BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang terbatas, padahal kebutuhan akan tanah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara terus meningkat, maka untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat ini maka dibuatlah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan tanah. Atas keterbatasan tersebut, maka semakin banyak manusia menginginkan dan memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya. Setelah manusia dapat memperolehnya, maka akan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya, hingga semakin banyaknya manusia, maka semakin sulit ditemukannya tanah kosong. Tanah kosong ini maksudnya adalah tanah yang bebas dari kemanfaatan, bebas dari bangunan dan bebas dari kepemilikan orang lain, akan tetapi banyak di jumpai tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dikarenakan banyaknya kebutuhan untuk mendapatkan tanah dalam ruang tertentu. Inilah yang memunculkan “konflik kebutuhan akan tanah”1 Pemegang hak atas tanah membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah yang dipegangnya.Alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah adalah dengan sertifikat.Di dalam sertifikat tercantum data fisik dan
1
John Salindeho,1994., Manusia,Tanah,Hak dan Hukum., Sinar Grafika, Jakarta, hlm 37
1
2
data yuridis mengenai hak atas tanah terkait. Data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat harus sama dengan data dan surat ukur pada buku tanah tersebut, hal ini berkaitan kepastian hukum sertifikat sebagai alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Kecocokan data fisik dan data yuridisnya ini merupakansalinan data yang tercantum pada surat ukur dan buku tanah, yang dapat dilihat dan terbuka bagi umum (openbaarheid)2 Telah kita ketahui, tanah-tanah yang akan dimiliki seseorang ataupun badan hukum dan juga tanah yang tetap dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh instansiinstansi, juga tanah dalam batas-batas negara dengan negara lain, banyak terjadi sengketa pada tanah-tanah yang dikuasai pemerintah pusat maupun daerah-daerah otonom maupun lembaga ataupun perusahaan-perusahaan pemerintah pusat maupun daerah pemerintahan.Akan tetapi banyak yang belum melakukan pendaftaran pertanahan, sehingga sebetulnya belum boleh menerbitkan sertifikat suatu hak yang dimungkinkan karena pelimpahan kekuasaan dari pemerintah. Sertifikat diterbitkan dengan maksud pemegang hak atas tanah dapat membuktikan haknya dengan kuat karena dalam sertifikat dijelaSurat Keputusanan data yuridis dan data fisik, namun apabila masih terdapat kekaburan serta ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan. yang tercatat dan atau yang masih adanya catatan dalam pembukuannya, maka pada dasarnya sertifikat 2
Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Cetakan Pertama, Arkola, Surabaya, hlm. 111
3
tersebut belum dapat diterbitkan, namun bila catatan tersebut tidak di sengketakan, menurut Pasal 19 (3) Undang-Undang Pokok Agraria bila hanya merupakan kekurangan lengkap mengenai data fisik bidang tanah yang merupakan hasil pemetaan sementara, maka sertifikat dapat diterbitkan.3 Sertifikat yang kita pegang hanyalah salinan saja, namun data yang sebenarnya terdapat pada Kantor Pertanahan. Bila sertifikat hilangsehingga menimbulkan sengketa, seperti sengketa antara pihak PT Kawasan Berikat Nusantara yang telah mengurus sertifikat hilang dan terbit sertifikat pengganti kemudian pihak yang mengaku Sudirdjo dan Hadiono merasa bahwa mereka memiliki asli sertifikatnya, menganggap sertifikat pengganti yang telah diterbitkan tidak syah, maka oleh karena hal tersebut di atas, penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai Kekuatan Hukum Pada Sertifikat Pengganti (Studi Kasus Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Surat Keputusan : 204/HM/BPN.31-BTL/2010) B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi latar belakang sertifikat yang pertama kali ( Sertifikat Hak
3
Hermayulis, Aspek-Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 10, 2000.
4
Milik Nomor 830 / Segara Makmur Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 / Segara Makmur ) menjadi Sertifikat Pengganti Nomor 618 dan Sertifikat Pengganti Nomor 617? 2. Bagaimana kekuatan hukum pada sertifikat pengganti berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Surat Keputusan : 204/HM/BPN.31-BTL/2010? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap kepustakaan di Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penulisan Kekuatan Hukum Sertifikat Pengganti (Studi Kasus Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Surat Keputusan : 204/HM/BPN.31-BTL/2010) 1) Tesis Penelitian Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dengan Judul “ Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan
(Studi
Kasus
:
Putusan
Mahkamah
Agung
No.
1056K/PDT/1999)”, yang disusun oleh Deasy Widya Sari, 2011. Penelitian tersebut
mengkaji
mengenai
pertimbangan
hakim
memutus
perkara
pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1056K/PDT/1999 serta mengenai bagaimana prosedur pembatalan sertifikat hak atas tanah yang telah dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan
5
Mahkamah Agung No. 1056K/PDT/1999, selain itu juga dikaji tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terkait sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1056K/PDT/1999. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat yang dibatalkan karena adanya cacat hukum administratif karena unsur kelalaian para pihak atau kelalaian saat proses sertifikasi di BPN dan karena perintah dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan telah melalui serangkaian proses pembuktian. Dari penelitian di atas, terdapat persamaan mengenai pembatalan sertifikat karena cacat hukum administratif, tetapi penulis lebih menekankan pada pembatalan sertifikat pengganti. Pada penelitian tersebut perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa penulis lebih menekankan pada pembatalan sertifikat pengganti yang dilakukan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Pembatalan sertifikat jenis ini jarang terjadi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan pembatalan sertifikat yang dilakukan pada penelitian di atas merupakan pembatalan sertifikat pada umumnya . 2) Penelitian Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dengan judul „Upaya Kantor Pertanahan Dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda di Kabupaten Kubu Raya Pontianak‟, yang disusun oleh saudari Henny, tahun 2011. Penelitian tersebut mengkaji mengenai apa yang menjadi penyebab
6
terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Kubu Raya Pontianak serta pembahasan mengenai upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam menanggulangi timbulnya sertifikat ganda di Kabupaten Kubu Raya Pontianak. Dari hari penelitian tersebut dapat dimpulkan bahwa upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam menangani sengketa sertifikat ganda adalah dengan membangun database yang baik di Kantor Pertanahan tersebut. Selain itu juga melakukan pendataan ulang terhadap bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya guna pembuatan peta digital. Perbedaan pada penelitian ini lebih menitikberatk pada sengketa sertifikat ganda, sedangkan yang dilakukan peneliti pada kekuatan hukum pembatalan sertifikat pengganti. Mengenai penelitian yang telah ada sebelumnya, memang terdapat sub-sub bagian yang hampir sama mengenai tinjauan sertifikasi dan pelaksanaannya, namun perbedaannya penulis lebih menitikberatkan tinjauan pembahasan mengenai kajian kekuatan pembuktian pada sertifikat pengganti serta pembatalan sertifikat pengganti karena cacat administrasi tanpa adanya perintah dari putusan pengadilan, pembatalan jenis ini merupakan pembatalan sertifikat yang jarang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
7
D. Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Kekuatan Hukum Pada Sertifikat Pengganti Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Surat Keputusan : 204/HM/BPN.31-BTL/2010, adapun tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai
berikut: a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apa yang menjadi apa yang menjadi latar belakang sertifikat yang pertama kali ( Sertifikat Hak Milik Nomor 830 / Segara Makmur dan Sertifikat Hak Milik Nomor
831 / Segara Makmur ) menjadi
Sertifikat Pengganti Nomor 618 dan Sertifikat Pengganti Nomor 617 b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kekuatan hukum pada sertifikat pengganti berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Nomor
Surat
Keputusan
:
204/HM/BPN.31-BTL/2010? E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan hukum baik secara ilmiah maupun secara praktis, dengan manfaat antara lain : 1. Manfaat Teoritis
8
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis akan dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan mengenai kekuatan pembuktian sertifikat pengganti 2. Manfaat Praktis Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, bagi praktisi hukum khususnya Notaris, maupun Pemerintah Daerah/Kota, serta instansi Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menyelesaikan konflik pertanahan.
