BAB II PERECAAA DA PEETAPA KIERJA
A. RECAA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2011 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
mengacu pada visi Mahkamah
Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
9
10
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan.
11
Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas seharihari di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .
B. TUJUA Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri . 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
C. SASARA Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : O. 1.
SASARA Terwujudnya
IDIKATOR KIERJA
penyelesaian 1. Prosentase
perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Jumlah
Penyelesaian
Perkara 2. Jumlah Miskin
Perkara dan
Bagi
Masyarakat
Terpinggirkan
diselesaikan tepat waktu.
yang
12
3. Jumlah kegiatan bagi Miskin
yang
Masyarakat
terpinggirkan
yang
mendapatkan layanan sidang keliling. 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2.
Terselesaikannya
Administrasi 1. Prosentase
perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
proses
administrasi
penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase
proses
penyampaian
salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai. 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 3.
Tersedianya manajemen
dukungan 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dan
tugas
teknis
dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase
Pembayaran
Gaji,
13
Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah
Tersedianya
Operasional/
Pemeliharaan Perkantoran. 4.
Tersedianya Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Aparatur
Pengadilan
Agama
Pengadaan
Perlengkapan
Sarana Gedung .
Kabupaten Kediri 5.
Terwujudnya Profesional
SDM dan
yang 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat memiliki
integritas tinggi.
Pra Jabatan. 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek. 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek. 4. Jumlah
Hakim
yang
mengikuti
Pengawasan
terhadap
Diklat/Bintek. 6.
Terwujudnya
pelaksanaan 1. Jumlah
Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Keuangan perkara oleh Ketua. 2. Jumlah
Pengawasan
terhadap
Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah
Pengawasan
Pengawas Bidang.
Oleh
Hakim
14
D. IDIKATOR KIERJA UTAMA. O. 1.
IDIKATOR KIERJA UTAMA (IKU)
TARGET
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara.
80 %
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
14 Perkara
yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah
kegiatan
bagi
masyarakat
miskin
yang
2 Kegiatan
terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling
2
4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
60 %
5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
100 %
6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
95 %
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.
12 Laporan
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
100 %
3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.
100 %
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada
100 %
para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai
95 %
6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
100 %
1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem
12 Laporan
3. Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung.
200.133.200,-
4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah
Tersedianya
Perkantoran.
Operasional/
100 %
100 %
Pemeliharaan 308.162.000,-
15
4.
1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
1
5.
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
0
2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti
4
Diklat/Bintek
6.
3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek
2
4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek
2
1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua
4
2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA)
4
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
2
E. PEETAPA KIERJA TAHU 2011 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. TABEL PEETAPA KIERJA PEGADILA AGAMA KABUPATE KEDIRI TAHU 2011 O. 1.
SASARA
IDIKATOR
Terwujudnya penyelesaian 1.
Prosentase
perkara yang sederhana,
Penyelesaian Perkara
tepat waktu, transparan dan 2.
Jumlah
akuntabel
Masyarakat
TARGET Jumlah
Perkara Miskin
Bagi dan
80 %
14 Perkara
16
Terpinggirkan
yang
diselesaikan tepat waktu. 3.
Jumlah
kegiatan
Masyarakat
bagi
Miskin
terpinggirkan
2 Kegiatan
yang yang
mendapatkan layanan sidang keliling. 4.
Jumlah
kegiatan
Masyarakat
bagi
Miskin
terpinggirkan
16 Perkara
yang yang
mendapatkan layanan sidang keliling. 5.
Prosentase
putusan
diunggah
(upload)
yang
60 %
ke
website. 2.
1.
Terselesaikannya
Prosentase
Administrasi perkara yang
administrasi
efektif,
perkara.
akuntabel
efisien,
dan 2.
proses
100 %
penerimaan
Prosentase
proses
80 %
proses
100 %
pemeriksaan perkara 3.
Prosentase administrasi
putusan
perkara. 4.
Prosentase
proses
100 %
17
penyampaian
salinan
putusan kepada para pihak. 5.
Prosentase penerbitan akta
95 %
cerai 6.
Prosentase penyerahan
proses akta
100 %
cerai
kepada para pihak. 3.
Tersedianya manajemen
Dukungan 1. dan
tugas
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem
teknis
dalam
Akuntansi
penyelenggaraan
Fungsi
(SAP).
Peradilan
12 Laporan
2.
Pemerintah
Persentase (%) Penyerapan
100 %
Anggaran Meningkat. 3.
Jumlah PNBP Mahkamah
200.133.200,-
Agung. 4
Prosentase Gaji,
Pembayaran
Remunerasi
100 %
tepat
waktu. 5
Jumlah Operasional
Tersedianya
300.102.000,-
/Pemeliharaan
Perkantoran. 4.
Tersedianya Sarana dan
1.
Jumlah
Prasarana Aparatur
Perlengkapan
Pengadilan Agama
Gedung
Pengadaan Sarana
1
18
Kabupaten Kediri 5.
Terwujudnya SDM yang
1.
Jumlah CPNS yang
Profesional dan memiliki
mengikuti Diklat Pra
integritas tinggi.
Jabatan 2.
Jumlah Pejabat
0
4
Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek 3.
Jumlah Pejabat
2
Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 4.
Jumlah Hakim yang
2
mengikuti Diklat/Bintek 6.
Terwujudnya pelaksanaan 1.
Jumlah Pengawasan
Pengawasan internal yang
terhadap Keuangan perkara
efektif dan efisien
oleh Ketua 2.
Jumlah Pengawasan
4
4
terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3.
Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
2
