Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Isu-isu lingkungan hidup yang semakin menguat dewasa ini, termasuk pada era
global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif
terhadap paradigma pembangunan (developmentalism). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, ditengarai karena (antara lain) perencanaan pembangunan yang bias antara pertumbuhan ekonomi dengan ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran sungai, laut dan udara, datang silih berganti. Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan, seperti tercantum dalam RPJP dan RPJM Nasional. Lebih dari itu, selain Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang
tentang Lingkungan Hidup,
Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Otonomi Daerah telah menegaskan arti pentingnya lingkungan hidup. Secara filosofis maupun fenomena riel, pendekatan konsep keruangan sangat identik dengan fenomena lingkungan hidup yang dinamis dan sistemik. Fenomena ini menjadi dasar argumentasi perhatian pada lingkungan hidup dalam konstelasi
pelaksanaan
pembangunan
nasional
dan
daerah
melalui
implementasi UU Penataan Ruang. Oleh karena itu, setiap proses I-1
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sampai dengan pelaksanaannya (yang memerlukan alokasi kegiatan di suatu lokasi atau kawasan tertentu) akan senantiasa mengandung kepentingan pelestarian lingkungan
hidup.
Dalam
konteks
mekanisme
implementasi
strategi
pembangunan, perhatian pada lingkungan hidup ini seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana Dengan demikian maka pembangunan daerah melalui permberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, memberikan ruang/kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur, merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan lingkungan hidup. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Secara
umum
pertanggungjawaban
Renstra akhir
merupakan
tahun
anggaran
tolok atas
ukur
penilaian
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah,
I-2
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
Renstra menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Memperhatikan
dan
mencermati
semakin
kompleksnya
potensi
permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang
maka
penyusunan rencana strategis merupakan hal penting bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik dalam kerangka menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Barru lima tahun ke depan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru menyusun dokumen Renstra Tahun 2010 – 2015.
1.2. Dasar Hukum Dalam penyusunan RENSTRA SKPD ini, sejumlah Peraturan Perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1995, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
I-3
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 11. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 – 2015 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru
Rencana
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana strategik adalah suatu seni memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Maksud disusunnya Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi
Kantor Lingkungan Hidup sendiri maupun lebih jauh dalam
mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barru. Sedangkan tujuan umum penyusunan Renstra Kantor Lingkungan Hidup tahun 2009 –2015 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD maupun APBN Adapun tujuan secara khusus penyusunan Renstra ini, adalah : a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barru dalam menyusun dan menetapkan prioritas
I-4
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
program dan kegiatan tahunan yang direncanakan secara terpadu, terarah dan terukur, begitupula sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten Barru, APBD Propinsi, dan APBN serta sumber pembiayaan lainnnya. b. Menyediakan satu tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan Kantor Lingkungan Hidup c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum lingkungan hidup saat ini ini, yang menjadi kewenangan Kantor Lingkungan Hidup, sekaligus memberikan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barru. d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur, khususnya aparatur yang bertugas pada Kantor Lingkungan Hidup, dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Rencana strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mulai dari latar belakang,maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistimatika penulisan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN , diuraikan tentang tugas dan fungsi, sumber daya serta capaian kinerja kantor lingkungan hidup. BAB III. ISU STRATEGIS pada bab ini dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup. BAB IV VISI DAN MISI mengungkapkan secara singkat mengenai visi dan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. BAB V. INDIKATOR KINERJA. pada bab ini secara singkat menjelaskan indikator kinerja Kantor Lingkungan Hidup yang telah dicapai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015. BAB VI . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN membahas perencanaan program dan kegiatan kantor lingkungan hidup lengkap dengan indikator
I-5
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
kinerja serta pendanaan indikatif sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2009-2015. BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN menjelaskan aspek kesinambungan program dan kegiatan kantor lingkungan pada masa transisi (tahun 2016).
I-6
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
1.5. Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah Kedudukan Perencanaan
Strategis
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kota
Barru
merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Peranan Rencana Strategis Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru bersama Renstra SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru. Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Barru mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas Kantor Lingkungan Hidup.
I-7
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Bagian ini menjelaskan beberapa jenis dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut RKP, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renja SKPD. Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD dapat dilihat pada dua aspek yaitu keterkaitan RENSTRA SKDP dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan keterkaitan RENSTRA SKPD sesuai dengan hierarki pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Keterkaitan RENSTRA SKDP dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua pulh tahun dan memuat visi., misi dan arah pembangunan jangka panjang menjadi pedoman penyusunan RPJM setiap lima tahun sekali. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan , analisis lingkungan internal dan ekstermnal, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga. c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). d. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), menjadi pedoman Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). 2. Keterkaitan Renstra SKPD sesuai dengan hierarki dokumen perencanaan pembangunan : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat Kabupaten.
I-8
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Propinsi (RPJM Propinsi) tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM- Nasional) c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Kabupaten (RPJM – Daerah Kabupaten) tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi (RPJMDaerah Propinsi).
I-9
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
2. SISTIMATIKA PENULISAN Rencana strategis SKPD ini secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mulai dari latar belakang,maksud dan tujuan,landasan hukum penyusunan Renstra SKPD, dan hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistimatika penulisan BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, diuraikan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, dan tugas dan fungsi, serta hal lain yang dianggap penting BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi umum daerah masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan. BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN, mengungkapkan secara singkat mengenai visi dan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan. BAB VI PENUTUP
BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
I-10
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
KABUPATEN BARRU Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru maka Kantor Lingkungan Hidup Kabpaten Barru adalah unsur penunjang pemerintah Kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Susunan organisasi Kantor Lingkungan Kabupaten Barru terdiri dari : -
Kepala Kantor Subbagian Tata Usaha; Seksi Analisa Dampak Lingkungan; Seksi Konservasi; Seksi Rehabilitasi Alam; dan Kelompok Jabatan Fungsional
KEPALA KANTOR Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kantor. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di
lingkup tugasnya. SUB BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam hal melakukan urusan Umum, Keuangan, penatausahaan surat menyurat, Umum, Keuangan dan urusan rumah tangga. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi : a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup; b. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingmasing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan I-11
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut; g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja; i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha; k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbag Tata Usaha serta program kerja tahunan; l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; m. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Tata Usaha; n. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Usaha; o. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah terkait melalui Kepala kantor, dalam pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha; dan p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala kantor.
SEKSI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Analisa Dampak Lingkungan Teknik Amdal dan Perizinan. Uraian tugas Seksi Analisa Dampak Lingkungan meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Analisa Dampak Lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Analisa Dampak Lingkungan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingI-12
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Analisa Dampak Lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Analisa Dampak Lingkungan; i. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; j. pemberian rekomendasi UKL dan UPL; k. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL; l. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL; m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; n. melakukan koordinasi antar Seksi Analisa Dampak Lingkungan; o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup; dan p. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan. SEKSI KONSERVASI Seksi Konservasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Konservasi. Uraian tugas Seksi Konservasi meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Konservasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Konservasi dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai I-13
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Konservasi sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Konservasi; i. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana; j. penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana; k. penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan; l. pembinaan dan Pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; m. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; n. melakukan koordinasi antar Seksi Konservasi; o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup; dan p. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Konservasi. SEKSI REHABILITASI ALAM Seksi Rehabilitasi Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Rehabilitasi Alam. Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Alam meliputi : a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Alam berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Rehabilitasi Alam dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan I-14
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
dalam peningkatan karier; g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Alam sebagai pedoman dan landasan kerja; h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Alam; i. pengendalian pencemaran air pada sumber air; j. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara; k. penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan; l. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; m. penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana; n. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan; o. penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan Statistik alam dan lingkungan; p. penegakan hukum lingkungan; q. pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang Rehabilitasi Alam; r. pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol; s. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian danpak perubahan iklim; t. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan; u. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; v. melakukan koordinasi antar Seksi Rehabilitasi Alam; w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Alam; x. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi Alam. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1)
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Kantor.
2)
Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
I-15
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
BAB. III VISI, MISI DAN NILAI ORGANISASI.
A. VISI ORGANISASI Visi yang di kembangkan dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Barru adalah “ Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup secara lestari untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat “ Visi tersebut mengandung makna : a. Pembangunan yang dilakukan tidak untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup b. Pengendalian dampak lingkungan di lakukan secara lestari melalui pendekatan strategik berdasarkan kemampuan, kondisi internal, eksternal dan potensi yang di miliki c. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa yang akan datang. B. MISI ORGANISASI Untuk mewujudkan visi tersebut , ditetapkan beberapa misi yaitu : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatkan kerjasama antar instansi yang menangani lingkungan hidup 3. Meningkatkan
usaha-usaha
pengendalian
dan
penanggulangan
kelestarian sumber daya alam 4. Meningkatkan usaha-usaha pengawasan 5. Mengemabngkan sistem informasi lingkungan hidup
I-16
Renstra KLH Kab. Barru Tahun 2010 - 2015
6. Menerpkan sanksi-sanksi hukum lingkungan. C. NILAI ORGANISASI Pelaksanaan misi tersebut diatas dilakukan berdasrkan nilai-nilai budaya, moral dan kearifan lingkungan yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat kabupaten Barru dengan tetap memperhatikan nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang di maksud adalah 1.
Resopa temmangingginamalomo naletei pammase dewat, ini bermakna bahwa upaya pembangunan dan perngendalian dampak lingkungan akan berhasil melalui kerja keras yang di ridhoi oleh Tuhan yang maha esa.
2.
Sipakatau, ini bermakna menjalin kerja sama dengan tetap prinsip saling menghargai
3.
Assamaturuseng, merupakan syarat dalam menata kehidupan masyarakat yang bebasis pada kesepakatan dan kebersamaan yang merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi masyarakat dan sebagai basis dalam menjaga keserasian dan keselarasan kehidupan manusia dan lingkungan.
4.
Keterbukaan dan akuntabilitas
I-17
