BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR DI INDONESIA

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR DI INDONESIA

A. Pelanggaran Merek Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang.103 Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama.104 Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya: 1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran;

103

Menurut sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis,1997), hlm. 34. 104 Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,(Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 55.

47 Universitas Sumatera Utara

2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar; 3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:105 1. Pembajakan merek (Trademark Piracy) 2. Pemalsuan (Counterfeiting) 3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (Imitations of Labels and Packaging) Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum tcrdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak bcrhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi’s, Wrangler, Osella, Country Fiesta,

105

WIPO Intellectual Property Handbook: PoIicy, Law and Use, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection.,522-524.

Universitas Sumatera Utara

Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.106 Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pelanggaran merek yang mirip dengan

pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (imitation of label and packaging). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.107 Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip - miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (similar) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip (similar) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (confusion). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

106

Sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pemasok Garmen dan Asesoris Indonesia (APOAI) dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin, 20 Maret 2000 dengan judul Pembajakan Merek Garmen Sulit Dihentikan. 107 WIPO Intellectual Property Handbook.Policy, Law and Use, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection.,524.


Perkembangan di bidang Merek adalah pelindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan pelindungan Merek.108 Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (passing off). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (likelihood of confusion)

dan

juga

mengarahkan

masyarakat

atau

konsumen

kepada

penggambaran yang keliru (misrepresentation). Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass off one‘s own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (unfair competition). 1.

Pengertian Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi

merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan curang dengan memirip-miripkan mereknya dengan merek yang mempunyai reputasi tinggi tersebut. Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak 108

Definisi merek di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor. 15 Tahun 2001, menunjukkan bahwa merek berfungsi sebagai tanda atau ciri untuk suatu produk barang atau jasa, yang berguna untuk membedakan produk yang satu dengan produk barang atau jasa lainnya yang sejenis.


cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk. Namun demikian hingga saat ini, hal-hal tersebut yang mendukung peningkatan reputasi belumlah didaftarkan sebagai merek. Pengertian passing off menurut Black’s Law Dictionary yaitu:109 “The act or an instance of falsely representing one’s own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement”. (tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. Passing off ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek.)

Tindakan passing off dapat juga dikatakan sebagai membuat beberapa representasi palsu yang cenderung membawa kita untuk percaya bahwa barang atau jasa adalah bagian dari mereka yang lain.110 Di negara-negara yang menganut sistem common law, seseorang dikatakan melakukan perbuatan passing off jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain. Passing off mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (tort) yang dilarang dan juga sebagai upaya gugatan untuk mendapatkan

suatu

penetapan

(injunction)

sebagai

pemulihan

atas

kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan passing off.

109

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, (St. Paul,Minn: West Publishing Co, 2004), hal. 1115. 110 lihat http://www.duhaime.org/LegalDictionary/P/PassingOff.aspx) yang menyatakan Making some false representation likely to induce a person to believe that the goods or services are those of another.


Suatu perbuatan passing off harus memenuhi tiga elemen yaitu111 pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum, kedua adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk yang diinginkan, ketiga terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading).

Menurut Djumhana dan Djubaedillah112 pengertian passing off adalah: “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memiripmiripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (goodwill) ini bisa terjadi pada bidang merek paten, desain industri maupun hak cipta.

111

Frans. H. Winata, Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan Persaingan Curang, http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/ diakses tanggal 20 Pebruari 2011. 112 Muhamad Djumhana & R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 265.


Copinger sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah (1993; 187) menyatakan:113 The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff’s, or by publishing a work where ‘get up’ so resemble that of the plaintiff’s work as to deceive the public info the belief that it is the plaintiffs work or is associated or connected with the plaintiff (Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya mernproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk dimana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat). Passing off terkait erat dengan apa yang disebut goodwill. Istilah goodwill sering digunakan bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata goodwill sering juga diartikan sebagai “itikad baik”. Penjelasan mengenai goodwill adalah sebagaimana dilukiskan oleh MacNaghten

sebagai

suatu

kebaikan

yang

bermanfaat

dan

bersifat

menguntungkan dari nama baik, reputasi dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. Goodwill adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha.114 Reputasi atau goodwill dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen.115 Kalangan

113

Ibid., hlm. 267. Sam Ricketson & Megan Richardson, Intellectual Property:Cases, Materials and Commentary, 2nd Editian, (Sidney : Butterworths, 1998), 777. 115 Keterlibatan pilihan teknologi (termasuk teknologi proses) baik yang dipatenkan maupun yang berupa rahasia dagang. yang berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap pembuatannya, ataupun penggunaan merek pada saat produk yang bersangkutan 114


pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. Reputasi merupakan pengakuan hasil aktifitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu di negara-negara dengan sistem Common Law, hukum memberikan pelindungan kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat didalamnya reputasi atau goodwill terhadap pihak yang hendak membonceng reputasinya. Perbuatan membonceng reputasi dalam perdagangan tidak hanya menyangkut hak atas merek tetapi berkaitan dengan hak-hak karya intelektual lainnya, misalnya: a. Reputasi yang timbul karena hasil karya cipta, misalnya karakter dan visualisasi dalam karya film b. Reputasi yang timbul dari tanda merek atau kaitannya. Berkaitan merek misalnya, tema-tema iklan produk merek bersangkutan, bentuk botol minuman atau parfum yang khas. c. Reputasi timbul dalam hubungan nama seseorang, kegiatan atau organisasi, seseorang memiliki reputasi karena hasil dari aktivitasnya yang melekat pada nama orang tersebut d. Reputasi timbul dan melekat pada suatu wilayah geografis, suatu daerah dengan indikasi-indikasi tertentu yang sifatnya khas karena faktor alam dan manusia atau kombinasinya menjadikan daerah tersebut menjadi terkenal dan

dipasarkan, menunjukkan keterlibatan HKI sejak awal hingga akhir produksi. Dapat dikatakan HKI telah hadir sebelum (sejak awal) produksi hingga saat pemasarannya. Karenanya, memang tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa globalisasi prodnk pada akhirnya juga berarti globalisasi HKI. (Bambang Kesowo, Implementasi Persetujuan TRIP$ dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional, Makalah ‘Penataran Lembaga dan Hukum Internasional", Universitas Padjadjarn, Bandung, 1997, hlm. 22)


mempunyai daya pembeda, misalnya ‘Champagne’ di Perancis, orang mengenal daerah tersebut sebagal peughasil minuman anggur yang khas berkualitas tinggi Dalam berbagai literatur, istilah passing dijumpai dan dikenal di negaranegara yang menganut sistem hukum common law. Hukum Passing off muncul dari tradisi dan kebiasaan dalam common law, ketika suatu usaha yang rnerniliki reputasi tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya, misalnya karena mereknya terlalu deskriptif, namun memerlukan pelindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut.116 Hukum passing off ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku usaha yang asli. Pada awalnya, perbuatan passing off terjadi ketika seseorang memberikan gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain (bentuk klasik). Perbuatan ini yang sering disebut “membonceng di belakang” reputasi milik orang lain. Misalnya dalam Kasus Reddaway v Banham (1896) AC 199117 dimana Penggugat telah membuat dan menjual mesin pembuat ikat pinggang yang disebut Camel Hair Belting. Tergugat, mantan pegawai di perusahaan Penggugat, memulai bisnis baru pada bidang yang sama dan menamainya sama dengan milik Penggugat. Penggugat dapat menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen potensialnnya mengira

116

“Choosing and Protecting your Brand” diambil dan http://www.out-law.com/page5541, diakses tanggal 15 Januari 2011. 117 Protecting the Brand: The Law of Passing Off & Registered Trade Marks ditulis oleh Peter Knight, diambil dari http://www.claytonutz.com diakses tanggal 20 Pebruari 2010.


bahwa produk yang dijual oleh Tergugat adalah produk yang berasal dari Penggugat. Pengadilan Banding berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh Penggugat adalah kata yang deskriptif yang menunjukkan jenis barang tersebut dan akhirnya kata tersebut bebas digunakan oleh siapa saja. Pengadilan Banding memutuskan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Namun House of Lords tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan menyatakan: “finding that the words had acquired a secondary signification, that is of products unique to the plaintiff. Lord Herschell said “I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to believe that they are getting the plaintiff’s manufacture when they are not, and thus to cheat the plaintiffs of some of their legitimate trade, i should regret to find that the law was powerless to enforce the most elementary principles of commercial morality.” Di negara-negara common law, yang dapat diminta dalam tuntutan berdasar passing off adalah berupa suatu penetapan hakim (injunction) yang berisi: 1) Penghentian perbuatan tergugat yang menyesatkan dan pernyataan untuk tidak menghalangi perbuatan tersebut, berupa: a) Menarik dari peredaran barang atau jasa yang rnenyesatkan tergugat untuk diserahkan atau dihancurkan. b) Meminta ganti rugi materiil atas kerugian nyata yang diderita dan sejumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk biaya pengacara dan biaya perkara. 2) Meminta ganti rugi yang bersifat immaterial akibat kerugian terhadap reputasinya. Dalam gugatan passing off

tidak dapat menuntut hukuman fisik atau

denda yang bersifat punitive. Tort of passing off adalah upaya perdata, yang dapat


dituntut adalah ganti kerugian dan penghentian pemakaian karakter atau merek. Sekarang ini, passing off diaplikasikan menjadi lebih luas ke berbagai bentuk praktek perdagangan curang (unfair trading) dan praktek persaingan curang (unfair competition) dimana kegiatan seseorang menimbulkan kerugian atau membahayakan reputasi milik orang 1ain. Menurut McManis dalam Simandjuntak118, pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang, diantaranya: 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang. 2) Penggelapan (misappropriation) nilai-nilai yang sulit diraba. 3) Dan bersifat jahat (malicious). Pengaturan passing off mencegah pihak lain untuk melakukan119 menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain dan menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang/jasa milik orang lain. Passing off merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai

perbuatan curang dalam bisnis. Hal ini juga ditegaskan oleh Mollengraaf yang mengatakan bahwa persaingan semacam itu ialah berwujud penggunaan upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan dan kejujuran di dalam pergaulan hukum dengan tujuan untuk mengelabui mata masyarakat umum dan merugikan

118

Emmy Pangaribuan S, Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan, (Yogyakarta:Makalah pada FH UGM,1999), hlm. 14. 119 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2010), hlm.119.


pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik langganan orang lain atau memperbesar peredaran barang- barangnya.120 Dalam Black’s Law Dictionary, disebutkan pengertian perbuatan persaingan curang sebagai berikut: A term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of endeavoring to substitute one’s own goods or products in the markets for those of another, having an established reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the name, title, size, shape or dictinctive peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general appearance of the package or those such simulations, the imitation being carried far enough to mislead the general public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name. Di negara-negara dengan sistem common law, persaingan curang (unfair competition), baik perbuatan melawan hukum menurut the common law dan the federal statute, diartikan sebagai “praktek curang dalam bisnis atau usaha”. Pengertian ini kemudian secara bertahap diperluas dalam praktek-praktek pengadilan berdasar konsep keadilan dan kejujuran dalam dunia usaha atau bisnis. Seperti dalam kasus yang terkenal yaitu kasus Arsenal Football Club Plc v Reed (2003).121 Dalam kasus ini diceritakan bahwa Arsenal adalah Klub Sepakbola Inggris yang sudah sangat terkenal, yang sering disebut “the gunners” atau “Arsenal”. Bertahun-tahun klub ini dikenal dengan logonya yaitu berupa sebuah meriam dan pelindungnya. Tahun 1989, Arsenal mendaftarkan beberapa merek produk berupa pakaian, sepatu olahraga dan barang lainnya. Ada dua

120

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagim Pertama,(Jakarta:UI Press, 1983), hlm. 24. 121 Peter Knight, Protecting the Brand, diambil dari http://www.claytonutz.com, diakses tanggal 20 Pebruari 2010.


merek kata yang didaftarkan yaitu “Arsenal” dan “Arsenal Gunners” dan dua merek gambar yaitu “The Crest Device” dan “The Cannon Device”. Adalah seorang bernama Mathhew Reed yang sejak tahun 1970 sudah menjual souvenir dan pakaian yang berhubungan dengan Arsenal. Namun dengan jelas Reed menuliskan kata “unofficial” untuk menunjukkan bahwa barang yang dijualnya tidak berhubungan dengan Arsenal. Reed berpendapat bahwa para pembelinya tidak tertipu mengenai asal barang tersebut, dan mereka membeli barang tersebut sebagai tanda untuk mendukung tim kesayangan mereka. Reed juga berpendapat bahwa dia tidak menggunakan merek terdaftar milik Arsenal sebagai merek untuk barang-barangnya, namun digunakan untuk hiasan dekoratif untuk mendukung Arsenal. Pada Pengadilan pertama, Reed menang. Namun ketika kasus diserahkan kepada European Court of Justice Arsenal yang dimenangkan. Pada prinsipnya ada 5 karakteristik dasar dalam gugatan passing off, yaitu:122 1) Misrepresentation 2) Made by a trader in the course of trade 3) To prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him 4) Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that is reasonable consequence), and

122

Dalam kasus Erven Warnink Besloten Vennotschap v J Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) AC 731, Inggris (dikenal dengan kasus “Advocaaf’).


5) Which causes actual damage to business or goodwill of the trade by whom the action is brought or, in a quia timet action; will probably do so. Berdasar

uraian

sebelumnya

dapat

dikatakan

bahwa

perbuatan

pemboncengan reputasi atas dasar passing off merupakan tort yang berasal dari hukum ciptaan (judge made law). Atau dapat juga dikatakan bahwa action for passing off adalah upaya alternatif melawan tindakan persaingan curang yang dianggap sebagai salah satu upaya efektif pelindungan merek dari praktek persaingan curang.

Di Inggris, Trademarks Act 1994 adalah undang-undang

tentang merek. Di Australia berlaku Trademarks Act 1995. Trademarks Act 1994 dan Trademarks Act 1995 lahir sebagai respon untuk memenuhi standar pelindungan merrk hasil penjanjian TRIPS.

Adapun kelebihan pelindungan

undang-undang merek (Trademarks Act) dibandingkan dengan tort of passing off antara lain adalah: 1) Pemegang merek terdaftar bisa menggunakan dasar gugatan atas pelanggaran merek berdasarkan ketcntuan undang-undang merek maupun tort of passing off sebagai pembarengan, bahkan sekaligus berdasarkan ketentuan persaingan curang yang bersifat umum, misalnya di Australia dengan ketentuan Pasal 52 Trade Parctices Act 1974; 2) Pelindungan merek terdaftar efektif sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek tanpa perlu membuktikan ada reputasi mereknya; 3) Trademarks Act menyediakan sanksi pidana berupa fisik atau denda;123

123

Jill McKeough&Andrew Stewart, Intellectual Property in Australia ,2nd edition, (Sidney:Butterworth,1997), p. 421.


2.

Pencemaran Merek Terkenal (Dilution) Ada dua macam pelanggaran merek yaitu memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain. Persamaan-persamaan ini yang dapat menyesatkan dan membingungkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Suatu merek akan melanggar merek yang sudah terdaftar jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/ menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk yang sebenarnya bermaksud membeli produk merek yang sudah terdaftar tersebut. Selain 2 (dua) macam pelanggaran merek tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek, yaitu: Trademark piracy (pembajakan merek), Counterfeiting (pemalsuan) dan Imitations of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suatu produk). Ketiga bentuk pelanggaran merek tersebut biasanya terjadi pada merek terkenal. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak.124 Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih

124

Dalam Article 6 bis The Paris Convention disebutkan bahwa “a well-Known trademark must be protected even if it is not registered in the country” sebagaimana dikutip oleh Dwi Agustine Kurniasih,S.H.,M.H dalam Pelindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) dalam media HKI Vol. V/No.6 Desember 2008.


rendah ditempeli dengan merek terkenal. Kasus pemalsuan merek terkenal sering terjadi seperti Levi’s, Giorgio Armani dan Emporio Armani125, M-150126; dan kasus merek Benetton.127 Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri.

Pelaku peniruan berusaha mengambil

keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Hal ini juga menyimpangi hak konsumen dalam hukum pelindungan konsumen yaitu hak untuk memilih dan mendapatkan kualitas barang sesuai dengan barang atas jasa yang dipilihnya.

Ketiga bentuk

pelanggaran merek ini juga dapat menyesatkan dan menyebabkan kebingungan pada konsumen. Seperti halnya dengan pelanggaran merek biasa, kedua macam pelanggaran merek dan ketiga bentuk pelanggaran merek yang telah disebutkan diatas, juga dapat dilakukan pada merek terkenal. Namun pada merek terkenal, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat mencermarkan reputasi dan mengurangi keunikan dari merek terkenal. Pencemaran merek terkenal tersebut, dikenal dengan nama dilution. Dilution tidak

125

Kasus merek antara GA Modefine S.A v. Sutedjo dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.216/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. 126 Kasus merek antara Osotspa Co.Ltd v. Wasli dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/MEREK/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. 127 Kasus merek antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company v. Benetton Group S.PA dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 02 PK/N/Haki/2005.


mempersyaratkan kebingungan, karena walaupun konsumen tidak bingung dengan menganggap barang atau jasa tersebut disponsori atau berkaitan dengan merek terkenal, namun ketakutan yang muncul adalah dilain waktu mereka akan berhenti mengkaitkan merek secara eksklusif dengan barang dan jasa pengguna merek sebelumnya.128 Jadi mengurangi kemampuan merek untuk membangkitkan respon positif calon konsumen bahwa merek tersebut berkaitan secara eksklusif dengan barang dan jasa pengguna merek sebelumnya (senior). Schechter mengatakan merek terkenal harus dilindungi dari pemakaian oleh produk yang lain yang mengikis keunikan dan nilai pembeda. Maka hukum merek harus mencegah pengurangan sedikit demi sedikit dari dispersi dan indentitas (gradual whittling away) dan menjaga ingatan masyarakat akan merek terkenal dari penggunaan produk-produk tidak sejenis.129 Hukum merek dalam pandangannya, harus dibuat untuk melindungi fungsi yang sebenarnya dari merek didalam pasar, yaitu sebagai nilai pembeda.130 Terdapat perbedaan yang jelas antara blurring dan confusion. Blurring terfokus pada pengurangan fungsi merek sebagai identitas unik dari merek dan jasa, sementara confusion terfokus pada kepercayaan yang salah bahwa pengguna junior dalam cara tertentu berkaitan 128

Terdapat 2 Jenis dilution, yaitu pengaburan (blurring) dan pencemaran (tarnishment). Pencemaran (tarnishment) terjadi pada saat pengguna merek junior menggunakan merek yang digunakan senior atau merek sejenis yang dapat merusak reputasi dari merek yang digunakan senior, seperti penggunaan merek dengan cara tidak sesuai secara total dengan citra yang diproyeksikan oleh merek. Tarnishment secara khusus menyangkut penggunaan merek terkenal atau unsur pembeda dan merek pada produk-produk dengan kualitas yang buruk atau penggunaan merek dalam konteks tidak sehat atau tidak baik. Blurring didasari oleh ide bahwa penggunaan merek pada produk yang berbeda akan “mengurangi kualitas pembeda dari merek” dan menyulitkan konsumen mengingat secara cepat produk yang asli. Penggunaan merek mungkin tidak membingungkan konsumen, tetapi dapat mengacaukan sinyal merek terkenal dan membuat konsumen kesulitan menghubungkannya dengan produk merek terkenal. Nilai pembeda dari merek berkaitan dengan efektifitas kekuatan penjualan. 129 Robert G.Bone. “ Schechter’s Ideas In Historical Context And Dilution’s Rocky Road “.24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 469. 130 Ibid.


dengan barang dan jasa pengguna merek senior. Pemilik merek terkenal harus mendapatkan pelindungan hukum terhadap pencemaran merek terkenal (dilution). Hal ini disebabkan karena pemilik merek terkenal telah banyak berinvestasi dengan mengiklankan dan membangun merek yang kuat. Hukum merek harus memberikan pelindungan yang sama antara berinvestasi melalui iklan dengan berinvestasi dengan melalui aset atau material. Dilution Theory Schechter, melindungi merek tidak hanya sebagai perwujudan goodwill yang telah ada, tetapi juga sebagai alat untuk menghasilkan goodwill masa datang yang belum dibuat. Schechter tidak hanya melihat dilution semata-mata sebagai suatu cara untuk mencegah penggunaan nilai goodwill atau free riding dalam investasi penjualan. Dilution merupakan “kerugian nyata” pemilik merek terkenal yang diakibatkan dari pelemahan kekuatan penjualan dari merek. Schechter menggunakan konsep “pelemahan kekuatan penjualan” dalam menjelaskan fungsi dari merek. Dalam menjelaskan merek semata-mata sebagai simbol dari goodwill tanpa mengakui merek sebagai agen ciptaan dan pelestarian yang nyata dari goodwill, akan mengabaikan aspek esensial dari merek yang seharusnya dilindungi. Sekarang ini merek tidak semata-mata sebagai simbol dari goodwill tetapi sebagai agen yang efekfif untuk penciptaan goodwill. Dalam pembuktian dilution dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu actual dilution dan likelyhood dilution. Pembuktian dengan menggunakan actual dilution merupakan konsep pembuktian pertama dari dilution yang dianut oleh Amerika Serikat. Dilution harus dibuktikan dengan penurunan nyata atau sebenarnya dari daya pembeda yang dimiliki merek


terkenal dan juga kerugian yang nyata yang diderita pemilik merek terkenal sebagai akibat penurunan daya pembeda tersebut. Pembuktian dengan actual dilution ini sangat sulit, oleh karena itu dalam perkembangan Amerika Serikat menggunakan likelyhood of dilution untuk membuktikan ada atau tidaknya dilution. Pada metode ini yang terpenting adalah pemilik merek terkenal dapat membuktikan potensi penurunan daya pembeda dari merek terkenal atas penggunaan merek yang serupa pada barang-barang tidak bersaing. Standard likelyhood of dilution dinyatakan dalam Trademark Dilution Revision Act. Pasal 43(c) (2) (b) Trademark Dilution Revision Act (TDRA), menyatakan: . . In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.131 (Dalam menentukan apakah merek atau nama dagang adalah mungkin menyebabkan dilution oleh blurring, pengadilan dapat mengacu pada faktorfaktor, seperti : (i) Tingkat kesamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal; (ii) Tingkat kekhususan yang melekat pada merek terkenal; (iii) Tingkatan untuk mana pemilik merek terkenal melibatkan secara substansial penggunaan ekslusive dari merek; (iv) Tingkat pengakuan dari merek terkenal; (v) Apakah pengguna merek berniat untuk membuat atau mengkaitkan dengan merek terkenal. (vi) Keterkaitan yang sebenarnya antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal.)

131

Trademark Dilution Revision Act of 2006, 109 P.L. 312, 2, 120 Stat. 1731.


Sedangkan untuk tarnishment pengadilan mengacu pada Pasal 43(c)(2)(c) Trademark Dilution Revision Act (TDRA) yang menyatakan “For purpose of paragraph (1), ‘dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.”(dilution karena tarnishment dilihat dari keterkaitan yang timbul dari persamaan antara suatu merek dengan merek terkenal yang merugikan reputasi dari merek terkenal.) Jadi dalam prakteknya, pelanggaran merek dan pencemaran merek terkenal (dilution) mempunyai macam dan jenis pelanggaran yang sama, tetapi dengan penekanan

yang berbeda.

Dalam

pelanggaran

merek

fokusnya

adalah

keterkecohan dan kebingungan konsumen yang diakibatkan dari pelanggaran merek. Sedangkan dalan pencemaran merek terkenal (dilution) yang menjadi fokus adalah penurunan daya pembeda atau nilai eksekutif dari merek terkenal sejalan dengan fungsi dari merek tersebut. Dalam hal terjadinya pencemaran merek terkenal (dilution), Amerika Serikat sebagai negara pelopor dilution memperbolehkan pemilik merek terkenal untuk menghentikan penggunaaan mereknya oleh pihak lain meskipun bukan untuk produk yang bersaing, dengan dasar bahwa penggunaan itu dapat menurunkan nilai mereknya. Trademark Revision Dilution Act (TRDA) Tahun 2006 Amerika Serikat memberikan prosedur perlawanan bagi pemilik merek terkenal terhadap merek pihak lain yang potensial mengakibatkan dilution melalui opposition of registration dan cancellation of registration. Namun Amerika Serikat tidak mengatur mengenai tindak pidana pencemaran merek terkenal (dilution) dan tidak memberikan upaya hukum pidana serta sanksi pidana atas pencemaran merek terkenal (dilution.


B.

Pelindungan Merek Dagang Terdaftar Pelindungan Merek dagang terdaftar bisa didasarkan ke dalam 2 (dua)

bagian yaitu berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia dan didasarkan kepada Konvensi Internasioanal.

1.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap pemilik merek terdaftar terdapat 3 (tiga) pelindungan hukum

132

yang diberikan oleh negara, yaitu pelindungan hukum preventif133, pelindungan hukum represif, dan penetapan sementara pengadilan niaga.

a.

Pelindungan Hukum Preventif Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Dalam hal seperti disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 mempunyai beberapa tindakan preventif untuk menanggulangi apabila keadaan-keadaan di atas terjadi, antara lain: Dalam hal seperti di atas Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mempunyai beberapa tindakan preventif untuk menanggulanginya, antara lain: 1)

Pembatalan pendaftaran merek. (Pasal 68 ayat (1)), dilakukan oleh: a) Pemilik merek terdaftar. b) Pemilik merek terkenal walaupun tidak terdaftar. Tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek ke pengadilan ini diatur dalam 2 (dua) macam, yaitu selama jangka waktu

132

Menurut Satijipto Raharjo, pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 133 Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi (Phillipus M. Hadjon, Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.


2)

3)

4)

5)

6)

7)

berlakunya pendaftaran (Pasal 69 ayat 1) dan Tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2). Penghapusan pendaftaran merek Penghapusan pendaftaran merek ini ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: a) Penghapusan atas permintaan pemilik merek terdaftar, penghapusan ini berlaku untuk seluruh atau sebagian jenis barang/ jasa yang diajukan kepada Kantor Merek. Dalam hal merek lisensi, penghapusan harus dengan persetujuan pihak penerima lisensi (Pasal 63) b) Penghapusan atas prakarsa Kantor Merek (Pasal 61) c) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah d) Penghapusan atas perintah Pengadilan Gugatan atas peniruan merek Perbuatan seperti pemalsuan, peniruan dan lain-lain dapat dituntut menurut ketentuan hukum perdata. Hal seperti ini dapat kita lihat dalam pernyataan Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan gugatan tentang kerugian, gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (2)). Gugatan ganti rugi ini dapat bersifat materiil maupun immateriil. Dalam hal penerima lisensi, penerima lisensi baik dengan sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dengan demikian KUHPerdata merupakan Lex Generalis, sedangkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 berfungsi sebagai Lex Specialis. Penyelesaian Hukum Pidana Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUHPidana. Selain itu dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga telah mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran merek berupa denda maupun penjara dan kurungan. Penanganan oleh Pabean Badan ini mempunyai kewenangan atas inisiatif sendiri untuk menunda pelepasan barang-barang yang telah terbukti melakukan pelanggaran di bidang Hak Milik Intelektual. Badan ini juga berwenang untuk memusnahkan barang-barang hasil pelanggaran tersebut serta melarang agar barang-barang tersebut tidak diekspor kembali. Penanganan Badan Standar Industri Barang-barang yang memakai merek tanpa hak dapat diyakini tidak memiliki kriteria standar industri yang ditetapkan, baik komposisi maupun kualitasnya dengan demikian dapat dikatakan berada di bawah standar (inferior quality goods of services) tindakan semacam ini merupakan salah satu objek dari Badan Standar Industri yang dalam hal ini dapat mengeluarkan keputusan untuk melarang barang-barang tersebut beredar karena merugikan konsumen serta pemilik merek. Pengawasaan oleh Badan Standar Periklanan. Disini badan pengawasan periklanan berfungsi untuk mengawasi situasi persaingan yang ada melalui kode etik periklanan.


b.

Pelindungan Hukum Represif Untuk Menyelesaikan Terjadinya Sengketa Pemilik merek terdaftar mendapat pelindungan hukum represif134 atas

pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pelindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainya seperti Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan sangat diperlukan. Perbandingan Sanksi Dalam UU Tahun 1992, 1997 dan 2001 dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel Perbandingan Sanksi Dalam UU Tahun 1992, 1997 dan 2001 Undang-Undang No.19/1992

Undang-Undang No.14/1997

Undang-Undang 15/2001

No.

Pasal 81 Pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta, untuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan

Sanksi pidana sama seperti UU No. 19/1992, hanya merubah kata “setiap orang” menjadi “barang siapa”

Pasal 90 Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupah kepada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

134

Pelindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan (Maria Alfons, “Implementasi Pelindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm.18.


Pasal 82 Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah untuk setiap orang yang dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek orang lain

keseluruhan dengan merek orang lain Pasal 91 Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta rupiah kepada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan orang lain. Pasal 92 ayat 1 Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah kepada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama dengan indikasi geografis. Pasal 92 ayat 2 Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta rupiah, kepada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis terdaftar Pasal 93 Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah kepada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan indikasi asal yang menyesatkan masyarakat Pasal 94


Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah kepada barang siapa yang memperdagangkan barang hasil tindak pidana diatas Pasal 83 Tidak menyebutkan Pasal 95 Tindak pidana dalam merupakan delik aduan Pasal 90-Pasal 94 Pasal 81 dan Pasal 82 merupakan delik aduan merupakan tindak kejahatan Sumber: UU No.19 Tahun 1992, UU No.14 Tahun1997 dan UU No. 15 Tahun 2001 Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 dirasakan masih belum membuat pelaku pelanggaran jera dalam melakukan pelanggaran atau pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia serta lingkungan hidup. Dengan maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia serta lingkungan hidup, misalnya pelanggaran Merek di bidang obatobatan, oli dan pelumas, suku cadang, kosmetik, pestisida dan produk berbahan kimia lainnya yang sangat merugikan, maka ketentuan mengenai sanksi pidana baik hukuman denda maupun hukuman badan yang dapat diberlakukan terhadap pihak pelanggar yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 harus diperberat. c. Perintah Penangguhan Sementara dari Kawasan Pabean Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan makin meluasnya pelanggaran HKI yang melintasi batas-batas negara, maka disadari mengenai pentingnya peranan yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai dalam melaksanakan pelindungan HKI. Sebelum berlakunya Persetujuan TRIPS (Trade Related


Aspects of Intellectual Properly Rights) instansi Bea Cukai di berbagai negara umumnya tidak banyak terlibat dalam pelindungan HKI. Secara khusus dalam TRIPS diatur ketentuan tentang penegakan hukum di bidang impor ekspor barang yang melanggar HKI, yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai yang mempunyai fungsi melakukan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.135 Sebagai aparat 'border enforcement', Bea Cukai dianggap memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di bidang HKI, yaitu: a) Bea Cukai akan dapat secara efektif mencegah dan menangkal barang-barang yang melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk dalam sistem distribusi dan peredaran bebas - di mana akan sangat sulit dan akan memakan biaya yang sangat besar untuk memberantasnya. Hal ini karena posisi Bea Cukai yang berada di pintu-gerbang dan perbatasan wilayah negara. b) Aparat Bea Cukai memiliki kewenangan di bidangnya, yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan atau penyitaan barang, melakukan pemeriksaan fisik (termasuk di tempat importir dan eksportir), serta memeriksa dokumen yang berkaitan. Dengan informasi yang dimiliki Bea Cukai dapat mengidentifikasi dan menangani sampai ke sumber darimana barang yang melanggar tersebut berasal.

135

Lihat http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html, tanggal 23 Maret 2014.

diakses


c) Dengan kerjasama antar Bea Cukai di berbagai negara (negara pengeksportransit- pengimpor), diharapkan dapat lebih mengefektifkan pencegahan pelanggaran HKI. Diterimanya TRIPS Agreement telah menjadikan peranan Bea Cukai dalam pelindungan HKI sebagai suatu keharusan. Ketentuan yang diatur dalam Part III TRIPS : Enforcement of Intellectual Property Rights, diantaranya mencakup Section 4 : Special Requirement Related to Border Measures, yang mengatur mengenai Suspension of Ralease by Customs Authorities (Penangguhan Pengeluaran Barang oleh Aparat Pabean), yang merupakan ketentuan standar yang harus diformulasikan dan diatur dalam ketentuan nasional masing-masing negara penandatangan WTO Agreements/ TRIPS. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka di tiap negara, aparat border enforcement, dalam hal ini Bea Cukai, harus ikut terlibat dalam pelaksanaan pelindungan HKI. Walaupun secara umum Bea Cukai dapat berperan penting dalam pelindungan HKI ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat efekvifitas Bea Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Keterlibatan Bea Cukai dalam pelindungan terhadap HKI merupakan suatu tugas yang baru ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Aparat Bea Cukai harus melaksanakan pengawasan terhadap wilayah yang luas dan pelayanan terhadap kelancaran perdagangan internasional yang semakin meningkat volumenya. Bea Cukai harus menangani bermacam-macam kepentingan dan prioritas, dengan prasarana yang terbatas. Ruang lingkup dan tingkat kewenangan yang diberikan


kepada Bea Cukai berbeda di tiap negara (walaupun terdapat standar pelindungan minimal yang diatur dalam TRIPS). WTO menyatakan bahwa peranan Bea Cukai harus dirumuskan secara tepat agar intervensi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang HKI, tidak menghambat arus perdagangan barangbarang yang sah. Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum/pelindungan HKI yang termuat dalam Preambule/konsideran dari TRIPS, yang menyatakan bahwa perlu dipastikan/dijaga agar tindakan dan prosedur penegakan hukum dibidang HKI tidak akan menjadi hambatan/barrier terhadap perdagangan yang sah (legitimate trade). 1)

TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan Kaitannya dengan Pelindungan HKI oleh Bea Cukai Pelindungan HKI sangat penting artinya bagi perkembangan teknologi

baru dan perdagangan internasional. Keyakinan dan dorongan bagi para penemu/ peneliti untuk melakukan inovasi dan penemuan-penemuan, hanya akan terjadi apabila ada jaminan pelindungan HKI yang baik. Pelindungan HKI yang memadai juga akan memacu peningkatan lalu-lintas perdagangan internasional, ekspor, investasi dan alih teknologi. Beberapa perjanjian internasional sebelumnya seperti Paris Convention136 telah mengatur mengenai standar pelindungan minimum yang harus diberikan terhadap HKI. Namun TRIPS lebih memperluas lingkup pelindungan tersebut, dengan menetapkan standar pelindungan, aturan-aturan

136

The Paris Convention, adopted in 1883, applies to industrial property in the widest sense, including patents, trademarks, industrial designs, utility models, service marks, trade names, geographical indications and the repression of unfair competition.( Konvensi Paris, diadopsi pada tahun 1883, berlaku untuk industri properti dalam arti luas, termasuk paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek layanan, nama dagang, indikasi geografis dan represi persaingan tidak sehat), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/.


mengenai penegakan hukumnya (enforcement), dan aturan mengenai penyelesaian perselisihan antar negara. TRIPS merupakan suatu dokumen yang sangat berpengaruh bagi terjadinya reformasi peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Dengan berlakunya TRIPS, negara-negara anggota WTO, termasuk sejumlah negara industri maju, harus melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian undang-undang HKI, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam TRIPS. Sejumlah kewajiban yang diatur dalam TRIPS menghendaki agar negara-negara tersebut mengatur dalam perundang-undangan nasional, prosedur dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengintrodusir dan mengakomodasikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam WTO Agreements, antara lain: GATT Valuation, Anti Dumping Countervailing Measures, selain itu juga pengaturan mengenai IPR Border enforcement dalam TRIPS. Dalam Part III Persetujuan

TRIPS

diatur

mengenai

penegakan

hukum

dibidang

HKI

(Enforcement of IPR), yang mencakup juga mengenai standar prosedur berkaitan dengan impor dan ekspor barang yang diduga melanggar HKI (Part III Section -4: Special Requirement Related to Border Measures). Part III Section 4 ini mengatur mengenai prosedur penangguhan pengeluaran barang oleh Bea Cukai. Sesuai 137

Sebagai konsekuensi dan ditandatanganinya Final Act dari Uruguay Round pada tahun 1994, dan disahkannya Agreement Establishing World Trade Organization dengan Undang undang nomor 7 tahun 1994, maka ketentuan dalam TRIPS, yang merupakan bagian dari persetujuan WTO, juga diterima dan berlaku di Indonesia. Sejak tahun 1997 beberapa perundangan di bidang HKI mengalami perubahan agar sesuai dengan ketentuan standar yang diatur dalam TRIPS.


dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan (compliance) dengan TRIPS, maka ketentuan standar tersebut telah dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2006 Pasal 5464, yaitu mengenai 'Pengendalian Impor dan Ekspor Barang-barang yang Melanggar HKI'. Dengan demikian pelindungan HKI yang dilaksanakan oleh Bea Cukai di Indonesia telah mengacu pada standar minimum yang ditentukan dalam TRIPS, yang berlaku secara internasional. Pasal 51 TRIPS menekankan perlunya penegakan hukum atas impor atau ekspor barang yang melanggar HKI dengan cara pemalsuan merek (counterfeiting) serta pembajakan hak cipta (piracy). Selanjutnya, dalam TRIPS juga berlaku azas 'national treatment', sehingga dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan, selain memberikan pelindungan HKI terhadap pemilik/ pemegang hak domestik, juga harus memberikan pelindungan HKI yang sama terhadap right owner/right holder asing.138 2).

Tindakan Penangguhan Sementara Waktu Pengeluaran Barang oleh Bea Cukai Dalam kerangka pelindungan HKI, tindakan atau kewenangan yang dapat

dilaksanakan oleh Bea Cukai adalah tindakan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean (Pasal 54 UU No. 17 Tahun 2006) atau yang dalam TRIPS disebut sebagai suspension of release by customs (Article 51 TRIPS).

138

Ditjend Bea dan Cukai, Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 11-12 Agustus 2003.


Pasal 51 TRIPS139 menentukan bahwa Anggota WTO diwajibkan untuk menyelenggarakan

prosedur

yang

memungkinkan

pemegang

hak

yang

mengetahui akan terjadinya pengimporan barang yang bermerek dagang palsu atau barang hasil pembajakan, untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang, badan administrasi maupun badan peradilan, untuk menunda dilepaskannya barang-barang tersebut ke dalam arus perdagangan oleh pabean. Dalam hal ini juga dimungkinkan untuk mengajukan permohonan serupa terhadap barang-barang lain yang melibatkan pelanggaran terhadap HKI dan menetapkan prosedur yang sama untuk barang-barang yang akan diekspor. Pasal 52 TRIPS140 menentukan bahwa setiap pemegang hak yang memanfaatkan kepabeanan seperti itu wajib menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk meyakinkan pihak yang berwenang, sesuai dengan hukum negara tempat pengimporan dilakukan, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap HKI dengan keterangan terperinci mengenai barang-barang yang bersangkutan agar mudah dikenali oleh pabean. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang 139

Article 51 Suspension of Release by Customs Authorities Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their teritories. 140 Article 52 Application Any right holder initiating the procedures under Article 51 Above shall be required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importation, there is prima facie an infringement of his intellectual property right and to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a reasonable period whether they have accepted the application and, where determined by the competent authorities, the period for which the customs authorities will take action.


berwenang wajib segera memberitahukan bahwa permohonan dari yang bersangkutan telah diterima dan apabila telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang harus segera memberitahukan kapan saatnya pabean akan mulai mengambil tindakan. Pengeluaran barang oleh Bea Cukai dengan tindakan ‘penangguhan’ tersebut dianggap cukup efektif untuk mencegah adanya pelanggaran HKI. Tindakan penangguhan yang dilaksanakan pada 'exit' atau 'entry point' di Kawasan Pabean ini dapat mencegah barang masuk atau keluarnya suatu barang dalam jumlah besar, yang diduga melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk ke peredaran bebas. Apabila barang tersebut sempat masuk ke peredaran bebas dan tersebar ke jalur distribusi komersial, maka penegakan hukumnya akan lebih rumit dan memakan biaya yang besar. Dalam UU No. 17 Tahun 2006, tindakan penangguhan pengeluaran barang yang diduga melanggar merek oleh Bea Cukai dapat dilaksanakan berdasarkan dua alasan, yaitu berdasarkan Perintah Tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat141 dan dilakukan karena jabatan (ex-officio). Apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.142

141

Lihat Pasal 54 UU No. 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa “atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia”. 142 Lihat Pasal 62 UU No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta”.


Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya pada Bab X Tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Penindakan atas Barang yang Terkait Dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa: “Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sernentara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia” Berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995, maka jenis-jenis HKI yang dapat dimintakan penangguhan pengeluarannya oleh Bea Cukai meliputi : Merek dan Hak Cipta. Dengan Peraturan Pemerintah, pengendalian impor atau ekspor barang yang melanggar HKI juga dapat diperluas untuk jenis HKI selain merek dan hak cipta (misalnya terhadap: paten, disain industri, dan lain-lain).143 3)

Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri Setempat Dalam TRIPS diatur bahwa dalam hal pemilik atau pemegang hak

memiliki bukti yang cukup untuk menduga adanya impor barang yang melanggar hak merek atau hak cipta, ia dapat mengajukan permintaan tertulis kepada pihak

143

Lihat Pasal 64 UU No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.


yang berwenang – administratif atau judisial-untuk dilakukannya penangguhan pengeluaran barang tersebut oleh Bea Cukai. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 17 Tahun 2006, maka di Indonesia permintaan (oleh pemilik atau pemegang hak) tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, maka diperlukan adanya Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat kepada Bea Cukai untuk melaksanakan penangguhan pengeluaran barang. Di beberapa negara, permintaan semacam ini diajukan kepada Bea Cukai, tanpa melalui pengadilan. Prosedur pengajuan permintaan penangguhan langsung kepada Bea Cukai ini ( dikenal dengan recordation atau notification) dalam pelaksanaannya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengajuan permintaan melalui Pengadilan Niaga, karena Bea Cukai dapat bertindak langsung berdasarkan data - data yang disampaikan pemilik atau pemegang hak dalam permohonannya. Untuk mengisi kekosongan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan mengadopsi ketentuan TRIPS mengenai pelanggaran di bidang HKI di wilayah Pabean, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA144 (Peraturan Mahkamah Agung) antara lain PERMA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perintah Penangguhan Sementara mengadopsi ketentuan Pasal 44 TRIPS adalah Injunction. Ditujukan untuk pelanggaran yang telah terjadi dan PERMA Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara

144

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.(Henry P. Panggabean., Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 144.


mengadopsi ketentuan Pasal 50 TRIPS, adalah provisional measures. Ditujukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Ketentuan tersebut hanya mengatur masalah penangguhan barang-barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta. Hal ini sangat disayangkan, karena TRIPS juga memasukkan jenis-jenis HKI lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) TRIPS145. Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Niaga, menurut Pasal 55 UU No. 17 Tahun 2006, maka permintaan penangguhan pengeluaran barang kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat, diajukan dengan disertai : a) Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan; b) Bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan; c) Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan d) Jaminan. Pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang wajib menaruh jaminan yang cukup nilainya, yang tujuannya adalah melindungi pihak yang diduga 145

Article 53 ayat (2) Security or Equivalent Assurance Where pursuant to an application under this Section the release of goods involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed information into free circulation has been suspended by customs authorities on the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority, and the period provided for in Article 55 has expired without the granting of provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other conditions for importation have been complied with, the owner, importer, or consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any infringement. Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue his right of action within a reasonable perioi of time.


melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu dan mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak (untuk praktek dagang yang merugikan pihak lain, dengan melumpuhkan saingan dagangnya); melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan. Bahwa kepentingan pemilik barang tidak diabaikan, sehingga dalam keadaan tertentu (misalnya kondisi atau sifat barang yang cepat rusak), importir, eksportir atau pemilik barang impor atau ekspor, dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat untuk memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan pengeluaran barang. Dalam pengajuan permintaan ini juga harus diserahkan jaminan. Selanjutnya apabila dari hasil pemeriksaan perkara kemudian terbukti bahwa barang impor atau ekspor yang ditangguhkan ternyata tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik/pemegang hak yang meminta penangguhan. Ganti rugi ini dapat dibayarkan dari jaminan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Article 56 TRIPS (Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods),yaitu pembayaran kompensasi yang memadai atas kerugian yang terjadi karena penangguhan yang salah 4).

Jangka Waktu Penangguhan dan Peranan Pemilik atau Pemegang Hak Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling

lama sepuluh hari kerja. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu, dengan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga setempat, jangka waktu penangguhan dapat


diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh hari kerja. Perpanjangan penangguhan tersebut disertai dengan perpanjangan jaminan. Prinsip yang berlaku dalam pelindungan HKI ialah bahwa pemilik atau pemegang hak (right owner atau right holder) harus aktif untuk mempertahankan hak-haknya, sedangkan peranan Bea Cukai adalah membantu terlaksananya pelindungan HKI. Dalam prosedur penangguhan berdasarkan Pasal 54 UU No. 17 Tahun 2006 ini, pemilik atau pemegang hak harus aktif untuk mengumpulkan bukti-bukti, menyiapkan persyaratan yang diperlukan, dan mengajukan permintaan penangguhan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. Dalam hal barang yang diduga melanggar HKI telah ditangguhkan pengeluarannya oleh Bea Cukai, maka pemilik atau pemegang hak menggunakan kesempatan dalam jangka waktu 10 hari kerja (dapat diperpanjang untuk 10 hari kerja) untuk melakukan langkah-langkah atau upayaupaya hukum dalam mempertahankan haknya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga setempat.146 (Pasal 57 UU No. 17 Tahun 2006). Jangka waktu tersebut merupakan standar yang diatur dalam TRIPS Article 55 (Duration of Suspension). Kewajiban Bea Cukai atas penerimaan Perintah Tertulis dari Pengadilan Niaga adalah:

146

Lihat Pasal 57 UU No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “ (1) penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakanuntuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga. (3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.”


a) Memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya; b) Melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, terhitung tanggal diterimanya Perintah Tertulis. c) Kewajiban ini perlu dilaksanakan dengan baik, karena prinsip dari Article 42 TRIPS : Fair and Equitable Procedures, menekankan hak pemilik barang/importir, untuk menerima pemberitahuan yang cepat dan lengkap, yang memuat dasar klaim yang diajukan oleh pemilik hak. Dalam Article 54 TRIPS (Notice of Suspension) importir maupun pihak yang mengajukan penangguhan harus diberitahu sesegera mungkin mengenai dilakukannya penangguhan tersebut. Apabila dalam jangka waktu sepuluh hari kerja Pejabat Bea Cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan bahwa tindakan hukum telah dilakukan, dan Ketua Pengadilan Niaga tidak memperpanjang secara tertulis, Pejabat Bea Cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang. Selanjutnya barang diproses/ diselesaikan sesuai ketentuan kepabeanan. Dalam

rangka

identifikasi

atau

pencacahan

untuk

kepentingan,

pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak, dimungkinkan bagi pemilik/ pemegang hak melakukan pemeriksaan atas barang impor/ekspor yang diduga melanggar HKI. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Niaga setempat. dan dilakukan dengan


sepengetahuan Pejabat Bea Cukai.147 Dalam pemberian izin pemeriksaan, kepentingan pemilik barang (antara lain kepentingan untuk menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi) juga perlu diperhatikan secara wajar. Pasal 57 TRIPS148 menegaskan bahwa tanpa mengurangi pelindungan terhadap rahasia dagang, pemerintah yang bersangkutan harus menjamin bahwa pihak yang berwenang dapat memberi kesempatan secukupnya kepada pemegang hak untuk meneliti barang yang berada dalam penahanan pabean dalam rangka memperkuat gugatannya. Pihak yang berwenang juga berhak untuk memberikan kesempatan yang sama kepada importir untuk meneliti barang yang bersangkutan. Dalam hal telah terdapat ketetapan yang pasti mengenai pokok perkara, pemerintah yang bersangkutan dapat memberikan kewenangan kepada pihak yang berwenang untuk memberitahukan kepada pemegang hak mengenai nama dan dan alamat pihak yang memberikan konsinyasi, importir dan penanggung jawab konsinyasi serta jumlah barang yang bersangkutan. Article 57 TRIPS mengatur mengenai (Right of Inspection and information) di mana selain hak untuk memeriksa barang yang ditangguhkan pengeluarannya, pemegang hak juga berhak 147

Lihat Pasal 58 UU No.l7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa (1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya. (2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.” 148 Article 57 Right of Inspection and Information. Without prejudice to the protection of confidential infirmation, Members shall provide the competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any product detained by the customs authorities inspected in order to substantiate his claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such product inspected. Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.


untuk mendapatkan informasi dari instansi yang berkompeten, mengenai nama dan alamat pengirim barang, importir, penerima dan jumlah barang. 5).

Penangguhan Pengeluaran Barang Karena Jabatan (Ex-Officio Action) Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat juga

dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.149 Tindakan penangguhan ini dilakukan tanpa adanya perintah tertulis dari pengadilan. Tindakan ini dilakukan hanya kalau dimiliki bukti-bukti yang cukup, dan tujuannya adalah untuk mencegah peredaran barangbarang yang melanggar merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Dalam hal diambil tindakan penangguhan karena jabatan, maka berlaku sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undangundang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam TRIPS dinyatakan bahwa 'ex-officio action 'ini merupakan tindakan penangguhan pengeluaran barang yang dilaksanakan atas inisiatif dari instansi yang berkompeten (dalam hal ini Bea Cukai). TRIPS juga menyatakan dalam hal tindakan 'ex-officio' ini, pejabat yang melaksanakan penangguhan pengeluaran barang dibebaskan dari penggantian kerugian, apabila tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan itikad baik (in good faith). Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diberlakukan terhadap jenis-jenis barang sebagai berikut : barang bawaan penumpang, awak sarana

149

Lihat Pasal 62 UU No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta”.


pengangkut pelintas batas atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.150 Ketentuan tersebut berlaku internasional, sesuai yang diatur dalam Article 60 TRIPS (De Minimis Import). Tujuan yang ingin dicapai dalam Persetujuan WTO/TRIPS adalah mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan internasional. Dalam TRIPS dinyatakan bahwa dengan peningkatan pelindungan HKI yang efektif dan memadai, harus dijamin bahwa tindakan dan prosedur dalam penegakan hukum di bidang HKI itu tidak akan menjadi hambatan bagi lalu-lintas perdagangan yang sah. Selain hal tersebut di atas, Bea Cukai pada saat ini juga dituntut untuk meningkatkan fungsi trade facilitation (membantu memperlancar perdagangan) sehingga pemeriksaan fisik terhadap barang impor atau ekspor hanya dilakukan secara selektif (selective examination), dan Bea Cukai harus bertindak hati-hati dalam melakukan pencegahan terhadap partai/consignment barang yang diduga melanggar HKI agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari pemilik/pemegang hak untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI agar dengan teknik risk assessement yang diterapkan dapat ditarget barang yang benarbenar melanggar HKI. Selanjutnya pemilik hak juga harus memperhatikan mengenai risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penangguhan pengeluaran barang oleh Bea Cukai, yaitu terjadinya kelambatan pengiriman barang (delay) dan

150

Lihat Pasal 63 UU No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan “ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial”.


kemungkinan

terjadinya

serangkaian

kerugian

yang

dialami

oleh

importir/eksportir/pemilik barang akibat kelambatan tersebut. Dalam undangundang diatur bahwa ganti-rugi terhadap kerugian ini apabila ternyata barang yang ditangguhkan tidak melanggar HKI harus ditanggung oleh pemilik hak yang meminta penangguhan. lndonesia telah menandatangani perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of lntellectual Property Rights), adalah kewajiban dari negara lndonesia untuk mengimplementasikan dalam hukum nasional standar minimal yang diatur dalam perjanjian TRIPS tersebut antara lain tentang upaya penanggulangan pelanggaran HKI di lndonesia, dalam tulisan ini akan dibahas tentang Penangguhan Sementara sebagaimana diatur dalarn Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2012 dan Penetapan Sementara (PERMA) No.5 Tahun 2012. Penangguhan sementara dan penetapan sementara merupakan hal baru dalam hukum acara di Indonesia karena memiliki beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam asas-asas hukum acara perdata di Indonesia, terutama asas audi et alteram partem (asas mendengar kedua pihak). Penangguhan sementara dan penetapan sementara ini perlu dilakukan secara cepat dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya bagi pejabat bea cukai di wilayah perbatasan.151 Penangguhan sementara mengadopsi pasal 44 TRIPS dan penetapan sementara Pasal 50 TRIPS. Penangguhan Sementara istilah dari pasal 44 TRIPS adalah injunction sedangkan Penetapan Sementara istilah provisional measures dari pasal 50 TRlPs Agreement. Pasal 44 (1) TRIPS, menetapkan bahwa suatu perintah pengadilan

151

Lihat http://humas.dgip.go.id/seminar-bagi-penegak-hukum-terkait-hki/


untuk mencegah masuknya kedalam arus perdagangan dalam wilayah hukum barang-barang impor yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan lntelektual. "The title of this Article refers to "injunction", but the concept is not universal", yang maksudnya judul pasal ini mengacu pada injunction namun konsep yang terkait tidak mempunyai daya cakup universal. Tindakan ini harus dilaksanakan segera dan efektif setelah barang-barang ini diizinkan keluar dari pabean (immediately after customs clearance). Pasal ini secara esensial berhubungan dengan penetapan sementara (provisional measures). Pasal 50 (1) TRIPS menetapkan tentang kewenangan badan peradilan negara anggota untuk mengeluarkan suatu provisional measures yang bersifat segera dan efektif (to order prompt and effective provisional measures) yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa: Mencegah terjadinya pelanggaran HKI dan terutama mencegah masuknya produk-produk yang melanggar HKI ke dalam jalur perdagangan di wilayah negara anggota mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan HKI yang dilanggar, pasal ini salah satu unsur-unsur yang paling penting dari seluruh penegakan hukum yang ada, dan secara khusus in auditaltera parte (juga dikenal sebagai ex parte dalam sistem-sistem hukum), secara harafiah "tanpa memeriksa/ mendengar pihak lain", ini merupakan sarana efektif satu-satunya untuk memberantas pembajakan dan pemalsuan. Sedang perbedaan secara hakiki yaitu “Unlike Article 50, which esentially aims to prevent an infringement from occurring, Article 44 applies to an infringement that has already been determined" maksudnya yaitu bahwa Pasal 44 TRIPS ditujukan untuk suatu pelanggaran yang telah terjadi yaitu menghentikan pelanggaran,


sedangkan Pasal 50 TRIPS yang tujuan utama untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Mahkamah Agung Rl telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2012152 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara. Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek dari kawasan pabean. Dengan diterbitkannya PERMA No. 4 Tahun 2012 Bea Cukai dapat menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor yang merupakan pelanggaran merek dari kawasan pabean, sedangkan PERMA No. 5 Tahun 2012 adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga berupa perintah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemilik atau pemegang hak merek terhadap pelanggaran hak atas Merek untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI dalarn jalur perdagangan, mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar, menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Kedua PERMA tersebut dikeluarkan setelah 10 tahun undang – undang dibidang HKI dan 6 tahun setelah UndangUndang Kepabeanan dikeluarkan. PERMA No.4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan sementara merupakan yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Niaga yang khusus menangani masalah perdata, penangguhan 152

Ditetapkan tanggal 30 Juli 2012. PERMA ini bertujuan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.


sementara dan penetapan sementara merupakan hal baru dalam hukum acara di lndonesia, karena memiliki beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam asas-asas hukum acara perdata di lndonesia, terutama asas audi et elteram partem153 (asas mendengar kedua belah pihak) karena pemeriksaan sampai dikeluarkan penetapan Pengadilan tentang penangguhan dan penetapan sementara dilakukan secara ex parte in audita altera parte karena kalau terlambat dilakukan tindakan tersebut akan menyebabkan pemegang hak mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau dalam hal resiko bahwa barang bukti akan dimusnahkan tanpa mendengar pihak Termohon. PERMA ini bertujuan untuk tidak membiarkan beredarnya barang palsu dan melindungi industri dalam negeri juga melindungi konsumen serta kewajiban negara lndonesia sebagai anggota WTO. Adanya kebutuhan akan peradilan yang cepat, sederhana dan murah akibat pelanggaran terhadap HKI, yang telah merugikan pemilik/ pemegang HKI berdampak negatif terhadap pencipta pemilik merek, inventor, pendesain, pelaku usaha, investasi, merugikan negara dari dalam bentuk pajak akibat beredarnya barang palsu dan merugikan citra bangsa yang pada akhirnya sangat merugikan perekonomian negara. Apabila ada bukti yang cukup diduga terjadi pelanggaran merek yang dilindungi di lndonesia dalam wilayah hukum Kawasan Pabean ditempat Pengadilan Niaga berada, pemohon (pemilik / pemegang hak) atas merek dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga untuk meminta perintah Penangguhan Sementara berupa Penetapan Tertulis kepada pejabat Bea 153

Djamal, Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual), (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2008), hlm.144.


dan Cukai agar menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean. Perintah Pengadilan Niaga ditujukan untuk menangguhkan sementara waktu barang-barang hasil pelanggaran merek. Pelaksanaan pencegahan barang pelanggaran HKI di Kawasan Pabean lndonesia berdasarkan

Undang-Undang

tentang

Kepabeanan

No.10

Tahun

1995

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006. Pejabat Bea Cukai dapat melakukan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga melanggar HKI dari kawasan pabean dalam 2 jalur skema yudicial dan skema ex officio. Bea Cukai memainkan peranan penting dalam pencegahan barang pelanggaran HKI dikawasan Pabean karena Bea Cukai atau Kepabeanan merupakan pintu gerbang untuk memasuki suatu negara. Kewenangan Bea Cukai untuk mencegah masuknya barang-barang palsu dan barang hasil pembajakan dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA nomor 4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara. 6)

Syarat-syarat Penangguhan sementara dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Pemilik/ pemegang hak atas merek mengajukan ke Pengadilan Niaga

perdaftaran permohonan penangguhan sementara dengan menyertai:154 a) Bukti kepemilikan merek atau hak cipta. b) Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor. 154

Lihat Pasal 2 Ayat (3) Perma No.4 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara pengeluarannya antara lain Nomor Surat Muatan Angkutan Laut (bill of lading) atau Nomor Surat Muatan Angkutan Udara (airway bill), Nomor Sarana Pengangkut, jenis dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, negara asal.”


c) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank setara dengan nilai barang. d) Membayar biaya lain (biaya kontainer dll) termasuk biaya perkara. Setelah diterima pendaftaran kemudian dalam tenggang waktu 1 (satu) hari Ketua Pengadilan menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut. Hakim

yang

ditunjuk

akan

mempertimbangkan

bukti,

mendengar

pemohon,menentukan uang jaminan, serta serta biaya lain. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari Pengadilan menetapkan kabul atau tolak. Apabila permohonan dikabulkan maka dalam tempo 10 hari sejak diterima penetapan oleh bea cukai untuk melaksanakan perintah Pengadilan meminta izin kepada pemilik untuk memeriksa barang. Apabila ditolak maka permohonan uang jaminan dikembalikan kepada pemohon, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Ketua Pengadilan memberikan perintah kepada bea cukai, kemudian bea cukai langsung mencegah atas barang sesuai penetapan pengadilan. Apabila barang impor atau ekspor tidak diketemukan di kawasan pabean, bea cukai memberitahu Ketua Pengadilan. Atas izin Ketua pengadilan, bea cukai dan juru sita serta termohon melakukan pemeriksaan barang yang disita untuk identifikasi dibuatkan acara oleh juru sita. Penangguhan pengeluaran barang paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang 1 x selama 10 hari dengan perpanjangan jaminan.155 Apabila 10 hari

155

Lihat Pasal 10 Perma No. 4 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan belum selesai, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan alasan disertai dengan syarat yang dapat diterima oleh Pengadilan. (3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana


tidak diperpanjang, pejabat bea cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang. Dalam waktu 10 hari pemohon mulai melakukan tindakan hukum wajib melapor kepada bea cukai. Apabila tidak diperpanjang oleh KPN bea cukai mengakhiri tindakan penangguhan, dalam hal barang cepat rusak termohon mengajukan permintaan tertulis kepada KPN untuk mengakhri penangguhan untuk menyerahkan jaminan, bea cukai dapat minta mengakhiri penangguhan tanpa menyerahkan jaminan. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap barang dimaksud jaminan dikembalikan kepada pemohon. Apabila tidak ada pelanggaran merek uang jaminan diserahkan kepada termohon. Apabila termohon menderita kerugian melebihi nilai jaminan termohon dapat mengajukan gugatan. Dilakukan pemeriksaan barang dan terbukti cukup adanya pelanggaran merek, maka pemohon dapat mengajukan tindakan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU yang berlaku.

d. Penerbitan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga Ketentuan Pasal 85 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup maka pihak yang dirugikan dapat meminta kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang 2 (dua) hal: 1) Pencegahan masuknya barang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu dengan bantuan dari Pabean. Untuk memberhentikan kerugian yang lebih besar Pengadilan dapat meminta Bea Cukai memberhentikan masuknya barang dimaksud dalam ayat 2 disertai dengan perpanjangan jaminan.(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.


tersebut ke Indonesia/ larang impor. Hal ini ditujukan untuk memberantas counterfeit/pemalsuan. Dalam Pasal 9 Konvensi Paris dikatakan bahwa pada saat di impor dalam suatu negara apabila merek ini berhak atas pelindungan dapat dimintai sitaan atas barang-barang bersangkutan. Juga, di negara mana telah terjadi peniruan secara tidak sah dapat dilakukan sitaan atas permintaan kepada instansi yang berwenang dalam negara tersebut.156 2) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Permohonan yang diajukan untuk dilakukan penetapan sementara ini menurut Pasal 86 harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Melampirkan bukti kepemilikan, 2) Adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek, 3) Keterangan yang jelas mengenai barang atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian, 4) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti, 5) Membayar suatu uang jaminan berupa uang tunai atau jaminan Bank. Adanya syarat jaminan uang tunai atau jaminan bank yang dicadangkan untuk menutup kerugian pihak lawan yang dikenakan penetapan sementara itu jika ternyata tuntutan tersebut tidak berdasar sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dikemukakan oleh pemohon. Disamping persyaratan uang jaminan, maka Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa berkenaan dengan hal itu 156

Gautama, Sudargo, Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 76.


harus

mengubah,

membatalkan

atau

menguatkan

penetapan

sementara

sebagaimana dimaksud dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dikeluarkan penetapan. Apabila penetapan sementara dikuatkan, maka uang jaminan harus dikembalikan kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan gugatan (Pasal 76) ke Pengadilan Niaga.157 Dengan demikian dapat dimintakan ganti rugi disamping gugatan untuk penetapan sementara mengenai dilarangnya lebih lanjut impor. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa ketentuan ini dipedomani atas Pasal 9 Konvensi Paris yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights(TRIP’s)

2.

Pelindungan Merek Dagang Secara Internasional a. Paris Convention for the Protection of Industrial Property Secara keseluruhan konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada

tahun 1883 dengan ditandatanganinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property (selanjutnya disebut konvensi Paris) yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting.158 Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi: paten, utility model, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellation of origin, dan repression of unfair competition.

157

Lihat Pasal 88 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Dalam hal penetapan sementara: a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76; b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.” 158 Sampai saat ini jumlah anggotanya 174 negara dan Indonesia termasuk didalamnya. (http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=5).


Tujuan Konvensi Paris antara lain adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam Konvensi Paris ini, yaitu national treatment, yang artinya bahwa setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian pelindungan merek, Priority rights, yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta konvensi Paris, dan registration yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.159 Pelindungan terhadap merek terkenal pertama kali dikenal dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut: (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.( Negara-negara perserikatan yang bersedia, jika undang-undang mereka mengizinkan demikian, atau karena permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau 159

Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 62.


suatu terjemahan yang menciptakan kebingungan dari suatu merek yang dianggap terkenal oleh pihak berwenang yaitu kompeten di negara tempat pendaftaran karena merek tersebut telah menjadi merek dari orang lain yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang-barang yang serupa atau mirip. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika suatu bagian penting merek tersebut merupakan reproduksi atau merek terkenal lainnya atau suatu instansi yang mampu menciptakan kebingungan) (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.( Izin permintaan atas merek tersebut akan diberikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Negara-negara perserikatan memberikan suatu masa permintaan larangan penggunaan suatu merek) (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.( Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau larangan penggunaan merek yang terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk) Pasal 6 bis ini mengatur 2 (dua) aspek yang berbeda yaitu pendaftaran dan penggunaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut seharusnya: a. Menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan imitasi, yang menciptakan kebingungan, dari suatu merek terkenal sehubungan dengan barang yang identik atau serupa; dan b. Melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu imitasi yang mengacaukan dari suatu merek terkenal sehubungan dengan barang yang identik atau serupa. Pasal 6 bis Konvensi Paris ini sendiri baru disetujui oleh Indonesia pada tanggal 5 September Tahun 1997. Untuk menciptakan pelindungan seperti yang termaktub dalam Konvensi Paris Pasal 6 bis perlu menunjukan bahwa merek tersebut akan dikenal di negara dimana pelindungan itu diperlukan. Dengan begitu tidak akan berjalan jika merek tersebut hanya dikenal di negara asalnya saja, pasal


ini juga memberikan pelindungan terhadap pemilik hak yang sah untuk melindungi mereknya dari pendaftaran maupun penggunaan yang tidak sah di negara-negara tersebut. Pasal 6 bis Konvensi Paris ini dengan jelas mengatur bahwa pendaftaran atau pemakaian suatu merek yang merupakan suatu reproduksi, imitasi atau juga terjemahan dari suatu merek yang telah dianggap sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang (competent authority) harus ditolak atau dibatalkan. Pemilik merek terkenal tersebut dianggap memiliki hak atas fasilitas yang diberikan dalam Konvensi Paris ini. Penolakan

atau

pembatalan

tersebut

dilakukan dengan syarat apabila perundang-undangan negara membolehkan atau atas permohonan daripada pihak yang berkepentingan. Namun demikian, ketentuan penolakan dan pembatalan merek ini hanya berlaku untuk barang yang sama atau identik. Pelindungan terhadap merek terkenal ini belum berlaku bagi merek jasa (service mark). Selain itu, jangkauan keterkenalan merek yang diakui hanyalah dalam negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan fasilitas pelindungan bagi merek dari negara peserta Konvensi Paris menurut pasal 6 bis Konvensi Paris, maka merek tersebut harus terkenal khusus di negara dimana akan dimintakan pelindungan. Ketentuan ini juga tidak mensyaratkan suatu pendaftaran merek terkenal yang bersangkutan di negara dimana hendak dimintakan pelindungan. Syarat utama untuk mendapatkan pelindungan atas merek terkenal menurut ketentuan ini adalah adanya tindakan yang menimbulkan


atau memiliki resiko untuk menimbulkan kekeliruan.160 Menurut Konvensi ini, penolakan suatu pelindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga sebelumnya apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat, khususnya apabila merek tersebut memperdayakan masyarakat.161 Dalam ayat (2) lebih lanjut ditentukan bahwa dalam hal merek pihak ketiga tersebut telah didaftarkan, maka jangka waktu permohonan pembatalan merek tersebut adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi. Negara peserta Konvensi Paris dapat menentukan suatu jangka waktu dalam mana harus diajukan permohonan untuk melarang dipakainya merek yang palsu tersebut. Namun dalam hal pendaftaran atau penggunaan merek tersebut didasarkan atas itikad tidak baik, maka tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan merek tersebut atau pun melarang penggunaan merek yang bersangkutan162 Selain itu, untuk melindungi merek terkenal Konvensi Paris juga mengatur mengenai persaingan tidak sehat (unfair competition). Pasal 10 bis Konvensi Paris menyebutkan bahwa:163 (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

160

Article 6 (bis) Konvensi Paris. Lihat juga dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1997, hlm. 45. 161 Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Pelindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Jakarta: Chandra Pratama, 1999.hlm 5-7. 162 Ibid. 163 Lihat http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514.


(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition. (3) The following in particular shall be prohibited: (i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the man ufact uringprocess, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods. Ketentuan Pasal 10 bis tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud persaingan tidak sehat (unfair competition) adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practices industrial and commercial matters. Negaranegara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan pelindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat tersebut. Ketentuan ini juga melarang para pelaku usaha untuk melakukan tiadakan berupa perbuatan yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun yang berkaitan dengan asal usul barang atau yang berkaitan dengan usaha-usaha industrial dan pengusaha pesaing, serta tindakan dan indikasi yang dapat mengacaukan publik mengenai sifat dan asal-usul dari suatu barang. Ketentuan mengenai persaingan tidak sehat ini tentu merupakan salah satu ketentuan yang juga memberikan pelindungan bagi pemilik merek terkenal. Ketentuan ini dapat melindungi pemilik merek terkenal dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik yang bermaksud membonceng ketenaran yang telah diperoleh dari pemilik merek terkenal sesungguhnya. Hal tersebut misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan merek yang sudah terkenal baik secara keseluruhan ataupun hanya menyerupai yang mana dapat menimbulkan kebingungan ataupun


kekacauan dalam masyarakat mengenai asal-usul dari barang dan atau jasa yang bersangkutan. Meskipun dalam beberapa pasal tersebut tampak secara jelas pengaturan tentang merek terkenal, namun sesungguhnya pengaturan tersebut tidak secara tegas dan konsisten diterapkan dalam pengadilan di negara-negara peserta Konvesi Paris.164 Hal ini disebabkan oleh karena dalam kenyataannya, Konvensi Paris tidak memberikan suatu definisi tertentu atau kriteria yang tepat kapan merek dapat diakui sebagai terkenal (well known mark) .

b.

Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989 Mekanisme pendaftaran merek secara internasional di antaranya diatur

dalam dua perjanjian internasional yakni The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks165 yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892166. serta Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional ini dikenal sebagai Madrid System yang menyediakan pendaftaran merek,

164

Nils Victor Montan, Chander M. Lall dan Clifford Borg-Marks, (Author & Ed.), Trademark Anticounterfeiting in Asia and The Pasffic RIM, (New York: INTA), 2001, hlm. 96. 165 The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks -- the Madrid Protocol -- is one of two treaties comprising the Madrid System for international registration of trademarks. The protocol is a filing treaty and not a substantive harmonization treaty. (Protokol Terkait dengan Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Internasional - Protokol Madrid - adalah salah satu dari dua perjanjian yang terdiri dari Sistem Madrid untuk pendaftaran internasional merek dagang. Protokol adalah sebuah perjanjian pengajuan dan bukan harmonisasi perjanjian substantif) (http: //www. uspto. gov/ trademark/ laws-regulations/ madrid-protocol). 166 Perjanjian ini telah mengalami 6 kali revisi sejak tahun 1900 sampai 1967 (http://www.wipo.intt/trademarks/nl/treaties.html.)


pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada the World Intellectual Property Organization (WIPO). Pendaftaran

Internasional

tersebut

memungkinkan

diperolehnya

pelindungan merek dagang di seluruh negara anggota peserta Perjanjian Madrid melalui satu pendaftaran saja. Permohonan pendaftaran merek internasional harus berdasarkan pada satu atau lebih pendaftaran pada negara protocol dimana Pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan. Permohonan tersebut harus diajukan melalui kantor merek negara tersebut. Kantor merek akan memeriksa detail dari permohonan internasional tersebut termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada negara tersebut selanjutnya mengirim ke WIPO

International Bureau (IB). IB tidak melakukan pemeriksaan substantif, IB hanya

melakukan

pemeriksaan

formalitas

termasuk

juga

biaya,

pengklasifikasian merek berdasarkan Nice Agreement.167 Apabila ada ketidaksesuaian maka IB akan memberitahukan kantor merek negara asal dan atau pemohon, dan memberikan waktu untuk perbaikan. Apabila tidak ada ketidaksesuaian atau perbaikan sudah dilakukan maka IB akan mendaftar merek tersebut pada International Register, memberitahukan kantor merek negara asal dan mengirim sertifikat pendaftaran pada pemegang. IB juga akan mempublikasikan pendaftaran pada Berita Resmi WIPO atas 167

The Nice Agreement establishes a classification of goods and services for the purposes of registering trademarks and service marks (the Nice Classification). The trademark offices of Contracting States must indicate, in official documents and publications in connection with each registration, the numbers of the classes of the Classification to which the goods or services for which the mark is registered belong.( Perjanjian Nice menetapkan klasifikasi barang dan jasa untuk keperluan mendaftar merek dagang dan merek jasa (Nice Klasifikasi). Kantor-kantor merek dagang dari Negara-negara harus menunjukkan, dalam dokumen resmi dan publikasi sehubungan dengan masing-masing pendaftaran, jumlah kelas dari Klasifikasi mana barang atau jasa dimana mereknya didaftarkan) (http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/)


merek internasional dan mengirim detail ke negara-negara tujuan. Masingmasing negara tujuan akan memeriksa International Registration berdasarkan UU Mereknya masing-masing. Apabila ada keberatan atau oposisi maka negara tujuan akan memberi tahu IB yang akan menyampaikan kepada pemegang merek. Selanjutnya penyelesaian akan diteruskan dengan melalui bantuan agen merek lokal. Berdasarkan Madrid Protocol, kantor merek harus mengeluarkan penolakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pilihan perpanjangan 6 bulan. Apabila tidak ada penolakan dalam 12 atau 18 bulan maka merek harus mendapatkan pelindungan. Tujuan

yang

hendak dicapai

dari

Perjanjian

Madrid

adalah

mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Indonesia sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian Madrid. Tentunya dengan diratifikasinya Madrid Protocol maka pendaftaran merek international akan lebih hemat. Hal ini menimbulkan harapan bahwa merek-merek nasional akan dapat mudah masuk ke pasar internasional. Namun harus disadari walaupun biaya pendaftaran merek internasional menjadi lebih murah tetapi merek merupakan biaya kecil apabila dilihat dari scope untuk orbit ke pasar internasional. Masih ada besarnya biaya ekspor barang ke luar negeri yang harus dipikirkan, biaya pemasaran/tempat penjualan, biaya promosi, dll. Biaya-biaya lainnya ini tentunya sangat besar untuk mempertahankan agar


merek yang didaftarkan di negara lain ini tetap tergolong merek yang digunakan. Madrid Protocol memiliki prinsip ketergantungan pada pendaftaran di Negara asal. Untuk 5 (lima) tahun pertama mengikuti pada tanggal efektif dari pendaftaran internasional, keberlakuan dan cakupan dari pendaftaran di Negara lain akan tergantung pada nasib dari permohonan atau pendaftaran di negara asal. Misalnya saja ada pembatasan, penolakan final atau abandonment di negara asal, atau pembatalan, pencabutan pada negara asal dalam jangka waktu 5 tahun, maka akan memiliki efek yang sama pada pendaftaran internasional dan pada pendaftaran di negara-negara anggota Madrid Protocol. Termasuk juga untuk abandonment, pembatalan atau semacamnya pada pendaftaran nasional yang terjadi sesudah masa 5 tahun dimana proses terjadi selama periode 5 tahun. Konsep ketergantungan ini sering menjadi central attack (dimana muncul peran dari pihak ketiga). Pendaftaran baru bebas dari gugatan ini apabila telah melewati masa 5 tahun. Namun diberikan kesempatan untuk melakukan transformasi dimana diijinkan untuk mentransformasi pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional. Tentunya dengan sistem ketergantungan ini maka akan merugikan pemilik merek apabila pendaftaran merek di negara asal mengalami hambatan karena berdampak pada negara-negara lainnya. Dengan diratifikasinya Madrid Protocol maka tentunya pasal yang menyatakan bahwa semua pendaftaran


HKI harus melalui Konsultan HKI akan dikesampingkan. Maka pendaftaran melalui Madrid Protocol dapat dilakukan langsung ke Kantor Merek melalui IB. Tentunya Konsultan HKI akan kehilangan pendapatan melalui pendaftaran secara signifikan mengingat negara yang telah meratifikasi Madrid Protocol sudah cukup banyak yakni lebih dari 80 negara. Termasuk juga hilangnya pemasukan dari service renewal. Apabila dikatakan bahwa Konsultan HKI akan mendapatkan kenaikan melalui proses litigasi belum tentu dapat terbukti benar mengingat sejauh ini penolakan terhadap merek tidak terlalu banyak dibandingkan dengan aplikasi yang masuk sebagaimana digambarkan dalam data statistic 2001, 2002, 2003 dimana total penolakan adalah sebesar 10% dari permohonan pendaftaran merek yang masuk. Kantor Merek tidak terlalu mengalami kerugian kecuali angka pendaftaran merek menjadi turun. Karena apabila aplikasi tetap jumlahnya, biaya juga tidak lebih besar dibandingkan permohonan melalui nasional. Yang pasti pekerjaan kantor merek menjadi jauh lebih banyak karena harus langsung berkorespondensi dan merespons secara lebih cepat kepada IB. Hal ini akan meyebabkan kerugian bagi Pemerintah, karena dengan pendapatan yang berkurang pada Konsultan HKI akan berdampak pada penerimaan pajak oleh pemerintah.168

168

Belinda Rosalina, Madrid Protocol: Untung dan Ruginya Meratifikasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 3, lihat juga https:// belindarosalina. wordpress.com/ 2008/01/08/madrid-protocol-untung-dan-ruginya meratifikasi/.


c.

The World Trade Organization’s Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPS) Dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPS mengatur tentang pelindungan terhadap

merek terkenal yaitu merek terkenal yang telah didaftarkan terhadap barang atau jasa yang tidak sama, asalkan memenuhi beberapa persyaratan khusus. Pelindungan dan penerapan sanksi pidana yang dapat kita lihat dalam ketentuan TRIPS antara lain: 1) Provisional Measures (Penetapan Sementara Pengadilan). Mengingat

merek

merupakan

bagian

dari

perekonomian

dunia,

penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, dengan begitu sengketa merek dapat diselesaikan dengan relatif cepat. Disamping itu upaya pelindungan hukum lainnya adalah dengan adanya penetapan sementara pengadilan untuk mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pemalsuan merek dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat. Selain itu pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan selain badan peradilan, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Provisional measures ini umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun konvensi tentang penyelesaian sengketa penanaman modal.169

169

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Op. Cit., hlm.189.


2) Injunction (Kewenangan Pengadilan). Injunction diatur dalam article 44 TRIPS. Injunction adalah kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kepada si pemalsu barang untuk menghentikan perbuatan pelanggaran tersebut, dan mencegah penetrasi barang-barang yang diduga melanggar merek orang lain, di dalam negaranya sendiri. Dalam article 44 TRIPS menginginkan penegasan lebih kuat, bahwa perintah untuk menghentikan produksi barang yang menggunakan merek palsu tersebut disertai penyitaan dan pemusnahan barang, sehingga upaya mencegah penetrasi barang ke dalam pasar dapat tercapai. Article 45 TRIPS mengatur masalah hak dari pihak pemilik merek untuk memohon ganti rugi untuk memulihkan kerugian. 3) Special Requirements Related to Border Measures (Persyaratan Khusus Yang Berkaitan Dengan Batasan-Batasan). Ketentuan ini diatur dalam Article 50-60 TRIP. Border Remedies merupakan suatu ketentuan baru yang dipandang perlu diatur dalam upaya mencegah barang yang diduga menggunakan merek palsu ke dalam sebuah negara dan diperdagangkan dalam pasar ekonomi

masyarakat negara tersebut. Tiap

negara anggota WTO yang menerapkan persetujuan TRIPS, diwajibkan untuk mengimplementasikan aturan ini ke dalam perundang-undangan masing-masing negara. 4) Criminal Procedures (Prosedur Tehadap Suatu Pelanggaran). Pada Article 61 TRIPS dikemukakan bahwa negara anggota harus menyiapkan suatu prosedur pidana bagi tindakan pelanggaran merek. Secara tegas dikatakan bahwa pemalsuan atau pelanggaran merek diberi sanksi pidana berupa


pidana penjara dan/atau denda. Artinya hakim dapat memilih apakah sanksi tersebut diberikan secara kumulatif atau hanya salah satunya saja. Ada 2 (dua) macam pemeriksaan kasus pelanggaran merek, jika salah satu terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat: a) Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki tergugat. b) Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat. Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen sampai dibatas mereka keliru membeli merek tergugat. Padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli merek penggugat. Pelindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional WIPO Bab XX. Untuk melengkapi kekurangan pengaturan dalam ketentuan TRIPS, direkomendasikan dalam WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well –Known Marks terdapatnya pelindungan merek terkenal dengan memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau bukan merek terkenal.170 Salah satu ciri utama merek terkenal adalah bahwa reputasi merek terkenal tidak hanya terbatas pada produk tertentu atau jenis produk, para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Ciri lain dari merek terkenal adalah bahwa pelindungan diberikan dalam hubungan 170

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectal Property Rights,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.


pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barangbarang dimana merek tersebut didaftarkan.

C.

Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Merek Dagang Terdaftar.

1.

Merek Yang Belum Terdaftar Masih Banyak Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem

deklaratif dan sistem konstitutif. Indonesia pernah menganut sistem hak atas merek berdasarkan sistem deklaratif.171 Dengan memanfaatkan sistem deklaratif yang dianut oleh UU Merek 1961 masih banyak terjadi pendaftaran yang tanpa hak dan juga banyak terjadi pemalsuan dan peniruan merek terutama terhadap merek-merek terkenal yang banyak dilakukan oleh pengusaha lokal. Akibatnya, Pemerintah di saat itu dianggap oleh negara-negara lain memberikan pelindungan kepada para pembajak.172 Kemudian ketika UU Merek 1992 dinyatakan berlaku efektif tanggal 1 April 1993, sistem deklaratif dirubah menjadi sistem konstitutif atau sistem pemberian hak atas merek berdasar first to file principle.173 Dimana

171

Menurut sistem deklaratif ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hal ini sesuai dengan asas first to use principle yang dianut dalam sistem ini yaitu “prior user has a better right” (pemakai pertama memiliki hak yang terbaik), artinya, pemakai pertama atas merek adalah yang berhak atas merek. Selain itu, sistem deklaratif ini mengandung arti tidak ada keharusan untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran merek tidaklah berarti pemilik atau pemegang merek terdaftar telah memiliki hak eksklusif atas suatu merek. Pendaftaran hanya memberikan anggapan sebagai pemakai pertama dan bukan membuktikan sebagai pemilik hak atas merek tersebut. 172 Insan Budi Maulana, Pelindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 89-90. 173 Sistem Konstitutif yang dianut tersebut diadopsi dari Stockholm Act 1967 yang merupakan revisi dari Konvensi Paris. Pelindungan merek melalui sistem konstitutif mempunyai tujuan tertentu, antara lain pelindungan pengusaha pemilik merek, memperkecil timbulnya perselisihan antar rnerek terdaftar dengan pemakai merek yang tidak terdaftar, pelindungan konsumen, pelindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum (Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 94. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum. Sistem deklaratif yang


letak perbedaannya yang ada yaitu sistem yang dianut dalam UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek yaitu didasarkan pada pendaftaran merek yang merupakan dasar timbulnya hak atas merek (sistem konstitutif).174 Sistem ini dipertahankan sampai dengan UU Merek 2001. Sistem konstitutif yang juga dianut oleh UU Merek 2001 diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Sistem konstitutif ini mengandung arti:175 1) Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (exclusive right) atas merek; 2) Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh pelindungan hukum; 3) Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas “prior in tempora, mellor in jure”. Siapa yang duluan mendaftar dia yang berhak mendapat pelindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga “the first to file principle”; 4) Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftar (compulsory to registered).

mendasarkan pada pelindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Lihat Penjelasan Umum huruf b UU Merek 1992. 174 Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer,(Jakarta: Gita Nagari, 2006), hlm. 64. 175 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 69.


Meskipun sistem konstitutif ini sudah lama berlaku tetapi di dalam praktik bisnis perdagangan sampai saat ini ternyata masih banyak merek yang tidak/belum terdaftar. Penggunaan merek dagang tanpa terlebih dahulu mendaftarkan, menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat mengesampingkan aturan merek yang berlaku. Situasi ini diperburuk oleh sikap masyarakat yang tampaknya tidak begitu peduli dengan status merek dalam pembelian barang, karena sebagian besar konsumen fokus terhadap barang yang lebih berkualitas daripada status merek. Kualitas barang yang baik dan harga terjangkau yang dicari konsumen. Faktor di balik pemilik merek tidak mendaftar mereknya, antara lain tidak pernah terjadi sengketa. Pemilik merek untuk menggunakan merek selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tidak pernah mengalami terjadi sengketa merek dagang. Pemilik merek selama itu merasa aman menggunakan mereknya, karena tidak ada orang yang usil dengan mereknya. Pemilik merek juga merasa tidak pernah merasa dirugikan.176 Pendaftaran dianggap tidak ada gunanya lagi dan dipandang sebagai hal yang sia-sia, terlebih pendaftaran itu bukan tanpa biaya dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pemilik merek seperti tersebut merupakan sebagian besar memahami dan mengetahui bentuk pelindungan hukum terhadap merek terdaftar, tetapi mereka tidak berniat untuk mendaftar merek. Hal tersebut menunjukkan kesadaran hukum pemilik merek masih rendah. Pemerintah dapat memberikan arahan kepada mereka untuk dapat mematuhi hukum merek dagang, meskipun di sisi lain pendaftaran merek dagang adalah masalah perdata. 176

Chandra Gita Dewi, “Merek Tidak Terdaftar Dan Pelindungan Hukumnya Di Indonesia”, Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 335 Oktober 2013.


Faktor lain adalah pemasaran produk yang masih lokal. Lingkup Pemasaran produk, yang akan dipasarkan mencakup kabupaten kota, provinsi, dalam negeri atau di luar negeri, tergantung jumlah produksi dan permintaan konsumen. Produsen yang hanya memiliki pasar lokal karena kemampuan ekonomi yang terbatas cenderung untuk tidak mendaftar merek dibanding lingkup pemasaran yang lebih luas. Banyak makanan, barang kerajinan khas setempat, rumah makan, angkutan kota/pedesaan maupun penjual jasa lainnya seperti jasa pemijitan, jasa pembangunan gedung, jasa servis elektronik, dan sebagainya yang mereknya tidak didaftarkan. Produsen yang demikian bcranggapan dengan ruang lingkup pemasaran yang sempit, merek yang digunakan tergolong aman dari pembajakan atau peniruan, karena pada umumnya sesama pengusaha yang usahanya sejenis mereka saling mengenal, apalagi satu sama lain merupakan saingan bisnisnya.177 Dengan lingkup yang sempit seperti tersebut, meniru atau menggunakan merek yang sama dengan rekan bisnisnya akan merasa tidak nyaman, terlebih tindakan tersebut gampang diketahui siapa yang bertanggung jawab dan akibatnya membuat hubungan mereka tidak baik. Lain halnya dengan pemasaran yang sasarannya provinsi, dalam negeri, dan luar negeri, semakin luas ruang lingkupnya pengawasannya semakin sulit dan membawa dampak kecenderungan merek ditiru oleh orang lain dan hal itu kapan saja bisa terjadi.178 Apalagi jika mereknya terkenal dan barangnya laku terjual atau jasanya banyak yang memakai karena disukai dan diminati masyarakat.

177 178

Ibid. Ibid.


Merek tidak terdaftar dapat digunakan untuk kegiatan dalam perdagangan dan bukan sama sekali tidak dilindungi tetapi hukum tetap memberikan pelindungannya. Alasannya terhadap merek tidak terdaftar bukan berarti orang lain dapat dengan seenaknya meniru atau menggunakan merek tersebut.179 Merek meskipun tidak terdaftar tetap ada yang memiliki. Adalah suatu pelanggaran hak dan bisa merugikan pemilik merek jika merek dipalsu dan dipergunakan orang lain dalam aktifitas perdagangan tanpa seizin pemiliknya. Terhadap pelakunya tetap dapat dipersalahkan menurut hukum sebagai bentuk pelindungan hukumnya. Merek terdaftar dan tidak terdaftar, pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama yaitu dalam rangka kepentingan aktifitas perdagangan. Sehingga keduanya juga memiliki nilai jual. Aktifitas perdagangan dengan memakai merek dagang tidak terdaftar juga tidak bisa dilepaskan dari masalah untuk mendapatkan uang. Tidaklah merupakan suatu pelanggaran hukum jika melakukan aktifitas ekonomi dengan memakai merek tidak terdaftar. Peraturan undang-undang tidak melarang pemakaian merek tidak terdaftar untuk dipakai di dalam aktifitas perdagangan. Jika menggunakan merek orang secara tidak sah barulah dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dan perdata. Sehubungan dengan pemakaian merek tidak terdaftar terbuka kemungkinan bagi pemiliknya untuk memberikan "lisensi" kepada orang lain. Jika ada orang lain yang meminta izin untuk menggunakan mereknya, tentu tidak dapat menolak karena dapat saja pemilik merek memberikannya dan menarik

179

Ibid.


keuntungan dari penggunaan merek tersebut. Perjanjian "lisensinya" tetap dapat dibuat dengan mendasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, berisi apa saja, kapan saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan.180 Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.181 Hukum tidak dapat memisahkan sama sekali hubungannya dengan masalah merek tidak terdaftar, dan tetap mempertimbangkan hak-hak pemilik merek tidak terdaftar meskipun daya kekuatannya tidak sekuat dengan merek dagang terdaftar. Pemilik merek tidak terdaftar sendiri masih bisa membela hakhak mereka terhadap siapa saja yang terlihat melanggar mereknya. b. Bentuk Pelindungan Hukumnya Pelindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar setidaknya berbentuk sebagai berikut:182 1) Masih Diperhatikan UU Merek UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada dasarnya tidak memberi celah bagi pemilik merek tidak terdaftar mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, tetapi UU Merek tersebut seperti masih memperhatikan pelindungan hukumnya. Pengadilan niaga dapat menerima pemilik merek tidak terdaftar untuk

180

Ibid. Syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 BW yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang legal/ halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 182 Ibid. 181


mengajukan gugatan, dengan syarat terlebih dahulu mereknya dimohonkan pendaftarannya. Berkaitan hal tersebut Pasal 68 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 menentukan, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI. berdasarkan pasal tersebut pemilik merek tidak terdaftar bisa mendaftarkan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan posita gugatan terdapat persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan mereknya. Jadi gugatan dapat diajukan dengan segera setelah merek yang tidak terdaftar diajukan permohonan pendaftarannya. Pengajuan gugatan tidak sampai menunggu hingga terbitnya sertifikat merek. Dalam praktik gugatan pembatalan dapat dilakukan pemilik merek tersebut setelah memperoleh tanda penerimaan pendaftaran (filling date). Mengenai bagaimana nantinya nasib permohonan pendaftaran merek selanjutnya, tidak dipersoalkan dalam berperkara di pengadilan.183 Kalau melihat ketentuan merek sebelumnya, pemilik merek tidak terdaftar hanya bisa mengajukan permohonan untuk pembatalan pendaftaran merek manakala mereknya terkenal sebagaimana disebutkan Pasal 50 UU No. 19 Tahun 1992 juncto UU No. 14 Tahun 1997. Pasal tersebut mengatur secara limitatif yang hanya dapat mengajukan gugatan pembatalan adalah pemilik merek terkenal saja. Sedangkan peraturan merek yang terakhir tidak ada persyaratan mereknya wajib terkenal, yang penting telah dimohonkan pendaftarannya ke Ditjen HKI maka pemilik merek bisa mendaftarkan gugatan pembatalan ke pengadilan niaga. Pasal 68 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tujuannya untuk mengontrol iktikad

183

Ibid.


baik pemilik merek melalui pengadilan untuk menilai benar tidaknya merek terdaftar merupakan original atau hasil tiruan dari merek lain, meskipun merek yang ditiru adalah merek tidak terdaftar.184 2)

Dilindungi Hak Cipta Merek apapun yang ada dalam aktifitas perdagangan pasti ada seseorang

yang menciptakan. Susunan dan bentuk suatu merek memiliki nilai seni yang berarti mempunyai nilai supaya dapat dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, sebuah hasil karya cipta mencakup suatu merek, dan merek juga dilindungi oleh hak cipta.185 Pelindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya

untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan

berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk mendapatkan pelindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang memasang sebuah ciptaannya dengan menempelkan pada barang dagangannya (sebagai merek) sehinga beredar di pasaran dan dilihat oleh orang banyak, maka perbuatan tersebut tergolong melakukan pengumuman. Dengan cara tersebut pemilik ciptaan memiliki hak cipta dan pemilik merek tersebut dapat menggugat pelakunya ke pengadilan niaga dengan menggunakan dasar UU Hak Cipta. 184

Ibid. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 185


3)

Pasal 1365 KUHPerdata186 Akan menjadi masalah juga bagi pemilik merek tidak terdaftar manakala

merek ditiru oleh orang lain yang juga mereknya tidak terdaftar, maka ada perselisihan antara dua pemilik merek yang sama-sama tidak terdaftar di Ditjen HKI. Oleh karena UU Merek menganut sistem konstitutif maka tidak mungkin di dalam menyelesaikan sengketa juga menggunakan dasar UU Merek. Akan berlaku peraturan umum yaitu KUHPerdata karena sebagai peraturan khusus UU Merek tidak mengaturnya. Pihak yang meniru merek yang tidak terdaftar, dan tiruannya tersebut tidak didaftarkan, maka tindakannya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.187 Dikatakan tindakan melanggar hukum jika melakukan pelanggaran terhadap merek yang tidak terdaftar oleh sebab tindakannya telah melanggar norma kepantasan dan norma kepatutan dimana merek yang tidak terdaftar tersebut ada pemiliknya dan memiliki keuntungan ekonomi. Dianggap tidak memiliki kepantasan dan kepatutan apabila menggunakan dan meniru merek

186

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah : 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig). 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian). 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. (R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur Bandung, 2003), hlm.72. 187 Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi UndangUndang”, yang berbunyi:“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.


orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik merek tersebut. Berdasar hal tersebut, dengan Pasal 1365 KUHPerdata pihak yang menganggap telah dirugikan memiliki hak guna mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan Negeri, bukan pengadilan niaga. Pemilik merek tidak terdaftar mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan syarat pihak pemalsu merek juga tidak mendaftarkan mereknya. Pelindungan hukum yang diberikan pasal 1365 KUHPerdata tersebut memperlihatkan pelarangan untuk meniru dan menggunakan merek yang tidak terdaftar tanpa seizin pemiliknya oleh sebab pada prinsipnya harus ada suatu itikad baik dari seorang pemilik suatu merek. 4)

Sebagai Delik Persaingan Curang Persaingan curang adalah tindakan usaha perseorangan atau suatu badan

untuk memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur.188 Sengketa merek dagang tidak terdaftar adalah suatu perbuatan persaingan curang, hal ini dikarenakan adanya suatu perbuatan meniru merek orang lain tanpa seijin pemilik dengan tujuan mencari keuntungan semata yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 382 bis KUHP.189

188

H.D. Effendy Hasibuan, Pelindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 22. 189 Menurut Soenarto Soerodibroto berdasarkan arrest-arrest Hoge Road, syarat suatu perbuatan persaingan curang menurut pasal 382 bis KUHP yaitu sebagai berikut: a. Bertujuan untuk menetapkan, mempertahankan atau memperluas jumlah penjualan. b. Dilakukan untuk mengelabui para pembeli. c. Dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingannya. d. Pada umumnya perbuatan itu menyesatkan. Terakhir, perbuatan itu dapat menimbulkan kesan yang keliru terhadap orang pada umumnya memperhatikan ketelitian sepatutnya. (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung,dikutip dari buku Hoge Raad, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 248.


2.

Masyarakat Masih Kurang Memahami Hukum Merek Sebagian masyarakat kita kurang memahami terhadap peraturan tentang

merek. Mulai dari pengusaha, pedagang, mahasiswa, kalangan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim masih banyak yang belum paham mengenai hukum merek. Kekurangpahaman tentang pengaturan merek dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum merek dagang dalam praktiknya. Sampai sekarang masih banyak ditemukan sengketa merek dagang yang masuk ke pengadilan, baik penyelesaian secara perdata maupun pidananya. Untuk itu kiranya perlu mengetahui bagaimana dan mengapa sampai terjadi hukum merek kita kurang memasyarakat. Seharusnya tidak demikian yang terjadi di negara hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain;190 a. Peraturan dibuat sekelompok orang. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh sekelompok orang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sekelompok orang ini dalam tugasnya membuat peraturan tersebut mewakili kepentingan rakyat, akan tetapi dalam kepentingannya belum tentu mewakili rakyat. Rakyat banyak tidak tahu ketika para wakilnya membuat UndangUndang. Kemudian Undang-Undang sudah disahkan dan prosedur pengundangannya ditempatkan dalam Lembaran Negara dengan tujuan agar seluruh rakyat mengetahuinya. Dengan pengundangan tersebut setiap orang dianggap telah mengetahuinya padahal ternyata tidak. Masyarakat baru mengetahui setelah membaca koran atau masuk ke toko buku, termasuk mengetahui Undang-Undang Merek. Hal ini menunjukkan hukum yang dibentuk tidak dipahami sampai kalangan bawah. b. Masyarakat kurang berminat membaca peraturan. Masyarakat kita yang hingga sekarang masih memiliki sifat malas membaca atau minat membacanya kurang/rendah, termasuk membaca peraturan. Faktor pertama diatas berkaitan erat dengan faktor kedua ini, seolah-olah saling melengkapi. Sudah tidak mengetahui peraturannya dan kalau pun tahu juga malas membacanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya kita dimana hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum adat yang tidak tertulis. Masyarakat mengetahui hukum adat bukan dari membaca melainkan dari melihat dan bertanya kepada orang lain dan mengalaminya sendiri. 190

Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 208.


c. Minimnya penyuluhan hukum. Hukum tertulis yang sudah dibentuk memang tidak cukup hanya diundangkan dan masyarakat dianggap telah mengetahuinya. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukumnya perlu dilakukan sosialisasi. Terkadang dijumpai sebuah Undang-Undang yang telah diundangkan, salinannya dikirimkan kepada berbagai Instansi Pemerintah dan ada pula yang dimuat secara berlanjut dalam surat kabar harian. Walau demikian masyarakat belum tentu membacanya dikarenakan minimnya minat baca di masyarakat, dan kalaupun dibaca masih belum tentu dipahami dengan baik dan benar. Oleh karena itu masyarakat masih memerlukan penyuluhan untuk dapat memahami materi Undang-Undang dengan baik dan benar.

3. Menggunakan Nama Dan Logo Perusahaan Sebagai Merek Dagang Logo merupakan sebuah simbol yang dirancang untuk mewakili karakter dan menjadi identitas dari sebuah perusahaan. Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, produk, organisasi, maupun institusi serta merupakan simbol visual yang memiliki bentuk yang berasal dari nilai strategis perusahaan yang bersangkutan. Logo adalah presentasi, sosok atau penampilan visual yang senantiasa dikaitkan dengan organisasi tertentu sebagai bentuk identitas dan bagian identitas perusahaan.191 Sebagai bagian identitas perusahaan, logo ibarat bagian tubuh yang mampu mengutarakan isi hati produk atau perusahaan. Dari sisi pemasaran, logo mempunyai fungsi pembeda produk dengan produk lainnya. Setiap perusahaan akan ada nama dan logonya. Cara penulisan nama perusahaan dilakukan dengan juga menempatkan bentuk perusahaannya. Penulisan nama

perusahaan dilakukan setelah penulisan bentuk perusahaan.

Contoh perusahaan namanya MAKMUR JAYA dan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), maka nama perusahaan ditulis dengan PT. MAKMUR JAYA.

191

Jefkins, Frank, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 367.


Sedangkan mengenai logo perusahaan merupakan lambang dari perusahaan itu sendiri. Belum ada peraturan resmi yang mengatur tentang bagaimana seharusnya membuat logo perusahan. Pada umumnya logo perusahaan dapat berupa antara huruf yang merupakan singkatan nama perusahaan, gambar atau lukisan, susunan warna, angka-angka dan sebagainya. Salah satu ciri logo yaitu mempunyai daya pembeda, contohnya logo yang berupa singkatan nama perusahaan biasanya huruf yang ditulis tidak sama dengan huruf biasa. Kemudian pemasangan logo perusahaan biasanya berdampingan dengan nama perusahaan, kedua unsur tersebut merupakan suatu kesatuan. Logo perusahaan letaknya disebelah kiri nama perusahaan dan dilengkapi dengan alamat perusahaan. Dalam praktiknya masih banyak terlihat logo dan nama perusahaan terpampang dalam sebuah papan (plang) yang terletak di depan kantor perusahaan. Selain itu logo dan nama perusahaan juga dicetak sebagai kepala (kop) surat, biasanya pula dicetak di bagian atas sebuah amplop. Kegunaan merek adalah untuk memberikan identitas pada sebuah produk serta untuk membedakan dengan produk yang sejenis. Ruang lingkup merek semata-mata berada dalam bidang perdagangan. Merek dilindungi hukum karena telah terdaftar di instansi pendaftaran merek. Selain itu merek dipandang sebagai benda yang dapat dialihkan kepada orang lain dengan cara perjanjian jual beli, warisan, wasiat dan hibah. Dalam praktik di lapangan apabila kita menelusuri jalan raya terutama didaerah perkotaan akan dengan mudah menemukan sejumlah


perusahaan yang menggunakan logo perusahaan sekaligus sebagai merek dagangannya.192 Antara merek dengan logo tidak sama, karena logo pelindungan hukumnya tidak memerlukan pendaftaran. Logo adalah termasuk karya gambar yang termasuk rezim Hak Cipta yang pada saat pertama kali dibuat, sudah dilindungi oleh hokum,193 sedangkan merek dilindungi oleh hukum setelah dilakukan pendaftaran merek oleh pemiliknya. Dari segi peraturan tidak ada larangan apabila logo perusahaan digunakan sebagai merek dalam perdagangan, karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang logo perusahaan. Seorang pengusaha dapat menggunakan logo atau lambang perusahaan sebagai merek dagangnya. Meski demikian sebaiknya logo perusahaan tidak digunakan sebagai merek dagang. Apabila logo perusahaan digunakan sebagai merek dagang, kemudian didaftarkan pemiliknya ke Ditjen HKI, merek tersebut menjadi dilindungi oleh hukum. Logo perusahaan statusnya telah berubah menjadi merek. Konsekuensinya merek terdaftar hanya dapat digunakan terhadap barang atau jasa yang sejenis sebagaimana dalam Daftar Umum Merek. Jika merek tersebut dipasang dalam papan nama perusahaan dan kop surat, hal ini bukan pada 192

Banyak ditemukan pada perusahaan di bidang jasa seperti perusahaan jasa angkutan, salon kecantikan, ekpedisi barang dan lain sebagainya. Berlainan dengan perusahaan yang membuat produk barang, tidak memakai logo perusahaan sebagai merek dagang. Perusahaan pembuat barang tersebut sengaja memiliki merek untuk barang buatannya, bahkan membuat berbagai merek untuk barang yang berbeda walaupun jenisnya sama. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh sejarah UU Merek Tahun 1961, yang mana memiliki 2 (dua) tipe merek yaitu Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Suatu perusahaan pada saat itu bisa melakukan aktifitas perdagangan memakai merek perusahaan. Setelah berlakuknya UU Merek Tahun 1992 sampai dengan sekarang tidak ada lagi merek perusahaan dan merek perniagaan, yang ada hanyalah merek barang dan merek jasa. tetapi tetap saja masih ada perusahaan yang tetap memakai merek perusahaan. UU Merek Tahun 1992 telah merubah status merek perusahaan menjadi menjadi logo perusahaan. 193 Lihat dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt530011b7d698b/kemiripanpenamaan-dan-logo-suatu-pt.


tempatnya karena bukan sebagai barang-barang dagangan yang merupakan objek merek. Dengan demikian mengakibatkan perusahaan tidak mempunyai logo lagi dan sebaiknya perusahaan membuat logo yang baru. Perlu ada perhatian dari pihak pemerintah mengenai hal ini tidak lain demi ketertiban hukum merek itu sendiri.

4.

Proses Pendaftaran Merek Tergolong Relatif Lama Proses pendaftaran merek tidak dapat berlangsung dengan cepat. Bila

berjalan lancar sesuai dengan peraturan maka dalam waktu kurang lebih 14 bulan, merek

yang

memang

patut

didaftar

akan

diterima

pendaftarannya.194

Perinciannya, setelah dokumen pendaftaran diterima oleh Ditjen HKI, maka akan dilakukan beberapa langkah pemeriksaan yaitu sebagai berikut. Pertama pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek. Pemeriksaan ini misalnya seperti, apakah permohonan tersebut termasuk ke dalam kategori yang dimohonkan atau tidak. Ditjen HKI memberikan waktu untuk proses pemeriksaan ini paling lama 9 bulan. Kedua pengumuman permohonan. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan

merek

pada

proses

pemeriksaan

substantif,

Ditjen

HKI

194

Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hal. 1; dan Insan Budi Maulana UndangUndangDesain Industri dan Merek: Qua Vadis?, Makalah dalam ‘Seminar Nasiona1 Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek”, Penyelenggara: P3HaKI LPKwU UNS, Yayasan Klinik HaKI, Asosiasi JIII, FH-UII, FH-Undip, Surakarta, 14 Februari 2002.


mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman permohonan Merek sejauh ini hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek, sebaiknya pengumuman permohonan Merek dapat juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai

Sistem

Jaringan

Dokumentasi

dan

Informasi

Merek

yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Ketiga keberatan dan sanggahan. Selama jangka waktu pengumuman tersebut diatas, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keempat pemeriksaan kembali. Apabila pada tahapan ini terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Ditjen HKI menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan tersebut. Tetapi apabila dalam tahapan ini tidak ada keberatan dan/atau sanggahan dari pihak lain maka Ditjen HKI akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan dengan dikenai biaya untuk sertifikat merek. Jika ditotal seluruhnya dengan waktu yang di atas, untuk kepentingan mengurus merek dibutuhkan waktu hampir satu setengah tahun. Waktunya tergolong cukup lama dipandang dari segi bisnis, karena dianggap tidak efektif


dan efisien untuk mendapat hak atas merek. Dengan waktu yang cukup panjang tersebut

berpengaruh

terhadap

kekurang/

ketidaktertarikan

orang

untuk

mendaftarkan mereknya. Akibatnya banyak pengusaha yang memilih untuk tidak mendaftarkan mereknya sekalipun mereka mengetahui risiko yang akan dihadapinya.195 Proses permohonan Merek yang demikian sangat memakan waktu karena pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali. Sebelum permohonan pendaftaran Merek disetujui untuk didaftar, apabila permohonan sudah diterima secara lengkap, maka sebaiknya dilaksanakan pengumuman terlebih dahulu. Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka baru dilakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan lebih singkat.

5.

Biaya Pendaftaran Merek Cukup Mahal Biaya pendaftaran merek yang resmi ditarik pemerintah dari pemohon

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 adalah sebesar Rp600.000,00 untuk UMKM dan Rp. 1000.000,00 untuk non UMKM. Jumlah tersebut adalah jumlah yang harus dibayar jika pemilik merek hendak mengurus langsung pendaftaran mereknya. Jumlah tersebut akan berbeda apabila pemilik merek dalam mengurus merek tidak melakukannya secara langsung dengan kata lain mengurus permohonan pendaftaran mereknya memakai bantuan konsultan

195

Chandra Gita Dewi, “Merek Tidak Terdaftar Dan Pelindungan Hukumnya Di Indonesia”, Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 335 Oktober 2013.


HKI.196 Secara garis besar konsultan HKI bertugas membantu pemilik HKI untuk mendapatkan pelindungan hukum atas HKInya. Mulai dari si konsultan mengidentifikasi apakah suatu hasil karya tersebut bisa dilindungi sebagai HKI atau tidak sampai membantu pemilik HKI untuk mendaftarkan di kantor Ditjen HKI. Besaran nominal yang ditawarkan dalam pengurusan pendaftaran merek berbeda – beda.197 Banyak pemilik merek yang belum berpengalaman dan tidak percaya diri untuk mengurus permohonan pendaftaran merek sehingga apabila menggunakan jasa konsultan HKI berakibat pengeluaran biayanya tidak sedikit. Ilustrasi besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk permohonan pendaftaran merek akan berpengaruh kepada para pemilik merek kurang/tidak berminat untuk mendaftarkan mereknya.

6.

Tempat Pendaftaran Merek Tergolong Relatif Jauh Tempat pendaftaran merek dagang pada dasarnya adalah di Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terletak di Jakarta, tapi untuk membuatnya lebih mudah untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dapat diajukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di ibukota provinsi.198 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian 196

Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan HKI dan terdaftar sebagai konsultan. 197 Lihat, http: //www. pendaftaranmerekdagang. com/ syarat - pendaftaran/, http: //www. jakarta.patent.web.id/, lihat juga http://startuphki.com/pendaftaran-merek/. 198 Lihat http://www.dgip.go.id/hak-cipta/alternatif-pengajuan-permohonan/8-umum/206alamat-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-ri.


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pendaftaran merek, tugas kantor wilayah hanya menerima permohonan dan melanjutkannya kepada DJKI, karena pemeriksaan substantif dan keputusan untuk menerima atau menolak pendaftaran merek tersebut adalah kewenangan DJKI. Walaupun mekanisme memasukkan permohonan merek dibuat lebih mudah supaya tidak tidak hanya di satu tempat, tetapi sepertinya tetap sebagai hambatan untuk kalangan usaha yang berada tidak begitu dekat dari ibu kota provinsi. Khususnya kalangan usaha menengah ke bawah yang cakupan usahanya hanya terbatas kabupaten/kota tentu akan menjadi beban biaya untuk bisa pulang pergi ke ibu kota propinsi. Sehingga akan ada penambahan biaya selain biaya mendaftarkan merek yang disiapkan tersendiri sejak awal.

7.

Pelanggaran Merek Masih Sering Terjadi Meskipun Ada Perubahan Perundangan Merek Ketika berlakunya Undang-Undang Merek Tahun 1961 banyak sengketa

merek yang masuk ke pengadilan karena sistem perolehan hak atas merek dianggap lemah seperti kasus merek TANCHO199, kasus merek YAMAHA200 dan 199

Kasus merek TANCHO. Pada sengketa merek “TANCHO” antara Wong A Kiong, Indonesia, melawan PT Tancho Indonesia Co.Ltd, MA-RI mengeluarkan keputusan nomor 677K/S1P/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang merupakan terobosan baru terhadap ketentuan undang-undang saat itu. Dalam kasus ini, MA-RI dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan: Pertama, Tergugat adalah pemakai merek pertama yang beritikad buruk; Kedua, Tergugat melakukan persaingan curang, seolah-olah barang yang diproduksi dan diperdagangkan buatan luar negeri, padahal buatan dalam negeri, dengan mencantumkan kata-kata “Trade Mark Tokyo Osaka Co”, untuk meyakinkan konsumen, Tergugat juga telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan; Keempat, Penggugat telah terlebih dulu (dalani tahun 1962, 1963 dan


kasus merek HITACHI.201

Sistem Deklaratif yang mengutamakan pemakai

pertama merek dianggap sebagai yang berhak atas merek dipandang kurang menjamin kepastian hukum. Pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dapat dikalahkan dengan merek yang tidak terdaftar, karena pendaftaran merek bukan untuk mendapatkan hak atas merek. Adanya peniruan merek-merek asing yang beredar di pasaran kemudian dimenangkan di pengadilan dapat memberikan kesan kepada negara kita sebagai negara syurga bagi para pembajak merek. Dengan diubahnya Sistem Deklaratif UU Merek Tahun 1961 menjadi Sistem Konstitutif yang dianut oleh UU Merek Tahun 1992 juncto UU Merek Tahun 1997 dan UU Merek Tahun 2001 diharapkan dapat memperbaiki kondisi iklim perdagangan di Indonesia. Penerapan Sistem Konstitutif dipandang dapat menjamin kepastian hukum, karena hak atas merek diberikan oleh negara dengan cara melakukan pendaftaran merek. Siapa yang sebagai pendaftar merek pertama maka dialah

1964) memasukkan dan mengedarkan barang-barang kosmetik dengan memakai merek “Tancho” (merek sengketa) di wilayah Indonesia. 200 Kasus sengketa merek YAMAHA antara Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha, Jepang melawan Budiono, dengan putusan PN. Jakarta Pusat No. 682/1974 G tanggal 28 Juli 1975 dan MA-RI No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982. Dalam kasus ini, Budiono sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena pemakaian merek dagang YAMAHA oleh Pemohon Kasasi merupakan pemakaian yang sama dengan nama perniagaan Termohon Kasasi (Penggugat) yang sudah terkenal di seluruh dunia, dan tindakan ini merupakan peniruan yang bertentangan dengan UU Merek 1961. UU Merek 1961 berkewajiban melindungi nama perniagaan dan penggunaan merek yang tidak berhak karena jika penggunaan merek itu dibiarkan maka akan merugikan konsumen yang mengira produk merek tersebut berasal dari Jepang. Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung yang menekankan pada moral justice yang tidak akan melindungi pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk, dan larangan meniru merek terkenal orang lain serta melindungi kepentingan masyarakat 201 Dalam kasus HITACHI, antara Hitachi Limited, Jepang melawan PT.Maspion, Indonesia, gugatan Penggugat telah ditolak oleh PN. Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 22 Maret 1984 No.766/1983/Pdt/G. Namun pada tingkat kasasi dengan putusan No. 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, Mahkamah Agung menyatakan dapat menerima alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung pada saat itu adalah bahwa dalam perkara ini merek Hitachi merupakan suatu merek kata yang sudah diterima dan dikenal oleh masyarakat, bahkan sudah dikenal secara internasional, sehingga merek dagang bentuk kata Hitachi tidak dapat dipakai oleh Tergugat I (PT.Maspion) tanpa izin penggugat selaku pemiliknya


yang berhak atas merek tersebut. Sedangkan merek yang tidak didaftarkan tidak memperoleh pelindungan hukum. Meskipun telah menggunakan Sistem Konstitutif, ternyata sengketa merek masih mendominasi jumlah perkara di Pengadilan Niaga Indonesia.202 Puluhan perkara masuk hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem tersebut tampaknya tidak begitu banyak mempengaruhi kuantitas pelanggaran hak atas merek. Di pengadilan perdata merupakan saluran yang tepat untuk menuntut haknya untuk dikembalikan. Apabila sudah dikabulkan gugatannya, pemilik merek biasanya cenderung merasa tidak perlu mempersoalkan pidananya. Seorang pengusaha sering berpendapat tidak usah memperpanjang persoalan karena kalau dilakukan juga tidak menguntungkan secara ekonomi. Lebih lanjut apabila dilihat di lapangan selain daripada begitu banyaknya perbuatan melawan hukum atau 202

Kasus sengketa merek “RITZ”, untuk jenis barang biskuit dan coklat antara Nabisco Inc (Penguggat) vs PT. Perusahaan Dagang dan Industri Ceres (Tergugat I) dan Republik Indonesia (Tergugat II) No. 408/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., yang diputus tanggal 4 Februari 1999. Nabisco Inc sendiri sebelumnya pada tahun 1996 telah mengajukan gugatan yang sama ke pengadilan Jakarta Pusa dengan putusan No. 371/Pdt.G/1996/PN. Jkt.Pst yang menyatakan Penggugat merupakan pemilik satu-satunya dan berhak atas merek terkenal “RITZ” tersebut. Penggugat mengklaim bahwa merek “RITZ” merupakan merek terkenal dan telah digunakan sejak tahun 1934 dan telah terdaftar di Amerika pada tahun 1941, yang dilanjutkan pendaftarannya pada lebih dari 100 negara. Tergugat I mendalilkan dirinya sebagai pemakai merek “RITZ” pertama di Indonesia sejak tahun 1949 dan telah juga mengajukan permohonan pendaftaran di Kantor Merek pada tahun 1960 dan terdaftar pada tahun 1978. Pengadilan menyatakan bahwa merek terkenal milik Tergugat I mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik Penggugat dan memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek Tergugat I dari Daftar Umum Tergugat II. Merasa tidak puas atas putusan tersebut, Tergugat I mengajukan upaya hukum kasasi dan MA dalam pertimbangan putusannya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh himpunan merek terkenal Arnerika Serikat bahwa merek “RITZ” tidak terdaftar atas nama Nabisco, Inc., melainkan atas narna WB. Johnson Properties, Inc., USA. Tetapi pada kenyataannya merek dagang “RITZ” di Indonesia milik Pemohon Kasasi II/Tergugat Asal I untuk produksi “Biskuit” telah dikenal dan digunakan merek tersebut sejak tahun 1949 dan telan didaftár sejak tahun 1978. Berbeda dengan Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang mengajukan permohonan pendaftaran merek “RITZ” tersebut pada tahun 1998 di Indonesia. MA dalam keputusannya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Februari 1999 No. 408/Pdt.G/1998/PN.Jkt.PSt serta menolak gugatan Nabisco,Inc untuk seluruhnya. Pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Nabisco Inc, putusan menolak permohonan Peninjaan Kembali tersebut dengan putusan Putusan No. 109 PK/Pdt/2000.


pelanggaran yang dilakukan terhadap merek terdaftar seperti praktek peniruan merek dagang terkenal dan lain sebagainya, salah satu permasalahan yang sering menimbulkan sengketa antara pemegang merek yang satu dengan yang lainnya adalah menyangkut mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lainnya yang telah sama-sama terdaftar, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa yang mengakibatkan harus adanya pembatalan terhadap salah satu merek tersebut.

D.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Merek Dagang Terdaftar. Istilah sengketa sering disinonimkan dengan konflik. Menurut Black203

“dispute is a conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation” (sengketa adalah sebuah konflik atau kontroversi; konflik atas klaim atau hak-hak; sebuah pernyataan dari hak, klaim, atau permintaan satu sisi, dipenuhi oleh klaim yang bertentangan atau dugaan di sisi lain. Subjek litigasi). Menurut Vilhelm Aubert204 sengketa atau konflik sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Konflik berasal dari bahasa latin “con” (bersama) dan “flegere”(menyerang). Konflik akan selalu terjadi,

Henry Campbell Black, Black‟s Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minn : West Publishing, 1990), hlm. 471. 204 Dalam L.M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, (New York : Russel Sage Fondation, 1975), hlm. 226. 203


konflik terjadi ketika salah satu pihak tidak setuju atau berbeda pendapat sehingga membutuhkan suatu penyelesaian sengketa.205 Menurut Suyud Margono206sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak.207 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa mana tergantung bagaimana pengelolaan atas sengketa tersebut. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr.,208 mengartikan sengketa sebagaimana keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan

205

Kimberlee K. Kovach, Mediation in A Nutshell, (St. Paul MN : Thomson West, 2003), hlm. 3. 206 Suyud Margono, ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34. 207 Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur yaitu : (a). Sama sekali tidak memenuhi prestasi ; (b). Tidak tunai memenuhi prestasi ; (c). Terlambat memenuhi prestasi ; (d). Keliru memenuhi prestasi. Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 228. 208 Valerine J.L. Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum), dalam Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai, oleh T.O. Ihromi, (Jakarta : Yayasan Obor, 2001), hlm. 225.


pihak ketiga. Tahap atau fase dalam suatu proses sengketa dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Tahap keluhan atau pra konflik, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok di persepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa ketidakadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinatif, tergantung pada persepsi pihak yang merasakannya. Dalam hal ini yang penting adalah pihak yang merasakan bahwa haknya dilanggar atau dia diperlakukan dengan salah. Situasi keluhan perasaan diperlakukan tidak adil ini mengandung suatu potensi untuk meningkat menjadi konflik atau justru menghindar. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat memuncak disebabkan oleh adanya konfrontasi atau eskalasi dan justru terelakkan karena secara sengaja kontak dengan lawan dihindari atau pihak kedua tidak memberi reaksi terhadap tantangan yang diajukan. 2. Tahap konflik yang ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak yang melanggar haknya, atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhannya. Kedua belah pihak sadar mengenai adanya suatu perselisihan pendapat antara mereka, dalam tahap ini kedua belah pihak berhadapan. 3. Tahap sengketa (dispute), terjadi karena konflik mengalami eskalasi, berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi apabila pihak yang mempunyai keluhan semula atau


seseorang atas namanya telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari pendekatan dua pihak menjadi hal yang memasuki bidang publik, hal ini dilakukan dengan sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.209 Terdapat 10 (sepuluh) faktor yang dapat menjadi sumber konflik atau sengketa menurut Bolton210, yaitu: 1.

Menghambat tujuan pribadi;

2.

Kehilangan status atau kedudukan;

3.

Kehilangan otonomi atau kekuasaan;

4.

Kehilangan sumber-sumber;

5.

Tidak mendapat bagian yang adil dari sumber-sumber langka;

6.

Mengancam suatu nilai;

7.

Mengancam suatu norma;

8.

Kebutuhan yang berbada dan berbentura;

9.

Kesalahpahaman atau salah mengerti; dan

10. Pembelaan harga diri.211 209

Nader, Todd, dikutip dalam T.O. Ihromi, Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 209-210. 210 Menurut A. Mukti Arto yang mengemukakan bahwa sumber konflik/sengketa akan mempengaruhi karakteristik dari konflik/sengketa tersebut, dimana sumber yang paling dominan menimbulkan konflik/sengketa akan menunjukkan karakteristik yang paling menonjol, sedangkan karakteristik dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Karakter Formal, yaitu sifat konflik/sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya, yang timbul karena materi hukum itu sendiri, misalnya kurang jelas mengundang berbagai penafsiran, terjadinya kerancuan atau terdapatnya berbagai sistem hukum yang sama-sama berlaku dan sebagainya; 2. Karakter Material (kebendaan), yaitu sifat konflik/sengketa yang melekat pada wujud dari barang sengketa itu sendiri, seperti ketidaksepahaman, benturan kepentingan, perebutan sumber-sumber, menghambat tujuan pribadi, kehilangan status atau kedudukan, kehilangan otonomi atau kekuasaan, tidak mendapat bagian yang adil dan sebagainya yang bersifat material; 3. Karakter Emosional, yaitu sifat konflik/sengketa yang melekat pada emosi manusianya, seperti karena perasaan-perasaan negatif antar pihak-pihak, kemarahan, kesalahpahaman serta perbedaan gaya hidup dan sebagainya., A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 39.


Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara membiarkan saja (lumping it), mengelak (avoidance), keluar saja (exit), paksaan (coercion), perundingan (negotiation), mediasi (mediation), arbitrase (arbitration), main hakim sendiri (self help), atau melalui peradilan.212 Sedangkan menurut Schuyt213 terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa konflik, yaitu: Kelompok kesatu: penyelesaian sepihak (penyerahan sementara, menghindarkan diri/meninggalkan, penyerahan). Kelompok kedua : dikelola sendiri (dengan undian, kesepakatan, perundingan). Kelompok ketiga: pra-juridis

(pemakaian

jasa

penengah,

sidang/musyawarah,

perdamaian,

pengaduan). Kelompok keempat : juridis-normatif (proses pidana, perdata, administratif, sidang pengadilan, proses singkat, arbitrase). Kelompok kelima : yuridis-politis (bertahap tanpa kekerasan, tindakan politik dan akal sosial, pembentukan keputusan legislatif, penyelesaian melalui saluran pemerintah). Kelompok keenam: kekerasan. Gerald Turkel214 mengklasifikasikan tipe-tipe penyelesaian sengketa secara berjenjang mulai dari tipe penyelesaian sengketa yang paling rasional informal dan tidak berdasarkan hukum (the most informal and nonlegally rational type) sampai tipe yang paling rasional formal dan berdasarkan hukum (the most formal and legally rational type). 211

Ibid. Lihat Donal Black, Sociological Justice, (New York : Oxford University Press, 1989), hlm. 74. Lihat juga T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 210-212. Lihat juga Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia,(Surakarta : LPP UNS dan UNS Press, 2007), hlm. 3. 213 Dalam Rony Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, (Semarang : CV. Agung, 1990), hlm. 36-37. 214 Gerald Turkel, Law and Society : Critical Approaches, (Needham Heights : A Simon & Schuster Company, 1996), hlm. 208. 212


Dilihat secara umum cara yang dilakukan dalam kegiatan memalsukan atau meniru merek orang/perusahaan lain biasanya dilakukan dengan 3 (tiga cara), yakni: 1. Pemalsuan secara klasik; 2. Pemalsuan secara gelap; dan 3. Pemalsuan dengan cara wrapping off. Pemalsuan

secara

klasik

berupa

tindakan

penyalahgunaan

atau

penyelewengan (misappropriation) nama suatu perusahaan yang menggunakan merek suatu perusahaan lain. Dengan demikian perusahaan yang meniru tersebut seolah-olah mempunyai hak dan kedudukan yang sah, karena mirip dengan merek perusahaan yang ditiru. Perbuatan tersebut diikuti dengan strategi pemasaran yang dapat menyingkirkan barang dan menghambat kelancaran pemasaran merek semula, karena peniru menjalankan usaha-usaha perusahaan yang disalahgunakan. Pemalsuan secara gelap adalah pemalsuan yang dilakukan dan disebarkan dengan cara diam-diam. Pemalsuan ini sulit diidentifikasi karena dengan cepat dapat menghilangkan jejak dan bukti pemalsuan. Barang-barang hasil pemalsuan juga di sebarkan secara gelap dengan cara menyelundupkan keberbagai kawasan. Pemalsuan dengan cara “wrapping off”. Cara ini dilakukan dengan melepaskan label hasil merek asli produk tersebut kemudian dipergunakan atau ditempelkan kepada produk yang berkualitas rendah sehingga konsumen mempercayai produk tersebut berasal dari produsen semula. Cara ini


dipergunakan terhadap jenis merek yang terkenal yang mempunyai harga tinggi dan biasanya terjadi pada barang impor.215 Adapun beberapa variasi dari perbuatan persaingan curang yang menyangkut penggunaan merek, akan tetapi tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai pemalsu merek antara lain: 1. Pararel Impor 2. Trade Dress 3. Over Run International Trademark Association (INTA)menyatakan sebagai berikut: Parallel imports (sometimes referred to as gray market goods) refer to branded goods that are imported into a market and sold there without the consent of the owner of the trademark in that market. The goods are “genuine” goods (as distinct from counterfeit goods), in that they have been manufactured by or for or under license from the brand owner. However, they may have been formulated or packaged for a particular jurisdiction, and then are imported into a different jurisdiction from that intended by the brand owner216(Impor paralel (kadangkadang disebut sebagai barang pasar abu) merujuk pada barang bermerek yang diimpor ke pasar dan dijual tanpa persetujuan dari pemilik merek di pasar itu. Barang adalah barang “asli” (berbeda dari barang palsu), karena mereka telah diproduksi oleh atau untuk atau di bawah lisensi dari pemilik merck. Namun mereka (barang tersebut) mungkin telah diformulasikan atau dikemas untuk yurisdiksi tertentu, dan kemudian diimpor ke dalam yurisdiksi berbeda dari yang dimaksudkan oleh pemilik merek). Impor paralel berkaitan dengan hak maksimal (exhaustion rights). Hak yang maksimal (exhaustion right) dari pemilik HKI, termasuk pemilik merek merujuk untuk perluasan untuk mana pemegang HKI termasuk pemegang merek dapat melakukan kontrol atas distribusi barang-barang bermerek mereka. Berdasarkan konsep hak maksimal (exhaustion rights), ketika pemegang merek

215 216

M.Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 69. http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportsGrayMarket.aspx.


menjual produknya dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu, mereka harus mengizinkan penjualan kembahi barang-barang tersebut di dalam wilayah tersebut. Pelanggaran merek mengedepankan dalam isu parallel import dimana barang-barang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan komersial tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang lisensi (licensee) atas produk bermerek tersebut di Indonesia. Sepintas lalu hal ini tampak sah-sah saja kalau hal tersebut bukan untuk tujuan komersial (misalnya, untuk keperluan pribadi de minimis import, yaitu oleh-oleh), konsumen tidak akan tersesat atau terkecoh karena memang tidak ada pemalsuan merek. Namun demikian, parallel import akan dapat merusak pangsa pasar pihak yang memiliki hak secara hukum berdasarkan perjanjian lisensi untuk memasarkan produk dengan merek yang bersangkutan dan menghilangkan kesempatan pemegang lisensi (licensee) untuk mengambil keuntungan dan manfaat dari perjanjian lisensi yang diadakannya dengan pemilik merek yang sah (licensor.)217 Trade Dress, yaitu peniruan terhadap opmaak, warna dan bentuk kemasan yang tidak termasuk merek terdaftar. Tindakan-tindakan peniruan dari merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan iktikad tidak baik. Permasalahan yang sedang berkembang sekarang bukan pada permasalahan terdapatnya pemalsuan produk dari suatu merek terkenal atau terdapatnya peniruan merek terkenal, tetapi justru pada trade dress/ packaging sebuah produk di pasaran.218 Persaingan

217

Rahmi Jened, Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 228. 218 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 17.


curang yang dilakukan pada kemasan sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih dulu terdaftar. Seperti dalam kasus Coca-Cola. Pengadilan memaparkan dengan memberikan contoh botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola merupakan produk sebuah kemasan yang dapat dibedakan dari produk itu sendiri dan botol Coca-Cola merupakan bagian dari rangkaian produksi. Kolektor botol atau siapa pun yang menemukan botol CocaCola akan sangat menyenangkan, jika minum dari bentuk botol yang spesial seperti itu.219 Pangkal permasalahan lebih banyak berada pada masalah iktikad tidak baik pada kemasan sebuah produk yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk perselisihan merek melalui trade dress merupakan tindakan persaingan curang yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek yang umum terjadi pada merek-merek terkenal.220 Over Run, yaitu pembuatan barang-barang dengan merek asli oleh penerima lisensi melebihi jumlah yang diperkenankan dalam perjanjian lisensi selama berlakunya perjanjian lisensi. Perbuatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai pemalsuan merek. Tindakan yang dapat diambil oleh pemberi lisensi adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan pinalti yang terdapat didalam perjanjian lisensi, yang hampir sama dengan penjualan barang sisa ekspor untuk pasar lokal dengan memakai merek asli seperti yang dipesan oleh buyer (pembeli) luar negeri, dimana biasanya produsen membuat lebih dari jumlah yang dipesan dan setelah

219

Jill McKeough, Kathy Bowrey & Philip Griffith, Intellectual Property Commentary and Materials, (Australia, Fourth Edition, Lawbook Co, 2007), hlm. 749. 220 Beverly W.Pattishal, David C Hilliard, Joseph Nye Welch, Trademarks and Unfair Competition, (USA, Lexis Publishing, 2000), hlm. 4.


diekspor sisanya dijual di pasar domestik. Hal ini walau tidak dikehendaki oleh pemilik merek yang memesan barang-barang tersebut namun demikian perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai counterfeiting. Pada dasarnya latar belakang terjadinya sengketa atas merek dagang terkenal pada Pengadilan Niaga dikarenakan oleh 3 (tiga) hal, yakni: a. Terdapatnya suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis, sehingga dengan demikian pihak yang merasa hak atas merek yang dimilikinya atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepadanya yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu telah dilanggar dengan suatu itikad yang tidak baik dengan bentuk peniruan atau penjiplakan, yang tentunya akan merugikan, membingungkan, mengacaukan, memperdaya atau menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai yang dalam hal ini adalah konsumen, tentang asal usul dan kualitas barang dan akhirnya tentu akan berimbas pada suatu kerugian b. Terdapatnya suatu merek terkenal yang tidak terdaftar di Kantor Merek Ditjen HKI di Indonesia sehingga berpeluang didaftarkan oleh orang/pihak lain atau badan hukum lain yang didasarkan atas itikad yang tidak baik; dan c. Terjadinya ketidaktelitian dari badan pemeriksa merek dalam hal ini Ditjen HKI atas suatu merek yang telah terdaftar, sehingga permohonan pendaftaran merek dagang terkenal oleh orang/pihak lain atau badan hukum lain atas dasar itikad


yang tidak baik menjadi terkabulkan. Menurut Insan Budi Maulana221 salah satu penyebab terjadi sengketa merek adalah karena diantara para pemeriksa merek yang bersifat fungsional memiliki multi tafsir dan tidak konsisten dalam melaksanakan makna Pasal 6 ayat (1) a UUM. Dalam hal - hal tertentu bisa terjadi seorang pemeriksa menolak permohonan merek yang sebenarnya berbeda satu sama lain namun dinyatakan serupa. Di sisi yang lain, pemeriksa merek itu menyatakan berbeda walau merek yang diajukan itu menunjukkan persamaan pada pokoknya bahkan sama pada keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis. Keadaan itu dapat menimbulkan prasangka bahwa para pemeriksa merek tidak profesional tidak cermat atau menerima imbalan dari pihak-pihak tertentu. Walau terkesan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUM sederhana dan jelas namun memiliki implikasi hukum yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Pasal ini telah menimbulkan perdebatan panjang dan tidak berkesudahan tidak hanya diantara para pemeriksa merek tetapi juga antara pemeriksa merek dengan pemohon merek, dan advokat HKI.222 Timbulnya sengketa merek dagang dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition). Kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang atau jasa, yang di dalam pelaksanaannya produksi tersebut adakalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait, sehingga menimbulkan suatu sengketa. Bentuk perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat dapat berupa 221

Insan Budi Maulana, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT. Alumni, 2009), hlm. 118. 222 Ibid.


peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu, serta tindakan lainnya yang dapat mengecohkan publik berkaitan dengan sifat dan asal usul dari suatu merek. Peniruan merek dagang bisa dikategorikan pada bentuk persaingan curang. Pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan pemalsuan merek dengan motif dan alasan memperoleh keuntungan secara cepat dengan tidak mau menanggung biaya iklan dan biaya riset. Pemalsuan merek dagang dilakukan dengan menjual produksi barang dengan memanfaatkan ketenaran serta nama baik jaminan mutu produksi barang lain.

E. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Terdaftar Pasca Berlakunya Sistem Konstitutif (Studi Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Medan) Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Jakarta dipilih karena merupakan pengadilan khusus yang menangani sengketa HKI dan keduanya termasuk kota besar di Indonesia. Beberapa Sengketa Gugatan Merek Terdaftar Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, diantaranya adalah; 1.

Kasus merek CARVIL223 Penggugat adalah PT. Carvil

Abadi,Jakarta,

melawan PT. Citra Asih Aromindo, Jakarta, sebagai Tergugat. Dalam kasus tersebut, Penggugat sebagai

pemilik dan pemakai dari merek dagang

CARVIL untuk melindungi jenis barang: sepatu, sandal. Dalam kasus tersebut, Penggugat keberatan terhadap pendaftaran untuk merek CARVIL yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk melindungi jenis barang: sediaan-

223

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/PDT.G/1998/PN.JKT. PST.


sediaan

untuk

memutihkan

dan

mencuci,

sediaan-sediaan

untuk

membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok, sabunsabun, sabun cream (kelas barang 3). Terhadap pendaftaran merek tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diantaranya adalah: “Bahwa beredarnya merek CARVIL milik Tergugat untuk kelas barang 03 akan membingungkan khalayak ramai tentang asal usul barang dan kualitasnya, seolah-olah barang-barang tersebut berasal dari produk Penggugat atau setidak-tidaknya ada hubungan dengan perusahaan Penggugat yang tentunya akan merugikan konsumen dari Penggugat yang harus dilindungi”. 2.

Kasus merek BARBIE.224 Penggugat adalah MATTEL INC, Amerika Serikat, melawan Hendri Subun Kangdani, Jakarta, sebagai Tergugat. Dalam kasus tersebut Penggugat sebagai

pemilik dari merek dagang BARBIE untuk

melindungi

Boneka

jenis

barang:

Mode

(Boneka

BARBIE

dan

perlengkapannya dan produk-produk yang berkaitan dengan itu). Dalam kasus tersebut Penggugat keberatan terhadap pendaftaran merek BARBIE yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk melindungi jenis barang: alat-alat kantor & alat-alat sekolah, antara lain: alat-alat penjilid buku, alat-alat tulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis), alat pendidikan dan pengajaran kecuali perkakasnya), kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise klise, cairan penghapus, kertas penghapus tulisan, alat jepitan buku dan kertas, necis

224

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pdt/1999/PN.JKT.PST.


(stepler), alat-alat pencabut necis, alat pelubang kertas, kerikan pensil, jangka, mesin tulis/tik, paku payung, penghapus papan tulis, stempel, kotak pensil, kulit dan kulit imitasi, kulit-kulit halus, koper-koper, dan tas-tas, dompetdompet, payung-payung hujan, dan payung-payung matahari, tongkattongkat, cambuk-cambuk, pakaian-pakaian kuda dan pelana, beaty case terbuat dari kulit. Terhadap pendaftaran merek tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diantaranya adalah: a. Berdasarkan bukti-bukti merek Penggugat sudah lama menembus batasbatas nasional dan regional, sehingga merek Penggugat sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia. Merek Penggugat sudah memasuki wilayah Indonesia sebagai produk Boneka dengan merek BARBIE dan telah beredar luas dan setiap orang yang memakai merek tersebut memiliki rasa tersendiri dibanding merek lain; b. Meskipun hasil produk Penggugat dan Tergugat tidak tergolong dalam satu jenis, tidaklah menjadi masalah karena berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan tidaklah penting apakah hasil produk barang/jasa sejenis atau tidak, karena merek adalah untuk memberikan identifikasi tentang asal barang bukan jenis barang. c. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan merek Tergugat batal.


3.

Kasus merek ROLLS ROYCE & LOGO RR,225 Penggugat adalah ROLLS ROYCE PLC, London, Inggris, melawan Tahir Santoso Tjioe, Jakarta, sebagai Tergugat. Dalam kasus tersebut, Pengugat sebagai pemilik dari merek dagang ROLLS ROYCE & LOGO RR untuk melindungi jenis barang: kendaraan darat bermotor dan chasisnya, mesin-mesin penghisap atau turbin dengan pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor, perseneling yang dapat diubah sebagai bagian dari mesin untuk kendaraan bermotor, kapal udara dan kapal serta bagian-bagian dari segala barang-barang yang tersebut di atas yang termasuk dalam kelas 12. Dalam kasus tersebut, Penggugat keberatan terhadap pendafaran untuk merek ROLLS ROYCE & LOGO RR yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk melindungi jenis barang: segala macam konpeksi, yaitu: pakaian pria atau wanita dan anak-anak, baju sport dan celana sport, celana panjang dan pendek, celana dalam, kemeja, piyama, jaket, jas, T.shirt, kaos kutang, kaos oblong, baju kaos, rok, rok luar atau dalam, blus, gaun kebaya, daster, ban pinggang, kutang wanita, pakaian renang, dasi, kaos kaki, sepatu, sandal, sol sepatu, topi yang termasuk dalam kelas 25. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah: a. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, merek ROLLS ROYCE & LOGO RR merupakan merek terkenal yang sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak

225

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/PDT.G/1999/PN.JKT. Pst.


mengenal batas dunia (borderless world) dan telah pula memasuki wilayah Indonesia, sehingga setiap orang yang memakai merek tersebut memiliki rasa tersendiri dibandingkan dengan merek lain. b. Dengan beredarnya merek milik Tergugat akan membingungkan khalayak ramai tentang asal-usul barang dan kualitasnya, seolah-olah barang tersebut berasal dari produk Penggugat atau setidak-tidaknya ada hubungan yang erat dengan perusahaan Penggugat yang tentunya akan merugikan konsumen dan Penggugat; c. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan merek Tergugat batal. 4. Kasus

merek

BENZ

MERCEDES.226

Penggugat

adalah

DAIMLER

CHRYSLER AG merger dengan DAIMLER BENZ AG, Jerman, melawan Tan Peng Ho, Jakarta, sebagai Tergugat. Dalam kasus tersebut, Penggugat sebagai pmilik dan pemakai dari merek dagang BENZ, MERCEDES BENZ, BABY BENZ, untuk melindungi jenis barang: kendaraan-kendaraan, alat-alat untuk bergerak di darat yaitu mobil, prahoto, mobil kiriman, otobis, kendaraan gandengan, kereta pengangkut orang sakit kereta penyiram dengan atau tidak dengan peralatan penyapu, kereta pembakaran mayat, sepeda, sepeda motor, lori sepeda. atau motor udara atau air. Dalam kasus tersebut, Penggugat keberatan terhadap pendaftaran untuk merek BABY BENZ, yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk melindungi jenis barang: sepatu, sandal, sarung tangan (kelas barang 25). Menggunakan merek DAIMLER BENZ untuk melindungi jenis barang: topi, karpus, pelindung telinga, songkok, bunga

226

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 651/PDT.G/l999/PN.JKT. Pst.


tiruan, topeng, sepatu, kaos betis, sol, sarung, pemanas kaki, alat pemanas kaki, hasil-hasil pekerjaan rajutan, jas pendek, rompi, jas luar, jas puls, pakaian dari kulit, plastron, kaos tangan, jas pelindung debu, kaos lutut. Menggunakan merek MERCEDES BENZ untuk melindungi jenis barang: sarung kaki, kaos-kaos kaki, sok-sok, pakaian-pakaian, sarung-sarung tangan, mantel, dan jas pelindung debu, alat-alat pelindung mulut, rompi, yabas, topitopi, peci-peci, kasut-kasut, sabuk, ikat pinggang. Terhadap pendaftaran merek tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah: a. Berdasarkan MERCEDES

bukti-bukti BENZ

yang

diajukan

merupakan

merek

oleh

Penggugat,

terkenal

yang

merek sudah

lama menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia (borderless world) dan telah pula memasuki wilayah Indonesia, sehingga setiap orang yang memakai merek tersebut memiliki rasa tersendiri dibandingkan dengan merek lain; b. Dengan beredarnya merek milik Tergugat akan membingungkan khalayak ramai tentang asal-usul barang dan kualitasnya, seolah-olah barang tersebut berasal dari produk Penggugat atau setidak-tidaknya ada hubungan yang erat dengan perusahaan Penggugat yang tentunya akan merugikan konsumen dan Penggugat;


c. Keterkenalan dan kemashuran merek milik Penggugat tersebutlah yang telah menimbulkan niat tidak baik dengan penuh kesadaran dari pihak Tergugat untuk membonceng tanpa memperdulikan kerugian Penggugat sebagai pemilik merek yang sebenarnya dan masyarakat konsumen untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur; d. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan merek Tergugat batal 5. Kasus

merek

KABUSHIKI

LEXUS.227

Penggugat

adalah

TOYOTA

JIDHOSA

KAISHA (berdagang di bawah nama Toyota Motor

Corporation), suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Jepang, berkantor pusat di I-Toyota-cho, Toyota-Shi, Aichi-Ken, Jepang melawan: Tergugat Jaya Iskandar, beralamat di Jalan Sawah Lio X No. 29 Rt 008 Rw 006 Jembatan Lima, Jakarta Barat. Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak Khusus di Indonesia dan dunia dari Merek Dagang Lexus & Logo L, dan telah terdaftar di Indonesia di bawah No. 275.609 tanggal 25 Mei 1992 dan diperbarui di bawah No. 496.408 tanggal 25 Mei 2002, untuk melindung mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya, termasuk dalam kelas 12. Tergugat telah mendaftarkan suatu Merek Dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Merek Dagang Penggugat ialah Lexus daftar merek No. 1DM 000255545 tanggal 30 Juni 2010 untuk melindungi: Helmhelm pelindung kepala, helm-helm pelindung untuk dipakai pada perlombaan balap mobil, dan motor, helm-helm pelindung untuk dipakai pengendara mobil dan motor, helm tukang solder, helm pekerja, kacamata untuk pekerja,

227

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Merek/ 2011/PN.Niaga. Jkt.Pst.


tutup/sumbat kuping, bantalan lutut untuk pekerja, pakaian pelindung untuk kecelakaan/radiasi dan api, topeng pelindung mata/muka untuk para pekerja, sarung tangan untuk pelindung terhadad kecelakaan/pekerja, sarung tangan pengendara sepeda motor topi proyek, baju montir tahan panas/api, termasuk dalam kelas 09. Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah: a. Meskipun Penggugat menggunakan mereknya untuk melindungi barangbarang

yang

termasuk

kategori

kelas

12

sedangkan

Tergugat

menggunakan untuk barang-barang yang termasuk dalam kelas 9, menurut Majelis Hakim kedua jenis barang termasuk masih sangat berhubungan dalam praktik kegunaannya sehari-hari karena keduanya berkaitan erat dengan perlengkapan kendaraan, sehingga dapat berakibat mengecoh masyarakat luas karena dapat menimbulkan kesan bahwa kedua jenis barang tersebut diproduksi oleh satu perusahaan yang sama; b. Dilihat dari tenggang waktu pendaftaran dan penggunaannya, merek Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sejak tahun 1992 dan diperpanjang pada tahun 2002, sedangkan merek Tergugat baru didaftarkan pada tahun 2010, tenggang waktu tersebut menurut Majelis Hakim merupakan salah satu petunjuk bahwa Tergugat mempunyai iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek Penggugat yang telah lama beredar terlebih dahulu; c. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat.


6. Kasus

merek

JIDHOSA

LEXUS.228

KABUSHIKI

Penggugat

KAISHA

(berdagang

adalah di

TOYOTA bawah

nama

Toyota Motor Corporation), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkantor pusat di I-Toyota-cho,

Toyota-Shi, Aichi-Ken, Jepang

melawan: Tergugat Budi, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak Khusus di Indonesia dan dunia dari Merek Dagang Lexus & Logo L, dan telah terdaftar di Indonesia di bawah No. 275.609 tanggal 25 Mei 1992 dan diperbarui di bawah No. 496.408 tanggal 25 Mei 2002, untuk melindungi: mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya, termasuk dalam kelas 12. Tergugat telah mendaftarkan suatu Merek Dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Merek Dagang Penggugat ialah Lexus daftar merek No. 1DM 000222391 untuk melindungi coklat, hasil produksi coklat minuman coklat dengan susu, minuman dengan bahan dasar coklat, kopi, kopi buatan, kue-kue, kue kering, kue basah, hiasan kue yang dapat dimakan, mie, makaroni, kerupuk, emping, bihun, sohun, teh, tapioka, sagu, pudding, pizza, sediaan-sediaan dari gandum, keripik, gandum, berondong jagung, es krim, madu, gula-gula, kembang gula, garam, mustard, cuka, saos, kecap, rempah, penyedap rasa, ragi. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut; a. Merek LEXUS + Logo L adalah merek terkenal dan sudah didaftarkan di berbagai negara di dunia.

228

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/Pdt.Sus/2011.


b. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 setelah membandingkan kedua merek tersebut ternyata terdapat persamaan pada pokoknya disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penerapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dengan merek tersebut; c. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat. 7. Kasus

merek

KABUSHIKI

INNOVA.229

Penggugat

adalah

TOYOTA

JIDOSHA

KAISHA (berdagang di bawah nama Toyota Motor

Corporation), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkantor pusat di I-Toyota-chc Toyota-Shi, Aichi-Ken, Jepang melawan: Tergugat: Effendi Fermanto, bertempat tinggal di Jalan Sunter GARDEN Blok B Kav. 5, Rt. 005 Rw 018, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak Tunggal/Khusus di Indonesia dan dunia dari Merek Dagang TOYOTA INNOVA. Kata-kata INNOVA merupakan bagian essential dari Merek Dagang Penggugat. Merek Dagang TOYOTA INNOVA Penggugat terdaftar di Indonesia di bawah nomor pendaftaran 1DM000042420 tanggal 23 September 2003 untuk melindungi “kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya”.Tergugat telah mendaftarkan suatu Merek Dagang yang dalam ucapan kata maupun suara

229

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 75/MEREK/2O11/P Niaga.JktPst


sama dengan Merek Dagang Penggugat ialah INNOVA & logo N daftar merek No. IDM 000278275 tanggal 1 November 2010 untuk melindungi: ban luar, ban dalam kendaraan bermotor roda empat dan roda dua. Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai berikut: a. Dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan, Majelis

Hakim

memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; b. Mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2451 K/PDT/ 1987 tanggal 13 April 1991 yang menyebutkan bahwa “Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek

sengketa, haruslah dilihat secara

keseluruhan dan bukan cara memerinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut”; c. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal pendaftaran mérek milik Tergugat. 8. Kasus merek AUDI.230 Penggugat adalah AUDI AG, Suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jerman, berkantor Germany, melawan Tergugat David

pusat di 85045 Ingolstadt

Chandra, beralamat di Jalan Nareng

Kulon V1/918-B, Malang 65116. Penggugat adalah pemegang Hak Tunggal atau Hak Khusus di Indonesia dan dunia dari Nama Dagang dan Merek Dagang AUDI. Merek Dagang AUDI Penggugat sangat terkenal di negara asal dan di dunia, juga telah terdaftar pada 100 negara termasuk di Indonesia di bawah Nomor 370593 tanggal 16 Mei 1995 dan diperbarui di bawah Nomor

230

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67/MEREK/2010/PN. Niagajkt. Pst


1DM000020006, untuk melindungi hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 12, yaitu: mobil-mobil serta bagian-bagian sekeliling strukturnya, kendaraankendaraan bermotor maupun tidak, alat-alat untuk bergerak di darat, udara atau air, bermotor maupun tidak. Tergugat telah mendaftarkan suatu Merek Dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Merek Dagang Penggugat ialah AUDI daftar merek No. 1DM 000181525 tanggal 16 Oktober 2008 untuk melindungi: hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 2, yaitu: catcat, tinta cetak, dempul, pelamur (pelamir), thiner, pernis-pernis, lak-lak, bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna, bahan mentah damar alami. Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah: a. Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu barang-barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPS karena Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994; b. Adanya Pasal 16 ayat (3) TRIP’s menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris 1967 akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan


memberikan indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut; c. Merek Penggugat sebagai merek terkenal, sedangkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya kendati kelas barangnya tidak sejenis, maka penggunaan merek AUDI Penggugat oleh Tergugat dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang atau jasa-jasa milik Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, sehingga bisa mengecoh konsumen; d. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat. 9. Kasus merek FERRARI,231 Penggugat adalah F E R R A R I. S.p.A. Modena, Italy. melawan: Tergugat: PT. Bali Nirwana Garments. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek FERRARI yang telah terdaftar dan digunakan di Indonesia. Kata FERRARI yang digunakan sebagai merek dagang Penggugat juga merupakan nama Badan Hukum Penggugat yaitu FERRARI, S.p.A. yang berkedudukan di Via Ernilia Est 1163, 41100 Modena Italy. Penggugat juga telah terkenal sebagai produsen barang-barang bermutu tinggi yang telah beredar di pasaran dunia, berkualitas prima, elegan, dan berkesan mewah, sehingga merek FERRARI milik Penggugat telah melekat pada diri Penggugat dan perusahaan Penggugat. Bahwa merek FERRARI milik Penggugat sebagai merek terkenal telah tercatat dalam Buku

231

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Merek/2009.PN. Niaga. Jkt.Pst.


Himpunan Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan oleh Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman, Edisi I Halaman 17 Tahun 1995. Tergugat adalah pemilik dari merek FERRARI yang terdaftar dalam kelas 16 dengan No. Registrasi IDM000089162 tertanggal 19 September 2006, dengap jenis barang: Kertas dan barang-barang dari kertas yaitu: tissue kering, dan wangi basah, hiasan dinding (wall paper), karton, dan barangbarang dari karton yaitu dos, kulit, buku, map, buku tulis, barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku, gambar, potret, alat untuk kesenian, pensil-pensil, mesin-mesin tulis, dan alat-alat kantor, kertas karbon, kertas surat, ferforator, strapler, staples, pen, pensil, kertas notes, cap tanggal. Alat-alat pendidikan dan pengajaran, huruf-huruf cetak, klise-klise, tinta tulis, cat air, cat minyak, papan tulis, karet penghapus, garisan. Selain di kelas 16, Tergugat juga mendaftarkan merek FERRARI pada kelas 25 dengan No. Registrasi 1DM000074834 tertanggal 12 Mei 2006, dengan jenis barang segala jenis konfeksi yaitu pakaian pria, pakaian wanita anak-anak, celana pria, celana wanita, celana anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, baju kaos. T-shirt, piyama, mantel, jacket, jas hujan, rok wanita, daster, rok dan blus, baju olabraga, celana olah raga, korset, sarung tangan. sepatu, selop, sandal, sol sepatu. Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai berikut: a. Adanya Pasal 16 ayat (3) TRIPS menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris 1967 akan berlaku untuk


barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut; b. Penggunaan merek FERRARI oleh Tergugat didasari adanya iktikad buruk/iktikad tidak baik yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh konsumen; c. Mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat. Terhadap

putusan

Pengadilan

Niaga

Jakarta

Pusat,

Tergugat

mengajukan kasasi. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:232 a. Menguatkan kembali pertimbangan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; b. Tanggung jawab R.I. sebagai konsekuensi hukum mengikuti Konvensi Paris dan TRIPS, bahwa harus dipatuhi aturan tentang Merek Terkenal; c. Perihal pengertian iktikad tidak baik, harus mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam penjelasan dengan tegas dinyatakan bahwa “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula dalam pengertian

232

Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Pdt.Sus/2009.


yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik” yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain, dan tidak terbatas jangka waktu gugatan pembatalan; d. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bali Nirwana Garments. 10. Kasus Guccio Gucci S.p.A. (Italia) melawan A.T. Soetedjo Hadinyoto (INA) dan Pemerintah RI233 Penggugat adalah perusahaan bernama Gucci Guccio mnggunakan merek dagang Gucci dan logo GG terdaftar sejak tanggal 25 Mei 1981 No. 156633 untuk produk barang berupa tas, koper dan lan-lain. Merek penggugat telah dikenal di Indonesia sebagai produk berkualitas buatan Itali dan masyarakat mengenal logo GG sebagai singkatan dari Gucci Guccio. Tergugat I adalah pengusaha Suarabaya memproduksi barang berupa cat, tiner, dempul, pewarna dan sejenisnya berbeda dengan jenis barang penggugat, tetapi Tergugat I memakai merek yang sama dengan penggugat yaitu nama ‘Gucci’ dan telah diterima pendaftarannya oleh tergugat II tanggal 2 April 1988 No. 232797. Atas pendaftaran nama merek yang sama tersebut, penggugat keberatan dan mengajukan pembatalan merek Tergugat I. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan merek sudah kadaluarsa.

Dalam Putusan kasasi No. 3485/PDT/1992 tanggal 20

September 1995, Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan merek tergugat asal I.

Hakim berpendapat, adalah fakta

233

Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 377/PDT/G.D/1991 PN.JKT.Pst tanggal 22 Juli 1992.


terjadinya keterlambatan pengumuman Berita Resmi Merek dalam Tambahan Berita Negara tidak sesuai tanggal yang tercantum menyebabkan penggugat tidak dapat mengajukan haknya dalam tenggang waktu, oleh sebab itu gugatan masih dapat diterima. Hakim menilai bahwa merek Gucci termasuk merek terkenal dan meskipun merek tersebut digunakan untuk barang tidak sejenis tetapi pemakaian merek yang sama oleh tergugat dengan merek penggugat yang bereputasi tinggi menunjukkan itikad tidak baik dengn tujuan membonceng reputasi merek penggugat untuk mengelabui konsumen. 11. Kasus merek BENETTON antara Benetton Group S.P.A, Italia melawan N.y Sumatra Tobacco Trading Company, Indonesia, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 68/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2003 yang berpendapat bahwa: “Merek Penggugat merupakan merek terkenal mempunyai persamaan dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya sehingga bisa menimbulkan kesan yang sama dalam ingatan khalayak ramai dan adanya kesan hubungan erat antara Tergugat dengan pemilik merek Benetton i.c Penggugat selain itu juga bisa menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai karena merek tersebut adalah sama pada pokoknya maka perolehan merek Benetton Tergugat adalah untuk membonceng dan meniru ketenaran merek Benetton Penggugat dan untuk mempcroleh keuntungan tanpa melakukan promosi sehingga di kwalifisir bahwa perolehan merek Tergugat dilandasi itikad tidak baik.” Beberapa Sengketa Gugatan Merek Terdaftar Di Pengadilan Niaga Medan, diantaranya adalah;


1. Dalam perkara BreadTalk Pte.Ltd selaku penggugat, dengan Tuan Frangky Chandra selaku Tergugat.234 Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilam Niaga adalah adanya bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung dalil gugatan penggugat bahwa penggugat merupakan pemilik satu-satunya merek Toast Box dan Tergugat adalah pemohon merek Toast Box yang beritikad tidak baik/ beritikad buruk. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyatakan pendaftaran merek Toast Box Tergugat No. IDM000173048 yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia batal demi hukum. 2.

Kasus Antara PT. PRIMAJAYA PANTES GARMEN selaku Penggugat lawan TJIN KHA SENG selaku Tergugat.235 Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Eksklusif dan mendapat pelindungan hukum di Indonesia dari Merek Dagang “POLO”. Bahwa merek dagang “POLO” Penggugat terdaftar di Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Indonesia. Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata tanpa seizin Penggugat telah terdaftar merek suatu dagang yang mengandung sebagai bahagian essential kata “POLO” yakni “POLO SPORT” atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI, dan Depkumham Republik Indonesia, daftar Nomor IDM000032360 tertanggal 22 Maret 2005 untuk kelas 25. Dalam Pokok Perkaranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Penggugat pemilik merek 234 235

Lihat Putusan Pengadilan Niaga Medan No: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan. Lihat Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2010/PN.Niaga/Medan.


“POLO” yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia dengan pertimbangan bahwa kata “POLO” merupakan bagian essential dari merek dagang Penggugat dan merek “POLO SPORT” atas nama Tergugat Nomor IDM000032360 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat sehingga membatalkan pendaftaran merek “POLO SPORT” atas nama Tergugat.


BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR DI INDONESIA

Recommend Documents