BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sampai saat ini senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminarseminar. Korupsi bukan hanya menjadi konsumsi perbincangan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah menjadi pembahasan masyarakat akar rumput. Hal ini disebabkan masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu bangsa dan negara karena korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai batas titik nadir yang sangat membahayakan pembangunan dan menghambat kemakmuran dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sebab perlakuan korupsi sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.5 Korupsi bagaikan penyakit kronis yang sulit disembuhkan. dapat dikatakan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dan terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun modus operandinya. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi
5
Eddy Yunara, 2012, Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
1
2
(IPK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparency International pada tahun 2010 kita menduduki peringkat 110 dari 178 negara dengan nilai indeks 2,8; pada tahun 2011 peringkat 100 dari 182 negara dengan indeks 3,0 dan pada tahun 2012 peringkat 118 dari 176 negara dengan nilai indeks 32. Dari 27 negara di regional Asia Pasifik, Indonesia berada diperingkat 18 tepat dibawah Timor-Leste, dan untuk di ASEAN Indonesia diatas negara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan upaya perbaikan dalam pemberantasan korupsi.6 Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana
korupsi
berkesinambungan
yang
perlu
dilakukan
peningkatan
secara
kapasitas
terus
menerus
dan
sumber
daya,
baik
kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.7 Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran tehadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga
6
Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Jakarta, 9 Desember 2013. 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 2009 Nomor 134, bagian Pertimbangan, huruf b.
3
tindak
pidana
korupsi
perlu
digolongkan
sebagai
kejahatan
yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.8 Meluasnya tindak pidana korupsi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga terjadi di pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu tindak pidana korupsi sektor pendidikan yang terungkap adalah perkara pidana Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda atas nama Muhammad Adam Darajat, ST. Bin Fahrudin, yaitu penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.4.204.250.000,- (empat milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Muhammad Adam Darajat, ST. Bin Fahrudin selaku
Pelaksana Pekerjaan yang bertindak sebagai kuasa dari PT. Arsindo Cipta Mandiri melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Nomor: 40/SPK/Disdik/Sekret/II/2011 tanggal 2 Agustus 2011 sehingga perbuatan Muhammad Adam Darajat, ST. Bin Fahrudin yang dilakukan bersama-sama dengan Rifai, S.H., Kaswiansyah, S.E., Boby Hermawan dan Faisal menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan 8
Provinsi
Kalimantan
Timur
dengan
surat
nomor:
SR-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 2001 Nomor 134, bagian Pertimbangan, huruf a.
4
759/PW.17/5/2012 tanggal 12 Desember 2012. Perkara tindak pidana korupsi tersebut ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sejak penyelidikan hingga penyidikan, sementara penuntutannya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Samarinda. Sejak penetapan tersangka pada tahap penyidikan pada tanggal 22 Juli 20129 terhadap Kaswiansyah, S.E. (Direktur PT. Arsindo Cipta Mandiri), Muhammad Adam Darajat, S.T. (Sub Kontraktor), Rifai, S.H. (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Hidayatullah, S.E., M.Si. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK)10, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menerima kedatangan warga masyarakat yang berasal dari keluarga
maupun penasehat hukum
Kaswiansyah, S.E., Muhammad Adam Darajat, S.T., Rifai, S.H. dan Hidayatullah, S.E., M.Si., serta beberapa kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Kota Samarinda. Keluarga maupun penasehat hukum Muhammad Adam Darajat, S.T. menyampaikan keberatan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terhadap penetapan Muhammad Adam Darajat, S.T. sebagai tersangka dengan alasan Muhammad Adam Darajat tidak memiliki hubungan dengan rekanan PT. Arsindo Cipta Mandiri, tidak pernah menandatangani kontrak kerja dan tidak pernah menerima subkontrak pekerjaan pengadaan perpustakaan digital dari Kaswiansyah, S.E. selaku Direktur PT. Arsindo Cipta Mandiri.11
9
Hasbi, “Kejati Kaltim Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Perpustakaan Digital”, http:// kaltim.tribunnews.com/2012/07/25/kejati-kaltim-tetapkan-3-tersangka-korupsi-perpustakaandigital, diakses tanggal 20 Desember 2013. 10 Kaltim Post, 19 Januari 2013, hlm. 25. 11 Hasil wawancara dengan Sigit Prabowo, tanggal 10 Juni 2013 di Samarinda.
5
Sementara itu dari pihak keluarga Penasihat Hukum Rifai, S.H. dan Hidayatullah, S.E., M.Si. juga meminta penjelasan mengapa hanya mereka berdua saja yang ditetapkan sebagai tersangka dari kalangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, sementara terdapat pihak lain dalam hal ini Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
yang juga turut
bertanggungjawab dan selanjutnya mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk menangani perkara pada setiap tahapannya secara profesional dan tidak tebang pilih dalam menentukan tersangka12 Pihak LSM menyampaikan kepada Kejati Kalimantan Timur bahwa seharusnya jaksa tidak hanya berhenti pada KPA, PPTK dan kontraktor saja, tetapi harus mengungkapkan keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab dalam peluncuran proyek itu, serta mendesak kejaksaan untuk tidak memplot kasus tersebut hanya kepada pejabat-pejabat tertentu, namun semua pihak yang terlibat dalam proyek ini harus diusut tuntas, agar tidak ada kesan tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi.13 Meskipun pada fakta persidangan terungkap bahwa Ketua Panitia Lelang mengaku menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari kontraktor PT.Arsindo Cipta Mandiri, namun fakta itu dinilai belum cukup bagi jaksa untuk mengembangkan kasus ini, apalagi uang tersebut sudah dikembalikan panitia lelang kepada kontraktor. Di sisi lain, jaksa juga belum mengungkap keterlibatan pihak Pengguna Anggaran dalam hal ini
12
Tanpa Nama Penulis, “Pejabat Disdik Kaltim Divonis 20 bulan”, http://lapan6.com/pejabat_disdik_kaltim_divonis_bulan_berita158.html, diakses tanggal 15 Juni 2013. 13 Ibid.
6
Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Musyahrim dalam proyek digital library. Padahal selaku Pengguna Anggaran, Musyahrim menandatangani sejumlah dokumen dan berita acara pembayaran sehingga anggaran proyek itu bisa tercairkan. Selain itu, keterlibatan bendahara pengeluaran juga belum diungkap.14 Perkara penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, masing-masing atas nama terdakwa Muhammad Adam Darajat, S.T., Rifai, S.H. dan Hidayatullah, S.E., M.Si., saat ini telah diputus oleh Pengadilan. Terdakwa Muhammad Adam Darajat, S.T. dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, atas putusan tersebut baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada
Pengadilan
Negeri
Samarinda
04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 12 Juni 2013 dan
Nomor menjatuhkan
hukuman 5 (lima) tahun penjara. Terdakwa Rifai, S.H. dan Hidayatullah, S.E., M.Si. dijatuhi hukuman masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sementara perkara atas nama tersangka Kaswiansyah, S.E. hingga saat ini berkas perkaranya belum dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan tersangka menderita sakit dan masih dalam perawatan dokter, bahkan hingga saat ini pun masih
14
Ibid.
7
belum ada pengembangan perkara penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 meskipun dari fakta selama persidangan perkara terungkap fakta keterlibatan dari Pengguna Anggaran, Panitia Lelang, dan Panitia Pemeriksa Barang. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Risal Nurul Fitri, S.H. pada hari Senin, 17 September 2012 menyampaikan bahwa proses penyidikan kasus ini masih terus berlanjut dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka baru lagi, tergantung pada hasil penyidikan.15 Dalam penyidikan kasus ini dimungkinkan masih ada tersangka baru selain tiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya namun perlu digarisbawahi hal itu tergantung pada hasil penyidikan.16 Fenomena tersebut di atas menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam karena terdapat problematik hukum yaitu bagaimana pola penyimpangan dan penegakan hukum khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka menarik sekali untuk diteliti bagaimana pola penyimpangan dan penegakan hukum terhadap tindak
15
Tanpa Nama Penulis, “Tiga Tersangka Kasus Korupsi Perpustakaan Digital Dipenjarakan”, http://duniaperpustakaan.com/blog/2012/09/18/tiga-tersangka-kasus-korupsiperpustakaan-digital-dipenjarakan/, diakses tanggal 15 Juni 2013. 16 Hasbi, “ Dugaan Korupsi Perpustakaan Digital Rp 4,2 M Kejati Kaltim Bakal Periksa Kadiknas, http://kaltim.tribunnews.com/2012/07/27/kejati-kaltim-bakal-periksa-kadiknas-kaltim, diakses tanggal 20 Desember 2013.
8
pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah
pola
penyimpangan
dalam
pekerjaan
Pengadaan
Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011? 2. Bagaimanakah penegakan hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan belum ada penelitian yang menyangkut atau membahas permasalahan mengenai pola penyimpangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, pada tahap penyidikan dan penuntutan (Studi Kasus Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda).
9
Sebagai bahan pembanding, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan trindak pidana korupsi sebagai berikut : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Baryanto di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah
Mada,
Yogyakarta
dengan
judul
Rekayasa
Pengumpulan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (studi kasus Putusan Nomor: 179/Pid.B/2009/PN.WT.17 Penelitian difokuskan pada rekayasa pengumpulan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan travo PDAM Kulon Progo dengan terdakwa Susilawati, S.IP. selaku Ketua Panitia Pengadaan. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai bagaimana rekayasa pengumpulan pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi praktek rekayasa pengumpulkan barang bukti tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : a. Rekayasa pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi telah terjadi pada penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kulonprogo yaitu dalam perkara atas nama terdakwa Susilawati, S.IP., dalam Putusan Nomor: 179/Pid.B/2009/PN.WT. Pelaku merekayasa pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi dengan modus mengada-adakan yang sebenarnya tidak pernah ada dan menjadi seolah-olah ada. Barang bukti yang direkayasa adalah kerugian negara yang disetorkan oleh atasan terdakwa
17
kepada
Kejaksaan
Negeri
Wates
kemudian
pelaku
Baryanto, 2011, “Pengumpulan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10
menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang tersebut sebagai barang bukti. b. Faktor-faktor perilaku rekayasa barang bukti Tindak Pidana Korupsi antara lain : -
Faktor pemahaman penyidik yang keliru mengenai keuangan negara dengan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara);
-
Faktor pemahaman landasan filosofis yang keliru terhadap target penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung RI.
2. Penulisan hukum dan hasil penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Bobby Rahman Manalu tahun 2007 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Delik Korupsi”18 dengan perumusan masalah “Bagaimanakah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku delik korupsi?”.
Hasil penelitiannya adalah, konstruksi hukum
untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku delik korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan menggunakan ajaran identifikasi dan agresi, oleh karenanya sebelum meminta pertanggungjawaban korporasi harus diperhatikan apakah perbuatan manusia pelaku fisik diatributkan sebagai perbuatan korporasi, karena jika tidak maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mencermati hasil penelitian Baryanto mengenai rekayasa pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kulonprogo dalam perkara 18
Bobby Rahman Manalu, 2007, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Delik Korupsi”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
atas
nama
terdakwa
Susilawati,
S.IP.
dalam
Putusan
Nomor:
179/Pid.B/2009/PN.WT dan hasil penelitian Bobby Rahman Manalu mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku delik korupsi tersebut di atas, maka tidak ada kesamaan permasalahan maupun pembahasannya dengan penelitian dalam tesis ini. Tesis ini meneliti pola penyimpangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 dengan menganalisis Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda.
D. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis Memberikan kontribusi bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya pengetahuan berkenaan dengan pola penyimpangan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 dan penegakan hukumnya.
2.
Manfaat Praktis Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam pekerjaan Pengadaan
12
Barang/Jasa Pemerintah berupa Pengadaan Perpustakaan Digital (Digital Library).
E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui pola penyimpangan dalam pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011. 2. Mengetahui penegakan hukum tahap penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda.
