BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA A.
Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pekerjaan advokat tidak hanya terdiri atas pemberian nasehat, advokat
untuk kepentingan kliennya mengatur berbagai urusan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak ketiga lain, berusaha mendamaikan perselisihanperselisihan diluar pengadilan, dan dalam perkara pidana membela tertuduh.54 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hakhak advokat diantaranya hak kekebalan hukum (imunitas), kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga mengatur tentang hal itu, yakni terdapat di dalam pasal 50 KUHP salah satu pasal yang memuat tentang alasan pengecualian hukuman. Pasal 50 KUHP berbunyi: “barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undangundang, tidak dipidana.” Pasal ini menetukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karna dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.55
54
Ko Tjay Sing, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, (Jakarta: Gramedia,1978), hlm.
36. 55
H.M.Hamdan,Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP ,(Medan: USU Press, 2010).hlm.71
39
Pasal ini sangat berkaitan erat dengan pasal 15 UU Advokat, yang berbunyi: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada profesi dan peraturan perundang-undangan”.56 Artinya bahwa selama advokat menjalankan tugas profesinya dalam hal membela kepentingan klien maka advokat diberikan kebebasan oleh undangundang. Arti bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan yang merendahkan martabat, dan kebebasan itu harus tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa asas kebebasan diberikan kepada advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya, sehingga avokat tidak dapat dituntut dan dihukum dalam melaksankan tugasnya. Dalam kedudukannya sebagai advokat ketika berhubungan dengan masyarakat umum mengenai hal-hal yang disampaikan kepadanya, advokat mempunyai kewajiban hukum untuk menyimpan atau merahasiakannya. Sama seperti perintah Undang-undang No.18 Tahun 2003 pasal 19 ayat (2) menentukan:”Advokat berhak merahasiakan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan akan berkas perkara dan dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektonik advokat”. Perintah KEAI diatur bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan atas hal-hal yang didapatkan dari kliennya. Dalam pasal 4 huruf h KEAI ditentukan:”Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberikan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu
56
UUA
40
setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu”.57 Dimana seorang advokat dalam merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dari kliennya, termasuk perlindungan atas berkas perkara dan dokumen terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat, yang mana di dalam melakukan penyitaan, penyidik berwenang memerintahkan pada orang yang menguasai benda yang dapat disita itu untuk kepentingan pemeriksaan, demikian pula surat atau tulisan lain supaya diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan padanya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana ( pasal 42 KUHAP). Dalam hal advokat tidak mau memeberikan persetujuan atas penyitaan dari tangannya, boleh saja penyidik meminta izin khusus kepada ketua pengadilan Negeri setempat, hal ini menujukkan bahwa izin yang dimintakan penyidik memerlukan proses pemeriksaan tersendiri dengan menyampaikan alasannya, yakni apa relevansi dan urgensinya penyitaan itu perlu tidaknya dilakukan. Dengan mengingat pasal 43 KUHAP penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan menurut undang-undang, hanya dapat dilakukan: 1.
Tidak menyangkut rahasia Negara
2.
Atas persetujuan mereka yang berhak.
3.
Dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.
4.
Undang-undang menentukan lain.
57
V.Harlen sinaga, op.cit., hlm. 128.
41
dan penyidik juga tidak dapat menuntut advokat dengan tuduhan mencegah atau menghalang-halangi proses penyidikan sesuai dengan pasal 216 KUHP, karena advokat didalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil bagi kliennya, termasuk sejak tahap penyidikan, maka dengan pertimbangannya bisa saja tetap akan berpegang teguh pada haknya yang dilindungi hukum untuk tidak menyerahkan berkas dan dokumen kliennya sebagai barang sitaan penyidik, sampai hal itu diperlukan untuk dibuka dalam persidangan dipengadilan. Tindakan advokat ini dapat dibenarkan mengingat bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dari penetapan izin Ketua Pengadilan, selain itu perlu dicatat bahwa tinadakan advokat itu dilindungi hukum sesuai pasal 50 KUHP yang menyebutkan “barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” Yang dimaksud “melaksanakan ketentuan undang-undang” terdapat yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Hoge Raad 26 Juni 1899 menyebutkan”ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan, yang dikeluarkan oleh setiap penguasa yang berwenang menurut undang-undang, bukan saja peraturan yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan undang-undang negara. Dengan diundangkannya Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai lex specialis yang mengatur fungsi dan peran advokat dan sekaligus menjamin hak dan kewajiban advokat, maka “kecualai undang-undang menentukan lain” yang disebutkan dalam pasal 43 KUHAP saat ini sudah tidak relevan lagi, sebaliknya kalaupun terdapat ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang No.18 Thaun 2003, yang harus
42
diikuti adalah ketentuan undang-undang terakhir sesuai dengan prinsip “hukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu ( “lex posterior derogat legi prior”)58 Tidak dipidananya pelaku dalam hal ini yakni seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesinya juga harus memperhatikan karakter/watak kepribadian dari pelaku. Apakah advokat memang mempunyai kepribadian dalam hal menjalankan tugas-tugasnya selalu dalam etikad baik atau tanpa mempunyai rasa tanggungjawab sama sekali. Jika karakter advokat memang orang yang selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan pasal ini dapat dilihat hubungannya dalam Undangundang tentang Advokat, bahwa advokat mempunyai kekebalan karena menjalankan profesinya sesuai yang diatur undang-undang.
B.
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat
hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan, lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Mengingat pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
58
H.Zulkifly, op.citi., hlm. 9-10.
43
Bantuan hukum ini merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasehat hukumnya. Untuk memberikan bantuan hukum, maka penasehat hukum mempunyai beberapa hak yang penting antara lain adalah: 1.
Penasehat
hukum
berhak
menghubungi
tersangka
sejak
ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang (KUHAP) 2.
Penasehat hukum berhak menghubungi atau berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan tiapa waktu untuk kepentingan pembelaannya (pasal 71) ayat (1).
3.
Penasehat hukum dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72).
4.
Penasehat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (pasal 70).59
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka dalam pasal 70 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Kebebasan melakukan pembicaraan tanpa di dengar isi pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka dibatasi dalam hal tersangka melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, maka pejabat-pejabat sesuai dengan tingkat 59
Moch.Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Prakrek, (Bandung: Mandar Maju, 2001),hlm. 47-48
44
pemeriksaan dapat mendengar isi pembicaraan tersebut. Hal ini ditetapkan dalam pasal 71 ayat 2.60 Didalam proses peradilan, advokat juga diberikan hak untuk mengawasi jalannya proses peradilan. Advokat harus memastikan bahwa proses peradilan dan aparat penegak hukum yang dihadapinya selalu menjunjung tinggi prinsip fair trial. Termasuk dalam lingkup ini adalah hak untuk menolak hakim menangani perkara. Hak ini diakui secara universal, sebagaimana diungkapkan dalam Universal Declaration of the Independence of Justice, dinyatakan: It is duty a lawyer to show proper respect towards the judiciary. He shall have the right to raise an objection to the participation of a judge in a particular case, or to the conduct of a tral or hearing. Hak untuk menolak hakim yang dipandang memiliki konflik kepentingan dalam suatu perkara sudah diakomodasi dalam KUHAP. Pasal 220 KUHAP membolehkan penasehat hukum terdakwa untuk meminta hakim mengundurkan diri apabila hakim tersebut dianggap mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkara yang ditanganin. Hal ini adalah diberinya wewenang bagi advokat melalui keanggotaan melalui Komisi Yudisial untuk merekomendasikan pengangkatan, pengawasan dan penindakan terhadap hakim.61 Kedudukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat dan hak-hak tersangka dalam kitab undang-undang hukum acara pidana berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana atas diri tersangka, terdakwa. Advokat tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai obyek
60
Martiman Prodjohamidjojo, Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hlm.10. 61 Daniel S.Lev,Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Jakarta: Pusat Studi dan Hukum Indonesia, 2001), hlm. 90.
45
penderita dalam persidangan dan kadang-kala dianggap memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan, pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru dan kaku, karena tidak tahu atau tidak mau tahu
apa dan
bagaimana kedudukan para advokat Indonesia sekarang setelah adanya undangundang advokat, namun masih ada saja budaya hukum masyarakat tertentu yang alergi terhadap advokat, ketika tersangka, terdakwa didampingi advokat, lalu menyuruh tersangka atau keluarganya, agar tidak perlu didampingi advokat, ini konsep lama mustinya harus ditinggalkan, karena KUHAP sendiri sudah menjamin
hak-hak
tersangka,
terdakwa,
bahwa
sejak
saat
ditangkap,
ditahan dan disidik wajib didampingi penasihat hukum yang berprofesi sebagai advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela, karena hukum yang selalu diandalkan netral dan adil, sama rasa sama rata, namun hukum keadilan sebelah
dan dan
tidak
netral,
diinjak sebelah
hukum
sering tidak memberikan rasa
seperti
belah
bambu
yang kadang merugikan mayoritas
diangkat orang
miskin yang lemah. Dalam hal mengenai pendampingan atau pemberian bantuan hukum kepada saksi dalam proses peradilan pidana, meskipun di dalam KUHAP tidak mengaturnya secara jelas, namun untuk menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 KUHAP yang menyatakan: (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut
46
(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Namun di sisi lain, dalam artikel “Urgensi Pendampingan Saksi oleh Advokat” advokat Bobby R. Manalu berpendapat bahwa pendampingan saksi oleh advokat juga diperlukan guna mencegah para penyidik melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis kepada saksi. Selain itu, masih menurut Bobby, dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi berhak mendapatkan nasihat hukum. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang berhak memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana adalah advokat. Kemudian, meski tidak diatur oleh KUHAP saksi dapat saja didampingi oleh advokat jika diperlukan.62 Disamping peraturan diatas yang berbicara tentang advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan yang mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum, juga sama halnya terdapat pengaturannya tentang hak yang diberikan kepada advokat yang lazim dinamakan verschon-ingsrecht merupakan pembebasan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yang termuat dalampasal 170 ayat 1 KUHAP menentukaan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat dan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi
62
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d9eb43b0bef4/siapa-yang-berhakdampingi-tersangka-atau-saksi? Diakses pada hari Jumat, 30 januari 2015, pukul; 11.04 WIB.
47
yaitu hal yang dipercayakan kepada mereka”. Akibat dari pelanggaran atas ketentuan ini diatur dalam pasal 322 KUHP, lengkapnya berbunyi:” barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang disimpannya karena jabatan dan penchariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana pencara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Dalam penjelasan pasal 170 ayat 1 KUHAP menyebutkan “pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam undang-undang advokat ditentukan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena profesinya.63 Dalam pemeriksaan pendahuluan dalam konteks penyidikan pada pasal 120 KUHAP disebutkan pula soal verschon-ingsrechtdalam hal keterangan ahli yang diperlukan oleh penyidik. Dikatakan dalam pasal 120 KUHAP tersebut bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli ataupun dari orang yang mempunyai keahlian khusus, ahli tersebut harus diangkat sumpah ataupun mengucapkan
janji
bahwa
ia
akan
memberikan
keterangan
menurut
pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Ada sesuatu kekecualian dari keterangan ahli tersebut yang bersangkutan dengan verschon-ingsrecht, dimana apabila disebabkan karena harkat, martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia- termasuk di dalamnya advokat-yamg meajibkan ia menyimpan rahasia dan karena dapat
63
Luhut M.P.Pangaribuan, Hukum Acara Pidana,(Jakarta: PT.Ikrar Mandiri Abadi, 2002),
hlm.12
48
menolak untuk memberikan permintaan dalam memberikan keterangan yang dimintanya. Dalam kedua pasal tersebut pasal 120 dan pasal 170 KUHAP, advokat tersebut wajib menyimpan rahasia karena pekerjaan, jabatan, atau harkat, martabat dan mempunyai verschon-ingsrechtdari pemberian keterangan kesaksian dan keahlian tersebut. Sehingga seorang advokat tidak dapat dituntut ex pasal 244 KUHP yang memidanakan mereka yang dipanggil sebagai saksi dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang.64 Oleh karena itu, apabiala ada panggilan untuk menjadi saksi atas keterangan yang diberikan kepadanya secara rahasia, seorang profesional dapat menolaknya, sebab apabila rahasia itu dibuka maka akan menjadi suatu delik. Terlihat jelas dari uraian diatas, bahwa KUHAP mengatur banyak hal tentang hahak kekebalan advokat atau yang biasa disebut dengan hak imunitas advokat.
C.
Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Bersumber pada undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,
maka pengakuan atas hak dan peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam kesetaraan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masingmasing. Dengan adanya payung hukum bagi
profesi advokat berdasarkan
undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak advokat yang boleh dikatakan paling sentral adalah dimilikinya hak kekebalan hukum 64
Oemar Seno Adji, Etika Profesional Dan Hukum”Profesi Advokat”, (Jakarta: Erlangga, 1991) , hlm. 44.
49
(immuniteit) untuk tidak dapat dituntut baik secara pedata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.65 Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dari pasal 14 hingga pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (right) dan kewajiban (duty) advokat dalam melakukan tugas-tugasnya,66 yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan. Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Selain itu pula Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan.67 Selengkapnya pasal 16 Undang-undang Advokat berbunyi: ”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikad baik untuk membela kepentingan kilen dalam sidang pengadilan”.68 Hak kekebalan (immuniteit) untuk tidak dapat dituntun baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan 65
Zulkifli,dkk.,Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik, (Medan: Kantor Hukum Zulkifli Nasution & Rekan, 2006), hlm. 2-3. 66 V.harlen sinaga, hlm. 121. 67 68
zulkifli,dkk.,op.cit., hlm. 1-2. Moh.Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Yokyakarta,:Galang Press, 2008), hlm.
66.
50
pembelaan kilen dalam sidang pengadilan. Dengan penyandang status sebagai penegak hukum, peran advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Artinya, eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi memberikan jasa hukum, tanpa jaminan kemandirian yang dilindungi undang-undang, tetapi sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesinya. Dalam dokumen Internasional, ada tiga prinsip universal yang dinyatakan: 1.
2.
3.
Basic Principles on the Role of Lawyer, yang merekomendasikan kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap advokat-advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam melaksanakan fungsinya. Dalam IBA standart (butir ke-8) disebutkan: seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah. Deklarasi dari”the World Conference on the Independence of Justice” yang mendorong kebebasan advokat dalam mrnjalankan fungsinya dengan menyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam peradilan administrasi yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancama dan intervensi.69
Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.70 69 70
Daniel S.Lev, op.cit., hlm. 88. V.Harlen Sinaga.,op.cit.,hlm.120.
51
Oleh karena itu seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan pembelaan Kliennya. Maksud Itikad baik disini adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan. Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat, bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela.71 Advokat berhak untuk membela siapapun kliennya, termasuk penjahat kelas kakap yang telah dihujat oleh banyak orang dan tetap melaksanakan prinsip yakni setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum secara wajar, yang memang diakui oleh setiap hukum yang modern di dunia ini, termasuk hukum Indonesia. Jika advokat membela kliennya yang merupakan penjahat besar misalnya, advokat tersebut tidak boleh dikucilkan atau dihujat seperti mengucilkan dan menghujat kliennya. Seperti telah disebutkan bahwa sekali advokat memegang suatu perkara, meskipun kliennya tidak popular dan penjahat yang dicaci maki oleh masyarakat, advokat tetap harus memberikan jasa hukum sebaik mungkin sesuai prinsip-prinsip professional, intelektualitas, dan emosional. Disamping itu setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun orang tersebut merupakan penjahat besar, berdasarkan prinsip hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan.
71
Ibid
52
Karena itu, dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak tersebut, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau yang dipertahankan baik secara pidana atau perdata. Idang Sebagaimana telah dikatakan, dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, seorang advokat bertugas mempertahnkan hak subjek hukum perseorangan (naturljke Persoon) maupun subjek hukum berupa badan hukum (rechtpersoon). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.72 Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur hak imunitas lainnya yaitu hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan seperti yang diatur pada pasal 19 ayat Undang-undang advokat, yang menegaskan sebagai berikut: (1)
(2)
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektonik advokat.
Ketentuan ini merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam rangka the rule of law yanga dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap
72
Ibid., hlm. 122.
53
dokumen dan berkas hak milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seseorang adalah sebagai yang menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya.73 Selain itu advokat juga mempunyai hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan perkara di sidang pengadilan yang menjadi tanggungjawabnya (pasal 14-15) oleh karena advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.74 Mengenai hak imunitas juga diatur dalam BAB VII pasal 9, Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasehat hukum Indonesia yakni: 1.
2. 3.
Profesi Advokat/ Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officum nobile), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum dipengadilan bersama jaksa dan hakim (officer’s of the courth) yang dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang. Advokat/ Penasehat Hukum tidak dapat diperksa sebagai tersangka oleh yang berwajib dalam perkara dari klien yang ditangani. Advokat/Penasehat Hukum memilki imunitas hukum secara perdata dan pidana baik dalam membuat statemen (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dalam etiakad baik maupun dalam pledoi (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, ataupun didalam penampilannya dimuka pengadilan, tribunal ataupun otoritas hukum ataupun otoritas administrasi.75
73
H.Zulkifli, op.cit., hlm. 19. Ibid., hlm. 3. 75 Ropaum Rambe., op.cit, hlm.111. 74
54
