemerataan penyebaran sumber daya manusia, keuangan, dan menghemat waktu dan biaya. Pada tahun 2012 saat ASEAN Single Window telah diimplementasikan sepenuhnya, maka transaksi perdagangan di wilayah ASEAN (Asia Tenggara) akan berlangsung lebih mudah dan cepat karena pemrosesan ijin pengiriman barang akan dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit, sebagaimana ditargetkan dalam Strategic Plan of Customs Development. Tanpa NSW, diperlukan waktu 5 (lima) hari untuk pemrosesan ijin. Cita-cita ASEAN untuk memiliki nilai lebih dalam hal keunggulan biaya dan waktu yang lebih efisien, dan kemudahan dalam hal prosedur administrasi di wilayah ASEAN. Untuk mensukseskan pengembangan ASW/NSW ini, diharapkan pihak pemerintah, pelaku usaha dan industri harus turut mendukung usaha pengintegrasian sistem dan keseragaman proses bisnis dan administrasi. Disamping itu, ASEAN Single Window juga dapat mengakomodasi keberadaan negara non ASEAN yang bekerja sama dalam perdagangan internasional. Dalam lingkungan ASEAN Single Window, sebuah negara non ASEAN dapat memasukkan permohonan secara elektronik untuk melakukan pengiriman barang, segala informasi terkait kemudian disebarkan melalui jaringan yang aman pada seluruh National Single Window negara ASEAN. Konsep ini digunakan oleh beberapa organisasi internasional yang berhubungan dengan pemfasilitasan perdagangan, seperti United Nations Economic Commission for

Skripsi



33

Europe, Center for Trade Facilitation and Electronic Business, World Customs Organization, and SITPRO Limited of the United Kingdom. Pengoperasian ASEAN Single Window diharapkan dapat dilakukan apabila National Single Window sudah dioperasikan sesuai jadwal yaitu selambatlambatnya tahun 2008 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk ASEAN-4 (CLMV). Disamping itu, untuk dapat mengoperasikan ASW,NSW masing-masing negara harus menggunakan elemen data terstandar berdasarkan World Customs Organization (WCO) data model, the WCO data set dan United Nation Trade Data

Elements

Directory

(UNTDED).

Pengenalan

terhadap

informasi,

komunikasi, dan teknologi (ICT) yang menggunakan teknologi pengolahan dan pertukaran data secara digital juga harus dipercepat. 7. Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures Setiap negara anggota ASEAN diharapkan dapat menetapkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements dan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements. internasional dan kerjasama kepabenan. Pengaturan saling pengakuan atau Mutual Recognition Arrangements (MRA) adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau seluruh aspek dari hasil penilaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Di bidang penilaian kesesuaian, memiliki MRA di ASEAN akan mengurangi kebutuhan bagi sebuah produk untuk menjalani beberapa tes atau pengujian untuk dapat dijual atau digunakan di negara ASEAN yang berbeda. Dengan demikian,

Skripsi



34

MRA dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk laporan pengujian dan meningkatkan kepastian akses pasar. Konsumen juga mendapatkan jaminan akan kualitas produk yang tersedia di pasar yang telah diuji sesuai dengan persyaratan dari MRA tersebut. MRA ASEAN disepakati pada tingkat antar pemerintah untuk sektor produk yang diatur oleh pemerintah. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan (unnecessary obstacles) dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi regional ASEAN. Persetujuan Kerangka Kerja MRA ASEAN ditandatangani pada tahun 1998 dan persetujuan ini memberikan kerangka bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati MRA di sektor-sektor yang berbeda. ASEAN telah menyelesaikan dua MRA sektoral, yaitu di sektor elektrika dan elektronika serta disektor kosmetik. ASEAN Electrical and Electronic Mutual Recognition Arrangement ditandatangani pada bulan April 2002 sedangkan ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics ditandatangani pada bulan September 2003. ASEAN Electrical and Electronic Mutual Recognition Arrangement mencakup perlengkapan kelistrikan dan elektronika (EEE) yang terhubung dengan listrik tegangan rendah atau dihidupkan dengan baterai. Saat ini terdapat 13 laboratorium pengujian dan 2 lembaga sertifikasi yang terdaftar di bawah MRA ini. Pada MRA ini, setiap produk perlengkapan kelistrikan dan elektronika yang telah diuji dan atau telah memperoleh sertifikat dari laboratorium pengujian atau badan sertifikasi yang telah terdaftar akan diterima dan diakui telah memenuhi persyaratan yang diatur di semua negara anggota ASEAN. ASEAN Mutual Recognition Arrangement of

Skripsi



35

Product Registration Approvals for Cosmetics tidak bersifat wajib bagi negaranegara anggota ASEAN. Namun MRA tersebut dianggap sebagai tahap persiapan sebelum negara-negara anggota ASEAN mengikuti ASEAN Cosmetics Directive. Directive ini telah diterapkan sejak 1 Januari 2008 dan menjadi rezim peraturan tunggal untuk kosmetik di kawasan ASEAN. MRA untuk produk berbasis agro dan sektor otomotif sedang dikembangkan. ASEAN saat ini sedang mengembangkan Marking Scheme untuk menunjukkan bahwa suatu produk telah sesuai dengan peraturan/persyaratan harmonisasi ASEAN yang diatur dalam perjanjian-perjanjian ASEAN yang terkait. Dengan kata lain, Marking Scheme menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang diselaraskan diantara negara anggota ASEAN. Diharapkan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian juga dapat diharmonisasikan dengan standar internasional dan kerjasama kepabeanan 8. Sanitary and Phytosanitary Measures Kebijakan SPS dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan dengan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Persetujuan SPS dalam WTO untuk mencapai komitmen-komitmen

sebagaimana

tercantum

dalam

ASEAN

Economic

Community Blueprint. 9. Trade Remedies Setiap Negara Anggota diberikan hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan pemulihan perdagangan antara lain berupa anti-dumping, bea imbalan (terkait dengan subsidi) dan safeguard. Selain kebijakan pemulihan perdagangan,

Skripsi



36

negara anggota juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism. Pengaturan-pengaturan mengenai arus bebas barang dalam AEC blueprint bila ditinjau dalam segi perlindungan konsumen, ada beberapa pengaturan yang juga bisa dikategorikan pengaturan untuk perlindungan konsumen meskipun tidak ditujukan secara langsung bagi perlindungan konsumen yaitu dengan adanya pengaturan ketentuan asal barang/Rules of origin bahwa pada ASEAN economic community 2015 para pelaku usaha harus memiliki Certificate Rules of Origin (Form D) dimana sertifikat tersebut menunjukkan dari mana asal pelaku usaha tersebut dan apakah pelaku usaha tersebut terdaftar, hal tersebut memudahkan konsumen untuk meminta tanggung gugat kepada pelaku usaha atas barangbarang yang diedarkan, selain itu juga sertifikat tersebut menunjukkan barangbarang yang diedarkan oleh pelaku usaha ke negara-negara ASEAN sudah memenuhi persyaratan standart sehingga konsumen bisa yakin dalam memilih barang yang akan dibeli dengan adanya tanda bahwa pelaku usaha tersebut telah memiliki sertifikat dan terdaftar. Selain pengaturan Rules of Origin, pengaturan lainnya yang juga merupakan perlindungan konsumen adalah pengaturan saling pengakuan atau Mutual Recognition Arrangements (MRA). Mutual Recognition Arrangements (MRA) adalah perjanjian yang dilakukan oleh para negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima aspek dari hasil penilaian yang dilakukan oleh salah satu pihak mengenai kualitas dan standart suatu barang sehingga barang yang diedarkan dalam ASEAN economic community 2015 terjamin kualitasnya bagi kepentingan konsumen, Mutual Recognition Arrangements

Skripsi



37

(MRA) adalah hal yang sangat diperlukan, karena berkaitan dengan kualitas barang yang akan dijual. Pengaturan-pengaturan dalam arus bebas barang lainnya yang juga merupakan perlindungan konsumen adalah Kebijakan SPS atau Sanitary and Phytosanitary Measures dimana kebijakan ini mengatur bahwa dalam ASEAN economic community 2015 memfasilitasi perdagangan secara bebas akan tetapi tetap memperhatikan aspek perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan. 2.2 Free Flow of Services Free Flow Of Services atau arus bebas jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa diantara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). AFAS merupakan persetujuan diantara negara-negara ASEAN di bidang jasa yang bertujuan untuk26: 1. Meningkatkan kerja sama diantara negara anggota dibidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masingmasing negara anggota baik di dalam ASEAN maupun di luar ASEAN; 2. Menghapuskan secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa diantara negara anggota; dan 3. Meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakupan liberalisasi melebihi liberalisasi jasa dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa. Sejak disepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi jasa dilakukan melalui negosiasi ditingkat Coordinating Committee on Services (CCS) dalam bentuk paket- paket komitmen.

26

Skripsi

Ibid. h.30



38

Hingga saat ini telah disepakati 7 (tujuh) paket komitmen AFAS. Khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan oleh di tingkat Menteri terkait lainnya. Dalam liberalisasi jasa tidak diperkenankan adanya tindakan mundur dari suatu komitmen yang telah disepakati. Liberalisasi jasa dilakukan dengan pengurangan atau penghapusan hambatan dalam 4 (empat) modes of supply, baik untuk Horizontal Commitment maupun National Treatment sebagai berikut27: o Mode 1 (cross-border supply): jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada pengguna jasa dalam negeri; o Mode 2 (consumption abroad): jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen domestik yang sedang berada di negara penyedia jasa; o Mode 3 (commercial presence): jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen di negara konsumen; o Mode 4 (movement of individual service providers): tenaga kerja asing yang menyediakan keahlian tertentu dan datang ke negara konsumen. Liberalisasi jasa pada dasarnya adalah menghilangkan hambatanhambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar (market access) dan penerapan perlakuan nasional (national treatment) untuk setiap mode of supply diatas. Hambatan yang mempengaruhi akses pasar adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional dapat berbentuk peraturan yang dianggap diskriminatif untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standarisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan 27

Skripsi

Ibid.



39

lahan.Secara umum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka liberalisasi bidang jasa antara lain28: 1. Menghilangkan secara nyata hambatan perdagangan jasa untuk 4 sektor jasa prioritas yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan dan pariwisata pada tahun 2010, dan pada tahun 2013 untuk prioritas sektor jasa yang kelima yaitu jasa logistik, dan tahun 2015 untuk seluruh sektor jasa lainnya; 2. Melaksanakan liberalisasi setiap putaran perundingan (1 kali dalam 2 tahun) yaitu 2008, 2010, 2012, 2014, dan 2015; 3. Menjadwalkan jumlah minimum sub sektor baru yang akan diliberalisasikan untuk setiap putaran perundingan sebagai berikut: a. Pada tahun 2008: 10 sub sektor baru tambahan ke subsektor lainnya yang sudah disepakati pada tahun sebelumnya; b. Pada tahun 2010: 15 sub sektor baru tambahan ke sub sektor lainnya yang sudah disepakati pada tahun 2008; c. Pada tahun 2012: 20 sub sektor baru tambahan ke sub sektor lainnya yang sudah disepakati pada tahun 2010; d. Pada tahun 2014: 20 sub sektor baru tambahan ke sub sektor lainnya yang sudah disepakati pada tahun 2012; dan e. Pada tahun 2015: 7 sub sektor baru tambahan ke sub sektor lainnya yang sudah disepakati pada tahun 2014. 4. Menjadwalkan paket-paket komitmen dengan parameter-parameter sebagai berikut: a. Untuk modal 1 dan 2 (perdagangan antar batas dan konsumsi diluar negeri) tidak ada pembatasan, kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima (seperti keselamatan publik) seluruh negara anggota secara kasus per kasus dan sesuai dengan perjanjian. b. Mengijinkan partisipasi modal asing (FEP) dalam hal ini ASEAN, dengan batasan sebagai berikut: i. Tidak kurang dari 51% tahun 2008 (AFAS paket 7), dan 70% tahun 2010 (AFAS paket 8) untuk 4 sektor jasa prioritas; ii. Tidak kurang dari 49% tahun 2008 (AFAS paket 7), 51% tahun 2010 (AFAS paket 8), dan 70% tahun 2013 untuk jasa logistik ; dan iii. Tidak kurang 49% tahun 2008 (AFAS paket 7), 51% tahun 2010 (AFAS paket 8), dan 70% tahun 2015 untuk sektor jasa lainnya; 28

Skripsi

Ibid. h.31



40

c. Secara progresif menghilangkan pembatasan pada akses pasar untuk Moda 3 (kehadiran komersial) pada tahun 2015; d. Menyepakati dan mengimplementasikan beberapa nota saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement) yaitu MRA untuk jasa arsitektur, jasa akutansi, kualifikasi survei, praktisi Medis pada tahun 2008, dan praktisi gigi pada tahun 2009 . Untuk memfasilitasi arus bebas jasa di kawasan ASEAN, juga dilakukan upaya- upaya untuk melakukan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa guna memudahkan pergerakan tenaga kerja tersebut di kawasan ASEAN berupa antara lain penyusunan Mutual Recognition Arrangements (MRA). Mutual Recognition Arrangements (MRA) di sektor jasa merupakan perkembangan yang relatif baru dalam kerja sama ASEAN di bidang perdagangan jasa. Sebuah MRA memungkinkan kualifikasi pemasok jasa yang diakui oleh pihakyang berwenang di negara asal mereka untuk juga diakui oleh negara-negara anggota penandatangan lainnya. Hal ini membantu memfasilitasi aliran penyedia jasa profesional dikawasan ini, sejalan dengan ketentuan dan peraturan domestik yang relevan. The

ASEAN

Framework

Agreement

on

Services

(AFAS),

yang

ditandatangani oleh menteri-menteri ekonomi ASEAN (AEM) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, mengakui pentingnya MRA dalam integrasi jasa secara keseluruhan di ASEAN. Pasal V AFAS menyatakan: "Setiap negara anggota dapat mengakui pendidikan atau keahlian yang diperoleh, terpenuhinya persyaratan, atau lisensi maupun sertifikasi yang diberikan di negara-negara anggota lainnya, untuk tujuan pemberian lisensi atau sertifikasi

Skripsi



41

pemasok jasa. Pengakuan tersebut dapat didasarkan pada kesepakatan atau pengaturan dengan negara anggotayang bersangkutan atau dapat diberikan secara otonom. "Kepala Negara/Pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-7 yang diadakan pada tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, memandatkan dimulainya perundingan MRA untuk memfasilitasi aliran jasa profesional dibawah kesepakatan AFAS. Komite Koordinasi Bidang Jasa (The Coordinating Committee on Services - CCS) membentuk kelompok ahli ad-hoc untuk MRA(Ad-hoc Expert Group on MRA) di bawah kelompok kerja sektoral jasa bisnis pada bulan Juli 2003 untuk memulai negosiasi MRA di bidang jasa. Selanjutnya, CCS membentuk kelompok kerja sektoral kesehatan pada bulan Maret 2004, yang melaksanakan perundingan MRA di sektor pelayanan kesehatan. Saat ini, MRA berikut telah dirampungkan dan ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN: MRA on Engineering Services, pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia; MRA on Nursing Services, pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; MRA on Architectural Services dan Framework Agreement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications, keduanya pada tanggal 19 November 2007 di Singapura. Sebagai tambahan, ada sebuah MRA untuk Profesional Pariwisata yang disahkan pada the 12th Meeting of ASEAN Tourism Ministers (MATM) tanggal 9 Januari 2009 di Hanoi,Vietnam. Berbagai mekanisme kini sedang dikembangkan untuk mengatur pelaksanaan berbagai MRA ini. The MRA Framework on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioners, dan MRA on Dental Practitioners telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi pada tanggal 26

Skripsi



42

Februari 2009. Ketiganya melengkapi rangkaian MRA yang disepakati untuk dinegosiasikan. Sementara MRA tambahan dapat dipertimbangkan di masa depan, upaya-upaya sekarang dipusatkan pada pelaksanaan seluruh MRA yang telah disepakati untuk memastikan bahwa para profesional dikawasan ASEAN memperoleh manfaat nyata dari perjanjian-perjanjian ini. MRA untuk insinyur dan arsitek menyediakan mekanisme koordinasi, sedangkan praktisi medis dan gigi memfokuskan pada kerja sama dalam hal memfasilitasi pengakuan praktisi yang memenuhi syarat di sesama negara anggota ASEAN lainnya. MRA dalam bidang jasa akuntansi menerapkan pendekatan yang serupa dengan MRA untuk jasa survei, menyediakan kerangka bagi prinsip-prinsip luas untuk perundingan bilateral atau multilateral lebih lanjut diantara negara anggota ASEAN. Pengaturan mengenai arus jasa bebas dalam AEC blueprint bila ditinjau dalam segi perlindungan konsumen yaitu adanya pengaturan Mutual Recognition Arrangements (MRA), MRA ini telah saya bahas pada halaman sebelumnya yang mana merupakan kualifikasi pelaku usaha jasa yang tidak hanya diakui negara asal tetapi seluruh negara ASEAN sehingga pelaku usaha jasa yang memilikinya akan diakui baik secara kualitas dan kredibilitas yang tinggi, disamping itu kepemilikan MRA juga dijadikan acuan bagi konsumen dalam memilih suatu jasa. 2.3 Free Flow of Investment Free Flow of Investment atau Arus bebas Investasi dimana negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan

Skripsi



43

pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik penanaman modal asing adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN maupun dari negara non ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, pembangunan ekonomi ASEAN akan terus meningkat dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN. Sebagaimana diatur dalam GATT-WTO, prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing dan wajib dijabarkan didalam pengaturan penanaman modal di host country adalah Non Discriminatory Principle. Non Discriminatory Principle (prinsip kesetaraan) didasarkan pada alasan bahwa negara penerima investasi modal asing dengan menggunakan argumen-argumen tertentu, sering memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) kepada investor asing dengan berbagai cara. Prinsip Non Discriminatory tersebut kemudian dipecah menjadi dua prinsip utama, yaitu : 1. The Most Favoured Nation (MFN) Principle: Prinsip MFN merupakan prinsip kesetaraan, yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap semua PMA yang masuk ke wilayah suatu negara tertentu, baik yang berkaitan dengan perjanjian bilateral dan maupun multilateral yang dituangkan dalam undang undang PMA. 2. National Treatment Principle (NTP): National Treatment Principle (NTP), yaitu tentang perlakuan yang sama oleh host country terhadap PMA dan

Skripsi



44

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA yang masuk ke suatu negara tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan NTP, dalam hal ini PMA tersebut harus didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di host country. Jika sebelumnya ASEAN sudah memiliki the Framework on the ASEAN Investment Area (AIA) pada tahun 1998 sebagai inisiatif investasi yang bertujuan untuk menarik dan meningkatkan arus PMA dari luar maupun dalam kawasan sebagaimana digariskan dalam AEC Blueprint, maka dibentuk ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang ditandatangani pada tanggal 26 Pebruari 2009 di Cha-am, Thailand. ACIA pada dasarnya merupakan peleburan ASEAN Investment Agreement (AIA) dan ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA) sehingga ASEAN memiliki persetujuan bidang investasi yang lebih komprehensif dan forward looking, dengan 4 (empat) pilar pembaharuan sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint, yaitu: 1) Perlindungan investasi, bertujuan untuk menyediakan perlindungan kepada semua investor dan investasi yang dicakup dalam perjanjian tersebut. 2) Fasilitasi dan kerjasama, bertujuan untuk menyediakan peraturan,ketentuan, kebijakan,dan prosedur investasi yang transparan, konsisten dan dapat diprediksi. 3) Promosi dan awareness, bertujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi. 4) Liberalisasi, bertujuan untuk mendorong liberalisasi investasi secara progessif. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan masing-masing negara anggota ASEAN termasuk Indonesia akan memperoleh manfaat antara lain: 1) Prosedur pengajuan dan persetujuan penanaman modal akan lebih sederhana;

Skripsi



45

2) Aturan, peraturan dan prosedur penanaman modal yang jelas dan kondusif akan meningkatkan penanaman modal serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penanam modal (investor) maupun kepada penanaman modalnya (investasinya); 3) Penanam modal (investor) akan mendapatkan perlakuan yang sama khususnya berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya; 5) Liberalisasi investasi dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil, menengah, maupun enterprise multinasional yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi; 6) Terbukanya lapangan kerja baru; dan 7) Mempererat hubungan antar negara-negara anggota sehingga tercipta sebuah kawasan penanaman modal terpadu. Disamping dampak positif, liberalisasi investasi dapat berdampak negatif yang harus dicermati dan diantisipasi bersama. Dengan diberlakukannya ACIA, dapat dipastikan bahwa investor dari negara anggota ASEAN lainnya akan masuk ke Indonesia mengingat Indonesia dengan penduduk sebesar sebesar + 230 juta merupakan tujuan pasar yang sangat potensial, yang secara tidak langsung dapat mengendalikan penguasaan suatu usaha di Indonesia. Ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) maupun kurangnya modal usaha akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara penanaman modal asing dan modal dalam negeri dan dapat menekan kesempatan kerja maupun usaha para pelaku usaha di Indonesia. 2.4 Free Flow of Capital Free Flow Of Capital atau Arus modal yang bebas mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dikaitkan dengan proses liberalisasi. Keterbukaan yang sangat bebas atas arus modal, akan berpotensi menimbulkan risiko yang mengancam kestabilan kondisi perekonomian suatu negara. Pada sisi yang berbeda, pembatasan atas aliran modal, akan membuat suatu negara

Skripsi



46

mengalami keterbatasan ketersediaan kapital yang diperlukan untuk mendorong peningkatan arus perdagangan dan pengembangan pasar uang. Dengan mempertimbangkan, antara lain hal-hal tersebut, maka ASEAN memutuskan hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas (free). Konteks lebih bebas dalam hal ini secara umum dapat diterjemahkan dengan pengurangan (relaxing) atas restriksi-restriksi dalam arus modal misalnya relaxing on capital control. Arus modal yang lebih bebas dalam mencapai AEC 2015 adalah untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Arus modal yang lebih bebas ini ini harus memperhatikan keseimbangan antara pentingnya arus modal dan kepentingan safeguard measures untuk menghindari terjadinya gejolak yang berkaitan dengan lalu lintas modal tersebut. Arus modal antar negara merupakan salah satu indikator adanya transaksi perdagangan asset yang dilakukan penduduk antar negara. Liberalisasi arus modal yang dimaksud dalam konteks ASEAN adalah suatu proses menghilangkan peraturan yang bersifat menghambat arus modal (kontrol modal) dalam berbagai bentuk. Terkait dengan arus modal yang lebih bebas, AEC Blueprint mengelompokkan dua inisiatif utama bagi negara ASEAN, yaitu: 1. Memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, dan 2.

Skripsi

Meningkatkan arus modal di kawasan melalui proses liberalisasi.



47

Lebih lanjut, untuk mengembangkan dan meningkatkan integrasi pasar modal ASEAN maka ditetapkan lima program utama yaitu: 1) Harmonisasi berbagai standar di pasar modal ASEAN, khususnya dalam hal ketentuan penawaran harga (initial public offering); 2) Memfasilitasi adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk pekerja professional di pasar modal; 3) Adanya fleksibilitas dalam ketentuan hukum untuk penerbitan sekuritas; 4) Memfasilitasi berbagai usaha yang bersifat market driven untuk membentuk hubungan antar pasar saham dan pasar obligasi; 5) Memperkuat struktur mekanisme pemungutan pajak penghasilan (pph), untuk memperkuat basis investasi bagi penerbitan surat utang di ASEAN. Dalam upaya memfasilitasi pergerakan modal yang lebih besar, liberalisasi pergerakan modal mengacu pada prinsip berikut: a) Memastikan suatu liberalisasi capital account yang konsisten dengan agenda nasional kesiapan ekonomi negara anggota; b) Memperbolehkan penggunaan instrumen pengamanan terhadap potensi resiko instabilitas dan sistemik makro ekonomi yang mungkin muncul dari proses liberalisasi, termasuk hak memberlakukan kebijakan yang dirasa perlu untuk stabilitas makro ekonomi; c) Memastikan manfaat liberalisasi yang akan diperoleh oleh seluruh negara ASEAN.

2.5 Free Flow of Skilled Labour Apabila AEC terwujud pada tahun 2015, maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Para warga negara dapat keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang dituju. Pembahasan tenaga kerja dalam AEC Blueprint tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil

Skripsi



48

(skilled labour) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour). Walaupun definisi skilled labor tidak terdapat secara jelas pada AEC Blueprint, namun secara umum skilled labor dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja. Dalam perkembangannya, arus bebas tenaga kerja sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka kerjasama AFAS dalam mode 4 seperti yang dijelaskan di atas. Kerjasama dalam mode 4 tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya Mutual Recognition Arrangement (MRA). MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Adapun tujuan dari pembentukan MRA ini adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek. Hingga tahun 2009, terdapat beberapa MRA yang telah disepakati oleh ASEAN yaitu MRA untuk jasa-jasa engineering, nursing, architectural, surveying qualification, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), jasa-jasa akutansi

Skripsi



49

dimana semua MRA ini ditanda tangani oleh para menteri ekonomi ASEAN (untuk Indonesia, Menteri Perdagangan) pada waktu yang berbeda-beda yaitu : 1. ASEAN MRA on Engineering Services, tanggal 9 December 2005 di Kuala Lumpur; 2. ASEAN MRA on Nursing Services, tanggal 8 Des 2006 di Cebu, Filipina; 3. ASEAN MRA on Architectural Services, 19 November 2007 di Singapura; 4. ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications, tanggal 19 November 2007 di Singapura, ASEAN MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand 5. ASEAN MRA on Dental Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Chaam, Thailand 6. ASEAN MRA Framework on Accountancy Services, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, 7. ASEAN Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand. 3. Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen adalah suatu alat penting dalam membangun sebuah masyarakat ASEAN yang berorientasi pada sumber daya manusia. ASEAN telah menyadari bahwa kepentingan dan kesejahteraan konsumen harus diperhitungkan dalam segala aspek untuk mencapai suatu wilayah ekonomi yang terintegrasi, mengingat dalam ASEAN Economic Community 2015 nanti terciptanya pasar tunggal berbasis produksi dimana konsumen memiliki peranan penting bagi kemajuan negara ASEAN sehingga perlu dilindungi dalam segala aspek.

Skripsi



50

ASEAN Economic community blue print mencantumkan pengaturan mengenai perlindungan konsumen , meskipun kurang komperhensif dan lengkap. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam ASEAN Economic Community Blueprint yaitu mengenai tindakan untuk mengembangkan dan melindungi perlindungan konsumen, yaitu29: 1. Memperkuat perlindungan konsumen ASEAN melalui pembentukan ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection (ACCCP); 2. Membentuk jaringan antar-lembaga perlindungan konsumen untuk memfasilitasi pertukaran informasi 3. Menyelenggarakan kursus pelatihan dan workshop bagi para pemimpin dan pejabat di bidang perlindungan konsumen dalam rangka persiapan integrasi pasar ASEAN. Menyambut ASEAN Economic Community 2015, perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia harus dibenahi dan UUPK harus ditegakkan agar kedepannya hak-hak konsumen dapat terlindungi mengingat ketentuan yang digunakan pada saat AEC 2015 nanti adalah hukum perlindungan konsumen masing-masing negara ASEAN. Konsumen memiliki peran penting dalam pasar tunggal berbasis produksi yang akan terwujud dalam tahun 2015 nanti, Untuk menyambut AEC 2015 pemerintah Indonesia telah meyiapkan langkah-langkah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dengan mengeluarkan peraturan-

29

Skripsi

ASEAN Economic Blue print, h. 19



51

peraturan dan upaya-upaya30: 1. Label dalam bahasa Indonesia  Permendag No. 67/M-DAG/PER/3/2013

tentang Kewajiban

pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang jo. No. 10/M-DAG/PER/1/2014  Meliputi 127 Jenis barang terdiri dari barang elektronika keperluan rumah tangga, sarana bahan bangunan, keperluan kendaraan bermotor dan jenis barang lainnya.  Pencantuman label dalam bahasa Indonesia harus jelas, tidak mudah lepas, luntur atau rusak, mudah dilihat dan dibaca. 2. Manual kartu garansi bahasa Indonesia i. Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (Manual) dan kartu jaminan purna jual dalam bahasa Indonesia bagi ii. Produk telematika dan elektronik iii. Jumlah produk yang diatur berjumlah 45 jenis 3. Pencantuman harga  Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan  Pedagangan barang eceran atau jasa wajib mencantumkan harga dan atau tarif dalam Rupiah.  Pengecualian untuk usaha mikro. 30

Wawancara dengan Direktur Perlindungan konsumen kementerian perdagangan, Ganef Judawati melalui email, 16 Desember 2014

Skripsi



52

4. Kriteria Usaha Mikro (UU No. 20/2008) •

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

•

memiliki

hasil

penjualan

tahunan

paling

banyak

Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 5. Telah dicanangkan gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri oleh Wakil Presiden RI pada acara puncak peringatan hari Konsumen Nasional 2014: i.

Gerakan tersebut ditindaklanjuti dengan edukasi kepada konsumen bekerja sama dengan organisasi massa dan perguruan tinggi.

ii.

Publikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang.

iii.

Melalui

gerakan

ini,

diharapkan

konsumen

mampu

memperjuangkan hak dan kewajibannya serta melindungi diri dari peredaran barang dan jasa yang merugikan sekaligus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. iv.

Arti gerakan konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri: a. Konsumen yang cerdas dan mandiri adalah konsumen yang mampu menegakkan hak-hak dan kewajibannya, serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga dan

Skripsi



53

lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L). b. Cinta

produk

dalam

negeri

dapat

mewujudkan

peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang sekaligus juga meningkatkan perekonomian nasional dan ke depannya akan mendukung pertumbuhan konsumsi

produk

domestik

yang

tumbuh

dan

berkualitas. 6. Sebagai upaya melindungi konsumen dari praktek pelaku usaha yang merugikan,

maka

didorong

pembentukan

Badan

Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK). Sampai dengan saat ini telah terbentuk 159 BPSK yang tersebar di kabupaten/kota. 7. Dalam rangka menjamin peredaran barang dan atau jasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dilakukan pengawasan pra pasar berupa pendaftaran untuk barang impor dan barang produksi dalam negeri untuk produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, serta dilakukan pengawasan barang beredar di pasar termasuk barang dalam keadaan terbungkus dan peredaran alat ukur takar timbang serta penegakan hukum. Pengawasan didukung dengan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) yang anggotanya berasal dari lintas sektor, selain itu didukung dengan adanya MoU dengan Mabes Polri dalam rangka penegakan hukum.

Skripsi



54

Setelah ini akan dibahas mengenai fungsi dan tugas ACCP (ASEAN committee on consumer protection), azas-azas dan pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK dan harmonisasi pengaturan legislasi dibidang perlindungan konsumen. 3.1 ACCP (ASEAN Committee on Consumer Protection) ASEAN committee on consumer protection (ACCP) atau komite ASEAN di bidang Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang diamanatkan oleh ASEAN economic community blue print untuk melindungi , mengembangkan dan memperkuat perlindungan konsumen negara ASEAN. Perlindungan konsumen merupakan wilayah baru dalam kerjasama regional. Ketika pertama kali dibentuk dan diatur didalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, lembaga ini bernama Komite Koordinasi ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen atau ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection (ACCCP), kemudian berganti nama sebagai Komite ASEAN tentang Perlindungan Konsumen atau ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP), lembaga ini didirikan pada bulan Agustus 2007. ACCP memiliki 3 fungsi: 1. Berfungsi sebagai titik focus dalam pelaksanaan perlindungan konsumen 2. Memantau pengaturan dan mekanisme perlindungan konsumen di negaranegara ASEAN, 3. Mendorong pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan konsumen di

Skripsi



55

ASEAN31. Hukum perlindungan konsumen menjamin persaingan yang adil, arus bebas informasi yang benar di pasar dan melindungi hak-hak konsumen. Saat ini, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos sudah memiliki kebijakan hukum mengenai perlindungan konsumen, tinggal negara Kamboja saja yang sedang dalam proses penyusunan kebijakan hukum mengenai perlindungan konsumen. Sementara ini, fungsi-fungsi perlindungan konsumen Kamboja dilaksanakan oleh peraturan perundangundangan lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen di negaranya32. Untuk mengarahkan tujuan dan komitmen negara-negara ASEAN dibawah ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, pendekatan strategis terhadap perlindungan konsumen telah diadopsi oleh ACCP. Pendekatan ini berisi mengenai langkah-langkah kebijakan dan tindakan prioritas secara rinci dengan jangka waktu spesifik untuk pelaksanaan, termasuk pengembangan33: (i)

Pemberitahuan dan mekanisme pertukaran informasi pada tahun 2010

(ii)

Mekanisme ganti rugi konsumen lintas batas pada tahun 2015;

(iii)

Roadmap strategis untuk pengembangan perlindungan konsumen pada tahun 2010. Pada pertemuan atau rapat ke 2 ACCP pada bulan Agustus 2009 disahkan

kerangka acuan (ToR) dan program kerja dari ACCP. Program kerja dan kerangka 31

http://www.aseanconsumer.org/about/ Ibid. 33 Kementerian perdagangan republik Indonesia, informasi umum: masyarakat ekonomi ASEAN, 2011, h.61 32

Skripsi



56

acuan ini merupakan dasar bagi rencana kerja keseluruhan ACCP untuk tahun 2010-2011. Program kerja nya adalah34: 1. Pengembangan mekanisme pertukaran informasi Pemberitahuan mekanisme pertukaran informasi pada produk yang tidak aman di ASEAN member states (AMSS atau negara anggota ASEAN) mencakup semua produk konsumen kecuali bahan makanan, obat-obatan, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetik dan peralatan medis. Program kerja ini akan berfokus pada: (a) Pertukaran informasi tentang penarikan produk yang tidak aman secara resmi diumumkan oleh AMSS; (b) Meningkatkan kesadaran konsumen pada produk-produk yang tidak aman di AMSS. Indonesia sebagai Ketua The Working Grup on rapid alert system & information

Exchange

telah

mengajukan

pedoman

rancangan

untuk

pemberitahuan penarikan kembali suatu barang yang tidak aman kepada ACCP, Draft akhir dari pedoman tersebut akan dipertimbangkan di pertemuan ACCP pada Juni 201135. 2. Pengembangan website ganti rugi konsumen lintas batas Malaysia sebagai Ketua The Working Group on Cross Border Consumer Redress, berada di tahap akhir pengembangan website yang komprehensif mengatur ganti rugi konsumen lintas batas untuk wilayah ASEAN. Website ini akan berfungsi sebagai titik acuan utama untuk hal-hal yang berkaitan dengan 34 35

Skripsi

http://www.aseanconsumer.org/about/ Ibid.



57

ganti rugi konsumen, termasuk36: (i) (ii) (iii) (iv)

Informasi pada mekanisme dasar ganti rugi lintas batas (penanganan keluhan); Informasi ganti kerugian konsumen di setiap AMSS Akses Informasi secara online /hotline untuk mekanisme ganti rugi lintas batas (penanganan keluhan); dan Informasi yang berkaitan dengan ACCP. Website ini akan beroperasi pada akhir Maret 2011.

3. Pengembangan dan pelaksanaan roadmap pengembangan kapasitas Pada bulan Agustus 2009, Sekretariat ASEAN (ASEC) berinisiatif untuk mengajukan proposal proyek kepada ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II (AADCP II) pada pengembangan roadmap pengembangan kapasitas tentang perlindungan konsumen untuk AMSS. Selanjutnya, proyek ini disahkan pada bulan Oktober 2009 dan saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian. Proyek ini, dengan judul "Rencana Kapasitas Kebutuhan yang diperlukan Perlindungan Konsumen di ASEAN", proyek ini akan membantu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan AMSS, anggota ACCP dan staf ASEC pada kedua aspek baik substantif maupun operasional, dan prioritas dalam perlindungan konsumen37 . Selain program kerja tersebut, ACCP juga mengadakan diskusi, kajian, seminar, konferensi maupun workshop mengenai perlindungan konsumen yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN, yang dibahas didalamnya adalah Pertukaran informasi tentang produk yang ditarik, informasi tentang penyelesaian sengketa di negara anggota, membahas isu perlindungan konsumen yang banyak terjadi di

36 37

Skripsi

Ibid. Ibid.



58

negara anggota38 tujuannya adalah agar seluruh negara ASEAN memiliki pengetahuan yang sama mengenai perlindungan konsumen, saling bertukar informasi mengenai perkembangan perlindungan konsumen dan memahami serta memiliki pengaturan mengenai perlindungan konsumen di negara masing-masing, karena perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting, kita telah mengetahui bahwa belum semua negara ASEAN memiliki pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. 3.2 Azas-azas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan yang mengatur perlindungan konsumen saat ini adalah UndangUndang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana menurut pendapat penulis undang-undang ini sudah komperhensif dalam mengatur perlindungan bagi konsumen. Tetapi penegakan hukum perlindungan konsumen ini masih lemah, terlihat dalam kasus-kasus dan berita-berita, banyak pengaduan konsumen yang masuk akan tetapi yang masuk pengadilan hanya sedikit, seperti pada tahun 2013 terdapat ribuan pengaduan konsumen akan tetapi yang masuk pengadilan hanya 15 kasus39. Yang terbaru pada tahun 2014 diketahui kasus barang illegal yang tidak terdaftar dan membahayakan konsumen pada tahun 2013 sebanyak 3000 kasus dan yang masuk ke pengadilan hanya 18 kasus sedangkan pada tahun 2014 terdapat 105 produk barang yang dicurigai tidak sesuai dengan

38

Wawancara dengan, Direktur Perlindungan Konsumen kementerian perdagangan, Ganef Judawati melalui email, 16 Desember 2014 39 http://finance.detik.com/read/2013/05/27/135938/2256730/4/ribuan-pengaduankonsumen-hanya-15-kasus-yang-sudah-ke-pengadilan, diakses pada tanggal 18 Desember 2014

Skripsi



59

ketentuan SNI, label, MKG/ kartu garansi40. Terlihat dari kasus-kasus tersebut bahwa penegakkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih lemah, untuk itu penulis berpendapat setelah melakukan analisis untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015 kedepannya penegakkan hukum perlindungan konsumen harus diperbaiki, pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi perlindungan konsumen, dan diharapakan partisipasi lembaga-lembaga yang terkait, tidak lupa konsumen harus lebih pintar dalam memilih barang dan atau jasa yang beredar di Indonesia. Dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk menegakkan perlindungan konsumen dan mewujudkan iklim usaha yang sehat dan juga agar asas-asas dan tujuan yang terkandung dalam UUPK dapat terlaksana. Asas dan tujuan merupakan dua hal yang sangat penting. Ibarat sebuah bangunan rumah, maka asas itu merupakan fondasi dan tujuan merupakan maksud yang diharapkan oleh pemilik dalam membangun sebuah rumah. Kekuatan fondasi akan menentukan kokohnya bangunan agar berdiri tegak, sedang penentuan tujuan yang jelas atas pendirian sebuah rumah sangat penting dan memudahkan dalam mengoptimalkan fungsinya41. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 dan 3 UUPK: Azas-azas perlindungan konsumen: 1. Azas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 40

http://news.detik.com/transisipresiden/read/2014/05/28/150234/2594057/4/dari-3000kasus-barang-ilegal-hanya-18-yang-ke-pengadilan, diakses pada tanggal 18 Desember 2014 41 Sri Handajani, Gianto Al Imron, dan Bambang Sugeng Ariadi, buku ajar hukum perlindungan konsumen, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, h.9

Skripsi



60

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Perlindungan Konsumen: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3.3 Harmonisasi pengaturan legislasi dibidang perlindungan konsumen Berkaitan dengan harmonisasi pengaturan legislasi dibidang perlindungan konsumen dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015, hal tersebut belum terlaksana dan masih dalam tahap wacana, terbukti belum adanya draft pembahasan mengenai harmonisasi pengaturan perlindungan konsumen dan dalam website ACCP, artikel-artikel, dan berita-berita belum ada pembahasan

Skripsi



61

mengenai harmonisasi pengaturan mengenai perlindungan konsumen dinegara ASEAN. Hal tersebut menurut penulis, pertama disebabkan karena belum semua negara ASEAN memiliki pengaturan mengenai perlindungan konsumen, seperti yang tercantum pada table dibawah ini: Country

Prinsipal Consumer Protection Act

Brunei Darussalam

Consumer protection (Fair trading) order 2011

Cambodia

Being drafted

Indonesia

Consumer Protection Act No 8/1999

Lao PDR

Law on consumer Protection 2010

Malaysia

Consumer Protection Act 1999

The Republic Of The Union Of The consumer protection Law no. 11 Myanmar 2014 Phillippines

Republic Act No. 7394-The Consumer Act of 1992

Singapore

Consumer Protection (Fair Trading) Act 2009

Thailand

The Consumer Protection Act 1979

Vietnam

Ordinance of Protection of Consumer’s Interests 1999

kedua permasalahan yang terjadi dan dialami setiap negara mengenai perlindungan konsumen berbeda-berbeda sehingga pada AEC 2015 ketentuan perlindungan konsumen yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen masing-masing negara, ketiga dalam ASEAN Economic Community

Skripsi



62

2015 meskipun terjadi integrasi ekonomi yaitu arus bebas barang, jasa, investasi,tenaga kerja, arus modal akan tetapi tetap menghormati kebudayaan, kebiasaan dan hal-hal khusus yang diatur oleh sesama negara anggota ASEAN mengingat ASEAN terdiri dari beberapa 10 Negara yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda, tingkat kemajuan dari setiap negara pun berbedabeda, keempat ACCP masih berfokus mengawasi persiapan pengaturan yang berlaku dan penerapan perlindungan konsumen disetiap negara ASEAN dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community 2015, dikarenakan nantinya pada AEC 2015 hukum perlindungan konsumen masing-masing negara yang berlaku dan belum mempersiapkan dan memikirkan lebih lanjut mengenai harmonisasi pengaturan perlindungan konsumen untuk negara ASEAN, mengingat harmonisasi suatu pengaturan dibeberapa negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal tersebut menurut pendapat penulis tidak ideal, karena belum adanya harmonisasi peraturan di bidang perlindungan konsumen yang menyebabkan timbulnya hambatan, antara lain yaitu ketentuan mengenai perlindungan konsumen disetiap negara akan berbeda, dalam hal ini akan menyulitkan dan membingungkan pelaku usaha. Jika hukum dan badan penyelesaian sengketa konsumen berdasar hukum yang berlaku ditempat pelaku usaha dimana terdapat konsumen yang dirugikan maka badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut akan lebih memihak konsumen yang notabene merupakan warga negaranya, oleh karena itu didalam ASEAN Economic Community sangat diperlukan adanya harmonisasi dibidang perlindungan konsumen.

Skripsi



63

Berbicara mengenai harmonisasi, pengertian harmonisasi menurut Goldring “Harmonisation to be a process whereby the effects of a type of transaction in one legal system are brought as close as possible to the effects of similar transactions under the laws of other countries”. Menurut Jan Michiel Ott “When unnecessary incongruities occur between different elements of legal system which pertain to the same subject, an effort for harmonization can be made. This is such obtained, while the respective identities of those elements are kept in fact”. Menurut L.M. Gandhi “Harmonisasi adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa harmonisasi adalah proses penyerasian dan penyelarasan suatu peraturan. Uni Eropa yang menjadi acuan dari pembentukan AEC, telah melakukan harmonisasi peraturan-peraturan antar negara anggota Uni Eropa, salah satunya peraturan dibidang perlindungan konsumen. Sumber hukum Uni Eropa ada tiga sumber yaitu hukum primer, hukum sekunder, dan hukum suplementer42. Sumber primer utama hukum Uni Eropa adalah traktat pendirian Uni Eropa, sumber hukum sekunder meliputi Regulations, Directives, Decisions, Recommendations and Opinions yang didasarkan pada traktat-traktat pendirian sedangkan sumber suplementer Hukum Eropa meliputi keputusan Mahkamah Eropa dalam kasus

42

Skripsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Uni_Eropa diakses pada tanggal 11 Januari 2015



64

hukum internasional dan asas umum hukum Uni Eropa43. Pembuatan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif Uni Eropa yang terdiri dari parlemen Eropa dan dewan Uni Eropa. Kedua badan tersebut membuat Regulations, Directives, Decisions, Recommendations and Opinions44 serta memastikan instrument hukum tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam traktat pendirian Uni Eropa45. Peraturan hukum Uni Eropa diterapkan oleh pengadilan-pengadilan negara anggota dan mahkamah Eropa merupakan pengadilan tertinggi46. Meskipun Uni Eropa menjadi acuan pembentukan AEC, pada dasarnya keduanya berbeda mengingat latar belakang berdirinya AEC dan UE itu berbeda, AEC dibentuk merefleksikan konsep integrasi antar negara ASEAN dengan tetap mempertahankan kedaulatan masing-masing negara artinya kebijakan-kebijakan dan keputusan ekonomi diambil oleh masing-masing negara anggota AEC, oleh karena itu kesepakatan yang dibuat oleh negara AEC akan diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak kehilangan kedaulatan negaranya. Sedangkan Uni Eropa integrasi ekonomi antar negara Eropa yang dilandaskan perjanjianperjanjian mengikat dengan membangun institusi-institusi yang menyerahkan kedaulatan pada integrasi ekonomi, dimana kedaulatan negara UE diserahkan oleh para anggota UE dalam institusi dibidang politik dengan membangun parlemen dan dewan Uni Eropa sedang dalam bidang hukum dengan membentuk lembaga

43

Ibid. http://www.politics.co.uk/reference/secondary-legislation-eu diakses pada tanggal 11 Januari 2015 45 Ibid. 46 Ibid. 44

Skripsi



65

hukum (Mahkamah Eropa) yang mengikat seluruh negara Eropa47. Selain perbedaan latar belakang didirikannya Uni Eropa dan AEC juga terdapat perbedaan budaya dan kesenjangan ekonomi antar anggota. Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa secara umum memiliki kesamaan budaya, tingkat perekonomian, kesejahteraan, dan pendapatan per kapita yang tidak jauh berbeda. Sementara bagi ASEAN mayoritas memiliki kebudayaan yang berbedaberbeda dan negaranya masih berkembang, secara perekonomian terdapat ketimpangan antara beberapa negara. Sebagai contoh Singapura dan Brunei Darussalam, memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, diikuti dengan kesejahteraan rakyatnya yang baik, sementara untuk beberapa negara lain masih jauh dibawahnya48. Jadi antara Uni Eropa dan ASEAN Economic Community merupakan 2 hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan, masing-masing memiliki ciri dan tujuan masing-masing. Berkaitan dengan harmonisasi dalam rangka AEC 2015, harmonisasi yang telah dibahas adalah harmonisasi di bidang standar yaitu49: 1. Agro based products (prepared foodstuff) 2. Automotive 3. Healthcare products (cosmetics, medical device, pharmaceutical, tradisional medicines and health supplements) 4. Rubber-based 5. Electrical and electronic equipment 6. Wood based products 7. Building and construction materials.

47

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517103c4896bd/sisi-lain-yangmengkhawatirkan-dari-aec-2015 diakses pada tanggal 30 Desember 2014 48 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/05/26/mne3k6-kadin-meaberbeda-dengan-masyarakat-ekonomi-eropa diakses pada tanggal 30 Desember 2014 49 Wawancara dengan Direktur Perlindungan Konsumen kementerian perdagangan, Ganef Judawati melalui email, 16 Desember 2014

Skripsi



66

Saat ini pembahasan yg telah selesai mengenai harmonisasi standar adalah kosmetik dan electrical and electrical equipment, namun yang telah pada tahap pelaksanaan baru kosmetik. Dimana setiap produsen kosmetik yang akan memasarkan produknya harus menotifikasikan produk tersebut terlebih dahulu kepada pemerintah dilingkup negara ASEAN dimana produk tersebut akan dipasarkan. Dalam hal ini terjadi harmonisasi standard dan cara pemasaran kosmetik.

Skripsi


BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ASEAN SINGLE MARKET. ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah sebuah organisasi

Recommend Documents