BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Prinsip
negara
hukum
menjamin
kepastian,
ketertiban
dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam
1
2
rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh notaris, maka notaris dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Semakin meningkatnya kemampuan profesional para notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai fungsi mengatur hubungan hukum di antara para pihak secara tertulis dan otentik, akan semakin baik pula pelayanan jasa hukum yang akan diterima oleh masyarakat. Kemampuan profesional seseorang menunjukan pada keahliannya yang didukung oleh penguasaan ilmu, pengalaman dan keterampilan yang tinggi. Walaupun seorang notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun demikian apabila dalam melaksanakan jabatannya tidak dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka notaris tersebut bukan saja merugikan kepentingan masyarakat luas tetapi juga akan merusak nama baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesinya. Komar Andasasmita berharap agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta ketrampilan sehingga
3
merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektifnya.1 Jabatan dan profesi notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, jelas tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab yang besar. Seorang notaris harus senantiasa berusaha terus mendalami dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga mampu mengamalkan profesinya dengan dilandasi oleh UndangUndang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan sebaik-baiknya. Masyarakat beranggapan bahwa profesi notaris dapat menyelesaikan segala masalah hukum.2 Tekanan-tekanan bahwa seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya dibebani dengan tanggung jawab yang besar karena tugasnya tersebut berkaitan dengan akta yang diinginkan oleh masyarakat untuk kepentingan hukum. Untuk itu seorang notaris harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang banyak. Selain itu, seorang notaris juga harus mematuhi peraturan-peraturan baik di dalam undang-undang maupun selain undangundang juga harus mematuhi Kode Etik Notaris. Sangat disayangkan apabila terdapat akta-akta notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan
1
Komar Andasasmita (I), 1983, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hlm. 14. 2 Habib Adjie, 2002, “Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem”, Media Notariat, Edisi April-Juni. 2002, INI, Jakarta, hlm 6-7.
4
hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya, akibat ulah oknumoknum notaris yang kurang bertanggung jawab, karena ketidaksengajaannya atau karena kurang menguasainya dalam melaksanakan tugas jabatannya dan bertentangan dengan etika profesi notaris di mana hal ini dapat menjurus kepada tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris dapat berupa bentukbentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.3 Berkaitan dengan permasalahan malpraktik, ada beberapa hal yang pernah terjadi dalam praktik kenotarisan di Indonesia antara lain : 1. Tuduhan pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris. Notaris dalam sidang pengadilan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat pada umumnya. 2. Notaris dalam praktik di sidang pengadilan yang dijadikan tergugat. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan yang secara sengaja dilakukan oleh notaris, tetapi juga karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya4
3
Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana, CV Agung. Semarang., hlm. 1. 4 Nico, 2004, “Notaris dan Tanggung Jawab Pidana”, Jurnal Renvoi, No. 4 Tahun kedua, September Tahun 2004, hlm 35.
5
Dalam beberapa contoh kasus malpraktik yang dilakukan oleh notaris, antara lain : mengenai ”penyangkalan penghadap” dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 270/Pid/1985PT.Sby tanggal 14 April 1986 dan ”penyangkalan tanda tangan dalam minuta akta” dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 27/1985/Pidana/B/PN.Bwi tanggal 31 Juli 1986.5 Di samping itu, penyebaran notaris yang tidak merata dan tertutupnya pengangkatan notaris baru di beberapa kota besar juga ditengarai penyebab banyaknya notaris yang tergoda melakukan praktik persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris lainnya dengan cara “banting harga” walaupun sudah ada ketentuan dari masing-masing pengurus daerah (Pengda INI) setempat mengenai biaya dari jenis akta yang akan dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan akibatnya akan meluas pada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan tugas notaris yang meningkat kepada perbuatan melanggar hukum dalam bentuk kejahatan berdimensi baru yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diperkirakan karena jabatan notaris dianggap sebagai sumber untuk menggali kekayaan, di mana orang saat ini mulai mengejar dengan menempatkan integritas, nama baik dan martabat sebagai nomor dua dan notaris tidak luput dari gejala tersebut.6 Pelegalisiran disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
5
Habib Adjie, 2007, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, hlm. 105-106. 6 Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 311.
6
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah berkaitan dengan kewenangan dari Notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Pelegalisiran
meski hanya
mencocokan antara copy dengan asli, justru memiliki implikasi yang jauh lebih besar karena maraknya dokumen-dokumen palsu, seperti ijasah palsu. Hal ini bisa saja terjadi karena notaris tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa keaslian dari dokumen. Misalnya, dengan melakukan komunikasi dengan instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris, akta yang dibuat notaris, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, tidak bisa dimintakan tanggungjawabnya terhadap kebenaran materiil dari akta tersebut, karena notaris hanya membuat akta berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak dan tidak ada kewajiban bagi notaris untuk meneliti kebenaran keterangan kliennya. Namun dalam praktiknya tidak sedikit notaris yang dilaporkan ke polisi terlibat dalam pembuatan akta yang cacat hukum. Selain itu, ada pula notaris dilaporkan ke polisi karena kelalaiannya membuat akta. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa notaris menjadi korban dan telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris. Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. UUJN tidak mengatur pertanggungajawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Oleh sebab itu notaris yang
7
lalai
membuat
akta yang mengakibatkan
cacat
hukum
tidak
bisa
dipertanggungjawakan secara pidana, apalagi diberi sanksi pidana berdasarkan UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Faktanya notaris yang dilaporkan ke polisi oleh kliennya atau pihak-pihak lainnya, karena kelalaian notaris yang mengakibatkan akta menjadi
cacat
hukum
dan
dimintakan
pertanggungjawaban
pidana
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan hukum bagi Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis batas pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi notaris/PPAT yang terbukti membuat akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah, yang tidak jelas diatur dalam UUJN.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana notaris/PPAT terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah? 2. Bagaimana konsekuensi terhadap pemegang jabatan notaris/PPAT tersebut selama proses hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap?
8
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, ditemukan sedikitnya ada 4 (empat) tesis terkait dengan tanggung jawab pidana notaris terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah, yaitu: 1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya yang dilakukan oleh Jujunan Putra Jayo dengan rumusan masalah: a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya? b. Perbuatan-perbuatan pertanggungjawaban
apa pidana
saja notaris
yang
dapat
terhadap
dimintakan
akta-akta
yang
dibuatnya? c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam kerangka mempertanggungjawabkan secara kepidanaan terhadap notaris?7 2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berkaitan Akta Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1860K/Pid/2010) yang dilakukan oleh Aloysius Yossi Aribowo dengan rumusan masalah:
7
Jujunan Putra Jayo, 2007, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Akta-Akta yang Dibuatnya”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.
9
a. Apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim yang memutus perkara dugaan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris TS pada Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung? b. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris berkaitan dengan kasus tersebut?8 3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya yang dilakukan oleh Hendro Wibowo dengan rumusan masalah: a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya? b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan tugas jabatannya?9 4. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan yang dilakukan oleh Mutiara Hirdes Delani dengan rumusan masalah: a. Bagaimanakah dasar pemikiran yang dibangun oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta perseroan?
8
Aloysius Yossi Aribowo, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berkaitan Akta yang Dibuat Dihadapannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1860K/Pid/2010)”, Tesis, ProgramStudi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9 Hendro Wibowo, 2012, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.
10
b. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan hakim tersebut terhadap notaris dan akta perseroan yang dibuatnya?10 Keempat tesis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah bahwa penelitian yang penulis susun lebih spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris/PPAT terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran
yang tidak sah, dan konsekuensi terhadap
pemegang jabatan notaris/PPAT tersebut selama proses hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila memang memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu.
D. Faedah Penelitian Penelitian dalam penulisan tesis ini, diharapkan dapat berfaedah bagi: 1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan disiplin ilmu kenotaritan, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris/PPAT terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah, dan konsekuensi terhadap pemegang jabatan notaris/PPAT tersebut selama proses hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
10
Mutiara Hirdes Delani, 2013, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.
11
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi riil bagi notaris, penegak hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara institusional, berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana notaris/PPAT terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah dan konsekuensi terhadap pemegang jabatan notaris/PPAT tersebut selama proses hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: 1. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
pertanggungjawaban
pidana
Notaris/PPAT terhadap akta yang cacat hukum akibat pelegalisiran yang tidak sah. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi terhadap pemegang jabatan notaris/PPAT tersebut selama proses hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
