BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Secara umum kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan
tinggi rendahnya standar hidup seseorang (Todaro,2000). Oleh karena itu, status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Setiap individu akan berusaha mencapai status kesehatan tersebut dengan menginvestasikan dan atau mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa kesehatan (Grossman, 1972). Maka untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik dibutuhkan sarana kesehatan yang baik pula. Dalam pemikiran yang rasional semua orang ingin menjadi sehat. Kesehatan merupakan modal untuk bekerja dan hidup untuk mengembangkan keturunan. Latar belakang inilah yang membuat orang ingin menjadi sehat. Ada keinginan yang bersumber dari kebutuhan hidup. Tentunya demand untuk menjadi sehat tidaklah sama antarmanusia. Seseorang yang kebutuhan hidupnya sangat tergantung dari kesehatannya tentu akan mempunyai demand yang lebih tinggi akan status kesehatannya (Palutturi, 2005). Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan menurut Feldstein antara lain bagaimana seseorang menghindari resiko, kemungkinan suatu peristiwa terjadi, besarnya kerugian, harga asuransi, dan pendapatan seseorang. (Feldstein, 2005) Salah satu kunci utama dalam sistem kesehatan dari berbagai negara adalah pendanaan kesehatan. Sistem pendanaan kesehatan yang adil dan merata (equity) mempunyai arti bahwa beban pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan
1
Universitas Sumatera Utara
2
dari kantong perseorangan tidak memberatkan masyarakat. Sebagian besar negara maju telah menerapkan konsep adil dan merata tersebut pada seluruh penduduknya berdasarkan sistem pelayanan kesehatan nasional (National Health Service, NHS), sistem asuransi kesehatan nasional atau sosial, atau melalui sistem jaminan sosial (Thabrany, 2014). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) merupakan kebijakan untuk memenuhi hak setiap warga negara agar bisa hidup layak dan bermartabat menuju tercapainya tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pengertian jaminan sosial, yang diartikan sebagai perlindungan yang dirancang oleh pemerintah, untuk melindungi warga negara terhadap risiko kematian, kesehatan, pengangguran, pensiun, kemiskinan, dan kondisi pekerjaan yang tidak layak. Di berbagai belahan dunia, belanja pemerintah atau belanja sektor publik termasuk melalui suatu sistem asuransi sosial untuk kesehatan rakyatnya, baik dalam bentuk belanja untuk program kesehatan masyarakat maupan belanja untuk pelayanan kesehatan perorangan, merupakan bagian terbesar dari belanja kesehatan suatu negara. Adapun alasan pemerintah untuk mengambil peran yang lebih besar adalah karena sifat pelayanan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar dari sebuah negara, sifat kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak bisa dipastikan besar biayanya, dan kebijakan publik yang memihak rakyat yang telah lama berkembang. (UU No. 40 Tahun 2004). Badan penyelenggara jaminan sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS
Universitas Sumatera Utara
3
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 UU No. 24 tahun 2011 adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada tanggal 1 April 2014 lalu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT.Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT.Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN. Kenyataan di Indonesia menunjukkan, cakupan jaminan kesehatan masih rendah, terutama pada sektor informal. Menurut laporan yang disusun oleh BPS (2014), di Indonesia jumlah pekerja di sektor formal terhitung kurang dari 40,19% dari populasi tenaga kerja dan sementara 59,81% bekerja di sektor informal. Hasil survei yang dilakukan Tim DJSN terhadap tenaga kerja sektor informal (pembayar mandiri), yang memperlihatkan 87% pekerja mengetahui adanya Jamsostek, hanya 4% pekerja yang menjadi peserta (DJSN, 2012). Hasil studi yang dilakukan Hasbullah Thabrany (2014) memperlihatkan kondisi yang sama, bahwa lebih dari 70% pendanaan kesehatan berasal dari rumah tangga (out of pocket). Ini berarti, masih banyak masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan harus membayar secara langsung untuk mendapatkan pelayanan
Universitas Sumatera Utara
4
kesehatan. Mayoritas masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah kebawah umumnya tidak pernah membuat perencanaan tabungan kesehatan. Biasanya tabungan mereka hanya untuk invenstasi di bidang pendidikan atau tanah dan rumah. Bahkan bagi beberapa keluarga, apa yang mereka dapat hari itu habis untuk makan hari itu juga. Ketiadaan investasi untuk biaya kesehatan inilah yang membuat banyak masyarakat menjadi golongan sadikin (sakit sedikit jadi miskin). Padahal di sisi lain, kondisi sakit adalah keadaan yang tidak dapat diperhitungkan (unpredictable) sementara biaya kesehatan di Indonesia termasuk yang mahal karena pembiayaan kesehatan belum sepenuhnya menjadi jaminan yang ditanggung pemerintah. Artinya, rakyat Indonesia menghadapi ketidakpastian (uncertainty) dalam memperolah pelayanan kesehatan (Thabrany, 2014). Cakupan atau kepesertaan masyarakat Sumatera Utara terhadap berbagai jaminan pembiayaan kesehatan ini pada tahun 2013 masih rendah, dari 13.326.307 jiwa penduduk di Sumatera Utara, sebanyak 5.905.881 jiwa atau 44,32% telah tercover dengan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. (Profil Kesehatan Sumut,2013).
Universitas Sumatera Utara
5
Tabel 1.1 Data Peserta JKN di Kota Medan Tahun 2015 Jumlah Jumlah Persentase Jumlah No. Kecamatan Peserta JKN Penduduk Peserta 1 Medan Tuntungan 43797 84775 51,66 2 Medan Johor 67017 130414 51,39 3 Medan Amplas 46035 121362 37,93 4 Medan Denai 70038 145677 48,08 5 Medan Area 36880 98955 37,27 6 Medan Kota 52210 74406 70,17 7 Medan Maimun 24361 40624 59,97 8 Medan Polonia 23241 55369 41,97 9 Medan Baru 22661 40519 55,93 10 Medan Selayang 35757 104454 34,23 11 Medan Sunggal 61199 115687 52,90 12 Medan Helvetia 62863 149806 41,96 13 Medan Petisah 38540 63333 60,85 14 Medan Barat 45688 72620 62,91 15 Medan Timur 46886 111369 42,10 Medan 16 55068 95790 57,49 Perjuangan 17 Medan Tembung 70639 137062 51,54 18 Medan Deli 64064 178147 35,96 19 Medan Labuhan 66697 116357 57,32 20 Medan Marelan 75826 156394 48,48 21 Medan Belawan 88298 98020 90,08 Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Medan 2015 Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa persentasi jumlah peserta JKN di Kecamatan Medan Selayang paling sedikit dibanding kecamatan lainnya di kota Medan. Hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 10 responden di wilayah kerja Puskesmas Padang Bulan Selayang II yang berada di kecamatan Medan Selayang diketahui bahwa masyarakat peserta BPJS Non PBI PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) mendaftar sebagai peserta merasa manfaat yang didapatkan sangat membantu ketika mereka sakit apalagi ketika mereka harus di rawat inap di rumah sakit. Tujuh orang menunjukkan tingkat penghindaran resiko yang baik, 6 orang sadar akan besarnya kerugian yang
Universitas Sumatera Utara
6
dialami bila sakit, harga asuransi menurut 4 orang sudah sesuai dengan kemampuan mereka sedangkan sisanya merasa harga premi BPJS masih terlalu mahal, sedangkan hanya 3 orang yang merasa pendapatan mereka masih kurang untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian Rizky (2015) tentang faktorfaktor yang berpengaruh terhadap utilisasi jaminan kesehatan nasional variabel yang berpengaruh antara lain besarnya kemungkinan suatu kejadian terjadi, besarnya kerugian serta pendapatan seseorang. Penelitian Eko (2011) juga menyatakan pendapatan keluarga, umur, tingkat pendidikan, kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi kunjungan kelayanan kesehatan. Peningkatan layanan di Puskesmas merupakan hal yang perlu dilakukan agar meningkatkan frekuensi kunjungan ke puskesmas Kota Semarang. Berdasarkan pada permasalahan, data serta penelitian lain yang telah disajikan pada latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai demand masyarakat untuk menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja puskesmas padang bulan kecamatan medan selayang tahun 2016. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “faktor apa yang mempengaruhi demand masyarakat untuk menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja puskesmas padang bulan selayang II tahun 2016“.
Universitas Sumatera Utara
7
1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1
Tujuan Umum Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi demand masyarakat untuk
menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja Puskesmas Padang Bulan Selayang II tahun 2016. 1.3.2
Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui pengaruh Penghindaran Risiko (Risk Avertion) terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja puskesmas padang bulan selayang II tahun 2016.. 2. Untuk mengetahui pengaruh besarnya kerugian (The Magnitude of The Loss) terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja puskesmas padang bulan selayang II tahun 2016. 3. Untuk mengetahui pengaruh harga asuransi (The Price Of The Insurance) terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja puskesmas padang bulan selayang tahun 2016. 4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan seseorang (The Income of The Individual) terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) di wilayah kerja puskesmas padang bulan selayang tahun 2016.
Universitas Sumatera Utara
8
1.4
Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai dampak yang dapat dirasakan oleh peserta BPJS Kesehatan PBPU di Kota Medan dalam skema Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Manfaat Praktis a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota dan BPJS Kesehatan sendiri mengenai kepesertaan peserta Non PBI BPJS serta pelayanan yang maksimal kepada mereka khususnya pada kondisi ekonomi yang tidak tetap. b. Untuk pengembangan ilmu dalam bidang universal health coverage agar terdapat perbaikan sehingga tujuan mulia JKN dapat tercapai.
Universitas Sumatera Utara
