BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.
Dengan
pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Diberlakukannya Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
1
2
Menurut Dewi Pusporini (2006) dalam penelitian Ulfi (2011) salah satu indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat
adalah
output.
Jadi,
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, salah satu langkah utama yang dapat ditempuh melalui peningkatan output daerah. UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain. UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan
3
pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan dana alokasi dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk
membiayai kegiatan
tersebut. Belanja/pengeluaran
pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatankegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih meningkat. Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Fhino dan Adi, 2010).
4
Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Boediono (1992) dalam penelitian Ulfi (2011) salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pendapatan domestic regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat
menunjukkan
seberapa
besar
aktivitas
perekonomian
secara
keseluruhan. Konsep pendapatan domestik regional bruto (PDRB) adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi domestik namun bukan satu satunya indikator pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian
otonomi
daerah
diharapkan
dapat
memacu
peningkatan
kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009 dalam penelitian Fhino dan Adi, 2010).
5
Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayan publik semakin membaik (Harianto dan Adi, 2007). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan
aspek
pemerataan
dan
keadilan
yang
selaras
dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Pusat juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari kegiatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan
6
investasi pembangunan, peningkatan, pengadaan, serta perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Penelitian
sebelumnya
mengenai
belanja
pembangunan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi oleh Un dan Uu dalam Priyo (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan public dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang kuat antara belanja pembangunan dengan tingkat desentralisasi yang mana akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi didaerah. Penelitian Adi (2006) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan PAD se Jawa Bali, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Tetapi pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun kecil, sedangkan belanja pembangunan memberikan dampak yang positif terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Penelitian Maryati dan Endrawati (2010) mengenai pengaruh PAD, DAU,
dan
DAK
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Sumatera
Barat,
menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap
7
pertumbuhan
ekonomi
karena
PAD
merupakan
salah
satu
sumber
pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Sementara untuk DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih di dominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi DAK tidak berpengaruh positif tehadap pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB)”.
B. Batasan Masalah Agar dapat terfokus dalam pembahasannya, maka penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
8
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011.
C. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 1. Apakah
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
berpengaruh
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi? 2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
D. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
9
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman peneliti bagi penulis. 2. Untuk
dijadikan
sebagai
Kabupaten/Kota mengenai
bahan
pertimbangan
bagi
pemerintah
penelitian dalam mengambil kebijakan
khususnya mengenai komponen pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi. 3. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya baik dari kalangan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. 4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.
10
5. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau peneliti lain untuk menjadikan perbandingan terhadap masalahmasalah yang sama, sebagaimana terdapat di muka.
F. Sistematika Pembahahasan Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Bab ini berisi tentang PAD, DBH, DAU, DAK,dan Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan
ekonomi,
tinjauan
penelitian
sebelumnya,
dan
perumusan hipotesis. BAB III.METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data secara terperinci.
11
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini. BAB V. PENUTUP Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian berikutnya.
