1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Globalisasi ekonomi, yang sekarang ini semakin kita rasakan bahwa semakin mempengaruhi terhadap perekonomian suatu bangsa ( termasuk Indonesia), yang salah satunya adalah masuknya sumber daya manusia yang menawarkan keahliannya. Dalam konteks manajemen, sumber daya manusia merupakan bagian penting untuk
dibutuhkan kontribusinya dalam upaya
pencaian tujuan organisasi, artinya untuk memperoleh kinerja organisasi yang optimal, maka peran sumber daya manusia sangat penting, yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Bahwa budaya pengawasan, adalah merupakan pola pikIr dan perilaku yang efektif dan efisien, apabila hal tersebut ( pengawasan ) dilakukan secara terus-menerus
dan
berulang-ulang
untuk
mengendalikan
kegiatan
operasionalisasi kegiatan organisasi/perusahaan, dengan tujuan agar kinerja sesuai dengan visi. misi, strategi, program yang telah ditetapkan. Upaya melakukan kegiatan pengawasan, untuk mengurangi masalah yang tidak sesuai dengan standar fisik, biaya, dan standar hasil, sehingga kinerja pengawasan dapat memperkecil penyimpangan ( varian atau gap ) antara standar dengan kinerja. Pada dasarnya, pengawasan tidak terlepas dari sistem dari tiga unsur utama, yaitu input, proses, dan output yang merupakan aktivitas penggunaan sumber daya organisasi untuk memperoleha hasil yang diinginkan.
2
Pengawasan, dalam suatu organisasi merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen, di mana fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, oleh karena itu fungsi ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan atau pengendalian, sesungguhnya berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya ( pengorganisasian, pelaksanaan ). Jadi, Pengawasan memiliki peranan penting dan sangat menetukan terhadap baik atau buruknya perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya, Tentang Penggunaan Barang dan Jasa, di mana diamanatkan pada
Bab V tentang
Pembinaan dan Pengawasan yang mana pada bab tersebut dituangkan dalam pasal 47 sampai denga pasal 49, yang salah satu ayat (1) pasal 49 disebutkan bahwa kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka : (a) dikenakan sanksi administrasi;(b) dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; (c) dilaporkan untuk diproses secara pidana. Sebagaimana yang dikemukakan malayu SP. Hasibuan, ( 2006 : 241 ), bahwa : Pengendalian atau pengawasan berkaitan erat dengan perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena : (1) pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan; (2) pengendalian baru dapat dilakukan jika adan rencana; (3) pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik; dan (4) tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.
3
Realita yang terjadi pada, ambruknya beberapa proyek pembangunan gedung dan sudah rusaknya jalan dan jembatan yang usianya baru seumur jagung, diduga akibat payahnya personil pengawas, baik di Dinas Cipta Karya Karawang. Hal ini, disinyalir karena antara pengawas pembangunan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, masih lemah. Tampaknya personil pengawas di Dinas Cipta Karya maupun pengawas bangunan di beberapa OPD di Pemkab Karawang dalam menjalankan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sudah tidak mengedepankan lagi profesionalitas. Tahun anggaran 2013 ini sudah dua bangunan gedung yang ambruk saat masih dalam pengerjaan, dan beberapa ruas jalan yang kelihatan rusak. Ada sinyalemen bahwa para pengawas Dinas Cipta Karya, Karawang saat pemborong sedang mengerjakan proyek mereka tidak ada, memang tidak bisa dipungkiri antara pemborong dengan para pengawas proyek melakukan kolusi, untuk sebuah kepentingan yang sama dengan tidak mempedulikan kualitas bangunan dan masa bodoh apakah bangunan itu mau ambruk atau infrastruktur jalan yang tidak bertahan lama. Kemungkinan yang terjadi pada Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, bahwa ada pemborong yang mengerjakan proyek di lingkungan Dinas Cipta Karya dilaksanakan tidak sesuai bestek. Hal ini, seharusnyaa langsung diberikan surat teguran, sehingga pada saatnya diserahkan nanti, bangunan gedung ataupun jalan yang diserahkan tidak dalam keadaan bermasalah, atau jangan sampai bukti fisik bangunan tidak sesuai dengan bestek.
4
Pada dasarnya, dalam hal pengawasan suatu proyek, instansi pemerintah harus bertanggungjawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan oleh instansi yang terait., termasuk mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. Disamping itu, bagi pengguna barang dan jasa mempunyai kewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan barang/jasa secara komulatif kepada pimpinan instnasinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah utamanya adalah tentang lemahnya pengawasan. Adapun data empiric terjadi pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, adalah sebagaimana table berikut : Table 1.1 Data Pencapaian Kinerja Fisik Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan/Pengendalian Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang Tahun: 2012 No
Bidang
1.
Bidang Tata Bangunan
1.
Bidang Tata Ruang dan Pemukiman Bid. Pengawasan dan Pengendalian
2.
Uraian Untuk Kantor dan Sekolahan Jalan Lingkungan dan jalan Setapak Bangunan Fisik Sesuai dengan Bestek
Target 110 paket
Realisasi % 86 %
145 paket
95 %
100 %
99 %
Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.
Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan tema “Analisis Kinerja Pengawasan Proyek Oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang”.
5
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diuraikan identifikasi permasalahannya adalah bahwa : 1. Ambruknya beberapa proyek pembangunan gedung dan sudah rusaknya jalan yang usianya baru seumur jagung, diduga akibat kondisi personil pengawas di Dinas Cipta Karya Karawang, yang disinyalir pengawas masih lemah. 2. Tampaknya personil pengawas di Dinas Cipta Karya maupun pengawas bangunan di beberapa OPD di Pemkab Karawang dalam menjalankan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sudah tidak mengedepankan lagi profesionalitas bahkan ada sinyalemen bahwa para pengawas Dinas Cipta Karya, Karawang saat pemborong sedang mengerjakan proyek mereka tidak ada 3. Kemungkinan yang terjadi pada Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, bahwa ada pemborong yang mengerjakan proyek dilaksanakan tidak sesuai bestek. Hal ini, seharusnyaa langsung diberikan surat teguran, sehingga pada saatnya diserahkan nanti, bangunan gedung ataupun jalan yang diserahkan tidak dalam keadaan bermasalah, atau jangan sampai bukti fisik bangunan tidak sesuai dengan bestek. 1.3 Pembatasan Masalah Permasalahan penelitian ini akan dibatasi pada masalah manajemen yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Adapun yang menjadi
fokus dalam
penelitian ini adalah tentang kinerja pengawasan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.
6
1.4 Perumusan Masalah Berdasarkan indentifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tingkat pengawasan dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan atau proyek selama tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang ?. 2. Bagaimana profesionalisme pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang ?. 3. Bagaimana upaya pengawasan untuk mencapai keseimbangan antara bestek dengan kualitas fisik bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang ?. 1.5 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tingkat pengawasan dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan atau proyek selama tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang . 2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan profesionalisme pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengawasan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang . 3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan upaya pengawasan untuk mencapai keseimbangan antara bestek dengan kualitas fisik bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang .
7
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan
apa yang
sebenarnya di lapangan, sehingga dapat lebih memberikan pemahaman. 2. Bagi Fakultas Ekonomi Penelitian ini semoga dapat dipakai sebagai tambahan perbendaharaan atau sebagai literatur-literatur yang ada di perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang, sehingga dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, khususnya yang relevan dengan penelitian ini 3. Bagi Perusahaan Kepada pihak manajemen Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, diharapkan dapat memberikan sumbang saran atau informasi yang berguna dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja pengawasan proyek yang selama ini dilaksanakan. 4. Bagi Pihak Lain atau Masyarakat Umum Kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak lain atau masyarakat umum, yang berkepentingan dengan masalah ini.
8
1.7 Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian dilaksanakan pada
Dinas Cipta Karya Kabupaten
Karawang, beralamat di Jalan Dewi Sartika No 01 Karawang . 2. Waktu Penelitian Adapun Waktu penelitian selama 6 bulan , sebagaimana tabel berikut : Tabel 1.2 Jadwal Penelitian Waktu Penelitian (Bulan) Tahun 2013 No
Kegiatan
Juli
Agustus
Penulisan 1
Proposal Perbaikan
2
Proposal Seminar
3
Proposal Pelaksanaan
4
Penelitian Penulisan
5
Laporan Sumber : Penulis, 2013
September
Oktober
November
Desember
