BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perlindungan atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua hal yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat dunia, khususnya di dalam hukum internasional modern.1 Isu lingkungan hidup merupakan isu global yang berdampingan dengan HAM. Dalam konteks kekinian, tidak dapat disangkal bahwa HAM dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan.2 Meski begitu, hubungan antara HAM dengan lingkungan hidup serta perlindungan atasnya dalam konteks hukum memang tidaklah sederhana.3 Saat ini, di level HAM internasional, belum ada kesepahaman yang jelas mengenai hubungan HAM dengan hak atas lingkungan hidup. Apakah hak atas lingkungan hidup (enviromental rights) dapat dipersamakan dengan HAM (human rights) atau apakah hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari konsep besar HAM.4 Instrumen pokok HAM internasional terkemuka seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR) tidak memuat mengenai suatu hak atas lingkungan hidup dalam muatannya. Hal ini
1
Puneet Pathak, “Human Rights Approach To Environmental Protection”, OIDA International Journal of Sustainable Development 07:01 (2014), diakses dari http://www.ssrn.com/link/OIDAIntl-Journal-Sustainable-Dev.html, pada tanggal 3 November 2015 pukul 20.56 WIB 2 OHCHR, Analytical Study on The Relationship between Human Rights and the Environment, 16 Desember 2011, UNHRC A/HRC/19/34 . 3 Alan Boyle, “Human Rights and the Environment: Where Next?”, The European Journal of International Law, Volume 23 no. 3 (2012), hlm 616 4 Alan Boyle, “Human Rights and International Environmental Law: Some Current Problems”, diakses dari http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/WorkingGroups/0803-HumanRights.pdf, pada tanggal 29 September 2015 pukul 13.19 WIB
2
dikarenakan muatannya dirumuskan jauh sebelum adanya kesadaran dunia sepenuhnya atas isu lingkungan, dalam ketentuannya tidak ada ketentuan yang merujuk isu lingkungan secara langsung (eksplisit). Namun seiring dengan perkembangan zaman, isu lingkungan menjadi sorotan masyarakat dunia yang kemudian memiliki pengaruh kuat terhadap hukum internasional.5 Sejak diselenggarakannya United Nations Conference on the Human Environment (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Manusia) di Stockholm, Swedia 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm dan United Nations Conference on Environment and Development (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan) di Rio de Janeiro, Brazil, 1992 yang menghasilkan Deklarasi Rio, negara-negara di dunia memahami bahwa isu lingkungan merupakan isu global. Di mana telah terjadi kerusakan lingkungan secara masif serta menipisnya sumber daya lingkungan yang menimbulkan dampak luas dan serius bagi dunia secara menyeluruh. Kedua konferensi tersebut merupakan tonggak awal dalam pengembangan hukum lingkungan internasional, sekaligus menjelaskan hubungan antara penghormatan terhadap HAM dengan perlindungan atas lingkungan. Hal-hal yang dihasilkan dalam kedua konferensi tersebut kemudian mengilhami perlunya menjamin keberlanjutan lingkungan hidup melalui perlindungan atas lingkungan, serta menjadi jalan masuk hak atas lingkungan hidup (the right to
5
Council of Europe, Manual on Human Rights and The Environment: 2nd Edition, (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2011), hlm. 11
3
environment atau environmental rights) dan hak atas pembangunan (the right to development) ke dalam konsep HAM. Terlepas dari perdebatan hubungan hak atas lingkungan hidup dengan HAM, faktanya sejauh ini konvensi tentang HAM bertendensi meng-„hijau‟kan muatan mereka. Banyak dari muatan konvensi-konvensi HAM tersebut yang kemudian memiliki atau dianggap memiliki dimensi lingkungan. Muatannya mengakui secara terbuka bahwa hak asasi memiliki hubungan dengan lingkungan. Konvensi HAM internasional
yang berdimensi
lingkungan di antaranya adalah ICCPR dan ICESCR. Sementara untuk konvensi HAM regional yang berdimensi lingkungan yaitu AmCHR, AfCHPR, dan The European Convention on Human Rights (ECHR).6 ECHR yang bernama resmi Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms diadopsi oleh anggota-anggota Dewan Eropa (Council of Europe) pada tahun 1950. ECHR merupakan salah satu konvensi HAM regional yang menjadi pioner dalam melakukan upaya menjamin hak atas lingkungan hidup. Muatan dalam ECHR memang tidak memuat secara langsung hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atau ketentuan spesifik lain terkait lingkungan hidup seperti beberapa konvensi HAM regional lain, contohnya AfCHPR.7 Meskipun begitu, hal ini tidak membatasi kontribusi ECHR dalam memberikan perlindungan terhadap
6
Alan Boyle, “Human Rights and the Environment: Where Next?”, The European Journal of International Law, Volume 23 no. 3 (2012), hlm 614 7 Utamanya dapat dilihat dalam pasal 24 AfCHPR yang secara tegas menyebutkan “All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development.”
4
lingkungan hidup dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejak Deklarasi Stockholm yang memperjelas hubungan antara HAM dengan lingkungan hidup, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan upaya untuk melindunginya di Eropa berubah meningkat secara signifikan. Perubahan ini kemudian memiliki pengaruh terhadap ECHR dan penegakan hak-hak asasi yang termuat dalam konvensi tersebut.8 Di mana kemudian perlindungan atas lingkungan hidup dikaitkan hak-hak asasi yang termuat dalam ECHR untuk dapat dilakukan penegakan. Hal inilah yang diimplementasikan di dalam Pengadilan HAM Eropa (ECtHR), yaitu pengadilan supranasional untuk mengadili pelanggaranpelanggaran terhadap ECHR. ECtHR memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus terkait dengan lingkungan atas dasar suatu interpretasi bahwa pelaksanaan hak tertentu dalam ECHR dapat terganggu atau dilanggar oleh adanya kerusakan lingkungan dan atau akibat dari suatu dampak lingkungan. Dalam rentang tahun 1980 hingga 2015, setidaknya ada lebih dari 100 kasus terkait lingkungan yang sudah masuk ke meja ECtHR.9
8
Salome Yiallourou, “The Protection of the Environment and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom (ECHR)”, (Mei 2011), diakses dari https://www.academia.edu/7975896/The_Protection_of_the_Environment_and_the_European_Co nvention_on_Human_Rights_and_Fundamental_Freedoms_ECHR_, pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 00.28 WIB 9 Morgane Dussud, “Towards The Emergence of Environmental Human Rights?: A Discussion of The Relevance of The Right to Safe and Healthy Environment”, Disertasi, Master in Human Rights Practice University of Gothenburg, University of Roehampton, University of Tromso, 2013, hlm. 34.
5
Lebih lanjut, ECtHR telah mengidentifikasi hak-hak apa saja dalam ECHR yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.10 Di antaranya adalah hak untuk hidup (pasal 2), hak penghormatan terhadap kehidupan privat dan kehidupan berkeluarga beserta kediaman (pasal 8), hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan hak mendapatkan akses ke pengadilan (pasal 6), hak untuk dapat berperan serta dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan gagasan (pasal 10), hak untuk mendapatkan sarana / upaya hukum (pasal 13), dan hak untuk menikmati kepemilikan pribadi secara damai (protokol 1 dalam pasal 1).11 Berdasar pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ECHR merupakan suatu instrumen HAM regional yang melakukan penjaminan terhadap hak atas lingkungan hidup, meskipun dalam lingkup yang terbatas. Penjaminan hak atas lingkungan hidup terbatas pada tujuan memberikan penjaminan terhadap hak-hak asasi yang termuat dalam konvensi tersebut. Jika Deklarasi Stockholm hanya berfungsi sebagai pendorong dalam pengembangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pengaturan level HAM internasional dan regional, dampak yang lebih konkret telah dirasakan di pengaturan level nasional.12 Pasca 1972, perlindungan atau penjaminan terhadap hak atas lingkungan telah mendapatkan perhatian dari berbagai negara di dunia. Sebagian bahkan telah jelas menyatakan dalam 10
Council of Europe, Op. Cit., hlm 8-9 Ibid. 12 Alan Boyle, “Human Rights and the Environment: A Reassessment”, UNEP (UN Environment Programme) High Level Experts Meeting on the New Future of Human Rights and Environment: Moving the Global Agenda Forward, Meeting Document, (2008), hlm 7., diakses dari http://www.unep.org/environmentalgovernance/Events/HumanRightsandEnvironment/tabid/2046/l anguage/enUS/Default.aspx, pada tanggal 9 November 2015 pukul 18.26 WIB 11
6
konstitusinya bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan satu bagian dengan HAM yang dijamin pelaksanaannya. Tercatat terdapat lebih dari 130 konstitusi negara di dunia yang menjamin berbagai bentuk dari hak atas lingkungan,13 termasuk di antaranya adalah konstitusi Indonesia (UUDNRI 1945). UUDNRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi yang menjadi sumber hukum formil maupun materiil di Indonesia. Dalam UUDNRI 1945 pasca amandemen, lahir suatu gagasan tentang pentingnya lingkungan hidup (ecocracy) yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dasar konstitusional tersebut jelas mewajibkan negara memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat yang kemudian perlu dituangkan dalam aturan konkret yang kompleks dan berorientasi jauh ke depan.14 Dalam rangka penjaminan hak konstitusional tersebut, sejauh ini setidaknya terdapat tiga produk hukum Indonesia yang khusus mengatur terkait hak-hak dalam hubungannya dengan lingkungan. Produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), Undang-Undang
13
OHCHR dan UNEP, Human Rights and the Environment Rio+20: Joint Report OHCHR and UNEP, (Nairobi: UNON Publishin Services Section, 2012), hlm. 19 14 Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitutional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”, Al-Daulah, Volume 2, 2 (Desember, 2013), hlm. 144
7
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan yang paling baru sekaligus paling komprehensif dalam pengaturannya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam dua aturan terakhir (UUPLH dan UUPPLH) telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pemulihan atas kerusakan lingkungan dan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di banding UULH. Dalam UUPPLH telah mengakui adanya sembilan hak, yang meliputi hak substantif dan hak prosedural. Pengakuan hak atas lingkungan hidup ini utamanya adalah yang termuat dalam pasal 65 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Termuatnya perumusan hakhak yang lebih banyak tersebut selanjutnya diharapkan dapat lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, sekaligus menjamin hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Akan tetapi meskipun permasalahan hak-hak atas lingkungan yang melekat pada setiap manusia telah diangkat dan diformulasikan ke dalam bentuk perundang-undangan, hal tersebut ternyata dinilai masih belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pada umumnya, baik karena ketidakjelasan rumusannya maupun dalam tataran pelaksanaannya.15
15
Ibid., hlm. 145
8
Baik sistem hukum lingkungan Indonesia maupun ECHR, keduanya memiliki kewajiban serta upaya-upaya dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Melihat keserupaan ini, Penulis tertarik untuk membandingkan keduanya. Utamanya dari segi normatif dan hal-hal konkret upaya yang menjamin hak atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Penulis tertarik melaksanakan penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN UPAYA MENJAMIN HAK ATAS LINGKUNGAN KOMPARASI
HIDUP HUKUM
YANG
BAIK
LINGKUNGAN
DAN
SEHAT
INDONESIA
(STUDI DENGAN
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mendapatkan solusi dari permasalahanpermasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum lingkungan Indonesia menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? 2. Bagaimana ECHR menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? 3. Bagaimana perbandingan antara hukum lingkungan Indonesia dengan ECHR dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?
9
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui upaya menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilaksanakan berdasarkan hukum lingkungan Indonesia. 2. Untuk mengetahui upaya menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilaksanakan berdasarkan ECHR. 3. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum lingkungan Indonesia dengan ECHR dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. D. Manfaat Penelitian Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 1. Hasil penulisan diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum. Utamanya di bidang hukum lingkungan dalam kaitannya dengan memberikan upaya-upaya penjaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu dapat berguna sebagai dokumentasi dalam upaya penegakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia maupun di Eropa (ECtHR). 2. Bahwa hasil penulisan kelak diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan (input) bagi para pengambil kebijakan (policy), yaitu kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodasi penegakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
10
3. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Penulis lanjutan serta dapat menjadi sebuah pedoman dalam pembelajaran hukum lingkungan dengan kaitannya dengan HAM. Penulis juga berharap supaya tulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong animo masyarakat untuk melindungi lingkungan dan memahami pentingnya perlindungan atas lingkungan hidup. E. Keaslian Penelitian Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Upaya Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Studi Komparasi Hukum Lingkungan Indonesia dengan European Convention on Human Rights)” ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji sistem yang berlaku di hukum lingkungan Indonesia dan ECHR dalam kaitannya untuk menjamin hak atas lingkungan hidup. Hasil dari kajian tersebut kemudian Penulis bandingkan sebagai masukan untuk perbaikan pengaturan atau pengambilan kebijakan yang mengakomodasi penjaminan terhadap hak atas lingkungan hidup. Adapun penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini secara umum
adalah
segala
penelitian-penelitian
yang
membahas
tentang
permasalahan hak asasi atas lingkungan hidup. Termasuk juga penelitian yang membahas bagaimana hukum mengakomodasi penegakan HAM, khususnya hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari hasil riset kepustakaan Penulis, ditemukan penelitian yang memiliki pokok bahasan yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya adalah:
11
1. Penulisan
Hukum
Muhammad
Alfie
Syahrin,
“Kebijakan
Privatisasi Air dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia: Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Komparasi Penerapan Privatisasi Air di Beberapa Negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin)16 Penelitian tersebut secara umum membahas mengenai aspek substansi penerapan kebijakan privatisasi sumber daya air dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air dan implikasinya terhadap hak asasi manusia atas air. Lebih lanjut penelitian ini juga membahas mengenai kedudukan hak atas air sebagai hak asasi manusia serta menguraikan data tentang penerapan privatisasi air di beberapa negara sebagai bahan perbandingan. Perbedaan yang jelas antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian, Penulis berfokus pada hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia serta bagaimana jaminan pelaksanaannya.
16
Lihat Muhammad Alfie Syahrin, 2009, Kebijakan Privatisasi Air dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia: Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Komparasi Penerapan Privatisasi Air di Beberapa Negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin), Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
2. Penulisan Hukum Margaretha Quina, “Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional dalam Hukum Internasional”17 Penulisan hukum tersebut membahas mengenai pengakuan hak asasi manusia terhadap lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional. Namun, hal yang menjadi fokus penelitian di dalamnya adalah terkait tanggungjawab yang dibebankan terhadap perusahaan transnasional terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dalam hukum internasional serta tanggungjawab perusahaan transnasional terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, di mana di dalamnya membahas mengenai hubungan antara hak atas lingkungan hidup dengan HAM. Tetapi terdapat perbedaan mendasar, yakni hal yang dibahas oleh Penulis adalah bagaimana hukum di Indonesia serta ECHR mengakomodasi hak atas lingkungan hidup dan upaya-upaya konkret dalam rangka menjamin hak tersebut.
17
Lihat Margaretha Quina, 2012, Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
13
3. Artikel Ilmiah Iskandar, “Konsepsi dan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)”18 Dalam artikel ilmiah tersebut di bahas mengenai konsepsi hak asasi manusia atas lingkungan hidup dan bagaimana kemudian hak tersebut di akomodasi ke dalam hukum positif di Indonesia. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian Penulis dengan artikel ilmiah tersebut. Di dalam penelitian Penulis, Penulis tidak hanya membahas mengenai HAM dan hak atas lingkungan hidup dalam hukum Indonesia, namun juga kemudian mengkaji bagaimana hukum Indonesia memberikan jaminan terhadap pelaksanaan hak atas lingkungan hidup. Disamping itu, Penulis juga membandingkannya dengan konvensi HAM regional Eropa tentang HAM yaitu ECHR. Hal yang Penulis kaji dari ECHR adalah bagaimana ECHR berperan dalam memberikan jaminan hak atas lingkungan hidup. Setelah membandingkan dari pemaparan penelitian-penelitian tekait, Penulis menyimpulkan bahwa penulisan hukum tentang “Tinjauan Upaya Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Studi Komparasi Hukum Lingkungan Indonesia dengan European Convention on Human Rights)” belum pernah dilakukan.
18
Lihat Iskandar, 2011, Konsepsi dan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
