Skripsi PERGESERAN KEKUASAAN PARLEMEN DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEPEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Studi Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen)
Disusun Oleh : Fauzi NIM : 98400085
(Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2005
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERGESERAN KEKUASAAN PARLEMEN DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Studi Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen)
Dipersiapkan dan disusun Oleh : Fauzi NIM : 98400085 Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji Pada tanggal 30 April 2005
SUSUNAN MAJELIS PENGUJI Ketua Majelis
Sekretaris Majelis
Sulardi. SH. Msi
Sumali, SH. M.Hum
ANGGOTA MAJELIS
Masbuhin, SH
Dr. Surya Anoraga, SH. M. Hum Mengetahui ;
Dekan
Moh. Najih, SH. M.Hum
KATA PENGANTAR Diskursus mengenai kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945, sebetulnya merupakan kajian menarik. Sebab UUD 1945 pra amandemen yang hanya berjumlah 37 pasal itu ternyata tidak secara tegas mengatur hubungan kekuasaan eksekutif dan parlemen. Akibatnya, implementasi penyelenggaran negara yang berjalan selama empat dekade terakhir cenderung bergerak kearah yang negatif, karena tidak ada nuansa equilibrim politik antara kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam UUD 1945 yang selalu disebut-sebut menganut sistem pemerintahan presidensial. Tidaklah salah kalau dikatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang membatalkan dirinya sendiri. Karena minus nilai-nilai konstitusionalitas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selain itu, kekuasaan eksekutif yang sangat besar dalam UUD 1945 ternyata telah menjadikan negara sebagai sebuah entitas yang bergerak sendirian (being alone entity). Tidak ada korelasi positif antara state dengan society karena UUD 1945 yang hanya berjumlah 37 pasal itu memang diprogram menjadi milik negara. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, disinilah letak pergeseran kekuasaan parlemen dan eksekutif itu tampak dalam paradigma UUD 1945. Kekuasaan eksekutif yang semula di desain sangat kuat, perlahanlahan tapi pasti telah dilucuti dan digeser ke lembaga kekuasaan parlemen. Begitu juga kekuasaan parlemen (MPR) yang selama ini diklaim sebagai pemegang komando tunggal kekuasaan karena kapan saja bisa menjatuhkan Presiden, kini kekuasaan itu telah dilucuti, dan proses pemberhentian Presiden harus melalui prosedur yang diatur oleh konstitusi. Jika ditelusuri lebih jauh, posisi kajian ini sebetulnya amat berbeda dengan hasil penelitian Ismail Sunny tentang “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif”, kendati obyeknya sama. Namun penelitian Isma il Sunny hanya difokuskan pada wilayah kekuasaan eksekutif dalam UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Sedangkan penelitian saya, bukan hanya menyentuh pada wilayah kekuasaan eksekutif melainkan juga merambah pada kekuasaan parlemen (DPR/MPR). Sebetulnya banyak pakar yang telah meneliti tentang kekuasaan parlemen dan
eksekutif dalam UUD 1945, namun hingga saat ini belum ada sebuah penelitian yang secara sistematik menelusuri tentang munculnya pergeseran kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945. Disinilah letak kekhasan penelitian ini daripada yang lain. Namun sebagai penulis, saya tidak ingin mengatakan bahwa penelitian ini telah sempurna (perfectly). Ruang kritik yang bersifat membangun (konstruktif) bukan penghancur (dekonstruktif) tetap terbuka lebar bagi publik pembaca untuk menambah kesempurnaan penelitian ini. Atas nama penulis kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penelitian ini. 2. Drs. Muhadjir Effendy selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membina kami sebagai mahasiswa UMM hingga kami dapat menyelesaikan studi S1 di UMM. 3. Moh. Najih, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMM yang telah membina kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum hingga kami dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UMM. 4. Sulardi, SH, Msi selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing kami hingga penelitian ini selesai. 5. Sumali, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing kami hingga penelitian ini selesai. 6. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, terima kasih atas perannya dalam membina kami hingga kami dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UMM.
Malang, 30 April 2005 Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………
i
LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................iii SURAT PERNYATAAN .............................................................................iv BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.................................................. v BERITA ACARA BIMBINGAN .................................................................vi ABSTRAKSI...............................................................................................vii KATA PENGANTAR ................................................................................viii MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................................ix DAFTAR ISI..................................................................................................x BAB I. PENDAHULUAN............................................................................. 1 A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah....................................................................11 C. Tujuan Penelitian .....................................................................12 D. Kegunaan Penelitian ................................................................12 E. Metode Penelitian ....................................................................13 1. Jenis Penelitian...................................................................13 2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.................................14 3. Analisa Bahan Hukum ........................................................15 F. Sistematika Penulisan ................................................................16 BAB II. KAJIAN PUSTAKA......................................................................19 A. Negara Hukum (Rule of Law)...................................................19 B. Makna Konstitusi Bagi Negara ................................................23 C. Konsep Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan.......................28 D. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer ................32 E. Latar Belakang Sejarah Munculnya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (raja) ke Parlemen di Inggris ...................................36 F. Latar Belakang Sejarah Munculnya Pergeseran Kekuasaan Parlemen dan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial Berdasarkan UUD 1945.......................................38 G. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Pra Amandemen.......................................................................53 1. UUD 1945 Menganut Sistem Pemerintahan Quasi Presidensial................................................................53 2. Hak Prerogatif Presiden.......................................................55 3. Kekuasaan Kepala Negara ...................................................57 4. Kekuasaan Kepala Pemerintahan.........................................58 H. Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 Pra Amandemen. ................................60 I. Kekuasaan Parlemen dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 Pra Amandemen .................................85 a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut UUD 1945 Pra Amandemen.....................................................................85 1. Susunan dan keanggotaan MPR.........................................85 2. Tugas dan wewenang MPR ...............................................87 b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut UUD 1945 Pra Amandemen.....................................................................89 1. Fungsi Legislasi .................................................................92 2. Fungsi Pengawasan............................................................95 3. Fungsi Anggaran................................................................96 BAB III. PEMBAHASAN...........................................................................98 A. Kekuasaan Parlemen dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen...........................98 a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen ............................................98 1. Susunan dan Keanggotaan MPR.................................... 102 2. Wewenang DPD............................................................. 108 i. Mengajukan RUU ..................................................... 109 ii. Membahas RUU ....................................................... 110 iii. Memberi Pertimbangan............................................ 111
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen............................................................. 112 1. Fungsi Legislasi............................................................. 113 i. Pergeseran fungsi legislasi dari Presiden ke DPR.... 113 ii. Persetujuan bersama antara DPR-Presiden............... 117 iii. Penandatanganan Undang-Undang........................... 119 iv. Konsep “Persetujuan Bersama” vs Veto Presiden ... 123 3. Fungsi Pengawasan........................................................ 126 4. Fungsi Anggaran............................................................ 134 B. Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen......................... 135 C. Implikasi Pergeseran Kekuasaan Parlemen dan Eksekutif Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen .............................................. 148 D. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial ............................................................................ 151 E. Mekanisme Impechment dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen..... 154 F. Kritik Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.................................... 160 BAB. VI. PENUTUP ................................................................................. 165 A. Kesimpulan
165
B. Rekomendasi 166....................................................................... LAMPIRAN : 1. Persandingan UUD 1945 Pra Amandemen dengan UUD 1945 Pasca Amandemen........................................ 167 2. Undang-Undang No. 22 Th. 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD ...................... 175 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................180
DAFTAR PUSTAKA Assiddiqy, Jimly, Format Kelembagaan Negara, dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta, UII Press, 2003 _________________Struktur Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen, Makalah disampaikan pada semiloka Badan pe mbinaan Hukum Nasional (BPHN) di DenpasarBali pada Tgl 14-18 Juli 2003. _________________Otonomi Daerah dan Parlemen Daerah, Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget bagi anggota DPRD se- Propinsi Banten yang diselenggarakan oleh IASS di Anyer Banten, 2 Oktober 2000. Bivitri Dkk, Semua Harus terwakili, PSHK, Jakarta, 2000 Assat, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta; Bulan Bintang, 1951 Adji, Oemar Seno, “Prasaran”dalam seminar ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996 Al-Rasid, Harun Pengisian Jabatan presiden , Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti atas kerjasama dengan Yayasan Adikarya dan Ford Foundation, 1999. Budiarjo, Miriam, dalam Dasar-dasar Ilmu Politik , Cet. 14, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm; 1993. Cipto, Bambang, Presiden, Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2002. Fadjar, Mukthie Tipe Negara Hukum, Malang, Bayu Media, 2004 Falaakh, Moh. Fajrul, Faham Kerakyatan, Negara Hukum, dan MPR, Kompas, 12 Agustus 2002 _________________Presidensi dan proses Legislasi Pasca Revisi konstitusil (Prlementarianisme Lewat Pintu Belakang), Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, 25-27 September 2003 Ghaffar, Affan, Politik Indonesia,Trasisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
___________________Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kelembagaan , (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional XVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 2325 Juli 2002 di Malang). Hartono, Soenarjati, Metode Penelitian Hukum Normatif, Bandung Alumni, 1986 ___________________Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung Alumni, Cet ke -1, 1994 Huda, Nikmatul, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Studi Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta, FH -UII Press, 2003. Isra, Saldi, Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Baru : Memastikan Arah Reformasi Konstitusi, dalam Junal Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No. 2 Indrayana, Denny, Antara Harapan dan Kenyataan Pergulatan di MPR, Kompas, 2 November 2001. K. Harman, Benny, dalam Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Cet. 1, Jakarta Selatan, Elsam, 1997. K. Harman, Benny dan Hendardi Peranan DPR dan Judicial Review, YLBHI dan JARIM, Jakarta, 1991 Kusnardi, Moh. dan Saragih, Bintan R. Susunan dan Pembagian Kesuasaan Menurut Sistem UUD 1945 , Jakarta, Gramidia. 1993 Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, Hukum Tata Negara, Jakarta, FH -UI, 1993 Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru, Tinjauan Kritis dan Rekomendasi Terhadap Proses Amandemen UUD 1945, 2002. Lijphart, Arend, Parliamentary Versus Presidential Government, Penerjemah Ibrahim dkk, Jakarta, PT Grafindo Persada, 1995 Locke, John, An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government” dalam Two Treatieses of Civil Governmet, J.M Dent & Sons Ltd, London, 1924, Penerjemah A. Widyamartaya, Yogyakarta, Kanisius, 2002. Laporan Hasil Konferensi International IDEA yang diadakan di Jakarta pada bulan Oktober 2002 Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2003
Mahfud MD, Moh, Dasar dan Struktur Ketatanegaraaan Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, Cet. Kedua, 2001 ___________________Politik Hukum di Indonesia, Jakarta LP3ES, 2001 ___________________Demokrasi dan Konstitusi, Rineka Cipta, Jakarta, Cet ke2, 2000. Masyarakat Transparansi Indonesia dan AusAID Good Governance, dan Penguatan Institusi Daerah, , Cet. pertama, 2002 Mulyosudarmo, Soewoto, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, 2004 MPR-RI, Panduan dalam Memasyarakatkan UUD 1945 , Sekretariat Jenderal MPR-RI 2003. Nasution, Buyung, Adnan, Interpretasi dan implementasi UUD 1945, Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan, Mengenang YB. Mangunwijaya, Yogyakarta, Kanisius, 1999. Pabottinggi, Mochtar, Memburuknya Krisis Konstitusi Kita, Mengapa UUD 1945 Serta Hasil Amandemen Atasnya Tanpa Konstitusionalitas dan Batal Demi Nasion, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional XVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang di selenggarakan oleh AIPI bekerja sama dengan Patnersship For Government Reform in Indonesia dan FIA Universitas Brawijaya di Kampus Univertas Brawijaya Malang pada Tanggal 23-25 Juli 2002. Projodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia , Dian Rakyat, Jakarta, 1989. Pious,
Richard
M, Kekuasaan Kepresidenan, Http;//Unisfo.State.Gov.
Jurnal
Demokrasi,
Sanid, Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia, CV Raja Wali Jakarta, 1985
Surbakti, Ramlan, Perubahan UUD 1945 dalam Perspektif Politik , (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional XVI (AIPI) tgl 23-25 Juli di Malang. Soekanto, Soeryono, dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Raja Wali Pers, Jakarta, 1990
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986. Schmandt, Henry J. A History Of Political Philosophy, The Bruce Publishing Company Made in the United of America,1960, Penerjemah; Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002. Soemantri, Sri M, Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1993. ___________________Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Desertasi, Alumni, Bandung, 1987 Strong, CF. Konstitusi-konstitusi Modern, Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia , Penerjemah SPA team Work, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004. Soemantri Sri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993 Thaib, Dahlan, dkk, dalam Teori Hukum dan Konstitusi, Jakarta, Raja Wali Press, 1999. __________________DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000 UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD. UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara, FH PM UNPAD, Bandung, 1960 Urofsky, Melvin I. Prinsip -Prinsip Dasar Demokrasi, dalam Jurnal Demokrasi, HTTP:/UNISFO.STATE.GOV. Wahyono, Padmo Masalah Ketatanegaraan Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,1984 Yamin, Muhammad, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Jakarta, , Yayasan Prapanca , Tidak Bertahun.
