BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Ketertarikan masyarakat terhadap pengusahaan hutan rakyat semakin
meningkat, terlihat dari jumlah masyarakat yang turut berperan dalam upaya memperbaiki kondisi hutan melalui lahan yang dimiliki secara pribadi. Selain karena manfaat ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi masyarakat melalui pengusahaan hutan rakyat, masyarakat mampu memberikan sumbangan dalam menjaga dan mempertahankan kondisi hutan. Masyarakat Gunungkidul adalah salah satu yang telah memahami akan pentingnya hutan dan manfaat dari adanya hutan. Luas hutan rakyat di Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 luas hutan rakyat di Gunungkidul 28.630,00 ha, pada tahun 2010 meningkat menjadi 31.671,83 ha, dan terakhir pada tahun 2013 diketahui luas hutan rakyat di Gunungkidul adalah 41.953,93 ha. Bila dibandingkan dengan luas hutan rakyat di seluruh DIY yang luasnya 75.120,31 ha maka Gunungkidul merupakan kabupaten dengan dengan wilayah hutan terbesar di DIY (BAPPEDA, 2016).
1
2
Karakteristik hutan rakyat dari aspek manajemen hutan (Awang, dkk., 2007): 1. Hutan rakyat berada di tanah milik dengan alasan tertentu, seperti lahan yang kurang subur, kondisi topografi yang sulit, tenaga kerja terbatas, kemudahan pemeliharaan, dan faktor resiko kegagalan yang kecil. 2. Hutan rakyat tidak mengelompok dan tersebar berdasarkan letak dan luas kepemilikan lahan, serta keragaman pola wanatani pada berbagai topografi lahan. 3. Pengelolaan hutan rakyat berbasis keluarga yaitu masing-masing keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah. 4. Pemanena hutan rakyat berdasarkan sistem tebang butuh, sehingga konsep kelestarian hasil belum berdasarkan kontinuitas hasil, yang dapat diperoleh dari perhitungan pemanenan yag sebanding dengan pertumbuhan (riap) tanaman. 5. Belum terbentuk organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan hutan rakyat. 6. Belum ada perencanaan pengelolaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan kayu bagi industri. 7. Mekanisme perdagangan kayu rakyat di luar kendali petanni hutan rakyat sebagai produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan tidak dirasakan oleh petani hutan rakyat. Pengelolaan hutan perlu kerjasama dari semua pihak termasuk perempuan. Peran perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata karena perempuan secara
3
langsung atau tidak telah memberikan banyak sumbangan di berbagai bidang, termasuk di bidang kehutanan. Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang tentunya secara tidak langsung memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Perempuan merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan. Perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan banyak yang tidak hanya bekerja sebagai ibu tangga, melainkan juga sebagai petani hutan. Dalam pengelolaan hutan rakyat, peran perempuan sangat penting dipahami karena akan membantu pengidentifikasian berbagai kesempatan untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan untuk membangun hutan yang lestari. Saat ini juga sudah mulai banyak perempuan-perempuan yang membentuk organisasi atau melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Masalah yang muncul adalah keberadaan perempuan yang masih sering kurang diperhatikan sehingga perempuan tidak dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola hutan. Dusun Kedungpoh Lor, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa prestasi, yaitu sebagai padukuhan pusat budidaya toga, sebagai kampung madu, sebagai kawasan hutan rakyat, serta sebagai dusun tanggap bencana. Hutan rakyat di Dusun Kedungpoh Lor merupakan hutan rakyat terluas di Desa Kedungpoh. Di Dusun Kedungpoh Lor memiliki kelompok tani hutan rakyat yaitu Kelompok Tani Wukir Mulyo. Kaum perempuan di Dusun Kedungpoh Lor banyak yang beraktivitas di dalam dan di sekitar hutan rakyat dan membentuk kelompok-kelompok wanita. Penelitian ini perlu dilakukan untuk
4
membuktikan bahwa perempuan memiliki peran dalam mengelola hutan karena perempuan juga ikut melakukan kegiatan pegelolaan meskipun tidak sepenuhnya. Mengingat perempuan adalah salah satu agen perubahan dalam kegiatan pengelolaan hutan, maka dengan diketahui peran perempuan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan hutan rakyat. 1.2
Rumusan Masalah Penelitian ini diharapkan mampu menjawab beberapa rumusan masalah
sebagai berikut: 1.
Bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat di Dusun Kedungpoh Lor, Desa Kedungpoh?
2.
Bagaimana kendala yang dihadapi perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat di Dusun Kedungpoh Lor, Desa Kedungpoh dan alternatif pemecahannya?
1.3
Tujuan Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Mengetahui peran perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat di Dusun Kedungpoh Lor.
5
2.
Mengetahui kendala yang dihadapi perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat di Dusun Kedungpoh Lor, Desa Kedungpoh dan memberi alternatif pemecahannya.
1.4
Manfaat Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:
1.
Sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu kehutanan dalam menganalisa peran perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat.
2.
Data dan referensi tambahan bagi pemerintah setempat untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan hutan rakyat.
