BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Dalam setiap daerah, pemerintah daerah selalu mencari pemasukan untuk menambah kas daerah, baik melalui sumber daya alam maupun dari sumber lainnya, dalam hal sumber lainnya ini Pemerintah Kabupaten Sijunjung salah satunya mencari pemasukan daerah melalui sektor sewa menyewa kios atau toko di pasar, dengan menyewakan tempat atau kios untuk di sewakan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah berdagang dan pemerintah juga mendapatkan keuntungan untuk daerah . Pasar merupakan kawasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Disana terjadi berbagai transaksi yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah dan masyarakat. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang1, Kegiatan yang berlangsung di pasar merupakan suatu kegiatan perekonomian yaitu barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran. Pasar Nagari Sijunjung merupakan kawasan bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual-beli, tukar menukar, dan lain-lain. Keberadaan Pasar Sijunjung dikelola oleh pemerintah yaitu Dinas Pasar Kabupaten Sijunjung. menurut pasal 2 ayat(1) undang-undang no 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria :
1 Sukirno, S, 2011, “Mikro ekonomi Teori Pengantar”, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Ketiga, Cetatakan Ke 26, Jakarta.
Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3)undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang di maksud dalam pasal 1,bumi,air dan ruang angkasa ,termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara,sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi ekonomi yang berperan dalam hajat hidup orang banyak sehingga negara bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan umum yang layak. Sedangkan Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lainnya dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratapm baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk mejajakan barang dagangan. Mengenai hak menguasai Negara, Bahwa hak menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi segala sesuatunya akan diatur dalam peraturan pemerintah, kiranya wewenang yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah
daerah dalam “medebewind” itu, pada hakikatnya akan terbatas pada apa yang
disebutkan dalam
pasal 2 ayat 2 huruf a, yaitu
wewenang mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah wewenang mengatur misalnya bersangkutan dengan perencanaan pembangunan daerah, wewenang menyelenggarakan misalnya berupa tindakan mematangkan tanah untuk disiapkan guna tempat pembangunan perumahan rakyat,industry dan lain sebagainya2
Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah; Hak
2. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi danPelaksanaannya, Djambatan, jakarta, 2003, hlm.278
Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yangkewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Pemerintah daerah dalam hal ini yaitu dinas pasar berwenang dalam mengelola Pasar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini dinas pasar dapat mengalihkan kepada masyarakat atau pedagang untuk mendapatkan suatu los atau toko dengan izin dan membayar sewa dan retribusi. Bukti dari kepemilikan kios tersebut oleh dinas pasar dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang berisikan para pihak dan klausul mengenai hak sewa yang diberikan kepada pedagang. Sewa menyewa itu sendiri menurut pasal 1548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata Perjanjian secara umum dapat diartikan sebagai kesepakatan. Suatu perjanjian mengikat para pihak yang melakukannya yang mana tertuangdalam klausul pada perjanjian tersebut. Pada klausul perjanjian dijelaskanbagaimana hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawabnya. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yangmelakukannya apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal3. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukannya dan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu perjanjian sewa yang dilaksanakan oleh pedagang dengan dinas pasar mengikat para pihak yang melakukannya. Dalam perjanjian sewa tersebut dinas pasar memberikan hak sewa kepada pedagang. Klausul dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak kedua atau pedagang tidak dibolehkan untuk menyewakan, mengubah tata letak kios atau toko tanpa sepengetahuan pihak pertama atau dinas pasar. Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015.
3. Suharnoko, hukum perjanjian teori dan analisi kasus, kencana, jakarta, 2004, hlm. 1.
Dari hasil prapenelitian, penulis melakukan survey di Pasar Nagari Sijunjung dari sekitar 20 kios terdapat 11 kios yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati, penulis mendapatkan ada pedagang yang menyewakan dan mengubah sebagian bentuk dari kios tanpa sepengetahuan dinas pasar dan ada juga yang tidak memiliki surat perjanjian sewa kios tersebut. Dalam permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN DINAS PASAR DI KABUPATEN SIJUNJUNG. B. Perumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan 2 pokok permasalahan tentang pelaksanan perjanjian pemakaian Kios Pasar Sijunjung yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Pasar Kabupaten Sijunjung? 2. Kendala-kendala apa saja yang di temui dalam Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa kios di Pasar Nagari Sijunjung dan bagaimana penyelesainnya? C. Tujuan Penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraiakan, penelitian ini, bertujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios yang dilakukan antara pedagang dengan Dinas Pasar Kabupaten Sijunjung. 2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang di temui dalam perjanjian sewa menyewa di Sijunjung dan penyeleseannya.
D. Manfaat Penelitian. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 1. Manfaat teoritis a.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian.
b.
Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.
c.
Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diterima selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dilapangan.
2. Manfaat Praktis. a.
Dapat memberikan dan menambah wawasan bagi pedagang maupun pihak lain dalam perjanjian.
b.
Memberikan masukan pada Dinas Pasar dalam pelaksanaan perjanjian dan pengawasan.
c.
Memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin memakai kios di kabupaten Sijunjung.
E. Metode Penelitian Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang di ungkapkan di atas, di perlukan metode penelitian agar hasil yang di peroleh dapat di pertanggung jawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode yuridis empiris maksudnya melihat aturan yang berlaku dan di kaitkan dengan kenyataaan yang ada di masyarakat, untuk melaksanakan metode yuridis empiris ini di perlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bersifat deskriptif dengan melihat pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Di Pasar Sijunjung. 2. Sumber dan Jenis Data a. Sumber Data 1) Penelitian Kepustakaan ( Library Research) Bersumber pada buku atau buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas dan bacaan lainnya. 2) Penelitian Lapangan ( field research ) Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di Pasar Sijunjung Kabupaten Sijunjung. b. Jenis Data 1) Data Primer Data primer yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa di Pasar Sijunjung, kendala kendala apa saja yang di temui dan penyelesaiannya. 2) Data Sekunder Data sekunder, didapat melalui terhadap bahan- bahan pustaka terhadap bahan- bahan hukum, seperti: a) Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang- Undang, atau peraturan lainnya. (1) KUHPerdata (2) Peraturan daerah kabupaten sijunjung No 8 tahun 2015
b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan- keterangan mengenai peraturan- peraturan perundang- undangan, berbentuk buku- buku yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, literature- literature hasil pemikiran yang dipublikasikan, makalah, jurnal- jurnal hokum dan lain- lain. c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian. 3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perjanjian sewa menyewa toko yang ada di Pasar Sijunjung. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang yang melaksanakan perjanjian sewa(pihak kedua)dengan pedagang lain (pihak ketiga) di luar perjanjian yang telah dilaksanakan antara pedagang (pihak kedua) dengaan dinas pasar (pihak pertama). teknik sampel yangdi gunakan adalah porposive sampling yaitu pedagang yang tidak melaksanakan klausul perjanjian yang telah tertuang sebelumnya dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan dinas Pasar Sijunjung. a. Teknik Pengumpulan Data Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut: 1) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan ditanya kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak kemungkinan dilapangan akan ditanya pertanyaanpertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti. 2) Studi Dokumen Dengan mempelajari buku- buku dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Pengolahan dan Analisis Data 1) Pengolahan data -)Editing, yaitu data yang diperoleh akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data- data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan4. Data yang diperoleh diolah, dengan proses editing, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian, yang peneliti lakukan. Sehingga tersusun secara sistematika dan didapat suatu kesimpulan.
4 Sunggono, Bambang. Metdologi Penelitian Hukum. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2001 hlm.125
2) Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis terhadap peralihan hak sewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak ketiga.Bahan analisis diperoleh baik secara tertulis atau dokumen-dokumen perjanjian yang dibuat para pihak maupun secara lisan dari wawancara dengan responden dan informan, kemudian dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Akhirnya ditarik kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang – undangan terkait, teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum. G.Sistematika Penelitian Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraiakan secara garis besar dan sistematis mengenai hal- hal yang diuraiakan lebih lanjut: BAB I: PENDAHULUAN Memaparkan
mengenai
latar
belakang
masalah,
perumusan
masalah,
tujuan
penelitian,manfaat penelitian, metode penelitian,dan sistematika penulisan. BAB II:TINJAUAN PUSTAKA Menguraikan tinjauan umum tentang, pelaksanaan yang terjadi di lapangan, yaitu Pasar Sijunjung di Kabupaten Sijunjung, dan Peraturan Perundang- Undangan.
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Merupakan bab yang berisikan tentang Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kios di Pasar Kabupaten Sijunjung , untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian tersebut. BAB IV: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan dan pula saran-saran sebagai rekomendasi, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari peneliti
