BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penelitian Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan
utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk mewujudkan
tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dalam usaha meningkatnya penerimaan negara, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan menyongsong era baru dalam hal mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan
1
banyaknya perusahaan baru yang bermunculan ataupun yang sudah lama serta instansi–instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya. Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah ”kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Dan pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi atau sumbangan yang sangat penting, karena meliputi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan diatas PTKP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh negara atas penghasilan wajib pajak oleh pribadi berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara Self Assessment System, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk
2
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih, mudah dan lancar. Kantor Sekretariat Pemko Tebing Tinggi adalah salah satu dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sekretariat Pemerintah Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kotakota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).
Kemudian Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi. Sekretariat Pemko Tebing Tinggi didukung oleh sekitar 152 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 17 orang pegwai golongan IV, 60 orang pegawai golongan III, 73 orang Pegwai golongan II dan 2 Orang pegawai golongan I. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang, terkadang biasa timbul adanya perbedaan
antara
perhitungan
pajak
penghasilan
terutang
menurut
perusahaan/instansi dengan perhitungan pajak penghasilan terutang menurut peraturan perpajakan. Apabila terjadi perbedaan/selisih antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut perpajakan, dimana perhitungan menurut perusahan lebih kecil sehingga menimbulkan kurang bayar, maka
3
perusahan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% perbulan.
Sanksi tersebut dihitung dari jumlah pajak yang kurang bayar.
Terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tenggak pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah Kantor Sekretariat Pemko Tebing Tingi melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Beranjak dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Pemko Tebing Tinggi”. 1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan dari urain yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
permasalahan yang ingin diangkat pada skripsi ini, yaitu: a.
Seberapa besar peranan bendaharawan dalam pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil ?
b.
Apakah prosedur perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
c.
Seberapa Besar kesadaran pegawai negeri sipil dalam melaporkan pajak penghasilannya sendiri?
4
1.3.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, makan tujuan penilitian ini dapat dirinci sebagai berikut: a.
Mengetahui seberapa penting peranan bendaharawan dalam pemotongan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil
b.
Mengetahui apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Tahun 2012 pada Kantor Sekretariat Pemko Tebing Tinggi telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
c.
Mengetahui seberapa besar kesadaran pegawai negeri sipil dalam melaporkan pajak penghasilannya sendiri
1.3.2. Manfaat Penelitian a.
Bagi penulis Penulis berharap mendapat gambaran yang lebih jelas antara teori
dan
praktek
yang
sebenarnya
terjadi
dalam
perusahaan/instansi dan tentunya sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.
5
b.
Bagi aktivitas akademis Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan penambah wawasan dan dapat
menjadi
bahan
pertimbangan
untuk
dilakukan
penelitian lebih lanjut. c.
Bagi perusahaan / Instansi Sebagai informasi tambahan atau masukan pada Kantor Sekretariat Pemko Tebing Tinggi atas apa yang telah dilakukan
selama
ini
khususnya
mengenai
masalah
perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. d.
Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan dan memberi informasi tentang Kantor Sekretariat Pemko Tebing Tinggi dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai dasar perluasan penelitian
terutama
yang
berhubungan
dengan
Pajak
Penghasilan Pasal 21. e.
Bagi Departemen Keuangan Sebagai
informasi
tambahan
dan
masukan
kepada
Departemen Keuangan dalam mentukan kebijakan-kebijakan khususnya di bidang Perpajakan. 6
