BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembangunan
nasional
merupakan
rangkaian
upaya
pembangunan yang bersifat berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan
menggali sumber pendapatan
yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai tujuan ekonomi nasional. Pajak berfungsi untuk membiayakan pengeluaran-pengeluaran Negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara.
1
Direktorat Jenderal Pajak banyak menerima kritikan terkait pembayaran pajak yang butuh energi ekstra. Bayar Pajak itu rumit, menyita waktu dan biaya. Pertama harus minta surat setoran pajak ke kantor pajak. Kemudian diisi manual satu-satu dan tidak boleh salah.. Wajib pajak harus pergi ke Bank dengan perhitungan biaya bensin, biaya parkir dan mengantre di Teller Bank. Setelah itu wajib pajak harus ke Kantor Pajak lagi untuk lapor. Wajar jika wajib pajak banyak memiliki keluhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah isian di dalam surat setoran pajak yang tidak sedikit dengan referensi Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang sulit dimengerti oleh wajib pajak. Belum lagi, surat setoran pajak tersebut diserahkan kepada Teller Bank/Pos, lalu direkam semuanya, sehingga bukan hanya lama, tapi sering terjadi kesalahan. Saat ini, banyak metode pembayaran yang tentu lebih efektif jika dibandingkan dengan metode pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak dan Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan menerapkan sistem pembayaran yang lebih cepat dan efisien. Pajak bercita-cita bahwa pembayaran pajak bisa modern. Belajar dari best practice sistem pembayaran online, Direktorat Jenderal Pajak juga menerapkan sistem yang serupa untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut dengan Kode Billing.
2
Permasalahannya, penetapan jumlah pajak terutang ada dua macam, yaitu official assessment dan self assessment. Kalau official assessment, kita bisa menerapkan model seperti PLN atau Telkom, yakni billing diterbitkan oleh Biller-nya. Dalam hal ini, untuk surat tagiha pajak, surat ketetapan pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang akan diterbitkan Kode Billing. Untuk jenis pajak self-assessment, Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi model pembayaran tiket pesawat. Kalau tiket pesawat, pembeli mengisi data melalui website perusahaan. Jadi untuk pajak, wajib pajak
merekam
setorannya
melalui
portal
pajak.go.id.
Dengan
menggunakan formulir elektronik, wajib pajak bisa dibantu dengan opsiopsi dan fitur pengisian. Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan karena sistem pembayaran ini sudah mulai diterapkan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik ( Billing System ). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Billing system adalah metode pembayaran elektronik
dengan
menggunakan
kode
billing.
Namun
dalam
pelaksanaannya tentu sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya.
3
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu “ Bagaimana Efektivitas Sistem dan Posedur Pembayaran Pajak Secara Elektronik ( Billing System ) Bagi Wajib Pajak”.
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas sistem dan prosedur pembayaran pajak secara elektronik ( billing system ) bagi wajib pajak.
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teoretis Secara teoretis ,penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peningkatkan mutu pendidikan di bidang perpajakan khususnya mengenai efektivitas sistem dan prosedur pembayaran pajak secara elektronik ( billing system ) bagi wajib pajak. 2) Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pembayaran pajak secara elektronik ( billing system ) bagi wajib pajak serta bagi pihak lain ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi jika melakukan penelitian serupa.
4
1.4
Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada di dalam Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini dapat disajikan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini memuat tentang landasan teori yang mendukung pembahasan penelitian dalam menganalisa masalah meliputi teori-teori
mengenai
pengetian
pajak,
fungsi
pajak,
pengelompokkan pajak, cara dan pemungutan pajak, pengertian sistem pembayaran pajak secara elektronik ( billing system ). Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini berisikan gambaran umum daerah/deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
5
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dapat ditarik simpulan yang berguna bagi wajib pajak di masa mendatang.
6
