BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagianbagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.1 Dalam hukum kewarisan Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada Asas Ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.2 Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagian warisan antara hak ahli waris yang satu dengan hak ahli waris yang lain saling berkaitan. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan, karena secara naluriah manusia sangat mencintai harta benda (QS. Ali ‘Imran ayat: 14) yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri.3
hlm. 356
1
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000,
2
Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 129 Ahmad Rofiq, op. cit.
3
1
Seperti halnya hukum kewarisan yang lain, dalam hukum kewarisan Islam juga terdapat pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap muslim. Pelanggaran atas hak orang lain atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban akan menjadikan adanya persoalan atau permasalahan baru. Dalam setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat untuk tegaknya amar makruf nahi munkar. Namun terkadang hanya dengan sistem hukum yang baik belum cukup untuk menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Sebuah sistem hukum atau sebuah peraturan baru akan berfungsi dalam menjamin ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat apabila negara memberikan landasan yuridis bagi pemberlakuan suatu hukum. Sehingga sebuah negara dapat mengawasi, mengurusi serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, karena jika hukum kewarisan Islam dilaksanakan secara sewenang-wenang akan menimbulkan berbagai persoalan baru di masyarakat. Hal itu jelas tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam,
yaitu mewujudkan kemaslahatan
umum dan memberikan kemanfaatan, mencegah kemafsadatan dan kerusakan bagi umat manusia. Dengan demikian hukum kewarisan Islam
2
membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap hukum Islam, maka dibuatlah perangkat undang-undang dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perangkat hukum yang secara formal dan materiil memberikan landasan yuridis mengenai pelaksanaan kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam. Adapun materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berasal dari kumpulan khazanah fiqih atau kumpulan hukum Islam yang tersebar dari kitab-kitab fiqih, ada juga diantaranya adalah materi-materi yang merupakan penyesuaian dari kondisi sosial kultural di Indonesia. Meskipun demikian materi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak keluar dari tujuan hukum Islam. Dengan diangkatnya hukum kewarisan Islam menjadi salah satu perundangan nasional di Indonesia, berarti hukum kewarisan Islam sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Dengan diberlakukannya hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus patuh pada hukum yang berlaku dan wajib tunduk pada segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3
Setiap tindakan warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam harus mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun segala tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang ada akan dianggap sebagai bentuk dari perbuatan melanggar hukum. Dalam setiap pelanggaran hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara dan keberatan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum terhadap apa yang menjadi haknya. Untuk lebih jelasnya dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam buku II (Hukum Kewarisan) yang terrdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171-214) yang pada intinya isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berasal dari kitab-kitab fiqih para ulama terkemuka yang dasar-dasar hukumnya diambil dari kitab-kitab fiqih mawaris. Namun permasalahan tentang kewarisan, pembagian waris sampai penghalang mewarisi tidak akan pernah selesai, karena masalah-masalah baru akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Di dalam fiqih terdapat kaidah yang mengatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.4 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud nyata pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang disesuaikan dengan perubahan 4
Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000, hlm. 134
4
waktu, tempat dan keadaan sosial kultural Indonesia. Meskipun demikian segala hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam seperti kriteria sebagai ahli waris, besarnya bagian warisan, syarat dan rukun waris yang telah dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah mengharapkan tidak akan ada permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan diantara anggota keluarga . Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqih mawaris, khususnya mengenai sebab-sebab terhalangnya seorang ahli waris dalam menerima warisan atau dalam istilah fiqih sering disebut dengan mawani’u al-irtsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 173 membagi penghalang mewarisi menjadi 2 hal, yang berbunyi sebagai berikut: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.” 5
Adapun dalam ketentuan hukum kewarisan Islam (pendapat fuqoha), fitnah tidak disebutkan kedalam kategori penghalang mewarisi, karena dalam pandangan mereka fitnah hanya merupakan bagian dari 7 dosa besar
5
ibid, hlm.83
5
yang hanya bersangsikan dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
ﺍﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﹶﺎل:ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻰ ﻫﺭﻴﺭ ﹶﺓ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﺴﺤﺭ:ﺍﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺒﻘﺎﺕ ﻗﻴل ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﻫﻥ ﹶﻗﺎل ﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻜل ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺍﻜل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻰ ﻴﻭﻡ ِ ﻭ ﹶﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔ 6 (ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ﻕ ﻤ ﹶﺘ ﹶﻔ ﹲ ) ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻭﻗﺫﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻴﻨﺎﺕ “Artinya: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah telah bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang boleh membinasakan kamu iaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah iaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik iaitu yang boleh dikahwini serta menjaga maruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina” (Mutafaqun Alaihi) Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam secara umum telah menetapkan empat hal yang menjadi penghalang mewarisi, ketiga hal diantaranya telah disepakati para fuqoha yaitu: 1. Pembunuhan Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
ﹶﻗَﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل 7 .() رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﻨﺎدﺻﺤﻴﺢ. ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث ﺷﻲء:ﻭﺴﻠﻡ
6
Muslim Ibn Hajjaj, Al-Jami’u al-Shahih, Juz.1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 64 Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, Kitab as-Sunan al-Kubra , Juz4, Libanon: Darul Kitab al-Ilmiah, t.th, hlm. 79 7
6
“Artinya: Tidak berhak sipembunuh mendapat sesuatupun dari harta warisan orang yang dibunuh (Hadis Riwayat an-Nasa’i dengan isnad yang sahih) 2. Berlainan agama Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
ﻥ ﺍﻟﻨﹼﺒﻰ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ:ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺭﻀﻰﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ﻻﻴﺭِﺙ ﺍﹾﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﹾﻜﺎﻓﺭﻭﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﺍ ﹾﻟ ) رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.ﻠﻡﻤﺴ 8
.(ﺑﺎﺳﻨﺎدﺻﺤﻴﺢ
“Artinya: Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. (Hadis Riwayat an-Nasa’i dengan isnad yang sahih).” 3. Perbudakan Firman Allah SWT QS. an-Nahl ayat 75
...ﺊ ٍ ﺿﺮب اﷲ ﻣ َﺜَﻼ ﻋﺒﺪا ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻲ ﺷ “Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu…(QS. an-Nahl ayat 75).”9 Dan yang diperselisihkan diantara mereka ada satu macam yaitu: 4. Berlainan negara.10 Dari uraian diatas diketahui bahwa menurut hukum kewarisan Islam dalam kitab-kitab fiqih mawaris tidak mengkategorikan fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 huruf b yang mejadikan fitnah sebagai salah
8
ibid, hlm. 80 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 413 10 Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris), Cet. Ke-1, Semarang, t.th, 9
hlm. 24
7
satu perbuatan yang dapat menjadi penghalang seorang ahli waris untuk mewarisi harta yang ditinggalkan simayit, sekalipun simayit adalah ayah kandungnya sendiri. Secara khusus penulis mencoba untuk menguraikan hal-hal yang dapat menghalangi seorang ahli waris mendapatkan haknya sebagai seorang pewaris, salah satu permasalahan yang muncul diantaranya adalah bagi ahli waris yang terhalang mewarisi karena melakukan perbuatan “memfitnah” terhadap pewaris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang nota bene sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur hukum kewarisan Islam di Indonesia mengkategorikan fitnah sebagai salah satu penyebab terhalangnya ahli waris. Melihat permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 173)” B.
Perumusan Masalah Melihat dari apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah diatas, yaitu dijadikannya fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, padahal didalam kitab-kitab fiqih mawaris penulis tidak menemukan pendapat ulama yang secara tegas menggolongkan fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi
8
dalam hukum kewarisan Islam, dari sinilah penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan. Diantaranya adalah: 1.
Bagaimanakah fitnah dapat menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2.
Apakah dasar hukum yang menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
C.
Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi dan yang mendorong penulis membahas permasalahan ini adalah: 1.
Tujuan Ilmiah a. Untuk mengetahui bagaimana fitnah dapat menjadi salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). b. Menemukan dasar hukum fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). c. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi. d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang ahli waris yang terhalang mewarisi. e. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan pengetahuan bagi umat Islam beserta prinsip dan ketentuan-ketentuan didalamnya. Khususnya dalam bidang hukum kewarisan dan penghalang-penghalangnya.
9
2.
Tujuan Akademis Untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S. H.I) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
D.
Telaah Pustaka Dalam merealisasikan hasil skripsi secara maksimal sesuai dengan prosedur yang absah serta untuk menghindari unsur-unsur duplikasi (plagiasi) karya tulis, maka penulis mempresentasikan akurasi data untuk memperoleh keaslian topik yang penulis bahas. Memang telah ada karyakarya ilmiah yang membahas topik-topik yang mirip dengan skripsi ini, namun fokus permasalahan tidak sama dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut. Sejauh
ini
penulis
belum
menemukan
kajian-kajian
yang
komperehensip mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 173)”. Adapun beberapa buku yang penulis jadikan referensi adalah sebagai berikut: Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu Instruksi Presiden (Inpres) R.I Nomor 1 Tahun 1991 yang harus dilaksanakan dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam terdiri dari: buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan.
10
Sama halnya dengan buku karangan Fatchurrahman yang berjudul Ilmu Waris merupakan satu-satunya buku fiqih mawaris yang menyatakan bahwa seseorang yang bersaksi palsu (dibawah sumpah) terhadap ahli warisnya maka tidak berhak menerima warisan dari orang yang menjadi korban persaksian palsu tersebut, dalam hal ini penulis menganalogikan perbuatan bersaksi palsu tersebut sama halnya dengan perbuatan memfitnah pewaris. Terdapat pula skripsi yang berkaitan dengan skripsi yang penulis buat, yaitu skripsi dari saudara Yama’ah yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Mawani’ul Irtsi Menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, di dalam skripsinya Yama’ah memaparkan kewarisan secara umum dan beberapa perbedaan antara penghalang waris menurut Imam Syafi’i dan penghalang waris menurut kompilasi hukum Islam (KHI). Adapun sebuah laporan hasil penelitian dari proyek pelayanan aparatur hukum pusat tahun 2004 yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, hasil penelitian tersebut diberi judul “Peta Permasalahan Hukum” yang meneliti tentang sejumlah Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 1991. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang konkret tentang permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat terutama mengenai persoalan yang berkaitan dengan persoalan Kompilasi Hukum Islam.
11
Jurnal “Mimbar Hukum Islam” No. 44 Thn. X 1999 (SeptemberOktober) terbitan dari Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, yang mengangkat sebuah judul “Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” oleh Pagar dalam tulisannya beliau sepakat dengan Kompilasi Hukum Islam, bahwa fitnah dapat dijadikan penghalang mewarisi, dan dalam analisisnya Pagar menggunakan metode qiyas. Dan penulis juga menggunakan referensi buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan penulis ungkapkan. E.
Metode Penulisan skripsi 1.
Metode Pengumpulan Data Penulisan skripsi ini berdasarkan suatu penelitian yang bersifat library research (penelitian kepustakaan) karena itu pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menelusuri atau merecover bukubuku dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema kajian yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah, berbobot dan dapat di pertangggung jawabkan validitasnya. Adapun data penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan sumber pengumpulan data, yaitu: a.
Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data
12
tersebut menjadi data sekunder jika tidak dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.11 Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sumber yang secara langsung dengan tegas menyatakan fitnah sebagai penghalang mewarisi. b.
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah, biro statistik, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.12 Dengan kata lain sumber data sekunder sama halnya dengan sumber pendukung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Hadis, jurnal “Mimbar Hukum Islam”, hasil penelitian dari Depag tentang sejumlah undang-undang dan didalamnya termasuk Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2.
Metode Analisis Data Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka ditindak lanjuti dengan penganalisisan data
11 12
Marzuki, Metodologi Riset, Cet. Ke-6, Yogyakarta: BPFE-UII, 1995, hlm. 55 Ibid, hlm. 56
13
tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut: a
Metode Deskriptif-Analitik. Maksud metode deskriptif-analitik adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.13 Dengan metode ini dimaksudkan mendeskrepsikan fenomena fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 huruf b secara komprehensip, yaitu melalui data-data yang tersedia14 melalui penelusuran buku-buku dengan menelusuri atau merecover buku-buku dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema kajian yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Padahal secara jelas dalam fiqih mawaris tidak memasukkan fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi. Metode ini penulis pakai di bab IV, yakni “Analisis Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam”..
b Di samping itu penulis juga menggunakan content analysis (analisis isi). Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventarisir
data,
mengimplikasikan,
kemudian
menggeneralisasikannya. Dari hasil generalisasi inilah yang akan mempunyai sumbangan teoritik.15 Dari sinilah akan diketahui
13
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210 14 Mohammad. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63. 15 Phil Astrtid S. Susanto, Pendapat Umum, Bandung: Bina Cipta, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 87.
14
bagaimana fitnah dapat menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam. F.
Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) Bab yang akan kami uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah skripsi, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi
BAB II
: HUKUM WARIS DALAM ISLAM. Dalam bab ini akan penulis paparkan gambaran tentang kewarisan Islam. Meliputi definisi, syarat dan rukun waris, bagian-bagian ahli waris, dan hal-hal yang dapat menghalangi dalam menerima warisan.
BAB III : FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang definisi fitnah, sejarah dan landasan hukum Kompilasi Hukum Islam dan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam
15
BAB
IV : ANALISIS TERHADAP FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa fitnah sebagai tindak pidana dalam hukum Islam dan KUHP, analisis hukum Islam terhadap fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.
BAB
V: PENUTUP Dalam bab ini penulis paparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.
16
