PERBANDINGAN PENGATURAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE
TESIS Diajukan Kepada : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh :
JAIME XAVIER, Lic.Dir. NPM : 322010015
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS KEISTEN SATYA WACANA (UKSW) SALATIGA, 2012
i
PERBANDINGAN PENGATURAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE
TESIS
Oleh : JAIME XAVIER, Lic.Dir. NPM : 322010015
Telah disetujui untuk diuji : Tanggal : 16 April 2012
Pembimbing,
(PROF.DR. TEGUH PRASETYA,SH.,MH.)
Pembimbing,
(TITON SLAMET KURNIA, SH.,MH.)
ii
LEMBAR PENGESAHAN
Judul : “PERBANDINGAN PENGATURAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE”. Nama Mahasiswa : JAIME XAVIER, Lic.Dir. NPM
: 322010015
Program Studi
: PPs Magister Ilmu Hukum (MIH-UKSW).
MENYETUJUI :
(PROF. DR. TEGUH PRASETYA,SH.,MH)
(TITON SLAMET KURNIA, SH.,MH.)
Pembimbing
Pembimbing
MENGESAHKAN, KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM,
( DR. TRIBUDIYONO,SH.,M.HUM. )
Dinyatakan Lulus Ujian Tanggal : 23 April 2012
iii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Jaime Xavier,Lic.Dir.
NPM
: 322010015
Program Studi
: PPs. Magister Ilmu Hukum-UKSW.
Dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam menulis Tesis dengan judul : “PERBANDINGAN PENGATURAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE”. Tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tampa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, bersedia dicabut hak saya sebagai Mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang sudah diberikan dan akibat hukum lainnya. Salatiga, 25 April
2012
Yang Membuat Pernyataan, Jaime “Nemalay” Xavier, Lic.Dir.
iv
ABSTRAK Pengaturan kekuasaan eksekutif di dalam konstitusi kedua negara masing-masing, yaitu Konstitusi Indonesia (UUD 1945) maupun Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CDRTL 2002). Dalam hal pengaturan kekuasan tersebut, telah di atur dalam pembagian kekuasaan antara lembaga negara eksekutif dengan lembaga legislatif. Dilihat dari permasalahan kedua negara, maka pengaturan konstitusional kekuasaan eksekutif yang akan dibandingkan adalah : Pertama, konsep pengaturan kekuasaan eksekutif. Kedua, pengaturan konstitusional kekuasaan atributif eksetutif dan Ketiga, hubungan antara kekuasaan lembaga eksekutif dengan legislatif. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di seluruh negara di dunia, termasuk Republik Indonesia dan República Democrática de Timor-leste. Dengan demikian, pengaturan kekuasaan eksekutif pun berlaku sejak Konstitusi itu berlaku. Konstitusi tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara permanen yang telah ditetapkan oleh konstitusi tersebut di kedua negara yang berbeda yaitu, Indonesia dan Timor-Leste, secara spesifik adalah ketentuan-ketentuan terhadap pengaturan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda yaitu Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan, Timor-Leste menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum (legal research) dan lebih spesifik lagi penelitian perbandingan hukum (comparative law research) dilapangan hukum tata negara (comparative constitusional law research) antara kedua negara. Pokok persoalan yang ingin diperbandingkan adalah tentang pengaturan kekuasaan eksekutif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach); Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach); dan Ketiga, pendekatan histories (historical approach). Pendekatan-pendekatan tersebut akan berimplikasi pada bahan-bahan hukum (authorities, legal materials) dalam menjawab isu hukum penelitian. Hasil penelitian akan dianalisis dengan langkah-langkah dalam bahanbahan hukum penelitian adalah deskripsi, sistematisasi dan evaluasi. Dalam hal, pertanggungajawaban sistematika adalah uraian-uraian logis-sistematis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga hasil penelitian tersebut akan diambil suatu kesimpulan dan saran dalam tesis ini.
v
ABSTRACT Within both states it has been regulated the executive power respectively, namely the constitution of Indonesia (UUD 1945) as well as the constitution of Timor-Leste / Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CDRTL 2002). Concerning these power regulations, it has been regulated in the distribution of power among state body namely executive and legislative. If we look at the problem of both state, as a result the constitutional regulation of executive power that will be compare are: First, the concept of executive power regulation. Second, the constitutional regulation of executive attributive power. And third, the relation between executive and legislative power. The constitution is the highest law of all nations in the world, including the Republic of Indonesia and República Democrática de Timor-Leste. Therefore, the regulation of executive power also is in effect since the Constitution is in effect. That Constitution will be implemented by the permanent body of the state which is established by the Constitution in both different countries, namely Indonesia and Timor-Leste. Particularly, the rules concerning constitutional regulation toward executive power within its implementation as a state with different governmental system, which is Indonesia with the presidential governmental system, while Timor-Leste with the semi presidential governmental system. The research that conducted is a legal research and specifically is a comparative law research in the field of governmental law between both states. The key issue that will be compare regarding the regulation of executive power. The approach that used in this research consists of: First, statute approach; Second, conceptual approach; and Third, historical approach. These approaches have implication to the law materials (authorities, legal materials) in order to respond to the legal research issue. The result of research will be analyzed with the methods within law research materials namely descriptive, systematization and evaluation. Concerning the systematic responsibility are the logic and systematic explanation from the result of the research which conducted, so the result of the research will be taken a conclusion and suggestion in this thesis.
vi
KATA PENGANTAR
Ketertarikan saya untuk menulis tentang “Perbandingan Pengaturan Kekuasaan Eksekutif Di Dalam Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi República Democrática de Timor-Leste”. Adalah mengembirakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan República Democrática de Timor-Leste adalah dua negara dengan ikatan historis sangat kuat. Dilihat dari segi geografisnya
Timor-Leste
berbatasan
wilayah
dengan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia, yaitu dengan propinsi Nusa Tenggara Timur (Timor Barat). Kedua negara tersebut, berdekatan waktunya untuk menghasilkan konstitusi formal baru pada awal abad ke-21 ini. Dengan amandemen konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), yang diubah selama empat tahap mulai 1999 sampai dengan 2002. Dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, perubahan tersebut telah membawa bangsa Indonesia ke sebuah era baru yang berbeda dengan era sebelumnya terutama terkait dengan kekuasaan eksekutif. Saat ini kekuasaan eksektutif banyak mengalami pengurangan. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pengaturan kekuasaan eksekutif Republik Indonesia, akan dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif Republik Demokratis TimorLeste yang baru memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jajak pendapat (referendum) pada tanggal 30 Agustus 1999. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Timor-Leste (Governo da República Democrática de TimorLeste) yang telah membantu membiayai (memberi beasiswa) dan Parlamento Nacional de Timor-Leste, khususnya kepada Bapak Drs. João Rui Amaral, selaku Sekretaris Jendral (Secretário Geral) Parlamen Nasional (Parlamento Nacional) sebagai atasan langsung dengan baik hati, telah membantu dan memberi ijin tugas belajar selama dua tahun serta begitu banyak orang turut membantu yang penulis tidak menyebut satu persatu. Sehingga saya dapat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah-Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada :
vii
1) Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetya, SH.,MH., selaku dosen pembimbing dan dosen mata kuliah selalu menyediakan waktu yang cukup untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 2) Bapak Titon Slamet Kurnia, SH.MH., selaku dosen pembimbing dan dosen mata kuliah yang telah banyak meluangkan waktu sabar, tulus hati dan penuh kasih sayang, mendorong, mengarahkan dan membimbing penulis sampai tulisan tesis ini selesai. 3) Bapak Umbu Rauta, SH.,MH., selaku penguji dan dosen mata kuliah yang telah meluangkan waktu untuk menguji sampai terselesainya tulisan tesis ini, akhirnya penulis mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum. 4) Bapak Dr. Tri Budiyono, SH.M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), dan sebagai dosen mata kuliah yang telah banyak memberi masukan, ide-ide dan saran-saran dalam penulisan tesis ini. 5) Ibu Widya Kurniawati S.Si. selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister
Ilmu
Hukum,
telah
membantu
khususnya
dalam
proses
administrasi dari awal perkuliahan sampai saya menyelasaikan kuliah dengan gelar Magister Hukum. 6) Bapak Faustino Dos Santos Pires, SH.,MH, Bapak Bernardo Amaral, SH.,MH. serta Bapak Silvino Augusto Pinto Cabral, SE.,Msi., selalu membantu dan memberi ide dan saran-saran dalam penulisan sampai selesainya tulisan ini. Begitu juga, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, perkenankan penulis menyebut beberapa nama : Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,MS., Dr. Bernard L. Tanya, SH.,MS., Krishna Djaya Danumurti, SH.,MH., Kustadi, SH.,M.Hum., M. Haryanto, SH.,MH., R.E.S. Fobia, SH.,IDS., Sri Harini Dwiyatmi, SH.,MS., Christiana Tri Budhayati, SH.,M.Hum., Tyas Tri Arsyo, SH.MH. Mereka semua tidak pernah henti-hentinya
memberikan
dorongan
selama
perkuliahan
sampai
menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), akhirnya memperoleh gelar Magister Hukum (Mestrado de Direito).
viii
Terakhir, sosok-sosok luar biasa yang selalu menjadi bagian hidup penulis, yaitu : Kakek Paulo Xavier (alm), Carlito da Costa-Sorotumalai (alm) dan Nenek Maria Xavier (almh), Paulina da Costa-Paiatanan (almh), Ayahnda Damião da Costa dan Ibunda Mariana de Jesus Xavier (almh). Kepada istri tercinta, Francisca “Payaromon” Lopes, dan anak-anak : Jose “Zemalay” Fernandes Xavier Flor (alm), Ronald “Lesumalay” Reagen Xavier (alm), Mariana “Lalumalay” Margareth Teacher Xavier (almh), Mariazinha “Renumalay” Francisca Xavier, Januário “Kakumalay” Fernandes Xavier, Leonia “Payamay” da Costa Lopes dan Leonilva “Laumay” Francisca Xavier, terima-kasih atas segala pengertian dan pengorbanannya selama ini, penulis sadar betul, sebagian hak mereka untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang “terampas” selama proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tulisan ini. Karenanya, kepada mereka tesis ini secara khusus didedikasikan. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca. Dengan demikian, dapat membantu untuk melengkapi tesis ini menjadi lebih sempurna. Salatiga,
25 April 2012 Penulis
Jaime”Nemalay” Xavier, Lic.Dir.
ix
MOTTO
Perjuangan bukan soal menang atau kalah, tetapi lebih dari pada itu bagaimana perjuangan tersebut bisa dijalankan dengan baik
Penulis : Jaime“Nemalay” Xavier,Lic.Dir.
x
DAFTAR TABEL
(Tabel 1.1)
Hasil Perubahan Kekuasaan Eksekutif sebelum dan sesudah Perubahan Konstitusi (UUD 1945)…………………………… 70
(Tabel 1.2)
Hubungan Kekuasaan Konstitusional Kekuasaan antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, sebelum dan sesudah perubahan Konstitusi (UUD 1945)… 112
(Tabel 1.3)
Hasil Pembahasan Kekuasaan Eksekutif di dalam Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste (CRDTL 2002)……………………… 135
(Tabel 1.4)
Persamaan Kekuasaan Eksekutif Republik Indonesia dengan Republik Demokratis Timor-Leste………………………………………… 177
(Tabel 1.5)
Perbedaan Kekuasaan Eksekutif Republik Indonesia dengan Republik Demokratis Timor-Leste………………………………………… 1
xi
DAFTAR ISI Halaman Judul…………………………………………………………. Halaman Persetujun…………………………………………………... Halaman Pengesahan…………………………………………………. Surat Pernyataan…………………………….……….…...…............ Abstrak (Abstrac).……………………….………………..….………… Kata Pengantar………………..……….………………..…............... Motto…………………………....………………………………………... Daftar Tabel………………………………….…….………….….........
i ii iii iv v vii ix xii
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………… B. Rumusan masalah………………………….…………. C. Keaslian Penelitian…………………………………….. D. Tujuan Penelitian………………………..…………….. E. Manfaat Penelitian………….....……………………… F. Landasan Teoretis…………….………….……………. 1. Teori Perbandingan Hukum…………..…………. 2. Teori Konstitusi………....…………………………. 3. Teori Kekuasaan Eksekutif………….………….. G. Metode Penelitian……………………………………… 1. Jenis Penelitian………………………...………….. 2. Pendekatan ……………………..……..…………… 3. Bahan-Bahan Hukum……………………..…….. 4. Metode Analisis...…….……………..…………….. 5. Pertanggungjawaban Sistematika……............
1 5 5 6 7 8 8 13 20 33 33 33 34 35 36
BAB II : PENGATURAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA A. Gambaran Umum Sistem Ketatanegaraan di Indonesia……………..……………………..…........ B. Konsep Pengaturan Kekuasaan Eksekutif...…….. 1) Prinsip-prinsip Konstitusi (UUD 1945)…... 2) Gagasan Pengaturan Kekuasaan Eksekutif… 3) Hasil Perubahan UUD 1945………….............. C. Pengaturan Konstitusional Kekuasaan Atributif Eksekutif……………………………………… 1) Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan… 2) Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan……………………........... a) Kekuasaan mengajukan RUU, dan Membahasnya bersama lembaga Legislatif…………………………………………. b) Kekuasaan Membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti UndangUndang (Perpu)……………………………....... c) Kekuasaan Menetapkan Peraturan
1
37 38 42 46 53 70 75 79 89 90 92
xii
Pemerintah………………………………………. 94 3) Kekuasaan Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri…………….. 96 D. Hubungan Antara kekuasaan Eksekutif Dengan Kekuasaan Legislatif……………………….. 98 1) Hubungan Kekuasaan EksekutifLegislatif Yang Bersifat Kerjasama……............ 100 a) Hubungan dalam Fungsi Legislasi…………. 101 b) Hubungan Dalam Fungsi Legislasi Anggaran……………………………….............. 105 2) Hubungan Kekuasaan EksekutifLegislatif Yang Bersifat Pengawasan…............ 107 BAB III: PENGATURAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEKUASAAN EKSEKUTIF DI TIMOR-LESTE A. Gambaran Umum Sistem Ketatanegaraan di Timor-Leste………….…..………………..………… B. Konsep Pengaturan Kekuasaan Eksekutif………. 1. Prinsip-prinsip Konstitusi (CRDTL 2002)………………………………………. 2. Gagasan Pengaturan Kekuasaan Eksekutif.……………………………………………. 3. Hasil Konstitusi (CRDTL 2002)....................... C. Pengaturan Konstitusional Kekuasaan Atributif Eksekutif………………………....…………. 1) Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan……………………………………….. 2) Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan……………………............ a) Kekuasaan mengajukan RUU, dan Membahasnya bersama lembaga Legislatif………………………………..…………. b) Kekuasaan Membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)………………………. c) Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah……………………………………… 3) Kekuasaan Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri…….......... D. Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif Dengan Kekuasaan legislatif……………………… 1) Hubungan Kekuasaan EksekutifLegislatif Yang Bersifat Kerjasama…............ a) Hubungan Dalam Fungsi Legislasi……….. b) Hubungan Dalam Fungsi legislasi Anggaran……………………………………….. 2) Hubungan Kekuasaan EksekutifLegislatif Yang Bersifat Pengawasan………….
116 117 123 123 127 132 139 139 148 151 153 154 155 156 156 159 162 164 xiii
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE A. Konsep Pengaturan Kekuasaan Eksekutif…….. 1) Persamaan Indonesia-Timor Leste…….……… 2) Perbedaaan Indonesia-Timor Leste…………… B. Pengaturan Konstitusional Kekuasaan Atributif Eksekutif….…………..…….……………… 1) Persamaan Indonesia-Timor Leste……………. a) Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan……………………………......... b) Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan………………………… c) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-Menteri….......... 2) Perbedaan Indonesia-Timor Leste…………….. a) Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan ………………………………….. b) Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan………………………… c) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-Menteri…………. C. Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif Dengan Legislatif………………………………………. 1) Persamaan Indonesia-Timor Leste……………… 2) Perbedaan Indonesia-Timor Leste………………….
172 172 172 173 174 174 174 175 176 178 178 179 180 182 185 185
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN…………………………... 188 A. Kesimpulan…………………………………………….. 188 B. Saran…………………………………….………………. 190 DAFTAR PUSTAKA………………………………….………........... 193
xiv
