BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam era demokrasi pasca reformasi di Indonesia kini, setiap warga negara di berikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang mana hal ini merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 28 E ayat 3 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini merupakan salah satu bagian untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih demokratis serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.1 Partai politik juga merupakan sarana untuk mengakomodir partisipasi politik tiap-tiap rakyat Indonesia dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi suatu kebebasan yang bertanggung jawab sehingga melalui Partai Politik juga nantinya masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik sendiri pada pasal 1 mendefinisikan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 1
Miriam Budiarjo,Dasar – dasar Ilmu Politik,Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008,Hlm. 397
Universitas Sumatera Utara
di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.2 Dalam demokrasi di Indonesia, Partai Politik merupakan pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi oleh karena kendali roda pemerintahan berada di tangan presiden dan wakil presiden yang mana presiden dan wakil presiden sendiri berasal dan dicalonkan oleh Partai Politik sebagaimana yang tertera dalam pasal 6 A ayat 2 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta – peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”
Setiap pemerintahan yang demokratis, akan melaksanakan pemilihan umum oleh karena pemilihan umum merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang mana melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun dalam Dewan Perwakilan Rakyat daerah, hingga memilih Presiden dan Wakil Presidennya. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang 2
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/83-sistem-multipartai-di-indonesia.html diakses pada tanggal 28 Februari 2013 Pukul 21.32 WIB
Universitas Sumatera Utara
banyak digunakan oleh negara – negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.3 Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu.4 Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak – hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak – hak tersebut oleh rakyat kepada wakil – wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.5 M. Rusli Karim berpendapat bahwa Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pemilihan umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu sistem politik suatu negara oleh karena melalui pemilihan umum itu maka masyarakat mendapatkan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dengan memunculkan calon pemimpin dan melakukan penyaringan terhadap calon – calon tersebut. Oleh karenanya, pemimpin yang kemudian muncul adalah pemimpin yang di kehendaki oleh rakyat tersebut. Sejalan dengan terjadinya reformasi di Indonesia, partai – partai politik muncul sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan sekaligus sebagai bentuk dari kehendak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik akibat pengekangan politik yang di lakukan oleh pemerintahan pada masa orde baru. Oleh karena itu, pasca reformasi muncullah berbagai partai politik dengan 3
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media, Jakarta,2010, Halaman 329 4 Ibid.Halaman 331 5 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
berbagai aliran ideologi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sehingga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan negara sehingga oleh karena itu terbentuklah suatu sistem kepartaian yang plural di Indonesia. Sekalipun reformasi mengakibatkan munculnya banyak partai politik sehingga dikatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem multi partai, namun sesungguhnya, Indonesia tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai sistem kepartaian yang mana yang di anut oleh Indonesia. Pengaturan tersebut hanya muncul secara tersirat pada pasal 6A ayat 2 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta – peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”
Frasa
“...diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik” mengisyaratkan bahwa Negara Republik Indonesia menganut sistem kepartaian yang multi partai. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi yang mana setiap warga negara kini di berikan kebebasan untuk mendirikan partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Sistem kepartaian sangat erat hubungannya dengan sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial dikatakan tidak cocok untuk di kolaborasikan dengan sistem multi partai oleh karena keberadaan sistem multi partai dikatakan akan mengakibatkan ketidak stabilan dalam pelaksanaan pemerintahan, disebabkan oleh karena banyaknya kepentingan sehingga dapat berakibat melemahnya kekuatan eksekutif.
Universitas Sumatera Utara
Mainwaring menyebutkan tiga alasan utama mengapa relasi antara sistem multi partai dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi problematik. Pertama, presidensialisme multi partai cenderung menghasilkan imobilitas dan jalan buntu (deadlock) eksekutif / legislatif yang itu kemudian membuat destabilitas demokrasi. Kedua, multi partai menghasilkan polarisasi ideologi daripada bipartai dan ketiga, dalam presidensialisme multi partai kesulitan membangun kolaisi inter partai.6 Indonesia mulai mencoba untuk mengurangi keberadaan partai politik untuk ikut serta di dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk menguatkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Penyederhanaan partai politik itu sendiri dilakukan dengan cara mempersulit pendirian partai politik serta melakukan eleminasi terhadap partai politik melalui pemilihan umum itu sendiri. Seperti kita ketahui, bahwa pasca reformasi muncul banyak sekali partai politik sebagai peserta pemilihan umum, namun upaya untuk melakukan penyederhanaan terhadap partai politik tersebut juga
di lakukan melalui
pemilihan umum. Oleh karena itu, maka kita mengenal adanya istilah electoral threshold dan Parliamentary Threshold. Hal – hal ini di buat dengan tujuan agar Partai Politik akan terelminasi dengan sendirinya sehingga akhirnya jumlah partai politik akan lebih sederhana atau sedikit. Upaya untuk melakukan penyederhanaan terhadap Partai politik itu sendiri melalui Pemilihan umum dengan cara menerapkan ambang batas ternyata masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, utamanya terhadap penerapan 6
Sigit Pamungkas, Partai Politik; Teori dan Praktik di Indonesia,Institute for Democracy and Welfarism,Jakarta,2011. Halaman 56
Universitas Sumatera Utara
parliamentary threshold. Banyak kalangan menyatakan bahwa dengan penerapan ambang batas parlemen tersebut akan membuang banyak suara rakyat sehingga akan ada kesan bahwa ada suara rakyat yang tidak terwakili atau terbuang sia – sia namun sebagian kalangan beranggapan bahwa penerapan ambang batas tersebut dapat meminimalisir jumlah partai politik yang akan berdiri oleh karena partai – partai politik akan berpikir dua kali untuk ikut serta pemilihan umum oleh karena tingginya ambang batas dan memilih bergabung dengan Partai politik yang sudah ada sehingga pemilihan umum akan diikuti oleh lebih sedikit partai. Namun, yang muncul menjadi persoalan adalah bahwa negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya justru lebih mendorong pilihan untuk berdirinya banyak partai oleh karena pluralitas budaya dan politik mendorong masyarakat untuk mendirikan partai politik dengan berbagai macam ideologi. Melihat kenyataan di atas, maka penulis mencoba untuk menulis skripsi ini untuk dapat mengetahui sejauh mana penerapan muti partai di Indonesia setelah reformasi dalam pelaksanaannya pada pemilihan umum. Efektifkah atau tidak, apakah memang multi partai itu telah sesuai di negara Indonesia dan apakah memang dengan banyaknya partai politik maka aspirasi politik rakyat lebih tersalurkan atau tidak. Oleh karena itu, penulis mencoba menulis skripsi ini dengan Judul “Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi”
Universitas Sumatera Utara
B. Rumusan Masalah Sesuai dengan uraian yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah
bentuk
sistem
kepartaian
yang
ada
di
Indonesia? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia ? 3. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia dengan sistem multi partai pasca reformasi ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dan manfaat penulisan dari skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kepartaian yang ada dan berkembang di Indonesia 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia 3. Untuk
mengetahui
pelaksanaan pemilihan umum
legislatif
yang
dilaksanakan di Indonesia dengan sistem multi partai pasca reformasi D. Keaslian Penulisan Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain atau plagiat. Dan saya siap mempertanggung jawabkan apabila skripsi ini merupakan hasil plagiat
Universitas Sumatera Utara
E. Tinjauan Kepustakaan Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Maurice Duverger , demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan, dimana golongan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah – pisah, yaitu suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang ( rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.7 Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Syarat – syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law ialah : 8 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak – hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak – hak yang di jamin. 2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals) 3. Pemilihan umum yang bebas 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 5. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi 6. Pendidikan kewarganegaraan (civil education) Dari syarat – syarat yang di kemukakan di atas maka dapat dilihat bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara poin nomor 3, dan 5 yaitu antara pemilihan umum dengan bebas dan kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi.
7
Faisal Akbar Nasution,Pemerintah daerah dan sumber – sumber daerah,Sofmedia,Jakarta,2009 Halaman 5 8 Miriam Budiarjo,Op.Cit Halaman 116
pendapatan asli
Universitas Sumatera Utara
Sementara itu, menurut M. Carter dan John Herz, suatu negara dapat disebut demokrasi apabila :9 1. Yang menerintah dalam negara tersebut adalah rakyat 2. Bentuk pemerintahan yang diselenggarakan adalah kekuasaannya terbatas.
Dalam jalannya suatu negara yang demokratis, maka sekelompok orang yang memimpin pemerintahan tersebut diangkat mewakili keinginan rakyat yang dipilih berdasarkan suara rakyat dan bertugas untuk mewujudkan keinginan rakyat yang diwakilinya serta akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih atau mengangkatnya.10 Sehingga dalam hal ini, Rakyat lah yang kemudian pemegang kedaulatan atas negara tersebut. Kedaulatan merupakan ciri, pertanda atau atribut hukum dari negara. Sebagai atribut hukum dari negara, kedaulatan mempunyai sejarah yang sangat panjang, dalam arti bahwa kedaulatan lebih tua secara konseptual daripada konsep negara sendiri.
11
Sementara itu, pendapat lain mengartikan kedaulatan sebagai
kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak dibawah kekuasaan lain.12 Apabila dijabarkan, maka ada empat teori kedaulatan yang ada yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Rakyat, teori kedaulatan Negara, dan Teori 9
Nomensen Sinamo, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010 Halaman 85 10 Faisal Akbar Nasution,Op.Cit Halaman 5 11 Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi pidana pemilu legislatif di Indonesia dalam perspektif Demokrasi, Gramata Publishing, Jakarta, 2012 Halaman 211 12 Samidjo, Ilmu Negara, Armico, Bandung, 1986, Halaman 137
Universitas Sumatera Utara
kedaulatan Hukum. Dalam konsep demokrasi, maka teori kedaulatan yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat yang mana dalam teori ini rakyatlah yang memiliki kekuasaan atas negara tersebut. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari Raja.
13
lahirnya teori kedaulatan rakyat ini sendiri sesungguhnya tidak terlepas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja terhadap rakyat-rakyatnya yang menyebabkan rakyatnya mengalami kesengsaraan. Teori kedaulatan rakyat ide dasarnya adalah bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang lain tidak.14 Partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis. Partai politik dapat menjadi sarana rakyat untuk ikut serta mengelola suatu negara melalui pemerintahan. Dilihat dari defenisinya, Undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik mendefenisikan partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota , masyarakat , bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13 14
Ibid. Halaman 145 Dedi Mulyadi,Op.Cit Halaman 215
Universitas Sumatera Utara
Apabila kita lihat dari defenisi menurut Undang – undang tadi, maka dapat lah kita ketahui bahwa suatu partai politik tersebut di bentuk untuk mengakomodir kepentingan politik dari anggota partai politik tersebut serta masyarakat, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Defenisi partai politik sendiri sangat beragam dan banyak sarjana yang berbeda – beda dalam mendefenisikannya. Namun, dari berbagai defenisi yang ada, partai politik setidaknya dapat di defenisikan, yaitu sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu di peroleh melalui keikut sertaannya di dalam pemilihan umum.15 Dari defenisi diatas setidaknya ada empat hal yang dapat di jelaskan. Pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi, kedua partai politik merupakan suatu instrumen perjuangan nilai atau ideologi, ketiga perjuangan partai adalah melalui penguasaan struktur kekuasaan, dan terakhir instrumen untuk meraih kekuasaan adalah melalui pemilu, bukan yang lain.16 Secara umum, partai politik perhatian utamanya adalah pada pemilu, mereka sepenuh waktu berkomitmen pada aktivitas politik, memobilisasi massa dalam jumlah yang sangat besar, memiliki waktu hidup yang sangat lama serta mereka menyediakan diri sebagai simbol politik.17 Oleh karena itu, maka dapat 15
Sigit Pamungkas,Op.Cit Halaman 5 Ibid 17 Ibid.Hlm.6 16
Universitas Sumatera Utara
kita ketahui bahwa memang tiap – tiap partai politik memiliki tujuan untuk menduduki suatu jabatan publik karena tiap – tiap partai politik akan ikut serta berjuang mati - matian melalui tahapan – tahapan pemilihan umum untuk dapat merebut kursi jabatan publik tersebut agar dapat masuk ke dalam pemerintahan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Oleh karena Partai politik lah yang bisa menjadi jalan bagi orang – orang untuk ikut serta masuk ke dalam pemerintahan, maka tidak heran orang beramai – ramai masuk ke dalam partai politik termasuk juga di Indonesia. Namun, oleh karena kepentingan politik yang sangat plural dan bermacam – macam maka tidak mengherankan
bahwa
kemudian
muncul
lah
banyak
partai
karena
keanekaragaman budaya politik serta kepentingan politik masyarakat Indonesia. Seiring dengan semangat refornasi, dimana masyarakat di berikan suatu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul maka banyak kalangan membentuk partai politik untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi politiknya. Menurut asasnya, partai – partai di Indonesia ini terdapat partai – partai berdasarkan agama, berdasarkan kebangsaan, sosialisme, dan sebagainya.18 Sehingga dengan itu muncul lah suatu sistem kepartaian di Indonesia yang multi-partai oleh karena banyaknya partai politik di Indonesia. Sistem kepartaian , menurut Duverger adalah relasi diantara karakteristik tertentu partai politik diantaranya jumlah, ukuran respektif, sekutu , lokasi
18
M.Solly Lubis,Hukum Tata Negara,Mandar Maju,Bandung,2008.Halaman. 66
Universitas Sumatera Utara
geografis, distribusi politik, dan sebagainya.19 Sistem kepartaian sendiri menurut duverger di klasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu sistem partai tunggal , sistem dwi-partai dan sistem multi partai. Seperti telah disinggung sebelumnya, banyaknya partai politik di Indonesia telah menunjukkan kehidupan kepartaian di Indonesia adalah kepartaian yang multi partai dimana banyaknya partai politik yang ada di dalam kehidupan bersama partai politik di Indonesia. Ditinjau dari segi perundang – undangan, tidak terdapat pernyataan tegas yang menegaskan mengenai sistem kepartaian di Indonesia, namun hanya tersirat dalam Pasal 6 A ayat 2 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat frasa yang menyatakan bahwa presiden dan calon presiden di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berbicara mengenai kepartaian, maka sangat erat kaitannya dengan Pemilihan umum. Seperti yang telah di bahas sebelumnya bahwa tujuan dari berdirinya partai politik tersebut adalah untuk ikut serta dalam pemilihan umum agar melalui pemilihan umum itu mereka memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pemerintaham dan mendapatkan suatu kekuasaan. Pemilihan umum merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana melalui pemilihan umum rakyat akan memilih wakil – wakilnya hingga presiden dan wakil presidennya. Melalui pemilihan umum maka orang – orang
19
Sigit Pamungkas,Op.Cit Halaman 43
Universitas Sumatera Utara
yang telah terpilih dan masuk ke dalam pemerintahan telah terlegetimasi mewakili suara rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Parulian Donald menyatakan bahwa ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak di capai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah
(otoritas)
dan
mencapai
tingkat
keterwakilan
politik
(political
representativeness).20 Pemilihan umum, sangat besar artinya bagi para partai politik, karena bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya dan jika menang, maka sebagai media untuk menjalankan programnya.21 Maka jika kita lihat maka erat kaitannya antara pemilihan umum itu sendiri dengan partai politik, karena partai politik akan berusaha keras untuk mewujudkan program – programnya dengan cara memenangkan pemilihan umum sehingga dapat masuk ke dalam pemerintahan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu instrumen yang sangat penting di dalam suatu negara demokrasi. Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi – kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.22 Sistem pemilihan umum sendiri , terdapat macam – macam jensinya namun pada umumnya sistem 20
Titik Triwulan Tutik,Op.Cit Halaman.332 Ibid.Hlm.334 22 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Baru,Kencana,Jakarta, 2010,Halaman. 83 21
Konsolidasi
Demokrasi
Pasca-Orde
Universitas Sumatera Utara
pemilihan umum tersebut berkisar pada dua prinsip yang pokok yaitu sistem distrik dan sistem proporsional.
Sistem pemilihan distrik adalah sistem
pemilihan dimana setiap daerah pemilihan memiliki satu perwakilan. Dalam sistem distrik wilayah negara di bagi kedalam distrik- distrik pemilihan yang memiliki jumlah yang sama dengan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Sebagai contoh, apabila terdapat 400 anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka wilayah negara tersebut akan di bagi atas 400 Distrik Pemilihan. Sementara itu, sistem pemilihan proporsional adalah sistem di mana presentasi kursi di badan perwakilan rakyat yanh dibagi pada tiap – tiap partai politik, disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu.23 Secara umum, mekanisme sistem pemilihan proporsional diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut :24 1. Menentukan alokasi jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan (provinsi) 2. Menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan parpol agar mendapat satu kursi di parlemen. Besarnya kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang diperebutkan Terdapat 2 metode utama dalam sistem proporsional ini sendiri yaitu Hare Sistem
(Single
Tranferable
Vote)
dan
List
System
(list
proporsional
representative). Dalam hare system pemilih di berikan kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik yang bersangkutan.25 Dalam sistem ini jumlah suara seorang calon yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi akan di prioritaskan dan kemudian apabila ada suara lebih akan dipindahkan 23
Titik Triwulan Tutik,Op.Cit Halaman. 339 Ibid 25 Ibid,Hlm.340 24
Universitas Sumatera Utara
kepada calon berikutnya. Sementara itu, List System atau sistem daftar adalah suatu sistem yang mana pemilih diminta untuk memilih satu diantara nama – nama daftar calon wakil rakyat yang akan dipilih melalui pemilu. Dalam pemerapannya, sistem daftar ini terdiri atas dua bentuk yaitu sistem daftar terutup dan sistem daftar terbuka. Sistem daftar tertutup yaitu sistem dimana pemilih hanya memilih partai politik saja tanpa bisa memilih calon anggota legislatifnya sementara itu sistem daftar terbuka pemilih tidak hanya bisa memilih partai politi saja namun juga calonnya. Untuk menghasilkan hasil yang berkualitas maka pemilihan umum harus diselenggarakan sesuai dengan asasnya. Di Indonesia sendiri, Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung maksudnya adalah pemilihan umum dilaksanakan dengan rakyat secara langsung memilih pemimpinnya, Umum yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara umum kepada setiap orang tanpa membedakan suku, agama , ras atau golongan, Bebas maksudnya adalah pemilihan umum dilaksanakan secara bebas artinya rakyat bebas memilih siapa yang akan dipilih tanpa ada tekanan dan paksaan, Rahasia maksudnya adalah pemilihan umum dilakukan dengan rahasia artinya bahwa pemilih dalam memberikan hak suaranya tidak diketahui oleh pihak lain, Jujur maksudnya adalah bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan jujur bahwa dalam penyeleggaraannya, penyelenggara pemilu dan setiap orang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum harus berlaku jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
dan
Adil
maksudnya
adalah
dalam
Universitas Sumatera Utara
penyelenggaraan pemilu semua yang terkait dengan pemilu baik itu pemilih ataupun peserta harus diperlakukan dengan sama oleh penyelenggara pemilu. F. Metode Penelitian Metode Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang mana penelitian dilakukan terhadap kepustakaan atau meneliti terhadap bahan pustaka yang ada. G. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah : Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan dan manfaat penulisan D. Keaslian Penulisan E. Tinjauan Kepustakaan F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan Bab II. Tinjauan Terhadap Sistem Kepartaian A. Sejarah Munculnya Partai Politik B. Klasifikasi Sistem Kepartaian C. Sistem Kepartaian di Indonesia
Universitas Sumatera Utara
Bab III. Pemilihan Umum di Indonesia A. Pemilihan Umum B. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia C. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia D. Pengaturan Mengenai Pemilihan Umum di Indonesia Bab IV. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dengan Multi Partai Pasca Reformasi A. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dengan Multi Partai pada tahun 1999 B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dengan Multi Partai pada tahun 2004 C. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dengan Multi Partai pada tahun 2009 Bab V. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan B. Saran
Universitas Sumatera Utara
