BAB I PENDAHULUAN I - 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan. Berdasarkan Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2015 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2015. RKPD Tahun 2015 diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Tantangan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 44.548.431 jiwa pada Tahun 2012, adapun untuk Tahun 2013 proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 45.284.209 jiwa, dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,65% (sumber : BPS Provinsi Jawa Barat; Januari 2014). Dengan demikian, jumlah total penduduk Jawa Barat adalah sebesar 19% dari proyeksi total penduduk Indonesia yang berjumlah 242.013.800 jiwa (sumber : datastatistik-indonesia.com; Januari 2014). Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan. Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2015 menekankan pada peningkatan kualitas sarana prasarana dan pendidik serta pemerataan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses untuk pertumbuhan ekonomi daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2015. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

I-1


Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Prinsip Penyusunan RKPD Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip prinsip sebagai berikut: a). Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional; b). Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; c). Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing; d). Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; e). Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; f).

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;

g). Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

I-2


1.2

Landasan Hukum

Peraturan perundang Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Provinsi

1.

Undang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang 007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)

I-3


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013); 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

I-4


1.3.

Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan makro tahunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang SISRENBANGDA. Penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan hasil evaluasi pembangunan Tahun 2012-2013.

1.4.

Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2015, Dengan tujuan adalah: 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat; 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5

Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. 1.2. Landasan Hukum Menjelaskan Dasar Hukum yan g digun aka n d alam Rencan a Kerj a Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dengan dokumen lainnya.

I-5


1.4. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. 1.5. Sistematika Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2012-2013 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2012 dan Tahun 2013. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun 2008-2013 Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 2.3

Permasalahan Pembangunan Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2012 dan tahun 2013.

BAB III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2015

DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2014, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2015 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Mejelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2015 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pembangunan berdasarkan misi (beserta indikator misi), serta menjelaskan common goals (tematik sektoral dan kewilayahan), perbatasan, MDGs, Inpres No 3 Tahun 2010.

I-6


4.2

Prioritas Pembangunan Daerah Menjelaskan isu strategis dan prioritas program pembangunan

4.3

Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Menjelaskan prioritas pembangunan setiap Kabupaten/Kota dalam rangka sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2015, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI.

PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain : a.

Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di OPD dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Kewenagan serta peran/tanggungjawab/tugas OPD;

b.

Peranan stakeholder pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;

c.

Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;

d.

Penegasan tentang kewajiban pelaksanaan program RKPD.

I-7

pemerintah daerah untuk mengevaluasi


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2013

2.1.

Gambaran Umum Wilayah

2.1.1.

Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 hektar dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi: a.

Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;

b.

Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi JawaTengah;

c.

Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;

d.

Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Beberapa fakta mengenai kondisi geografis Jawa Barat dapat diuraikan sebagai

berikut: a.

Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara;

b.

Memiliki kawasan hutan berupa 52 kawasan hutan konservasi beberapa taman nasional, cagar alam, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang proporsinya mencapai ± 212% dari luas Jawa Barat;

c.

Curah hujan Jawa Barat berkisar antara 210 500-405500 mm/thn dengan dan termasuk wilayah dengan tingkat intensitas hujan tinggi di beberapa wilayah sekitar pegunungan di Jawa Barat bagian tengah dan selatan;

d.

Memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit ari permukaan 80 milyar M 3 /tahun dan air tanah 150 juta M 3 /tahun.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis,Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

II - 1


2.1.1.2. Gambaran Demografis Gambaran umum demografis wilayah Provinsi Jawa Barat, tercermin dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 0,11% yaitu dari 1,66% pada Tahun 2012 meningkat menjadi 1,77% pada tahun 2013. Tabel 2.1 Data Kondisi Demografi Jawa Barat 2012-2013 INDIKATOR SATUAN TAHUN 2012

2013

Demografi a. Jumlah Penduduk

jiwa

44.548.431

a.1 Laki-laki

jiwa

22,609,621

23.004,3*

a.2 Perempuan

jiwa

21.938,810

22.336,5*

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) c. Kepadatan Penduduk

45.340,8*

persen

1.66

1.77

jiwa per km2

1.198

1.222

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. Januari 2014 *) dalam ribuan

Selanjutnya, gambaran penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis pekerjaan, dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, seperti terlihat pada Tabel 2.2. di bawah ini. Tabel 2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas) Kondisi Agustus 2012-2013 Kondisi Lapangan Pekerjaan Utama

Agustus 2012 Jumlah

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan

Agustus 2013

Persentase

Jumlah

Persentase

3,966,550

21.65

3,670,614

19.93

191,271

1.04

138,372

0.75

3,863,392

21.09

3,916,702

21.27

50,125

0.27

63,150

0.34

Konstruksi

1,287,391

7.03

1,265,248

6.87

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

4,595,508

25.08

4,718,798

25.63

dan Perburuan Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air

II - 2


Kondisi Lapangan Pekerjaan Utama

Agustus 2012 Jumlah Persentase

Agustus 2013 Jumlah Persentase

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

1,054,007

5.75

1,027,045

5.58

Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan

494,222

2.70

538,391

2.92

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan

2,818,642

15.38

3,075,664

16.70

18,321,108

100

18,413,984

100

Perseorangan Total Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pada tabel 2.2. di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2012-2013, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah pekerja di bidang pertanian dan pada saat yang sama terjadi peningkatan jumlah pekerja di bidang perindustrian dan jasa. Untuk jumlah pekerja di sektor perdagangan dan lainnya relatif lebih stabil. Ini artin ya telah terjadi peningkatan lapangan pekerjaan di sektor industri dan jasa yang menyebabkan berpindahnya pekerjaan masyarakat Jawa Barat yang sebelumnya mayoritas berprofesi sebagai petani sekarang bergeser menjadi pekerja di bidang industri dan jasa.

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarak Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu Tahun 2012-2013 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami peningkatan. Tabel 2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2012-2013 TAHUN INDIKATOR

SATUAN 2012

2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

poin

73,19

73,40 **

a. Indeks Kesehatan (IK)

poin

72,67

72,99

tahun

68,60

68,80

30

30***

n/a

n/a

poin

82,21*

82,31

persen

96,39*

96,49

a.1 Angka Harapan Hidup (AHH) a.2 Angka Kematian Bayi

per 1000 KH per 100.000

a.3 Angka Kematian Ibu

KH

b. Indeks Pendidikan (IP) b.1 Angka Melek Huruf (AMH)

II - 3


TAHUN INDIKATOR

SATUAN 2012

b.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) c. Indeks Daya Beli (IDB) c.1 Purchasing Power Parity (PPP)

2013

tahun

8,08*

8,09

poin

64,17

64,89

ribu rupiah

637,67

640,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. *)angka final 2012 **)angka perkiraan 2013 ***) angka SDKI 2012

2.1.2.2. Kondisi Pemerataan Ekonomi Pemerataan ekonomi di Jawa Barat tidak terlepas dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indek s gini. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 20 12-2013 mengalami penurunan sebesar 0,15%, diikuti dengan naiknya tingkat inflasi akibat dari kenaikan harga BBM. Secara umum produktivitas ekonomi Jawa Barat meningkat dan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita (ADHB) Tahun 2013 sebesar Rp 23,5 juta. Namun demikian kondisi ekonomi tidak berdampak pada perbaikan pemerataan pendapatan, hal ini diindikasikan dengan angka indeks gini yang tetap dan terkategori mempunyai ketimpangan moderat. Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2012-2013 NO

INDIKATOR

TAHUN

SATUAN 2012

1

2013

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Nilai PDRB : a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)

triliun rupiah

946,86

1.070 ,18

a.2 Atas Dasar Harga Konstan (adhk)

triliun rupiah

364,41

386,84

ribu rupiah

21.250

23.603

ribu rupiah

8.180

8.531

b. PDRB per Kapita : b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk) 2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

persen

6,21

6,06

3

Inflasi

persen

3,86

9,15

4

Indeks Gini

poin

0,41

0,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

II - 4


2.1.2.3. Kondisi Kesejahteraan Sosial Kondisi pembangunan masyarakat pada bidang sosial diindikasikan dengan Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Keadaan kesehatan gizi masyarakat, Pengangguran, Kemiskinan, Jumlah Grup Kesenian, Sarana Prasarana Kesenian, Jumlah Klub Olahraga, dan Sarananya, serta Kondisi Ketenagakerjaan. Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013 terdapat peningkatan angka melek huruf naik menjadi sebesar 96,49%, angka rata-rata lama sekolah naik menjadi sebesar 8,09 sehingga angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI telah mencapai 97,10%, angka partisipasi murni pada tingkat SMP/MTs telah mencapai 74,82 dan angka partisipasi murni pada tingkat SMA/SMK/MA telah mencapai 53,28. Angka Harapan Hidup selama kurun waktu Tahun 2012 -2013 meningkat 0,2 tahun. Angka Harapan hidup ini ditentukan dari Angka Kematian Bayi/1000 KH yang selama kurun waktu Tahun 2012-2013 tetap, yaitu 30 per 1000 kelahiran hidup. Indikator lainya antara lain Prevalensi Gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 0,5%. Demikian juga untuk balita gizi kurang sebesar 9,0% tahun 2012. Pada kasus penyakit menular seperti prevalensi penyakit untuk HIV/AIDS sebesar <0,5 pada tahun 2012. Kasus TBC/100.000 penduduk sebesar 226 tahun 2012. Prevalensi kasus malaria/1000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,357. Incident Rate kasus DBD/100.000 penduduk tahun 2012 sebanyak 50. Kasus AFP rate/100.000 anak di bawah 15 tahun pada tahun 2012 kurang dari 2. Dari sisi sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar puskesmas sampai tahun 2012 sebanyak 1049 puskesmas. Puskesmas yang mampu berfungsi PONED sampai tahun 2012 sebanyak 334 Puskesmas yang telah diperlengkapi dengan paket alat kesehatan PONED, berikut tenaga baik dokter maupun bidan yang terlebih dahulu dilatih PONED. Rumah sakit yang menjadi rujukan di Jawa Barat sampai tahun 2012 terdiri dari 41 Rumah Sakit Daerah dan 227 Rumah Sakit milik swasta dan TNI/POLRI dengan jumlah total Tempat Tidur 25.569 TT. Dari aspek ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat,dapat dijelaskan bahwa Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18,41 Juta Orang,sementara pada tahun 2012 sebesar 18,32 Juta Orang. Jumlah Pengangguran tahun 2012 sebesar 1,83 Juta Orang dan tahun 2013 sebesar 1,87 Juta Orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat tahun 2012 sebesar 9,08% mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 9,22%. Penyerapan tenaga kerja yang terbesar pada Sektor Perdagangan (25,63%), Industri (21,27%) dan Pertanian (19,93%) pada bulan Agustus 2013. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, pada Agustus 2012 jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Industri mengalami kenaikan sebesar 0,18% atau sebanyak 53.310 orang, sebaliknya, Sektor Pertanian menurun sebesar 1,72% atau sebanyak 295.936 orang (2,06 %). Prosentase penduduk miskin pada Tahun 2012 adalah sebesar 9,89% dan pada Tahun 2013 sebesar 9,61% atau berkurang sebesar 0,28%. Jumlah penduduk miskin secara absolut menurun sekira 40.000 orang (Tahun 2012 sebanyak. 4,42 juta orang dan Tahun 2013 sebanyak 4,38 juta orang). Pembangunan di bidang budaya dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana untuk memajukan budaya lokal Jawa Barat serta untuk pengembangan budaya sesuai dengan kemajuan zaman. Saat ini jumlah gedung untuk pementasan budaya y ang dikelola oleh II - 5


Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 2 gedung, yaitu Gedung Rumentang Siang dan Yayasan Pusat Kebudayaan. Sebagai bentuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah telah diberikan Penghargaan Karya Sastra Daerah kepada 26 (dua puluh enam) orang tokoh sastra; terlaksananya 4 (empat) kali lomba Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah yang diikuti oleh generasi muda dan 6 (enam) Event Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah. Dalam upaya pelestarian budaya lokal maka telah diusulkan Kujang sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan Situs Batu Jaya sebagai Heritage. Pembangunan di bidang kepariwisataan tahun 2011 kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat mencapai angka 1.333.512 orang dari target sebesar 885.195 orang dengan persentase capaian kinerja 150,65% dan wisatawan nusantara/domestik sebesar 35.315.020 orang dari target 38.750.000 dengan persentase capaian kinerja 91,14%. Adapun pembangunan pemuda dan olahraga di Jawa Barat, sebagai indikatornya adalah terdapat lembaga kepemudaan berjumlah 665 lembaga dan adanya gedung olahraga berjumlah 1004 serta jumlah klub olahraga pelajar sebanyak 194 klub olahraga masyarakat 439. Selain itu, dilakukan pembinaan peran serta kepemudaan untuk mengisi wawasan kepemudaan, kewirausahaan pemuda dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Pembangunan di bidang sosial, diarahkan pada penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar, berupa pembinaan mental, sosial dan keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Lembang dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Cirebon, pada tahun 2011 sebanyak 300 Gepeng dan tahun 2012 sebanyak 350 Gepeng. Sedangkan kepada orang terlantar sebanyak 1.460 orang diberikan tempat penampungan sementara di Rumah Persinggahan Caringin sebelum dipulangkan ke tempat asalnya atau sebelum dirujuk ke panti/balai terkait. Pemberdayaan Sosial Remaja dan Anak Jalanan, berupa pembinaan mental, sosial dan keterampilan kepada rema j a put u s s ek ol ah d an anak t erl an t ar da ri kabupaten/kota se Jawa Barat, agar mampu menjalankan fungsi sosialnya tahun 2011 sebanyak 360 orang dan Tahun 2012 sebanyak 360 Remaja putus Sekolah dan anak terlantar. Akses Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, berupa layanan dan bantuan pemulihan keberfungsian sosial, pemenuhan alat bantu, peningkatan keterampilan usaha perbengkelan, service HP, warungan, olahan pangan dan jaminan hidup bagi penyandang cacat di Kabupaten/Kota, Pada tahun 2011 sebanyak 500 Penyandang Cacat dan tahun 2012 sebanyak 115 Penyandang Cacat.

2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Kondisi Pelayanan Bidang Pendidikan Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 ditujukan untuk peningkatan sumberdaya manusianya (SDM) yang berkualitas yang merupakan salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu dalam peningkatan kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan yang cukup penting dalam pembangunan manusia Jawa Barat. Pembangunan pendidikan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan dalam bidang pendidikan.

II - 6


Tabel 2.5 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan No

URAIAN Jumlahpenduduk

2012

2013

44.548.431

45.340,8

PENDIDIKAN 1

Rasio jumlah murid dan Guru SD Negeri/swasta non MI

32

N/A

2

Rasio jumlah murid dan Guru SMP negeri/swasta. non tsanawiah

20

N/A

3

Rasio jumlah murid dan Guru SMA negeri/swasta non aliyah

20

N/A

4

Rasio jumlah murid dan Guru

20

N/A

SMK/negeri/ swasta Sumber: BPS Provinsijama Barat 2012 dan 2013, diolah

2.1.3.2. Kondisi Pelayanan Bidang Kesehatan Tabel 2.6 Kondisi pelayanan umum pada aspek Kesehatan No.

URAIAN

2012

2013

Jumlah penduduk

44.548.431

45.284.209

1.

Jumlah puskesmas

1046

1.050

2.

Jumlah puskesmas pembantu

N/A

1.579

3.

Jumlah poskesdes

3.823

3.823

4.

Jumlah posyandu

50.266 *

50.298

5.

Jumlah rumah sakit

243

272

6.

Jumlah puskesmas keliling

789 *

789

7.

Jumlah balai pengobatan

3.111 *

3.111

8.

Rasio jumlah penduduk per

42.589

42.427

puskesmas 9.

Rasio jumlah penduduk per puskesmas pembantu

N/A

28.213

10.

Rasio jumlah penduduk per poskesdes

11.653

11.653

11.

Rasio jumlah penduduk per posyandu

12. 13.

886

886

Rasio jumlah penduduk per rumah sakit

183.327

163.781

Rasio jumlah penduduk per puskesmas

56.462

56.462

keliling

II - 7


No. 14.

URAIAN

2012

Rasio jumlah penduduk per balai

2013

14.320

14.320

pengobatan Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2012 dan 2013, diolah, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Puast Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, RI, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012, * Jabar Dalam Angka 2013

2.1.3.3. Kondisi Pelayanan Bidang Transportasi Tabel 2.7 Kondisi Pelayanan pada Bidang Transportasi No.

URAIAN

2012

Jumlah penduduk (orang) 1

Jumlah kendaraan umum roda empat (unit)

2

Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan umum roda empat (orang/unit)

3

Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (unit)

4

Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (orang/unit)

5

Jumlahsepeda motor (unit)

6

Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah sepeda motor

2013

44.548.431

45.284.209

134.106

NA

332

NA

11.056.228

NA

4

NA

9.626.748

NA

5

NA

(orang/unit) 7

Total panjang jalan Nasional (Km)

1.351,132

1.351,132

8

Total panjang jalan Provinsi (Km)

2.191,29

2.191,29

9

Total panjang jalan Kabupaten/ Kota (Km)

32.438,659

32.438,659

10

Total panjang jalan Non Status di Jalur Horizontal Jawa Barat Selatan (Km)

210,930

210,930

11

Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional(unit/Km)

99

NA

12

Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi(unit/Km)

61

NA

13

Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/kota

4

NA

636

NA

8.183

NA

5.046

NA

(unit/Km) 14

Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)

15

Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)

16

Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi

II - 8


No.

URAIAN

2012

2013

17

Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/

341

NA

18

Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda

52.417

NA

empat terhadap panjang jalan non status 19

Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap

7.125

NA

20

panjang jalan nasional (unit/Km) Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap

4.393

NA

297

NA

45.640

NA

panjang jalan provinsi (unit/Km) 21

Rasio Jumlah kendaraansepeda motor terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)

22

Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan non status (unit/Km)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2012 dan 2013, diolah dan Dinas Bina marga Provinsi Jawa Barat, diolah

Pembangunan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan topografi yang cukup bergelombang. Untuk mendukung pergerakan orang, barang di Jawa Barat diperlukan peningkatan pelayanan transportasi. Selama kurun waktu Tahun 2012 dan Tahun 2013, panjang jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalami peningkatan.

2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan Jawa Barat untuk bersaing dengan daerah lain secara nasional dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan daerah selama tahun 2012 menunjukan peningkatan. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah dalam berbagai sektor, meningkatnya kinerja pengembangan wilayah fasilitas wilayah atau infrastruktur, dan membaiknya iklim investasi. Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Tahun 2012-2013 INDIKATOR

TAHUN

SATUAN 2012

Investasi (PMTB adhb)

2013

triliun rupiah

175,20

194,33

persen

13,84

10,91

persen

8,72

6,6

triliun rupiah

83,2

94,80

a. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb b. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah : - Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhb)

II - 9


INDIKATOR

TAHUN

SATUAN 2012

- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhk)

triliun rupiah

2013

20,00

21,22


2.1.5.

Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan Jawa Barat adalah sektor industri, perdagangan, dan sektor pertanian (BPS Jawa Barat, 2012). Sehingga ke tiga sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan. Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Jawa Barat Tahun 2012 - 2013 Indikator

Satuan

Kondisi/Capaian 2012

2013

a. Kontribusi 1. Pertanian

persen

11,69

11,95

2. Pertambangan & Penggalian

persen

1,85

1,74

3. Industri Pengolahan

persen

35,69

34,56

4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan

persen persen

2,54 4,39

2,73 4,40

6. Perdag., Hotel & Restoran

persen

23,88

24,44

7. Pengangkutan & Komunikasi

persen

7,77

8,20

8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan

persen

2,94

3,01

9. Jasa-Jasa

persen

9,23

8,98

persen

100,00

100,00

a. Pertumbuhan 1. Pertanian

persen

-0,71

3,57

2. Pertambangan & Penggalian

persen

-7,18

-0,66


persen

3,94

5,32

4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan

persen persen

7,85 13,61

7,05 8,37

6. Perdag., Hotel & Restoran

persen

11,55

7,57

7. Pengangkutan & Komunikasi

persen

12,00

9,66

8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan

persen

10,22

8,35

PDRB

9. Jasa-Jasa PDRB

persen

8,14

5,44

persen

6,21

6,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. Februari 2014

II - 10


Bidang perdagangan mencakup aktivitas transaksi barang dan jasa baik secara domestik maupun ekspor impor. Bagi perekonomian Jawa Barat, peran sub sektor perdagangan ini semakin besar. Nilai ekspor selama kurun waktu Tahun 2012-2013 mengalami peningkatan begitu pula impor. Berdasarkan Tabel 2.10 di bawah ini, neraca perdagangan Jawa Barat adalah positif. Tabel 2.10 Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2012-2013 NO 1

2

INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2012

2013

Ekspor : - Ekspor (adhb)

triliun rupiah

340,28

389,42

- Ekspor (adhk)

triliun rupiah

162,1

178,43

- Impor (adhb)

triliun rupiah

270,95

309,96

- Impor (adhk)

triliun rupiah

116,65

131,40

Impor :


Kemajuan sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat seperti di gambarkan di atas disebabkan diantaranya oleh: (a) Meningkatnya akses pasar untuk beberapa jenis/item produk industri Jabar dan meningkatnya pangsa pasar ekspor Jawa Barat pada negara tujuan ekspor senilai US$ 17,760 milyar. Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat sebesar 4.617 juta ton. Pembangunan di bidang pertanian difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat, pengendalian distribusi dan harga pangan, peningkatan keanekaragaman konsumsi serta penanganan keamanan pangan. Produksi pertanian, khususnya produksi padi Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan nasional, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi beras Nasional. Pada Tahun 2012 kontribusi produksi padi (Gabah Kering Giling)Jawa Barat terhadap nasional adalah 16,33%. Prestasi Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor terbesar dalam penyediaan padi nasional salah satunya ditunjang oleh peningkatan produksi padi secara konsisten selama lima tahun terakhir, sebagai akibat dari pengembangan sumberdaya petani, teknologi, penyuluhan dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta berbagai peraturan daerah yang mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Untuk mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai provinsi kontributor padi tertinggi, maka perlu ditingkatkan produktivitasnya.

II - 11


2.1.6.

Kinerja Pengembangan Wilayah

2.1.6.1. Penataan Ruang Kinerja penataan ruang dilaksanakan melalui: (a) penyediaan pranata dan perwujudan rencana tata ruang; (b) harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota; (c) peningkatan upaya pemantauan, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Jawa Barat. Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing sesuai dengan tujuan penataaan ruang wilayah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 -2029 maka dilaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat yang bermitra dengan West Java Province-Metropolitan Development Management (WJPMDM), Badan Pengembangan Wilayah (BPW) Jabar Selatan dan Forum Jabar Utara. Sebagai pendetilan RTRW Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 -2013 sudah melaksanakan kegiatan penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sampai dengan tahun 2013 telah diselesaikan 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh) KSP dengan 4 (empat) diantaranya sedang dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Penetapan Perda. Disamping itu, mengingat pentingnya pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, melalui West Java ProvinceMetropolitan Development Management (WJPMDM) yang telah dibentuk sejak 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu pembangunan metropolitan secara terencana dan terintegrasi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Maka, dengan demikian konsep pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan telah disusun sejak 2012-2013. Selain itu, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan rangkaian analisis dalam mendukung peninjauan kembali RTRW Provinsi pada tahun 2012, 2013, dan 2014, sebelum dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2015. Salah satu upaya yang dilakukan untuk harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dalam rangka pembinaan tata ruang oleh Provinsi Jawa Barat kepada Kab./Kota dilakukan fasilitasi pelaksanaan proses rekomendasi dan evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota. Saat ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Jawa Barat sudah menetapkan Perda tentang RTRW.

II - 12


Gambar 2.1. Status RTRW Kabupaten/Kota Per Desember 2013 Dalam meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan fasilitasi pemberian Rekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) sebanyak 57.kasus pada Tahun 2013.

2.1.6.2. Infrastruktur Transportasi Upaya peningkatan infrastruktur transportasi melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan provinsi. Dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.191,29 Km, berada dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2013 mencapai 97,56%. Dengan cap aian tersebut, maka peningkatan kemantapan jalan sudah melebihi target RPJMD 2008-2013 untuk tahun 2012 sebesar 93,00 - 94,00%. Untuk mempertahankan kondisi jalan, dilaksanakan program pemeliharaan jalan yang secara akumulatif mencapai panjang 10.633,52 km, dan rehabilitasi jalan sepanjang 545,88 km, serta rehabilitasi jemb atan 2.379,50 m. Melalui program pembangunan jalan telah dibangun jalan baru sepanjang 17,60 km, dan jembatan sepanjang 269,13 m. Sedangkan jalan yang ditingkatkan mencapai 464,26 km dan Penggantian Jembatan sepanjang 506,90 M'. Sampai dengan tahun 2012 juga telah dilaksanakan peningkatan jalan vertikal melalui pola pendanaan tahun jamak yaitu ru as Jal an Cikajang — Pameungpeuk Sepanjang 24,904 Km dan ruas Jalan Bandung — Cukul — Cisewu — Rancabuaya sepanjang 31,353 Km.

II - 13


No 1 2 3 4

Tabel 2.11 Kinerja Kemantapan Jalan Tahun 2013 2013 Kondisi panjang (km) % Baik 1114,27 50,85 Sedang Mantap Rusak Ringan Rusak Berat Tidak Mantap Total

1023,46 2137,73 53,56

46,71 97,56 2,44

53,56 2191,29

0 2,44 100

-

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Tingkat kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) di Provinsi Jawa Barat meningkat dari 97,05 % pada tahun 2012 menjadi 97,56 % pada tahun 2013, meningkat sebesar 0,51 %. Berkaitan dengan sektor perhubungan, hingga Tahun 2013 telah dilaksanakan berbagai program antara lain: (a) Penyediaan fasilitas pendaratan dan penempatan pesawat yaitu pembuatan marking 4.000 m2, perluasan appron 1.500 m2, peningkatan over run 3.600 m2 dan tersedianya fasilitas pendingin ruangan tower pada gedung operasional Bandara Husein Sastranegara; (b) Penyediaan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang pada jalur Cianjur-Sukabumi di Desa Titisan Kabupaten Sukabumi seluas 7.800 m2 dan Jalur SukabumiBandung di Desa Sindang Jaya Kabupaten Cianjur seluas 159.620 m2; (c) Pembebasan lahan Bandar Udara Internasional di Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir tahun 2013 seluas 777,6 Ha sehingga total lahan yang tersedia ± 920,66 Ha (ditambah dengan tanah kas desa seluas 143 Ha); (d) Pembangunan Sisi Udara Bandar Udara Internasional Kertajati berupa konstruksi Runway dengan panjang 2.565 m dan lebar 60 m; (e) Pembebasan tanah untuk pembangunan shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta) dan Tanjungrasa (subang) sampai dengan akhir tahun 2013 seluas ± 22,9 Ha; dan (d) Peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Jawa Barat.

2.1.6.3. Sumberdaya Air dan Irigasi Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan upaya peningkatan intensitas tanam padi melalui peningkatan pengelolaan jaringan irigasi di Jawa Barat. Dari total luas Daerah Irigasi (DI) 974.012 Ha terdapat 86.561 Ha atau sebanyak 91 DI yang merupakan DI kewenangan Provinsi. Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya irigasi ditunjukan dengan terpeliharanya kondisi dan fungsi DI yang tersebar di WS CiliwungCisadane, Cisadea-Cibareno,Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. Jaringan irigasi pada DI kewenangan provinsi dengan kondisi baik meningkat dari 64,52% pada akhir tahun 2012 menjadi 65,98 pada tahun 2013. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya intensitas tanam padi menjadi 227 % pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 214 %. Kinerja ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013 untuk Tahun 2012 yang sebesar 194 — 198%. Selain jaringan irigasi, juga dipelihara kondisi dan fungsi 106 situ/waduk yang tersebar di WS Ciliwung-Cisadane, Cisadea II - 14


- Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. Peningkatan kinerja ditunjukan dengan meningkatnya kapasitas tampung situ/waduk sehingga manfaatnya adalah mampu menyediakan air untuk areal persawahan sehingga meningkatkan intensitas tanam padi serta dapat memenuhi kebutuhan air baku lainnya untuk masyarakat di sekitarnya.

2.1.6.4. Iklim Berinvestasi Penanaman modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Oleh karena itu upaya akumulasi modal merupakan concern setiap pemerintahan. Penyelenggaraan bidang penanaman modal diarahkan untuk mencapai misi 2 (dua) yakni Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Regional Berbasis Potensi Lokal. Untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Jawa Barat, dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Hasil dari pelaksanaan program tersebut seperti terlihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.12. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2012-2013 No

NAMA

JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN TAHUN

PROGRAM 1. 2.

Peningkatan Iklim Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi JUMLAH

JUMLAH SELURUH

2012

2013

KEGIATAN

4

3

7

1

4

5

5

7

12

Sumber. LKPJ Gubemur Jawa Barat Tahun 2013

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Tahun 2012-2013 INDIKATOR

SATUAN

Investasi (PMTB adhb)

TAHUN 2012

2013

triliun rupiah

175,20

194,33

a. LajuPertumbuhanInvestasi(Pemb. Modal TetapBruto/PMTB)adhb

persen

13,84

10,91

b. LajuPertumbuhanInvestasi(Pemb. Modal

persen

8,72

6,6

triliun rupiah

83,2

94,80

triliun rupiah

20,00

21,22

TetapBruto/PMTB)adhk c. PengeluaranKonsumsiPemerintah : PengeluaranKonsumsiPemerintah (adhb) PengeluaranKonsumsiPemerintah (adhk)

II - 15


2.1.6.5. Sumber Daya Manusia Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu sebesar 44.548.431 orang pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 45.340.800 orang pada tahun 2013. Berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun, yaitu 31,59 juta orang pada tahun 2012 dan 32,19 juta orang pada tahun 2013. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit menurun pada tahun 2013 menjadi 63,01%, perbedaannya 0,76% dibandingkan tahun 2012. Menyebabkan angka pengangguran meningkat 0,04% dari 9,08% di tahun 2012 menjadi 9,22 % di tahun 2013.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

2.2.1.

Pencapaian Misi RPJMD

Di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan lima (5) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat. Evaluasi pencapaian misi pembangunan Jawa Barat dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD Tahun 2008-2013, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2013 dan evaluasi terhadap data-data BPS. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapain misi pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut.

II - 16


Dalam rangka penurunan tingkat korupsi di Jawa Barat telah diwujudkan hal -hal berikut: 1)

Penetapan Rencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2)

Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

3)

Penyusunan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Kabupaten/Kota;

4)

Pengukuhan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014;

5)

Dilaksanakannya Bintek RANHAM dansosialisasi RANHAM, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014;

6)

Penanganan kasus korupsi di wilayah JawaBarat sebanyak 199 kasus selama dua tahun dengan perincian : yang terjadi pada Tahun2009 sebanyak 95 kasus, dan 104 kasus terjadi pada Tahun 2010.

Negara

(LHKPN)

Provinsi

dan

Adapun untuk partisipasi masyarakat dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat, dimana dalam Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di beberapa daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilu pada kurun 2008-2012 masih di bawah target, rata-rata mencapai sekitar 65 persen dan pada Pemilu Gubernur 63,66 persen. Pengendalian kamtibmas di Jawa Barat cukup terkendali, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya seperti: 1)

Pemantapan Bela Negara, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat, sejak Tahun 2008 menghasilkan kesadaran masyarakat dalam bela negara dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar.

2)

Secara bertahap dan sistematis telah dilakukan Penguatan Ketahanan Bangsa dalam Pencegahan Konflik di Jawa Barat, Bimbingan Pembinaan pada Ormas, LSM dan generasi muda, Pemantapan Kondisi Sosial Politik diJawa Barat, sehingga selama Tahun 2008-2012 di Jawa Barat tidak terjadi konflik antarwarga, konflik SARA seperti antar pemeluk agama Islam dan Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan baik.

II - 20


2.3.

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Permasalahan pada Misi Pertama, bidang pendidikan adalah (1) masih tingginya angka rawan drop out(DO) siswa SD, SMP dan SMA ,(2) Pada Bidang Kesehatan adalah : (1) Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, (2) kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Jawa Barat yang penempatannya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, (3) Belum maksimalnya perencanaan sumber daya manusia bidang tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (4) terbatasnya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan kesehatan, menyebabkan analisis masalah kesehatan maupun analisis potensi sumberdaya dan perencanaan pembangunan kesehatan kurang optimal. Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah (1) Terbatasnya sarana dan prasarana untxik mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda serta peningkatan prestasi olah raga. Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : (1) masih rendahnya akses kesempatan usaha dan pendidikan untuk perempuan, (2) Belum optimalnya lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Pada Bidang Sosial, (1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (2) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Pada bidang kebudayaan masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI terhadap budaya Jawa Barat. Potensi budaya dan keindahan alam di Jawa Barat belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Jawa Barat. Permasalahan pada misi kedua, pertumbuhan investasi di Jawa Barat dikategorikan tinggi, tetapi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Jawa Barat, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN ditandai dengan munculnya aspirasi buruh dengan menggelar aksi/ demo buruh, Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jawa Barat, Infrastruktur dasar yang belum memadai berdasarkan survey Word Economi Forum (WEF) 2011 - 2012 salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia adalah infrastruktur darat (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan energi untuk mengatasi hal tersebut perlunya komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar tersebut. Pada bidang ketenagakerjaan, permasalahan yang mendasar adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga

II - 21


kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, di pihak lain, perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal. Permasalahan Pada Misi Ketiga, Pembangunan infrastruktur strategis belum berjalan sesuai yang direncanakan, seperti: koridor Bandung—Cirebon, Cianjur— Sukabumi— Bogor, Jakarta—Cirebon, Bandung—Tasikmalaya serta Jabar Selatan. Demikian pula, pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU), Soreang-Pasirkoja (SOROJA), dan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), serta perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Di pihak lain, infrastruktur jalan yang baru selesai dibangun di Jabar Selatan sudah mulai mengalami kerusakan di berbagai titik. Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Pembangunan sumber daya strategis belum terlaksana secara optimal; (2) Bencana banjn dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (3) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 38,28%. Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin masih sangat terbatas, demikian pula pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Permasalahan lain yaitu masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkanoleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen Kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum, masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola Sistem penyediaan Air Minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Sedangkan permasalahan dalam pengelolaan air limbah adalah masih kurangnya kinerja pengelolaan air limbah domestik karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan maintenance di masing-masing Kabupaten/kota sangat kurang. Permasalahan Pada Misi Keempat, Tingginya alih fungsi lahan produktif. Capaian kawasan lindung sampai dengan akhir Tahun 2013 belum mencapai 45%, seperti yang ditargetkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Implementasi pengembangan PKN secara fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat belum optimal terutama yang terkait dengan skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana dan prasarana. Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana antar wilayah menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur. Sementara itu kondisi PKW secara umum menunjukkan masih diperlukan perbaikan dan dukungan bagi peningkatan kinerjanya di Jawa Barat. Secara umum integrasi antar provinsi baik PKN dan PKW masih rendah. Selain itu masih tingginya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana yang dihadapi Jawa Barat memerlukan upaya yang lebih kuat untuk pemulihan lingkungan dan pengurangan resiko bencana. Permasalahan Pada Misi Kelima, Kualitas pelayanan publik yang masih relatif rendah disebabkan, antara lain: (1) Kinerja, budaya dan system kepegawaian yang belum II - 22


mampumendorong profesionalisme dan kompetensi aparatur, (2) Belum terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi; dan (3) Sistem dan prosedur kerja belum efisien, efektif dan berperilaku hemat. Budaya taat hukum sebagian besar masyarakat menurun yang ditunjukkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan. Selain itu, penegakan hukum masih lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum diwujudkan di tingkat masyarakat. Pendataan aset belum terselesaikan .karena masih adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat Gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat juga masih cukup tinggi yang ditunjukkan, antara lain: tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum masih tinggi., kewibawaan pemerintah daerah berkurang, dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan belum optimal karena: (1) Kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum terakomodasikan dengan baik dalam perencanaan pembangunan; (2) Kapasitas perencanaan belum memadai di semua tingkatan; dan (3) Rendahnya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan perdesaan menjadi prioritas di Jawa Barat permasalahannya adalah belum optimalnya kinerja dan kesejahteraan pemerintahan desa, sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa.

II - 23


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Jawa Barat tahun 2013 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2014-2015. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Jawa Barat serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat

Stabilitas makro ekonomiJawa Barat tahun 2013 dapat terjaga, sekalipun pertumbuhan ekonomi melambat, namun masih dalam angka yang cukup memuaskan di tengah-tengah nilai kurs yang melemah. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2013 yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 6,06 persen dibanding tahun 2012, dimana hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,66 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,66 persen.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Gambar 3.1. Ekonomi Jawa Barat Tahun 2011-2013 Catatan mengesankan adalah tingginya pertumbuhan PMA dan komponen ekspor menunjukkan kinerja yang cukup kuat seiring dengan kondisi eksternal yang cenderung membaik serta meningkatnya perdagangan antar daerah. Dari sisi penawaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat disumbang oleh turunnya kinerja sektor utama yaitu industri pengolahan III - 1


dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Di sisi lain, sektor pertanian dan jasa-jasa tumbuh meningkat dan menahan laju perlambatan yang lebih dalam. Nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.070,18 triliun, naik Rp. 120,42 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp. 949,76 triliun). Bila dilihat berdasarkan harga konstan 2000, PDRB tahun 2013 naik sebesar Rp. 22,09 triliun, yaitu dari Rp. 364,75 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 386,84 triliun pada tahun 2013. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDRB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,18 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,76 persen dan 0,52 persen (Tabel 3.1.) Tabel 3.1. PDRB Jawa Barat Tahun 2012 - Triwulan III 2013 Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah) 2011

(1)

2012

2013

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (triliun rupiah) 2011

2012

2013

Laju Sumber Pertumbuhan Pertumbuhan 2013 2013 (persen) (persen)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. Pertanian

104,56

111,05

127,88

42,1

41,8

43,29

3,57

0,41

2. Pertambangan dan Penggalian

17,36

17,59

18,61

7,08

6,58

6,53

-0,66

-0,01


319,98

338,97

369,83

144,01

149,68

157,64

5,32

2,18

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

21,94

24,17

29,19

7,43

8,11

8,69

7,05

0,16

5. Konstruksi

35,03

41,72

47,13

13,48

15,32

16,6

8,37

0,35

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

194,62

226,85

261,54

75,85

84,76

91,18

7,57

1,76

7. Pengangkutan dan Komunikasi

66,34

73,8

87,72

17,65

19,76

21,67

9,66

0,52

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

24,48

27,91

32,21

11,99

13,21

14,31

8,35

0,3

9. Jasa-Jasa

77,92

87,7

96,06

23,61

25,53

26,92

5,44

0,38

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

862,23

949,76

1.070,18

343,19

364,75

386,84

6,06

6,06

PDRB Tanpa Migas

825,31

911,34

1.029,50

334,54

356,65

378,84

6,22

6,22


Secara triwulanan, PDRB Jawa Barat triwulan IV-2013 dibandingkan dengan triwulan III2013 (q-to-q) turun sebesar 0,53 persen, tapi bila dibandingkan dengan triwulan IV-2012 (y-ony) tumbuh sebesar 6,30 persen). Struktur PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Pertanian mempunyai peranan sebesar 70,95 persen pada tahun 2013. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 34,56 persen, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pertanian memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,44 persen dan 11,95 persen.

III - 2


Tabel 3.2. Struktur PDRBMenurut Lapangan Usaha Tahun 2011– 2013 (persen) Lapangan Usaha

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Pertanian

12,13

11,69

11,95

2,01

1,85

1,74

37,11

35,69

34,56

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

2,54

2,54

2,73

5. Konstruksi

4,06

4,39

4,40

22,57

23,88

24,44

7. Pengangkutan dan Komunikasi

7,69

7,77

8,20

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

2,84

2,94

3,01

9. Jasa-Jasa

9,04

9,23

8,98

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

100,00

100,0

100,0

PDRB Tanpa Migas

95,72

95,95

96,20

2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran


Pertanian

29.05

11.95 34.56

24.44

Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran Lainnya


Gambar 3.2. Struktur PDRB Jawa Barat Tahun 2013 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

Dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 terjadi peningkatan peranan pada beberapa sektor, kecuali : Sektor Pertambangan dan Penggalian turun dari 1,85 persen menjadi 1,74 persen, Sektor Industri Pengolahan turun dari 35,69 persen menjadi 34,56 persen, dan III - 3


Sektor Jasa-jasa turun dari 9,23 persen menjadi 8,98 persen. Sebaliknya, peranan Sektor Pertanian naik dari 11,69 persen menjadi 11,95 persen, Listrik, Gas, dan Air Bersih naik dari 2,54 persen menjadi 2,73 persen, Sektor Konstruksi naik dari 4,39 persen menjadi 4,40 persen, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran naik dari 23,88 persen menjadi 24,44 persen, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi naik dari 7,77 persen menjadi 8,20 persen, Sektor Keuangan Persewaan, dan Jasa Perusahaan naik dari 2,94 persen menjadi 3,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2013 menurut sisi penggunaan terjadi pada seluruh komponen berturut-turut yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,06 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 6,60 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,51 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 4,02 persen serta Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,61 persen. Sementara, Komponen Impor sebagai faktor pengurang mengalam penurunan sebesar 12,85 persen. Tabel 3.3. Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2011 – 2013, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2013

Lapangan Usaha

(1) 1. Konsumsi Rumah Tangga 2. Konsumsi Pemerintah

Laju Atas Dasar Harga Konstan 2000 Pertumbuhan (triliun rupiah) 2013

Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)

Sumber Pertumbuhan 2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(persen)

(persen)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

513,74

555,26

617,97

217,67

227,45

236,6

4,02

2,51

75,17

83,11

94,8

19,93

20,11

21,22

5,51

0,3

153,91

175,2

194,33

60,99

66,31

70,68

6,6

1,2

4. a. Perubahan Inventori

39,45

48,47

52,05

12,71

15,84

15,93

0,61

0,03

b. Diskrepansi Statistik

24,32

18,38

31,58

-8,95

-10,41

-4,61

-

-

305,33

340,28

389,42

153,63

162,11

178,43

10,06

4,47

249,7

270,95

309,96

112,79

116,65

131,4

12,65

4,05

862,23

949,76

1,070,18

343,19

364,75

386,84

6,06

6,06

3. PMTB

5. Ekspor 6. Dikurangi Impor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Pada tahun 2013, PDRB (harga berlaku), digunakan untuk memenuhi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 57,74, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,86 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Komponen Investasi Fisik 18,16 persen, Komponen Perubahan Inventori 4,86 persen, Komponen Ekspor 36,39 persen dan Komponen Impor 28,96 persen.

III - 4


Tabel 3.4. Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2011 – 2013, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2013 Komponen

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Konsumsi Rumah Tangga

59,58

58,46

57,74

8,72

8,75

8,86

17,85

18,45

18,16

4. a. Perubahan Inventori

4,58

5,10

4,86

b. Diskrepansi Statistik

2,82

1,94

2,95

5. Ekspor Barang dan Jasa

35,41

35,83

36,39

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

28,96

28,53

28,96

100,00

100,00

100,00

2. Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Tingkat inflasi Jawa Barat selama tahun 2013 sebesar 9,15 persen mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 3,86 persen. Hal tersebut didorong oleh faktor non fundamental, terutama komoditas bahan makanan bergejolak (volatile foods) dan kelompok harga yang ditetapkan oleh pemerintah (administered prices). Faktor non fundamental yang mendorong inflasi lebih tinggi adalah lonjakan harga komoditas bahan makanan terutama hortikultura kelompok bumbu-bumbuan (bawang merah, cabai merah, cabai rawit) dan kelompok dagingdagingan (daging ayam ras dan daging sapi). Inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga komoditas yang ditetapkan pemerintah pusat seperti penyesuaian harga BBM bersubsidi dan tarif listrik. Hal itu menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perkembangan inflasi Jawa Barat. Sementara itu, ekspektasi inflasi masyarakat meningkat tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik di tengah tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah. Namun disayangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan dan PDRB per kapita yang terus meningkat, belum disertai dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Ketimpangan pendapatan tercermin dalam Indeks Gini (IG) selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 dan 2013 Indeks Gini mencapai 0,41. Kondisi secara umum distribusi pendapatan semakin tidak merata dalam lima tahun terakhir. Fakta ketimpangan pendapatan yang memburuk terkait erat dengan akses masyarakat marjinal terhadap sumberdaya ekonomi produktif yang masih terbatas. Tidak hanya ketimpangan pendapatan yang terjadi, juga ketimpangan wilayah. Hal ini tercermin dalam perbedaan nilai PDRB antar kabupaten kota yang cukup tinggi. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat. Kemudian Kota Bandung sebagai kota jasa yang juga turut menyumbang relatif besar dibanding kota lainnya.

III - 5


Gambaran kondisi sosial ekonomi lainnya, dapat dilihat berdasarkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja yang meningkat. Selama kurun waktu 2012-2013 terjadi penurunan jumlah penganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2013mengalamipeningkatan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 4,38 juta orang (9,61 persen). Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2012-2013 Indikator

Tahun 2012

Tahun 2013

Ketenagakerjaan : 1. Angkatan Kerja (juta org) :

20,15

20,28

18,32

18,41

Penganggur (juta org)

1,83

1,87

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)

63,78

63,01

9,08

9,22

44,548

45,340

9,89

9,61

Bekerja (juta org)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kemiskinan : 1. Jumlah Penduduk (juta org) 2. Persentase Penduduk Miskin (persen) Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Memperhatikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun 2013, maka perkiraan kondisi ekonomi regional Jawa Barat pada tahun 2014 sebagaimana ditunjukan pada tabel.3.6. Tabel 3.6. Perkiraan Indikator Ekonomi Regional Makro Tahun 2014 No. 1.

Indikator

Perkiraan Capaian Tahun 2014

a. Jumlah Penduduk (jiwa)

46.035.927

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)

1,77

2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

5,9 – 6,5

3.

Inflasi (persen)

6,0 – 7,0

III - 6


No.

Indikator

Perkiraan Capaian Tahun 2014

4.

Nilai PDRB perkapita adhk 2000 (Rp. Juta)

9,0 – 9,5

5.

Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk

7,8 – 6,8

6.

Laju Pertumbuhan Investasi (persen)

7.

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

8,5 – 8,0

8.

Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)

174,2 – 194,2

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 46.035.927 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,77persen. Indikator perkembangan ekonomi yang digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB dan investasi pada tahun 2014 sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 5,9persen sampai dengan 6,5persen dengan nilai PRDB per kapitaatas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp. 9jutasampaidenganRp. 9,5juta, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 6persen hingga 7,0persen. Laju pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai angka …..persen dengan nilai investasi/pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp.174,2 trilyunsampaidenganRp. 194,2 trilyun. Kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan pada tahun 2014 digambarkan dengan indikator persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin diperkiraan sebesar 7,8persen– 6,8persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 8,5persen hingga 8,0persen.

3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat sendiri. 3.1.2.1. Global dan Nasional Pertumbuhan ekonomi global hanya akan meningkat dari 2,8 persen pada 2013 menjadi 3,1% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena sebagian besar perekonomian dunia masih menghadapi banyak kendala struktural dan kendala kebijakan yang menghambat investasi lebih banyak dan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat. Perekonomian global masih diwarnai oleh ketidakpastian dan resiko yang masih cukup tinggi terkait dengan proses pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum menemukan titik terang serta berbagai krisis geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat dari 1,6 persen tahun 2013 menjadi 2,3 persen pada tahun 2014. Perekonomian Eropa akan lebih baik, keluar dari krisis, tercermin pada LPE yang positif sebesar 0,8 persen, padahal pada tahun 2013 diperkirakan terkontraksi sebesar 0,3 persen. Jepang tetap tumbuh stabil 0,8 persen.

III - 7


Sementara itu di kawasan regional, pertumbuhan PDB di negara berkembang secara keseluruhan diperkirakan akan turun sedikit sebesar 0,1 persen menjadi 4,6 persen pada tahun 2014. Hal ini merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan China dari 7,5 persen pada 2013 menjadi 7 persen pada tahun 2014. Sementara itu, harga komoditas global masih mengalami tren penurunan. Kondisi-kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja ekspor Jawa Barat ke luar negeri. Untuk perekonomian nasional, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat menjadi 5,3 persen pada tahun 2014, dari 5,6 persen pada tahun 2013. Sebagian besar dari perlambatan tersebut didorong oleh pengurangan pengeluaran investasi yang tumbuh hanya 4,5 persen pada kuartal ketiga, yang tercerminkan terutama dalam penurunan investasi mesin dan peralatan. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014, di kisaran 5,8 persen sampai 6,1 persen. Faktor-faktor yang bisa dikembangkan oleh Indonesia dalam menghadapi masa depan diantaranya adanya bonus demografi. Sebanyak lebih dari 50% populasi Indonesia adalah generasi muda usia produktif antara 14-54 tahun. Diperkirakan selama 20 tahun ke depan, demografi tersebut akan bertahan dengan sebagian besar masyarakat berusia produktif. Mereka akan menyumbang peningkatan kelas menengah dan tentu saja dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri. Sumber daya alam dan energi yang dimiliki di Indonesia juga menjadi faktor yang dapat dikembangkan di masa depan. Seperti diketahui, kekayaan energi baik fosil maupun energi terbarukan di Indonesia sangat besar potensinya. Selain itu, SDA yang dimiliki negara ini juga beragam dan sangat banyak. Kelebihan Indonesia juga ada pada kestabilan perekonomian secara makro. Di tengah krisis global yang melanda AS dan Eropa, secara meyakinkan ekonomi makro Indonesia tetap tumbuh bahkan diatas 6%. Hal tersebut menunjukkan adanya kebijakan makro ekonomi yang tepat. Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Indonesia terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebanyak 50% kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh UMKM dan 90% pengusaha Tanah Air merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia termasuk dalam GDP ekonomi terbesar dunia di urutan ke-16 dengan 45 juta kelas menengah. Sebanyak 53% populasi di kotamenyumbangkan 71% GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai US$0,5 triliun per tahun. Pada 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan GDP ekonomi terbesar ke-7 dunia dengan 135 juta kelas menengah. Populasi di kota juga akan meningkat menjadi 71% dan menyumbangkan 86% GDP total. Nantinya diperkirakan sebanyak 113 juta tenaga kerja terampil ada di Indonesia dengan peluang pasar mencapai US$1,8 triliun.

3.1.2.2. Jawa Barat Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2015-2016 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut :

III - 8


Tabel 3.7. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat Tahun 2015-2016 No.

Indikator

Proyeksi 2015

2016

1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

6,2 – 6,8

6,3 – 6,9

2.

Inflasi (persen)

6,3 – 7,3

4,5 – 5,5

3.

Kemiskinan

6,8 – 5,9

5,9 – 5,0

4.

Laju Pertumbuhan Investasi (persen)

5.

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

8,0 - 7,5

7,5 – 7,0

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global dan nasional, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6,2 – 6,8 persen untuk tahun 2015 dan 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2016 dan dengan inflasi pada kisaran 6,3 – 7,3 persen pada tahun 2015 dan 4,5 – 5,5 persen pada tahun 2016. Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Jawa Barat diperkirakan akan berada pada kisaran 6,8 – 5,9 persen dan tahun 2016 sekitar 5,9 – 5,0 persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2015 TPT akan berada pada kisaran 8,0 – 7,5 persen dan tahun 2016 sekitar 7,5 – 7,0 persen. Pada periode tahun 2015-2016, kontribusi Sektor Industri Pengolahan diprediksikan akan memiliki kontribusi sekitar n/a persen pada tahun 2015 dan n/a persen pada tahun 2016. Sedangkan Sektor PHR diprediksikan akan memiliki kontribusi sekitar n/a persen pada tahun 2015 dan n/a persen pada tahun 2016 dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Sektor pertanian diperkirakan akan masih tetap dapat memberikan kontribusi diatas 10 persen sebagai dampak dari beroperasinya Waduk Jatigede pada awal tahun 2014. Sisi permintaan, tekanan terhadap kinerja perekonomian diperkirakan dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor, sementara komponen lainnya seperti konsumsi pemerintah, impor dan investasi menjaga kinerja perekonomian secara umum tetap stabil. Konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif, impor yang cenderung melambat serta investasi yang stabil diperkirakan menjadi komponen-komponen yang membantu mempertahankan kinerja perekonomian Jawa Barat yang tetap stabil. Resiko ketidakpastian global dan perkiraan melambatnya konsumsi domestik pada tahun 2014 dan 2015 menjadi landasan perkiraan melambatnya kinerja ekspor luar negeri maupun antar daerah. Sementara itu investasi diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil sementara investasi pemerintah lebih ekspansif. Investasi

III - 9


diperkirakan terus berlanjut di tahun 2014 dan 2015, terutama dalam bentuk investasi non bangunan. Ekspor diperkirakan tetap bertumbuh tinggi dengan kecenderungan melambat yang dipengaruhi oleh kemungkinan konsumsi tahun 2014-2015 yang tertahan dan perkembangan eksternal yang diliputi resiko ketidakpastian. Di sisi lain, perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan resiko terkait lambatnya proses pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju dan krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah serta menurunnya proyeksi perekonomian China diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja ekspor Jawa Barat ke luar negeri. Secara sektoral, sektor utama Jawa Barat seperti sektor industri pengolahan dan PHR diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2015. Perkembangan nilai tukar Rupiah yang cenderung membaik terhadap dolar AS diperkirakan berdampak terhadap kinerja perusahaan manufaktur dengan orientasi domestik dan memiliki ketergantungan impor tinggi. Sebagian industri di Jawa Barat mengandalkan bahan baku impor untuk produksinya, seperti sektor TPT dan komponen otomotif. Tekanan inflasi pada tahun 2014 diperkirakan semakin mereda, kondisi ini seiring dengan telah berakhirnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, tekanan inflasi diperkirakan muncul dari berbagai pengaruh seperti kenaikan tarif listrik, faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian. Adapun analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Jawa Barat Tahun 2014-2016 terlihat pada tabel 3.9. Tabel 3.9. SWOT Ekonomi Jawa Barat Tahun 2014-2016 VARIABEL KEKUATAN

SUB VARIABEL

1. Jumlah penduduk dan tingginya kunjungan penduduk luar wilayah merupakan potensi pasar

2. Minat perusahaan yang akan melakukan investasi di Jabar tinggi (info BKPPMD Jabar)

3. Ekspektasi positif pelaku usaha dan konsumen positif terhadap perekonomian Jabar ke depan (survei BI)

4. Permintaan akan meningkat sejalan dengan kenaikkan pendapatan 5. Infrastruktur meningkat (kualitas dan kuantitas) 6. Kredit meningkat KELEMAHAN

1. Konflik dalam penetapan UMK yang mempengaruhi produksi 2. Perubahan cuaca akan berdampak pada produksi 3. Potensi dampak lanjutan perubahan harga-harga yang diatur pemerintah terhadap ongkos produksi dan volume produksi 4. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 5. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih relative besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas. III - 10


VARIABEL PELUANG

SUB VARIABEL

1. Mulai pulihnya permintaan ekspor Eropa dan Amerika 2. Ekspansi fiskal pemerintah pusat dan daerah berdampak positif terhadap sektor usaha 3. Stabilitas politik yang terjaga berdampak terhadap stabilitas ekonomi

TANTANGAN

1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga 2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi 3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2014, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut. 4. tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikhawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitas sarana produksi. 5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energy alternative. 6. Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di Pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat. 7. Di bidang tekhnologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relative rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penilitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat. 8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri. 9. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal. 10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan pedesaan.

Sumber : Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat, 2013.

Khusus untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghafapi tantangan tersebut.

III - 11


Tabel 3.10. Prospek Perekonomian Jawa Barat Bidang/Fenomena Uraian

No INTERNAL 1 Pertanian/pangan

2

Industri

3

Energi

4

Teknologi

Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede. Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil dan mikro. Jawa Barat memiliki sumber daya alam sumber energy alternative yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian. Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.

EKSTERNAL 1 Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional 2

Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia

3

Kesiapan Jawa Barat menghadapi Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015

4

MP3EI

Merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya. Jawa Barat sebagai kawasan industry terbesar di Indonesia mempunyai peluang dalam peningkatan sector industry. Pada tanggal 14 Januari 2010 Atase Perekonomian China (mewakili Pusat Perdagangan Luar Negeri China) melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar. China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Indonesia. Jawa Barat memiliki penduduk dan tenaga kerja yang banyak, harus dipersiapkan peningkatan daya saingnya (skill, dll), supaya berkontribusi dominan terhadap lapangan kerja AEC. Program Jabar mengembara pada tahun 2013 harus mampu mempersiapkan tenaga Jawa Barat dalam kancah AEC. Dukungan untuk MP3EI untuk jangka pendek berupa kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat.

III - 12


Tahun 2015 merupakan tahapan ke-2 pada rangkaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat ke depan, maka pada tahun 2015 diperlukan kerangka perekonomian Jawa Barat sebagai berikut: 1. Perlu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relative rendah dengan memacu sector unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut. 2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Jawa Barat tahun 2015. 3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permaslahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk. 4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif. 5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan system perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan). 6. Peningkatan ekplorasi dan pengembangan sumber energi alternative. 7. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan). 8. Peningkatan daya saing tenaga kerja Jawa Barat dalam rangka diberlakukannya Asean Economic Community tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja Jawa barat dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 20132018, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Provinsi Jawa Barat, Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. sehingga pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR)merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahpasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang III - 13


Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Berdasarkan data kurun waktu 2012-2013 dan target 2015, penerimaan pendapatan daerah berfluktuasi.Secara persentase maupun nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan, sedangkan kelompok Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara persentase maupun nominal. Berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota dan menurunnya besaran Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) karena berkurangnya produksi sumur minyak di Jawa Barat, sementara untuk sumur minyak baru masih dalam tahap eksplorasi, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam panas bumi di Jawa Barat. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2015, tercantum pada tabel 3.11. berikut :

III - 14

III - 15


Bila memperhatikan kecenderungan realisasi dan target pendapatan daerah kurun waktu 2012-2015 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu 2012 sampai 2014 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerahyang cukup baik. Namun demikian, mengingatpeningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada Tahun 2015pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2015, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target tahun 2014. Besarnya target pendapatan daerah ini disebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif. Pada komponen Dana Perimbangan jenis pendapatan Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak diproyeksikan menurun apabila dibandingkan dengan Tahun 2014. 3.2.2.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1.

Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

2.

Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;

3.

Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;

4.

Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

5.

Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

6.

Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;

7.

Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah: 1.

Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

2.

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut : III - 16


a.

b.

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui : 1.

Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

2.

Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

3.

Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

4.

Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;

5.

Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;

6.

Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

7.

Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

8.

Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

9.

Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;

10.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui : 1.

Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

2.

Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

3.

Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

III - 17


4.

3.2.3.

Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja,yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan.Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sedangkanBelanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidimengalami penurunan.Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasi.Dalam kurun waktu Tahun 2012 dan target Tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah70% dan 30%. Sedangkan untuk target Tahun 2015 komposisinya diproyeksikan sekitar 60% dan 40%. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh Daerah), ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat bahwa pada Tahun 2012, total realisasi penerimaan (unaudited BPK) sebesar Rp 15,280 Trilyun lebih, setelah dikurangi dengan belanja prioritas utama (Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil, belanja rutin kantor/fixed cost, Belanja untuk BOS dari Pemerintah, serta Dana Cadangan Daerah dan pembayaran utang pada pembiayaan) tersisa Rp 10,628 Trilyun lebih yang merupakan kapasitas riil kemampuan III - 18


keuangan (dana yang dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan yang direncanakan). Pada target APBD Tahun 2013 kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp7,999 Trilyunlebih atau mengalami penurunan sebesar 24,74% apabila dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2012.Sedangkan untuk proyeksi pendanaan pembangunan Tahun 2015 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 16,799Trilyun lebih, dengan kapasitas riil keuangan daerah mencapai sebesar Rp 7,178. Trilyun lebih. Kebijakan belanja daerah Tahun 2015 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 80. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 tercapai pada Tahun 2021-2022.Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.Kebijakan belanja daerah Tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui : 1.

Pendanaan kegiatan Common Goals Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan.

2.

Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025 dan ketentuan PP No. 6 Tahun 2008.

3.

Pendukungan percepatan Pembangunan Nasional (INPRES No 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (INPRES No.3/2010).

4.

Pendanaan kegiatan yang bersifat kegiatan Tahun jamak (multiyears).

5.

Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).

6.

Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru).

7.

Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Jawa Barat secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Jawa Barat.

8.

Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu: belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program Prioritas Nasional(antara lain: dana pendamping DAK dan PNPM).

9.

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan :

10.

a.

Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan.

b.

Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan.

c.

Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.

III - 19


11.

Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjangperekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.

12.

Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 3.12.

III - 20

III - 21


3.2.4.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakanpembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan SILPA tahun berjalan. Untuk Tahun 2015, penerimaan pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari SILPA tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal dan penguatan Lembaga Penjaminan Kredit dengan prinsip kehati-hatian. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut : 1.

Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);

2.

Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;

3.

Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;

4.

Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;

5.

Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampumenarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.13. sebagai berikut :

III - 22

III - 23


3.3.

Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber pendanaan daerah selain APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa : Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat serta dana yang bersumber dari swasta, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). 3.3.1.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi dan dana APBN Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh OPD di Kabupaten/Kota maupun oleh OPD Provinsi. Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perkembangan alokasi APBN di Jawa Barat selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2009 s.d 2013) dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3.14. Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013 (Dalam Ribuan Rupiah) No

Jenis APBN

1

Dekonsentrasi

2

Tugas Pembantuan

Jumlah

Pagu Dana 2009 5.110.493.386,00

2010

2011

4.680.570.911,00

1.449.149.555,00

2012 2.144.591.151,00

2013 1.057.619.548.000

529.413.332,00

1.151.888.199,00

703.128.287,00

1.056.663.102,00

864.220.603

5.832.459.110,00

5.639.906.718,00

2.152.277.842,00

3.201.254.253,00

1.921.840.151.000

Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2009-2013

Distribusi alokasi dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.15.

III - 24

III - 25


Distribusi alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 3.16. Tabel 3.16. Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon

17

Kab. Garut

18 19 20 21 22 23

Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang

24

Kab. Sukabumi

25 26 27

Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Jumlah

PAGU DANA 2009 933.815,00 6.364.200,00 505.000,00 1.393.717,00 156.824,00 1.800.900,00 2.298.447,00 7.361.054,00 33.690.531,00 25.722.780,00 14.548.735,00 49.673.423,00 58.819.059,00 75.289.395,00 50.072.064,00 117.344.029,00 43.221.119,00 33.528.835,00 66.722.804,00 52.926.767,00 26.616.635,00 46.487.061,00 100.431.402,00 43.264.726,00 87.816.715,00 204.898.162,00 1.151.888.199,0 0

2010 2.060.050,00 1.852.990,00 2.092.208,00 1.269.050,00

2013

1.000.000,00 36.961.334,00 4.907.425,00 3.826.132,00 15.086.941,00 14.256.950,00 9.212.105,00 15.468.048,00

2011 7.876.397,00 2.997.500,00 8.343.650,00 9.530.227,00 675.000,00 3.720.974,00 4.738.750,00 2.894.358,00 5.886.425,00 19.938.513,00 13.476.475,00 12.330.050,00 23.233.260,00 18.564.530,00 16.637.418,00 29.741.065,00

2012 8.287.050,00 1.681.700,00 6.464.124,00 4.838.500,00 1.160.850,00 2.628.050,00 2.787.600,00 3.907.562,00 2.877.725,00 20.893.630,00 15.897.025,00 12.925.226,00 21.551.450,00 24.980.325,00 35.291.388,00 37.777.904,00

26.763.685,00

31.014.443,00

38.489.821,00

22.724.007.000

9.317.415,00 17.076.141,00 13.283.655,00 17.513.635,00 3.090.985,00 15.106.700,00

24.304.005,00 33.822.753,00 19.552.695,00 16.574.801,00 9.510.593,00 24.894.139,00

47.978.569,00 27.135.868,00 38.413.887,00 18.321.999,00 11.529.175,00 20.802.628,00

30.563.840.000 16.155.662.000 13.527.715.000 12.183.650.000 5.136.770.000 11.200.330.000

19.829.505,00

31.370.590,00

51.850.277,00

30.454.044.000

61.760.730,00 18.847.945,00 215.063.812,00

26.310.985,00 19.351.273,00 285.837.418,00

529.413.332,00

703.128.287,00

30.777.226,00 20.571.670,00 546.841.873,00 1.056.663.102,0 0

18.248.600.000 16.721.220.000 421.858.214.000 864.220.603.00 0

3.465.891,00 300.000,00

97.420.574.000 1.436.478.000 2.674.650.000 4.101.030.000 1.149.150.000 1.917.300.000 2.758.800.000 2.120.678.000 2.541.428.000 19.344.678.000 12.992.552.000 9.805.102.000 30.908.870.000 25.426.276.000 29.411.250.000

Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2009-2013

3.3.2.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

3.3.2.1. KebijakanFasilitasiTJSLP dan PKBLProvinsiJawa Barat Kebijakan fasilitasi TJSLP/PKBL Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program TJSLP/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat harus difasilitasi dengan sistematis sehingga memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para pelaku dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur desa dan kota sebagai aspek pembangunan daerah menjadi salah satu Program TJSLP/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan III - 26


inisiasi untuk menjalin kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di Jawa Barat.Upaya sistematis dimaksud telah diwujudkan melalui deklarasi “Komitmen Bandung” pada tanggal 14 Januari 2011, untuk pengembangan Program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat, dengan dua misi utama yakni misi kemanusiaan dan lingkungan, melalui kemitraan antara Dunia Usaha (BUMN/Non BUMN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.3.2.2. Realisasi Program TJSLP/PKBL Jawa Barat Tahun 2012 Rincian alokasi anggaran TJSLP/PKBL perusahaan-perusahaan di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.17., 3.18.,dan 3.19. Tabel 3.17. Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Sumber Dana Perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nilai Investasi TJSLPKBL No. Nama Perusahaan Tahun 2012 (Rp.) 1 PT. Bank BJB 8.120.908.000 2 Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataan (PD JAWI) 354.000.000 Jumlah 8.474.908.000 Sumber :Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat Tahun 2012

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 3.18. Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Sumber Dana Perusahaan BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 NILAI INVESTASI NAMA PERUSAHAAN TJSLP/PKBL TAHUN 2012 (Rp.) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 1.885.678.500 PT. Pertamina Region JBB 27.646.277.861 PT. Perkebunan Nusantara VIII 8.131.113.000 PT. Aneka Tambang (ANTAM), Tbk. 5.288.439.285 PT. Bank Mandiri 9.800.000.000 PT. Bank Negara Indonesia 3.929.000.000 PT. Biofarma Persero 11.432.141.020 PT. Pembangunan Perumahan 600.000.000 PT. Pelabuhan Indonesia II 665.610.000 PT. Pupuk Kujang 17.509.329.497 PT. Jasa Raharja 636.212.800 PT. Asuransi ABRI (ASABRI) 214.640.000 PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 8.551.928.934 PT. Sucofindo 831.000.000 Jumlah 97.121.370.897

Sumber :Tim Fasilitasi TJSLP/PKBL Jawa Barat Tahun 2012

III - 27


NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 3.19. Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Sumber Dana PMDN/PMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 NILAI NAMA PERUSAHAAN INVESTASITJSLP/PKBL TAHUN 2011 (Rp.) PT. Jababeka, Tbk. 5.856.252.000 PT. Indocement Tunggal Prakarsa , Tbk. 10.433.439.997 PT. Star Energy Geothermal (Wayang Windu), 5.135.000.000 Ltd. PT. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. 7.880.460.000 PT. MM 2100 3.325.100.000 PT. Karawang International Industrial City 413.059.100 (KIIC) PT. Telkomsel 267.900.000 PT. Alfamart 2.000.000.000 PT. HU. Pikiran Rakyat Bandung 697.400.000 PT. Prasada Pamunah Limbah Industri 300.000.000 (PPLI/WMI) PT. Sinkona Indonesia Lestari 39.175.000 PT. Putra Sampoerna Foundation PT. Carrefour Indonesia 750.000.000 PT. Tirta Investama / Danone Aqua 5.800.000.000 Jumlah 42.897.786.097

Sumber :Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat Tahun 2012

Rencana Program dan Kegiatan Fasilitasi TJSLP/PKBL Jabar Tahun 2014, tetap akan melanjutkan pengembangan misi TJSLP/PKBL Jabar : untuk kemanusiaan dan lingkungan, dengan prioritas program yang akan ditawarkan kepada dunia usaha : pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastuktur dan lingkungan serta budaya.

3.3.3.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pinjaman/Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan pinjaman campuran. PHLN pengelolaannya diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh Badan/Lembaga Keuangan Non Pemerintah terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun sumber pendanaan pembangunan PHLN di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.20.

III - 28


No. 1 2 3 4 5

Tabel 3.20. Rekap DIPA Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat Kategori DIPA Pagu (Rp.) Kantor Pusat 1.081.736.246.000 Kantor Daerah 473.897.891.000 Dekonsentrasi 89.060.369.000 Tugas Pembantuan 92.200.909.000 Urusan Bersama 18.742.795.000 Jumlah 1.758.527.210.000

Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung

Jumlah alokasi PHLN yang masuk ke Jawa Barat pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.21.

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabel 3.21. Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementerian di Provinsi Jawa BaratTahun 2012 KEMENTERIAN/LEMBAGA BESARAN ANGGARAN (Rp.) (Rp.) DALAM NEGERI 101,296,523,000.00 PERTANIAN 54,245,832,000.00 ENERGI DAN SDM 715,896,000.00 PERHUBUNGAN 141,483,000,000.00 PENDIDIKAN NASIONAL 109,996,174,000.00 KESEHATAN 21,124,207,000.00 AGAMA 201,526,385,000.00 KEHUTANAN 16,491,040,000.00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 16,241,870,000.00 PEKERJAAN UMUM 721,003,815,000.00 LIPI 149,347,468,000.00 BAKOSURTANAL 225,055,000,000.00 Jumlah 1,758,527,210,000.00

Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung

Dari Tabel 3.21 diatas dapat terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi pendanaan PHLN terbesar yaitu sebesar Rp. 721 Milyar apabila dibandingkan dengan alokasi kementerian lembaga lainnya. Sedangkan kementerian yang memperoleh alokasi pendanaan PHLN terkecil yaitu Kementerian Energi dan ESDM sebesar Rp. 715 Juta.

III - 29


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2015 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Tahun 2015, merupakan tahun kedua dari perencanaan jangka panjang 2013-2018 pada tahapan memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang. Dengan Visi 2013-2018 adalah :

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua" Dengan 5 (lima) misi sebagai berikut: Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang baik. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan nonpertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan meningkatkan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Adapun pencapaian target pembangunan tahun 2015, yang difokuskan pada sinergi pembangunan antar berbagai tingkatan Pemerintahan yang didukung oleh stakeholder pembangunan, target kinerja pembangunan tahun 2015 sebagimana pada tabel dibawah ini.

IV - 1

IV - 2

IV - 3


Reposisi pembangunan masih dilaksanakan pada tahun ini dengan harapan mendudukan kembali peran Pemerintah Provinsi melalui upaya penyelesaian permasalahan strategis Provinsi yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi, serta meningkatkan upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan hasil yang berkualitas. Hasil pembangunan Jawa Barat yang berkualitas ini untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Adapun tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2015 adalah : “Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2015, diarahkan pada membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya. Adapun sasarannya adalah : (a) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; (b) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; (c) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK dan (d) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga. Kedua, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Adapun sasarannya adalah (a) Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur; (b) Meningkatnya daya saing usaha pertanian; (c) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (d) Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan; Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional. Ketiga, Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif; Keempat, Terwujudnya pemerintahan yang modern; Kelima, Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten; Keenam, Meningkatkan stabilitas di daerah. Adapun sasarannya adalah : (a) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi public; (b) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK; (c) Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur; (d) Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum. Ketujuh, Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan; Kedelapan, Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar. Adapun sasarannya adalah : (a) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana; (b) Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; (c) Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Kesembilan, Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Kesepuluh, Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga; Kesebelas, Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; Keduabelas, Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia. Adapun sasarannya adalah (a)Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (b) Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu; (c) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata; (d) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Mendukung tujuan dan strategi diatas, kebijakan umum tahun 2015 diarahkan untuk :

IV - 4


1.

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat;

2.

Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;

3.

Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

4.

Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;

5.

Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokaldimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

Adapun kebijakan operasional untuk kelanjutan pembangunan di Jawa Barat Tahun 2015 sebagimana amanat RPJMD tahun2013-2018, sebagai berikut : 1.

Melanjutkan : melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;

2.

Menuntaskan : menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;

3.

Memberi dukungan : memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;

4.

Reposisi : reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;

5.

Reorientasi : melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari masyarakat.

Strategi dan Arah kebijakan pembangunan tahun 2015, berdasarkan bidang urusan pada setiap misi yaitu : Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing, Bidang Pendidikan, strategi pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pesantren (3) pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS.Strategi kedua meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. Strategi ketiga, Menyelenggarakan peningkatan IV - 5


kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi keempat, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini dengan arah kebijakan Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat. Strategi kelima, mengembangkan pendidikan inklusif dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. Strategi keenam, menuntaskan buta Aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara, untuk upaya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dilaksanakan melalui program paket A, B, dan paket C serta program khusus bentukan Provinsi Jawa Barat berupa Pendidikan SMP-IPM dan SMA/SMK-IPM secara serempak di seluruh Kabupaten dan Kota. Bidang Kesehatan melalui strategi pertama, Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungandengan arah kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan.Strategi kedua Menguatkan pelayanan kesehatan, Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi dengan arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat. Strategi ketiga, Menguatkan pembiayaan dan sumber daya kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan Strategi keempat, Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan Managemen, regulasi, system infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan. Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja.Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat.Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan. Strategi kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan terwujudnya pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan.Strategi ketiga, mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Strategi keempat, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) arah kebijakan perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai Kota Layak Anak. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga. Strategi kedua, mewujudkan keluarga berkualitas (sehat, sejahtera dan mandiri) dengan arah kebijakan pengokohan ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, ekonomi dan sosial psikologi. Bidang Perpustakaan melalui strategi mendukung perpustakaan di jawa barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis informasi dan teknologi dengan arah kebijakan Terwujudnya perpustakaan Jawa Barat bertaraf internasional guna mendukung masyarakat gemar membaca. Bidang Ketransmigrasian melalui strategi pertama, menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan (a) kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi; (b) IV - 6


Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, Strategi dan arah kebijakan berdasarkan bidang urusan : Bidang Pekerjaan Umum melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur, (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. Bidang Penataan Ruang melalui strategi menguatkan ekonomi regional, dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. Bidang Penanaman Modal melalui strategi pertama, meningkatkan investasi daerah dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif.Strategi kedua, meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya dengan arah kebijakan Meningkatkan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui strategi pertama, meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi, memperluas kesempatan kerja dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Bidang Ketahanan Pangan melalui strategi, meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan. Bidang Perikanan dan Kelautan melalui strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautanterutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Bidang Pertanian melalui strategi pertama, mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan. Strategi kedua, meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak sumber daya dan kelembagaan pertanian (e) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bidang Kehutanan, melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Bidang Perindustrian melalui strategi, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). Bidang Perdagangan melalui IV - 7


strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional. Bidang Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan dayabeli masyarakat, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 berdasarkan bidang urusan : Bidang Perencanaan Pembangunan melalui Strategi Pertama Meningkatkan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota, (b) Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri. Strategi kedua, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kualitas perencanaan daerah, (b) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, (c) Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan strategi meningkatnya pengelolaan kependudukan di Jawa Barat dengan arah kebijakan Pengendalian dan penataan kependudukan. Bidang Komunikasi dan Informatika melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan informasi, dengan arah kebijakan : (1) pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; (2) peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province. Bidang Pertanahan melalui strategi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui strategi pertama, Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat. Strategi kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik, (b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi ketiga, Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui Strategi pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan (a) Penataan struktur organisasi yang proporsional, (b) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi, (c) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah, (d) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat, (e) Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas, (f) Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (g) Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, (h) Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, (i) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, (j) Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi, (k) Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal IV - 8


dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah, (l) Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (m) Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (n) Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Strategi kedua, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat.Strategi ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi, (b) Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja. Strategi keempat, Menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah, (c) Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya.Strategi kelima, Meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM. Strategi keenam, Meningkatnya kualitas lembaga legislatif dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa, (b) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, (c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan (d) Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan, dan (e) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Bidang Statistik, melalui strategi Meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan. Bidang Kearsipan, melalui strategi Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dengan arah kebijakan Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan, dengan Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 berdasarkan bidang urusan : Bidang Lingkungan Hidup dengan strategi pertama, menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan : (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. Strategi keempat, Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi kelima, peningkatan pengelolaan kawasan pesisir dan laut dengan arah kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. Bidang Pekerjaan Umum dengan strategi pertama, meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya IV - 9


air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan : (a) Peningkatan konservasi sumber daya air (b) Peningkatan pendayagunaan sumber daya air; (c) Pengendalian daya rusak air. Strategi ketiga, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan (a) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum; (b) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik; (c) peningkatan cakupan layanan persampahan; (d) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan (e) pengembangan lingkungan permukiman sehat, yang disertai dengan peningkatan perilaku dan keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi. Strategi keempat Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi; (b) peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara. Bidang Penataan Ruang melalui strategi, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan kinerja perencanaan ruang. Bidang Perumahan melalui strategi pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR). Strategi kedua, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian. Strategi ketiga meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan (a) Peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR); (b) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian. Bidang Perhubungan melalui strategi mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan arah kebijakan Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui strategi pertama meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan. Strategi kedua, mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (b) Peningkatan meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; (c) Peningkatan Meningkatkan upaya pengelolaan, pengusahaan dan nilai tambah sumber daya mineral, geologi, dan air tanah. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokaldengan tujuan : 1). Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2). Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga; 3). Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; 4). Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia. Adapun sasarannya adalah : 1). Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2). Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu; 3). Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata; 4). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 berdasarkan urusan/kewenangan adalah Bidang Pemuda dan Olah Raga melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukungan pembangunan gelanggang olah raga di kota/kabupaten.Strategi kedua, IV - 10


meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan.Strategi ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.Strategi keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif. Bidang Kebudayaan melalui strategi pertama, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan (a) peningkatan pelestarian dan dan perlindungan budaya lokal.Strategi kedua, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. Strategi kedua, Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah; dengan arah kebijakan peningkatkan pelestarian dan perlindungan seni dan perfileman daerah Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. Strategi keempat, Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat. Strategi kelima, Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat. Bidang Sosial melalui strategi pertama, mencegah timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan Memberikan Pelayanan Sosial dan memberikan pelayanan social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat/ komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. dengan arah kebijakan Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; Strategi kedua, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi ketiga, Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, dengan arah kebijakan Penanggulangan korban bencana. Bidang Agama melalui strategi kesatu, meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama.Strategi kedua, meningkatkan peran lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan. Fakos pembangunan Tahun 2015, diarahkan pada pembangunan berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan Common Goals, pembangunan berbasis tematik kewilayahan dan pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Untuk fokus pembangunan sektoral, yang mana operasionalisasi dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (strengthening local actor); Kedua, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; Ketiga, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela IV - 11


percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasisdaerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; Keempat, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) Common Goals berbasis adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan a. Jabar bebas putus jenjang sekolah b. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas c. Pendidikan berkebutuhan khusus d. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi e. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik

2.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak c. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa d. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

3.

4.

Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku a.

Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya

b.

Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, JakartaCirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan

c.

Infrastruktur jalan dan perhubungan

d.

Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;

e.

Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;

f.

Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan

g.

Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat

Meningkatkan ekonomi non pertanian a.

Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM

b.

Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi

c.

Pengembangan skema pembiayaan alternative

d.

Pengembangan industry manufaktur

IV - 12


e. 5.

6.

7.

8.

9.

Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif

Meningkatkan ekonomi pertanian; a.

Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional

b.

Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry

c.

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani

d.

Jawa Barat bebas rawan pangan

e.

Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan a.

Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%

b.

Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional

c.

Penanganan bencana longsor dan banjir

Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan a.

Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan

b.

Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat

c.

Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat

d.

Pengembangan destinasi wisata

Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan a.

Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana

b.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga

c.

Peningkatan pengelolaan kependudukan

Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan a.

Pengurangan kemiskinan

b.

Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;

c.

Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat

10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan a.

Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur

b.

Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik

c.

Penataan sistem hukum dan penegakan hukum

d.

Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak

IV - 13


e.

Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;

f.

Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa

Gambar 4.1. Common Goal Tahun 2013-2018 Sedangkan, Fokus pembangunan Kewilayahan di Jawa Barat pada tahun 2015 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan adalah: 1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan; 2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusiadan sarana prasarananya; 3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya. Serta peningkatan pembangunan desa di wilayah perbatasan melalui Tematik IV - 14


Wilayah Perbatasan, antara lain : Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun; Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan; Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan; Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan; Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik; dan Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih. 4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. 5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah sebagai berikut: a. Wilayah Jabodetabekjur : 1)

Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;

2)

Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;

3)

Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan modaangkutan massal;

4)

Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;

5)

Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

6)

Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru;

7)

Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;

8)

Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;

9)

Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional, serta kawasan pengembangan peternakan sapi potong;

10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja. b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah : 1)

Bidang Sosial dan Pemerintahan :

a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin; IV - 15


b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;

c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas. 2)

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang; b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai; c) Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;

d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;

e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan. 3)

Bidang Ekonomi :

a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama,pertanian multi aktivitas (padi – ternak), serta relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan;

b) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;

c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata. c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat-Banten : 1) Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :

a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular; b) Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru;

c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kakolotan; d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah;

e) Kerjasama Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien di Daerah yang berbatasan. 2) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :

a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni;

b) Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih;

IV - 16


c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan jalan dan peningkatan status jalan serta pembangunan jembatan;

d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan. 3) Bidang Ekonomi :

a) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM;

b) Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan paket-paket wisata;

c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

Gambar 4.2. Kebijakan Operasional Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut : I.

WKPP I (Wilayah Bogor ) 1. Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; 2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; 3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; IV - 17


4. Mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas. 5. Mengembangkanpusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR. II. WKPP II (Wilayah Purwakarta)

1. Mengembangkan industri manufaktur; 2. Mengembangkan industri keramik dan gerabah; 3. Mengembangkan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal; 4. Mengembangkan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah); 5. Mengembangkan metropolitan BODEBEK KARPUR. III. WKPP III (Wilayah Cirebon) 1. Mengembangkan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan ; 2. Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; 3. Mengembangkanindustri batik dan rotan, serta industri makanan olahanberbahan baku lokal;; 4. Melestarikan keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata; 5. Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan AerocityKertajati. IV. WKPP IV (Wilayah Priangan) 1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; 2. Mengembangkanklaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; 3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; 4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; 5. MengembangkanMetropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

IV - 18


Gambar 4.3. Tematik Kewilayahan Tahun 2013-2018 Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Jawa Barat, yaitu : 1.

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu;

2.

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

3.

Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk;

4.

Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;

5.

Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;

6.

Kawasan Stasiun Telecomand;

7.

Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;

8.

Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan- Nusa Kambangan. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai berikut :

1.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari : a.

PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten; IV - 19


2.

b.

PKN Bandung Raya;

c.

PKN Cirebon.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari : a.

PKW Sukabumi;

b.

PKW Palabuhanratu;

c.

PKW Cikampek - Cikopo;

d.

PKW Kadipaten;

e.

PKW Pangandaran;

f.

PKW Indramayu;

g.

PKW Tasikmalaya;

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2009-2029 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp) Palabuhanratu dan Pangandaran serta kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan Wilayah Pengembangan yang ditentukan berdasarkan: potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pembangunan Wilayah Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, dengankebijakan sebagai berikut : 1.

Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada : a.

Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

b.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

c.

Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);

d.

Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

e.

Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

f.

Peningkatan fungsi kawasan lindung;

g.

Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;

h.

Pengembangan energi baru terbarukan;

i.

Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;

j.

Peningkatan investasi padat karya;

k.

Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;

l.

Pengendalian pencemaran air;

m.

Penataan daerah otonom.

IV - 20


2.

3.

4.

Wilayah Pengembangan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada : a.


b.


c.

Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);

d.


e.


f.

Pengembangan energi baru terbarukan

g.


h.


i.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.

Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan), difokuskan pada : a.


b.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

c.

Peningkatan investasi;

d.


e.


f.


g.


h.


i.

Pengembangan energi baru terbarukan

j.

Pembangunan infrastruktur transportasi;

k.


Wilayah Pengembangan Bandung Raya (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada: a.


b.


c.

Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);

d.

Pembangunan infrastruktur transportasi;

e.

Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

f.

Peningkatan mutu air baku; IV - 21


5.

6.

g.

Pengendalian pencemaran air;

h.


i.


j.


k.

Pengembangan jasa dan perdagangan;

l.


Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis,Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), difokuskan pada : a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.

Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity;

i.


j.


Wilayah Pengembangan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang), difokuskan pada : a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.

Penataan daerah otonom;

i.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.

Selain program pembangunan berbasis tematik kewilayahan, dalam keterkaitan sebagai destinasi wisata, mendukung Jabar Green Provience 2025 berbasis lingkungan dan dicirikan oleh penerapan dan penggalian ilmu pengetahuan serta teknologi, maka direncanakan pengembangan IV - 22


3 (tiga) kawasan geopark Jawa Barat yaitu (a) Geopark Palabuhan Ratu-Cileutuh-Cikaso; (b) Geopark Tangkuban Parahu-Citatah-Saguling; (c) Geopark Tasikmalaya Selatan-Pangandaran. Ketiga kawasan ini dipilih berdasarkan kepada tiga kriteria yaitu (1) keunggulan geologi (geodiversity dan geoheritage); (2) pariwisata (alami) yang telah berkembang; dan (3) ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan (Growth Center) saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) Wilayah Metropolitan, meliputi Metropolitan Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta (Bodebek Karpur) meliputiKota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Metropolitan Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dan Metropolitan Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.Selain itu terdapat 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan (Growth Center) meliputi: Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. Arah kebijakan pengembangan metropolitan antara lain : (1) Mewujudkan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri; Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern; Metropolitan Cirebon Raya sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah; (2) Mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya sebagai Penghela Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan, Modernitas, dan Keberlanjutan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat; dan (3) Mengakselerasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur-Infrastruktur Strategis yang menghubungkan dan berada di Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4.4. Tiga Metropolitan dan Tiga Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat

IV - 23


Metropolitan Bodebek Karpur akan dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel dan restoran. Secara spesifik, upaya pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Twin Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta. Gambar 4.5. Konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur - DKI Jakarta

Dengan menggunakan pendekatan Twin Metropolitanini, Wilayah Bodebek Karpur akan dikembangkan sebagai 1st tier metropolitan, berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga merupakan 1st tier metropolitan. Sebagai mitra pembangunan yang sejajar dengan DKI Jakarta, di Wilayah Bodebek Karpur nantinya juga akan dikembangkan cluster-cluster untuk kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi, hukum, penelitian dan pemerintahan. Wilayah Metropolitan Bandung Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan Modern, dengan sektor unggulan wisata perkotaan, industri kreatif dan pengembangan Ipteks. Wilayah Metropolitan Cirebon Rayaakan dikembangkan sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah, dengan sektor unggulan wisata, industri, dan kerajinan, dengan arah kebijakan. Pusat Pertumbuhan Pangandaran akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis pariwisata, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor perikanan dan pariwisata. Pusat Pertumbuhan Rancabuaya akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah berbasis pariwisata. Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan diharapkan dapat berfungsi sebagai penghela percepatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan di Jawa Barat. Selain itu, manajeman pengembangan metropolitan akan dilakukan dengan model hibrida yaitu mengkombinasikan antara manajemen pembangunan berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen pembangunan lintas kabupaten/kota berbasis Metropolitan dengan mengedepankan peran Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

IV - 24


Gambar 4.6. Peta Metropolitan di Jawa Barat

Gambar 4.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat

IV - 25


4.2.

Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1.

Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yaitu: 1.

Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang masih rendah

2.

Aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih kurang

3.

Penyelenggaraan pekan olah raga nasional tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota

4.

Pertumbuhan penduduk dan persebarannya tidak merata

5.

Cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi, serta permukiman masih kurang

6.

Ketahanan energi dan kualitas air baku;

7.

Kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang

8.

Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana

9.

Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah

10. Reformasi birokrasi berbasis profesionalisme dan kesejahteraan serta keseimbangan kualitas sdm lintas pemerintahan 11. Kerjasama dan pengembangan untuk percepatan pembangunan berbasis multipihak dalam negeri dan luar negeri 12. Pengelolaan aset daerah 13. Kualitas demokrasi 14. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia (ham) 15. Penegakan dan harmonisasi produk hukum 16. Pembangunan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar perbatasan kabupaten/kota 17. Kualitas infrastruktur dasar pedesaan/kelurahanb dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa 18. Perekonomian dan daya beli masyarakat 19. Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan 20. Ketahanan pangan; 21. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata

IV - 26


4.2.2

Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berjumlah 101 (seratus satu) program yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, adalah sebagai berikut : URUSAN WAJIB 1.

2.

3.

4.

Pendidikan

a.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

b.

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

c.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

d.

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

e.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kesehatan

a.

Program Promosi Kesehatan

b.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

c.

Program Pelayanan Kesehatan

d.

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

e.

Program Sumber Daya Kesehatan

f.

Program Manajemen Kesehatan

Lingkungan Hidup a.

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

b.

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

c.

Program Pengelolaan Kawasan Lindung

d.

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

e.

Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut

Pekerjaan Umum a.

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;

b.

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

d.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;

e.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;

f.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya; IV - 27


5.

g.

Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai;

h.

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

i.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Penataan Ruang a.

6.

7.

Perencanaan Pembangunan a.

Program Kerjasama Pembangunan;

b.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

c.

Program Penelitian, Studi dan Survey

Perumahan

a. 8.

9.

10.

11.

13.

a.

Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;

b.

Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga;

Penanaman Modal a.

Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi;

b.

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan NonPerbankan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah c.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan;

Ketenagakerjaan

a.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

c.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

Ketahanan Pangan a.

14.

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepemudaan dan Olahraga

a. 12.

Program Penataan Ruang;

Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan;

b.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; IV - 28


c. 15.

16.

17.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a.

Program Pelayanan Keluarga Berencana;

b.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Perhubungan a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

b.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

c.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

d.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

e.

Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;

Komunikasi dan Informatika a.

18.

20.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Pertanahan a.

19.

Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan;

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.

Program Pendidikan Politik Masyarakat;

b.

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian a.

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

b.

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;

c.

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;

d.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

e.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

f.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

g.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;

h.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

i.

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

j.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

k.

Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

IV - 29


21.

22.

23.

24.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;

b.

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

c.

Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan;

d.

Program peningkatan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam pembangunan.

Sosial a.

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial;

b.

Program Pemberdayaan Sosial;

c.

Program Perlindungan Sosial

d.

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat

e.

Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kebudayaan a.

Program Pengembangan Nilai Budaya;

b.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;

Statistik a.

25.

Kearsipan a.

26.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

Program Pengembangan Kearsipan;

Perpustakaan a.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

URUSAN PILIHAN 1.

2.

3.

Perikanan dan Kelautan a.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

b.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

Pertanian a.

Program Peningkatan Produksi Pertanian

b.

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

c.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;

d.

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;

Kehutanan a.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; IV - 30


4.

5.

6.

7.

8.

Perindustrian a.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

b.

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

Perdagangan a.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;

b.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

c.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

Pariwisata a.

Program Pengembangan Destinasi Wisata;

b.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Energi dan Sumber Daya Mineral a.

Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah;

b.

Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;

c.

Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas.

Ketransmigrasian a.

Program Pengembangan Transmigrasi;

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama. 4.3.

Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota

4.3.1.

Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) I Bogor 1.

Kabupaten Bogor a.

Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Peningkatan sarana pra sarana fasilitas kerja Kecamatan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Fasilitasi Pemekaran Kabupaten Bogor Barat

IV - 31


b.

Bidang Ekonomi a.

Isu Strategis 1) Rendahnya tingkat produktivitas usaha pertanian (wilayah selatan) dan usaha jasa (wilayah utara) 2) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan 3) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi

b.

Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara) 2) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi 3) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 4) Dukungan pengembangan usaha jasa 5) Dukungan pengembangan agribisinis ikan air tawar 6) Dukungan pengembangan pariwisata agrowisata dan ekowisata (alam)

c.

Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian, dan di perbatasan JabarBanten; Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Depok–Antasari, Cinere-Jagorawi); Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain pembangunan ruas Jalan Sentul-Hambalang-Tajur-Cibadak-Sp. Sukamakmur-Cariu-Kota Bunga-Cipanas); Dukungan pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi dan rel ganda kereta api Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung; Dukungan pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi; Perbaikan jaringan irigasi; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Percepatan pembangunan TPPAS regional Nambo; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; IV - 32


Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah; d.

Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan 7) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial IV - 33


16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Stadion Olahraga di kabupaten Bogor. 22) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota 2.

Kabupaten Sukabumi a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Peningkatan sarana pra sarana fasilitas kerja Kecamatan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Fasilitasi Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Rendahnya tingkat produktivitas usaha pertanian (wilayah selatan) dan usaha jasa (wilayah utara). 2) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 3) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi 6) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara). 2) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri

IV - 34


3) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia, terutama pengembangan ekowisata bahari (Palabuhanratu) 7) Dukungan pengembangan ternak sapi potong 8) Dukungan pengembangan ternak unggas pedaging (lokal) c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi,); Penanganan Kemacetan Lalu Lintas; Dukungan pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi dan rel ganda kereta api Persiapan pembangunan Bandara Citarate dan pelabuhan laut regional di Palabuhanratu; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Dukungan terhadap pembangunan Waduk Ciletuh; Dukungan pengembangan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah; Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir.

IV - 35


d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1)

BOS Provinsi

2)

Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan)

3)

Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK

4)

Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas

5)

Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA

6)

Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan

7)

Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha.

8)

Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK

9)

Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota

10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

IV - 36


21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

3.

Kabupaten Cianjur a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Peningkatan sarana pra sarana fasilitas kerja Kecamatan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Rendahnya tingkat produktivitas usaha pertanian (wilayah selatan) dan usaha jasa (wilayah utara). 2) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 3) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi 6) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara) 2) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 3) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi

IV - 37


6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia, terutama pengembangan agrowisata. c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Sukabumi-Ciranjang dan CiranjangPadalarang); Reaktivasi kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Puncak; Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a.

Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga

b.

Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK

IV - 38


4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan 7) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pengembangan Kawasan Situs Gunung Padang. 20) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 21) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 22) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota 4.

Kota Bogor a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Rendahnya tingkat produktivitas usaha pertanian (wilayah selatan) dan usaha jasa (wilayah utara). 2) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan 3) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi 4) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia IV - 39


b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara). 2) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi 3) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 4) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia 5) Dukungan pengembangan usaha jasa perdagangan 6) Dukungan pengembangan industri kreatif (makanan dan minuman olahan) c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata; Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Cinere-Jagorawi, dll.); Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan; Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung; Dukungan penanganan banjir lintas wilayah; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a.

Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal

IV - 40


6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1)

BOS Provinsi

2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)


9)

Jaminan Kesehatan di daerah terpencil

10) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

5.

Kota Sukabumi a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Fasilitasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru

IV - 41


b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan 2) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi 2) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 3) Dukungan pengembangan usaha jasa perdagangan 4) Dukungan pengembangan ternak sapi potong 5) Dukungan pengembangan pariwisata c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata; Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi); Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan; Pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi dan rel ganda kereta api; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a.

Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal IV - 42


6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b.

Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 8) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 9) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 10) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

6.

Kota Depok a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL

IV - 43


b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Rendahnya tingkat produktivitas usaha pertanian (wilayah selatan) dan usaha jasa (wilayah utara) 2) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan 3) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri 4) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara) 2) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi 3) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK 4) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 5) Dukungan pengembangan agribisnis ikan hias 6) Dukungan pengembangan usaha jasa perdagangan c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota; Dukungan pembangunan jalan tol (Depok–Antasari); Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan; Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung; Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.

IV - 44


d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 8) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 9) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 10) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

IV - 45


4.3.2.

Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) WKPP II Purwakarta 1. Kabupaten Subang a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Peningkatan sarana pra sarana fasilitas kerja Kecamatan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Trantibum. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6) Dukungan pengembangan budidaya ikan air tawar dan air payau 7) Dukungan pengembangan kambing/domba dan unggas IV - 46

ternak

sapi

perah,

sapi

potong,


8) Dukungan dalam berkelanjutan

upaya

mempertahankan

lahan

pertanian

9) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis 10) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan); Dukungan pembangunan jalur kereta api khusus barang / kargo (pembangunan shortcut Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang); Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna, Waduk Cilame, Waduk Talagaherang, Waduk Cipunagara, Waduk Kandung, dan Waduk Bodas; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir. Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga

IV - 47


b. Kegiatan yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

2. Kabupaten Karawang a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Trantibum.

IV - 48


b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. 6) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK. 6) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 7) Dukungan pengembangan produktivitas usaha jasa c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan); Dukungan pembangunan pelabuhan laut Cilamaya serta akses tol dan KA menuju Cilamaya; Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Citarum;

IV - 49


Perbaikan jaringan irigasi; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir. Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. IV - 50


14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

3. Kabupaten Purwakarta a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Trantibum. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Rendahnya tingkat produktivitas usaha jasa di wilayah utara. 6) Alih Fungsi Mata Pencaharian Pengrajin Bata dan Genting serta Kerajinan Gerabah Plered 7) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 8) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. b. Kegiatan yang diperlukan

IV - 51


1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Pelatihan pengembangan produktivitas usaha jasa (wilayah utara). 6) Pelatihan Pengembangan Industri Bata dan Genting serta Kerajinan Gerabah dalam peningkatan produktivitas dan manajerial pengrajian. Serta bantuan peningkatan modal melalui KCR. 7) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 8) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. 9) Dukungan pengembangan industri keramik dan gerabah 10) Dukungan pengembangan ternak sapi potong dan domba 11) Dukungan pengembangan budidaya ikan air tawar 12) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis 13) Dukungan pengembangan industri makanan olahan berbasis bahan baku lokal

c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalur kereta api khusus barang / kargo (pembangunan shortcut Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang), rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadongdong); Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Citarum; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh IV - 52


(Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1)

BOS Provinsi

2)


3)


4)


5)


6)


7)

Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan.

8)


9)


10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial

IV - 53


16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

4. Kabupaten Bekasi a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Trantibum. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. 3) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK. 3) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 4) Dukungan Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan prosedur perijinan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi

IV - 54


c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian, serta di perbatasan Jabar-DKI Jakarta; Dukungan pembangunan jalan tol (Cimanggis-Cibitung); Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain fly over Cibitung, Tegalgede dan overpass Tegaldanas); Dukungan pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang. Pelabuhan laut Muara Gembong dan Tarumajaya; Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Citarum; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir. Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga

IV - 55


b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Stadion Olahraga. 22) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

5. Kota Bekasi a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Trantibum. IV - 56


b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Rendahnya tingkat produktivitas usaha jasa di wilayah utara. 3) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Pelatihan pengembangan produktivitas usaha jasa (wilayah utara). 3) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 4) Dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 5) Dukungan perwujudan kawasan industri ber- IPTEK c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata serta di perbatasan Jabar-DKI Jakarta; Dukungan pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung; Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain fly over Lemahabang); Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Penanganan kawasan permukiman kumuh; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

IV - 57


4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 8) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 9) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 10) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

4.3.3.

Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) III Cirebon 1. Kabupaten Cirebon a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah IV - 58


perbatasan; Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. 6) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK 6) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 7) Dukungan pengembangan agribisnis mangga gedong gincu 8) Dukungan pengembangan industrialisasi perikanan 9) Dukungan pengendalian, penertiban dan penataan lahan sawah, serta pemanfaatan lahan kurang produktif 10) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis

IV - 59


11) Dukungan pengembangan destinasi wisata sejarah dan pilgrimage 12) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan); Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan; Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur BandungCirebon Peningkatan Kondisi infrastruktur pada perbatasan Jabar-Jateng; Reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon; Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon; Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Bandung-Cirebon dan Jakarta-Cirebon Perbaikan jaringan irigasi Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir. Pengendalian pencemaran industri batik rumah tangga Trusmi; Pengendalian pencemaran Dukupuntang;

industri

batu

alam

di

Kecamatan

Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja IV - 60


5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Stadion Olahraga. 22) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

2. Kabupaten Kuningan a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa IV - 61


Tertinggal; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Tantribum. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 2) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 3) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 4) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 5) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 2) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 3) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 4) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 5) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia 6) Pengembangan industri makanan olahan berbahan baku lokal 7) Dukungan pengembangan pariwisata (ekowisata) berkelas dunia dengan berbasis masyarakat 8) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dan pemanfaatan lahan kurang produktif 9) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan lintas cepat (lintas cepat Kab. Kuningan); Peningkatan Kondisi infrastruktur pada perbatasan Jabar-Jateng;

IV - 62


Dukungan pembangunan Waduk Kuningan dan Waduk Kadumanik di Kabupaten Kuningan, serta Waduk Matenggeng di Kab. Cilacap (wilayah genangan di Kab. Kuningan dan Kab. Ciamis); Perbaikan jaringan irigasi Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk; Pengembangan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis; Dukungan untuk pengembangan Kebun Raya Kuningan dan Taman Keanekaragaman Hayati; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan.

IV - 63


8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

3. Kabupaten Majalengka a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Tantribum. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri.

IV - 64


6) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK 6) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 7) Dukungan pengembangan industri mangga gedong gincu 8) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM

c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan, CileunyiSumedang-Dawuan) dan jalan lintas cepat (lintas cepat Kadipaten Kab. Majalengka); Pengendalian Muatan Angkutan Barang yang melintasi jalur BandungCirebon; Dukungan pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-KertajatiKadipaten, serta reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon; Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kab. Majalengka dan Aerocity Kertajati; Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Bandung-Cirebon; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, IV - 65


kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah; Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kab. Majalengka dan Aerocity Kertajati.

d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya

IV - 66


19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

4. Kabupaten Indramayu a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Tantribum. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi.

IV - 67


5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6) Dukungan pengembangan agribisnis mangga gedong gincu 7) Dukungan pengembangan sistem perdagangan komoditi beras 8) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan); Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan; Pengendalian Muatan Angkutan Barang yang melintasi jalur Jakarta Cirebon Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Jakarta-Cirebon; Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Perbaikan jaringan irigasi; Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a.

Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga

b.

Kegiatan Yang diperlukan IV - 68


1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

5. Kota Cirebon a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengendalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. IV - 69


2) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 3) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 3) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia 4) Dukungan pengembangan industri batik dan rotan 5) Pengembangan industri makanan olahan berbahan baku lokal 6) Dukungan pelestarian keraton, wisata sejara dan wisata pilgrimage 7) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata; Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan) dan jalan lintas cepat (lintas cepat selatan Kota Cirebon); Integrasi transportasi massal perkotaan; Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur BandungCirebon; Reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon; Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon; Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah; Penanganan kawasan perumahan kumuh; Peningkatan cakupan layanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

IV - 70


3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 8) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 9) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 10) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

IV - 71


4.3.4.

Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) IV Priangan 1. Kabupaten Bandung a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Peningkatan sarana pra sarana fasilitas kerja Kecamatan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. 6) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 7) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. 8) Belum optimalnya pengelolaan Wisata Volcano, Wisata Alam dan Wisata Kelautan b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi.

IV - 72


5) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK. 6) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 7) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. 8) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat. 9) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 10) Dukungan pengembangan ternak sapi perah dan domba garut 11)Dukungan pengembangan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) berorientasi ekspor c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU), Soreang – Pasir Koja (Soroja), Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Ciranjang-Padalarang, Cileunyi-Nagreg-TasikmalayaCiamis-Banjar, Gedebage – Majalaya dll.); Penanganan Kemacetan Lalu Lintas dengan dukungan infrastruktur (antara lain: Jalan lintas cepat Cileunyi-Rancaekek, Jalan lintas cepat Ciwidey, jalan lintas cepat Soreang-Katapang-Baleendah-Majalaya, jalan lintas cepat Majalaya dan jalan lintas cepat Banjaran; Pengembangan Transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, pembangunan/Reaktifasi Jalur Kereta Api: Bandung-Ciwidey, KRL (kereta listrik): Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka; Angkutan Sungai Dalam Provinsi (ASDP) di Waduk Cirata, Waduk Saguling; Dukungan Penanganan Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan Banjir di DAS Citarum; Penanganan banjir Cileuncang; Perbaikan jaringan irigasi; Percepatan pembangunan TPPAS regional Legok Nangka; Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); IV - 73


Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU dan Hulu Sungai Citarum); Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis Dukungan penanganan banjir, kemacetan, dan pencemaran industri Rancaekek; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 7) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 8) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 9) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 10) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 11) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan.

IV - 74


15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

2. Kabupaten Bandung Barat a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum; Fasilitasi Pembangunan Pusat Pemerintahan. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 2) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 3) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 4) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan. 2) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 3) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi.

IV - 75


4) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 5) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 6) Dukungan pengembangan ternak sapi perah 7) Dukungan pengembangan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) berorientasi ekspor 8) Dukungan pengembangan pariwisata c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol Interchange Jalan Tol Warung Domba;

Ciranjang-Padalarang,

dan

Penanganan Kemacetan Lalu Lintas, dengan dukungan antara lain Jalan Lintas Cepat: Jalan Sukasari (Kab. Sumedang)-Lembang (Kab. Bandung Barat), pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, fly over Cimareme di Kabupaten Bandung Barat; Pengembangan Transportasi massal perkotaan, antara lain: BogorSukabumi-Cianjur-Padalarang, KRL (kereta listrik): PadalarangKiaracondong-Cicalengka; Dukungan Penanganan Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan Banjir di DAS Citarum; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan kinerja TPPAS Sarimukti; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Peningkatan pelayanan air minum; Dukungan pembangunan drainase regional Bandung Raya; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU, Hulu Sungai Citarum dan Citatah Padalarang; Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.

IV - 76


d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 7) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 8) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 9) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 10) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 11) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota IV - 77


3. Kabupaten Sumedang a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum; Fasilitasi Pembangunan Pusat Pemerintahan. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. 3) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK. 3) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi 5) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 6) Dukungan pengembangan ternak domba/kambing 7) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis, pengembangan lahan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan pertanian kurang produktif 8) Dukungan pengembangan jasa perdagangan

c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian; Dukungan pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU); IV - 78


Penanganan Kemacetan Lalu Lintas, antara lainJalan lintas cepat selatan Sumedang (Gapura-Rancamulya); Pengembangan Transportasi massal perkotaan, antara lain: jalur KA: Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten; Dukungan penyelesaian dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede, Waduk Cipanas saat; Dukungan Penanganan Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan Banjir di DAS Citarum; Perbaikan jaringan irigasi; Peningkatan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pemanfaatan energi alternatif; Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis Dukungan penanganan banjir, kemacetan, dan pencemaran industri Rancaekek; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.

d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK IV - 79


4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 7) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 8) Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan teknologi di kawasan Pendidikan jatinangor. 9) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 10) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 11) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

4. Kabupaten Garut a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Selatan; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Peningkatan sarana pra sarana fasilitas kerja Kecamatan; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum; Fasilitasi Kabupaten Garut Selatan b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis

IV - 80


1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 6) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. 7) Belum optimalnya pengelolaan Wisata Volcano, Wisata Alam dan Wisata Kelautan b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. 7) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat 8) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 9) Dukungan pengembangan ternak domba garut dan sapi potong 10) Dukungan pengembangan sentra produksi pakan ternak 11) Dukungan pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata

IV - 81


c. Bidang Fisik Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan : Pembangunan/Peningkatan Jalur Poros Bandung – Pangalengan – Rancabuaya, Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, reaktivasi jalur KA Garut-Cikajang, dan pengembangan pelabuhan laut regional; Penanganan Jalan menuju sentra-sentra produksi, wisata dan industri; Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis DI Leuwigoong; Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Cimanuk dan kawasan pesisir; Peningkatan pelayanan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Penanganan kerusakan jaringan irigasi; Pengendalian pencemaran industri kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.

d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas IV - 82


5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

5. Kabupaten Tasikmalaya a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Selatan; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum; Fasilitasi Pembangunan Gedung Pemerintahan b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

IV - 83

dalam

upaya


2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 6) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. 7) Belum optimalnya pengelolaan Wisata Volcano, Wisata Alam dan Wisata Kelautan b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. 7) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat. 8) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 9) Dukungan pengembangan ternak sapi potong dan unggas 10) Dukungan pengembangan tanaman industri dan buah lokal (manggis) berorientasi ekspor 11) Dukungan pengembangan budidaya perikanan air tawar dan tangkap 12) Dukungan pengembangan jasa perdagangan dan pariwisata c. Bidang Fisik Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Koridor Bandung – Tasikmalaya : jalan Tol Bandung – Tasikmalaya, Jalan Lingkar Selatan Tasikmalaya; Dukungan pembangunan infrastruktur strategis Jalur Horizontal Jabar IV - 84


Selatan; Penanganan Jalan menuju sentra-sentra produksi, wisata dan industri; Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan penanganan kawasan pesisir; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah; d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. IV - 85


14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Stadion Olahraga. 22) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

6. Kabupaten Ciamis a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum; b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi.

IV - 86


2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 6) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 7) Dukungan pengembangan ternak unggas dan sapi potong 8) Dukungan pengembangan budidaya perikanan air tawar 9) Dukungan pengembangan agribisnis jagung 10) Dukungan pengembangan jasa perdagangan c. Bidang Fisik Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan: Pembangunan Jalan Toll Cileunyi – Nagreg – Ciamis – Banjar, Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, pengembangan Bandara Nusawiru, reaktivasi jalur KA Banjar-Cijulang; Penanganan Jalan menuju sentra-sentra produksi, wisata dan industri; Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis antara lain: Waduk Matenggeng, Waduk Leuwikeris, dan DI Leuwi Keris; Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Citanduy; Peningkatan pelayanan cakupan air minum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan IV - 87


3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

IV - 88


7. Kabupaten Pangandaran a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal; Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Selatan; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional; Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa; Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum; Fasilitasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah mempertahankan lahan sawah berkelanjutan.

dalam

upaya

2) Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. 4) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 5) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 6) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. 7) Belum optimalnya pengelolaan Wisata Volcano, Wisata Alam dan Wisata Kelautan b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan. 3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri.

IV - 89


4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 5) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. 7) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat 8) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 9) Dukungan pengembangan bisnis kelautan dan industri perikanan c. Bidang Fisik Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan: Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, Pembangunan Pelabuhan Regional, Revitalisasi Jalur-KA Banjar-Cijulang-Pangandaran, dan Pengembangan Bandara Nusawiru; Penanganan Jalan menuju sentra-sentra wisata , produksi, dan industri Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic. Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK IV - 90


4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Insetif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. 12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 13) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 14) Promosi Kesehatan. 15) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 16) Penciptaan Wirausaha Baru. 17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

8. Kota Bandung a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. 3) Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. IV - 91


4) Belum optimalnya pengelolaan Wisata Volcano, Wisata Alam dan Wisata Kelautan b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 3) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. 4) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 5) Dukungan Pengembangan Industri Kreatif 6) Dukungan pengembangan jasa perdagangan 7) Dukungan pengembangan pariwisata c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, Dukungan pembangunan jalan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Soreang – Pasir Koja (Soroja); Penanganan Kemacetan Lalu Lintas, antara lain: pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, fly over Kopo dan Buah Batu di Kota Bandung, Pengembangan Transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel, pembangunan/reaktifasi Jalur Kereta Api: 1) Jalur cepat: Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, 2) jalur KA : BandungTanjungsari, dan 3) KRL (kereta listrik): Padalarang-KiaracondongCicalengka; Beroperasinya Jalur kereta api khusus barang / kargo (antara lain: Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok dan Dryport Gedebage Pelabuhan Tanjung Priok), Peningkatan Pelayanan Bandara Husein Sastranegara; Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan Banjir di DAS Citarum; Penanganan banjir Cileuncang; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Cakupan pelayanan air minum; Dukungan drainase metropolitan Bandung Raya; Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Penanganan kawasan perumahan kumuh; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang IV - 92


Pemanfaatan energi alternatif; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya

IV - 93



9. Kota Cimahi a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 3) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 4) Dukungan Pengembangan Industri Kreatif 5) Dukungan pengembangan jasa perdagangan c. Bidang Fisik Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, Penanganan Kemacetan Lalu Lintas, antara lain pembangunan fly over Padasuka di Kota Cimahi Pengembangan Transportasi massal pembangunan monorel Bandung Raya;

perkotaan,

antara

lain:

Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan Banjir di DAS Citarum; Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; Dukungan drainase metropolitan Bandung Raya Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); IV - 94


Kawasan permukiman kumuh; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara; Pemanfaatan energi alternatif; Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru.

IV - 95


16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

10.Kota Tasikmalaya a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 3) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 4) Dukungan untuk Ketahanan Pangan 5) Dukungan untuk Pengembangan Industri Kreatif 6) Dukungan pengembangan jasa perdagangan dan pariwisata c. Bidang Fisik Dukungan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung – Tasikmalaya: Pembangunan Jalan Tol Bandung-Tasikmalaya, Pembangunan Jalan Lingkar Tasikmalaya Dukungan terhadap pengendalian pencemaran limbah industri Dukungan terhadap percepatan pembangunan sanitasi permukiman Peningkatan cakupan pelayanan air minum; Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang IV - 96


Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.

d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. 16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya

IV - 97



11.Kota Banjar a. Bidang Pemerintahan Prioritas Pembangunan meliputi: Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur; Bantuan Pendidikan Aparatur; Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan; Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional; Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan; Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL; Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat; Pengndalian Keamanan dan Tantribum b. Bidang Ekonomi a. Isu Strategis 1) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. 2) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. b. Kegiatan yang diperlukan 1) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi 3) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM 4) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis, pengembangan lahan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan pertanian kurang produktif 5) Dukungan pengembangan jasa perdagangan c. Bidang Fisik Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan: Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, Pembangunan Pelabuhan Regional, Revitalisasi Jalur-KA Banjar-CijulangPangandaran, dan Pengembangan Bandara Nusawiru. Penanganan Jalan menuju sentra-sentra wisata , produksi, dan industri Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik. IV - 98


Peningkatan pelayanan air minum; Dukungan terhadap permukiman;

percepatan

pembangunan

sanitasi

Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. d. Bidang Sosbud a. Isu Strategis 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4) Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja 5) Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal 6) Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8) Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga b. Kegiatan Yang diperlukan 1) BOS Provinsi 2) Pemberian Bea Siswa (semua Jenjang Pendidikan) 3) Pemberian Bantuan untuk Peralatan laboratorium untuk SMA & SMK 4) Membangun Ruang kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas 5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendisikan SMA 6) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha. 7) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan. 8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK 9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota 10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil 11) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota 12) Peningkatan KesehatanLingkungan Masyarakat. 13) Promosi Kesehatan. 14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial 15) Penciptaan Wirausaha Baru. IV - 99


16) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota 17) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya 18) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 19) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 20) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota

IV - 100

IV - 101

IV - 102

IV - 103

IV - 104

IV - 105

IV - 106

IV - 107

IV - 108

IV - 109

IV - 110

IV - 111

IV - 112

IV - 113

IV - 114

IV - 115

IV - 116

IV - 117

IV - 118

IV - 119

IV - 120

IV - 121

IV - 122

IV - 123

IV - 124

IV - 125


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat dan (ii) Usulan Rencana Program dan KegiatanKategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan SubsidiTahun 2015. Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta (iii) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Rencana Program dan Kegiatan yang Prioritas bersifat menyeluruh yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan sumber pembiayaan dari APBN Tahun 2015, serta sumber pembiayaan dari partisipasi dunia usaha melalui CSR (Corporate Social Responsibility)/TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan).

5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Tematik

Rencana Program dan Kegiatan Tematik ini dikelompokan dalam Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral serta Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan. 5.1.1.

Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral

Rencana Kerja Kegiatan Tematik Sektoral merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokan dalam 10 (sepuluh) Common Goals dengan 46 (Emapt Puluh Enam) Kegiatan Tematik sektoral, sebagai berikut : 1. Common Goals 1 Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan a. Sasaran 1 : Menyelenggarakan pendidikan formal dasar dan menengah 1) Kegiatan Tematik 1: Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Output : a)

Terwujudnya pendidikan dasar gratis jenjang sekolah dasar dan menengah

b)

Tersalurkannya dana BOS provinsi ke kabupaten/kota

V-1


b.

c)

Terpeliharanya ruang kelas SD, SMP, dan SMA atau sederajat secara efektif

d)

Terselenggaranya SMP terbuka

e)

Tersedianya beasiswa bagi siswa sekolah menengah atas dan kejuruan dari kalangan masyarakat kurang mampu

f)

Tersedianyainsentif pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA, SMK daerah terpencil dan atau perbatasan provinsi

g)

Tercapainya standar kompetensi guru

Sasaran 2:Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B dan C plus Kewirausahaan dan keaksaraan fungsional (KF) 2) Kegiatan Tematik 2: Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal Plus Kewirausahaan Dengan Sasaran 15 Tahun Ke Atas. Output :

c.

a)

Meningkatnyapenduduk non usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan non formal paket a, b dan c

b)

Terlaksananya pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

c)

Terselenggaranya pelatihan bahasa asing dan ketrampilan lainnya bagi calon tenaga kerja luar negeri

d)

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan.

e)

Tersedianyainsentif bagi tutor dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan di daerah terpencil

Sasaran 3 : Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif 3) Kegiatan Tematik 3 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus Output : a)

Tersedianya sarana pendidikan luar biasa yang memadai

b)

Terwujudnya sinergitas dan pengendalian pendidikan inklusif

c)

Terwujudnya data yang akurat dan lengkap tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

V-2


d.

Sasaran 4: Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi 4) Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi Output :

e.

a)

Terlaksananya penegrian perguruan tinggi

b)

Tersedianya beasiswa perguruan tinggi untuk mahasiswa.

c)

Terlaksananya pengembangan iptek meningkatkan daya saing jawa barat

d)

Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama kuliah kerja nyata tematik , kerjasama penelitian dan studi

dan

seni

untuk

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik 5)

Kegiatan Tematik 5 :Peningkatan Fasilitas Pendidikan Kompetensi Tenaga Pendidik

dan

Output: a)

Terlaksnanya pembangunan kampus, sarana dan prasarana laboratorium.

b)

Terlaksananya pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha

2. Common Goals 2 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; a.

Sasaran 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD 1)

Kegiatan Tematik 1: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Puskesmas PONED dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan Output: a)

Tersedianya jumlah bidan, dokter, dokter gigi ptt provinsi sesuai kebutuhan;

b)

Tersedianya insentif bagi dokter, dokter gigi dan bidan ptt provinsi jawa barat

c)

Terehabilitasi dan terlaksananya rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana

d)

Terwujudnyapeningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit.

V-3


b.

Sasaran 2: Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi 2)

Kegiatan Tematik 2: Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak Output:

c.

a)

Terlaksananya gerakan penyelamatan masa depan : gizi buruk, posyandu, dan penyediaan fasilitas perawatan masyarakat gakin

b)

Terlaksananya perlindungan pada ibu hamil, ibu nifas, bayi dan anak

c)

Terfasilitasinya ruang perawatan bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak

Sasaran 3: Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang 3)

Kegiatan Tematik 3: Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa Output:

d.

a)

Terfasilitasinya bagi penderita Hiv Aids, Tbc, Flu Burung, Narkoba dan Kesehatan Jiwa

b)

Terlaksananya peningkatan dan perluasan fungsi Rumah Sakit provinsi

c)

Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

Sasaran 4: Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 4)

Kegiatan Tematik 4 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Output : a)

Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular

b)

Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi phbs

c)

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan KLB penyakit

d)

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

e)

Teroptimalisasinya fungsi rujukan pelayanan kesehatan

f)

Terlaksananya upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat V-4


3. Common Goals 3 Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku a.

Sasaran 1: Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi 1)

Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Output:

b.

a)

Terlaksananya percepatan pembangunan jalan tol strategis BIUTR dan Soreang – Pasirkoja (SOROJA).

b)

Terlaksananya percepatan pembangunan Fly Over Buah Batu, Kopo, Cimareme, dan Underpass Padalarang.

c)

Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Banjaran dan Majalaya.

d)

Terlaksananya peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian dan wisata

e)

Terlaksananya pengembangan transportasi masal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar-DKIJakarta dan kawasan Metropolitan Bandung Raya.

f)

Terfasilitasinya pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung.

g)

Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana angkutan masal di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya

h)

Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya melalui penyediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Sasaran 2: Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi, 2)

Kegiatan Tematik 2 : Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung - Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan Output: a)

Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Tol Bogor –CiawiSukabumi (BOCIMI), Sukabumi – Ciranjang - Padalarang.

b)

Terlaksananya pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS) V-5


c)

Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Ciamis dan Tasikmalaya

d)

Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan Kadipaten – Bts Majalengka/Indramayu – Jatibarang dan Fly Over Jatibarang

e)

Terlaksananya pembangunan jalan Alternatif Lingkar Gentong

f)

Terlaksananya peningkatan jalan Cibeber – Sukanagara, Sukanagara – Sindangbarang, Bts Tangerang/Bogor – Parung dan Parung Panjang - Bunar

g)

Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak SentulKota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu

h)

Terlaksananya pembangunan jalan Horisontal Poros Tengah Jonggol–Pangkalan-Purwakarta

i)

Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran–Ciamis–Cikijing-Cirebon, jalur vertikal Poros Barat Palabuhanratu - Cikidang - Cibadak -Bogor - Depok – Jakarta

j)

Terlaksananya pembangunan Jalur Horisontal Tengah SelatanSelatan Jabar Selatan (Palabuhanratu - Kiaradua -Tanggeung — Cukul — Cikajang — Karangnunggal - Banjarsari – Pangandaran)

k)

Terlaksananya peningkatan horisontal Jabar Selatan

l)

Terlaksananya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Aerocity

m)

Terlaksananya pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, Pelabuhan Laut di Palabuhanratu, serta pengembangan Pelabuhan Laut lainnya di Jabar Selatan dan Utara

n)

Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur

o)

Terlaksananya pengembangan terminal angkutan umum regional terpadu dan modern

p)

Terlaksananya penanganan dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede

q)

Terlaksananya pengembangan dan memfungsikan Bandara Nusawiru

r)

Terfasilitasinya pembangunan jalur Kereta Api Stasiun Kejaksaan Cirebon – Pelabuhan Cirebon, Kadipaten – Kertajati – Arjawinangun – Cirebon, Short Cut Cibungur – Tanjung Rasa, Rancaekek – Tanjung Sari dan Bandung – Ciwidey, serta V-6

dan

pelebaran

jalan

poros


pembangunan jalur Kereta Api Super Cepat (High Speed Railway) Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon

c.

Sasaran 3: Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, 3)

Kegiatan Tematik 3: Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Output:

d.

a)

Terwujudnya kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota diatas 75%

b)

Terlaksananya peningkatan fasilitas perhubungan (rambu, marka dan penerangan jalan umum)

c)

Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi masal (Mass Rapid Transport)

d)

Terlaksananya pengembangan sistem transportasi udara, laut, sungai, danau dan angkutan perairan lainnya

e)

Terfasilitasinya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan di perbatasan antar Provinsi dan antar Kota/Kabupaten

Sasaran 4:Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan 4)

Kegiatan Tematik 4:Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Strategis Output:

e.

a)

Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%

b)

Terfasilitasinya pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang; Waduk Sadawarna, Waduk Kuningan, Waduk Matenggeng, dan Daerah Irigasi Leuwigoong serta Derah Irigasi Caringin

c)

Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan situ serta mata air

Sasaran 5: Kawasan Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan 5)

Kegiatan Tematik 5:Kawasan Industri Terpadu, Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

V-7


Output:

f.

a)

Terfasilitasinya pengembangan drainase skala metropolitan;

drainase

perkotaan

dan

b)

Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman di daerah rawan sanitasi;

c)

Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam permukiman sehat;

d)

Terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh;

e)

Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR);

f)

Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);

g)

Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melaui pembangunan hunian vertikal (rusun) di perkotaan dan kawasan rusun transit tenaga kerja;

h)

Terfasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan potensial melalui penyediaan infrastuktur permukiman;

i)

Terfasilitasinya peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan permukiman; dan

j)

Terfasilitasinya ketersediaan dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Sasaran 6: Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan 6)

Kegiatan Tematik 6: Jabar Mandiri Energi Perdesaan untuk Listrik dan Bahan Bakar Kebutuhan Domestik Output: a)

Terfasilitasinya pengembangan jaringan listrik perdesaan

b)

Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan energi alternatif perdesaan dan desa mandiri energi

c)

Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk konservasi energi tidak terbarukan

d)

Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi

e)

Terfasilitasinya pengembangan pendayagunaan sumber daya mineral dan air tanah

V-8

potensi


g.

Sasaran 7: Pemenuhan Terwujudnya pengembangan penyediaan air baku 7)

Kegiatan Tematik 7 : Pemenuhan Kecukupan Air Baku dan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat Output: a)

Terfasilitasinya upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

b)

Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal

4. Common Goals 4 Meningkatkan ekonomi pertanian; a.

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat 1)

Kegiatan Tematik 1: Jabar Sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Output:

b.

a)

Terwujudnya Jawa Barat menjadi penyuplai benih/bibit seluruh Indonesia

b)

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas agro input, melalui teknologi tepat guna

c)

Terkendalinya pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensi plasma nutfah

d)

Terkendalinya ketersediaan dan pasokan produksi pertanian di wilayah Jawa Barat

input/sarana

Sasaran 2 : Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat; 2)

Kegiatan Tematik 2: Pengembangan Agribisnis, Forest Business, Marine Business, dan Agroindustry Output: a)

Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

b)

Meningkatnya aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan

V-9


c.

c)

Meningkatnya jumlah kawasan industri pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

d)

Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam hutan

e)

Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan kelompok tani sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

f)

Piloting penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Sasaran 3: Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi. 3)

Kegiatan Tematik 3 : Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pemenuhan 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein Hewani Output:

d.

a)

Meningkatnya lahan pertanian

b)

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas padi

c)

Tercapainya populasi satu juta sapi dan sepuluh juta domba.

d)

Terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan

e)

Terwujudnya penguatan kelembagaan SDM/pertanian dan peternakan

f)

Terkendalinya pasca panen dan pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan

dan

kompetensi

Sasaran 4: Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat 4)

Kegiatan Tematik 4: Jawa Barat Bebas Rawan Pangan Output: a)

Terjaminnya ketersediaan pangan pokok, bahan olahan pangan

b)

Terwujudnya peningkatan penganekaragaman, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal

c)

Terfasilitasinya pemanfaatan sistem resi gudang pada sentra produksi padi.

d)

Terfasilitasinya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan perdagangan bahan pangan berbahaya. V - 10


e.

e)

Terfasilitasinya distribusi pangan masyarakat

f)

Tersedianya cadangan pangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

g)

Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan

Sasaran 5 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan 5)

Kegiatan Tematik 5:Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Irigasi) di Sentra Produksi Pangan Output: a)

Tersedianya informasi kondisi infrastruktur fisik (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan

b)

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) menuju dan di kawasan sentra produksi pangan

5. Common Goals 5 Meningkatkan ekonomi non pertanian a.

Sasaran 1: Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kemampuan tenaga kerja 1)

Kegiatan Tematik 1: Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja, Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha UMKM Output

b.

a)

Menciptakan wirausahawan baru

b)

Meningkatnya kapasitas SDM KUMKM

c)

Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi kumkm

d)

Meningkatnya pemasaran dan pengembangan jaringan kumkm

e)

Pengembangan dan pendirian paviliun/gerai KUMKM Jabar

Sasaran 2 : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi 2)

Kegiatan Tematik 2 : Perkuatan Peran BUMD Dalam Pembangunan dan Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Tujuan Investasi

V - 11


Output:

c.

a)

Meningkatnya kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun

b)

Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan

c)

Meningkatnya realisasi investasi (PMA + PMDN) di Jawa Barat

Sasaran 3 : Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 3)

Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif Output:

d.

a)

Meningkatnya akses Pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR

b)

Meningkatnya fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah

c)

Meningkatnya KUMKM Berdaya Saing

d)

Meningkatnya tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Sasaran 4 : Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing 4)

Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan Industri Manufaktur Output: a)

Berkembangnya industri-industri unggulan (industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya

e. Sasaran 5 : Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif 5)

Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif Output : a)

Berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif, industri telematika,) dan industri potensial lainnya

b)

Meningkatnya unit usaha Industri Kecil Menengah (IKM)

V - 12


6.

Common Goals 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, LIngkungan Hidup dan Kebencanaan a.

Sasaran1:Meningkatnya luas dan berkurangnya luasan lahan kritis, 1).

fungsi

kawasan

lindung serta

Kegiatan Tematik 1: Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung 45% Output:

b.

a)

Meningkatnya pemantapan kawasan hutan di Jawa Barat

b)

Tertanggulanginya permasalahan gangguan dan perambahan kawasan hutan

c)

Terlaksananya rehabilitasi lahan di hulu DAS Besar di Jawa Barat

d)

Terfasilitasi dan terkoordinasikannya kebijakan kawasan lindung, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

e)

Meningkatnya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut

f)

Meningkatnya pengelolaan pengembangan hutan daerah

g)

Terfasilitasinya Pengembangan RTH Perkotaan

h)

Terlaksananya pengembangan Eco-Village di DAS Citarum

i)

Terfasilitasinya pengembangan model desa konservasi di kawasan lindung

j)

Terlaksananya penyusunan rencana induk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung

lingkungan dan rehabilitasi taman

hutan

raya

dan

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu 2).

Kegiatan Tematik 2: Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Regional Output: a)

Terlaksananya penanganan secara terpadu pencemaran limbah industri di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang dan Sukaregang

b)

Terfasilitasinya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Legok Nangka di Kab. Bandung dan Nambo di Kab. Bogor

V - 13


c)

Terlaksananya optimalisasi dan persiapan operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos Sarimukti di Kab. Bandung Barat

d)

Terlaksananya revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat;

e)

Terfasilitasinya penanganan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan

f)

Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah

g)

Terpantaunya kualitas air sungai strategis dan waduk besar di Jawa Barat

h)

Teridentifikasinya sumber-sumber pencemaran air di sungai dan waduk besar

i)

Terawasinya pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri dan rumah sakit

j)

Terfasilitasinya lingkungan

k)

Tertanganinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan terawasinya ketaatan industri yang telah mendapat sangsi administrasi, ADR, dan pidana

l)

Terfasilitasi dan terbinanya produksi bersih dan teknologi lingkungan untuk UMKM

m)

Terfasilitasinya penilaian dokumen lingkungan (AMDAL) di Jawa Barat

n)

Tersusunnya kajian daya dukung dan daya tampung sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah

o)

Terfasilitasi dan terkoordinasinya tata kelola lingkungan dan tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan

p)

Terfasilitasi dan terbinanya teknis Program Adipura, Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat

q)

Terlaksananya kampanye dan penyuluhan lingkungan

r)

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan menuju terwujudnya West Java Environmental Forensic Laboratory V - 14

peningkatan

kapasitas

SDM

pasca (TPK)

pengelola


c.

Sasaran 3: Menurunkan Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana. 3).

Kegiatan Tematik 3 : Penanganan Bencana Longsor dan Banjir Output:

7.

a)

Terlaksananya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Barat

b)

Meningkatnya bersertifikat

c)

Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara

d)

Terlaksananya peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan

e)

Terlaksananya percepatan penanganan korban bencana alam

f)

Terlaksananya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan bantuan early warning system kebencanaan

g)

Terfasilitasinya pengembangan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi resiko bencana

h)

Terlaksana dan terpantaunya implementasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca

i)

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kampung Iklim

penyediaan

benih/bibit

tanaman

hutan

Common Goals 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga a.

Sasaran 1: Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan Kepemudaan 1)

Kegiatan Tematik 1: Pengembangan Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan Output: a)

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

b) Tersedianya sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

V - 15


b.

Sasaran 2:Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat 2)

Kegiatan Tematik 2 : Pelestarian Seni Budaya Tradisonal dan Benda Cagar Budaya di Jawa Barat. Output: a)

Terlestarikannya nilai – nilai tradisional, kesejarahan, kepurbakalaan, dan museum bagi pengembangan budaya daerah.

b) Terlindunginya situs – situs cagar budaya di jawa barat

c.

Sasaran 3 :Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, 3) Kegiatan Tematik 3 :GelarKarya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat Output : a) Termanfaatkan keragaman dan kekayaan seni budaya di Jawa Barat b) Terlaksananya gelar karya seni kreatif daerah di Jawa Barat

d.

Sasaran 4 :Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata 4) Kegiatan Tematik 4 :Pengembangan Destinasi Wisata Output : a)

8.

Terfasilitasinya event pariwisata pada kawasan Objek Wisata di Jawa Barat.

Common Goals 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan a.

Sasaran 1 : Meningkatnya Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana 1) Kegiatan Tematik 1: Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Berencana Output: a)

Terfasiltasinya pemakaian alat kontrasepsi

b)

Terlaksananya peningkatan ekonomi keluarga Pra sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina keluarga

c)

Terfasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai motivator Ketahanan Keluarga

d)

Tersedianya neraca penduduk melalui KB V - 16

kependudukan

dan

terkendalinya


b.

e)

Tersedianya database

f)

Tersebarnya Informasi KB

Sasaran 2 : Meningkatkan Pengokohan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan

Perempuan

dan

2) Kegiatan Tematik 2: Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Keluarga Output:

c.

a)

Terlaksananya penerapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender

b)

Terfasilitasinya pelayanan lembaga ekonomi dan lapang kerja bagi perempuan

c)

Terfasilitasinya keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan jabatan politik

d)

Terlindunginya perempuan melalui pencegahan kekerasan dan perdagangan perempuan

e)

Terfasilitasinya lembaga-lembaga berbagai jenis kekerasan

f)

Tersedianya data gender dan anak

g)

Terbentuknya usaha ekonomi perempuan

perlindungan

terhadap

Sasaran 3: Meningkatnya pengelolaan kependudukan 3) Kegiatan Tematik 3: Peningkatan Pengelolaan Kependudukan Output:

9.

a)

Meningkatnya pngelelolaan administrasi kependudukan

b)

Meningkatnya akurasi data kependudukan

Common Goals 9 Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan a.

Sasaran 1:Meningkatkan Menurunnya penduduk miskin di Jawa Barat 1) Kegiatan Tematik 1: Pengurangan Kemiskinan Output: a)

Terfasilitasinya bantuan sosial masyarakat, usaha mikro dan kecil

V - 17

berbasiskan

keluarga,


b.

b)

Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

c)

Terfasilitasinya pendampingan usaha untuk kemandirian

Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial 2) Kegiatan Tematik 2: Peningkatan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial Terhadap PMKS; Output:

c.

a)

Terfasilitasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) melalui panti dan luar panti

b)

Terfasilitasinya bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya

c)

Terfasilitasinya para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan

Sasaran 3: Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat 3)

Kegiatan Tematik 3: Peningkatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat Output: a)

Meningkatnya jumlah dan kualitas anggota Satpol PP dan Linmas

b)

Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c)

Menurunnya jumlah unjuk rasa ke tingkat provinsi

10. Common Goals 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan. a.

Sasaran 1: Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance 1)

Kegiatan Tematik 1: Profesionalisme Aparatur

Modernisasi

Pemerintahan

dan

Output: a)

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat

b) Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (pad), dan penggalian potensi peningkatan sumber-sumber pendapatan diluar pad (dana transfer/dana perimbangan), pemanfaatan V - 18


penerbitan obligasi daerah serta optimalisasi CSR/TJSLP bagi sektor dunia usaha di jawa barat c)

program

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen keuangan dan kekayaan daerah Provinsi Jawa Barat

d) Tersusunnya analisis jabatan dan beban kerja e)

Terkelolanya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan pedoman yang ada

f)

Terfasilitasinya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengadaan barang dan jasa

g)

Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ppk) Provinsi Jawa Barat

h) Tersusunnya data standar kompetensi jabatan yang akurat i)

b.

Terselenggaranya koordinasi perencanaan diklat aparatur Provinsi Jawa Barat.

Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat 2)

Kegiatan Tematik 2: Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik Output: a)

Terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat ke Masyarakat

b) Terselenggaranya koordinasi, komunikasi Informasi dan Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional.

c.

Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 3)

Kegiatan Tematik 3: Penataan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum Output: a)

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan masyarakat sipil serta terfasilitasinya peningkatan FKUB dan FKDM

b) Tersusunnya produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan V - 19


c)

Tersusunnya legal opinion perkara tata usaha negara.

d) Tersusunnya peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan ham

d.

e)

Tersusunnya produk hukum sebagai pelaksanaan peraturan daerah baik dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan (beschikking) atau pengaturan (regeling).

f)

Terdokumentasikannya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah baik secara manual maupun secara komputerisasi

Sasaran 4: Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan 4)

Kegiatan Tematik 4: Kerjasama Program Pembangunan dan Pendanaan Multipihak Output: a)

Tersusunnya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan

b) Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas Kabupaten/Kota di wilayah c)

Terwujudnya batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi

d) Terselenggara fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan SDM Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing berbasis kewilayahan. e)

Terwujudnya pengembangan kerjasama pembangunan ekonomi regional antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

f)

Terfasilitasinya peningkatan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam bidang ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional di Jabar.

g)

Terfasilitasinya kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

h) Tersusunnya kerjasama Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, Provinsi dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan pusat i)

e.

Terlaksananya penegasan batas wilayah Provinsi Jabar dengan Banten

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan

V - 20


5)

Kegiatan Tematik 5: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan Serta Pengelolaan Aset dan Keuangan Output:

f.

a)

Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel serta berbasis penelitian

b)

Terwujudnya sinergitas perencanaan, pengendalian program dan pengelolaan administrasi keuangan

c)

Terwujudnya upaya peningkatan kinerja OPD

d)

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan daerah yang didukung oleh para analis kebijakan pembangunan professional

e)

Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di Jawa Barat

f)

Terselenggaranya sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sasaran 6: Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan 6)

Kegiatan Tematik 6: Pemerintahan dan desa

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Output: a)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

V - 21


Gambar 5.1 Kegiatan Tematik Sektoral Tahun 2015 Dalam RKPD 2015 ini terdapat 45 kegiatan tematik sektoral yang dikemas berdasarkan prioritas pembangunan (Common Goals) dan tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018, sebagai berikut :, Common Goal 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan,yaitu Wajar Dikdas 9 tahun secara gratis; Beasiswa siswa miskin untuk SMA/SMK; Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi serta bantuan tugas akhir; Bantuan dana kesejahteraan guru negeri, sukwan dan honorer; Bantuan dana bagi guru madrasah diniyah/penyuluh agama; Rehabilitasi gedung sekolah; Pendidikan paket B dan C secara masal untuk usia 15 tahun keatas; Penegerian Perguruan Tinggi di 4 Wilayah; Penyelenggaraan kerjasama Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik; Penyelenggaraan pendidikan penggerak pembangunan; Perkuatan tim ahli pada UPTD/UPTB/Instalasi; Pembangunan Stadion Sepakbola di 4 wilayah; Dukungan PON XVI; Pembangunan Plasa Terbuka untuk Kreatifitas dan Gelar Budaya di Kabupaten/Kota; Pengembangan RSBI dan Sekolah Luar Biasa serta Program sertifikasi Guru. Common Goal 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatanyaitu Dukungan dokter, bidan dan tenaga medis di RSU di daerah terpencil; Penanggulangan gizi buruk; Dukungan alat kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan bagi PMKS dan community outreach (komunitas yang belum mendapat perhatian); Penanganan Penyakit Kusta, Filariasis dan penyakit pandemic lainnya.

V - 22


Common Goal 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku, yaitu fasilitasi pembangunan jalan tol strategis BIUTR dan Soreang – Pasirkoja (SOROJA);Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Tol Bogor - Ciawi-Sukabumi (BOCIMI), Sukabumi – Ciranjang Padalarang;Terlaksananya pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS); Pembangunan Fly Over Buah Batu, Kopo, Cimareme, dan Undepass Padalarang;Pembangunan jalan lintas cepatBanjaran dan Majalaya;Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Ciamis dan Tasikmalaya; Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan Kadipaten – Bts Majalengka/Indramayu – Jatibarang dan Fly Over Jatibarang; Terlaksananya pembangunan jalan Alternatif Lingkar Gentong; Terlaksananya peningkatan jalan Cibeber – Sukanagara, Sukanagara – Sindangbarang, Bts Tangerang/Bogor – Parung dan Parung Panjang – Bunar; Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu; Terlaksananya pembangunan jalan Horisontal Poros Tengah Jonggol-Pangkalan-Purwakarta; Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon, jalur vertikal Poros Barat Palabuhanratu - Cikidang - Cibadak -Bogor - Depok – Jakarta; Terlaksananya pembangunan Jalur Horisontal Tengah SelatanSelatan Jabar Selatan (Palabuhanratu - Kiaradua -Tanggeung — Cukul — Cikajang — Karangnunggal - Banjarsari –Pangandaran); Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan poros horisontal Jabar Selatan; Peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian dan wisata; Terwujudnya kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota diatas 75%; Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi masal (Mass Rapid Transport); Pengembangan transportasi masal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar-DKIJakarta dan kawasan Metropolitan Bandung Raya; Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon; Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana angkutan masal di Metropolitan Bodebek – Karpur dan Bandung Raya; Terfasilitasinya pembangunan jalur Kereta Api Stasiun Kejaksaan Cirebon – Pelabuhan Cirebon, Kadipaten – Kertajati – Arjawinangun – Cirebon, Short Cut Cibungur – Tanjung Rasa, Rancaekek – Tanjung Sari dan Bandung – Ciwidey; Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya; Terfasilitasinya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan di perbatasan antar Provinsi dan antar Kota/Kabupaten; Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Aerocity; Terlaksananya pengembangan dan memfungsikan Bandara Nusawiru;Terlaksananya pengembangan sistem transportasi udara, laut, sungai, danau dan angkutan perairan lainnya; Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya,Pelabuhan Laut di Palabuhanratu, serta pengembangan Pelabuhan Laut lainnya di Jabar Selatan dan Cirebon; Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur; Penanganan masalah dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede;Fasilitasi Pembangunan Bendung Rengrang/Sumedang; Dukungan Pembangunan Waduk Sadawarna; Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan; Dukungan Pembangunan Waduk Matenggeng; Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong serta Daerah Irigasi Caringin;Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%; Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan situ serta mata air; Terfasilitasinya pengembangan drainase perkotaan dan drainase skala metropolitan; Terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh; Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melalui V - 23


pembangunan perumahan danKawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); Terfasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan potensial melalui penyediaan infrastuktur permukiman; Terfasilitasinya pengembangan jaringan listrik perdesaan;Pengembangan pemanfaatan energi alternatif perdesaan dan desa mandiri energi; pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan; Terfasilitasinya upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional; Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal Common Goal 4Meningkatkan Ekonomi Pertanian, yaitu Dukungan Jabar dalam Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) surplus 10 juta ton beras Tahun 2014; Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; Pusat perberasan Subang-Indramayu; Program swasembada daging/protein hewani (sapi, kambing, dan unggas); Penggerak dan penyuluh pertanian; Penanggulangan kerawanan pangandi 250 desa rawan pangan; Penyediaan benih ikan dan benih padi;Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry; serta dukungan dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan. Common Goal 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian, yaituPenyediaan Kredit Cinta Rakyat (KCR); Koperasi dan Jabar Cyber Koperasi; Revitalisasi pasar tradisional; Penciptaan 2 juta lapangan kerja baru dan 100.000 wirausahawan baru; Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan sertafasilitasi untuk mempermudah proses penanaman modal PMA/PMDN dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi; Pengembangan industri kreatif; Pelatihan Kewirausahaan Muda Kreatif. Common Goal 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, yaitu Peningkatan pemantapan kawasan hutan di Jawa Barat;Penanggulangan permasalahan gangguan dan perambahan kawasan hutan;Rehabilitasi lahan di hulu DAS Besar di Jawa Barat;Fasilitasi dan koordinasi kebijakan kawasan lindung, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;Peningkatan pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;Peningkatan pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan hutan daerah;Pengembangan RTH Perkotaan;Pengembangan Eco-Village di DAS Citarum;Pengembangan model desa konservasi di kawasan lindung;Penyusunan rencana induk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;Penanganan masalah pencemaran limbah industri di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang dan Sukaregang; Fasilitasi pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Legok Nangka di Kab. Bandung dan Nambo di Kab. Bogor; Optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kab. Bandung Barat; Revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat; Penanganan air limbah domestik di PKN dan PKW; Pembinaan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah; Pemantauan kualitas air sungai strategis dan waduk besar di Jawa Barat; Identifikasi sumber-sumber pencemaran air di sungai dan waduk besar; Pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri dan rumah sakit; Peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan; Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan terawasinya ketaatan industri yang telah mendapat sangsi administrasi, ADR, dan pidana; Pembinaan produksi bersih dan teknologi lingkungan untuk UMKM; Penilaian dokumen lingkungan (AMDAL) di Jawa Barat; Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung sebagai V - 24


landasan kebijakan pembangunan daerah; Fasilitasi dan koordinasi tata kelola lingkungan dan tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan; Pembinaan teknis Program Adipura, Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat; Pelaksanaan kampanye dan penyuluhan lingkungan; Pembinaan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan menuju terwujudnya West Java Environmental Forensic Laboratory;Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Barat; Peningkatan enyediaan benih/bibit tanaman hutan bersertifikat; Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara; Peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan; Percepatan penanganan korban bencana alam; Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan bantuan early warning system kebencanaan; Pengembangan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi resiko bencana; Implementasi dan pemantauan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca; Pembinaan dan pengembangan Kampung Iklim. Common Goal 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga, yaitu Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat; Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat; Pengembangan destinasi wisata; Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan. Common Goal 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan yaitu Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana; Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga. Common Goal 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan, yaituPengurangan kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat Common Goal 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan,yaitu Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2014; dukungan program keamanan dan ketertiban masyarakat; Implementasi aplikasi Paperless office pada seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat; Program Sistem Manajemen Mutu seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat; Program 300 Doktor Research Assistant; Pemantapan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat; Perkuatan tim ahli analis kebijakan pembangunan; Penataan dan Pengendalian Kawasan Cepat Tumbuh; Manajemen Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat; Reaktualisasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP); Implementasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan dan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara; Dukungan penyelesaian daerah otonomi baru di Jawa Barat; Peningkatan wawasan kebangsaan; Kerukunan umat beragama dan sarana/prasaran peribadatan; Perkuatan dan pengembangan BUMD; Peningkatan kualitas kerjasama komunikasi antar stakeholders;Sertifikasi organisasi kemasyarakatan; Penataan dan pengelolaan barang milik daerah; Sinergitas dan koordinasi antar OPD dalam pelayanan perijinan terpadu; Sinergi program pemerintah-provinsikabupaten/kota; Pemilihan kegiatan tematik yang lebih fokus untuk pencapaian target; Peningkatan pendapatan asli daerah berdasar potensi yang sesungguhnya; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Pengendalian akurasi pelaksanaan pembangunan dengan prinsip SIDLACOM (Survey Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance).; keberpihakan terhadap kabupaten/kota dengan capaian IPM rendah. V - 25


5.1.2.

Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan

Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut yang berpedoman pada hasil Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2014, diamanatkan untuk mengaktualisasi peran BKPP dalam perkuatan realisasi kerjasama pelaksanaan 20 kegiatan tematik kewilayahan, yaitu: 1.

2.

3.

4.

Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- I Bogor: a.

Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal;

b.

Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;

c.

Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;

d.

Mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.

e.

Mengembangkanpusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- II Purwakarta: a.

Mengembangkan industri manufaktur;

b.

Mengembangkan industri keramik dan gerabah;

c.

Mengembangkan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;

d.

Mengembangkan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah);

e.

Mengembangkan metropolitan BODEBEK KARPUR

Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- III Cirebon: a.

Mengembangkan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan ;

b.

Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;

c.

Mengembangkanindustri batik dan rotan, serta industri makanan olahanberbahan baku lokal;;

d.

Melestarikan keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;

e.

Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan AerocityKertajati.

Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan:

a.

Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;

V - 26


b.

Mengembangkanklaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;

c.

Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;

d.

Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;

e.

MengembangkanMetropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

5.1.3

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat

Saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) Wilayah Metropolitan, meliputi Metropolitan Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta (Bodebek Karpur) meliputiKota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Metropolitan Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dan Metropolitan Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.Selain itu terdapat 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan (Growth Center) meliputi: Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. Dalam rangka perwujudan 3 (tiga) metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan tersebut, telah diterbitkan Kepgub No 70 tahun 2013 tentang “Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat” dan pada tahun 2014 sedang diproses Raperda dan dilakukan penyusunan dokumen masterplan. Selanjutnya untuk tahun 2015, akan dilaksanakan penyusunan Detail Tata Ruang, Bisnis Plan dan pembentukan kelembagaan serta menyepakati MoU antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah 3 Metropolitan dan 3 Pusat Pertumbuhan sebagadai dasar pelaksanaan kebijakan..

5.2

Rencana Program dan Kegiatan Non Common Goals (Non Tematik)

Rencana kerja Non-Common Goals adalah merupakan rencana kerja penunjang yang dikatagorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan.Rencana kerja Non-Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Kegiatan yang termasuk dalam lingkup Non-Common Goals adalah kegiatan tetap danmengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin (regular cost).Cakupan kegiatan tetap dan mengikatyaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untukoperasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakantugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidakdilaksanakan. Dalam Matriks Rencana Kerja Non Common Goals ini juga memuat rincian kegiatan dari 96 program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada RPJMD 2013 - 2018dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib danPilihan V - 27


sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota. Sedangkan Matrik Rencana Kerja yang pendanaannya bersumber dari APBNmerupakan penjabaran program dan kegiatan yang mengacu kepada Prioritas Program dariRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikansejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakanPemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3.

Matrik Rencana Program dan Kegiatan

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam sub bab 5.1 dan 5.2. Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada lampiran (berupa CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan judul Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat serta matrik usulan program dan kegiatan kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2015 yang alokasi pendanaannya diusulkan dari APBD Provinsi Jawa Barat.

V - 28

V - 29

V - 30

V - 31

V - 32


BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerinrah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014. RKPD Tahun 2015 berada pada tahapan pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional Tahun 2015, dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2015, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) Common Goals dan Non Common Goals. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dan kegitan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, secara sinergis dan terintegrasi. 2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. 3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015 dan Penyusunan RKPD Tahun 2016. 4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2015, RKPD 2015 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. 5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan programprogram dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD/BIRO harus menyusun dan membuat RENJA OPD/BIRO masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2015. 6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, Mekanisme difasilitasi melalui RKPDJabar Online, Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi. Oleh karena itu diharapkan tim penyusun RKPD 2015 VI - 1


harus mengawal secara seksama aspirasi dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG). 7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. 8. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat , wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2014 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD/Biro dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur. 9. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap kepala OPD/Biro wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. 10. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2015 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum OPD Tahun 2015, mengacu pada peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya. 11. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsipprinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

VI - 2

BAB I PENDAHULUAN I - 1

Recommend Documents