BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA KAMERALISME DALAM PARLEMEN SUATU NEGARA. dan melaksanakan undang-undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi ini disebut

BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA KAMERALISME DALAM PARLEMEN SUATU NEGARA

Suatu negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi ini disebut pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif

untuk

melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif untuk kekuasaan peradilan bagi yang melanggar undang-undang. Dengan kata lain, bahwa suatu negara dikatakan negara demokrasi konstitusional (modern) terletak ditangan lembaga legislatif sebagai kekuasaan yang terdiri dari salah satu atau dua majelis dalam parlemen suatu negara yang merupakan hasil pilihan rakyat (demokrasi). 55 Satu majelis dapat diartikan satu kamar (unikameral), dimana hanya ada satu lembaga legislatif dalam suatu negara, dua majelis dapat diartikan dua kamar (bikameral), dimana hanya ada dua lembaga legislatif dalam suatu negara. Dalam suatu negara yang demokrasi, baik negara kesatuan atau negara federal dalam suatu parlemen/legislatif negara ada yang menerapkan unikameral atau bikameral. Selain kedua sistem tersebut, terdapat tiga kamar (trikameral) dan empat kamar (tentrakameral) dalam parlemen/legislatif suatu negara di dunia. 55

C.F.Strong, loc.cit, h. 10-11

Universitas Sumatera Utara

A. Parlemen Sebagai Perwakilan Rakyat 1. Istilah Parlemen Istilah badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament,

suatu

istilah

yang

menekankan

unsur

“bicara”

(parler)

dan

merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggotaanggotanya dan dinamakan people’s representative body atau Dewan Perwakilan Rakyat. 56 Parlemen pada mulanya lahir sebagai wujud dari lahirnya doktrin kedaulatan rakyat atau sovereignity. Kedaulatan dimaknai sebagai sifat khusus suatu negara, yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undangundang dengan segala cara pemaksaan yang diperlukan. 57 Dalam negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan. Lembaga perwakilan rakyat ada yang disebut dengan parlemen atau legislatif. Parlemen (parliament) adalah sebuah dewan perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih 56

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.

315. 57

C.F.Strong, ibid, h. 13


untuk satu periode. Sedangkan legislatif adalah badan deliberative pemerintah dengan kuasa membuat hukum. 58 Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, Menurut Miriam Budiharjo, parlemen/legislatif sebagai perwakilan rakyat, harus memilki tiga fungsi penting yaitu: 59 4. Menentukan policy (kebijakan) dan membuat undang-undang. Untuk itu lembaga perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen

terhadap

rancangan

undang-undang

yang

disusun

oleh

pemerintah dan hak budget. 5. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu parlemen diberi hak control khusus. 6. Fungsi lainnya, meliputi fungsi ratifikasi (ratify), yaitu mensahkan perjanjian Internasional yang dibuat oleh eksekutif. Di Amerika, lembaga legislatif bahkan memiliki wewenang untuk meng-“impeach” dan menuntut pejabat tinggi termasuk Presiden.

Parlemen sebagai wujud dari perwakilan rakyat mengharuskan bahwa anggotanya mewakili seluruh rakyat. Pada mulanya J.J.Rosseau sebagai pelopor gagasan kedaulatan rakyat tidak menginginkan adanya badan perwakilan rakyat. Ia

58

Charles Simabura, ibid, h. 26 Miriam Budiharjo, loc.cit, h. 182

59


mencita-citakan suatu bentuk “demokrasi langsung” dimana rakyat secara lansung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik. 60 Oleh karena itu suatu negara berdaulat jika kedaulatan tersebut berarasal dari rakyat, dan sebab itu suatu negara harus memiliki organ-organ atau badan-badan kekuasaan negara untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, karena pada dasarnya rakyat lah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan yaitu pemerintah. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak menganti pemerintah itu. Menurut Monstesquieu dengan ajaran Trias Politica bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga yakni; pertama: legislatif (kekuasaan perundang-undangan), kedua: eksekutif (kekuasaan melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undangundang), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman atau peradilan) yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, maka hal ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa. Ketiga badan tersebut harus ada dalam suatu negara, dengan parlemen/legislatif sebagai perwakilan rakyat dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. 2. Fungsi dan Peranan Parlemen Adapun fungsi parlemen meliputi fungsi legislasi atau fungsi pengaturan (regelende functie), fungsi pengawasan (control), dan fungsi representasi

60

Charles Simabura, ibid, h. 27


(representation).

Fungsi

pengaturan

berkenaan

dengan

kewenangan

untuk

menentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat warga negara dengan norma hukum yang mengikat dan membatasi. Selain itu, fungsi legislasi menyangkut beberapa kegiatan berikut juga, yaitu: 61 1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation). 2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process). 3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval). 4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents).

Sementara itu fungsi pengawasan meliputi pengawasan pemerintahan (control of executive), pengawasan pengeluaran (control of expenditure), dan pengawasan pemungutan pajak (control of taxation). Fungsi-fungsi tersebut dapat dirinci lagi sehingga meliputi: 62 1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making). 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing);

61

Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 34 62 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II…,ibid, h.36


3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting). 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation). 5. Pengawasan

terhadap

kinerja

pemerintahan

(control

of

government

performances). 6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan.

Sedangkan fungsi representasi ada tiga, yaitu: Representasi politik (political representation; Representasi teritorial (territorial representation); dan Representasi fungsional (functional representation.) 63 Representasi politik adalah perwakilan melalui partai politik. Dalam perkembangan pilar partai politik ini dipandang tidak sempurna

sehingga

perlu

dilengkapi

dengan

perwakilan

daerah

(regional

representation) atau perwakilan teritorial (territorial representation). Parlemen atau Legislatif dikenal oleh negara-negara di dunia dengan beberapa nama, yaitu Parlemen; House of Lords dan House of Commons (Inggris), National Assembly (Prancis), Congres (Amerika), Congres National (Filipina), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Indonesia).

63

Jimly Asshidiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia…,ibid, h.154


B. Sistem Kameralisme pada Parlemen Pada umumnya parlemen (sistem kameralisme pada parlemen) dapat terdiri atas kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral, meskipun terdapat beberapa model atau sistem parlemen yang lebih rumit seperti trikameral (tiga kamar) dan tentrakameral (empat kamar), dan sistem tersebut juga dianut beberapa negara dibelahan dunia. Terdapat model-model parlemen dalam suatu negara, ada yang sama dan ada yang berbeda, baik bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang bervariasi berbeda antara negara-negara yang satu dengan yang lainnya. Berikut bentuk-bentuk atau model-model sistem parlemen, yaitu: 1.

Sistem parlemen satu kamar (unikameral) Dalam struktur parlemen tipe unikameral atau satu kamar ini, tidak dikenal

adanya dua badan yang terpisah seperti adanya Majelis Tinggi dan Majelis Rendah ataupun DPR dan Senat. Sistem unikameral inilah yang sesungguhnya lebih popular karena sebagian besar negara di dunia sekarang ini menganut sistem tersebut. 64 Sistem unikameral dapat diartikan bahwa dalam suatu Rancangan UndangUndang (RUU) hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan satu lembaga legislatif, dengan artian bahwa sistem perwakilan rakyat atau sistem parlemen unikameral merupakan suatu sistem perwakilan dimana hanya ada satu perwakilan dalam lembaga legislatif, dalam pengajuan rancangan undang-undang hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan satu lembaga legislatif. 64

Charles Simabura, ibid, h. 34


Dalam pelaksanaan sistem unikameral dalam suatu negara baik dalam sistem pemerintahan yang berbentuk presidensial ataupun parlementer, pelaksanaan fungsifungsi parlemen dianggap sangat efisien. Namun hasil dari pelaksanaan fungsi parlemen tersebut secara kualitas kurang ideal karena tidak ada kontrol dari cabang kekuasaan lain dalam parlemen. Dalam rangka mewujudkan representasi baik secara politik, daerah maupun fungsional semuanya digabungkan dalam satu kamar parlemen. 65 Adapun kelebihan dan keuntungan sistem parlemen/legiislatif unikameral, yaitu: 66 a. Kemungkinan untuk dengan cepat meloloskan Undang-Undang (karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi RancanganUndang-Undang sehingga tidak perlu lagi menyesuikan dengan usulan yang berbeda). b. Tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu undang-undang tidak lolos, atau bila kepentingan warga negara terabaikan). c. Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau mereka; dan d. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.

65

Ibid, h. 35 Dhalan Thaib, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional perubahan ketiga UUD 1945, dalam Abdul Ghofor Anshori dan Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum), Yogyakarta: Kreasi Total Meia, 2008, h. 197 66


2.

Sistem parlemen dua kamar (bikameral) Sistem bikameral adalah sistem dua kamar dalam parlemen suatu negara

dimana terdapat dua lembaga dalam badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan dari undang-undang yang dibentuk dan saling mempengaruhi dalam suatu ‘kebijakan politik’ 67, dalam rangka untuk menciptakan check and balances dalam parlemen suatu negara. Sistem perwakilan rakyat atau sistem parlemen bikameral merupakan suatu sistem perwakilan dimana ada dua lembaga legislatif, dalam pengajuan rancangan undangundang memerlukan pembahasan dan persetujuan dua lembaga legislatif. Bikameral diartikan sebagai sistem yang terdiri atas dua kamar yang berbeda dan biasanya dipergunakan istilah majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house). Masing-masing kamar mencerminkan keterwakilan dari kelompok kepentingan masyarakat yang baik secara politik, territorial ataupun fungsional. Pilihan terhadap konsep keterwakilan pada masing-masing kamar sangat dipengaruhi oleh aspek kesejarahan tiap-tiap negara. 68

67

Menurut Carl J. Fredrich, Kebijakan adalah konsep serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintahn dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan. Politics, Polity, dan Policy adalah kehidupan politik ”political life” yangmengambarkan kekuatan-kekuatan politik yang ada dan bagaimana perhubungannya serta bagaimana pengaruh mereka di dalam perumusan dokumen-dokumen kebijakansanaan politik. Dengan demikian , bahwa kebijakan politik adalah kebijakan negara, kebijakan pemerintah, atau kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tidakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintahn dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Lihat dalam Solly Lubis, Kebijakan Publik, Bandung: Mandar Maju, 2007, h. 3, 5, 7, 9 68 Charles Simabura, ibid, h. 36


Pada negara federal seperti Amerika Serikat, sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan House of Representatives. Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran DPD yang bedampingan dengan DPR dalam MPR, meskipun dalam prakteknya sistem bikameral tidak sepenuhnya diterapkan, karena masih terbatasnya kewenangan dan peranan DPD sebagai kamar kedua dalam sistem politik di Indonesia. Sistem bikameral merupakan wujud institusional dari lembaga perwakilan dalam parlemen suatu negara yang terdiri atas dua kamar (dua majelis). Majelis yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara generik disebut majelis pertama atau majelis rendah, dan dikenal juga sebagai House of Representatives. Majelis yang anggotanya dipilih atau diangkat dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk), disebut sebagai majelis kedua atau majelis tinggi dan dikenal juga sebagai Senate. House of Representatives di Indonesia dikenal dengan DPR dan Senate di kenal dengan DPD. Contoh negara yang menggunakan sistem dua kamar pada negara federal: Amerika Serikat : Senate dan House of Representatives, Malaysia: Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dan pada negara kesatuan: Inggris : House of Lords dan House of Commons, Belanda : Eerste Kamer dan Tweede Kamer, Cile: Senado dan Camera de Diputados, Filipina: Senado ng dan

Kapulungan ng mga Kinatawan, dan

Indonesia : Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.


Adapun kelebihan dan keuntungan sistem parlemen/legiislatif bikameral, yaitu: 69 a. Secara resmi mewakili beragam pemilihan (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan). b. Menfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan. c. Mencegah disyahkannya perundang-undangan yang cacat atau ceroboh. d. Melakukan pengawasan atau pengendaliaan yang lebih baik atas lembaga eksekutif. 3.

Sistem parlemen tiga kamar (trikameral) Sistem trikameral mempakan model pengkamaran yang menempatkan adanya

tiga lembaga di dalam sistem parlemen di suatu negara. Oleh Jimly Ashshiddiqie, Indonesia saat ini dianggap sebagai salah satu model negara yang menerapkan model tiga kamar ini. Di sisi lain, banyak juga pemikir yang menyatakan bahwa model Indonesia ini bukanlah model tiga kamar karena tidak menunjukkan adanya tiga kamar yang memiliki kekuatan yang sama. 70 Penerapan trikameral dalam sistem parlemen suatu negara telah dianut beberapa negara dibelahan dunia, misalnya Afrika Selatan pernah menerapakan sistem trikameral pada sistem parlemen. dimana berlangsung pada pemilu 1983 pada masa apharteid terjadi, terdapat tiga kamar yang masing-masing mewakili warna kulit 69

Dhalan Thaib, Menuju Parlemen Bikameral… ibid, h. 196-197 Saldi Isra dan Mochtar, Zainal Arifin, Menelisik Model Kamar parlemen (Catatan Penataan Kelembagaan DPD Indonesia), Media Hukum Vol. 14 No.2 Desember 2007, h. 127 70


tertentu yakni; House of Assembly (178 anggota yang merepresetasikan kelompok kuilit putih); House of Representatif (85 anggota yang merepresentasikan kaum berwana dan ras campuran); House of Delegates (45 anggota yang merepresentasikan orang-orang Asia). 71 Sistem perwakilan rakyat atau sistem parlemen trikameral merupakan suatu sistem perwakilan dimana ada tiga lembaga legislatif, dalam pengajuan rancangan undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan tiga lembaga legislatif. 4.

Sistem parlemen empat kamar (tentrakameral) Penerapan tentrakameral dalam sistem parlemen suatu negara terjadi di daerah

tengah Eropa, meskipun praktik tentrakameral jarang dikenal khususnya karena unikameral dan bikameral jauh lebih dikenal banyak orang, khusus didaerah Medieval Scandinavia melalui model Deliberative Assembly yang secara tradisonal membagi kedalam empat ruang lingkup atau emapat kamar, yakni the nobility (ringrat), the clergy (pendeta), the burghers (warga kota, pedagang, dan perajin), and the peasants (petani). Dan salah satu negara yang merapkan tentrakamel cukup lama ialah Swedia. 72 Sistem perwakilan rakyat atau sistem parlemen tentrakameral merupakan suatu sistem perwakilan dimana ada empat lembaga legislatif, dalam pengajuan rancangan undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan empat lembaga legislatif.

71

Charles Simabura, ibid, h. 44 Ibid

72


C. Latar Belakang lahirnya Kameralisme dalam Parlemen Negara Federal dan Negara Kesatuan Pilihan atas bentuk negara tertentu akan memberikan pengaruh pada sistem parlemen yang berbeda-beda di masing-masing negara. Pilihan untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat bikameral biasanya identik dengan negara federal. Pilihan atas unikameral biasanya identik negara kesatuan. Namun saat ini dikotomi tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena masing-masing negara memiliki varian yang berbeda dalam menentukan sistem pemerintahan maupun bentuk negara. 73 Menurut Sri Soemantri, bentuk negara dikenal dengan adanya bentuk negara serikat, negara kesatuan dan negara persatuan. Miriam Budiharjo membagi menjadi tiga bentuk negara, yaitu konfederasi, kesatuan dan federal. Sedangkan Jimly Asshiddiqie memberikan nama bentuk negara dengan istilah susunan kenegaraan yang terdiri atas negara kesatuan atau federal, konfederasi, dan superstruktural. 74 Menurut Bagir Manan, satu hal yang perlu di ketahui, sistem satu kamar atau dua kamar tidak terkait dengan landasan negara tertentu. Juga tidak terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Setiap negara memiliki pertimbangan sendiri-sendiri. Ada negara menjalankan sistem bikameral karena latar belakang kesejarahan. 75 Segala permasalahan dalam menentukan sistem perwakilan merupakan wujud demokratis. Suatu negara bebas dalam mengunakan

73

Charles Simabura, Ibid, h. 147 Ibid 75 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi…,ibid, h. 37 74


sistem perwakilan, karena konstitusi tidak membatasi lembaga perwakilan rakyat sebagai mana di atur dalam konstitusi suatu negara, apakah mengunakan sistem satu kamar atau sistem dua kamar. Menurut Anthony Mughan dan Samuel C. Patterson bahwa suatu upper houses (kamar kedua atau majelis tinggi) dibutuhkan karena suatu alasan dan bikameralisme penting untuk teori dan praktek dalam pemerintahan yang demokraris. Karena kepentingan lembaga parlemen bermacam-macam dan secara potensial meliputi alat pertimbangan, seperti mempengaruhi pada proses legislasi, dan sebagai simbol untuk mempertinggi legitimasi demokratis dengan memeriksa gerakan mayoritas dari pemerintahan berpartai tunggal. Dan juga senat (kamar kedua atau mejelis tinggi) cenderung mempunyai pengaruh yang penting dalam mempertajam output dari kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif. 76 Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang lahirnya kameralisme dalam parlemen suatu negara dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem parlemen tersebut, berikut dapat dilihat dari sistem parlemen pada negara federal seperti Amerika Serikat, dan sistem parlemen pada pada negara kesatuan seperti Filipina. 1. Parlemen Negara Federal Negara Federal adalah suatu negara yang otoritas legislatifnya dibagi antara kekuasaan pusat dengan atau kekuasaan federal dengan unit-unit yang lebih kecil,

76

Samuel Patterson and Anthony Mughan, dalam Tim Peneliti, Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPD RI…, ibid, h. 37-38


atau suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara. Kekuasaan negara terbagi antara negara bagian dan pemerintahan federal. 77 Kekuasaan asli ada pada negara bagian sebagai badan hukum negara yang bersifat sendiri-sendiri yang secara bersama membentuk negara federal dengan batasbatas kekuasaan yang di sepakati bersama. Dalam perkembangannya negara federal justru mengarah pada sentraslisasi kekuasaan pada pemerintahan federal sehingga peran negara federal lebih dominan. 78 Dalam negara federal terdapat otoritas negara federal dalam federasi dalam hubunganya dengan otoritas federal, diamana otoritas negara bagian memiliki hakhak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh otoritas federal. Satu-satu kekuasaan yang dapat menambanh dan mengurangi hak-hak negara bagian adalah konstitusi negara bagian itu sendiri yang dilaksanakan melalui amandemen konstitusi negara bagian sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada dalam konsitusi itu. 79 Dengan demikian dapat dikatan bahwa parlemen di negara federal terdiri dua kamar (bikameral) yang terdiri dari Senat sebagai perwakilan negara bagian dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat yang berasal dari negara federal dan seluruh negara bagian. Untuk setiap negara bagian diwakili oleh dua senator yang dipilih melalui pemilihan umum diwilayah negara bagian, setiap dua senator mewakili negara bagian di negara federal, dengan kewenangan yang sama 77

C.F.Strong, ibid, h. 109 Charles Simabura, ibid, h. 157 79 C.F.Strong, ibid, h. 116 78


dengan House of Representatives dalam parlemen/legislatif negara federal. Misalnya Amerika Serikat, dipilihnya sistem bikameral sebagai salah satu dari sejumlah mekanisme untuk menjaga dan menghindari adanya pemusatan kekuasaan oleh pemerintahan federal. Dan konstitusi Amerika serikat, yang telah mengalami amndemen sebanyak 26 kali. 80 Kekuasaan legislatif dalam parlemen (kongres) diatur dalam konstitusi Amerika Serikat 81, yakni sebagai berikut berikut; Dalam Article 1 ayat (1) mengyatakan:“All legislatif Powers here in granted shall be vasted in Congress of the united state,which shall consist of a senat haous representatives”. (“Semua kekuasaan legislatif yang ditetapkan di sini akan diberikan kepada sebuah Kongres Amerika Serikat, yang akan terdiri dari sebuah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat”).

Di Amerika Serikat, sistem dua kamar merupakan hasil kompromi antara negara bagian yang berpenduduk banyak dengan yang berpenduduk sedikit. House of Representatives mewakili seluruh rakyat. Setiap negara bagian diwakili sesuai dengan 80

Abdi Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bandung: Fokusmedia, 2007, h. 97-98 81 Constitution of America Serikat 1787 adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi ini selesai dibuat pada 17 September 1787 dan diadopsi melalui Konvensi Konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania, dan kemudian akan diratifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara bagian. Dokumen ini membentuk gabungan federasi dari negara-negara berdaulat, dan pemerintah federal untuk menjalankan federasi tersebut. Konstitusi ini menggantikan Articles of Confederation dan sekaligus memperjelas definisi akan negara federasi ini. Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi model konstitusi untuk banyak negara lain. Konstitusi Amerika Serikat ini merupakan konstitusi nasional tertua yang masih dipergunakan sampai sekarang. http://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Amerika_Serikat diakses pada 20 April 2012


jumlah penduduk. Senat mewakili negara bagian, dimana setiap

negara bagian

diwakili dua orang Senator tanpa membeda-bedakan negara bagian yang berpenduduk banyak (seperti New York atau California) dengan yang berpenduduk lebih kecil (seperti Alaska, atau Nevada). Selain hasil kompromi, sistem dua kamar Amerika Serikat, diperkirakan tidak terlepas dari gagasan dua kamar oleh Montesquieu. Ada pula negara-negara yang mempergunakan sistem dua kamar mengikuti prinsip check end balances dari Montesqiueu, atau sekedar mengikuti praktek yang telah ada. Perbedaan latar belakang atau tujuan yang hendak dicapai, mempengaruhi juga cara-cara menentukan wewenang masing-masing kamar. 82 Menurut Arend Lijphart, sebagaimana diikuti Reni Dwi Purnomowati, Amerika Serikat dikatagorikan sebagai strong bikameralism, karena mempunyai symmetrical chambers dengan kekuasaan yang diberikan konstitusi sama dengan kamar pertama, dan juga mempunyai legitimasi demokratis karena dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat negara bagian dalam federasi, dan juga incongruent karena berada dalam komposisinya House of Representative sebagai perwakilan politik, sedangkan senate sebagai perwakilan negara bagian. 83 Pembuat Undang-Undang Dasar merasa bikameralisme sebagai salah satu dari sejumlah mekanisme untuk menjaga terhadap bahayanya pemusatan kekuasaan. Untuk Senate adalah untuk mengawasi House dan untuk itu harus memiliki kekuasaan yang sama secara substansial dan pembuat Undang-Undang Dasar juga

82

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi…,op.cit, h. 37 Abdi Yuhana, ibid, h. 97

83


menbuat itu. Pemeriksaannya akan menjadi sangat efektif jika dua kamar dipisahkan dan dibedakan. 84 Dengan demikian jelas bahwa keikutsertaan senate dalam menentukan apa yang menjadi kewenangan dalam parlemen sama dan kuat dalam bidangnya masing-masing. 2. Parlemen Negara Kesatuan Negara Kesatuan adalah suatu negara yang memiliki otoritas legislatif yang tertinggi oleh kekuasaan pusat, yang dimaksudkan untuk membentuk suatu kesatuan nasional sedangkan negara federal adalah suatu negara yang otoritas legislatifnya dibagi antara kekuasaan pusat dengan atau kekuasaan federal dengan unit-unit yang lebih kecil, atau suatu alat politik yang dimaksudkan untuk membentuk suatu persatuan nasional dengan memperhatikan hak dari negara bagian. 85 Suatu negara kesatuan terbentuk dari proses integrasi yang sangat berbeda dengan negara federal. Proses integrasi dalam negara kesatuan merupakan wujud dari pegabungan daerah-daerah dalam negara kesatuan karena hubungannya dengan konstitusi, sebagai mana yang dikemukakan C.F. Strong. Secara teoritis, konstruksi umum hubungan pusat dan daerah pada negara kesatuan dapat digambarkan sebagai berikut: 86 1. Hubungan Pusat-Daerah adalah suatu Kontinum antara sentralisasi dan desentralisasi. 84

Samuel C. Patterson and Anthony Mughan, dalam Tim Peneliti, Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPD RI…,ibid, h. 40 85 C.F.Strong, Ibid, h. 109 86 Naskah Akademik RUU Tengtang RUU SusDuk MPR, DPR,DPD Dan DPRD, Jakarta, 2003, h.8


2. Di negara kesatuan, daerah otonom adalah ciptaan pemerintah pusat (creature of central government). 3. Tata hubungan kewenangan adalah konsekuensi logis adanya pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (desentralisasi). Pelaksanaan otoritas legislatif tertinggi pada negara kesatuan berada di parlemen pusat. Kekuasaan negara kesatuan tersebut dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan negara berada ditangan pemerintahan pusat, sedangkan daerah mendapat kekuasaan melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas oleh pemerintahan pusat melalui konstitusi nasional (undang-undang dasar). Misalnya Filipina, merupakan suatu negara Republik Demokrasi yang berbentuk kesatuan, terdiri dari 76 provinsi. Sistem pemerintahan Philipina adalah Presidensil. 87 Dipilihnya sistem bikameral sebagai salah satu dari sejumlah mekanisme untuk menjaga dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan pusat dan mengikut sertakan daerah/provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Sedangakn konstitusi Filipina (Saligang Batas ng Pilipinas) adalah hukum tertinggi di Filipina. Sejarah ketatanegaraan filipina pernah berlaku beberapa konstitusi. Pada tahun 1935 difilipina berlaku Commonwealth Konstitusi, UUD 1973, dan Undang-Undang Kebebasan tahun 1986. Konstitusi untuk Filipina juga disusun dan diadopsi untuk sementara, seperti di Indonesia juga demikian 87

Satya Arinanto, ibid 2006, h. 66


halnya. Saat ini di Filipina berlaku konstitusi yang disahkan

pada tahun 1987,

dikenal sebagai "Konstitusi 1987". Article VI Konstitusi Filipina 1987 pada Seksyon/bagian 1 mencantumkan, “Dapat masalalay adalah Isang Kongreso ng Pilipinas ang kapangyarihang Tagapagbatas, na dapat binubuo ng Isang Senado di Isang Kapulungan ng mga Kinatawan, maliban sa lawak na inilaan Untuk telepon taongbayan ng tadhana tungkol sa pagpapatiuna di referendum”. (Kekuasaan legislatif diberikan kekuasaan di Kongres Filipina yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali sejauh yang disediakan untuk orang-orang dengan pemberian atas inisiatif dan referendum).

Ini menunujukan bahwa kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undangundang) berada di Kongres Filipina, sedangkan di Indonesia bukan pada MPR melainkan ada pada kamar pertama yaitu DPR dan bukan pada kamar kedua yaitu DPD. Kongres Filipina (Filipino: Kongreso ng Pilipinas) adalah badan legislatif nasional Filipina. Badan ini merupakan badan bikameral yang terdiri dari kamar pertama/majelis rendah yaitu DPR dan kamar kedua/majelis tinggi yaitu Senat. Dalam Article VI Konstitusi Filipina 1987 pada Seksyon/bagian 16 ayat (1) mencantumkan, “Ang Senado ay dapat maghalal ng Pangulo Nito di ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pembicara Nito, sa pamamagitan ng mayoryang BTO ng Lahat ng kauukulang Kagawad Nito”.


(Senat akan memilih Presiden dan Ketua DPR, oleh suara mayoritas dari semua Anggota masing-masing. House masing-masing harus memilih petugas lain seperti yang dianggap perlu).

Dapat dilihat, Senat di filipina memiliki kekuasaan yang begitu besar, dimana dapat memilih presiden dan ketua DPR, lain hal di Indonesia dalam memilih dan melantikan presiden jika terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, yang berwenang adalah MPR, bukan DPR dan/atau DPD secara kelembagaan. Dan dalam memilih ketua DPR adalah DPR itu sendiri. Jelas kelihatan kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah sangatlah terbatas. Pada negara kesatuan seperti Filipina terdapat supremasi parlemen pusat, yakni hanya legislatif yang selalu memaegang kekuasaan tertinggi dan itu berada di pemerintahan pusat, lembaga legislatif tersebut adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang terdiri dari satu atau dua badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Demikian hal nya di daerah, terdapat lembaga legislatif daerah yang tidak memiliki kewenangan membentuk UU, tapi daerah/provinsi memiliki kewenangan membentuk suatu peratuan daerah dimana berpedoman pada UU yang dibentuk oleh legislatif pusat. Dalam proses legislasi, Senate Philipina mempunyai kedudukan yang sama dengan House of Representative. Setiap RUU dapat menjadi Undang-Undang, jika telah disetujui dalam three readings (suatu proses legislasi pada congress, dalam tiga tahapan). Dan bentuk finalnya di distribusikan kepada anggotanya tiga hari sebelum


Penerimaan, kecuali ketika Presiden mensahkan untuk kebutuhan pemberlakuan yang segera dalam menghadapi bencana (publik calamity) atau keadaan darurat. 88

88

Constitution of Philipina, Artikel. VI, Sect. 26 ayat (2), Terjemahan penulis dari


BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA KAMERALISME DALAM PARLEMEN SUATU NEGARA. dan melaksanakan undang-undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi ini disebut

Recommend Documents