BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang diatur
sesuai undang- undang. Pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh setiap warga negara. Hasil dari pembayaran pajak kemudian digunakan untuk pembiayaan nasional yang mungkin tidak secara langsung dapat dirasakan oleh para pembayar pajak tersebut. Pemerintah memungut pajak kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Pajak dipungut untuk dikembalikan pada rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang dicanangkan pemerintahan di era reformasi telah mendorong adanya pembangunan nasional. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nantinya Pendapatan Asli Daerah digunakan 1
untuk pembangunan daerah yang akan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) hasil pajak daerah 2) hasil retribusi daerah 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) lain-lain PAD yang sah b. Dana perimbangan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan pada persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditentukan oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Surakarta merupakan kota yang sedang mengalami perkembangan terus menerus dan sedang dalam kondisi iklim investasi yang baik sehingga mampu mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan usahanya. Hal tersebut sangat menguntungkan karena pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Namun masyarakat harus ikut
2
serta mengawasi penggunaan pajak yang telah dihasilkan pemerintah kota. Pemungutan pajak daerah yang ada di pemerintah kotamadya surakarta diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pengolahan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah dibahas bahwa jenis pajak daerah yang dipungut oleh DPPKA antara lain: 1.
Pajak Hotel
2.
Pajak Restoran
3.
Pajak Hiburan
4.
Pajak Reklame
5.
Pajak Penerangan Jalan
6.
Pajak Parkir
7.
Pajak Air Tanah, dan
8.
Pajak Sarang Burung Walet Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian peraturan
daerah tentang pajak daerah ini dilaksanakan oleh Dinas yang ada di Kota Surakarta dan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait. Bagi pemerintah kotamadya surakarta, pajak daerah merupakan sumber pendapatan andalan karena pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah dari
3
sektor yang lain. Hal tersebut dapat dilihat di tabel laporan realisasi anggaran pemerintah kota surakarta pada tahun 2012 berikut ini: Tabel 0.1 Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kotamadya Surakarta Tahun 2011 dan 2012
Uraian
Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2011 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) Realisasi (Rp)
1. Pendapatan 1.162.855.271.603,00 1.239.451.422.517,00 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 192.902.940.603,00 231.672.100.429,00 a. Pajak Daerah 110.924.929.000,00 151.905.454.913,00 b. Retribusi Daerah 55.879.742.000,00 55.056.791.081,00 c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.168.468.603,00 5.118.469.295,00 d. Lain - lain PAD yang Sah 20.929.801.000,00 19.591.385.140,00
76.596.150.914,00 38.769.159.826,00 40.980.525.913,00 -822.950.919,00 -49.999.308,00 -1.338.415.860,00
1.029.523.688.529,00 181.096.816.152,00 118.816.234.506,00 47.671.386.160 4.464.830.924,00 10.144.364.562,00
Sumber: Laporan realisasi anggaran pemerintah kotamadya surakarta, 2012. Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 65% sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang berguna untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah harus mempunyai suatu sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh DPPKA dalam kegiatan pemungutan pajak daerah untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi. Menurut Zaki Baridwan (1979) sistem pengendalian internal dari suatu sistem akuntansi yang sering disebut dengan pemeriksaan yang bersifat terus menerus dan analisis laporan dan catatan mempunyai tujuan yang berguna untuk:
Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi,
Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
4
Memajukan efisiensi dalam operasi
Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) mempunyai lima
komponen yang saling berkaitan:
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko
Informasi dan Komunikasi
Aktivitas Pengendalian
Pemantauan Setiap perusahaan, baik sektor publik maupun sektor umum, memerlukan
kelima komponen tersebut untuk memastikan seberapa baik pengendalian yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan perusahaan. Peranan komponen tersebut dipengaruhi oleh ukuran kompleksitas perusahaan, jenis industri, filosofi manajemen dan budaya perusahaan. Sehingga penerapan komponen sistem pengendalian internal akan berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kotamadya Surakarta (DPPKA) pada tahun 2013, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi baik dalam pemungutan pajak maupun dalam pembukuan yang telah dilaksanakan. Permasalahan tersebut antara lain adalah: 1. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pegawai pemungutan pajak. Kegiatan pelatihan hanya diberikan pada saat pegawai tersebut diangkat
5
menjadi pegawai baru dalam sebuah diklat. Sehingga banyak pegawai penagih pajak yang kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya kurangnya keahlian dalam bertugas. Dan tidak semua pegawai yang mengikuti pelatihan diklat tersebut. Hal ini menunjukan kurang tercapainya tujuan pengendalian internal terutama yang berkaitan dengan efisiensi dengan menggunakan sumber daya dan sarana secara berdaya guna dan berhasil guna. 2. Pembukuan dan pencatatan yang dilakukan oleh bagian pembukuan kurang sistematis dan belum sepenuhnya menerapkan sistem khusus yang membantu mengurangi risiko operasional dan risiko perhitungan akun-akun penting. Hal ini menunjukan kurang tercapainya tujuan pengendalian internal terutama yang berkaitan dengan keandalan data akuntansi. 3. Terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan pemungutan pajak dari petugas pemungut pajak kepada kepala bagian yang terkait. Hal tersebut menunjukan kurang tercapainya tujuan sistem pengendalian internal terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. 4. Target pencapaian pajak setiap tahunnya sulit dicapai karena beberapa faktor seperti wajib pajak yang tidak terdeteksi kekayaannya, software di DPPKA yang perlu perbaikan lagi, dan kurangnya koordinasi antar masing-masing pegawai dalam melakukan tanggung jawabnya. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dilihat ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah. Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian yang lebih
6
mendalam mengenai sistem pengendalian internal kegiatan pemungutan pajak daerah di Kotamadya Surakarta dengan judul penelitian “Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kotamadya Surakarta)”. 1.2
Rumusan Masalah Sesuai dengan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas yang
menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal sangat penting dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kotamadya Surakarta, maka rumusan masalah yang perlu diketahui adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah di Kotamadya Surakarta? 2. Apakah setiap kegiatan pemungutan pajak daerah telah sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal? 3. Bagaimana tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penerapan Sistem Pengendalian Internal pada pemungutan pajak daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah di Kotamadya Surakarta agar dapat meningkatkan efektifitas kinerja organisasi? 1.3
Batasan Masalah Batasan masalah sangat diperlukan agar terjadi persamaan persepsi dalam
melakukan pembahasan. Dalam jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, penulis membatasi penelitian hanya pada pajak daerah yang dipungut yaitu meliputi pajak hotel, 7
pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Penulis membatasi pembahasannya hanya kepada evaluasi 5 komponen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dalam pemungutan pajak daerah yang meliputi kegiatan: Menganalisis penerimaan pajak terutang pemerintah daerah, melakukan evaluasi struktur organisasi, melakukan evaluasi pada sistem dan prosedur pencatatan, evaluasi terhadap praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di setiap unit organisasi, serta mengevaluasi petugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di setiap unit organisasi. Data yang digunakan adalah data pajak daerah pada tahun 2012, serta data anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2012. Dikarenakan data tersebut dapat mewakili keadaan dalam pemungutan pajak daerah pada saat ini. 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah di Kotamadya Surakarta.
8
3. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas kinerja organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah di Kotamadya Surakarta. 1.5
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi Dinas Pengolahan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Daerah Kotamadya Surakarta. Sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh DPPKA dalam melakukan penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Bagi Pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 1.6
Metode Penelitian
1. Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kotamadya Surakarta dengan menggunakan data tahun 2012. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kotamadya Surakarta dan Dinas Pengelolaan 9
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta. Di dalam penelitian ini, data sekunder diambil hanya sebagai pelengkap dan pendukung sehingga digunakan tidak sebanyak data primer. Data primer didapat dengan cara: a. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis data hasil penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten dan yang berwenang dalam memberikan penjelasan. b. Observasi Langsung Observasi langsung merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis untuk penyusunan skripsi. Sedangkan data sekunder didapat dari publikasi instansi pemerintah yang terkait langsung dengan penelitian serta berbagai tinjauan literatur terkait dengan permasalahan seperti buku, artikel, dan informasi dari pejabat yang berwenang. 2. Metode Analisa Data Data merupakan suatu faktor yang penting dalam menyusun skripsi karena data-data tersebut merupakan dasar bahan pertimbangan dan perbandingan analisis dalam penulisan skripsi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang hanya berfokus pada evaluasi sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta. Evaluasi sistem pengendalian ini meliputi kegiatan menganalisis penerimaan
10
pajak terutang pemerintah daerah, mengevaluasi struktur organisasi, evaluasi pada sistem dan prosedur pencatatan, evaluasi terhadap praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di setiap unit organisasi, serta mengevaluasi petugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di setiap unit organisasi. Dalam penelitian ini, terlebih dulu penulis membandingkan antara sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta dan Pengelolaan Keuangan dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi sistem pengendalian internal yang meliputi lima komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk dapat mengetahui kelemahan dari sistem pengendalian yang telah diterapkan dalam pemungutan pajak daerah di kotamadya surakarta. Setelah itu terakhir penulis akan memberikan masukan sebagai bahan pemecahan masalah yang telah ditemukan. Adapun cara dan metodologi penulisan yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Riset Kepustakaan atau Library Research Penulis mengumpulkan data dan membaca sumber-sumber referensi baik buku teks, buku diktat, maupun dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan teori, pengertian, serta metode analisis yang berhubungan
dengan
pokok
masalah.
Metode
ini
dilakukan
untuk
11
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep penelitian dan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk membantu dalam analisis permasalahan yang ditemukan. b. Riset Lapangan atau Field Research Dalam penulisan skripsi ini penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan melakukan wawancara terhadap petugas yang berwenang mengurusi pajak daerah di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah di Kotamadya Surakarta. Kemudian tahap kedua dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang ditekiti. 1.7
Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menggambarkan secara umum arah dan maksud penelitian yang akan dilakukan. Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bab ini berisi mengenai teori-teori tentang sistem pendendalian internal, komponen pengendalian internal, pengertian pajak menurut berbagai pendapat, peraturan daerah kotamadya surakarta, dan sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak.
12
BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitain yang berisi sifat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Pengolahan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Pemerintah Daerah Kota Surakarta. BAB IV : ANALISIS DATA Bab ini berisi gambaran umum obyek ,,penelitian yaitu Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kotamadya Surakarta serta analisis data yang diperoleh dan pembahasan mengenai evaluasi sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah pada DPPKA serta sedikit perhitungan Laporan Realisasi Anggaran untuk mengetahui selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta mengenai sistem pengendalian internal yang ditetapkan.
13
