BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan
risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan. Kecurangan atau fraud adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindak kecurangangan itu berupa pengambilan atau pencurian harta milik
atau
aset
organisasi,
menyembunyikan
dan
mengalihkan
atau
membelanjakan harta tersebut. Pelaku kecurangan dapat berasal dari dalam atau dari luar organisasi. Saat ini, fraud di beberapa negara berkembang semakin parah baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Karyono, 2013:ii). Pada pertemuan Asia Pasific mengenai fraud tahun 2004 (2004 Asia Pasific Fraud Convention), Deloite Touche Tohmatsu melakukan polling terhadap 125 delegasi. Polling tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan peserta (82%) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan dalam corporate fraud (fraud di perusahaan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 36% diantaranya menyatakan peningkatan fraud yang teramat besar (Tuanakotta, 2007:23). Kasus-kasus skandal akuntansi yang terjadi dalam tahun-tahun belakangan ini juga memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi salah saji (mistatement) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70 menjelaskan, salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2012) dengan melibatkan lebih dari seribu CFE (Certified Fraud
1
2
Examiner) berpengalaman yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata organisasi selalu kehilangan 5% dari pendapatannya karena fraud. Ada tiga skema dasar jenis fraud yang diteliti dalam survey ACFE ini; (1) Asset misappropiation (penggelapan aset); (2) Corruption (korupsi); (3) Financial statement fraud (kecurangan laporan keuangan). Dari laporan tersebut, penggelapan aset merupakan jenis fraud yang sering terjadi atau sebanyak 86% kasus, namun dengn rata-rata tingkat kerugian yang rendah sebesar $ 120,000. Hal ini berbanding terbalik dengan kecurangan laporan keuangan yang terjadi kurang dari 8% kasus dengan rata-rata kerugian terbesar yaitu $ 1 juta. Dan kemudian kasus korupsi menempati posisi diantaranya. Pada tahun 2002 Sarbanes-Oxley Act (SOA), yang dipandang sebagai reformasi terbesar di USA bagi pengukuran corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen dan Xerox; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “the big five” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana fraud schemes berdampak sangat buruk terhadap pasar, stakeholders dan para pegawai (Santoso, t.t). Kasus Enron contohnya, memang memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia audit, perusahaan yang merupakan penggabungan dari perusahaan InterNorth dan Houston Natural Gas diperkirakan menimbulkan kerugian bagi Enron sebesar US$50 miliar dan kerugian investor sebesar US$32 miliar, serta ribuan pegawai Enron harus kehilangan dana pensiun kurang lebih US$1 miliar. Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara mencatat adanya keuntungan sebesar US$600 juta, sedangkan pada saat itu Enron sedang mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan tersebut disebabkan karena adanya keinginan perusahaan supaya sahamnya tetap diminati oleh investor. Kasus Enron
3
menyebabkan menurunnya harga saham secara drastis di bursa efek seperti Amerika, Eropa sampai Asia (Spathis, 2002). Di Indonesia, pada tahun 2001 ditemukan adanya kasus kecurangan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk (PT KF). PT KF adalah badan usaha milik negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksa Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (overstatement) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. (Koroy, 2008). Salah saji ini terjadi dengan cara melebihsajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal. Walaupun, Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM), diduga terlibat dalam aksi penggelembungan tersebut (Syahrul, 2002). PT Sari Husada pada tahun 2005 diduga telah melakukan pelanggaran pasal 91 dalam perdagangan saham. Pasal tersebut berisi tentang setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan pihak perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di Bursa Efek. Selain itu ditemukan pelanggaran Peraturan Bapepam berkaitan dengan transaksi share buy back oleh manajemen dan orang dalam PT. Sari Husada Tbk. Akhirnya Bapepam melakukan tindakan tertentu berupa denda kepada komisaris dan direksi PT. Sari Husada Tbk (Annual Report Bapepam, 2005). Prayogi (2010) mengabarkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp500 juta dan surat peringatan tertulis ketiga kepada empat emiten yang melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan kuartal I 2010, yaitu PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Energi
4
Mega Persada Tbk (ENRG), PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI), dan PT Bakrie Brothers Tbk (BNBR). Karena para emiten tersebut tidak segera merevisi laporan keuangan triwulan I 2010 yang salah walaupun mereka sudah menyadari kesalahan tersebut. BEI menilai keempat emiten memiliki permasalahan dalam laporan mereka karena perbedaan pencatatan pada laporan keuangan dengan kenyataan. Kasus dana siluman beberapa emiten Group Bakrie tersebut dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) di PT Bank Capital Tbk (BACA) dinilai perlu melibatkan institusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masih banyak kasus kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan publik yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Meskipun beberapa salah saji belum tentu terkait dengan kecurangan, tetapi faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan oleh manjemen terbukti ada pada kasuskasus tersebut. Contoh beberapa kasus fraud yang dilaporkan Bapepam dalam Laporan Tahunan dan Siaran Pers Bapepam:
Tabel 1.1 Beberapa Kasus Fraud yang Ditemukan Bapepam Tahun 2001 - 2006 Tahun 2001
Nama Perusahaan PT Kimia Farma
Temuan dan Indikasi Indikasi keuntungan
penggelembungan (overstated)
dalam
laporan keuangan 2001
PT Dharma Samudera Fishing Manipulasi
pasar
dengan
tidak
Industries
mencatat perdagangan saham
2003
PT Bank Lippo
Menerbitkan dua laporan keuangan
2003
PT Great River International
Penyajian laporan keuangan dan benturan kepentingan
2004
PT Daeyu Orchid Indonesia
Perbedaan pelaporan laba bersih
2004
PT Indofarma
Overstated
5
2005
PT Bank Global
Penawaran
reksa
dana
tanpa
pemberitahuan ke Bapepam 2005
PT Sari Husada
Insider trader
2006
PT Bank BNI
Redemption reksa dana secara besarbesaran yang menyebabkan turunnya nilai aset bersih
Sumber: Annual Report Bapepam 2001 - 2006
Banyaknya kasus fraud yang ditangani Bapepam tersebut kembali menjadi bukti bahwa terdapat kegagalan audit dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab profesi akuntan publik akhir-akhir ini menjadi sorotan karena selalu dituntut untuk mengembangkan dan tanggap terhadap para pemakai jasa dalam melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi, justru profesi ini telah menjadi pihak yang melakukan pelanggaran dan kecurangan pada laporan keuangan. Padahal, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan (SAS 1 (AU 110) dalam Arens, et. al., 2008:184). Pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan tentunya merupakan hal yang tidaklah mudah. Para ahli menggambarkan fenomena fraud ibarat gunung es (iceberg). Hanya sekitar 20% fraud yang dapat diselesaikan dan diinvestigasi, sisanya sekitar 40% dapat diidentifikasi namun tidak terselesaikan, dan 40% fraud tidak terdeteksi. Dengan memahami penyebab terjadinya fraud, memungkinkan auditor untuk menganalisis faktor-faktor risiko kecurangan guna mendeteksi kecurangan yang mungkin atau telah terjadii. Dr. Donald Cressey, salah seorang pendiri ACFE, menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat umum, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang disebut sebagai fraud triangle. (Tjahjono dkk., 2013:12). Konsep fraud triangle diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No.99. Statement on Auiditing Standard (SAS) No. 99 – Consideration of Fraud in
6
a
Financial Statement Audit diterbitkan pada bulan Desember 2002
menggantikan SAS No. 82 dengan judul yang sama. SAS No. 99 ini merupakan Pernyataan Standar Audit signifikan yang pertama kali diterbitkan setelah diundangkannya Sarbanes-Oxley Act. Santoso (2004) meyatakan, sangatlah penting bagi para akuntan, auditor dan fraud examiners untuk mempelajari undang-undang ini, dan juga SAS No. 99, agar mengetahui pengaruhnya bagi organisasi baik publik, swasta, maupun jenis organisasi yang lain, serta apa saja tanggung jawab baru yang harus dipikul sekarang. Tujuan dikeluarkannya SAS No. 99 tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor risiko kecurangan perusahaan. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis faktor risiko tekanan yang mungkin mengakibatkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Faktor risiko tekanan tersebut adalah financial stability, external pressure, personal financial need dan financial target. SAS No. 99 juga mengklasifikasi faktor risiko peluang yang mungkin terjadi dalam kecurangan laporan keuangan dalam empat kategori. Jenis faktor risiko peluang tersebut adalah nature of industry, ineffective monitoring,
organizational
structur,
dan
internal
control.
Sedangkan
sikap/rasionalisasi merupakan bagian ketiga dari fraud triangle yang sulit untuk diukur. Karakter manajemen atau serangkaian nilai-nilai etis juga mungkin menjadi faktor analisis merasionalisasikan tindakan yang curang. (ASB, 2002) Penelitian ini mengadopsi penelitian Skousen et al. (2009), dalam konteks menguji variabel-variabel yang terdapat dalam fraud triangle terhadap kecurangan pada laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai indikasi terjadinya fraud seperti yang pernah dilakukan oleh Persons (1995) dan Kaminski et al. (2004). Mereka mengembangkan model prediksi kecurangan menggunakan rasio keuangan. Akan tetapi, model tersebut mengalami tingkat kesalahan klasifikasi yang tinggi (Skousen et al., 2009). Di Indonesia penelitian mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio finansial dilakukan oleh Hutomo (2012), Dalam penelitiannya, Hutomo (2012) mencari faktor-faktor apa saja yang
7
mempengaruhi, sehingga kecurangan (fraud) dapat terdeteksi, serta seberapa besar kemampuan rasio-rasio finansial yang terdiri dari likuiditas ratio (Cash ratio dan quick ratio), leverage ratio (debt to total asset), activity ratio (receivable turnover, inventory turnover), profitability ratio (gross profit margin, ROA, ROI), share ratio (earning per share, price earning ratio) mampu mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Ia juga meneliti apakah ada kemungkinan perusahaan non-perbankan yang memiliki tren laba yang naik setiap tahunnya berpotensi melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian untuk melihat pengaruh faktor-faktor risiko dari fraud triangle dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan sebelumnya telah dilakukan oleh Cressey (1953), Lou dan Wang (2009), dan Skousen et al. (2009). Hasil pengujian tersebut berhasil memprediksi secara benar dan menunjukkan peningkatan yang substansial dibandingkan model prediksi fraud lainnya. Atas dasar temuan inilah, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh beberapa risk factor dari fraud triangle yang diadopsi dalam SAS No. 99 terhadap kecurangan laporan keuangan dengan pada perusahaan publik di Indonesia. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan non-keuangan yang melakukan kecurangan yang disebutkan dalam laporan tahunan dan siaran pers Bapepam-LK dengan perusahaan non-keuangan yang tidak melakukan kecurangan yang termasuk dalam Corporate Govenance Perception Index (CPGI) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Hal ini dikarenakan agar peneliti dapat melihat sekaligus membandingkan apakah terdapat perbedaan hasil penelitian pada perusahaan fraud dan non-fraud tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari variabel financial stability yang diproksikan dengan rasio perubahan total aset (ACHA), variabel personal financial need yang diproksikan dengan rasio kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP), variabel external pressure yang diproksikan dengan rasio leverage (LEV), dan variabel financial target yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Berdasarkan alasan tersebut, penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul :
8
“PENGARUH
FINANCIAL
STABILITY,
EXTERNAL
PRESSURE,
PERSONAL FINANCIAL NEED, DAN FINANCIAL TARGET DALAM KONSEP
FRAUD
DIPROKSIKAN
TRIANGLE DENGAN
MENURUT RASIO
SAS
NO.
KEUANGAN
99
YANG
TERHADAP
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN”
1.2
Identifikasi Masalah Adanya kecurangan pada laporan keuangan dapat menyesatkan para
pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kondisi financial stability, personal financial need, external pressure,dan
financial
target
pada
perusahaan
yang
melakukan
kecurangan laporan keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan? 2. Bagaimana pengaruh financial stability dengan proksi persentase perubahan aset (ACHA) terhadap kecurangan laporan keuangan? 3. Bagaimana pengaruh personal financial need dengan proksi persentase kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) terhadap kecurangan laporan keuangan? 4. Bagaimana pengaruh external pressure dengan proksi rasio leverage (LEV) terhadap kecurangan laporan keuangan? 5. Bagaimana pengaruh financial target dengan proksi rasio return on asset (ROA) terhadap kecurangan laporan keuangan? 6. Bagaimana pengaruh financial stability, personal financial need, external pressure,dan financial target secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh bukti empiris mengenai:
9
1. Kondisi financial stability, personal financial need, external pressure,dan financial target pada perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. 2. Hubungan financial stability dengan proksi persentase perubahan aset (ACHA) terhadap kecurangan laporan keuangan. 3. Hubungan personal financial need dengan proksi persentase kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) terhadap kecurangan laporan keuangan. 4. Hubungan external pressure dengan proksi rasio leverage (LEV) terhadap kecurangan laporan keuangan. 5. Hubungan financial target dengan proksi rasio return on asset (ROA) terhadap kecurangan laporan keuangan. 6. Hubungan
financial
stability,
personal
financial
need,
external
pressure,dan financial target secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan.
1.4
Kegunaan Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah: 1. Memberikan informasi pada pemakai laporan keuangan eksternal, khususnya investor untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai deteksi dini untuk mengetahui adanya kecurangan laporan keuangan pada suatu perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. 2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam ilmu auditing untuk membantu auditor mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. 3. Memberikan pemahan mendalam mengenai kecurangan laporan keuangan melalui metode komprehensif dan teruji secara empiris sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. 4. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut.
10
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Pojok Bursa Universitas Widyatama, Jl. Cikutra
No. 204A Bandung 40125. Waktu yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian dimulai pada bulan September 2013 sampai dengan Mei 2014.
