BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah Operasional perusahaan dijalankan oleh manajemen sesuai pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada perusahaan milik negara, dalam menjalankan roda perusahaan manajemen akan diawasi oleh fungsi satuan pengawasan internal yang akan tergambar dari laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern. Pengawasan internal merupakan alat yang baik untuk membantu manajemen dalam menilai operasi perusahaan guna dapat mencapai tujuan usaha, pengawasan internal berusaha dengan semua cara menyangkut dengan pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan (pembukuan). Pada umumnya pengawasan akuntansi meliputi sistem pemberian wewenang (otorisasi) dan sistem persetujuan pemisahan antara tugas operasional, tugas penyimpanan harta kekayaan dan tugas pembukuan, pengawasan fisik. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tugas manajemen dilaksanakan oleh direksi yang terikat harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran (UU No. 19 Tahun 2003) dalam bentuk dewan pengawas dan satuan pengawasan intern (SPI).
Apabila SPI bertugas sesuai dengan peran dan
fungsinya maka perusahaan dapat mencegah terjadinya kehilangan keuangan perusahaan dan menjaga aset perusahaan dari tindakan korupsi, kelalaian, kebiasaan salah yang dibenarkan, penyimpangan, kecurangan dan pemborosan. Pengawasan internal juga harus membuat rencana organisasi dan semua cara dan Universitas Sumatera Utara
prosedur terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan. Pengawasan internal mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi perusahaan, apabila ada dewan direksi yang menganggap satuan pengawasan intern (SPI) tidak penting maka tunggulah kehancuran perusahaan itu. Memperkuat SPI seharusnya berawal dari itikad baik top manajemen untuk memajukan perusahaan, SPI bukanlah unit kerja yang berhubungan langsung dengan penghasilan perusahaan, tetapi ketika peran dan fungsi SPI berjalan sesuai treknya maka berhubungan tidak langsung dengan peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan ini berasal dari tertibnya pembukuan keuangan sehingga tidak terjadinya kehilangan keuangan perusahaan, menjaga aset perusahaan dari tangan-tangan jahil. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997-1998 yang diakibatkan oleh efek menular krisis ekonomi yang terjadi di negara Asia yang menyebabkan banyak perusahaan yang bergerak di sektor riel maupun jasa perbankan mengalami gulung tikar. Salah satu faktor penyumbang krisis ekonomi tersebut yaitu lemahnya pengawasan dan belum diterapkannya praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan efektif dan berkelanjutan, maka para ahli menyarankan agar di setiap perusahaan harus memiliki dan menjalankan tugas dan fungsi yang disebut sebagai satuan pengawasan intern (SPI) dan menerapkan prinsip-prinsip
good corporate
governance (GCG) secara efektif dan berkelanjutan. Menurut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LHP LKPP) Tahun
2012
yang
didalamnya
termasuk
Laporan
Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) dan telah disampaikan BPK kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI pada Juni 2013 bahwa Universitas Sumatera Utara
BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012, dimana dari sebanyak 37 kementerian/lembaga yang telah diperiksa sebanyak 24 kementerian/lembaga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 13 kementerian/lembaga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini WDP tahun 2012 ini sama dengan opini BPK RI Tahun 2011. Begitu pula dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LHP LKPD) Tahun 2011 yang telah dilakukan oleh BPK RI menjelaskan dari total 520 LKPD tang telah diperiksa sebanyak 349 LKPD atau 67% mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 67 LKPD atau 13% mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 LKPD atau 2% mendapat opini Tidak Wajar (TW) dan 96 LKPD atau 18% mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menurut BPK RI (tahun 2013), hal ini memperlihatkan fenomena bahwa masih ada permasalahan dengan peran pemeriksa intern, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa intern tidak dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan sehingga berakhir dengan mendapat opini yang relatif buruk. Indikasi peran satuan pengawasan intern (SPI) diperlemah bisa dilihat dari mengamputasi kewenangannya, menempatkan individu yang tidak layak dan mempunyai integritas yang lemah, tidak objektif dan tidak berpengalaman serta membuat SPI tidak independen baik secara fakta maupun secara kesan. Pelemahan SPI ini menjadi tanda bahwa ada gejala ketidakseriusan top manajemen untuk memajukan perusahaan dan melindungi keuangan serta aset perusahaan.
Bukan hal yang mudah menjaga
independensi, integritas dan
Universitas Sumatera Utara
objektivitas auditor, pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan hasil pemeriksaannya akan berkualitas. Pada perusahaan milik publik dipastikan bahwa cukup banyak perusahaan yang telah menjadi milik publik yang belum menerapkan tata kelola korporasi yang baik, banyak dijumpai perusahaan publik yang masih terus merugi setiap tahun dan dapat pula kita saksikan bagaimana kasus seperti proyek pembangunan sarana olah raga di Hambalang terus bergulir di pengadilan. Menurut hasil audit investigasi tahap I pada Oktober 2012 yang telah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dan diserahkan kepada DPR RI menyatakan bahwa ditemukan salah satu indikasi penyelewengan yang terjadi yaitu penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak baik pihak kementerian dan perusahaan rekanan yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Adhi Karya Tbk. Dan PT Wijaya Karya. Demikian pula pada kasus proyek atau pengadaan pemerintah lainnya yang mana berdasarkan temuan audit diantaranya adalah disebabkan karena pejabat-pejabat negara yang tidak melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan seperti yang telah diatur dalam PP 60 Tahun 2008 dan tidak menjalankan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 khususnya bab X pasal 40 ayat 1 yang berbunyi “Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannnya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada perusahaan milik negara atau perusahaan publik berjalannya roda opersional
perusahaan
dengan
baik
sangat
berkaitan
erat
dengan
Universitas Sumatera Utara
penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governace) seperti yang diamanatkan pada Peraturan Menteri BUMN No. Kep117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan tata kelola perusahaan yang baik terus diperbaiki terbukti dengan dikeluarkannya peraturan menteri negara badan usaha milik negara No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara. Pada perusahaan umum Bulog nilai perusahaan diwujudkan dengan pencapaian Kualitas, Integritas, Team work, Inovatif dan Responsif (KITIR), sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh kepada stakeholder tentang kinerja perusahaan. Perusahaan publik bukan hanya perlu bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham yang memilikinya melalui lembaga-lembaga pemerintah dan swasta maupun perorangan, tetapi sekaligus dapat membuktikan diri bahwa perusahaan mampu berkiprah sesuai dengan norma bisnis yang juga berlaku bagi perusahaan lain di seluruh dunia. Perusahaan perlu bekerja, minimal dengan menjunjung nilai etika bisnis yang berlaku secara universal bila ingin membangun citranya sebagai pengelola bisnis yang dihargai pada tataran global yang tidak hanya berlaku di dalam negeri melainkan juga berlaku secara internasional. Masalah yang dihadapi dalam peningkatan fungsi dan tugas SPI adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan harus pula dibarengi dengan prinsip-prinsip good coorporate governance meliputi : profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa menginginkan adanya
aparat
pengawasan
yang
bersih,
Universitas Sumatera Utara
berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Piagam SPI (SPI Charter), sehingga piagam SPI
dimaksudkan
untuk
menjaga
perilaku
SPI dalam
melaksanakan tugasnya, menjaga mutu hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh SPI. Dengan adanya aturan tersebut dewan pengawas dapat menilai sejauh mana SPI telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Piagam SPI salah satunya adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya program pemeriksaan sehingga terwujud personil pemeriksa intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan. Prinsip-prinsip yang
berlaku
bagi
pemeriksa intern terutama dalam hal
independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja. Independensi diperlukan agar pemeriksa dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas tanpa keberpihakan dan tendensi;
integritas
diperlukan
agar
pemeriksa dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; objektivitas diperlukan agar pemeriksa dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan;
serta
pengalaman kerja
pemeriksa
dapat mendukung
pemeriksaan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu pula dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri negara badan usaha milik negara No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara berkaitan dengan penegakan prinsip-prinsip good corporate governance sehubungan fungsi dan peran satuan pengawasan intern dalam menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas maka merupakan hal menarik untuk mengadakan penelitian tentang Universitas Sumatera Utara
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan Pengawasan intern (SPI) yaitu terutama faktor independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja serta penerapan prinsip-prinsip good coorporate governance (GCG) terhadap kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor perilaku satuan pengawasan intern yaitu independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja dan penerapan prinsip-prinsip good coorporate governance (GCG) akan memiliki hubungan positif yang memperkuat hubungan terhadap kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern.
Adapun faktor-faktor
perilaku satuan pengawasan intern ditinjau dari 5 (lima) variabel independen (bebas) yang akan dibahas yaitu independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja dengan indikatornya masing-masing. Sedangkan variabel moderating yaitu good corporate governance (GCG) ditinjau melalui 5 (lima) prinsip yang dijadikan indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan pada uraian diatas serta adanya usaha pelemahan dengan memberi persepsi bahwa satuan pengawasan intern tidak penting, kuatnya rasa kekeluargaan, pertemanan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi serta bagaimanakah konsistensinya atas penerapan keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penerapan prinsip-prinsip good coorporate governance (GCG) perusahaan yang diharapkan akan dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan
Satuan
Pengawasan
Intern
dengan
Good
Coorporate
Governance (GCG) sebagai Variabel Moderating di Perusahaan Umum Universitas Sumatera Utara
Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)”
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1. Apakah independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern di Perum Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) secara simultan dan parsial? 2. Apakah good corporate governance (GCG) dan interaksinya masing-masing dengan independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh dan signifikan serta dapat memperkuat atau memperlemah kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern di Perum Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)?
1.3.Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern di Perum Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) secara simultan dan parsial 2. Mengetahui dan menganalisis good corporate governance (GCG) dan interaksinya masing-masing dengan independensi, integritas, kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh dan signifikan serta dapat Universitas Sumatera Utara
memperkuat atau memperlemah kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern di Perum Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
1.4.Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi peneliti.
Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan
dan
pemahaman tentang internal audit dan kualitas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern khususnya di Perusahaan Umum Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). 2. Bagi perusahaan.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam meningkatkan peranan internal audit dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaanya. 3. Bagi peneliti selanjutnya.
Dapat berguna sebagai bahan acuan untuk
penelitian selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini dengan variabel yang berbeda.
1.5.Originalitas Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu dari Sukriah, Akram dan Inapaty (2009) yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Penelitian Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dilakukan Sukriah dkk. (2009) dengan melakukan studi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Sumatera Utara
Inspektorat di Pulau Lombok menyimpulkan bahwa Pengalaman Kerja, Obyektivitas dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, sedangkan Independensi dan Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sukriah dkk. (2009) adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderating, dengan mengambil populasi dan sampel seluruh Pegawai Negeri sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat di pulau Lombok dan periode penelitian dilakukan pada tahun 2009. Sedangkan penelitian ini menggunakan populasi dan sampel personil Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Perum Bulog Kantor Pusat Jakarta dan Divre-Divre Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meliputi Divre Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Divre Sumatera Utara, Divre Sumatera Barat dan Divre Riau dengan periode tahun 2013. Perbedaan selanjutnya, peneliti ingin melihat pengaruh dan interaksi antar variabel dengan menambahan variabel moderating yaitu Good Coorporate Governance (GCG) dengan pertimbangan atas terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN, selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri negara badan usaha milik negara No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara berkaitan dengan penegakan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sehubungan fungsi dan peran satuan pengawasan intern dalam menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas.
Universitas Sumatera Utara
