BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di
wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7.33’-8.12’ Lintang Selatan dan 110.00’-110.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km2 atau 0,17% dari luas Indonesia merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari; Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km2 (18,40%), Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km2 (15,91%), Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 (46,63%), Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km2 (18,0 %) dan Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km2 (1,02%) (BPS DIY, 2012). Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu propinsi di Indonesia yang tidak memiliki cadangan atau potensi sumber daya energi primer tak terbarukan. Selama ini permintaan energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batubara dan gas dipasok dari daerah lain seperti Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan. Provinsi DIY masuk dalam koridor ekonomi Jawa dengan adanya usaha pertambangan pasir besi dan penetapan kawasan industri baja di kabupaten Kulonprogo. Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam sistem interkoneksi Jawa
1
Madura Bali (JAMALI) dan belum memiliki sistem pembangkit berskala besar. Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak mempunyai deposit sumber daya energi fosil batubara. Sedangkan untuk migas masih dalam tahap eksplorasi. Rasio elektrifikasi Daerah Istimewa Yogyakarta baru mencapai 76,21% (Dinas PUPESDM, 2012). Kebutuhan listrik diperlukan untuk penerangan dan penggerak berbagai peralatan elektronik guna mempermudah kehidupan manusia. Pasokan utama listrik selama ini disuplai oleh PT. (Persero Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN Distribusi Jawa Tengah yang menaungi wilayah operasional Yogyakarta memiliki 8 sub unit pelayanan yang tersebar di DIY. Unit pelayanan tersebut melayani pelanggan sebanyak 851.527 unit (naik 3,87% dari tahun 2010) yang terdiri dari rumah tangga sekitar 92,66%, disusul unit usaha sebesar 3,97%, sosial sebesar 2,48% serta selebihnya adalah pemerintah, lainnya dan industri masingmasing 0,69%, 0,16% dan 0,06%. Jumlah produksi listrik yang dijual selama tahun 2011 mencapai 1.869,77 juta kWh, meningkat sekitar 3,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS DIY, 2012). Propinsi DIY mempunyai sumber energi terbarukan seperti; energi air, surya, angin, ombak dan biomassa. Sumber energi terbarukan ini merupakan energi alternatif meskipun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa teknologi yang potensial untuk dikembangkan adalah teknologi proses bahan bakar nabati (BBN) dan biogas; pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2
Undang-undang RI no. 30 tahun 2009 BAB V Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa penyediaan energi dilakukan melalui inventarisasi sumber daya energi, peningkatan cadangan energi, penyusunan neraca energi, diversifikasi, konservasi dan intensifikasi sumber energi dan energi serta penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi dan penyimpanan sumber energi dan energi. Dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa penyediaan energi oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat khususnya sumber energi terbarukan. Undang-undang RI no. 30 tahun 2009 Pasal 18 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional. Rencana umum energi daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketiadaan cadangan sumber daya energi yang mengakibatkan ketergantungan pasokan energi dari daerah lain harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah DIY. Dalam mencukupi kebutuhan energi tersebut diperlukan pengembangan sumber-sumber daya energi. Dikarenakan pengembangan sumber energi memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, maka perlu dilakukan perencanaan yang baik didukung dengan kebijakan di bidang energi. Oleh karena itu, diperlukan kajian perencanaan energi yang dapat memberikan gambaran kondisi riil saat ini dan prakiraan masa depan mengenai bagaimana seharusnya potensi sumber daya energi tersebut dikelola dan dimanfaatkan demi pembangunan daerah DIY.
3
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dari penelitian ini difokuskan tentang; a. Bagaimana keseimbangan permintaan dan penyediaan energi di DIY? b. Berapa besar sharing energi terbarukan terhadap penyediaan energi di DIY?
1.3 Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada; a. Sistem energi provinsi DIY. b. Data dasar untuk proyeksi adalah data 2012. c. Proyeksi dilakukan pada periode 2013-2025.
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah; a. Mengetahui potensi energi terbarukan propinsi DIY. b. Mengetahui infrastruktur energi terbarukan yang telah dibangun pemerintah DIY. c. Membuat tabel keseimbangan energi propinsi DIY. d. Membuat proyeksi permintaan dan penyediaan energi propinsi DIY. e. Mengetahui besar sharing energi terbarukan terhadap pemenuhan energi propinsi DIY.
4
1.5 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan teknologi energi di propinsi DIY. Di samping itu dapat membantu Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan energi daerah seperti diamanatkan dalam Undang Undang No 30 tahun 2007 tentang energi.
1.6 Keaslian Penelitian Penelitian tentang analisis keseimbangan energi terbarukan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat penelitian ini dibuat, sebatas pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang serupa diterbitkan sebelumnya.
1.7 Output Penelitian Hasil dari penelitian ini adalah data profil energi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan proyeksi permintaan dan penyediaan energi hingga tahun 2025.
5
