BAB I PENDAHULUAN. sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh institusi dan setiap tindakan yang

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Selama setengah abad terakhir ini, dunia bisnis telah menjadi institusi paling berkuasa. Setiap institusi yang paling dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh institusi dan setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut (Korten, 2007). Korten lebih lanjut menegaskan bahwa tindakan korporasi membawa dampak nyata terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan di bumi ini. Fenomena inilah yang kemudian memicu munculnya wacana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan isu yang hangat untuk dibicarakan. Sejak dahulu hingga sekarang isu ini terus berkembang. CSR memberikan suatu pandangan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berpijak pada single bottom line tetapi harus berpijak pada triple bottom line. Single bottom line dimaksudkan bahwa nilai perusahaan (corporate value) hanya diukur dari kinerja keuangan berupa perolehan profit saja. Sementara itu triple bottom line dimaksudkan bahwa nilai perusahaan (corporate value) diukur dari kinerja keuangan berupa perolehan profit, kepedulian social, dan pelestarian lingkungan. commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

Secara umum, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya (Azis, 2008). CSR merupakan akar dari pengakuan bahwa bisnis merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai potensi untuk membuat kontribusi yang positif dalam mencapai tujuan dan aspirasi sosial (Jones dan Comfort, 2005). World Bank (2004) mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berperan dalam kelangsungan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui aktivitas yang tepat bagi perusahaan dan bagi pengembangan. Perusahaan memiliki alasan masing-masing mengapa mereka mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Secara umum, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial karena adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional mereka. Dengan adanya tanggung jawab dan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, diharapkan terjadi hubungan yang harmonis di antara keduanya. Selain itu, CSR perusahaan akan membentuk suatu citra yang baik bagi perusahaan. Menurut Nasir dan Warisi (2008), pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk dan untuk memperoleh kepercayaan dari para investor serta masyarakat. commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan di sektor industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor-sektor lain seperti: jasa, asuransi, komunikasi, lembaga keuangan bank dan bukan bank (Djogo, 2005). Sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Kepedulian kepada masyarakat sekitar atau relasi komunitas dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas (Korten, 2007). Di Indonesia, CSR sudah mulai banyak diterapkan pada perusahaan dan diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bedasarkan undang-undang tersebut, CSR berlaku untuk semua jenis perusahaan, terutama Perseroan Terbatas, di mana termasuk di dalamnya adalah perusahaan perbankan. Perbankan berdasarkan pada kegiatan operasionalnya memang tidak menimbulkan limbah atau dampak negatif kepada lingkungan tetapi perbankan dirasa tetap perlu untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Menurut Mulyanita (2009), alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pertanggungjawaban sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh stakeholder. Sebagai commit to user

4 digilib.uns.ac.id


wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009)

paragraf sembilan secara implisit

menyarankan untuk mengungkapkan

tanggung jawab akan masalah

lingkungan dan sosial. “Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” Selain itu, menurut Mulyanita (2009), tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan pelaporan sosial. Sementara itu, isu mengenai praktik corporate governance telah mencuat dan terus meluas sejak terjadinya kasus-kasus keuangan pada perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Tyco, Worldcom, dan Global Crossing. Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa penerapan corporate governance menjadi suatu kebutuhan penting dalam dunia bisnis terutama perusahaan-perusahaan keuangan, termasuk juga untuk perusahaan di Indonesia. Usaha-usaha untuk memulihkan keadaan dunia perbankan di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Pada tahun 2004 dikeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh commit to user dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan. Salah satu isi

5 digilib.uns.ac.id


dari API adalah mengenai kewajiban bank-bank untuk melaksanakan corporate governance untuk memperkuat kondisi internal perbankan. Pada tahun 2006 Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya berupa peraturan pelaksanaan Corporate Governance

bagi

bank

umum

yaitu

Peraturan Perbankan

Indonesia (PBI) Nomor 8/4/2006. Corporate governance terdiri dari lima prinsip yang dikenal dengan singkatan

TARIF

yaitu:

transparency

(transparansi),

accountability

(akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kesetaraan dan kewajaran). Kelima prinsip tersebut dikerjakan bersama-sama dalam kegiatan bisnis menjamin kegiatan bisnis yang sehat baik bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan yang terkait (stakeholder). Prinsip-prinsip untuk memberikan kebaikan bagi seluruh stakeholder tersebut akhirnya juga membawa perusahaan pada tanggung jawab sosial. Menurut Suciyati (2010), ada satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara corporate social responsibility dengan good corporate governance. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa corporate social responsibility merupakan salah satu hasil dari praktik corporate governance. Dalam good corporate governance diimplimentasikan salah satunya melalui pelaksanaan corporate social responsibility. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


Khan (2010) mencoba untuk menjelaskan pengaruh elemen-elemen corporate governance terhadap luas pengungkapan CSR bank-bank swasta di Bangladesh. Hasilnya adalah bahwa corporate governance secara keseluruhan mempengaruhi luas pengungkapan CSR secara positif. Elemen dari corporate governance berupa proporsi dewan komisaris independen dan proporsi dewan komisaris

yang

berasal

dari

luar

Bangladesh

mempengaruhi

luas

pengungkapan CSR secara signifikan, sementara proporsi direktur wanita tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan pemberdayaan wanita di Bangladesh merupakan hal yang masih baru. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Zappi (2007) pada industri perbankan di Italia dimana pandangan Italian Banking Association tentang CSR adalah sebagai manajemen strategi perusahaan yang berorientasi pada pemberian nilai bagi para stakeholder-nya. Selain itu, studi empiris yang dilakukan oleh Branco dan Rodrigues (2006) pada sejumlah bank-bank

Portugis,

diyakini

bahwa

corporate

social

responsibility

merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholders-nya. Sementara itu Mutia, Zuraida, dan Andriani (2011) menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris mempengaruhi secara

signifikan

terhadap pengungkapan commit to user

CSR.

Profitabilitas

tidak

7 digilib.uns.ac.id


mempengaruhi pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2003), Sitepu dan Siregar (2008), serta Nurkhin (2010). Mereka berhasil membuktikan bahwa profitabilitas

memiliki

pengaruh

yang

positif

signifikan

terhadap

pengungkapan CSR. Penelitian lain yang dilakukan oleh Handajani, dkk (2009) menemukan bahwa komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) menemukan hasil yang berbeda yaitu bahwa elemen-elemen corporate governance yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham asing dan kepemilikan saham terkonsentrasi bersama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Dari keberagaman hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh dari corporate governance terhadap corporate social responsibility. Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan memperluas bukti dari pengaruh corporate governance terhadap corporate social responsibility.

commit to user


8 digilib.uns.ac.id

Penelitian ini mengacu pada penelitian Mutia, Zuraida, dan Andriani (2011). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini. 1. Objek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sementara dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah bank konvensional yang sudah listing pada BEI. Hal ini dikarenakan, menurut peneliti penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab

sosial

perusahaan pada perusahaan perbankan masih jarang dilakukan. Kegiatan utama perusahaan perbankan adalah menggunakan uang atau dana para debitor dan kreditor yang tidak lain adalah masyarakat luas. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan corporate governance bank secara langsung atau tidak langsung menjadi jaminan pelaksanaan dan pengungkapan CSR. 2. Penelitian terdahulu variabel independen direpresentasikan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan peneliti adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (size), laba perusahaan (profitabilitas), dan leverage. Peneliti menambahkan proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit sebagai variable independen. Komite audit merupakan komite yang membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan commit to user

9 digilib.uns.ac.id


perusahaan yang memadai (Alijoyo, 2003). Proporsi Dewan Komisaris Independen

diperlukan

untuk

meningkatkan

independensi

Dewan

Komisaris terhadap pemilik saham mayoritas sehingga dapat memangku kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Kepentingan perusahaan sangat erat kaitannya dengan seluruh stakeholder perusahaan. 3. Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, tenaga kerja lain-lain, produk, keterlibatan masyarakat serta umum. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator GRI (Global Reporting Initiatives) sebanyak 78 item. Dalam penelitian ini indikator pengungkapan terhadap CSR sebanyak 63 item. Hal ini dikarenakan 78 item indikator GRI tersebut telah disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda. Lima belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan di sektor perbankan sehingga hanya tersisa 63 item (Sembiring, 2005). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul sebagai berikut. “PENGARUH TERHADAP

DEWAN LUAS

KOMISARIS

PENGUNGKAPAN

DAN

KOMITE

CORPORATE

AUDIT SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA” (Studi Empiris pada Perbankan Konvensional yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012) commit to user

10 digilib.uns.ac.id


B. Rumusan Masalah Berdasarkan

latar

belakang

masalah

yang

telah

diuraikan

sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia? 2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia? 3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 1. Menguji apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia. 2. Menguji apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia. 3. Menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia.

commit to user



D.

Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik-karakteristik

apa

saja

yang

dapat

mempengaruhi

pengungkapan CSR pada sektor perbankan sehingga dengan adanya pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan secara tepat. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak manajemen perusahaan pada umumnya dan manajemen perbankan pada khususnya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam hal pengungkapan CSR di dalam pelaporan tahunan perusahaan. E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dan deskripsi masing-masing bab adalah sebagai berikut. BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Berisi tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dalam penelitian. commit to user



BAB III

METODE PENELITIAN Berisi uraian mengenai variable-veriabel yang digunakan dalam penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi, sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN Berisi pembahasan dari hasil penelitian yang berisi deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN Berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh institusi dan setiap tindakan yang

Recommend Documents