BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi di Provinsi Bali dari tahun ke tahun menjadi semakin tinggi pula jumlah pengangguran di daerah Bali,dari kalangan anak muda maupun dari berbagai lapisan masyarakat yang mebutuhkan
pekerjaan
yang
mencukupi
biaya
hidupnya,dengan
perekonomian yang semakin berkembang pesat di Indonesia di tandai dengan banyak bermunculnya berbagai bisnis yang tidak hanya dibidang industrial saja, melainkan juga pelayanan jasa,perdagangan kerajinan seni, dan usaha lainnya, tentunya tidak bisa lepas dari kehadiran pekerja sebagai sumber daya manusia yang sangat berperan atas perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Pada sektor bisnis di bidang industrial, pembangunan yang tumbuh dengan cepat di tandai dengan bermunculan berbagai perusahaan maupun usaha lainnya di segala bidang yang saling bersaing dan bahkan membutuhkan pekerja yang berkualitas agar produkproduk yang di hasilkan bisa sesuai dengan keinginan pengusaha agar bisa bersaing dengan usaha bisnis lainnya. Berbisnis yang profesional sangat dibutuhkan kehadiran pekerja yang membantu pertumbuhan ekonomi seharusnya diimbangi dengan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja, tetapi pelaku usaha acap kali menghiraukan kesehatan dan keselamatan pekerja ketika menjalanan pekerjaannya.
1
Semakin maju dan pesatnya perkembangan ekonomi di Provinsi Bali terutama
disektor bisnis, industri memerlukan pekerja yang banyak. Ini
adalah suatu hal yang positif dimana banyak masyarakat para pencari kerja yang mencari pekerjaan dapat mengambil peluang kerja ini. Tetapi adanya ketimpangan kepentingan dimana pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan lowongan kerja yang ada, menimbulkan kesewenang-wenangan para direktur perusahaan untuk merekrut para pekerja. Sebab itu penekananpenekanan dilakukan oleh pengusaha hanya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bagi pekerja dalam bekerja mereka tidak memiliki bargaining posision yang baik. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu kesejahteraan pekerja perusahaan, modal/uang, peralatan dan bahan baku, merupakan faktor produksi yang dipergunakan dan dikendalikan oleh faktor produksi tenaga kerja/pekerja. Faktor produksi pekerja tidak sama dengan faktor produksi lainnya, karena pekerja merupakan organ yang hidup, aktif dan dinamis yang akan mengolah, mengatur serta sebagai penggerak usaha. Dengan faktor tersebut pekerja memegang peranan sangat penting dalam menentukan tujuan perusahaan tempat ia bekerja. Mengingat pentingnya faktor pekerja dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka
sudah
sewajarnya
pengusaha
memperhatikan
kesejahteraan,
keselamatan, dan kesehatan pekerja. Dalam kaitannya memberikan keselamatan dan kesehatan para pekerja seyogyanya pengusaha melakukan pendekatan-pendekatan atau menanyakan
2
secara langsung kepada pekerja atau teknisi bagaimana kondisi peralatan dan syarat-syarat pemakaian perlatan yang baik, agar dengan demikian dapat dilakukan pencegahan pemborosan dalam pengadaan alat peralatan atau sarana bagi pelaksanaan keselamatan kerja tersebut, pihak pekerja wajib menggunakan alat peralatan atau perlengkapan bagi pencegahan bahaya yang di sediakan perusahaan atau wajib memelihara alat-peralatan atau perlengkapan pencegahan bahaya tersebut. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tersirat makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak baginya serta untuk dapat bekerja dengan baik demi penghidupannya, para pekerja seharusnya dalam kondisi yang sehat dan tentu saja terjamin keselamatannya.1 Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan keselamatan serta kesehatan pekerja, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada dasarnya kurangnya keselamatan dan kesehatan kerja bukan saja ditimbulkan dari peralatan kerja atau beban kerja alat produksi, namun juga di timbulkan dari perlakuan dari pihak pengusaha terhadap
pengrajin,
seperti
adanya
kesemena-menaan
yang
tidak
berprikemanusiaan. Hal ini merupakan penyebab meningkatnya frekuensi kecelakaan kerja dan berkurangnya kesehatan pekerja. 1
Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah Provinsi Bali, 2001, Materi UndangUndang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, hl. 6
3
Selain masalah tersebut yang sering di hadapi oleh para pekerja yaitu pemberian kesejahteraan seperti upah yang di bawah standar, terkadang terjadi PHK sepihak, pelunasan gaji yang terlambat di bayar oleh pengusaha, dan hak-hak mereka yang dikurangi oleh pelaku usaha, hal hal seperti itu sering di alami oleh para pekerja yang tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh pekerja yang sangat membutuhkan perlindungan kerja dari pengusaha tempat dimana ia bekerja. Selain hal tersebut, masih banyak lagi gambaran secara umum tentang pekerja, pekerja yang bekerja dengan tanggung jawab yang besar dan pekerja yang memiliki kewajiban lebih yang kesepakatannya sering di langgar oleh pengusaha. Penghasilan yang diperoleh para pekerja tersebut tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung, begitu memprihatinkan kondisi para pekerja dikarenakan pekerja sering mengalami kecelakaan kerja tetapi tidak
diperhatikan
oleh
pengusaha
dikarenakan
pengusaha
hanya
menanggung biaya sesuai dengan rasa iba. Tetapi peranan yang mereka berikan dalam pertumbuhan perekonomian kota pada umumnya belum sepadan dengan perlindungan hukumnya, hak-hak mereka dikurangi pihak pengusaha. Adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban dari para pekerja dengan pengusaha, bahkan didalam kehidupan bermasyarakat sering melihat dan mendengar tentang perampasan terhadap hak-hak dari para pekerja oleh para pengusaha, baik dalam bentuk kurangnya pemberian upah atau bahkan seringkali terlambat di bayarkan oleh pengusaha,mereka bekerja dengan resiko tinggi tanpa adanya jaminan dihari tuanya, terjadi PHK sepihak tanpa
4
sebab yg tidak diketahui pekerja dan bentuk-bentuk pengurangan hak-hak lainnya tetapi para pekerja tetap melaksanakan tugasnya dengan giat dan tidak memperdulikan hak-hak mereka yang di kurangi oleh para pegusaha, mereka melakukan pekerjaan tersebut bagaikan sapi perahan saja. Dari dulu sampai sekarang telah dikembangkan beberapa metode yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari ketelantaran bahkan undang-undang pun sudah mengatur, tetapi semua belum bisa berfungsi secara efektif dan efisien untuk melindungi hak-hak para pekerja, pengusaha seperti tidak memperdulikan metode-metode yang sudah dibuat tentang bagaimana tanggung jawab menjadi seorang pengusaha yang baik dan bagaimana cara mempekerjakan para tenaga kerja agar mendapatkan perlindungan dari ketelantaran. Sudah begitu banyak masalah yang dihadapi para pekerja didalam menjalankan pekerjaannya. Terutama pekerja yang bekerja sebagai pengerajin di perusahaan yang menjalankan perusahaannya dibidang seni ukir yang lebih rentan akan resiko yang mengancam keselamatan, dan kesehatan para pengerajin. Dari permasalahan di atas peneliti lebih menekankan kepada permasalahan yang di hadapi pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang seni yang di dalam menjalankan pekerjaannya banyak resiko-resiko tidak terduga yang akan dialami pekerja di perusahaan tersebut. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keselamatan, kesehatan, kesejahteraan tenaga
5
kerja dan bentuk perjanjian kerja yang di buat antara pekerja dengan direktur perusahaan. Dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada CV. Sinar Kawi Di Tampaksiring Gianyar”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah tanggung jawab direktur perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar ?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Di dalam suatu karya ilmiah sangat mungkin terjadi adanya perluasan dari materi yang di bahas. Karena itu, perlu di tentukan secara tegas batasan materi yang akan di uraikan dalam tulisan ini. Hal ini perlu di lakukan untuk mencegah agar materi atau isi uraian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin di bahas, sehingga masalahnya dapat
6
diuraikan secara sistematis. Ruang lingkup masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebatas pada tanggung jawab direktur perusahaan dalam memberikan perlindungan kerja kepada tenaga kerja apabila mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan pekerjaannya serta bentuk perjanjian yang di buat antara pekerja dan pengusaha.
1.4
Orisinalitas Penelitian Penulis telah membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga
membahas
tentang
ketenagakerjaan.
Banyak
penulis
tertarik
mengambil tema Hukum Ketenagakerjaan dalam penelitian dan penulis karya ilmiah. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah :
NOMOR
PENELITI
JUDUL
RUMUSAN MASALAH
1.
I Made Sucipta
Kajian Yuridis
(1) Bagaimana
NIM.0016051125
Terhadap Keselamatan
tanggung jawab
Dan Keehatan Kerja Di
pengusaha terhadap
UD. Putra Uyung Jaya
keselamatan dan
Denpasar
kesehatan kerja di Ud.Putra Uyung Jaya Denpasar? (2) Upaya-upaya apakah yang dilakukan
7
pengusaha dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Ud.Putra Uyung Jaya Denpasar? 2.
Citra Prameswari
Perlindungan Hukum
(1) Bagaimana Bentuk
NIM.0516051151
Bagi Pekerja Pada
Perjanjian Kerja Yang
Pertokoan Di Kota
Di Buat Antara Pekerja
Denpasar
Pertokoan Dan Pengusaha Pemilik Toko? (2) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Kepada Pekerja Ketika Mengalami Kecelakaan Keja Selama Menjalankan Pekerjaannya?
3
Nur Ramadani
Perlindungan Hukum
(1). Bagaimana hak-
NPM.0771010135 Bagi Pekerja Kontrak
hak pekerja kontrak
Yang Di PHK Dalam
yang di PHK dalam
8
Masa Kontrak
masa kontrak? (2). Bagaimana upaya upaya hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak?
1.5
Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan umum 1.
Untuk mengetahui tanggung jawab direktur perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar.
2.
Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi Di Tampaksiring Gianyar.
1.5.2 Tujuan khusus 1.
Untuk memahami tanggung jawab direktur perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi.
2.
Untuk memahami pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi
9
1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat teoritis 1.
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan khususnya terhadap perlindungan kerja bagi pekerja di perusahaan.
2.
Dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi mahasiswa yanag ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut tentang obyek penelitian ini.
1.6.2 Manfaat praktis 1.
Sebagai pedoman bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja agar ikut untuk memikirkan dan dalam upaya untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami pekerjanya, serta meningkatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari para pekerja.
2.
Sebagai pedoman bagi pekerja yang bekerja di perusahaan produksi kerajinan untuk menyadarkan mereka akan pentingnya perlindungan kerja dan profesionalitas di dalam bekerja pada suatu perusahaan, sehingga mereka memiliki rasa aman di dalam bekerja.
3.
Sebagai pedoman bagi mahasiswa di dalam pembuatan suatu karya tulis atau tugas akhir skripsi yang sejenis.
10
1.6 Landasan teoritis Tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan kerja adalah memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja, baik semasa hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Upaya perlindungan dimaksud dalam suatu program jaminan sosial tenaga kerja. Dalam penjelasan kesehatan kerja, bahwa tenaga kerja yang mendapat kerugian, perawatan dan rehabilitasi. Dalam hal seorang tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli waris dari keluarga pekerja berhak mendapat ganti kerugian. Dalam usaha untuk memberikan perlindungan dan kesehatan kepada tenaga kerja, perjanjian kerja merupakan hal terpenting di dalamnya yang dibuat antara pihak pengusaha dengan pekerja di dalam suatu perusahaan agar terciptanya kesepakatan antara pihak pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya di kenal dengan istilah perikatan yang di atur di dalam buku III Kitab UndangUndang hukum perdata (KUH Perdata), dari perjanjian kerja di kenal istila kontrak kerja yang pada dasarnya antara perjanjian kerja dengan kontrak kerja memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu : Sebagai suatu kesepakatan kerja yang di buat oleh pihak perusahaan dengan pekerjanya, yang memiliki tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik yang membawa akibat hukum di dalamnya. 2
11
Subekti, memberikan pengertian tentang perjanjian kerja yaitu : Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (dierstverhanding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.3 Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pemberi pekerjaan atau pengusaha. Karena itu bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan/lembaga adalah adanya perjanjian kerja yang berisi tentang hak hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja. Ada 2 (dua) bentuk perjanjian kerja, yaitu : 1. Perjanjian kerja secara lisan Perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi masih ada juga perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKK) membolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan, dengan syarat pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja, yang berisi : a. Nama dan alamat pekerja b. Tanggal mulai bekerja
2
Tabrani dan Ariefanto Geofani,2008, Hukum Perburuhan Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 229 3
Subekti.R, 1977, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, Bandung, h. 63
12
c. Jenis pekerjaan d. Besarnya upah (Pasal 63 UUKK) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu dan pengusaha bermaksud memperkerjakan karyawan untuk waktu tertentu.4 2. Perjanjian kerja Tertulis Perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima dan berbagai hak serta kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak. Perjanjian kerja tertulis harus secara jelas menyebutkan apakah perjanjian kerja itu termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT atau disebut sistem kontrak) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT atau sistem permanen/tetap).5 Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus didasarkan pada : a. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerja. b. Kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu 4
Libertus Jehani, 2006, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Visimedia, Jakarta, h.3 Ibid.
5
13
perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/serikat pekerja yang disahkan oleh pemerintah (Instansi Ketenagakerjaan) Pendapat serupa juga di kemukakan oleh Treitel G.H.,dalam bukunya “Law of Contract”, yang mengidentifikasi kontrak sebagai “....an agreement giving rise to obligations which are enforced at law.” Yang memiliki arti bahwa kontrak sama dengan sebuah perjanjian yang membawa konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya.6 Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain (majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perjanjian kerja pada dasarnya dapat di buat secara lisan maupun tertulis yang semuanya telah diatur oleh Undang-Undang. Perihal perjanjian kerja, menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain, majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.7 Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuanketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja tersebut, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan/pelaku usaha.Perjanjian kerja merupakan tahap awal yang mendasari terjadinya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha, sebagai mana yang di jelaskan di dalam
6
Subekti, 1977, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, h.63 Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, h.72 7
14
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan bekerja.” Menurut Hrtono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di sepakati.8 Pengusaha menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang di maksud di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia Pengusaha dan pekerja terikat oleh suatu perjanjian, yang perjanjian tersebut di buat berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak (asas konsualissme). Dari perjanjian itu maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pengusaha maupun tenaga kerja. Seperti yang di atur di dalam KUHPer tentang perjanjian kerja ini seperti yang tertera dalam Pasal 1601 a yang merumuskan : 8
Hartono, Judiantoro, 1992, Segi Hukum penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali, Jakarta, h.10
15
Persetujuan perburuhan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si buruh,mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan melakukan upah. Kewajiban umum seorang pengusaha tercantum di dalam Pasal 1602 KUH Perdata tentang itikat baik dari pengusaha tersebut : Seorang majikan melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan sama sepatutnya harus melakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang baik. Hak pengusaha adalah mendapatkan hasil kerja yang baik dan memuaskan dari pekerja, membuat petunjuk kerja, mendapat ganti kerugian atas kesalahan dan kelalaian pekerja yang mendatangkan kerugian bagi pengusaha yang bersangkutan. Selain penjelasan diatas, hak dan kewajiban yang harus di terima dan di laksanakan kedua belah pihak adalah melaksanakan semua sesuai dengan perjanjian yang di buat terdahulu oleh pekerja dan pengusaha yang mana tidak melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Selainitu, terdapat pula kewajiban pekerja yang di atur di dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603c, dan 1603d KUH Perdata, dari pasal pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan bawasannya ada beberapa kewajiban yang harus di turuti oleh pekerja antara lain, yaitu melakukan pekerjaan, menaati peraturan tentang pekerjaan, membayar ganti kerugian dan benda. Serta hak pekerja adalah mendapatkan upah, pengaturan pekerjaan dan tempat kerja yang nyaman bagi pekerja, mendapat waktu cuti, mendapatkan
16
surat keterangan pernah kerja dari pengusaha yang bersangkutan apabila keluar, mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hubungan kerja, baik pengusaha maupun pihak pekerja, masing-masing tentunya tidak mau mengalami kerugian, pekerja pun tidak mau di rugikan oleh pengusaha sebaliknya pengusaha pun tidak mau di rugikan
oleh
buruhnya.
Adanya
ketidak
–sempurnaan
dan
atau
ketidakajegan sifat-sifat manusia, maka dalam setiap hubungan selalu di perlukan sebuah perjanjian, seperti dalam hal perjanjian kerja yang selalu mendahuluidilaksanakannya hubungan kerja. Perjanjian kerja itu suatuwaktu secara di sengaja maupun tidak di sengaja akan ada yang di abaikan oleh salah satu pihak pengusaha maupun pekerja, maka di dalam perjanjian kerja lazimnya di tentukan tentang tanggung jawab dan ganti rugi yang secara sadar di sepakati bersama oleh pengusaha dan para calon buruh.
1.8
Metode Penelitian
1.8.1 Jenis penelitian Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian tersebut kemudian di bandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Menurut Sorjono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis yang
17
terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.9 Hukum secara empiris adalah gejala masyarakat yang bisa dipelajari sebagai variabel penyebab/independent variabel yang dapat menimbulkan akibat terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat. Sebagai variabel akibat/dependent variabel yang muncul sebagai hasil akhir/resultantedari berbagai kekuatan di dalam proses sosial.10
1.8.2 Sifat penelitian Pada dasarnya penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat di bedakan menjadi : 1. Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelajahan) Penelitian yang pada umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-teori atau belum adanya informasi tentang hal tersebut, atau kalaupun ada tetapi masih relatif sedikit, dan/atau sedikitnyaliteratur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut. 2. Penelitian deskriptif Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok
9
Sorjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, jakarta,
hlm. 97 10
Informasi-Pendidikan.com, 2013, Pembahasan Penelitian Empiris , hlm 1, diakses
april 2015.
18
tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 3. Penelitian eksplanatoris Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan korelasi suatu variabel. Berdasarkan ketiga sifat penelitian tersebut di atas, penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif. Penelitian ini menitik beratkan pada bentuk terjadinya hubungan kerja yang di buat antara pengusaha dan pekerja serta tanggung jawab pengusaha dalam hal memberikan perlindungan kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dikarenakan hal ini sangat penting agar pekerja dapat memperoleh gambaran secara jelas, tentang terjadinya hubungan kerja dan tanggung jawab yang di berikan pengusaha apabila ekerja mengalami kecelakaan pada saat bekerja agar hak pekerja terpenuhi, tanggung jawab pengusaha dalam hal ini direktur perusahaan dan dinas ketenagakerjaan sebagai pengawas. Oleh karena itu penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban atas masalah perlindungan kerja terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan kecil menengah.
19
1.8.3 Lokasi penelitian Penelitian ini dilaksanakan di CV.Sinar Kawi di Tampaksiring yaitu di daerah jl.Werkudara,Tampaksiring, Gianyar.
1.8.4 Sumber data Data merupakan bahan atau materi yang akan di kaji, diteliti dalam penulisan ini, sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukan fakta.11 Dalam penulisan ini sumber data yang di pakai yaitu : 1. Data primer, yaitu “Data asli yang di peroleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain”.12 Data primer dalam penelitian ini adalah interview dengan: a.
Pekerja yang bekerja di CV. Sinar Kawi
b.
Pengusaha dalam hal ini direktur perusahaan di CV.Sinar Kawi
2. Data sekunder, yaitu “Data yang di peroleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk bukubuku dan dokumentasi”.13 Yang merupakan data sekunder dari penelitian ini adalah : a.
Bahan hukum primer
11
Riduwan, 2003, Dasar-dasar statistika, Alfabeta, Bandung, h. 31 H.Hilman Hadikusuma., 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Dan Skripsi Ilmu Hukum, Mandar, Maju, Bandung, h.65 13 Ibid. 12
20
Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer di peroleh dari perundang undangan yang berlaku seperti : Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b.
Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder di peroleh dari literature, buku-buku, jurnal, artikel, dll yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.
c.
Bahan hukum tersier Bahan Hukum tersier yaitu di peroleh dari Kamus Hukum.
1.8.5 Teknik pengumpulan data Dengan
memperhatikan
jenis
data
yang
ada,
maka
teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu : 1.
Wawancara Yaitu tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal, bertatap muka dengan informan atau para responden yang terkait dalam penelitian ini. Bentuk wawancara yang di pilih penulis adalah wawancara tidak berstandar, yaitu teknik wawancara yang harus di persiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilaksanakan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan : 1) Direktur perusahaan pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar
21
2) Pihak pekerja yang bekerja pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar. 2.
Studi Kepustakaan Yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, jurnal, situs internet yang menyajikan informasi yang relevan berhubungan dengan masalah yang di teliti.
1.8.6 Teknik pengolahan dan analisis data Teknik pengolahan data yang dilakukan baik secara wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah dengan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik pengolahan data kualitatif yaitu data akan di golongkan pada pola dan thema, di klasifikasikan, di hubungkan antara satu data dengan data lainnya. Selanjutnya setelah data diolah, data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang di berikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sedangkan kualitatif berarti suatu pengolahan data dengan menganalisis dan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data.
22
23
