BAB II PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS. Deklarasi ASEAN alias deklarasi Bangkok adalah ASEAN adalah

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian studi pustaka yang dilakukan.

BAB II DESKRIPSI ASEAN COMMUNITY 2015,ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 DAN DECLARATION PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS

II. 1. ASEAN Community 2015 Deklarasi ASEAN alias deklarasi Bangkok adalah “ASEAN adalah penjelmaan kehendak bersama bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk saling menjalin persahabatan dan kerjasama melalui usaha dan perjuangan bersama, serta dengan penuh hikmat bertekad menghantarkan seluruh bangsa Asia Tenggara menuju kedamaian, kebebasan, dan kemakmuran”. (Deklarasi ASEAN, Bangkok, 08 Agustus 1967)berisi kesepakatan dan tekad bersama negara anggota untuk membuat Asia Tenggara menjadi kawasan terpadu. Di dalamnya dinyatakan maksud dan tujuan-tujuan perhimpunan ini antara lain : (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di berbagai bidang dalam semangat kebersamaan dan kemitraan demi mewujudkan kemasyarakatan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. (2) Memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan melalui sikap saling menghormati sistem peradilan dan peraturan perundang-

Universitas Sumatera Utara

undangan yang berlaku di tiap negara anggota sesuai dengan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).30 Dalam deklarasi itu tegas dinyatakan bahwa ASEAN membuka diri sepenuhnya bagi semua warga negara di Asia Tenggara yang ingin turut serta menggalang kerjasama sesuai dengan maksud dan tujuan ASEAN. Juga ditegaskan, ASEAN adalah penjelmaan tekad bersama bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam jalinan kerjasama yang tulus dan bersahabat melalui usaha dan perjuangan bersama untuk menghantarkan seluruh bangsa Asia Tenggara menuju kedamaian, kebebasan, dan kemakmuran. Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah : a. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. b. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negaranegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. c. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

30

Bambang Sugeng, How AFTA Are You, Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 4


d. Untuk saling memberi bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam

bidang-bidang pendidikan,

profesi, teknik, dan

administrasi. e. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah

komoditi

internasional.

Perbaikan

sarana-sarana

pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka. f. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. g. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasiorganisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Dengan

demikian,

tanpa

ragu-ragu

dapat

disimpulkan

bahwa

tujuan/sasaran ASEAN yang utama adalah “perdamaian dan stabilitas regional (tujuan/sasaran jangka panjang) yang ingin dicapai lewat usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama (tujuan/sasaran jangka pendek)”. 31 Keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti dalam deklarsi ASEAN dan semua traktat atau persetujuan yang telah dibuat ASEAN.32Sebagai himpunan bangsa sebenua, tiap negara anggota merasakan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dari

31

M. Sabir, ASEAN Harapan dan Kenyataan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal 44 Direktorat Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2007, hal 8

32


masing-masing rakyatnya, sehingga diperlukan identitas regional berdasarkan ikatan sejarah dan warisan budaya bangsa.ASEAN adalah komunitas terbuka yang konsisten dengan jati dirinya. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan seutuhnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, bahasa, atau latar belakang sosial budaya. Di belakang sosial, ASEAN memberi perhatian penuh pada masalahmasalah mendasar kemanusiaan seperti buruh/tenaga kerja, kelaparan, kekurangan gizi, dan kemiskinan. Penyejahteraan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, khusus diarahkan bagi kepentingan anak-anak, pemuda, wanita, dan kaum lanjut usia. Perhatian khusus juga diberikan kepada kaum papa, penyandang cacat, dan masyarakat tersisih sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat keadilan sosial dan pemberdayaan umat manusia.Sebagai sebuah organisasi regional yang terbuka, ASEAN memainkan peran penting di arena internasional dengan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Hubungan kerjasama ASEAN dengan semua pihak berdasarkan kemitraan dan kesetaraan, serta sikap saling menghormati adalah ciri-ciri ASEAN dalam menentukan langkah-langkah kebijakan.Demi mengangkat harkat dan kualitas hidup manusia Asia Tenggara dan demi kemajuan dan pembangunan kawasan diperlukan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memadai, sebagai strategi pembangunan yang paling mendasar. Untuk itu, ASEAN memberi perhatian khusus terutama pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menunjang


dan melaksanakan pembangunan nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran penting dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. ASEAN lebih berusia 42 tahun. Selama itu, telah banyak capaian-capaian yang telah diraih ASEAN dan sumbangsih yang diberikan ASEAN bagi negara-negara anggotanya. Salah satu capaian dan sumbangsih terpenting dari ASEAN adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan hal utama sehingga program pembangunan Indonesia dapat terus dilaksanakan. Reputasi ASEAN yang dicapai selama 42 tahun adalah sebagai modal dasar dan kuat dalam menghadapi tantangan kerjasama di masa mendatang. Terlepas dari segala kekurangannya, telah memperlihatkan peran penting dalam menjamin stabilitas kawasan. Kini, dalam perkembangan dan kenyataannya, kebutuhan untuk meningkatkan peran ASEAN justru bertambah yang sebelumnya secara ideologis sering dianggap bersebrangan atau berselisih paham sekarang menjadi bagian integral ASEAN. Pertumbuhan

ekonomi

negara-negara

ASEAN

terus

mengalami

peningkatan. Secara khusus, ASEAN telah membantu Indonesia dalam penanganan bencana Tsunami di Aceh, gempa bumi yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia, proses perdamaian di Aceh, penanggulangan kebakaran hutan dan lain-lain. Selama lebih empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN.


Maka dengan keberhasilan kerjasama ASEAN inilah menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan telah dibentuknya komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan akan disahkannya piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. Pembentukan komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu satuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN

dipercepat

dari

tahun

2020

menjadi

tahun

2015

dengan

ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration ofthe Establishment of an ASEAN Community by 2015”, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007. Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.33Negara-negara ASEAN

33

K. J. Holski, International Politic : A Frame for Analysis, New Jersey : Prentice, hal inc 1995, Terjemehan Wawan Djuanda, Politic International : Suatu Analisis, Bandung : Bina Cipta, 1997, hal 28


menyadari perlunya meningkatkan kekompakan, kohesivitas dan efektifitas kerjasama. ASEAN bertekad, pada 2015, kawasan Asia Tenggara harus menjadi suatu kawasan ekonomi yang kuat dan maju dan bebas serta bersih dari segala bentuk penggunaan, peredaran, dan pembuatan obat-obat terlarang.Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan terhadap tenaga kerja, perdagangan wanita dan anak-anak serta berbagai bentuk kejahatan lintas negara tidak boleh terjadi lagi. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. ASEAN harus dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pesat politik, tenaga kerja, keamanan, ekonomi, sosial-budaya, teknologi dan pengetahuan serta bidang-bidang lainnya. ASEAN juga menyadari pentingnya lebih melibatkan masyarakat ASEAN sehingga tumbuh “rasa memiliki” (we feeling) terhadap ASEAN. ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama-kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat ASEAN. Dengan demikian, diharapkan ASEAN tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara ASEAN atau kalangan elit tertentu, namun dapat menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (peoplecentered organization). Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan tepat dan cepat dan tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan. Pembentukan komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling


menghormati (mutual respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (noninterferenc), konsesus, dialog dan konsultasi. Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-cultural Community (ASCC). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pecapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan. Dari sisi kerjasama AEC, visi tersebut diwujudkan melalui strategi pengembangan ekonomi yang sejalan dengan aspirasi bangsa, dengan tujuan utama mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan merata, serta mendukung ketahanan individu negara anggota maupun kawasan. Maka dalam penelitian akan dibahas tentang ASEAN Economic Community 2015 dengan pilar aliran bebas tenaga kerja yang membahas tenaga kerja Indonesia sebagai buruh di Malaysia tentang bagaimana efektifitas implementasi Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran tahun 2007 (Declaration and Promotion of the rights of Migrant Workers) terhadap hubungan luar negeri Indonesia dengan Malaysia. II. 2. ASEAN Economic Community 2015 Di negara-negara Asia Tenggara, pengembangan konsep perdagangan ekonomi bebas regional sudah bukan wacana lagi. Konsep pengembangan perdagangan kawasan yang dibungkus dengan judul AEC/MEA, kerangka besar dari integrasi ekonomi regional ini telah dirumuskan pada ASEAN Summit 1997 di Kuala Lumpur yang menghasilkan Visi ASEAN 2020, yaitu tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan


ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.34Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, pada awalnya kerjasama difokuskan dengan pemberian prefensi perdagangan (predential trade), usaha patungan (joint venture) dan skema saling melengkapi (complemention scheme) antarpemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. ASEAN Economic Community(AEC) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Oktober 2003.AEC adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision, bersama-sama dengan ASEAN Political Security Community (APSC) dan ASEAN Socio-cultural Community (ASCC).AEC adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020.35 … to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labor and a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020. Beberapa yang menjadi catatan untuk mempersiapkan diri memasuki ASEAN Communitykhususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) adalah : (1) Melakukan pemetaan untuk menginventarisasikan seluruh barang dan jasa dalam negeri yang memiliki potensi berikut pasar yang memiliki guna menetapkan positioning dan keunggulan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. (2) Idenfitikasi seluruh kelemahan dan hambatan dari barang dan jasa yang memiliki potensi. (3) Mengembangkan rantai nilai (value 34 35

http://iamtheeconomicst.blogspot.com/2008/08/bersaing-di-asean-2015-indonesia-mati.html Syamsul Arifin, dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN : Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Penerbit : PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008


chain) barang dan jasa dalam negeri di antara negara-negara ASEAN, yang dapat dikembangkan menjadi cluster ASEAN. Hal ini perlu bagi Indonesia sebagai tuntutan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara ASEAN lainnya. Pembentukan AEC dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Gambar II. 1.skema menuju AEC.36Upaya pencapaian masing-masing kerangka tersebut dilakukan melalui berbagai elemen dan strategi yang tercakup di dalamnya.

1977: Referensial Trading Arrangement (PTA)

1967: ASEAN

1967 – Lima negara Pendiri: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand 1984 Brunei Darusalam 1995 Vietnam 1997 Laos, Myanmar 1999 Kamboja

1976: Sekretariat ASEAN

Sejak 1970-an mulai melakukan kerja sama ekonomi

1977: Kerja Sama Ekonomi ASA

1992: ASEAN Free Trade Area (AFTA)

1997: ASEAN Vision 2020  Ekonomi  Keamanan  Kebudayaan sosial

1995: ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)

2003: Bali ConcordII Masyarakat Ekonomi ASEAN

1998: ASEAN Investment Area (AA)

2007:  KTT ASEAN ke 12 Percepatan Ekonomi ASEAN 2015  KTT ASEAN ke 13 - ASEAN Charter - Blueprint MEA 2015

36

Ibid, Syamsul Arifin, dkk, hal 4


Gambar II. 1. Skema Menuju AEC/MEA 2015 Pencapaian AEC melalui penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai skala ekonomis yang optimal. Gambar II. 2. keterkaitan antarelemen. 1992

Aliran Modal yang Lebih Bebas

1997

Aliran Bebas Barang

1992

Aliran Bebas Jasa

 Sektor Prioritas  Sektor Lainnya

Tenaga Kerja

1995

Gambar II. 2. Keterkaitan Antarelemen Pilar Pertama Langkah-langkah integrasi tersebut (proses liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) menjadi strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan AEC juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negoisasi internasional, baik dalam merespons meningkatnya kecenderungan kerjasama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India.


Fokus pada warga ini dimaksudkan agar ASEAN mampu bekerjasama untuk menanggulangi persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat seperti tenaga kerja, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan penduduk, sumber daya manusia, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Dengan kata lain, AEC diharapkan mampu mengangkat derajat dan martabat serta kesejahteraan penduduk ASEAN yang selama ini kurang mendapat perhatian. Konsentrasi ASEAN pada persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan keamanan selama empat dasawarsa memang kurang memberikan perhatian pada lapisan masyarakat luas, kecuali bagi negara-negara yang secara ekonomi sangat makmur seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara Indonesia dan negara anggota lain tampaknya kurang mampu memanfaatkan ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka masing-masing. Dengan berjalannya waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerjasama regional, termasuk krisis ekonomi tahun 1997. Para pemimpin negara ASEAN kembali memformulasikan “ASEAN Vision 2020” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu “… as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and posperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies.” Dalam perkembangan realisasi konsep AEC selanjutnya, dirumuskan tujuan integrasi ekonomi, yakni mewujudkan ASEAN Vision 2020 pada Deklarasi Bali Concord II, Oktober 2003. pencapaian dilakukan melalui lima pilar, yaitu : aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Berbagai kerjasama ekonomi dilakukan, khususnya di bidang


perdagangan dan investasi, dimulai dari Preferencial Trade Arrangement (PTA, 1977), ASEAN Free Trade Area (AFTA, 1992), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS, 1995) dan ASEAN Investment Area (AIA, 1998), kemudian dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan kerjasama di bidang moneter lain. Semua hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha mencapai AEC. Gambar II. 3. mekanisme pencapaian AEC 2015.

 Preferential Tarif Arrangement (PTA)  ASEAN Free Trade Area (AFTA)  Masyarakat Ekonomi ASEAN

-

Tarif Non-tarif Fasilitas Perdagangan

Aliran bebas barang

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

Aliran bebas jasa  12 Sektor prioritas  Pengembangan sektor makanan, pertanian & kehutanan

ASEAN Invesment Area (AIA)

ASEAN Invesment Guarantee Agreements (IGA)

MEA 2015

Aliran bebas investasi Sektor lainnya

ASEAN Comprehensive Invesment Agreements (ACIA)

Mutual Recognition Agreement (MRA)

Visa dan EmploymentPass

Aliran bebas TK terampil

Core competencies & qualification

Pengembangan dan integrasi Pasar Modal

Aliran lebih bebas arus modal

Liberalisasi arus Modal


Gambar II. 3. Mekanisme Pencapaian AEC 2015 Untuk itu, ada tiga kunci implementasi ASEAN Community tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan ASEAN Economic Community 2015. Mengingat ASEAN memiliki permasalahan yang cukup kompleks untuk mewujudkan ASEAN 2015 seperti : pertama, adanya ketimpangan pendapatan perkapita yang cukup besar antaranegara-negara ASEAN, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang lebih intens untuk saling membantu dalam mewujudkan kemakmuran bersama. Kedua, sektor industri ASEAN yang bersifat subtitusi, seperti Malaysia dan Indonesia yang sama-sama menjadi negara penghasil CPO dunia. Untuk itu pembangunan ekonomi regional ASEAN diperlukan perencanaan yang matang untuk mempermudah mobilitas sumber daya, barang, dan jasa, agar tidak terjadi perebutan pasar. Ketiga, belum stabilnya kondisi politik dibeberapa negara ASEAN. Keempat, masih kurangnya law enforcement di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia sendiri. Hal tersebut tentu akan menghambat jalannya aktifitas ekonomi dalam kawasan ASEAN.37 II. 2. 1. ASEANCharter Dalam ASEAN Economic Community 2015 Setelah 42 tahun berdirinya ASEAN, bentuk kerjasama regional semakin diperkuat dan bertransformasi dengan ditandatanganinya piagam ASEAN oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Penandatanganan piagam ASEAN menjadi prasasti hasil evolusi dari kerjasama yang bersifat ‘persaudaraan’ menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif berlandaskan rule based framework. Dengan kejelasan visi tujuan, perbaikan struktur organisasi, pengambilan keputusan dan mekanisme 37

http://meikha.multiply.com/journal/item/189/Tiga_Kunci_Menuju_ASEAN_Economic_Community_2015


dispute settlement serta peningkatan peran dan mandat sekretariat ASEAN, diharapkan dapat lebih menjamin implementasi kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang akan dicapai. Piagam ASEAN juga akan menjadikan negara-negara di kawasan ini lebih stabil, sejahtera dan memiliki pertanggungjawaban terhadap penduduk.Penyusunan ASEAN Charter menegaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian deklarasi dan kesepakatan ASEAN, antara lain : 

Tujuan dan prinsip ASEAN.



Hak dan kewajiban negara anggota ASEAN.



Struktur dan fungsi kelembagaan ASEAN.



Mekanisme dan proses pengambilan keputusan ASEAN.



Penyelesaian sengketa antara negara anggota ASEAN.



Hubungan Eksternal ASEAN dengan pihak luar. ASEAN Chartermerupakan crowning achievement yang akan memperkuat

semangat kemitraan, solidaritas, dan kesatuan negara-negara anggotanya dalam mewujudkan komunitas ASEAN. ASEAN Charter ini menjadi landasan konstitusional pencapaian tujuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang di anut bersama untuk pencapaian pembangunan kawasan ASEAN yang juga sebagai suatu rules based organization. Langkah untuk memperkuat kerangka kerja AEC kembali bergulir di 2006 antara lain dengan formulasi blue print atau cetak biru yang berisi target dan waktu penyampaian AEC dengan jelas. Mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan ASEAN untuk menghadapi tantangan daya saing global, diputuskan untuk mempercepat pembentukan AEC dari 2020 menjadi 2015 (12th ASEAN Summit, Januari 2007). Keputusan ini juga menjadi political will para pemimpin ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Charter


atau piagam ASEAN yang terdiri dari cetak biru dan jadwal strategis pencapaian AEC di Singapura pada 20 November 2007 (13th ASEAN Summit, 20 November 2007). Dokumen tersebut berisi komitmen negara anggota atas keseriusan pencapaian AEC di mana evaluasi pencapaian AEC akan dilakukan melalui serangkaian indikator kinerja yang disepakati dan diumumkan ke masyarakat luas. Dengan adanya komitmen tersebut, Indonesia juga harus berupaya mencapainya guna menjaga kredibiltas nasional.Dalam konteks inilah piagam ASEAN memiliki arti strategis. Pada hakikatnya ASEAN Charter ini berfungsi sebagai konstitusi ASEAN, menegaskan legal personality ASEAN, sekaligus sebagai pondasi dari kesepakatan ketiga pilar tersebut. Piagam ASEAN ini penting karena akan meningkatkan kerjasama ASEAN secara fundamental. Piagam yang bertujuan melahirkan semacam konstitusi ASEAN itu akan menjadi titik tolak perumusan perjanjian regional dan sejumlah dokumen, termasuk konstitusi yang mengikat negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan perjanjian. Untuk mewujudkan harapan dan keinginan bersama ASEAN, yakni hidup damai, aman, stabil, makmur dan sejahtera, Piagam ASEAN merumuskan secara detail tujuan dan prinsip ASEAN. Tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan tujuan AEC, yaitu (1) Menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dan (2) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di negara anggota melalui bantuan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal prinsip kerjasama, ASEAN tetap memegang teguh prinsip yang telah dianut selama ini, yang intinya menghormati kedaulatan negara lain, tidak melakukan intervensi kebijakan dalam negeri negara lain, serta melakukan


konsultasi secara insentif atas berbagai permasalahan regional. 38 Gambar II. 4. AEC dalam piagam ASEAN.

ASEAN CHARTER

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Cetak Biru

Jadual Strategis

Pasar Tunggal & Kesatuan Basis Produksi

Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing

Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

 Melalui aliran bebas di Barang Jasa Investasi TK Terampil Dan aliran modal yang lebih bebas

 Kebijakan kompetisi  Perlindungan konsumen  Intellectual Property Right  Pengembangan Infrastruktur  Perpajakan  E-Commerce

 Pengembangan UKM  Inisiatif Integrasi

 12 sektor prioritas  Pengembangan sektor makanan, pertanian & kehutanan

Penelitian

Pengembangan SDM

Integrasi ke Perekonomian Global  Pendekatan Koheren Hubungan Ekonomi Eksternal  Partisipasi di Global Supply Networks

Kerangka Institusi Regional (Sekretariat, Dispute, Settlement, HAM)

Political will dan Implementasi

Gambar II. 4. AEC Dalam Piagam ASEAN Sejak tanggal 21 Oktober 2008 semua negara anggota telah meratifikasi piagam ini, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.39

Negara Anggota

Singapura

Tanggal

Penyerahan

Ratifikasi

Instrumen

oleh Pemerintah

Ratifikasi

18 Desember 2007

7 Januari 2007

Disetujui oleh

Perdana Menteri

38

Ibid, Syamsul Arifin, dkk, hal 13 http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_ASEAN

39


Brunei

31 Januari 2008

15 Februari 2008

Malaysia

14 Februari 2008

20 Februari 2008

Laos

14 Februari 2008

20 Februari 2008

Perdana Menteri

Kamboja

25 Februari 2008

18 April 2008

Majelis Nasional

Darussalam

Vietnam

14 Maret 2008

19 Maret 2008

Myanmar

21 Juli 2008

21 Juli 2008

Thailand

Sultan Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri

16 September 2008 14 November 2008

Parlemen

Filipina

7 Oktober 2008

12 November 2008

Senat

Indonesia

21 Oktober 2008

13 November 2008

DPR

Transformasi mendasar yang dilakukan oleh piagam ASEAN telah memberi legal personality kepada ASEAN. Kini ASEAN sebagai organisasi kerjasama antarpemerintah memiliki identitas tersendiri terpisah dari identitas negara anggota ASEAN. Sebagai legal personality, ASEAN beraktifitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan dituntut secara hukum. Sejalan dengan transformasi ini dilakukan pula penyempurnaan kelembagaan, sehingga ASEAN diharapkan dapat merespons lebih baik berbagai permasalahan regional dan global yang semakin kompleks di masa yang akan datang.


Dengan demikian, ASEAN Charter yang telah disepakati pemberlakuannya secara resmi pada tanggal 15 Desember 2008 di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Kerjasama regional dan integrasi ekonomi

untuk membangun

ASEAN

Communitymerupakan misi yang telah dinyatakan dalam ASEAN Charter. Liberalisasi perekonomian dan perdagangan tetap menjadi dasar kuat seluruh perjanjian yang di atur dalam ASEAN Charter. II. 2. 2. Blue Print ASEAN Economic Community 2015 Berkaitan dengan disepakatinya draft AEC Blueprint, ASEAN Economic Community Blueprint tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. AEC Blueprint bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. AEC Blueprint merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk membentuk komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. Terkait dengan AEC Blueprint, ASEAN juga telah mengembangkan mekanisme scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen negara anggota sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC Blueprint. Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang diusulkan akan dilaporkan pada KTT ke-14 ASEAN,


Desember 2008 di Thailand.Bersamaan dengan ditandatanganinya ASEAN Charter, para pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru AEC 2015 yang merupakan grand design AEC yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar AEC. Target waktu pencapaian AEC terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai AEC 2015. Masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membetuk kredibilitas ASEAN.40 Cetak Biru AEC akan memberikan arah bagi perwujudan ASEAN sebagai sebuah kawasan basis produksi dan pasar tunggal. Mengingat pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan strategi pembangunan ekonomi di negara ASEAN yang outward looking, cetak biru AEC memuat empat kerangka kerja atau pilar AEC, yaitu :41 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce. 3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam initiative for ASEAN Integration.

40

Ibid, Syamsul Arifin, dkk, hal 15 Ibid, hal 16

41


4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Keempat pilar AEC saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Gambar II. 5, peta menuju kawasan yang berdaya saing. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun antarindividu anggota. Untuk itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara anggota harus diperkecil, sehingga playing field antara negara anggota menjadi setara. Hal ini perlu dilakukan mengingat globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pembangunan yang secara potensial dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi yang dirasakan oleh seluruh anggota akan menjamin integrasi ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai basis produksi internasional, maka pasar ASEAN yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global menuntut pula koordinasi kebijakan eksternal antara negara anggota ASEAN.

Kompetisi Global

Mencapai Skala Ekonomis ASEAN Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Proses

Memperkuat Integrasi

Peluang

Persaingan Bebas  Antarnegara Anggota  Dengan kawasan Lain

Mekanisme

Daya Saing

Tantangan


Liberalisasi

Pasar

Membuka Pasar Domestik Negara Anggota (Produk dan Faktor Produksi)

Gambar II. 5. Peta Menuju Kawasan ASEAN yang berdaya saing Keterkaitan keempat pilar AEC tersebut membutuhkan koordinasi, konsistensi dan kesatuan arah elemen-elemen dari setiap pilar, dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap implementasi. Untuk menjamin hal tersebut, maka keempat pilar perlu didukung oleh riset, capacity building dan efektivitas kelembagaan ASEAN, serta komitmen kuat tiap negara. Secara teknis pencapaian AEC 2015 menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang diperkuat dengan penguatan institusi dalam kerjasama ASEAN. Masing-masing institusi dan inisiatif yang terlibat di lima elemen pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. ASEAN sebagai suatu organisasi kawasan termasuk juga dalam hal pelaksanaan program-programnya dalam pelaksanaan mewujudkan cita-cita di pilar ekonomi yaitu terbentuknya AEC. Dari segi teknis operasional, pelaksanaan AEC Blue Print adalah kerja besar bagi ASEAN termasuk Indonesia. Tugas berat pemerintah Indonesia yang harus menangani dan mengkoordinasikan pelaksanaan AEC Blue Print. Kementerian atau pihak yang terkait harus mempublikasikannya kepada semua pihak yang tercakup dalam AEC Blue Print misalnya sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, tenaga kerja, dan sebagainya. Belum lagi elemen-elemen yang tercakup di dalamnya seperti, kebijakan persaingan, hak kekayaan intelektual,

perpajakan, usaha

kecil

menengah, pembangunan

infrastruktur, permodalan, e-commerce dan sebagainya. Beban tersebut tercakup


dalam jangka waktu pelaksanaannya pada AEC Blue Print yaitu, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015.

II. 3. Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Sejauh ini negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama dan upaya konsensus dalam penanganan isu pekerja migran di dalam kawasan, dengan berbagai tantangan dan hambatan yang tentunya tidak sedikit. Departemen Luar Negeri bersama instansi terkait khususnya dengan Departemen Tenaga Kerja RI telah dan akan terus memperjuangkan kepentingan tenaga kerja Indonesia di dalam forum ASEAN melalui berbagai perundingan. Sebuah terobosan penting terjadi pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007 di Cebu yang telah mengesahkan suatu deklarasi mengenai perlindungan dan peningkatan terhadap hak-hak para pekerja migran yang sejalan dengan visi ASEAN dalam membangun suatu Masyarakat ASEAN yang adil, manusiawi dan demokratis. Sebagai bagian dari pelaksanaan prioritas program kerja terkait masalah mobilitas tenaga kerja dan perlindungan sosial pada 13 Januari 2007 ASEAN telah meletakkan landasan awal bagi upaya penyelesaian masalah pekerja migran melalui penandatanganan deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran (protection and promotion of the rights of migrant works). Deklarasi tersebut memberikan mandat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah/gaji dan akses yang cukup bagi kelayakan kerja dan tempat tinggal bagi pekerja migran.Dalam AEC 2015 yang menjadi tujuan akhir proses integrasi ekonomi regional ASEAN adalah terdapatnya aliran


bebas yang terjadi baik di pasar produk maupun di pasar faktor-faktor produksi. Untuk menjamin terwujudnya AEC tersebut, disusun suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap negara anggota dalam mempersiapkan diri. Pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru pada pengaturannya khusus pada tenaga kerja terampil tidak terdapat pada tenaga kerja tidak terampil. Mengenai tenaga kerja yang tidak terampil biasanya dibicarakan secara bilateral antarnegara karena dipandang sebagai isu yang sensitif. Dalam cetak biru AEC disebutkan bahwa pengaturan mobilitas tenaga kerja atau fasilitasi masuk bagi pergerakan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran perdagangan barang, jasa, dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN dalam hal ini, akan melakukan fasilitasi bagi penerbitan visa dan employment pass bagi para tenaga professional dan tenaga kerja terampil yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan investasi antarnegara sekawasan ASEAN. Dengan demikian, bagi para pekerja yang telah memiliki visa dan memegang employment pass dan tersebar di wilayah negara lain dapat mengisi lowongan kerja yang diperlukan di wilayah negara lain sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan tercipta pasar tenaga kerja yang efisien sehingga ASEAN sebagai basis produksi dan bagian dari mata rantai produksi dunia bisa memperoleh sumber daya manusia yang handal yang tersebar di berbagai negara anggota dengan cepat dan mudah.


Untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas tenaga kerja pada 2015, ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan standarisasi melalui berbagai langkah, yaitu : 42 a. Meningkatkan kerjasama di antara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas para pelajar dan jajaran stafnya di kawasan. b. Mengembangkan kompetensi utama dan kualifikasi untuk pekerjaan dan trainers skills yang diperlukan di sektor jasa prioritas (2009), dan untuk sektor-sektor jasa lainnya (2010-2015). c. Memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN. Sejalan dengan visi ASEAN 2015, para menteri tenaga kerja ASEAN telah sepakat untuk menjamin bahwa angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat digunakan untuk

memenuhi

keperluan

pendidikan

yang

lebih

tinggi,

pelatihan,

pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi para pekerja. Selanjutnya, untuk mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi regional yang berkesinambungan, pasar tenaga kerja dalam komunitas ASEAN tentunya bersifat dinamis, produktif, dan fleksibel. Arah kerjasama di bidang ketenagakerjaan, secara umum akan ditujukan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan ketenagakerjaan yang secara prinsip akan ditujukan pada hal-hal sebagi berikut :43 42

Syamsul Arifin, dkk, hal 246


a. Memajukan mobilitas regional dan mutual recognition dalam rangka pengembangan professional credentials, bakat, dan keterampilan para pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada. b. Mengurangi pengangguran di kawasan untuk mendukung upaya regional dalam mewujudkan komunitas masyarakat yang kuat, aman dan selfrelient. c. Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA untuk meningkatkan

kemampuan

bekerja

dan

mobilitas

tenaga

kerja,

meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan employment. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut, harus disusun program kerja sebagai kerangka dasar untuk mempersiapkan angkatan kerja di kawasan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Terdapat enam skala prioritas dalam program kerja para menteri tenaga kerja yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, monitoring pasar tenaga kerja, mobilitas tenaga kerja, perlindungan sosial, kerjasama tripartit, dan keselamatan serta kesehatan kerja (occupational safety and health).Tercapainya muatan perlindungan hak-hak pekerja migran dalam ASCC Blueprint merupakan suatu perjuangan tersendiri, mengingat posisi negara-negara ASEAN terbelah menjadi 2 kutub kelompok negara yaitu kelompok negara pengirim dan penerima yang posisi dasarnya saling bertentangan. Indonesia dengan didukung negara-negara pengirim lain khususnya Filipina telah berhasil memasukkan elemen-elemen penting perlindungan hak-hak pekerja migran dalam ASCC Blueprint. Dengan termuatnya perlindungan pekerja migran dalam ASCC Blueprint maka secara teknis operasional, ASEAN memiliki 43

Ibid, hal 248


panduan dan arahan yang jelas mengenai bagaimana upaya melindungi hak-hak pekerja migran secara efektif dan komprehensif. Prinsip Umum Deklarasi ASEAN Tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran.44 1. Kedua negara penerima dan negara pengirim harus memperkuat pilar politik,

ekonomi

dan

sosial

dari

komunitas

ASEAN

dengan

mempromosikan potensi penuh dan martabat pekerja migran dalam iklim kebebasan, kesetaraan, dan stabilitas sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan dari masing-masing negara anggota ASEAN. 2. Negara-negara penerima atau negara-negara pengirim harus untuk alasan kemanusiaan, erat bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus buruh migran yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, telah kemudian menjadi tidak berdokumen. 3. Negara-negara

penerima

dan

negara-negara

pengirim

harus

mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat buruh migran dan anggota keluarga sudah tinggal dengan mereka tanpa merusak aplikasi oleh penerimaan negara mereka peraturan dan kebijakan. 4. Tidak ada dalam deklarasi ini dapat ditafsirkan sebagai menyiratkan yang menerima masing-masing negara-negara penerima. Kewajiban Negara Penerima Berdasarkan peraturan yang berlaku hukum dan kebijakan negara-negara yang menerima masing-masing negara-negara penerima akan :

44

http://www.aseansec.org/19264.htm


1. Mengintensifkan

upaya

untuk

melindungi

hak

asasi

manusia,

meningkatkan kesejahteraan dan menjunjung tinggi martabat manusia pekerja migran. 2. Bekerja menuju pencapaian harmoni dan toleransi antara negara-negara menerima dan pekerja migran. 3. Memfasilitasi akses ke sumber daya dan solusi melalui informasi, pelatihan dan pendidikan, akses terhadap keadilan, dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana mestinya dan sesuai dengan undangundang negara menerima asalkan mereka memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, peraturan dan kebijakan negara tersebut, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. 4. Promosikan wajar dan tepat kerja perlindungan, pembayaran upah, dan akses yang memadai untuk layak kondisi kerja dan kehidupan bagi para pekerja migran. 5. Para pekerja migran yang mungkin menjadi korban diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, dengan akses yang memadai terhadap sistem hukum dan peradilan negara-negara penerima. 6. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler kepada otoritas konsuler atau diplomatik negara asal saat seorang pekerja migran ditangkap atau berkomitmen untuk penjara atau ditahan denagan cara lain berdasarkan hukum dan peraturan dari negara penerima dan sesuai dengan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler. Kewajiban Pengiriman Negara


Beradasarkan peraturan yang berlaku hukum dan kebijakan negara-negara pengirim masing-masing negara-negara pengirim akan : 1. Meningkatkan langkah-langkah yang berhubungan dengan promosi dan perlindungan hak-hak pekerja migran. 2. Menjamin akses terhadap peluang kerja dan penghidupan bagi warga mereka sebagai alternatif berkelanjutan untuk migrasi tenaga kerja. 3. Mengatur kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi aspek migrasi pekerja, termasuk perekrutan, persiapan untuk penyebaran di luar negeri dan perlindungan pekerja migran ketika di luar negeri serta pemulangan dan reintegrasi ke negara-negara asal. 4. Membangun dan mempromosikan praktek-praktek hukum untuk mengatur perekrutan

pekerja

migran

dan

mngadopsi

mekanisme

untuk

menghilangkan malpraktek perekrutan melalui kontrak hukum dan valid, regulasi, dan akreditasi agen perekrut dan majikan, daftarhitam lembaga lalai atau melanggar hukum. Komitmen Dengan ASEAN Untuk tujuan melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, negara anggota ASEAN sesuai dengan nasional hukum, peraturan dan kebijakan akan: 1. Mempromosikan layak, manusiawi, produktif, kerja martabat dan menguntungkan bagi para pekerja migran. 2. Membangun dan melaksanakan program-program pengembangan sumber daya manusia dan program reintegrasi bagi para pekerja migran di negara asal mereka.


3. Mengambil langkah-langkag konkret untuk mencegah atau mengekang penyelundupan dan perdagangan orang oleh antara lain memperkenalkan hukuman kaku bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. 4. Berbagi data hal yang terkait dengan pekerja migran, dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan dan program mengenai buruh migran baik di negara pengirim dan penerima memfasilitasi. 5. Promosikan kapasitas dan berbagi informasi, praktek-praktek terbaik serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN yang terjebak dalam situasi konflik atau krisis luar ASEAN dalam hal kebutuhan dan berdasarkan kapasitas dan sumber daya dari kantor kedutaan dan konsuler anggota yang relevan ASEAN, berdasarkan konsultasi bilateral dan pengaturan. 6. Mendorong organisasi-organisasi internasional, mitra dialog ASEAN dan negara-negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip dan memperluas dukungan dan bantuan kepada pelaksanaan langkah-langkah yang terdapat dalam deklarasi ini. 7. Tugas yang relevan ASEAN badan untuk menindaklanjutan deklarasi dan mengembangkan instrumen ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, yang konsisten dengan visi ASEAN tentang kepedulian dan komunitas berbagi, dan langsung sekretaris jenderal ASEAN untuk mengirimkan setiap tahun laporan tentang kemajuan pelaksanaan deklarasi pada KTT ASEAN melalui menteri rapat. Penempatan Tenaga Kerja Indonesiake luar negeri khususnya di Malaysiamerupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran.


Peranan pemerintah dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait.Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi.Selain itu, juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri.Bagi negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing. Penempatan TKI ke luar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus kekerasan fisik/psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal.Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain mengenai ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia, standar gaji yang rendah atau tidak sesuai karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang illegal (illegal worker), untuk itulah pemerintah harus bekerja keras untuk menjalankan amanah undang-undang dan deklarasi dalam kawasan untuk melindungi buruh migran serta memberikan hak-hak bagi TKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan disahkannya Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI ditambah lagi dengan adanya peraturan di kawasan ASEAN dalam bentuk deklarasi sebagai acuan bagi para


BAB II PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS. Deklarasi ASEAN alias deklarasi Bangkok adalah ASEAN adalah

Recommend Documents