BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia. Ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Di samping itu, kesadaran akan kewajiban wajib pajak juga meningkat. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar negara menerima pembayaran pajak, makin besar pula kemudahan dan pelayanan masyarakat yang mampu disediakan pemerintah secara langsung mewujudkan pengabdian, kewjiban, dan serta dalam pembangunan dan kehidupan bernegara. Peran pajak yang sangat dominan sebagai penerimaan negara, membuat Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan agar dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1948. Pada tahun tersebut terjadi perubahan sistem pemungutan pajak, yaitu dari official assessment system menjadi self assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari official assessment system ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemerintah (fiskus), Wajib 1
2
Pajak (WP) bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah (fiskus). Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuaidengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undangundang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiripajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, menyetor atau membayar sendiri pajak yang terutang dan melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksaan pemungutan pajak banyak tergantung pada kesadaran wajib pajak sendiri. Dalam praktiknya, banyak pegawai yang tidak mau penghasilannya dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pegawai tersebut menganggap bahwa pajak tersebut seharusnya dihitung, dipotong, dan dibayar oleh pemberi kerja sesuai dengan sistem self assessment. Di samping itu para pegawai juga tidak percaya apakah pajak penghasilan akan disetor atau telah dibayar oleh perusahaan sebagai pemotong pajak. Dari kenyataan ini maka penulis merasa tertarik untuk mempelajari, memahami, dan mendalami bagaimana upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak
3
Penghasilan pasal 21 yang diterima oleh pegawai tetap yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) mahasiswa dihadapkan pada pokok permasalahan secara langsung dengan kenyataan di lapangan tempat PKLM dilaksanakan. Maka judul yang diberikan penulis untuk laporan ini yaitu “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Pegawai Tetap Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan PKLM Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Madiri (PKLM) ini adalah: 1.1 Untuk mengetahui peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 1.2 Untuk mengetahui upaya - upaya serta kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang
diterima pegawai tetap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 2. Manfaat PKLM Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : 2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.
4
b. Agar dapat menerapkan teori - teori yang didapat selama perkuliahan khususnya di bidang perpajakan. c.
Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, sebab di dalam lingkungan kerja nantinya kita akan terdiri dari individu - individu berbeda dari segi usia, pendidikan, pengalaman, kedudukan, dan lain-lain yang berbeda dalam suatu perusahaan.
d. Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). b. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui PKLM.
5
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan mahasiswa Program Studi Diploma III Administrasi perpajakan FISIP USU. c. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan perguruan tinggi khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa para ahli perpajakan mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya pendapat yang dikemukakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh : a) Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) berpendapat bahwa :“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan,
dan
yang
umum”(Waluyo, 2010:3).
digunakan
untuk
membayar
pengeluaran
6
b) Dr. N. J. Feldmann berpendapat bahwa : “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata
-
mata
digunakan
untuk
menutup
pengeluaran-pengeluaran
umum”(Waluyo, 2010:2). 2. Pengertian PPh Pasal 21, Pemotong PPh Pasal 21, Penerimaan Penghasilan PPh Pasal 21 a) Menurut pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor. 36 tahun 2008 Tentang PPh, Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. b) Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah : 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; 2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah; 3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jamsostek dan badan - badan lainnya; 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
7
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelengarakan kegiatan;(Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas,2010 : 9). c) Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: 1. Pegawai; 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 4. Peserta
kegiatan
yang
menerima
atau
memperoleh
penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan;(Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas,2010 : 9 D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang paling mendasar yaitu: 1. Data jumlah wajib pajak dan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 pegawai tetap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
8
2. Usaha dan kendala dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan PKLM ini adalah: 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut PKLM ini, dimulai dari pengajuan judul, penetapan judul oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU, mencari bahan untuk membuat proposal, menyusun proposal, seminar proposal, penentuan dosen pembimbing, diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing, surat riset 2. Studi Literatur Merupakan landasan teori yang mendukung laporan ini yang menyangkut materi yang akan yang bersumber dari buku - buku, undang - undang, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan laporan PKLM. 3. Observasi Lapangan Yaitu dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung pada objek praktek kerja lapangan untuk mengetahui sistem - sistem yang berlaku serta mempelajari laporan - laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yaitu :
9
a) Data Primer Yaitu data – data yang diperoleh dari pihak – pihak yang terkait dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan penulisan laporan tugas akhir. b) Data Sekunder Yaitu data – data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan PKLM. 5. Analisis Data dan Evaluasi Setelah menulis data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data atau keterangan mengenai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Diterima Pegawai Tetap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. F. Metode Pengumpulan Data Dalam melaksanakan pengumpulan data ada 3 metode yang digunakan: 1. Wawancara Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada perseorangan umtuk memperoleh data yang diperlukan 2. Observasi 3. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan langsung ditempat PKLM sehubungan dengan objek studi yang akan dispesialisasikan oleh penulis.
10
4. Dokumentasi Dalam metode ini penulis berusaha mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi terkait. Penulis juga melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan yang diperoleh dari perpustakaan, Undang - Undang Pajak, Peraturan Pemerintah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi penulis untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk lebih mempermudah penulis laporan PKLM, penulis terlebih dahulu membuat uraian garis-garis besar laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terdiri dari: BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang PKLM,
tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang
lingkup PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran pegawai.
11
BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK Pada bab ini, penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai PPh pasal 21, objek dan subjek PPh pasal 21, tarif PPh pasal 21, dan perhitungan PPh pasal 21.
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa tentang Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilanan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat berdasarkan kemampuan penulis kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana kesimpulan dari objek yang perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
telah diteliti serta saran-saran yang membangun bagi
