1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah disebutkan didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) yang
berbunyi
“Negara
Indonesia
adalah
negara
hukum”. 1
Artinya
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Indonesia sebagai negara berkembang terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastuktur yang memadai salah satunya adalah pembangunan jalan. Namun yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan segala aspek mengenai pembangunan jalan tersebut berkaitan dengan lalu lintas. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sistem transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi semua masyarakat Indonesia hal ini bertujuan untuk memperlancar
1
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
2
proses kehidupan masyarakat, namun banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.2 Misalnya pelanggaran lalu lintas yang ringan yaitu banyak pengendara yang tidak memakai helm, tidak memiliki surat-surat berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Pentingnya peranan transportasi tersebut haruslah diimbangi dengan aturan mengenai pengendara. Peningkatan pengendara lalu lintas secara langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan kecenderungan penyebab terbesarnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan sosial. 3 Salah satu penyebabnya adalah ketidakdisplinan pengendara sebagai pengguna jalan hal ini disebabkan kebiasaan pengendara yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Seperti halnya menerobos lampu merah, pelanggaran lalu lintas sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat pengguna jalan. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat. Diperkirakan ada sekitar 85.601.351 unit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya berdampak bagi perkembangan lalu lintas di Indonesia.4
2
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 20. 3 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, h. 27. 4 Badan Pusat Statistik. http:// www.bps.go.id/ dikunjungi pada Tanggal 12 Maret 2014 Pukul 19.00
3
Meningkatnya kebutuhan dalam bidang transportasi menghalalkan segala cara untuk memudahkan seseorang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Pengendara roda dua maupun pengendara roda empat bukan saja digunakan oleh orang yang sudah dapat mengemudikan kendaraan tersebut. Namun juga anak-anak di bawah umur yang belum layak untuk mengendara namun sudah dapat dengan bebas mengendarai kendaraannya. Contohnya orang tua yang tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah pada akhirnya menyuruh anaknya untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Kasus–kasus seperti ini sering sekali di jumpai apalagi pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara lalu lintas bukan hanya persoalan kecil dan akibat yang ditimbulkan juga besar dalam kecelakaan lalu lintas. Penulis sepaham dengan Soerjono Soekanto yang berpendapat : “Perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak tidak saja aparat penegak hukum, tapi juga pemakai jalan yakni masyarakat, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi seminimal mungkin. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas”.5
Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat pesat, menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah (SMP dan SMA) telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan bermotor dijalan raya, padahal telah dijelaskan bahwa
5
Ibid., h. 152.
4
anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun. Kasus-kasus yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dikemukakan di atas sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna sekaligus ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan tugas berat bagi aparat kepolisian lalu lintas untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak di bawah umur bahwa mereka belum diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga, yaitu dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Sutopo. Ia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor misalnya dengan membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa adanya peran orang tua yang memberikan izin anaknya ke sekolah merupakan salah satu faktornya. Namun disisi lain akibat tingginya gengsi di lingkungan anak sekarang sehingga anak-anak sekolah yang belum memiliki kelengkapan surat izin mengemudi tetap berani membawa kendaraan ke sekolah. Ia juga mengatakan kebanyakan pelajar ini memang menggunakan motor untuk pergi dan pulang sekolah. Hal demikian juga mengingatkan kita akan tingginya tingkat konsumsi
5
kendaraan bermotor yang sangat besar ditambah lagi orang tua yang membiarkan anak-anaknya membawa kendaraan ke sekolah. AIPDA Sutopo juga menyebutkan bahwa pihak kepolisian satuan lalu lintas Kota Salatiga sesungguhnya telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi masalah ini, salah satu caranya yaitu dengan mengadakan sosialisasi ke setiap sekolah-sekolah yang berada di kota Salatiga. Namun permasalahan ini tidak bisa dengan begitu cepat teratasi terbukti di tahun 2013 banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam hal tidak memiliki kelengkapan surat mengemudi.6 Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Salatiga yaitu pada tahun 2013 adalah sebesar 454 orang. Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.7 Dan Semua pelanggaran tersebut diteruskan ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk diproses. Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang siswi berusia 15 tahun yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Siswi tersebut adalah siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kota Salatiga, penulis juga mewawancarai orang tua dari siswi tersebut. Siswi tersebut yang berinisial MA, mengatakan bahwa dia mulai mengenderai motor sendiri ke sekolah sejak kelas 1 SMK. Alasan MA adalah orang tuanya tidak bisa mengantarkan dia ke sekolah selain itu juga MA mengatakan teman-teman disekolahnya semua sudah membawa kendaraan masing-masing. Orang tua MA juga membelikan motor dan mengizinkan MA untuk ke Sekolah membawa motor sendiri karena orang tua MA
6
Wawancara dengan AIPDA Sutopo, Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga. Pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 10.00 7 Data dari Satuan Lalu Lintas Salatiga. Hasil didapatkan pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 10.00
6
mempunyai kesibukan. Penulis juga menanyakan mengenai kelengkapan suratsurat, MA mengatakan bahwa dia tidak memiliki SIM karena usianya belum cukup. Kemudian penulis menanyakan mengenai izin yang diberikan orang tua MA, orang tua MA mengatakan bahwa memang mengetahui anaknya belum memiliki SIM namun anaknya sudah besar gengsi kalau diantar dan jemput di sekolah. Dan soal kepemilikan SIM nanti akan dibuat ketika MA telah cukup usianya.8 Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) sebagai pencegah dan juga sebagai penindak harus juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).9 Terlepas dari peran orang tua dalam mengawasi anaknya, aparatur negara seperti halnya kepolisian harus ikut mengambil andil dalam penertiban lalu lintas terutama terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pengertian polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup
penjagaan,
pengaturan,
pengawalan
dan
patroli,
identifikasi
pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.10
8
Wawancara dengan Siswi dan Orang Tua Siswi SMK Kristen Kota Salatiga, Salatiga, 3 April 2014. 9 Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 58. 10 http://www.repository.usu.ac.id, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 18.16.
7
Seringkali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga banyak dilakukan oleh anak di bawah umur. Padahal jelas diatur didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu ; Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Ayat (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan paling rendah sebagai berikut : (a) Usia 17 ( tujuh belas ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D ; (b) Usia 20 ( dua puluh ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan (c) Usia 21 ( dua puluh satu ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.11 Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini sudah sangat jelas mengatur syarat usia untuk seseorang mendapatkan surat izin mengemudi yang artinya apabila telah memiliki surat izin mengemudi, sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Namun bagaimana dengan anak di bawah umur yang dapat dengan bebas mengemudikan kendaraan bermotor padahal persyaratan usia mulai dari 17 tahun. Ketika setiap orang melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka sanksi terhadap pelanggaran Pasal 77 tersebut termuat dalam Pasal 281 yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000
11
Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
8
satu juta rupiah).12 Seiring dengan pemberian sanksi pidana dan denda terhadap pelanggaran dari Pasal 77 ayat (1) merupakan bagian dari penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.13 Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma.14 Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.15 Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun banyak 12
Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan 13
Aizawaangela020791.blogspot.com./2011/01/penegakan-hukum.html, dikunjungi pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 13.30 14 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. h. 82. 15 Endang Sri Melanie, Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara
9
faktor yang dapat mempengaruhi kondisi anak. Menurut Mustofo, pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam periode usianya yang masih mudah disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah.16 Banyak hal-hal yang akan berdampak pada anak tersebut apabila hanya karena sebuah pelanggaran anak tersebut harus merasakan pemidanaan. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul : TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI SATUAN LALU LINTAS POLRES SALATIGA) kemudian alasan penulis mengangkat judul
skripsi ini akibat banyaknya fakta yang menunjukkan bahwa pengendara kendaraan bermotor di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Salatiga sangat banyak, sehingga penulis ingin mengamati bagaimana penegakan hukum terhadap kenyataan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berikut ini adalah Perbandingan Skripsi yang pernah ditulis sebelumnya oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
16
Muhhamad Mustofo, Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press, 2007, h. 25.
10
PERBANDINGAN SKRIPSI Tabel 1.0 NAMA
Penulis
Vita Yusnita Chandra
Danang Januardi
Teguh Budi Pranowo
NIM
312013712
312004022
3198048
3198333
JUDUL
RUMUSAN MASALAH
TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH UMUR ( STUDI KASUS DI SATUAN LALU LINTAS POLRES SALATIGA )
KARAKTERISTIK PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN BENTUKBENTUK PENYELESAIANNYA YANG DITANGANI OLEH PENGADILAN NEGERI SALATIGA
KARAKTERISTIK PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TAHUN 2000-2002 ( POLRES SALATIGA )
1. Apa faktor 1. Apa sajakah pelanggaran- 1. Bagaimanakah karaktristik 1. Bagaimana karakteristik penyebab anak pelanggaran lalu lintas jalan perkara pelanggaran lalu lintas pelanggaran lalu lintas yang yang ditangani oleh terjadi di wilayah hukum sebagai pengemudi raya di Rembang ? Pengadilan Negeri Salatiga Polres Salatiga. kendaraan bermotor berkaitan dengan pelaku dan tanpa memiliki Surat pelanggarannya pada tahun Izin Mengemudi ? 2002 ? 2. Bagaimana tindakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas kota Salatiga terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor di Kota Salatiga ? 3. Apa faktor yang mempengaruhi tindakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor?
TUJUAN PENELITIAN
PENYELESAIN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI REMBANG
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seperti apa yang diberikan kepada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. untuk mengetahui sejauh ini pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan oleh Polres Kota Salatiga kepada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Salatiga.
2.Bagaimanakah penyelesaian perkara 2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas 2. Bagaimanakah bentuk dan pencegahan pelanggaran perkara lalu lintas ? jalan yang dilakukan oleh penyelesaian poltas rembang dan pelanggaran lalu lintas yang Pengadilan Negeri ditangani oleh Pengedilan Negeri Salatiga tahun 2002 ? Rembang ?
1. Untuk mengetahui berapa besarnya pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Rembang.
1. untuk mengetahui karakteristik perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani Pengadilan Negeri Salatiga berkaitan dengan pelaku dan pelanggarannya.
1. untuk mengetahui karakteristik pelanggaran peraturan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga
2. untuk mengetahui cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan raya yang dilakukan oleh Polres dan Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2004 sampai Tahun 2006
2. untuk mengetahui upaya 2. untuk mengetahui bentuk penyelesaian dan upaya penyelesaian perkara pencegahan upaya lalu pelanggaran lalu lintas yang lintas. ditangani oleh Pengadilan Negeri Slatiga
11
I. 2 RUMUSAN MASALAH Dengan didasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan, sebagai berikut : 1. Apa faktor penyebab anak sebagai pengendara kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi ? 2. Bagaimana tindakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas kota Salatiga terhadap anak di bawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor di Kota Salatiga ? 3. Apa faktor yang mempengaruhi tindakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga terhadap anak di bawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor?
I. 3 TUJUAN PENELITIAN Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, lebih-lebih penelitian dalam rangka penulisan suatu karya ilmiah khususnya skripsi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seperti apa yang diberikan kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan sejauh ini pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan oleh Polres kota Salatiga kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Salatiga.
12
I. 4 MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum pidana anak, pada umumnya dalam pengembangan hukum pidana. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tanggungjawab pidana seperti apa yang diberikan kepada anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas. I. 5 METODE PENELITIAN Dalam rangka penulisan skripsi ini sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang bersifat objektif maka diperlukan adanya data dan informasi yang valid dan relevan serta berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sebagai upaya dalam perolehan data yang valid, penulis mempergunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai sarana dan pedoman dalam perolehan data serta untuk mengoperasionalkan tujuan penelitian, meliputi : 1. Pendekatan Yang Digunakan Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sosio legal. Sosio legal yaitu analitis yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang sesuatu keadaan atau gejala penelitian.17 Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin menggambarkan tentang
17
h.10.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984,
13
penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor oleh anak dibawah umur yang melanggar lalu lintas. 2. Jenis Penelitian Yang Digunakan Jenis
penelitian
adalah
eksploratif
artinya
Penelitian
eksploratif merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian.18 3. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara yaitu wawancara dilakukan kepada pihak Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga. b. Wawancara dengan pengendara kendaraan bermotor yaitu anak di bawah umur. c. Wawancara dengan orang tua dari anak di bawah umur yaitu sebagi pengendara kendaraan bermotor. d. Wawancara dengan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga. e. Studi dokumen atau bahan bacaan yaitu peraturan perundang-undangan, bukubuku, makalah, dan internet. f. Observasi atau pengamatan.
18
Hermawan, Asep. Tanpa tahun. Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif. Jakarta: PT.Grasindo. ISBN 979-759-542-0, 9789797595425.h. 17.
14
4. Unit Amatan Unit amatan adalah dari mana data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah yang diteliti diperoleh, dalam penelitian ini unit amatannya adalah Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur mengenai syarat usia pengendara sepeda motor, pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Salatiga dalam penegakkan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, serta anak sebagai pengendara kendaraan bermotor dan orang tua dari anak tersebut. 5. Unit Analisa Unit analisa adalah kepada siapa kesimpulan suatu penelitian dilakukan, dalam penelitian ini unit analisanya adalah tindakan hukum dari kepolisian lalu lintas kota Salatiga terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur.
1. 6 SISTEMATIKA PENULISAN 1. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Peneltian, Sistematika Penulisan dan Daftar Bacaan. 2. BAB II PEMBAHASAN Dalam bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pasal 77
15
UU No.22 Tahun 2009, apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 3. BAB III PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.
