BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya mengakui bahwa kehidupan hubungan atau pergaulan antar masyarakat memiliki batasan yang menjamin hak-hak pribadi dan komunal. Dan hal tersebut merupakan justifikasi dari prinsip Rule of Law yang menjadi ciri dari suatu negara hukum. Negara sebagai sesuatu lembaga tertinggi harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Untuk melakukan segala kegiatan untuk menciptakan perkembangan dan kemajuan, peran serta masyarakat amat dibutuhkan. Dan sebaliknya pada masyarakat sendiri untuk menciptakan kesejahteraan juga membutuhkan peran serta dan bantuan negara dalam hal ini pemerintah sebagai sesuatu lembaga tertinggi yang memiliki hak untuk menciptakan aturan yang tegas dan jelas untuk menciptakan ketertiban dan kemudahan bagi masyarakat yang mengarah kepada pembangunan nasional. Namun dalam pengembangan pembangunan nasional tidak hanya pemerintah yang aktif berperan tetapi juga peran serta berbagai pihak termasuk pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Serta untuk menciptakan pembangunan yang pesat secara langsung ataupun tidak langsung akan menuntut lebih aktif kegiatan dibidang pembiayaan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Pada hakekatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang tumbuh dan berkembang. Salah satu sistem pembiayaan alternatif non-bank yang dikenal adalah leasing. Sebagai altenatif dalam teknik pembiayaan, usaha leasing kelihatannya lebih memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan pembiayaan dengan pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha-usaha yang baru didirikan, yang mana tidak memiliki aset yang dapat dijadikan collateral (jaminan) bagi peminjam yang akan diperoleh dari bank. Pada dasarnya perjanjian leasing tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tapi mengingat usaha leasing ini sebenarnya tidak lain daripada perjanjian sewamenyewa berarti tidak terlepas dari buku III KUHPerdata seperti yang disebutkan pada Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi : 1 “Semua persetujuan, baik yang memiliki suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturanperaturan umum, yang termuat dalam bab-bab ini dan bab-bab yang lalu”. Banyak orang memandang leasing hanya
sebagai suatu perbuatan
ekonomis yang merupakan suatu kegiatan pembiayaan perusahaan sedangkan jika dilihat dari Undang-undang yaitu KUHPerdata dengan berpegang pada ketentuan umum perikatan maka leasing adalah merupakan fenomena hukum perjanjian pembiayaan atau pegadaian barang modal yang diperlukan suatu perusahaan.
1
Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Universitas Sumatera Utara
Dalam perjanjian ini masing-masing pihak dalam mengikatkan diri mengkehendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Maka disinilah fungsi dibuatnya perjanjian oleh para pihak dalam bentuk tertulis (kontrak), dan hal ini telah diatur dalam, Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi, ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang”. 2 Minimnya pengaturan yang mengatur masalah leasing ini di Indonesia tentu saja merupakan suatu tantangan bagi para ahli hukum Indonesia untuk menciptakan suatu peraturan yang aspiratif betapa besarnya peran lembaga pembiayaan leasing ini apalagi jika kita kaitkan dengan pengembangan pembangunan nasional. Leasing merupakan suatu pranata hukum yang “ambivalen”. Di satu pihak dia mirip sewa-menyewa tetapi di lain pihak leasing mengandung unsur jual beli. Bahkan unsur perjanjian minjam-meminjamnya pun ada. Karena itu beberapa segi realisasi leasing dalam praktek masih terkesan banci dan ragu-ragu. Diterimanya leasing sebagai suatu alternatif pembiayaan di Indonesia berawal dari adanya sistem terbuka (open system) yang dianut oleh KUHPerdata, seperti yang dituangkan pada Pasal 1338 (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya . 3 Artinya hukum memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan
2 3
Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Universitas Sumatera Utara
perjanjian tentang apa saja, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian leasing itu sendiri adalah salah satu perjanjian yang telah timbul dalam praktek karena kebutuhan bisnis dikatakan pula bahwa leasing adalah perjanjian sewa-menyewa yang berkembang di kalangan pengusaha.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana kaitan perjanjian leasing sebagai lembaga pembiayaan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata? 2. Bagaimana langkah yang ditempuh Debitur/konsumen apabila mengalami penarikan paksa benda-benda bergerak oleh Kreditur? 3. Lembaga atau Peradilan manakah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa terhadap benda-benda bergerak yang ditarik paksa oleh Lessor/ Kreditur? 4. Bagaimana peran BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) terhadap pengaduan Konsumen dan penyelesaian sengketa terhadap benda-benda bergerak yang ditarik paksa oleh Lessor/ Kreditur?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan untuk skripsi ini adalah a. Untuk mengetahui perjanjian leasing sebagai lembaga pembiayaan dan kaitannya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mengetahui dan mengatasi sengketa penarikan benda-benda bergerak yang dialami Debitur pada khususnya maupun masyarakat dan Konsumen pada umumnya c. Agar Konsumen mengetahui lembaga hukum yang telah dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa Konsumen terhadap penarikan benda bergerak dan melakukan upaya–upaya hukum melalui jalur Pengadilan (litigasi) sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. d. Untuk mengetahui peranan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Lessor/ Pelaku Usaha, serta sanksi apa yang diberikan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) terhadap Lessor/ Pelaku Usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penarikan paksa terhadap benda-benda bergerak. 2. Manfaat penulisan Secara umum manfaat penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua sudut yakni secara teoritis dan praktis Manfaat penelitian ini adalah : 1. Dilihat dari segi teoritis. a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan baik itu mahasiswa maupun sebagai referensi dalam mata kuliah Hukum Pembiayaan maupun Hukum Bisnis.
Universitas Sumatera Utara
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kontrak-kontrak atau perjanjian leasing yang dibuat oleh para pihak. 2. Dilihat dari segi praktis. a. Penelitian ini diharapkan bisa
memberikan masukan bagi
masyarakat khususnya pelaku bisnis baik itu perusahaan leasing, perusahaan asuransi, suplier dan pelaku usaha lain. b. Penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa maupun pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perjanjian leasing khususnya.
D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini berjudul “ Tinjauan yuridis upaya hukum yang dilakukan debitur terhadap penarikan benda-benda bergerak yang ditarik paksa oleh leasing /kreditur”, yang pada prinsipnya atau pada dasarnya melihat perjanjian leasing sebagai lembaga
pembiayaan dan kaitannya
dengan
KUHPerdata, keuntungan dan kerugian dalam menggunakan perjanjian leasing, penyebab putusnya perjanjian leasing yang disebabkan karena wan prestasi dan force majeure, dan akibat hukum dari timbulnya perjanjian leasing yang terdiri dari perjanjian yang dapat dibatalkan serta perjanjian yang batal demi hukum yang diperoleh dari perpustakaan, dari media massa baik cetak maupun elektronika. Selanjutnya
dari penelusuran ke perpustakaan umum Universitas
Universitas Sumatera Utara
Sumatera Utara dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara belum ada yang menyangkut judul tersebut dalam suatu penulisan skripsi.
E. Tinjauan Kepustakaan Di dalam pokok pembahasan ini akan dijadikan lebih lanjut mengenai halhal yang berkaitan dengan tinjauan yuridis upaya hukum yang dilakukan kreditur terhadap penarikan benda-benda bergerak yang ditarik paksa oleh leasing/ kreditur dalam perjanjian fidusia. Pada umumnya masyarakat lebih akrab dan dekat dengan lembaga perbankan, kemudian disusul dengan sekelompok lembaga keuangan bukan bank dan dalam era delapan puluhan dikenal lagi suatu lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah leasing. Leasing (equipment funding) secara umum dapat didefinisikan dengan: Pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing
timbul sebagai perjanjian tidak bernama adalah sebagai
konsekuensi dari kebebasan untuk mengikat perjanjian dan adanya open system dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam leasing terdapat pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian leasing atau disebut subjek perjanjian leasing terdiri dari beberapa pihak, yaitu: 1. Lessor Sebagai perusahaan leasing atau yang dikenal dengan leasing company yaitu pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal.
Universitas Sumatera Utara
2. Lessee Yaitu perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada kontrak leasing 3. Suppplier Penjual barang modal yang menjadi objek leasing. Harga barang modal di bayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan leasing. Supplier ini biasanya berstatus produsen barang modal atau penjual biasa. Dilihat dari segi transaksinya sewa guna usaha atau leasing dibedakan menjadi 2 jenis: 1. Finance lease atau sewa guna usaha dengan opsi. Dalam bentuk ini pada akhir kontrak leasing mempunyai hak pilih untuk memberi barang modal sesuai dengan nilai sisa yang disepakati atau mengembalikan barang modal kepada lessor atau memperjanjang kontrak sewa-menyewa. 2. Operating lease atau sewa guna tanpa opsi. Dalam bentuk ini disamakan seperti sewa guna usaha biasa yaitu hanya diberikan hak untuk menggunakan barang modal selama kontrak atau jangka waktu. Keuntungan dari perjanjian leasing, yaitu: 1. Merupakan bentuk pembiayaan yang fleksibel. 2. Biayanya lebih murah. 3. Penghematan pajak.
Universitas Sumatera Utara
Leasing dikaji dari hukum perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian leasing seharusnya dirumuskan oleh ke dua belah pihak yang memutuskan lessor dan lesse, tapi dalam praktek ternyata perjanjian leasing(lease
agreement)
bentuknya
dalam
kontrak
baku
yang
merumuskan adalah lessor.
F. Metode Penulisan Adapun
metode pengumpulan
data serta analisa data yang penulis
pergunakan dalam penulisan ilmiah untuk skripsi ini adalah: Bahan atau materi penulisan 1. Library Reserch (Penelitian Kepustakaan). Dalam metode penelitian kepustakaan ini penulis mengumpulkan datadata berdasarkan sumber-sumber kepustakaan atau bacaan dari bukubuku, pendapat sarjana, Undang-undang serta bahan-bahan yang bersifat teoritis. 2. Field research (Penelitian lapangan) Melalui penelitian lapangan dan melalui instansi terkait yang berkenaan dengan ketentuan mengenai leasing Alat pengumpul data Alat pengumpul data yang dipakai adalah dengan cara: 1. Jalannya
penelitian,
dimana
penulis langsung
mengadakan
wawancara pihak terkait yang sedang terkait perjanjian leasing
Universitas Sumatera Utara
2. Studi dokumen yakni dengan membaca buku dan berkas perkara baik di perpustakaan umum maupun pribadi dan di instansi pemerintah
yang telah menjadi mediator dalam menyelesaikan
perkara yang berkaitan dengan perjanjian leasing
G. Sistematika Penulisan Secara garis besar skripsi ini dibagi lima (5) bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sus bab sesuai dengan kepentingan pembahasan dalam penyusunan penulisan skripsi ini: Bab I
:
Pendahuluan Dalam bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
Bab II
:
Aspek Hukum Mengenai Leasing Dalam bab ini terdiri atas pengertian leasing dan dasar hukum leasing, ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian hutang/ tunggakan dalam perjanjian fidusia, dan pengertian debt collector dan ketentuan hukumnya sesuai hukum di Indonesia
Bab III
:
Tinjauan Umum Tentang Penarikan Benda-benda Bergerak Yang Ditarik
Paksa Oleh Leasing/ Lessor
Dalam bab ini terdiri atas jenis-jenis leasing, upaya hukum yang dilakukan debitur terhadap penarikan benda-benda bergerak menurut ketentuan Undang-undang, penarikan paksa termasuk
Universitas Sumatera Utara
ranah hukum Pidana yang tidak terdapat sesuai ketentuan hukum Perdata, dan Peradilan Perdata dan juru sita Pengadilan sebagai aparatur negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda bergerak sesuai ketentuan undang-undang. Bab IV
:
Tinjauan
Hukum
Terhadap
Hak-hak
Kreditur
Yang
Dilindungi Oleh Undang-undang dan Sanksi Terhadap Penarikan Paksa Oleh Leasing/ Lessor Dalam bab ini terdiri atas perjanjian leasing sebagai lembaga pembiayaan dan kaitannya dengan KUHPerdata, keuntungan dan kerugian dalam menggunakan perjanjian leasing, hak-hak debitur yang harus dilindungi oleh hukum terhadap penarikan bendabenda bergerak, penarikan paksa oleh debt collector yang tidak sesuai dengan kaedah Undang-undang tentang Jaminan Fidusia UU. No. 42 tahun 1999, penyelesaian sengketa terhadap penarikan benda-benda bergerak yang ditarik paksa oleh lessor yang terdiri atas penyelesaian secara jalur Non-litigasi dan penyelesaian secara jalur Litigasi, pembahasan mengenai tinjauan Yuridis Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan terhadp perkara dengan No: 01/ Pen/ BPSKMdn/ 2009 Bab V
:
Kesimpulan dan Saran Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran
Universitas Sumatera Utara
