BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk umat-Nya. Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan hutan. Fungsi Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) diusahakan tidak hanya untuk kegiatan eksploitasi, tetapi mencakup seluruh aspek pengelolaan hutan seperti perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan serta pengamanan untuk jangka panjang. Dalam eksploitasi hasil hutan, transportasi merupakan hal yang penting dalam pemindahan hasil hutan. Transportasi memiliki beberapa komponen agar dapat berjalan dengan baik. Jalan merupakan salah satu komponen dalam transportasi yang dapat menghubungkan satu tempat ketempat lain. Jaringan jalan memiliki keuntungan dalam pengelolaan, yaitu kemudahan dalam menjangkau potensi hutan, meningkatkan pengembangan wilayah
1
daerah serta meminimalkan terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Menurut Dietz et al (1984) dalam Supriyatna (2012), Pembukaan wilayah hutan dalam kegiatan kehutanan adalah semua aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk pengelolaan hutan dan transportasi hasil hutan keluar dari areal hutan, yang disertai pula usaha-usaha untuk mengurangi atau menghindari kerusakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi utama pembukaan wilayah adalah sebagai sarana untuk kegiatan pengelolaan hutan sehingga dimungkinkan pemanfaatan hutan yang ada, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pembukaan wilayah hutan (PWH) dapat dikatakan pula sebagai prasyarat dalam kegiatan pengelolaan hutan. PWH tidak hanya berfungsi untuk kegiatan pemungutan hasil saja, akan tetapi mencakup seluruh kegiatan pengelolaan hutan: perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan,pemeriksaan dan pengawasan serta kegiatan penelitian. Hutan alam maupun hutan tanaman tidak akan dapat dikelola secara lestari, bila persyaratan pembukaan wilayah hutan (PWH) yang memadai belum dipenuhi. Hal ini mengingat PWH merupakan persyaratan utama bagi kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan hutan, dan PWH bertugas menciptakan fungsi sosial dan ekonomi dari hutan.jadi, PWH merupakan suatu bagian yang penting dalam pengelolaan hutan lestari. Kelestarian hutan akan tercapai bila dalam pengelolaan hutan alam maupun hutan buatan (hutan tanaman industri/HTI) 2
dapat dilakukan usaha yang intensif terhadap kegiatan penataan hutan, pemanenan hasil hutan dan pembinaan hutan (yang meliputi penanaman, pemeliharaan, penjarangan, dan perlindungan hutan) serta pemasaran hasil hutan. Agar usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka sarana dan prasarana yang tersedia dapat menjamin kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) mempunyai peranan yang penting dalam menentukan tingkat efisiensi pemungutan bahan baku industri pengolaham kayu. Tanpa PWH, kayu dari hutan tidak dapat dikeluarkan untuk dimanfaatkan. Beberapa peran negatif yang dilihat di lapangan adalah mengurangi areal produktif karena digunakan untuk jalan, terjadinya limbah kayu karena pohon-pohon dijalur jalan dan di kedua sisi jalan harus ditebang habis, dan menimbulkan gangguan lingkungan berupa erosi tanah yang umumnya serius. Dalam pembukaan wilayah hutan, salah satu hal yang penting adalah perhitungan tingkat pembukaan wilayah hutan yang disebut E% (Erschliessungsprozent) yang merupakan perbandingan antara luas areal yang telah terbuka oleh adanya jalan angkutan dengan luas seluruh luas areal yang dinyatakan dalam % (persen). Dengan ditemukannya nilai E%, maka dapat dilihat seberapa jauh tingkat pembukaan wilayah hutan tersebut (Elias, 2008).
3
1.2.
Rumusan Masalah Perhitungan persen pembukaan wilayah hutan merupakann salah satu kegiatan evaluasi yang penting agar mengetahui efektifitas dari seluruh kegiatan pengelolaan hutan. Pembukaan wilayah hutan merupakan penunjang utama terciptanya kegiatan pengelolaan hutan. Pembangunan prasarana pembukaan wilayah hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti erosi, sedimentasi, dan gangguan terhadap satwa liar. Perencanaan dan pembuatan jalan harus dilakukan sebaik mungkin agar kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Sehingga perlu dilakukan analisis jaringan jalan yang telah direncanakan untuk mengetahui efektifitas maupun kesanggupan jalan yang sudah ada dan mampu mendukung seluruh kegiatan pengelolaan hutan. Analisis jaringan jalan yang dilakukan yaitu dengan cara menghitung presentase pembukaan wilayah hutan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Berapa predikat jaringan jalan hutan di RPH Ngliron, BKPH Ngliron, BH Ngliron, KPH Randublatung berdasarkan E%”.
4
1.3.
Tujuan Penelitian 1. Mengetahui karakteristik jaringan jalan hutan di RPH Ngliron, BKPH Ngliron, BH Ngliron, KPH Randublatung. 2. Menghitung persen pembukaan wilayah hutan di RPH Ngliron, BKPH Ngliron, BH Ngliron, KPH Randublatung.
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat dari penulisan ini adalah : 1. Menambah khazanah ilmu mengenai pembukaan wilayah hutan dan parameter penilai
pembukaan wilayah hutan berdasarkan E%. Hasil
penelitian diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan PWH di RPH Ngliron, BKPH Ngliron, BH Ngliron, KPH Randublatung. 2. Membantu mengurangi dampak negatif pembukaan wilayah hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan di RPH Ngliron, BKPH Ngliron,
BH
Ngliron,
KPH
Randublatung
agar
tetap
terjaga
kelestariannya. 3. Sumber rujukan dalam melakukan penelitian baru maupun sebagai langkah berkelanjutan untuk mengembangkan penemuan berikutnya.
5
