BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perdagangan internasional dalam era global dewasa ini telah mengalami peningkatan yang sangat tajam. Para pelaku pasar di satu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar negara lain. Dalam proses tersebut tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang curang. Pelaku usaha asing akan menjatuhkan harga barangnya dengan tujuan agar barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tidak mampu bersaing. Sebagai akibat industri dalam negeri akan hancur dan gulung tikar. Bila ini terjadi, pelaku usaha asing akan menaikkan harga mereka dan pada gilirannya mereka akan mendapatkan pangsa pasar baru. Praktik demikian dianggap sebagai unfair trade (perdagangan curang). 1 Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (license and franchise), hak atas kekayaan intelektual; atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan1
Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 5
1
2
peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional.2 Istilah perdagangan internasional (International Trade) atau disebut dengan perdagangan bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (General Agreement on Tariff and Trade/GATT). Kemudian GATT berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal
dengan
Organisasi
Perdagangan
Dunia
(World
Trade
Organization/WTO). 3 Organisasi Perdagangan Dunia atau yang lebih dikenal dengan nama the World Trade Organization (WTO) telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu organisasi internasional yang paling penting dan berpengaruh dalam hubungan
ekonomi
dan
pembangunan
antarbangsa.
Organisasi
yang
beranggotakan sebagian besar negara di dunia ini berperan dalam mengatur hubungan perdagangan internasional dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dan standar hidup bagi negara-negara anggotanya. Sistem perdagangan multilateral dalam kerangka hukum WTO mencakup bidang dan kegiatan yang sangat luas dan kompleks, tidak saja substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti perdagangan jasa (services) dan aspek-aspek perdagangan dari hak milik intelektual serta isu perdagangan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan integrasi negara-negara berkembang ke dalam perdagangan dunia, masalah 2
Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2012),
3
Ibid.,hlm. 17
hlm. 1
3
kelestarian lingkungan dan isu-isu yang sifatnya non-trade atau memiliki nilainilai sosial kemasyarakatan. Perdagangan barang telah pula mengalami perkembangan dan pendalaman dalam pengaturannya dalam berbagai sektor atau bidang seperti pertanian, sanitary and pythosanitary, hambatan teknis terhadap perdagangan, antidumping, pengamanan perdagangan (safeguard), subsidi, dan hambatan-hambatan yang bersifat non tariff. 4 Perdagangan bebas dalam lingkup yang lebih luas diterapkan oleh negaranegara dalam kerangka perjanjian WTO. Indonesia telah menjadi bagian GATT sejak tahun 1950 hingga menjadi WTO. Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement.5 Dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, akan membawa konsekuensi yang lebih besar terhadap peraturan perundangan nasional dibandingkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATT sejak Februari 1950, termasuk dalam cara Indonesia menyelesaikan sengketa dagangnya. Sebagai anggota WTO, praktis Indonesia terikat oleh seluruh annex perjanjian WTO (Multilateral Trade Agreement) yakni Annex 1,2 dan 3.17. 6 Indonesia sendiri memiliki beberapa keuntungan sebagai anggota WTO. Beberapa keuntungan Indonesia sebagai anggota WTO adalah sebagai berikut : 7 1. Indonesia akan sangat diuntungkan dari kesepakatan mengenai tariff, melalui pelaksanaan prinsip special and defferential treatment bagi negara berkembang, Indonesia tidak perlu memberikan komitmen untuk 4
Peter van den Bossche, Pengantar Hukum WTO, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. xi 5 WTO Agreement dan lampiran-lampirannya sebagai sumber hukum utama WTO yang berisi hanya 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkatnya, keanggotaanya,dan prosedur pengambilan keputusan. Terlampir juga 19 perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari WTO Agreement 6 Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, (Bandung; PT Refika Aditama, 2006), hlm 8 7 Mahmul Siregar, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas Hukum USU, 2014
4
2.
3.
4. 5.
6.
menurunkan tariff yang ada. Tariff binding rata-rata 40%. Indonesia masih bisa menaikkan tariff sampai batas maksimum sebesar 40%. karena banyak diantaranya pada saat itu tariff yang diterapkan Indonesia sudah di bawah 40 %. Perlindungan bagi kepentingan Indonesia dari tindakan-tindakan unilateral dan trade harassment, Sistem perdagangan multilateral yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay yang pelaksanaannya diadministrasikan dan diawasi oleh WTO memberikan perlindungan bagi kepentingan Indonesia dari tindakan-tindakan unilateral dan trade harassment yang dilancarkan oleh mitra dagang. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO akan mendorong potensi dalam negeri untuk mengkonsolidasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan dunia internasional. Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia Mendorong perbaikan kendala-kendala kelembagaan di dalam negeri seperti kendala birokrasi, penanganan resiko dan ketidakpastian, percepatan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, sumber daya energi, komunikasi dan lain sebagainya Tersedianya suatu sistim perdagangan dunia akan dapat mengeratkan kerjasama negara-negara berkembang, terutama dalam menghadapi diktedikte terhadap praktek perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maju.
Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut :8 Menjalin Persahabatan Antar Negara Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan, Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. 1. 2.
8
Perdagangan Internasional, http//:id.wikipedia.org/Perdagangan_internasional, diakses pada tanggal 23 September 2015 16.17 WIB
5
5.
Transfer teknologi modern, Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern
Perdagangan internasional juga memiliki beberapa kerugian, yaitu impor yang mengalami peningkatan dan kerugian atau ancaman kerugian terhadap Industri dalam negeri. Kerugian-kerugian tersebut dapat mengakibatkan timbulnya Unfair Trade Practicess, antara lain timbulnya praktik dumping dan subsidi, selain itu dalam situasi perdagangan yang normal, perdagangan internasional dapat mengakibatkan pelonjakan impor secara signifikan. Beberapa kelemahan dari perdagangan internasional inilah yang menyebabkan diperlukannya pelindungan dan pengamanan perdagangan. Pelindungan dan pengamanan perdagangan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Meskipun demikian sebenarnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dumping, antidumping, subsidi dan safeguard secara terpisah. Sehingga perlu diteliti kembali bagaimana pengaturan mengenai dumping, antidumping, subsidi dan safeguard dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul :“Analisis Yuridis Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”.
B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :
6
1. Bagaimanakah kerangka hukum perdagangan bebas dalam World Trade Organization ? 2. Bagaimanakah pelindungan dan pengamanan perdagangan dalam World Trade Organization ? 3. Bagaimanakah kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui kerangka hukum perdagangan bebas dalam World Trade Organization. 2. Untuk mengetahui pelindungan dan pengamanan perdagangan dalam World Trade Organization. 3. Untuk mengetahui kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi, yang terkhusus berkaitan dengan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di Indonesia. b. Manfaat Praktis 1. Dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya dalam penulisanpenulisan ilmiah lainnya yang behubungan.
7
2. Agar menambah pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan pelindungan dan pengamanan perdagangan. 3. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pelaksanaan pelindungan dan pengamanan perdagangan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
D. Keaslian Penelitian Penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Fakultas Hukum USU menunjukkan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan” belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum USU, namun ditemukan beberapa skripsi yang menyangkut Dumping, Antidumping, Subsidi dan Safeguard. Skripsi mengenai Dumping, Antidumping, Subsidi dan Safeguard yang terdapat di Fakultas Hukum USU antara lain skripsi yang ditulis oleh Juni Rusminarty pada tahun 2013 dengan judul “Penerapan Hukum Antidumping di Indonesia atas tuduhan Praktik Dumping Tepung Terigu Impor Asal Turki Oleh Aptindo (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia)” yang mana skripsi ini membahas penerapan hukum antidumping di Indonesia dan berfokus pada praktik dumping tepung terigu asal turki oleh Aptindo secara spesifik, skripsi yang ditulis oleh Hamilatus Saddiah Marpaung pada tahun 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut GATT-WTO : Implimentasinya di Indonesia” yang mana skripsi ini membahas tentang penerapan hukum antidumping di Indonesia menurut ketentuan GATT dan WTO secara spesifik, skripsi yang ditulis oleh Anne Sanggul Sianturi pada
8
tahun 2008 dengan judul “Analisa Terhadap Keputusan WTO Dalam Kasus Continued Dumping And Subsidy Offset ACT/Of 200 (BYRD Amendment) Menurut Prinsip Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam WTO” yang mana skripsi ini membahas tentang dumping dan subsidi terkait dengan penyelesaian sengketa di WTO secara spesifik, skripsi yang ditulis oleh Romina Purnama M. pada tahun 2012
dengan judul “Hukum Antidumping Sebagai
Pelindung Produk Industri Dalam Negeri Dalam Rangka ACFTA (Asean Free Trade Area)” yang mana skripsi ini membahas
tentang hukum antidumping
dalam rangka ACFTA secara spesifik, skripsi yang ditulis oleh Melissa Ayu Asima Silalahi pada tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Ditinjau Dari UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” yang mana skripsi ini membahas tentang pelindungan industri dalam negeri melalui tindakan safeguard yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014. Adapun penulisan skripsi ini berbeda dari penulisan skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.Penulisan skripsi ini membahas aspek legalitas dari kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Perdagangan Internasional Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan
9
pengalihan hak katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 9 Perdagangan yang sifatnya melampaui lintas batas suatu negara dikenal dengan nama perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Menurut Sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah : the Exchange of goods and services between nations dan selanjutnya “as used, it generally refers to the total goods and services exchange among all nations”, intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa. 10 Perdagangan Internasional adalah kegiatan pertukaran barang, jasa dan modal antarpenduduk suatu penduduk negara lain. Adapun pengertian umum dari perdagangan internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi pebatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahaan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang. 11 Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. 12 2. Pengertian Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan Pengertian pelindungan dan pengamanan perdagangan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dalam Pasal 67 ayat (3) hanya disebutkan bahwa yang menjadi kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan adalah sebagai berikut:
9
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, pasal 1 angka 1. Muhammad Sood, Op. Cit., hlm. 17 11 Ibid.,hlm. 18 12 Ibid., pasal 1 angka 3 10
10
a. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional; b. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut; c. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain; d. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat; e. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor; f. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang di tentang oleh negara lain. 3. Pengertian Dumping Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut dinegerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negeri pengimpor. 13 Istilah Dumping merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh pengeskpor dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik
13
Yulianto Syahyu, Op. Cit., hlm. 32
11
ini dinilai tidak karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. 14 4. Pengertian Subsidi Subsidi dalam perekonomian diartikan sebagai bantuan atau insentif yang diberikan pemerintah suatu negara kepada para pelaku ekonomi di negaranya. Bantuan tersebut dapat berupa keringan dalam perpajakan dalam bentuk penangguhan pembebasan bea masuk; atau tariff impor; bantuan berupa keringanan bunga kredit perbankan; bantuan ‘in natura’ seperti pemberian bonus uang kepada produsen ekspor untuk setiap volume produksi yang berhasil di ekspor yang dikenal dengan sebutan subsidi ekspor (export subsidy); bantuan biaya riset dan pengembangan teknologi, dan sebagainya. 15 Menurut Pasal 1 ayat (1)a persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures), bahwa pengertian subsidi adalah kontribusi finansial oleh pemerintah atau badan pemerintah dalam wilayah anggota meliputi:16 a. Suatu kegiatan pemerintahan melibatkan penyerahan dana secara langsung, seperti hibah, pinjaman dan penyerahan atau pemindahan dana atau kewajiban secara langsung, misalnya jaminan utang. b. Pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih, misalnya insentif fiskal, seperti keringan pajak.
14
A.F. Erawati dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia (Jakarta: Proyek ELIPS, 1996), hlm. 37 15 A.F. Elly Erawati, Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan Pengecualiannya Menurut GATT/WTO, Paper Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 1999, hlm. 4 16 Soerdjono Dirdjosoebroto, Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO), Cetakan Pertama (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 242
12
c. Pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur atau pembelian barang. d. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau menunjuk suatu organisasi atau badan swasta untuk melaksanakan satu atau lebih jenis fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam butir a sampai c diatas, yang diberikan pada pemerintah dan pelaksanaannya berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. 5. Pengertian Safeguard Tindakan pengamanan (Safeguard) merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan antidumping dan antisubsidi. Ketiganya sama-sama diatur dalam persetujuan WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian (injury) terhadap negara peimpor. 17 6. Pengertian Industri dalam Negeri Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 memberikan pengertian industri dalam negeri sebagai berikut. Industri dalam negeri adalah : a. Keseluruhan produsen dalam negeri barang sejenis, atau b. Produsen dalam negeri barang sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.
17
Mohammad Sood, Op. Cit., hlm. 213
13
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah doctrinal research. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian doktrinal terdiri dari : a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concerto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. 18 Penulisan dalam skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian doktrinal yang berdasarkan pada usaha penemuan usaha in concerto. Menurut Pollack, tujuan pokok dilakukannya legal research adalah untuk menguji apakah suatu postulat normatif dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum in concerto. 19 Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. 20 Jadi penelitian ini bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa segala mekanisme kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan yang didasarkan Undangundang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
18
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
19
Ibid.,hlm. 91 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.
hlm. 42 20
14
Menurut Jhonny Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normatif (doktrinal) dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa: 21 a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) b. Pendekatan Analisis (analytical approach) c. Pendekatan Historis (historical approach) d. Pendekatan Filsafat (philosophical approach) e. Pendekatan kasus (case approach) Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan analisis (analisis approach) yaitu menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam
putusan-putusan
hukum,
serta
menggunakan
metode
pendekatan
perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan membuat aturan undang-undang sebagai acuan dalam membuat penulisan skripsi. 2. Data Penelitian Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.22 Data penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (legal research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.23 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh secara tidak langsung.
21
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayu Media, 2007), hlm. 300 22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172 23 Sumaidi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 39
15
a. Bahan hukum primer Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. b. Bahan hukum sekunder Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan dan
seperti buku-buku,
seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas. c. Bahan hukum tersier Semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keteranganketerangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan penelusuran pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan buku, karya ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.
16
Menurut M. Nazil dalam bukunya, dikemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 24 4. Analisa Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu mengikhtisarkan hasil pengumpulan data sekunder selengkap mungkin serta memilah-milahnya dalam suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini.25
G. Sistematika Penulisan Keseluruhan sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak terpisahkan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : Bab I berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II berisi pembahasan yang membahas mengenai kerangka hukum perdagangan bebas dalam World Trade Organization mulai dari pendirian, tujuan, fungsi dan struktur organisasi World Trade Organization, prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam kerangka World Trade Organization mulai dari perlindungan terhadap tarif, non diskriminasi dan resiprositas (Reciprocity), serta pengecualian-pengecualian.
24
M. Nazil, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,2010), hlm. 111 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif:Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta: Grafindo Persada, ), hlm. 68-69 25
17
Bab III berisi pembahasan mengenai perlindungan dan pengamanan perdagangan dalam World Trade Organization mulai dari dumping dan antidumping, subsidi dan bea masuk imbalan, serta pengamanan perdagangan (safeguard). Bab IV berisi pembahasan mengenai kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang dimulai dari pengertian dan ruang lingkup pelindungan dan pengamanan perdagangan, pengamanan terhadap lonjakan barang impor, pengamanan terhadap produk impor dengan harga lebih rendah, pengamanan terhadap produk impor yang menerima subsidi serta kelembagaan pelindungan dan pengamanan. Bab V berisi Penutup yang meliputi kesimpulan seluruh tulisan dan pembahasan yang disertai dengan saran-saran seperlunya dari penulis.
