BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Perbankan sebagai salah satu sub sektor ekonomi sangat besar peranannya dalam mendukung aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan alat di dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan pembangunan nasional, sub sektor ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat kedudukannya yang vital sebagai pembiayaan pembangunan. Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan pembangunan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup. Peranan penting dari dunia perbankan dalam meningkatkan taraf perekonomian bangsa tidak dapat dipungkiri lagi, bahkan dunia perbankan pada suatu negara dapat dijadikan sebagai indikator dari perekonomian suatu negara, dikarenakan oleh dunia perbankan tersebut menyangkut dengan sekian banyak dana masyarakat. Pada dasarnya peran hukum sebagai pranata untuk mewujudkan keadilan sangat penting. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aktivitas manusia
Universitas Sumatera Utara
di berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan sains dan teknologi. Di bidang perbankan, idealnya lembaga-lembaga pembuat undang-undang harus lebih teliti dan memiliki orientasi jauh ke depan. Sebab dunia perbankan adalah buah dari perkembangan yang sangat cepat dari kegiatan manusia di bidang ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu hal menarik yang berkembang saat ini dan menjadi polemik hukum adalah menjamurnya berbagai bank dengan berbagai visi. Salah satunya adalah model bank dengan visi syariah Islam. Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang nota bene dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam tersebut benar-benar mendapat respon yang cukup baik dari
masyarakat.Apalagi
karena
sistem
perbankan
konvensional
yang
mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan kepada “bunga”, di mana oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang dilarang oleh hukum Islam. Atau setidak-tidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank. Sehingga lembaga alternatif berupa bank tanpa bunga memang benar-benar berdasarkan kepada hukum syariah tentu disambut dengan hangat oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan ini, karena bank Islam dinilai memiliki keistimewaan-keistimewaan. Keistimewaannya yang utama adalah
Universitas Sumatera Utara
melekat pada konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih menimbulkan kontroversial dalam masyarakat yang mayoritas muslim. Namun perkembangan yang pesat industri perbankan ini tidak diimbangi dengan perangkat perlindungan bagi kepentingan nasabah, khususnya nasabah deposan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan hanya beberapa pasal saja yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang menyangkut perlindungan nasabah deposan, sebagian besar pasal-pasal undang-undang perbankan hanya terfokus pada aspek kepentingan bank, sehingga kedudukan nasabah sangat lemah. Dengan adanya transaksi antara nasabah dengan bank, maka akan timbul hubungan hukum. Hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur-kreditur namun lebih dari itu terdapat kewajiban dan hak yang akan timbul pada bank dan nasabah. Dibalik hubungan bank dan nasabah ini, terlihat berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari deposan mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan deposan. 2 Salah satu sebab kurangnya perlindungan hukum bagi para deposan yaitu karena lemahnya bargaining position yang dimiliki oleh para deposan.
2
Ronny Sutma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal 7.
Universitas Sumatera Utara
Hal ini disebabkan klausul-klausul yang sudah baku yang diterapakan oleh perbankan terhadap perjanjian baku yang terdapat pada setiap pembukaan rekening tabungan dan deposito.3 Dalam setiap perjanjian perbankan, lazimnya dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis yang bersifat perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh bank dan pihak nasabah tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausul yang terdapat dalam formulir perjanjian. 4 Kontrak-kontrak ini telah dibuat dalam bentuk baku (standart form) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya, sehingga dengan kontrak standar ini tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Jika perjanjian yang dibuat memang benar-benar memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak, maka hal ini bukan menjadi masalah. Namun yang sering terjadi adalah kebalikannya. Perjanjian yang dilakukan dalam kegiatan operasional perbankan seringkali hanya memandang kepentingan bank, dan nasabah hanya diberikan pilihan untuk setuju atau tidak. Untuk
itu
diperlukan ketentuan
hukum yang
mengatur tentang
perlindungan nasabah, terutama nasabah bank syariah. Kegiatan bank syariah 3 4
ibid, hal 8 ibid, hal 11
Universitas Sumatera Utara
merupakan kegiatan yang baru mendapatkan landasan hukum, dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam karya ilmiah ini diajukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Nasabah Debitor Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumut Syariah. B. Perumusan Masalah Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari jawabannya. Sebagaimana biasanya, suatu karya tulis mempunyai permasalahan yang akan diangkat dan ditelaah untuk menguraikan dan memecahkannya. Sehubungan dengan itu dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dari penulisan skripsi ini. Adapun pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan hukum antara Bank Syariah dan Nasabah? 2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban nasabah debitor dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Sumut Syariah? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitor dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Sumut Syariah? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Kehadiran Bank Syariah yang dimotori dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada Tahun 1992 dengan sistem bagi hasil, telah memberikan angin segar bagi dunia perbankan Indonesia, apalagi sambutan masyarakat khususnya umat Islam dengan jumlah yang mayoritas merupakan konsumen
Universitas Sumatera Utara
potensial atas semua produk perbankan Indonesia. Dukungan ini wajar mengingat sasaran Bank Syariah dengan sistem non-bunganya tidak hanya golongan ekonomi mapan, tetapi terutama ingin meningkatkan taraf hidup dan kemapanan serta daya beli golongan ekonomi menengah ke bawah. Namun perkembangan dalam industri perbankan ini tidak diimbangi dengan perangkat perlindungan bagi kepentingan nasabah, khususnya nasabah deposan. Bertitik tolak pada uraian di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang dilakukan antara bank dengan pihak nasabah. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Sumut Syariah 3. Untuk mengetahui apakah nasabah bank syariah sudah mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan manfaat penulisan ini dapat diperoleh secara praktis maupun secara teoritis. Manfaat secara praktis yang diperoleh adalah: 1) Menambah pengetahuan tentang hubungan hukum yang dilakukan antara bank dengan pihak nasabah. 2) Menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah. 3) Menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bank syariah terhadap nasabah.
Universitas Sumatera Utara
Manfaat secara teoritis yang diperoleh adalah memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri maupun bagi mahasiswa serta pihak-pihak
yang
membutuhkannya. D. Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Debitor Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumut Syariah ” ini adalah hasil karya tulis penulis sendiri, dan penulisan ini bukanlah hasil karya jiplakan ataupun penggandaan dari karya tulis orang lain, karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya, di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas
Hukum
Universitas Sumatera Utara memang telah ada skripsi yang bertemakan tentang perlindungan hukum nasabah hasil karya tulis para alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara diantaranya adalah: “Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam ketentuan kontrak standard pemberian kredit di Bank Mandiri, Perjanjian penyertaan modal usaha dan asas perlindungan nasabah pada bank syariah, Perlindungan hukum terhadap debitur atas klausula aksonerasi yang terdapat pada perjanjian kredit bank ”. Namun penulisan tentang “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumut Syariah”, adalah baru diangkat sebagai karya tulis skripsi oleh penulis sendiri. Kalaupun ada pendapat ataupun kutipan dalam penulisan ini semata-mata adalah faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.
Universitas Sumatera Utara
E. Tinjauan Kepustakaan Maruluk Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan di Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu: 5 a) Perlindungan secara implisit (Implicit deposit protection) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) Peraturan Perundang-undangan dibidang perbankan, (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) Memelihara tingkat kesehatan bank, (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dan (7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah. b) Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.
5
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
hal 123
Universitas Sumatera Utara
Hermansyah, berpendapat bahwa hakikat dari perlindungan hukum terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” “Deposan adalah nasabah penyimpan dana yaitu nasabah yang menyimpan dananya kepada bank tersebut dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito berjangka”. 6 Selanjutnya ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa: Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil. 7 Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut 6 7
Ronny Sautma Hotma Bako, Op.cit., hal 11 Muhammad Syafi’i Antonio
Universitas Sumatera Utara
Bank Syariah adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yakni bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata bermuamalat secara Islam. 8 F. Metode Penelitian Adapun metode yang digunakan bersifat deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat secara langsung penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah deposan pada Bank Sumut Syariah cabang Medan, sedangkan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka dilakukanlah: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Metode ini dilakukan dengan penelitian atas literatur-literatur, makalah serta sumber-sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan skripsi penulis. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di lapangan untuk mengetahui hubungan hukum antara Bank syariah dan nasabah, untuk mengetahui hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah debitor dalam pembiayaan. Adapun data lapangan diperoleh melalui pedoman wawancara. Mewawancarai seorang pegawai back office Bank Sumut Syariah yang bernama Yudha Praditya Kartiwa. G. Sistematika Penulisan Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Keseluruhan
8
Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hal 1-2
Universitas Sumatera Utara
sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari lima (5) bab dan masingmasing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN ISLAM Dalam bab ini membahas tentang sejarah perbankan Islam dan pengertian perbankan Islam, bank berdasarkan prinsip syariah, jenis-jenis pembiayaan bank syariah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, transaksi yang dilarang dalam perbankan Islam. BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SUMUT SYARIAH Dalam bab ini memuat pengertian pembiayaan mudharabah, gambaran umum tentang bank sumut syariah, pembiayaan mudharabah pada bank syariah, akad dalam bank syariah. BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK SUMUT SYARIAH Dalam bab ini membahas tentang hubungan hukum antara bank sumut syariah dan nasabah, hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan mudharabah pada bank sumut syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembiayaan mudharabah pada bank sumut syariah.
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis berkenaan dengan isi skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
