BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami di negara-negara maju. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Kemiskinan identik dengan suatu penyakit. Oleh karena itu langkah pertama penanggulangan masalah kemiskinan adalah memahami kemiskinan sebagai suatu masalah. Untuk memahami masalah kemiskinan, perlu dipandang dari dua aspek, yakni kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebagai suatu proses. Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup dibawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di indonesia kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah
ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa indonesia. Hal ini juga dikarenakan indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah angka kesejahteraan negara-negara maju. Kemiskinan sederhaannya digambarkan dengan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan. Kurang pendapatan yang diterima mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan tidak memiliki biaya untuk mengakses layanan-layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang memadai dan akses kesehatan yang terjamin. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan pada September 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis kemiskinan) di indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang sebesar 0.55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0.87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen). Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada November 2014. (http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-
penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html) Diakses pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 16.00 WIB. Selama periode Maret 2014-September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,51 juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada September 2014), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada September 2014). Sementara penduduk miskin daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 8,34 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,17 persen pada Maret 2014 menjadi 13,76 pada September 2014. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan
peranan
komoditi
bukan
makanan
(perumahan,
sandang,
pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2014 tercatat sebesar 73,47 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2014 yaitu sebesar 73,54. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin. Pada periode Maret 2014September 2014, baik Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cendrungan tidak mengalami perubahan.
Sedangkan jumlah pendudukan miskinan diaceh pada Maret 2013, mencapai 17,6 persen. Pada September tahun yang sama naik menjadi 17,72 persen. Terakhir, pada maret 2014, angka kemiskinan itu mencapai 18,05 persen. (http://aceh.tribunnews.com/2014/01/04/856000-penduduk-aceh-miskin) Diakses pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 16.00 WIB. Persentase penduduk miskin (yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada Maret 2014 sebesar 18,05 persen, meningkat 0,45 persen dibandingkan Maret 2013 yang sebesar 17,6 persen. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia. Pada saat sebuah lembaga memulai membentuk kepribadian seseorang dalam hal-hal penting, keluarganya tentu banyak berperan dalam persoalan perubahan itu, dengan mengajarkannya kemampuan berbicara dan menjalankan banyak fungsi sosial. Akan tetapi, terkadang didalam sebuah keluarga peran yang seharusnya dijalankan dengan baik tidak berjalan dengan baik. Sosok ayah yang harus mengajarkan kebijaksanaan dan sosok ibu yang mengajarkan kelembutan tidak terlihat. Hal ini terjadi karena didalam keluarga tersebut terdapat masalah yang membuat peran tersebut tidak terlihat. Masalah dalam keluarga yang terjadi biasanya berkaitan dengan tiga faktor, yaitu ekonomi, keterbatasan fisik serta mental, atau masalah sosial. Ketiga hal inilah yang sering muncul sebagai permasalahan dalam sebuah keluarga. Faktor ekonomi menjadi masalah yang paling sering muncul dalam keluarga.
Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sangat riskan terhadap masa depan anak-anak mereka karena sebagaimana diketahui anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diberi pendidikan yang layak dan kesehatan yang terjamin. Dengan diberinya pendidikan yang layak dan kesehatan yang terjamin, anak-anak ini nantinya akan tumbuh dan kembang dengan harapan semua orang yaitu memiliki sumber daya manusia yang memenuhi. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya kualitas nutrisi dan gizi, serta menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pelajaran dibangku sekolah. Sebagian diantaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besarnya jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Penanggulangan
kemiskinan
membutuhkan
upaya
terus-menerus
karena
komplikasi permasalahan dan keterbatasan sumberdaya yang dihadapi masyarakat miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDGs).
PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangan Miskin (RTSM) melalui ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan program nasional untuk membantu keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer). PKH pertama kali diimplementasikan disejumlah negara Amerika Latin dan Karabia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbia, Honduras, Jamaika, dan Nikaragua. Di Indonesia PKH mulai dilaksanakan di 7 Provinsi pada tahun 2007 yang diluncurkan di Provinsi Gorontalo pada Juli 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan progran ini berkesinambungan sampai pada tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Inpres no. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Perpres no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan, UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Khusus di Provinsi Aceh PKH sudah ada sejak tahun 2008, akan tetapi untuk Kabupaten Aceh Tamiang PKH baru dilaksanakan pada tahun 2013. Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan, akan tetapi pada awal pelaksanaan PKH ini hanya 8 Kecamatan yang menerima bantuan PKH. Yaitu: 1. Kecamatan Karang Baru 2. Kecamatan Rantau
3. Kecamatan Tenggulun 4. Kecamatan Banda Mulia 5. Kecamatan Bendahara 6. Kecamatan Manyed Payed 7. Kecamatan Kejuruan Muda 8. Kecamatan Seruway Setelah berjalan selama hampir 2 tahun, pada akhir tahun 2014 PKH di Kabupaten Aceh Tamiang mencakup keseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun 4 Kecamatan yang belakangan mendapat bantuan PKH yaitu: 1. Kecamatan Tamiang Hulu 2. Kecamatan Bandar Pusaka 3. Kecamatan Kota Kualasimpang 4. Kecamatan Sekrak. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Respon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang”. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penilitian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Respon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?” 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Respon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. 1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka: 1. Secara Akademis, memperkaya refrensi dalam rangka pengembangan konsep-konsep, teori-teori penulisan dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya. 2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah Aceh Tamiang dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
1.5 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian konsep yang berkaitan dengan masalah dan obyek yang diteliti, kerangka pemikiran,
defenisi
konsep,
dan
defenisi
operasional. BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian,
populasi
penelitian,
teknik
pengumpulan data serta teknik analisis data. BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab
ini
berisikan
gambaran
umum
lokasi
penelitian dimana penulis melakukan penelitian. BAB V
: ANALISIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.
