BAB II KEBERADAAN JAMINAN KEBENDAAN ATAUPUN JAMINAN PRIBADI DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA. a. Sejarah Lembaga Pembiayaan di Indonesia

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II KEBERADAAN JAMINAN KEBENDAAN ATAUPUN JAMINAN PRIBADI DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA

A. Modal Ventura a.

Sejarah Lembaga Pembiayaan di Indonesia Menurut Miranda Nasihin, keberadaan lembaga pembiayaan di

Indonesia dijelaskan sebagai berikut : Tahun 1974, berawal dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 7 Pebruari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya ditegaskan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan dalam pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini bidang usaha lembaga pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumen Finance), Modal Ventura (Venture Capital), Usaha Kartu Kredit (Credit Card) dan Perdagangan Surat Berharga. Pada perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 berturut-berturut diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998. Pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan diatur bahwa Modal Ventura (Venture Capital) tidak termasuk ke dalam Lembaga Pembiayaan. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan diberikan dua opsi yaitu sebagai Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital). Selanjutnya, peraturan tentang Lembaga Pembiayaan digantikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 yang kemudian mengalami perubahan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan. Terakhir, peraturan tentang Lembaga Pembiayaan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.5

5

Miranda Nasihin, Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012 h. 9-11

13 Tesis

KEDUDUKAN JAMINAN KEBENDAAN ...

EDI WAHYUNINGATI


14

Peraturan Pembiayaan Modal Ventura Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/ PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan tanggal27 Oktober 2000

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tentang Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tanggal 30 Oktober 1995

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri perdagangan Republik Indonesia tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga Pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


15

Menurut Sunaryo, lingkup usaha lembaga pembiayaan tersebut disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 di mana bidang usaha modal ventura menjadi kegiatan yang terpisah dari perusahaan pembiayaan, dengan kata lain usaha modal ventura harus dilakukan dengan mendirikan perusahaan tersendiri khusus untuk kegiatan usaha Modal Ventura. Pemisahan modal ventura dari bidang usaha lembaga pembiayaan didasarkan pada pertimbangan agar bisnis modal ventura dapat berkembang lebih optimal mengingat pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya dalam lingkup usaha lembaga pembiayaan. Di samping itu dengan terpisahnya modal ventura dari lembaga pembiayaan menjadi lembaga keuangan tersendiri diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam penyaluran pembiayaan untuk membantu usaha kecil menengah. 6 Menurut Munir Fuady, “ Sejarah perkembangan modal ventura di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periode, yaitu: 1) Modal ventura dalam periode informalistik Periode Informalistik dari perkembangan modal ventura ini sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia sebab dalam masyarakat Indonesia baik masyarakat asli maupun masyarakat timur asing seperti India dan Cina sudah biasa saling membantu terutama antara sesama anggota keluarga dalam arti luas, atau antara sesama kerabat, misalnya seseorang yang mempunyai modal kemudian membantu bisnis dengan jalan memberikan bantuan modal dengan deal bahwa hasil dari bisnis yang bersangkutan akan dibagi di antara mereka. Deal-deal seperti ini sudah meresap dalam masyarakat Indonesia yang mirip dengan deal bisnis Modal Ventura….” 2) Modal ventura dalam periode formatif Dalam masa formatif ini bisnis modal ventura sudah mulai memperhatikan bentuknya, sudah mulai melembaga, terencana dan dengan target tertentu, tetapi juga masih sarat dengan ideologi untuk membantu perusahaan kecil…tidak dapat terbantahkan bahwa sejarah lahirnya modal ventura di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran suatu badan usaha milik negara yang diberi nama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang didirikan dalam tahun 1973 dengan modal dipegang oleh 6

Tesis

Sunaryo, Op. Cit. h. 8


EDI WAHYUNINGATI


16

Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, inilah tonggak sejarah kelahiran lembaga Modal Ventura di Indonesia. Waktu itu PT. Bahana memang ditujukan untuk membantu perusahaan skala kecil dan menengah….” 3) Modal ventura dalam periode legalistik Masa perkembangan modal ventura yang legalistik ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan , termasuk modal ventura ini yakni dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan di mana dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 kemudian diejawantahkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan….”7 Perusahaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tahun 1973 yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Ventura Pada Tahun 1993 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia mendirikan PT. Bahana Artha Ventura, perusahaan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam menumbuhkembangkan kemampuan perusahaan-perusahaan dengan melakukan atau menjadi pelopor/sponsor utama untuk pendirian Perusahaan Modal Ventura daerah di berbagai provinsi di Indonesia. Pasal 5 Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perjanjian Antar Pendiri/Pemegang Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut : 1.

2.

Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan wajib dibuat dan ditandatangani oleh para pihak menurut bentuk, isi serta tata cara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta perjanjian ini. ……atau Kuasa yang secara sah ditunjuk olehnya wajib untuk mengurus Perolehan Pengesahan atas Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan pada instansi yang berwenang dan selanjutnya pada Kantor

7

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 150-152

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


3.

4

5

b.

17

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah tempat kedudukan Perseroan atau pada instansi lainnya yang berwenang dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal pengesahan atas Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan karena suatu alasan atau sebab apapun tidak diperoleh dari instansi yang berwenang, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk mengusahakan sebaikmungkin perubahan atas Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perseroan hingga seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang guna perolehan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dapat diperoleh. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar (sebagaimana pokok-pokoknya terlampir) mengikat para pihak dan karenanya para pihak wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan dengan sebaik-baiknya. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.8

Esensi Modal Ventura 1)

Karakteristik Modal Ventura Mengenai masuknya pengaturan Lembaga Pembiayaan dalam

bidang usaha modal ventura ke dalam peraturan perundang- undangan telah mendapat pengertian yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Menurut Sunaryo sebagaimana mengutip dari Tony Lorenz, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko di mana penyedia dana (Venture Capital) terutama mengharapkan capital gain bukan pendapatan bunga atau deviden.9

8

Andi Maradang Mackulau, Aspek-Aspek Hukum Pembiayaan Dengan Modal Ventura, Bahana Artha Ventura, Jakarta, 1995, h. 6-7 9 Sunaryo, Loc. Cit. h. 19

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


18

Menurut Sunaryo sebagaimana mengutip dari Handowo Dipo, yang dimaksud dengan modal ventura dapat diartikan dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.10 Dari berbagai definisi di atas, Sunaryo mengatakan karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut (a)

(b)

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Bantuan pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha bukan dalam bentuk pinjaman (Loan), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (equity participation) atau setidak-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity (Convertible). Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (long term) biasanya di atas 3 (tiga) tahun. Pembiayaan ini berisiko tinggi (high risk) karena tidak didukung dengan jaminan (Collateral). Motif utamanya tetap bisnis yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas risiko yang tinggi. Perusahaan Modal Ventura terlibat dalam manajemen (hand on management) pada Perusahaan Pasangan Usaha. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis serta memiliki jiwa entrepreneurship.11

Bantuan pembiayaan oleh Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal bersifat sementara, pembiayaan modal ventura berisiko tinggi, Perusahaan Modal Ventura mengharapkan keuntungan yang tinggi, pembiayaan oleh Perusahaan Modal Ventura bersifat aktif dan Perusahaan Modal Ventura bersedia membiayai bisnis pada semua tingkatan pertumbuhan yang memiliki potensi untuk berkembang.

10 11

Tesis

Ibid. Ibid., h. 25-26


EDI WAHYUNINGATI


19

Menurut Pasal 1233 BW, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Buku III BW tidak memberikan rumusan tentang perikatan. Oleh sebab itu, menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum yang terjadi dalam modal ventura adalah hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang membutuhkan bantuan dana untuk bisa mengembangkan produknya. Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian yang di buat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Doktrin adalah pendapat umum mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak artinya bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian mengenai pelaksanaannya dan syarat-syaratnya dan bebas untuk menentukan bentuknya (tertulis, tidak tertulis). Perjanjian modal ventura yang dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak Perusahaan Modal Ventura dan pihak Perusahaan Pasangan Usaha yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW sehingga

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


20

perjanjian modal ventura tersebut mengikat bagi Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2).

Para pihak yang terlibat dalam Modal Ventura Menurut Miranda Nasihin, pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan Modal Ventura yaitu : a)

b)

Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) adalah pihak yang mendapatkan bantuan dana atau pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura. Notaris : Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura inisiatif untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari para pihak terutama Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Notaris merupakan salah-satu pihak utama yang terlibat dalam membuatkan akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha sebagai alat bukti apa saja yang diperjanjikan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Notaris juga dapat berperan untuk memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah hukum yang perlu dijembatani.12

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura memberikan definisi Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan atau penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura (PMV).

12

Tesis

Miranda Nasihin, Op. Cit. h. 112-113


EDI WAHYUNINGATI


21

Oleh sebab itu, berdasarkan definisi di atas maka para pihak yang terikat hubungan hukum dalam perjanjian Modal Ventura, para pihak tersebut yaitu Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha.

B. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II BW yang isinya dapat dikelompokkan menjadi tentang benda, hak kebendaan, warisan, piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotik. Buku II BW pada asasnya menganut sistem tertutup artinya di luar Buku II BW tidak dikenal hak-hak kebendaan yang lain dan para pihak tidak untuk memperjanjikan (menciptakan) hak kebendaan yang baru. Hak kebendaan bersifat mutlak artinya hak itu dapat ditegakkan terhadap semua orang baik rekan sekontrak maupun pihak yang bukan rekan sekontrak untuk menghormati hak milik misalnya hak kebendaan, hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian yang disebut dengan asas prioritas dan hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Menurut Haji Salim HS sebagaimana mengutip dari hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, jaminan

kebendaan

mempunyai

ciri-ciri “

kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan (pribadi) tidak memberikan hak mendahului atas

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


22

benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan .13 Menurut Haji Salim HS sebagaimana mengutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya. Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu : 1.

Hak mutlak atas suatu benda.

2.

Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.

3.

Dapat dipertahankan terhadap siapapun.

4.

Selalu mengikuti bendanya dan

5.

Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan (pribadi) yaitu : 1.

Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.

2.

Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan

3.

Terhadap harta kekayaan debitor umumnya.14

R. Subekti mengemukakan pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan

13 14

Tesis

Haji Salim HS, Op. Cit. h. 23 - 24 Ibid., h. 24


EDI WAHYUNINGATI


23

menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. 15 Dengan demikian jaminan kebendaan merupakan kekayaan debitor sendiri atau pihak ke tiga untuk keuntungan debitor, misalnya benda tidak bergerak yang dijamin dengan hak tanggungan meskipun sudah dialihkan atau dibawa orang lain maka hak kebendaan tetap melekat pada benda tidak bergerak tersebut dan dapat dialihkan pada pihak lain artinya peristiwa perdata yang dapat digunakan untuk mengalihkan hak milik yaitu jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Kekayaan debitor dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Hukum Perdata untuk menentukan jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Benda jaminan berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan benda jaminan berupa benda tidak bergerak maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik, hak tanggungan ataupun fidusia khususnya untuk rumah susun. Menurut Pasal 1150 BW, gadai adalah : Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Oleh sebab itu, obyek gadai harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian diserahkan dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga yang disepakati

15

R. Subekti, Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 17

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


24

dan jika obyek gadai tidak ditarik dari kekuasaan nyata debitor maka gadainya batal demi hukum. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Atas dasar definisi tersebut berarti hak milik berpindah dari debitor kepada kreditor akan tetapi secara faktual tidak pernah terjadi. Suatu benda jika dijaminkan maka hak milik tetap pada debitor dan kreditor mempunyai hak jaminan kebendaan artinya jika debitor wanprestasi maka obyek fidusia akan dijual lelang dan sisa dari hasil lelang dikembalikan pada debitor, sehingga Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyimpang dari pernyataannya bahwa hak milik berpindah dari debitor kepada kreditor. Benda jaminan berupa benda tidak bergerak dengan lembaga jaminan hak tanggungan, maka atas dasar Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dengan demikian hak tanggungan merupakan hak untuk memperoleh

pelunasan piutang terlebih dahulu dari kreditor lain, hak itu tetap mengikuti bendanya ketangan siapapun benda itu berada, hak kebendaan yang lahir terlebih

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


25

dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian, asas publisitas serta memberikan kepastian pada kreditor dalam pelaksanaan eksekusi. Hipotik diatur dalam Pasal 1162-1232 BW untuk benda tidak bergerak kecuali tanah karena sudah diambil alih oleh Undang-undang Pokok Agraria yaitu bila obyeknya tanah harus dengan hak tanggungan. Hipotik obyeknya adalah kapal laut di atas 20 m3 dan pesawat terbang. Bank meskipun sudah dilindungi oleh Pasal 1131 BW dalam pemberian kredit, namun bank tetap minta jaminan khusus sebagai penyimpangan dari Pasal 1131 BW (jaminan umum). Pada prinsipnya semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Haji Salim HS sebagaimana mengutip dari R. Subekti, benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah : 1. Dapat secara mudah membantu peroleh kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. 2.

Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

3.

Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya.16

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keabsahan dokumen dan kebenaran data, obyek jaminan milik debitor atau pihak lain, terdapat tidaknya pembebanan hutang ataupun sengketa atas obyek jaminan dan obyek jaminan harus memiliki nilai atau harga secara ekonomi. Guna memberikan kepastian hukum para pihak dan melindungi pihak yang lemah terutama kreditor,

16

Tesis

Haji Salim HS, op. cit. h. 27 - 28


EDI WAHYUNINGATI


26

hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha. C.

Jenis Pembiayaan Modal Ventura Usaha modal ventura berupa penyertaan modal pada Perusahaan Pasangan

Usaha mendasarkan pada prospek dan kelayakan usaha dari Perusahaan Pasangan Usaha yang beraneka ragam jenis usahanya, kemampuan manajerial dan badan usaha Perusahaan Pasangan Usaha, mengakibatkan Perusahaan Modal Ventura dalam menyalurkan dananya pada Perusahaan Pasangan Usaha dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan meliputi : a. Penyertaan saham. b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Menurut Sunaryo, penyertaan secara langsung dalam bentuk saham dapat dilakukan

dengan

cara

mendirikan

suatu usaha bersama dalam bentuk

Perseroan Terbatas dan penyertaan/pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) pada Perusahaan Pasangan Usaha.17 a.

Penyertaan secara langsung dalam bentuk saham dengan mendirikan

suatu usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Penyertaan modal dengan cara mendirikan usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas untuk meminimalkan risiko yang bisa terjadi, suatu badan usaha 17

Tesis

Sunaryo, op. cit. , h. 32 - 33


EDI WAHYUNINGATI


27

merupakan badan hukum PT jika memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri/pemegang saham dan pengurusnya, memiliki kepengurusan, pertanggung jawaban pendiri/pemegang saham dan pengurus sebatas saham yang dimiliki serta akta pendirian/anggaran dasar memerlukan pengesahan dari instansi yang berwenang. Konsep mendirikan usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas merupakan kewajiban bagi Perusahaan Modal Ventura dengan calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk menjalankannya, setelah berlakunya undang-undang tentang Perseoan Terbatas menjadi kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum, di luar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka dalam mendirikan usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW) artinya Perusahaan Modal Ventura maupun Perusahaan Pasangan Usaha bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi perjanjian dan bebas menentukan bentuknya baik perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Jika perjanjian berbentuk tertulis maka perjanjian harus dibuat dengan suatu akta otentik, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam daftar perusahaan, selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan sesuai Pasal 1320 BW bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : a. Sepakat yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. Suatu hal tertentu

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


28

d. Suatu sebab yang diperbolehkan Perjanjian tersebut disebut perjanjian antar calon pendiri / pemegang saham, peraturan lain yang juga harus diperhatikan dalam pendirian usaha bersama ini adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Penyertaan/pengambilan sejumlah saham simpanan (portofolio) artinya saham yang belum diterbitkan oleh perusahaan (Perseroan Terbatas) atau masih dalam portepel pada Perusahaan Pasangan Usaha, dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha yang hendak dibiayai telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan cara Perusahaan Modal Ventura membeli sebagian saham Perusahaan Pasangan Usaha dengan mengubah akta pendirian Perusahaan Pasangan Usaha sehingga terjadi peralihan hak atas saham tersebut. Menurut Munir Fuady bahwa jika Perseroan Terbatas dari calon Perusahaan Pasangan Usaha telah terbentuk maka prosedurnya : setelah di buat perjanjian modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha diadakanlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Perusahaan Pasangan Usaha untuk menyetujui masuknya Perusahaan Modal Ventura dengan membeli saham lama atau mengambil saham dalam portepel, ataupun dapat terjadi dengan terlebih dahulu meningkatkan modal dasar dan/atau modal ditempatkan untuk dibeli atau disetor Perusahaan Modal Ventura sebagai investasi baru. Kemudian

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


29

mungkin juga rapat mengubah anggaran dasar atau mengangkat board direksi dan/atau komisaris yang baru setelah itu baru dibuat akta jual beli saham. Selanjutnya jika saham yang akan dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura berasal dari saham dalam portepel maka perjanjiannya disebut Perjanjian Penyetoran Modal dan jika ada saham pendiri yang dibeli oleh Perusahaan Modal Ventura maka dokumentasinya disebut dengan Jual Beli Saham.18 Dengan demikian Perusahaan Pasangan Usaha yang telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum, maka pemilik Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas itu sendiri, sedangkan saham adalah bukti pemilikan modal yang ditempatkan oleh Perseroan Terbatas. Saham pada hakekatnya hak yang digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Perseroan Terbatas menjual saham bukan berarti menjual perusahaan namun saham dan hak-hak yang melekat pada saham tersebut misalnya hak suara, deviden dan pernyataan dalam Perseroan Terbatas. Pemilik saham adalah orang atau badan hukum yang mengambil porsi saham dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas sebagai bukti penyertaan modal sedangkan pemilik perusahaan adalah perusahaan (Perseroan Terbatas) itu sendiri karena Perseroan Terbatas (PT) adalah subyek hukum. Pembagian keuntungan dalam penyertaan modal dalam bentuk pengambilan sejumlah saham dilakukan dengan pembayaran dividen dan/atau perolehan capital gain atas pengalihan jumlah saham Perusahaan Modal Ventura pada saat berakhirnya perjanjian.

18

Tesis

Munir Fuadi, op. cit. h. 163, 168


EDI WAHYUNINGATI


30

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Jenis pembiayaan ini adalah obligasi yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas akibatnya kedudukan Perusahaan Modal Ventura dan para pesero perusahaan selaku pemegang saham yang terikat pada anggaran dasar ketentuan Perseroan Terbatas. M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiawardana, Arman Nevi dan Adiwarman menyatakan, saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta

kekayaan perusahaan apabila

perusahaan tersebut mengalami

likuidasi.19 Sebelum obligasi dikonversi menjadi saham dilakukan dalam bentuk utang-piutang, selanjutnya pada saat konversi dilakukan harus tersedia saham portofolio dan dengan dikonversikannya obligasi ke dalam saham maka semua jaminan yang telah diletakkan menjadi hapus atas dasar perjanjian Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Pada penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, setelah obligasi dikonversi menjadi saham maka Perusahaan Modal Ventura berhak atas pembagian dividen dan capital gain atas pengalihan penyertaannya dalam Perusahaan Pasangan Usaha. Hal ini disebabkan tujuan obligasi konversi dalam modal ventura adalah pengambilan saham, oleh sebab itu penghasilan Perusahaan Modal Ventura atas penyertaannya berupa imbalan penyertaan atau imbalan

19

Tesis

M. Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, h. 190


EDI WAHYUNINGATI


31

investasi. Konsekuensi hukum lain yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha sebelum berakhirnya masa obligasi adalah Perusahaan Pasangan Usaha melakukan pembayaran atas penyertaan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha wajib membeli kembali harga pengeluaran obligasi ditambah dengan imbalan penyertaan atau investasi dalam jumlah tertentu. Jika Perusahaan Pasangan Usaha membayar dividen kepada seluruh pemegang saham maka Perusahaan Modal Ventura berhak mendapat bagian tertentu dari dividen. Pada saat obligasi dikonversi menjadi saham maka semua jaminan yang melekat menjadi hapus, hal ini menunjukan bahwa obligasi lebih aman dibandingkan dengan saham. Di dalam obligasi terdapat pendapatan yang pasti karena selain pokok utang dikembalikan akan ada bunga yang dibayarkan pada jangka waktu tertentu jika sudah jatuh tempo. Sedangkan pada saham meskipun ada dividen (keuntungan yang dibagi) bagi pemegang saham dari perusahaan (Perseroan Terbatas) tertentu, maka dividen tergantung pada prospek perusahaan tersebut serta ada hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian obligasi adalah suatu bukti hak atas utang dan tidak bersifat fluktuaktif. Saham merupakan hak atas penyertaan perusahaan (PT) yang bersifat fluktuaktif artinya terkadang untung terkadang juga rugi. c.

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha adalah bentuk

penyertaan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam usaha bersama antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha baik yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum atas dasar bagi hasil dengan

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


32

menentukan prosentase keuntungan yang diperoleh setiap bulan (periode tertentu). Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha ini disebabkan faktor keterbatasan Perusahaan Modal Ventura baik dari segi kemampuan dana maupun sumber daya manusianya yang akan menempati manajemen Perusahaan Pasangan Usaha, bentuk usaha Perusahaan Pasangan Usaha sebagian besar usaha perseorangan, Firma, CV, yang merupakan usaha kecil. Atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara bahwa Usaha Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha

yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-

tingginya Rp. 600 juta atau aset / aktiva setinggi-tingginya Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Menurut Munir Fuady, beberapa manfaat dari membantu usaha kecil lewat sistem modal ventura ini dapat disebutkan antara lain : 1). 2).

3).

4).

Merupakan bagian dari usaha dalam rangka pemerataan pendapatan. Bila dibandingkan antara jumlah modal yang ditanam dengan jumlah tenaga kerja, maka perusahaan kecil lebih banyak menampung tenaga kerja. Pengusaha kecil pada umumnya relatif lebih fleksibel, sehingga lebih mudah menyesuaikan dengan berbagai perkembangan dan perubahan. Perusahaan berskala kecil dan menengah dibanyak negara terbukti cukup efisien dan mampu menjadi penopang ekonomi suatu negara.20

Selanjutnya, Munir Fuady mengatakan yang tergolong ke dalam pengusaha kecil yang pantas mendapat bantuan lewat modal ventura dengan misi khusus untuk membantu perusahaan kecil, dapat disebutkan antara lain : 20

Tesis

Munir Fuady, op. cit. h. 199 – 200


EDI WAHYUNINGATI


1). 2). 3). 4). 5). 6).

33

Kelompok pengusaha informal termasuk asongan dan kaki lima. Kelompok bukan pengusaha seperti home industry atau satuan usaha keluarga. Kelompok petani dengan satuan usaha keluarga. Kelompok usaha kecil tetapi formal. Kelompok pengusaha koperasi. Kelompok periset dan penegembangan teknologi baru.

Dalam hal ini modal ventura hanya dapat membiayai kelompok pengusaha kecil formal dan kelompok periset dan pengembangan teknologi baru.21 Hakikat dari pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha menanggung setiap risiko selama berlangsungnya penyertaan dalam usaha bersama secara proporsional atas pembagian keuntungan yang ditetapkan secara bagi hasil, sehingga jaminan pribadi yang mungkin ada hanya sebagai upaya bagi Perusahaan Modal Ventura untuk meminimalkan risiko yang bisa terjadi karena nilai jaminan di bawah nilai penyertaan konsekuensinya atas dasar Pasal 1132 BW, utang yang lebih besar dari pada nilai jaminan, maka kreditor kedudukannya sama, pelunasan utang secara proporsional tidak ada yang diistimewakan, berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, walaupun bank sudah dilindungi oleh Pasal 1131 BW dalam pemberian kredit, bank tetap mendasarkan pada prinsip kehati-hatian diantaranya minta jaminan khusus. Perjanjian jaminan itu merupakan perjanjian kebendaan yang tunduk pada buku II BW sehingga kreditor mempunyai hak kebendaan sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian jaminan atau perjanjian accessoir yang eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian accessoir nyapun berakhir, tidak berlaku sebaliknya, perjanjian accessoir berakhir maka tidak

21

Tesis

Ibid., h. 200


EDI WAHYUNINGATI


34

menyebabkan perjanjian pokoknya berakhir.

Atas dasar Pasal 39 angka (1)

Peraturan Menteri keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 bahwa jumlah penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi oleh Perusahaan Modal Ventura kepada setiap Perusahaan Pasangan Usaha dibatasi paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan Modal Ventura dan selanjutnya dalam Pasal 40 angka (1) disebutkan jumlah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha dibatasi paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total aset Perusahaan Modal Ventura. D. Jaminan Kebendaan Ataupun Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Hakikat ekonomi, yaitu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kegiatan ekonomi selalu berusaha untuk mengatasi kebutuhan manusia walaupun ada pihak yang harus dirugikan terutama kelompok usaha kecil yang memerlukan tambahan dana sebagai modal usaha tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan karena lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi pada jaminan dan tingkat bunga pinjaman yang dibebankan oleh bank relatif masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, bank pada umumnya cenderung mengucurkan dana pada pengusaha menengah dan besar, karena pengusaha menengah dan besar memiliki manajemen, jaminan kredit yang lebih baik dan lebih pasti dari pada pengusaha kecil. Kenyataan tersebut mendorong pemerintah untuk lebih memusatkan perhatiannya pada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan melakukan deregulasi di sektor moneter untuk menggairahkan industri keuangan guna

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


35

menumbuhkan berbagai sektor usaha kecil. Menurut KPHN Hoedhiono Kadarisma sebagaimana mengutip dari Subiakto, menyebutkan perlunya dua hal guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan pengusaha kecil, pertama dengan menghilangkan dan atau mengurangi segala hambatan atau kendala yang menyebabkan pengusaha kecil tidak dapat berkembang, dan kedua mendorong penciptaan kondisi yang dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pengusaha kecil.22 Dasar pemikiran ini yang kemudian melahirkan konsep penyertaan modal ventura.

Modal Ventura dalam bahasa Inggrisnya adalah Venture Capital

diartikan sebagai usaha yang mengandung risiko, oleh sebab itu modal ventura diartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan. Perusahaan Modal Ventura dalam melakukan pembiayaan tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga terlibat dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha, karena usaha kecil memiliki kemampuan dan wawasan yang terbatas sehingga tidak dapat mengembangkan kreasi baru yang dapat dihasilkan dari usaha kecil. Usaha modal ventura baru dapat dilakukan sesudah perusahaan yang akan di bantu dinilai patut dan layak dengan memperhatikan prospek usaha, manajemen dan memungkinkan berbentuk Perseroan Terbatas dengan tidak menuntut pembayaran bunga pinjaman, sehingga bermanfaat bagi pengusaha. Menurut KPHN Hoedhiono Kadarisman, modal ventura memberikan manfaat bagi pengusaha baik dari segi operasional maupun keuangan perusahaan yang bersangkutan : 22

KPHN Hoedhiono Kadarisma, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan UsahaMasa Depan, IBEC, Jakarta, 1995, h. 16 - 17

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


36

a. Berupa adanya jaminan keberhasilan usaha. Hal ini dikarenakan pihak pemilik modal (investor yang menyertakan modal ventura), dalam kegiatan usaha barunya itu, melibatkan berbagai pihak dengan bermacam-macam keahlian yang dimiliki, sehingga sangat mendukung perkembangan usaha baru tersebut. Dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh perusahaan investor dapat memperkecil atau mengurangi risiko investasi….” b. Berupa keberhasilan distribusi produk, ini dikarenakan para pemilik modal dalam kegiatan usaha barunya mengikutsertakan permodalan distributor yang telah berpengalaman dan terbukti berhasil dalam menyalurkan produk-produk yang ditanganinya….” c. Berupa peningkatan profitibilitas atau peningkatan daya kemampuan badan usaha baru tersebut dalam menghasilkan keuntungan….” d. Berupa likuiditas keuangan. Di samping tidak menanggung beban bunga, penyertaan modal dengan pola ini juga tidak menanggung beban pembayaran angsuran seperti halnya pinjaman berjangka. e. Berupa struktur pembiayaan yang lebih sehat….23 Dalam hal ini terlihat bahwa Penyertaan Modal Ventura merupakan alternatif pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan harus membayar bunga pinjaman dari bank karena modal ventura pada umumnya diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah bukan pada perusahaan besar, karena perusahaan besar dengan keunggulan modal yang dimiliki merasa tidak sepenuhnya bergantung pada mitra usaha dan sewaktu-waktu dapat memilih mitra usaha yang lain yang lebih menguntungkan, kurang transparan dalam menentukan manajemen dan pola kepemimpinan terhadap mitra usaha. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Modal Ventura antara lain bantuan pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha bukan dalam bentuk pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal, konsekuensinya Perusahaan Modal Ventura terlibat dalam manajemen pada Perusahaan Pasangan Usaha sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapat dana dari sumber pendanaan yang lain dan merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan fleksibel,

23

Tesis

Ibid., h. 151 – 152


EDI WAHYUNINGATI


37

oleh sebab itu Perusahaan Modal Ventura harus selektif dan berhati-hati dalam memiliki mitra usaha yang dalam hal ini calon Perusahaan Pasangan Usaha sebab bisnis penyertaan modal ventura berisiko tinggi. Dalam perjanjian modal ventura, jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi tidak diperlukan terutama dalam perjanjian penyertaan modal dan perjanjian antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas karena jenis pembiayaan Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dalam bentuk

penyertaan

saham,

sedangkan

dalam

bentuk

obligasi

konversi

dimungkinkan adanya jaminan selama obligasi belum dikonversi menjadi saham karena sebelum obligasi dikonversi menjadi saham merupakan utang-piutang berdasarkan perjanjian yang diatur dalam ketentuan-ketentuan BW. Selanjutnya sejak konversi dilakukan maka semua jaminan seketika itu juga hapus sebab saat obligasi dikonversi menjadi saham, kedudukan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha selaku para pemegang saham yang terikat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas. Sedangkan pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil, nilai jaminan pribadi dibawah jumlah penyertaan berbeda dengan besarnya nilai jaminan yang seharusnya dalam dunia perbankan, karena pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil hanya sebatas sebagai upaya meminimalkan risiko apabila calon perusahaan pasangan usaha menunjukkan tidak adanya kemampuan untuk membayar kembali pokok investasi dan keuntungan pada Perusahaan Modal Ventura. Dengan demikian dari pemahaman terhadap keberadaan modal ventura, menunjukkan bahwa modal ventura dalam melakukan pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha tidak memerlukan jaminan kebendaan ataupun

Tesis


EDI WAHYUNINGATI


38

jaminan pribadi pada perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi sehingga perusahaan pasangan usaha dapat kehilangan kepemilikan atas perusahaannya karena melibatkan Perusahaan Modal Ventura di bidang keuangan, manajemen, administrasi dalam Perusahaan Pasangan Usaha berbeda dengan perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil yang memerlukan jaminan pribadi (personal guarantee) karena tidak berbentuk penyertaan saham dalam perseroan (pendirian Perseroan Terbatas) dan atas dasar kerjasama bagi hasil bukan utang-piutang, penyertaan modal bersifat sementara dalam jangka waktu tiga tahun sampai sepuluh tahun dan jika jangka waktunya terlalu panjang maka pembiayaan modal ventura menjadi mahal akibat pengembalian penyertaan modal sangat besar jika perusahaan yang dibiayai berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan modal ventura mempunyai tujuan membantu usaha skala kecil ataupun usaha baru yang belum layak mendapat fasilitas kredit dari bank akan tetapi mempunyai prospek usaha yang menjanjikan.

Tesis


EDI WAHYUNINGATI

BAB II KEBERADAAN JAMINAN KEBENDAAN ATAUPUN JAMINAN PRIBADI DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA. a. Sejarah Lembaga Pembiayaan di Indonesia

Recommend Documents